Foto : Opini Ganti Sekda? Itu Cuma Ilusi! Mau Maju? Perbaiki Sistemnya, Bukan Cuma Ganti Sopirnya!, Tokoh Muda SBB Angkat Bicara
SBB, Globaltimurnn.com - Sebuah opini baru yang bobrok beredar: "Kalau SBB ingin maju, Sekda harus diganti".padahal sejak lepas Bupati Bob Putilehalat memang SBB tidak maju hingga detik-detik ini, banyak korupsi ber kerajaan, bukan karena sekda saat ini, Ini adalah pikiran pendek, bobrok punya calon sekda kian karena janji politik dan mudah yang cari kambing hitam. Ini seperti bilang satu pemain saja yang bikin tim kalah, atau satu murid saja yang bikin nilai kelas jelek; cara berpikir ini berbahaya dan menyesatkan karena mengalihkan kita dari masalah sebenarnya.
Pandangan itu membuat Sekda seolah‑olah dewa penyelamat atau dewa kegagalan. Faktanya, Sekda itu bagian dari mesin besar bernama Pemerintah Daerah, bukan satu‑satunya pengendali seluruh nasib daerah. Jika sebuah program macet, apakah karena Sekdanya saja malas? Atau karena bagian2 lain di mesin itu juga bermasalah ? roda‑roda kecil di Dinas A macet, atau “bensin” dari Dinas B tidak mengalir? Menyalahkan Sekda saja itu gampang, tapi bohong itu cuma cara agar kita semua merasa lega tanpa harus perbaiki diri sendiri. Ungkap Tokoh Muda SBB Gerak Wakano kepada Media ini sore kemarin lewat pesan Whatsaap-nya
Kata Wakano" Coba bayangkan SBB seperti rumah besar. Sekda itu mungkin mandornya. Tapi siapa yang bangun? Tukang batu, tukang kayu, tukang listrik, dan arsiteknya. Kalau rumah bobrok, apa cuma mandornya yang salah? Mungkin fondasinya kurang bahan, temboknya dikorupsi, atau tukangnya tidak terampil. Semua ikut bertanggung jawab. Begitu juga dengan SBB. Setiap Kepala Dinas, setiap bagian di kantor, bahkan kita sebagai masyarakat, punya peran. Maju mundurnya daerah bukan cuma tanggung jawab satu orang di puncak, tapi akibat kerja (atau tidak bekerjanya) seluruh perangkat daerah dan partisipasi kita.
Hukum di NKRI Juga sangat jelas mengatakan Ini Kerja Tim, Bukan Solo!
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh kepala daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.
DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar dengan fungsi berbeda dimana DPRD berfungsi membentuk perda, mengatur anggaran, dan mengawasi, sedangkan kepala daerah melaksanakan perda dan kebijakan daerah.
Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah itu, kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah (sekretariat daerah, dinas, badan, dan unit lainnya) yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan.
Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah asas akuntabilitas, yang mengharuskan setiap kegiatan dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.
Artinya, secara prinsip, tanggung jawab kemajuan atau kemunduran daerah melekat pada seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan perangkat daerah, bukan hanya pada Sekda sebagai individu yang dijadikan “tumbal” ketika terjadi masalah.
Jalan Keluar yang Nyata Stop Cari "Kambing Hitam", Mulai "Perbaiki Kandang"!
Daripada sibuk berteriak "ganti orang", lebih baik kita semua, mulai dari pejabat sampai warga, melakukan ini: Periksa Semua Rantai.
Lakukan evaluasi jujur dan terbuka untuk semua dinas. Di titik mana sebuah program macet: perencanaan, anggaran, atau pelaksanaan? Jangan cuma lihat pimpinan, lihat prosesnya dari hulu sampai hilir.
Tegakkan Aturan Untuk Semua. Jika ada yang melanggar atau malas bekerja, sanksi harus berlaku untuk siapa pun, dari staf hingga pimpinan. Jangan hanya yang di atas yang disorot sementara “pemain lain” yang juga mengacau dibiarkan lolos.
Warga Harus Melek dan Aktif. Kita sebagai masyarakat tidak boleh pasif. Kita harus awasi, tanya, dan minta pertanggungjawaban kepada semua pejabat yang kita pilih dan yang bekerja untuk kita, baik di eksekutif maupun legislatif. Jangan cuma jadi penonton yang berkomentar di luar lapangan, tapi jadilah wasit sosial yang berani meniup peluit ketika melihat pelanggaran.
Opini "ganti Sekda = SBB maju" adalah ilusi dan jalan pintas yang malas dan bobrok karena memaksakan secepatnya janji politik terealisasi, padahal jika di kaki, yang sudah disiapkan untuk menggantikan sekda adalah sosok yang sudah bermasalah dan rekam jejak yang gagal, namun dipaksakan karena janji politik.
Ini adalah racun bagi kemajuan kita bersama, Mengganti satu orang tidak akan otomatis memperbaiki sistem yang karatan, mentalitas yang suka lempar tanggung jawab, atau kebiasaan kerja yang asal‑asalan.
Wakano mengatakan" Mari kita tumbuhkan keberanian untuk introspeksi bersama, dan kecerdasan untuk memperbaiki sistem secara keseluruhan, sesuai ruh UU 23/2014 yang menempatkan kepala daerah, DPRD, dan perangkat daerah sebagai tim penyelenggara pemerintahan. Baru kemudian SBB bisa benar‑benar melangkah maju.
STOP CARI TUMBAL, MULAI PERBAIKI SISTEM!. Tutup Wakano tegas
(V374)
