Foto : Wali Kota Bodewin Perintahkan OPD Tancap Gas Awal Tahun : “Tidak Ada Lagi Anggaran Menumpuk di Akhir!”
Ambon, Globaltimurnn.com - Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan memastikan disiplin pengelolaan anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menyusul penetapan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon.
Sabtu (1/3/2025). Dengan penuh rasa syukur, Wattimena menyampaikan bahwa APBD 2026 merupakan anggaran pertama yang disahkan pada masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Ambon, Elly Toisuta. Ia juga memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah bekerja keras dalam proses pembahasan hingga penetapan.
Ini adalah APBD pertama kami, Terima kasih kepada DPRD atas kerja keras dan kemitraan yang baik sehingga penetapan dapat berjalan lancar,” ujar Wali Kota.
Wattimena tak menutup mata bahwa penyusunan anggaran tahun ini dilakukan dalam situasi fiskal yang penuh tantangan, Pemerintah Kota Ambon harus berhadapan dengan :
1. Melambatnya investasi,
2. Gangguan rantai pasok,
3. Kenaikan harga bahan makanan,
4. Tekanan nilai tukar dan suku bunga,
5. Kondisi keamanan dan ketertiban yang belum sepenuhnya stabil.
Lima tantangan besar ini harus dijawab lewat intervensi APBD 2026, Dalam keterbatasan yang ada, ini adalah yang terbaik yang bisa kita berikan bagi Ambon, tegasnya.
Salah satu poin paling ditekankan oleh Wali Kota adalah percepatan realisasi anggaran, Ia mengingatkan bahwa pemerintah pusat menyoroti lambatnya penyerapan anggaran di banyak daerah, dan Ambon tidak boleh mengulang masalah yang sama.
OPD yang punya anggaran lelang harus mulai bekerja mulai hari ini. Usulan pelelangan setelah bulan Juni tidak akan saya setujui, tegasnya lantang.
Instruksi itu di berikan untuk menghindari penumpukan pekerjaan di akhir tahun yang sering berujung pada rendahnya kualitas pembangunan dan pemborosan anggaran.
Wattimena juga menanggapi beberapa catatan penting dari DPRD. Menurutnya, kebersihan, pendidikan, kesehatan, dan penanganan stunting merupakan sektor yang harus menjadi fokus utama pemerintah.
Selain itu, ia menekankan pentingnya memperkuat pelaksanaan program program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, pengembangan koperasi, dan Sekolah Rakyat. Koordinasi antar OPD menjadi kunci keberhasilan program-program tersebut.
Dalam kondisi fiskal yang menantang, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tuntutan, Wali Kota meminta OPD untuk kreatif dalam menggali potensi pendapatan serta mengevaluasi kerja sama dengan pihak ketiga.
Kalau kerja sama penagihan retribusi tidak memberi manfaat, hentikan saja. Pemerintah harus berani mengambil alih, ujarnya.
Pemerintah pusat, kata Wali Kota, siap membantu pembiayaan dua proyek besar di Ambon perbaikan Jalan Jenderal Sudirman dan pembangunan jalan di Ongkoliong, Namun, pembebasan lahannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Kita berharap pemerintah provinsi dapat mendukung proses pembebasan lahannya,” kata Wattimena.
Wattimena juga mengingatkan bahwa kepala daerah memikul tanggung jawab politik dan hukum atas seluruh kebijakan keuangan daerah, Karena itu OPD harus mampu menyajikan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pembahasan APBD adalah ruang pertanggungjawaban kepala daerah. Data harus kuat, jelas, dan akurat, tegasnya.
Menutup sambutannya, Wali Kota mengajak seluruh ASN dan OPD untuk bekerja dengan penuh dedikasi demi memajukan Kota Ambon.
“Kita semua memiliki tujuan yang sama memajukan kota ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari jalankan apa yang telah kita tetapkan dengan sungguh sungguh,” pungkasnya. (Za)
