Foto : APBD Ambon 2026 Resmi Ketok Palu: DPRD warning Pemkot soal Efisiensi dan Penyerapan Anggaran
Ambon, Globaltimurnn.com - Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I DPRD Kota Ambon akhirnya menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah.
Sabtu, (1/3/2025). Keputusan ini menandai langkah awal Pemerintah Kota Ambon untuk menjalankan program pembangunan dengan arah kebijakan yang lebih terukur dan terencana.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Ambon, Moritz Tamaela, dan dihadiri oleh Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, Wakil Wali Kota Elly Toisuta, Sekretaris Kota Robby Sapulette, pimpinan OPD, serta seluruh anggota DPRD. Suasana rapat berjalan khidmat namun dinamis, mencerminkan pentingnya keputusan yang diambil.
Dalam sambutannya, Tamaela menegaskan bahwa penetapan APBD bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan proses politik yang sarat dinamika. Penyusunannya melalui rangkaian panjang mulai dari KUA PPAS, penyampaian nota keuangan, hingga pembahasan komprehensif di tiga komisi DPRD.
Dengan memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyatakan bahwa APBD Kota Ambon Tahun 2026 resmi ditetapkan, ujar Tamaela ketika membuka rapat.
Ia menegaskan bahwa kritik, masukan, dan perbedaan pandangan yang muncul selama pembahasan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi untuk memastikan anggaran benar benar mencerminkan kepentingan masyarakat.
Semua perbedaan itu lahir dari tujuan yang sama memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan warga Ambon, tambahnya.
Ketua DPRD menyampaikan sejumlah catatan strategis yang harus diperhatikan Pemkot Ambon ketika mengeksekusi APBD 2026, Salah satu peringatan terpenting adalah menghindari pemborosan dan penumpukan kegiatan pada akhir tahun anggaran masalah klasik yang sering berulang di banyak daerah.
Menurut Tamaela, kualitas pembangunan dapat menurun apabila program dipaksakan dikerjakan dalam waktu singkat karena kelalaian perencanaan atau penundaan pelaksanaan.
Ia juga menekankan perlunya percepatan realisasi program prioritas, terutama sektor pendidikan, kesehatan, WPM, statistik, dan layanan dasar lainnya.
Program tidak boleh hanya bagus di atas kertas. Pelaksanaannya harus dimulai sejak awal tahun agar dampaknya dirasakan masyarakat, tegasnya.
Catatan strategis lainnya adalah perlunya inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD mendorong Pemkot memanfaatkan teknologi, digitalisasi layanan, serta reformasi tata kelola, tetapi dengan satu syarat: tidak membebani masyarakat.
Tamaela menilai bahwa optimalisasi PAD sangat penting di tengah tekanan fiskal, namun harus dilakukan secara bijak dan pro-rakyat.
Dalam sesi penyampaian kata akhir fraksi, Anggota Fraksi PPP Andi Rahman membacakan sikap resmi seluruh fraksi DPRD Kota Ambon, Dari sembilan fraksi yang ada, semuanya menyatakan persetujuan terhadap penetapan APBD 2026.
Kesepakatan itu menandakan komitmen bersama legislatif dan eksekutif untuk menggerakkan pembangunan Kota Ambon pada tahun mendatang.
Dengan ketok palu tersebut, APBD 2026 kini resmi berlaku dan menjadi dasar bagi seluruh program dan pengelolaan keuangan daerah tahun depan. DPRD berharap pemerintah dapat menjalankannya dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan efisiensi.
APBD ini diharapkan menjadi instrumen pemulihan ekonomi, penguatan pelayanan publik, dan akselerasi pembangunan di Kota Ambon. (Za)
