Foto : Saadiah Uluputy Apresiasi Musyawarah Adat Jazirah : Momentum Menjaga Harmoni, Stabilitas, dan Masa Depan Jazirah
Ambon, Globaltinurnn.com - Musyawarah Adat Jazirah yang digelar oleh para latupati mendapat apresiasi dari tokoh perempuan sekaligus politisi Maluku, Saadiah Uluputy, Dalam wawancara usai kegiatan.
ia menegaskan bahwa musyawarah ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kembali tatanan adat serta menjaga keharmonisan antardesa di wilayah Jazirah.
Menurutnya, penyelenggaraan musyawarah adat mencerminkan spirit bersama untuk menjaga marwah adat dan memperkuat konsolidasi masyarakat adat.
Sebagai anak adat tentu kita memberi apresiasi kepada seluruh latupati yang telah menggelar musyawarah ini, Ini adalah spirit untuk menjaga Jazirah, menjaga tatanan adat sebagai piranti kehidupan yang harmonis antar desa, dan memastikan semuanya terkonsolidasi dengan baik, ujarnya.
Ia menambahkan bahwa musyawarah ini juga bertujuan memperkuat kebersamaan, silaturahmi, keamanan, serta stabilitas wilayah, Mengingat letak Jazirah yang strategis dan berdekatan dengan Kota Ambon serta Ibukota Provinsi Maluku, stabilitas kawasan menjadi sangat penting bagi pembangunan daerah.
Jazirah memiliki posisi strategis, baik secara geografis maupun demografis. Karena itu, menjaga stabilitas keamanan di wilayah ini adalah bagian dari mendukung pembangunan Maluku yang lebih maju dan harmonis, jelasnya.
Uluputy mengaku optimis melihat komitmen peserta musyawarah, terutama para raja sebagai simbol adat. Dari total 22 negeri, sebanyak 20 raja hadir langsung dan menyatakan kesiapan untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
Kehadiran para raja menunjukkan optimisme dan rasa memiliki terhadap Jazirah. Ini seperti sejarah yang dihidupkan kembali, diperbaharui dengan semangat kebersamaan untuk menjaga Maluku lebih baik, katanya.
Sebagai politisi, Saadiah Uluputy juga menyoroti pentingnya Jazirah dari sisi politik, demografi, dan pembangunan. Menurutnya, Jazirah seharusnya menjadi poros utama Pulau Ambon, bukan sekadar wilayah penyangga.
Ia menegaskan bahwa jika terjadi ketimpangan pembangunan atau akses infrastruktur tidak merata, maka perlu ada evaluasi mendalam karena sebagian besar variabel pembangunan berada di wilayah Jazirah.
Karena dana seperti DAU itu berbasis jumlah penduduk, maka harusnya APBD maupun APBN lebih berpihak kepada daerah yang memiliki penduduk lebih besar dan posisi strategis seperti Jazirah, tegasnya.
Uluputy berharap musyawarah adat ini melahirkan rekomendasi dan kesadaran bersama untuk memperkuat kepemimpinan daerah serta memperjuangkan pemerataan pembangunan di wilayah Jazirah. (Za)
