Foto : Ombudsman Maluku Audiensi ke DPRD SBB, Pelayanan Publik Jadi Sorotan
Piru, Globaltimurnn.com – Perbaikan tata kelola pemerintahan dalam sektor pelayanan publik khususnya pada lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi fokus Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Hasan Slamat mengungkapkan bahwa dalam hal meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah memerlukan dukungan dari semua pihak termasuk pengawas eksternal daerah yakni DPRD.
“DPRD berperan penting sebagai pengawas eksternal daerah, olehnya kami melakukan audiensi terkait isu strategis yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten SBB,” ungkapnya ketika diwawancarai pada Jumat (31/10/2025).
Slamat menjelaskan bahwa fokus utama pertemuan adalah pembahasan mengenai tata kelola aset daerah untuk sektor pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sampai saat ini belum mendapatkan titik terang.
“Kami mendapat informasi bahwa terdapat beberapa SD, SMP dan beberapa Puskesmas yang belum memiliki sertifikat tanah, hal ini tentu dapat menghambat bantuan pemerintah pusat terkait pembangunan atau renovasi,” jelasnya.
Ia mendorong DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melakukan penelusuran secara cermat dan cepat mengingat terdapat sebanyak kurang lebih 222 TK/Paud, 206 SD, 92 SMP dan beberapa puskesmas yang memiliki permasalahan terkait sertifikat tanah.
“Hal yang perlu dilakukan adalah pendataan dan penertiban aset secara menyeluruh, kemudian berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk proses sertifikasi atas nama pemerintah daerah,” terangnya.
Harapnya, hal ini menjadi perhatian serius dari seluruh anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat mengingat bahwa pelayanan Pendidikan dan Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang paling utama dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya secara merata.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, Arifin Pondlan Grisya menyambut kedatangan Ombudsman RI Provinsi Maluku dan akan segera menindaklanjuti masukan tersebut.
“Kami menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan dan dialog konstruktif yang terjalin, kami berkomitmen untuk terus membangun sinergi dengan Ombudsman RI Provinsi Maluku dalam sektor pelayanan publik sebagai kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat,”
Audiensi yang dilaksanakan pada Kamis (30/10/2025) ini merupakan langkah awal membangun kerjasama dan kolaborasi untuk bersama-sama komitmen mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat menuju pelayanan yang berbasis New Public Service.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, Arifin Pondlan Grisya beserta Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh ketua komisi, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Hasan Slamat beserta tim. (V374)
