Foto : Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransy
Ambon, Globaltimurnn.com - Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Kominfo) Kota Ambon mencatat 256 laporan pengaduan darurat yang masuk ke layanan call center sejak September hingga 10 November 2025, Data tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan darurat pemerintah kota.
Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransy, mengungkapkan bahwa kategori keamanan dan ketertiban mendominasi laporan yang diterima, Mulai dari perkelahian massa, gangguan kamtibmas, tindak kriminal, hingga kasus penyalahgunaan minuman keras.
Penanganan setiap laporan melibatkan pihak kepolisian dan Satpol PP sesuai kebutuhan, Mereka bergerak cepat berdasarkan karakter kejadian yang masuk, jelas Lekransy dalam keterangannya kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (18/11/2025).
Selain itu, laporan darurat medis menjadi kategori terbanyak kedua, Menyusul kemudian laporan terkait bencana dan insiden lain, seperti pohon tumbang, kebakaran, bencana alam, hewan liar, orang hilang, gangguan listrik, hingga penanganan ODGJ. Bahkan, layanan mobil jenazah tercatat telah digunakan sebanyak delapan kali sepanjang periode tersebut.
Berdasarkan wilayah, Kecamatan Sirimau menjadi penyumbang laporan tertinggi dengan 129 aduan, Di susul Kecamatan Nusaniwe (61 laporan), Teluk Ambon (37 laporan), dan Teluk Ambon Baguala (28 laporan), Sementara itu, Kecamatan Leitimur Selatan tidak mencatat adanya laporan masuk, Total keseluruhan tetap berada pada angka 256 aduan.
Lekransy menegaskan pentingnya penggunaan layanan darurat secara bertanggung jawab.
Setiap laporan yang masuk membutuhkan respons cepat dan menyangkut keselamatan warga. Karena itu, layanan ini tidak boleh dijadikan bahan candaan atau iseng, tegasnya.
Ia menambahkan, layanan call center pemerintah beroperasi selama 24 jam dan dapat diakses tanpa pulsa, bahkan dalam kondisi sinyal terbatas.
Semua video laporan yang diterima langsung diteruskan ke instansi teknis terkait, seperti Dinas Kesehatan, Kepolisian, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, DLH, Dinsos, hingga DP3MD untuk penanganan kasus KDRT.
Tak hanya itu, layanan ini juga terintegrasi dengan berbagai mitra eksternal seperti TNI Polri dan PLN.
Terkait keterlibatan PLN, Lekransy menyampaikan bahwa pihaknya akan mengatur wawancara khusus untuk menjelaskan lebih detail mengenai kontribusi PLN dalam mendukung sistem penanganan darurat kota. (Za)
