Foto : Tampak Sekolah SMPN 49 SBT, yang sedang dalam proses pembangunan 6 gedung anggaran APBN
Dihil, Globaltimirnn.com - Hadirnya enam (6) gedung sekolah pada SMPN 49 SBT, tepatnya di Administratif Negeri Dihil, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Serang Bagian Timur.
Enam (6) gedung tersebut terdiri dari satu ruang UKS, satu ruang belajar, satu ruang laboratorium, satu bangunan toilet, satu gedung perpustakaan, satu ruang administrasi.
Pembangunan enam (6) gedung tersebut dari anggaran APBN revitalisasi sebesar 2 Milyar 2) juta rupiah, yang adalah program pemerintah pusat Presiden RI Prabowo Subianto, yang di kelolah lansung oleh pihak sekolah.
Program pembangunan ini sudah mulai jalan yang baru dimulai dengan peletakan baru pertama dan fondasi sejak pekan lalu, namun akibat dia faktor yang mengakibatkan sementara mandek, yang pertama akibat curah hujan yang kuat hingga lokasi tersebut masih tergenang air, dan faktor lain yang merusak jalan-nya program pembangunan tersebut yaitu muatan politik yang di duga serakah.
Hal ini diketahui dari pantauan media Gakorpan News dalam sepekan ini, diketahui ada muatan politik yang sangat menganggu proses jalan-nya pembangunan enam gedung tersebut.
Sangat di sayangkan, perjuangan Kepala Sekolah SMPN 49 SBT Ny. Nirwani Koranelawo yang baru menjalankan tugas kepala sekolah kurang lebih dua tahun dengan SK defenitif kepala sekolah, harus menelan pil pahit dengan meninggalkan milyaran rupiah dari perjuangan-nya dan menyerahkan-nya ke SK PLT.
Intervensi politik yang diduga dilakukan oleh oknum sekertatis Dinas Pendidikan Kab. SBT dan juga di duga kuat ada campur tangan Kadis Pendidikan SBT.
Perjuangan Ny. Nirwani Koranelawo yang selama ini memperjuangkan sekolah tersebut hingga menjadi Negeri, dan sudah menghasilkan beberapa honorer hingga bisa lolos P3K, namun diduga kuat akibat anggaran milyaran rupiah, yang diduga ingin dinikmati oleh oknum - oknum tertentu, Kepsek Nirwani harus meninggalkan sekolah SMPN 49 SBT berpinda ke SMPN 16 SBT, namun belum ada SK yang di keluarkan, sementara kepsek yang baru sudah memegang SK pindah ke SMPN 49 SBT.
Hal ini terjadi bukan saja pada SMPN 49 SBT, namun diduga hal yang sama terjadi pada 9 sekolah SMPN di SBT dan bahkan hal yang sama diduga terjadi pada kepsek SD, hal ini terjadi karena kental adanya interfensi politik.
Aneh-nya pergantian beberapa kepala sekolah ini tidak sesuai mekanisme, namun asal bapak suka, karena kental muatan politik.
Hal ini merupakan Faritator pengganggu yang di lakukan oleh oknum politik, yang namanya swakelola itu dikerjakan secara lansung oleh pihak sekolah dan pencairannya tidak bisa diinterogasi oleh pihak Dinas, karena rekomendasi pencairan bukan dari Dinas namun lansung dari perwakilan kementrian di Provinsi, dan dalam masalah ini, sudah diperintahkan oleh pihak perwakilan kementerian di Provinsi untuk segera pekerjaan jalan.
Dari informasi yang diterima media ini, pihak sekolah sudah mencairkan anggaran sebesar 13%, dengan tujuan guna belanja material, dan termasuk panjar biaya tukang, serta penataan lahan, karena lahan berlumpur dan ber-air.
Diduga perbuatan Dinas itu tidak ada sifat manusiawi, dikarenakan pemindahan tersebut tidak melihat unsur atau alasan lain sesuai mekanisme, akhirnya kepsek yang di pindahkan itu tidak sesuai mekanisme, bahkan tidak memperdulikan keluarga kepsek, anak masih kecil dan keluarga orang tua yang masih membutuhkan Ny. Nirwani Koranelawo yang bukan seja sebagai kepsek namun sebagai anak dari orang tua-nya dan istri dari seorang suami, serta ibu dari anak yang masih kecil.
Diketahui pihak BKN belum keluarkan sistim pergantian kepala sekolah, bahkan di rumor belum juga ada ketentuan pergantian kepsek, namun sayangnya di Kabupaten SBT, Birokrasi diatur oleh politik yang datang dari tim - tim sukses, dengan seenaknya melakukan berbagai pergantian jabatan asal bapak suka, bukan saja pada lembaga pendidikan namun sangat jelas terjadi pada pejabat kepala Desa sarat muatan politik.
Ironis-nya lagi, konsultan pengawas di interfensi habis - habisan oleh pihak Dinas, padahal jelas - jelas pihak Dinas tidak punya kewenangan untuk mengintervensi, sehingga perlu diduga Dinas salah sasaran dan diluar kewenangan.
Bupati diminta segera batalkan SK mutasi yang di lakukan Dinas Pendidikan SBT pada kepsek SMPN 49 SBT Dihil, karena sarat muatan politik, dan guna menghindari hal - hal yang tidak diinginkan kemungkinan akan terjadi akibat rasa kecewa dan kesal dengan mutasi yang tidak sesuai prosedur yang diduga akibat serakah ingin menikmati manfaat dari 2 milyar tersebut, hingga keluarkan SK yang tidak sesuai prosedur.
Hingga berita ini diturunkan, Kadis Pendidikan SBT serta Sekertatis Pendisikan SBT belum bisa di hubungi. (V374)
