Foto : Respon BEMNUS Maluku Terhadap Aksi Serentak 25 Agustus 2025 di DPR RI
Ambon, Globaltimurnn.com - Ramai di media sosial atas naiknya tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada 25 Agustus 2025 sejumlah ribuan masa aksi mendatangi Senayan DPR RI untuk menolak tunjangan kepada DPR baik dari mahasiswa maupun elemen masyarakat lainnya.
Merespon aksi ini, Koordinator Nusantara (Kornus) Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNUS) Maluku-Maluku Utara Ahmad Rifaldi Loilatu mengatakan kenaikan tunjangan DPR bukanlah langkah solutif yang merata bagi kesejahteraan masyarakat yang seolah sudah makmur dan adil.
"Daripada tunjangan DPR ini naik, saya kira lebih efektifnya anggaran itu diperuntukkan untuk masyarakat yang memang membutuhkan dan belum tersentuh pemerintah" kata Loilatu saat diwawancarai usai pembukaan Rakorda BEMNUS Maluku Selasa, 26 Agustus 2025.
Loilatu menjelaskan eksistensi BEMNUS Maluku saat ini belum ada instruksi dari pengurus pusat untuk melakukan aksi di tiap-tiap daerah masing-masing.
"Merespon polemik saat ini berkaitan dengan tunjangan DPR yang naik dan ada mosi-mosi untuk membubarkan DPR, kami BEMNUS khususnya wilayah Maluku dan beberapa daerah lainnya hingga saat ini belum ada instruksi langsung dari pusat untuk kami melakukan aksi di tiap-tiap daerah di Indonesia" Jelasnya.
Lebih lanjut, Loilatu mengatakan BEMNUS Maluku akan siap melakukan full up gerakan apabila sudah ada instruksi dari pusat dan akan dikaji kembali.
"Kami Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Maluku-Malut bisa bergerak aksi jika ada instruksi langsung dari pusat, namun akan dilandasi terlebih dahulu dengan kajian yang matang" tambahnya.
Kemudian, Koordinator Daerah (Korda) BEMNUS Maluku Roberto Selano juga memberikan responsif yang positif terhadap aksi yang dilakukan oleh berbagai mahasiswa dan elemen masyarakat di Senayan pusat.
"Kami sebagai Aliansi BEMNUS Maluku akan mengkaji kembali terkait dengan tunjangan DPR kemudian akan disampaikan ke Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti" Ujar Selano saat diwawancarai Selasa, (26/82025).
Ia juga menambahkan BEMNUS Maluku akan melakukan rapat koordinasi daerah dalam waktu dekat dan mengkaji berbagai polemik di tubuh DPR dan akan dibahas nanti saat agenda nasional di Bandung.
"Kami akan melakukan rapat koordinasi daerah dalam waktu dekat untuk membahas dan mengkaji kembali problematik tunjangan DPR dan akan kami sampaikan serta bahas kembali pada Temu Nasional Bemnus di Bandung pada bulan Oktober mendatang" Tegasnya.
Selanjutnya, Selano juga mengaku hingga saat ini BEMNUS Maluku masih terfokus pada kajian-kajian akademik dan belum ada instruksi langsung dari pusat untuk melakukan aksi.
"Sampai hari ini kami tetap berfokus pada kajian kami karena mengingat belum ada arahan atau instruksi langsung dari pimpinan pusat kami" Ungkapnya.
Selano berharap para petinggi dan pemangku kebijakan di negara ini bisa mendengar keresahan masyarakat.
"Kami berharap para pemangku kebijakan dan petinggi-petinggi negara mampu mendengarkan nasib dan keresahan masyarakat yang disampingkan, karena tanpa masyarakat para petinggi negara ini tidak memiliki kedudukan dan kekuasaannya" pungkasnya. (V374)
