 |
| Foto : Jaksa Diminta Segera Periksa Pejabat Administratif Negeri Dihil M Albar Lessy, Kuat Dugaan Penyalahgunaan ADD/DD |
Dihil, Globaltimurnn.com - Sangat memilukan, masyarakat Negeri administratif Dihil, Kecamatan Siwa lalat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku merasa tidak puas dan kecewa dengan adanya penempatan pejabat kepala pemerintahan administratif Negeri Dihil yang di jabat oleh Muhammad Albar Lessy sarat politik sehingga baru dua bulan menjabat sudah monopoli semua ADD/DD dari bendahara tidak di berikan hak kepada bendahara untuk belanjakan setiap belanja program kerja.
Anehnya baru cair belum juga dua bulan ADD/DD sudah ludes entah kemana uang - uang tersebut, tidak nampak program tahap satu yang berjalan, bahkan banyak program tahap 1 belum juga jalan sudah belanjakan program tahap dua akhirnya tidak jalan sehingga demi menyelamatkan semen semen yang sudah di beli pejabat meminjamkan sejumlah semen semen kepada masyarakat.
Konyolnya pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur merasa hebat dengan pejabat yang kerjanya amburadur, lucunya lagi Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur bungkam dan tutup mata, diduga kuat Kejaksaan Negeri SBY tidak bisa berbuat apa - apa, sehingga menjadi catatan besar bagi kejati Maluku dan juga Kejaksaan agung untuk mengevaluasi Kejaksaan Negeri SBT yang terkesan tidak berani melakukan audit kepada pejabat Administratif Dihil yang dinilai kuat dengan kepentingan politiknya orang nomor satu di SBT.
Pejabat tidak memperdulikan keputusan bersama saniri Negeri dengan pemerintahan Negeri bahkan surat edaran sekda SBT pun tidak di hargai dan tidak di laksanakan oleh pejabat.
Ini moral pejabat yang bobrok namun Bupati pertahankan, maka akan hancur Negara ini, bahkan ADD/DD akan di sapu bersih oleh pejabat tapi akan terus di lindungi orang nomor satu di daerah ini.
Pantauan media ini di Dihil dalam sepekan ini 85% masyarakat mengeluh dengan keberadaan pejabat administratif Negeri Dihil Muhammad Albar Lessy menggelisahkan rakyat dengan berbagai kebijakan yang merugikan, bahkan pemangkasan anggaran yang sepihak dan indikasi menguntungkan pejabat.
Edaran sekda Kabupaten SBT tertanggal 11 Juni 2025 dengan nomor surat 900.1.12.1/639/2025 perihal pemberitahuan yang di tujukan kepada Camat se-Kabupaten Seram Utara.
Dalam keterangan surat tersebut Sekda mengisyaratkan bahwa" Dalam rangka menjalankan pemerintahan dan pengelolaan keuangan Desa secara baik serta sehubungan dengan terjadinya pergantian pejabat kepala Negeri/Negeri administratif, Sekda mengatakan"
1. Dapat memerintahkan pejabat kepala Negeri/Negeri administratif yang baru untuk membayar tunjangan kepala Negeri/Negeri administratif dan perangkat Negeri/Negeri administratif serta hak hak lain yang telah dilaksanakan sebelum terjadinya pergantian pejabat kepala Negeri/Negeri administratif dimaksud.
2. Menyangkut pengeluaran yang timbul dengan menggunakan anggaran DD/ADD uang sudah di laksanakan oleh pejabat yang lama sepanjang dapat di pertanggungjawabkan maka dapat di selesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Diharapkan saudara dapat memerintahkan pejabat kepala pemerintahan administratif yang baru untuk melaksanakan dan mentaati hal hal sebagaimana diatas.
4. Apabila ada pejabat kepala Negeri/ Negeri administratif di wilayah saudara yang tidak mentaati hal hal sebagaimana diatas dapat di laporkan kepada Bupati Seram Bagian Timur melalui sekda.
Bukan saja itu namun pada surat berita acara kesepakatan bersama badan permusyawaratan bersama Negeri administratif Dihil dan Pemerintahan Negeri Dihil tanggal 10 Mei 2025 yang mana kesepakatan surat tersebut bahwa :
1. Apabila terjadi pergantian pejabat kepala Desa Dihil dengan pejabat baru maka pejabat kepala Desa Dihil yang baru harus menyelesaikan hutang Desa Dihil di suplayer/mitra sebesar Rp. 25.000,000,-
2. Apabila terjadi pergantian pejabat kepala Desa Dihil demgan pejabat yang baru, maka pejabat kepala Desa yang baru menyelesaikan program yang telah dibelanjakan dari APBDes tahun anggaran 2025 antara lain :
a. Belanja sidang jemaat GPM Dihil Rp. 2. 600.000,-
b. Belanja kegiatan Idul Fitri Rp. 2. 500.000,-
c. Belanja desain gambar jalan tani 171 m Rp. 1.500.000,-
d. Belanja kedaruratan dan musibah Rp. 6.000,000,-
e. Belanja perjalanan Dinas dalam Kabupaten, Transportasi, penginapan dan yang harian 3 kali perjalanan untuk dua orang Rp. 32.900.000,-
f. Belanja ATK dan penggandaan Rp. 1.000,000,-
3. Bersepakat bahwa Negeri administratif Dihil bermitra dengan saudara Rijal Tanjung.
Surat tersebut dikuatkan oleh tanda tangan ketua BPNeg, Wakil Ketua BPNeg, Sekertetais BPNeg, serta 4 anggota dan Pejabat Kepala Desa Negeri administratif Dihil Nachor Orbayam.
Kedua surat tersebut tidak diindahkan oleh pejabat kepala Desa Negeri administratif Dihil yang baru Muhammad Albar Lessy, dengan dugaan kuat pejabat sedang di tunggangi oleh salah satu oknum masyarakat yang juga adalah tim sukses dari orang nomor satu di SBT, sehingga segala konsep kepemimpinan di atur oleh oknum tersebut, pejabat hanya ibarat motor kontrol atau rimot.
Baru jelang dua bulan setelah pencairan anggaran ADD/DD sudah ludes habis hal itu di sampaikan secara lansung oleh pejabat kepada semua staf, dan BPNeg bahkan staf, BPNeg hingga saat ini belum menerima hak mereka, sedangkan anggaran sudah ludes.
Masyarakat Negeri administratif Dihil meminta dengan tegas Bupati segera mencopot pejabat yang hanya merugikan masyarakat serta Kejaksaan Negeri SBT jangan bungkam karena takut Bupati tetapi segera bertindak tegas periksa pejabat tersebut, karena sudah terbukti melenceng dari mekanisme dan aturan yang berlaku, hutang Negeri tidak di selesaikan, belanja program kebijakan diluar RAB, sedangkan uang ludes sebagian program tidak bisa jalan. (***)
