Diduga Berijazah Palsu, Oknum Anggota DPRD Malteng Tuai Sorotan Tajam, DPD KNPI Malteng, Desak Pihak Kepolisian Tegas Tuntaskan, Minta Transparansi - globaltimurnn.com
Deskripsi gambar

Kamis, 19 November 2026

Diduga Berijazah Palsu, Oknum Anggota DPRD Malteng Tuai Sorotan Tajam, DPD KNPI Malteng, Desak Pihak Kepolisian Tegas Tuntaskan, Minta Transparansi


Masohi
, globaltimurnn.com – Dugaan penggunaan ijazah palsu yang melibatkan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah mendapat perhatian publik. Menanggapi persoalan tersebut, DPD KNPI Kabupaten Maluku Tengah meminta pihak Kepolisian agar menangani dan mengusut kasus ini secara serius, profesional, transparan sampai tuntas.


‎Muh. Arbi Sileuw selaku Wakil Ketua DPD KNPI Maluku Tengah menilai bahwa dugaan tersebut merupakan persoalan serius yang perlu mendapatkan kepastian hukum. Sebab, keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan oleh seorang pejabat publik merupakan hal penting yang berkaitan dengan integritas, kepercayaan masyarakat, serta tanggung jawab terhadap jabatan yang diemban.


Dan Arbi juga menegaskan bahwa tindakan pemalsuan dokumen negara untuk kepentingan pribadi itu menurutnya tindakan kriminal.


‎Oleh karena itu, Kepolisian diminta agar Proses penyelidikan maupun penyidikan harus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan mengedepankan prinsip objektivitas dan profesionalitas.


‎Selain mendesak penuntasan kasus, Arbi juga meminta agar pihak Kepolisian menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka kepada masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan kepentingan penyidikan.


‎Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa persoalan ini tidak ditangani secara serius. Kepolisian harus memberikan kepastian hukum dan menjelaskan perkembangan penanganan perkara agar kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga."


‎DPD KNPI Maluku Tengah menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk pejabat publik. Tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam proses penegakan hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan.


‎KNPI juga mengingatkan bahwa desakan ini bukan merupakan bentuk penghakiman terhadap pihak yang disebutkan dalam dugaan tersebut. Semua pihak tetap harus dihormati hak-haknya dan asas praduga tak bersalah wajib dikedepankan sampai adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap.


‎"Jika dalam proses pemeriksaan nantinya terbukti terdapat pemalsuan dokumen atau pelanggaran hukum lainnya, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."


‎DPD KNPI Maluku Tengah berharap Kepolisian dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini sehingga masyarakat memperoleh kejelasan, proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif maupun institusi penegak hukum tetap terjaga. (AH)

Post Top Ad

TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI MEDIA KAMI, SEMOGA BERMANFAAT