Foto : DPRD Kota Ambon Klarifikasi Isu Penganiayaan Pegawai dan Dugaan Pesta Miras di Rumah Dinas Ketua
Ambon, Globaltimurnn.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon menggelar konferensi pers pada Senin (04/08/2025) guna memberikan klarifikasi terkait pemberitaan sejumlah media mengenai dugaan penganiayaan terhadap salah satu pegawai DPRD dan keterlibatan Ketua DPRD Kota Ambon, Moritz Tamaela, dalam insiden tersebut.
Dugaan tersebut mengemuka setelah beredar informasi bahwa seorang pegawai DPRD Kota Ambon berinisial FP alias Jimron mengalami penganiayaan usai mengikuti kumpul-kumpul di rumah dinas Ketua DPRD di kawasan Karpan, yang disebut-sebut disertai konsumsi minuman keras.
Dalam pernyataannya, Ketua DPRD Kota Ambon Moritz Tamaela membantah keras tudingan bahwa peristiwa tersebut terjadi di rumah dinasnya atau melibatkan dirinya secara langsung.
“Peristiwa itu sama sekali tidak terjadi di rumah dinas saya. Tidak ada pesta miras, tidak ada keributan, apalagi penganiayaan. Apa yang diberitakan itu sangat jauh dari fakta sebenarnya,” ujar Tamaela di hadapan awak media.
Ia menjelaskan bahwa pada hari yang dimaksud, memang terdapat aktivitas renovasi di rumah dinas oleh pihak ketiga, dan ia sempat memesan dua botol minuman untuk dibawa ke Jakarta. Namun, karena batal berangkat akibat ketersediaan tiket pesawat, minuman tersebut diberikan kepada para pekerja proyek sebagai bentuk ‘penghangat’ di tengah cuaca hujan.
“Saya tidak ikut minum bersama mereka. Saya hanya melihat sebentar, kemudian saya mandi dan beristirahat. Setelah itu, saya tidak tahu lagi kegiatan di rumah,” tambahnya.
Korban FP alias Jimron dalam konferensi pers tersebut juga memberikan pernyataan yang mengejutkan. Ia mengaku tidak ingat kejadian pemukulan tersebut secara rinci.
“Saya cuma ingat terakhir pulang dari rumah dinas, terus tidak tahu lagi apa-apa. Begitu sadar, saya sudah di rumah dalam keadaan babak belur. Saya tidak tahu siapa pelakunya,” ucap FP.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak menutupi siapa pun terkait peristiwa ini, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan.
Pimpinan Media Kapata, Yoga, dalam konferensi pers mempertanyakan pernyataan Ketua DPRD yang dianggap tidak konsisten. Ia mengaku memiliki rekaman percakapan dengan Ketua DPRD yang menyatakan dirinya tetap berangkat ke Jakarta, berbeda dengan pernyataan dalam konferensi pers bahwa perjalanan dibatalkan.
Yoga juga mengungkapkan bahwa berdasarkan investigasi lapangan, ditemukan sembilan botol minuman keras di lokasi, bukan hanya dua seperti yang disebutkan Ketua DPRD. Ia pun mendesak agar perkara ini dibawa ke ranah hukum agar semua fakta terang benderang.
“Saya minta agar ini diklarifikasi secara tuntas. Ini menyangkut nama baik institusi DPRD sebagai lembaga rakyat,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Moritz Tamaela kembali menegaskan bahwa dirinya hanya memesan dua botol minuman dan tidak terlibat dalam konsumsi lainnya.
“Kalau ada penambahan minuman di luar yang saya tahu, itu mungkin dilakukan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan saya. Yang jelas, saya tidak terlibat dalam pesta miras,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan untuk membungkam siapa pun, termasuk korban.
“Kalau saya pelakunya, tentu saya berdosa besar. Tapi faktanya, Jimron sendiri tidak tahu siapa pelakunya. Saya tidak punya kuasa untuk menekan siapapun. Saya hanya ingin kebenaran disampaikan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Tamaela juga menjawab pertanyaan terkait keberadaan CCTV di rumah dinas. Ia menjelaskan bahwa perangkat CCTV memang sudah terpasang, namun belum aktif merekam karena kendala teknis.
“CCTV sudah terpasang tapi belum terekam karena belum dikoneksikan dengan sistem. Ini akan menjadi perhatian kami ke depan,” katanya.
Ketua DPRD mengaku sudah memberikan hak jawab kepada beberapa media yang pertama kali memberitakan masalah ini. Namun karena pemberitaan semakin meluas dan simpang siur, ia memutuskan untuk menyampaikan klarifikasi secara terbuka.
“Saya tidak ingin membiarkan nama baik lembaga ini tercemar. Saya menghormati kerja jurnalistik, tapi informasi harus berimbang dan berdasarkan fakta. Karena itu saya minta, mari kita jaga marwah lembaga DPRD,” pungkasnya. (Zahra)
