Foto : DPRD Ambon Desak Perlindungan Hak Buruh, Soroti Upah Minim dan PHK Sepihak
Ambon, Globaltimurnn.com - Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Aris Soulissa, menyoroti masih banyaknya pelanggaran hak-hak buruh di Kota Ambon. Dalam wawancara baru-baru ini, beliau mengungkapkan keprihatinan atas perusahaan-perusahaan, baik besar maupun kecil, yang masih belum memberikan upah sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) atau upah standar, Lebih memprihatinkan lagi, banyak kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak dan tanpa prosedur yang benar.
"Komisi I DPRD Kota Ambon, bersama kominpora, sebagai lembaga pengawas, berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat, khususnya kaum pekerja," tegas Soulissa.
Soulissa menambahkan bahwa" banyak laporan yang masuk terkait PHK sepihak dan pembayaran gaji yang terlambat, Salah satu kasus yang disebut adalah tunggakan gaji karyawan di sebuah perusahaan di kawasan eSerindo.
Soulissa juga menyinggung permasalahan perusahaan yang beroperasi di Ambon namun izin usahanya tidak terpantau oleh pemerintah kota, bahkan beberapa perusahaan mempekerjakan warga Ambon namun berkantor pusat di luar daerah.
"Kami akan melakukan pengecekan ulang dan berdiskusi dengan Wali Kota untuk mencari solusi atas permasalahan ini," ujarnya.
Soulissa menekankan pentingnya optimalisasi lapangan kerja di Ambon mengingat tingginya angka pengangguran.
Terkait langkah selanjutnya, Soulissa menyatakan akan berdiskusi dengan serikat buruh dan mempelajari regulasi terkait untuk memastikan tidak ada pelanggaran Perda atau Undang-Undang.
Hasil investigasi akan berujung pada pemanggilan perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar aturan, DPRD Ambon berkomitmen untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja di Kota Ambon. (Tasya)
