Foto : Arif Pamana Anggota DPRD Kab. SBB fraksi PKB
Piru, Globaltimurnn.com - Anggota DPD RI Nono Sampono melakukan kunjungan kerja-nya berupa reses ke Maluku dan menyerap aspirasi rakyat dari masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam kunjungan-nya ke SBB pagi tadi yang mana sebelum-nya Nono Sampono jumpa pemerintah daerah Kab. SBB dan bertemu lansung dalam sebuah pertemuan resmi di Kantor Bupati SBB membahas sejumlah kebutuhan masyarakat lewat pemerintah daerah.
Usai melakukan jumpa bersama Pemda SBB Nono Sampono sekitar pukul 12 : 00 Wit, melakukan pertemuan dengan pimpinan dan anggota DPRD Kab. SBB yang di selenggarakan pada ruang paripurna DPRD Kab. SBB yang di hadiri oleh ketua DPRD Andy Koly. SH bersama 23 anggota DPRD lain-nya. Rabu 28/05/2025
Pertemuan di buka secara lansung oleh ketua DPRD Andy Koly, dan anggota DPRD yang hadir mendapat salam jumpa dari Nono Sampono anggota DPD RI periode 2025 - 2030 dapil Maluku.
Menurut Nono Sampono dalam awal pembicaraan-nya" Kehadiran-Nya kali ini hanyalah bagian dari silaturahmi namun sekaligus menyerap aspirasi rakyat lewat anggota DPRD Kab. SBB.
Namun, sangat di sayangkan" Kunjungan-nya menuai kritikan pedas dan siraman permintaan tegas dari masyarakat SBB yang di sampaikan oleh sejumlah anggota DPRD.
Arif Pamana anggota DPRD dari fraksi PKB, dalam penyampsian-nya kepada anggota DPD RI Nono Sampono secara tegas itu yang mengatakan" Masyarakat meminta secara tegas program - program yang sudah ditentukan agar bisa di jalankan demi kesejahteraan rakyat. Tegas Arif
Dikatakan-nya" kebijakan yang tidak lagi relevan dengan otonomi daerah, bahkan di daerah Maluku kususnya SBB dan Buru sangat kronis dengan merkuri, yang mana di SBB ini sudah sarat merkuri, sehingga hadapan-Nya agar lewat Nono Sampono bisa menyampaikan ke pusat karena laut Maluku sudah dicemari dengan bebasnya merkuri. Harap Arif
Tercemar-nya lautan Maluku dengan Merkuri yang kini bebas, sehingga ikan - ikan yang di makan ikut tercemar dan itu racun buat tubuh manusia. Sebut Arif
Bebas-nya merkuri hingga cemari laut Maluku dan ikan - ikan semua sudah terkontaminasi dengan kondisi ikan yang tidak berprotein lagi karena adanya sejumlah tambang - tambang ilegal yang kian marak. Ucap Arif
Kata Arif" Bagaimana bisa mengembangkan potensi daerah dan juga menambah pendapatan daerah kalau tambang - tambang masih ilegal ? Sehingga pemerintah pusat harus ikut peduli dan bisa legalkan tambang - tambang yang saat ini sedang beroperasi secara ilegal agar daerah ini bisa mendapatkan PAD. Jelas Arif
Bumi Maluku ini kaya akan hasil hutan dan laut, dan semua ketahui bahwa laut 91,3% itu laut dan dataran hanyalah 8,7%, sehingga dalam ruang-ruang revisi undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mungkin kewenangan kewenangan-nya itu sudah bisa menjadi kewenangan daerah. Tutup Arif Pamana (V374)
