Ambon, Globaltimurnn.com — Ada harapan yang tumbuh di kawasan Jembatan Amerika, Negeri Laha, Kota Ambon, Sabtu (31/10/2026). Di antara deretan kios yang mulai dipadati aktivitas masyarakat, aroma kuliner lokal, lantunan musik, dan senyum para pelaku usaha kecil, tersimpan sebuah cita-cita besar: menjadikan potensi Negeri Laha sebagai kekuatan ekonomi yang mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Hari itu, Negeri Laha tidak sekadar menjadi tempat berlangsungnya sebuah festival. Negeri adat yang menyimpan kekayaan alam, sejarah, budaya, dan kuliner tersebut mulai memperlihatkan bagaimana potensi lokal dapat dihidupkan melalui kebersamaan dan kolaborasi.

Melalui Festival UMKM Laha Suang, Dewan Pimpinan Daerah Perempuan Indonesia Maju (DPD PIM) Provinsi Maluku bersama Pemerintah Negeri Laha mencoba membuka ruang baru bagi masyarakat untuk memperkenalkan hasil usaha, mengembangkan ekonomi kreatif, sekaligus mempromosikan potensi pariwisata negeri.

Mengusung tema “Menghidupkan Tradisi, Mengembangkan Potensi Negeri, Berdampak untuk Masyarakat”, dengan semangat “Mari Kasih Pono dan Kasih Rame”, festival ini menghadirkan bazar kuliner lokal, pertunjukan musik, hingga pembagian berbagai hadiah menarik. Kehadiran artis Michael Pelupessy turut menjadi bagian dari hiburan yang memeriahkan kegiatan hingga malam hari.

Namun, di balik kemeriahan tersebut, ada pesan yang jauh lebih besar daripada sekadar sebuah perayaan. Ada upaya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dari potensi yang selama ini telah dimiliki Negeri Laha.

Bagi Ketua DPD PIM Provinsi Maluku, Rimaniar Julindra, Negeri Laha memiliki alasan kuat untuk mendapatkan perhatian dalam pengembangan UMKM dan desa wisata.

Sebagai negeri adat sekaligus salah satu desa wisata di Kota Ambon, Laha mempunyai kekayaan yang tidak hanya terletak pada keindahan alamnya, tetapi juga pada kuliner, sejarah, dan budaya masyarakatnya.

Potensi tersebut, menurut Rimaniar, tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa arah. Dibutuhkan pembinaan, pendampingan, promosi, serta pengelolaan yang berkelanjutan agar kekayaan lokal dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Itulah alasan DPD PIM Maluku memilih Negeri Laha sebagai lokasi perdana pendampingan pengembangan UMKM dan desa wisata.

“DPD PIM Provinsi Maluku memilih Negeri Laha sebagai lokasi pendampingan dalam pengembangan UMKM. Kami ingin melakukan pembinaan yang terarah untuk mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus menjadikan Negeri Laha sebagai model pengembangan desa wisata yang nantinya dapat diterapkan di daerah lain,” ungkap Rimaniar.

Baginya, festival ini bukan sekadar kegiatan seremonial yang menghadirkan keramaian sesaat. Lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan langkah awal untuk membangun ekonomi rakyat dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama.

Sebab, ketika potensi sebuah negeri mulai dikembangkan, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh satu kelompok. Nelayan, pedagang, pelaku UMKM, pemuda, hingga masyarakat yang terlibat dalam aktivitas pariwisata memiliki kesempatan untuk memperoleh manfaat ekonomi.

Ada cerita menarik sebelum festival tersebut berlangsung, Kemeriahan yang terlihat di kawasan Jembatan Amerika tidak hadir begitu saja. Pemerintah Negeri Laha bersama tokoh pemuda dan masyarakat setempat terlebih dahulu bergotong royong mempersiapkan lokasi kegiatan.

Kawasan ditata dan dibersihkan, sementara kios-kios baru dibangun untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas perdagangan.

Bagi Rimaniar, keterlibatan masyarakat tersebut menjadi salah satu hal penting dalam proses pengembangan desa wisata. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dengan menghadirkan program dari luar, tetapi harus disertai kesadaran dan kemauan masyarakat untuk bergerak bersama.

Ia mengaku bangga melihat antusiasme masyarakat Negeri Laha yang turut mengambil bagian dalam mempersiapkan festival perdana tersebut.

“Antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Kami berharap semangat ini terus terjaga, baik dari masyarakat Negeri Laha maupun masyarakat dari wilayah lainnya. Dengan demikian, kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan memberikan manfaat jangka panjang,” ujarnya.

Semangat gotong royong itu menjadi gambaran bahwa pengembangan pariwisata bukan hanya tentang membangun fasilitas atau mempercantik kawasan. Lebih dari itu, dibutuhkan rasa memiliki dari masyarakat terhadap potensi negeri sendiri.

Salah satu harapan besar dari penyelenggaraan Festival UMKM Laha Suang adalah meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Rimaniar menilai, selama ini sebagian pedagang di kawasan tersebut hanya menjalankan aktivitas berjualan pada pagi hari hingga sekitar pukul 09.00 WIT. Kondisi ini membuat waktu mereka untuk memperoleh penghasilan dari aktivitas perdagangan masih terbatas.

Melalui festival yang menghadirkan bazar kuliner dan hiburan hingga malam hari, diharapkan masyarakat memiliki kesempatan untuk berjualan lebih lama, menjangkau konsumen yang lebih luas, serta meningkatkan pendapatan.

Dengan semakin dikenalnya Negeri Laha sebagai kawasan wisata, peluang ekonomi bagi masyarakat juga diharapkan semakin terbuka.

“Kami ingin masyarakat Kota Ambon mengetahui bahwa Negeri Laha memiliki potensi pengembangan desa wisata yang luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi pemicu bagi daerah atau negeri lainnya untuk turut mengembangkan potensi pariwisata masing-masing,” jelasnya.

Harapan itu sekaligus menjadi dorongan agar produk kuliner dan berbagai usaha lokal tidak hanya dikenal oleh masyarakat sekitar, tetapi juga mampu menarik perhatian pengunjung dari berbagai wilayah.

Rimaniar menyadari bahwa membangun desa wisata dan memperkuat UMKM tidak dapat dilakukan oleh satu organisasi saja.

Karena itu, DPD PIM Maluku berkomitmen membuka ruang kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon, TNI-Polri, BUMN, BUMD, instansi vertikal, serta berbagai organisasi lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, dukungan Pemerintah Provinsi Maluku juga diwujudkan melalui keterlibatan sektor penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), termasuk penyuluhan mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) serta penyerahan NIB kepada pelaku usaha.

Langkah ini menjadi bagian penting agar pelaku UMKM tidak hanya memperoleh kesempatan memasarkan produknya, tetapi juga mendapatkan pemahaman mengenai legalitas usaha sebagai salah satu fondasi pengembangan bisnis.

Kehadiran anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Sadiah Uluputy, serta Wakil Gubernur Maluku yang mewakili Gubernur Maluku, bersama unsur Forkopimda, Wali Kota Ambon, dan Ketua DPRD Kota Ambon, turut menjadi bagian dari dukungan berbagai pemangku kepentingan terhadap pengembangan potensi Negeri Laha.

Rimaniar berharap perhatian pemerintah terhadap pengembangan desa wisata dapat dilakukan secara konsisten, tidak hanya di Negeri Laha, tetapi juga di berbagai wilayah pada 11 kabupaten/kota di Maluku.

Menurutnya, pariwisata yang berkembang harus mampu memberikan dampak langsung terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, aktivitas perdagangan, kuliner, dan berbagai usaha lokal juga diharapkan ikut bertumbuh.

Bagi DPD PIM Maluku, Festival UMKM Laha Suang merupakan langkah awal dari sebuah program yang lebih luas.

Negeri Laha diharapkan menjadi percontohan bagaimana pendampingan UMKM, penguatan potensi lokal, dan pengembangan pariwisata dapat berjalan beriringan melalui kolaborasi organisasi, pemerintah, dan masyarakat.

Jika langkah ini dapat dijalankan secara konsisten, bukan tidak mungkin pengalaman dari Negeri Laha menjadi inspirasi bagi negeri-negeri lain untuk mulai menggali dan mengembangkan kekayaan daerahnya masing-masing.

Sebab, setiap negeri memiliki cerita, tradisi, kekayaan alam, dan potensi ekonomi yang berbeda. Semua itu dapat menjadi kekuatan apabila dikelola dengan baik dan melibatkan masyarakat sebagai bagian utama dari proses pembangunan.

Pada akhirnya, Festival UMKM Laha Suang bukan hanya tentang bazar, musik, atau keramaian pengunjung dalam satu hari. Ada harapan agar setelah panggung hiburan selesai dan festival berakhir, kios-kios masyarakat tetap hidup, produk lokal semakin dikenal, pelaku UMKM semakin berkembang, dan Negeri Laha terus menjadi tujuan kunjungan masyarakat.

Dari kawasan Jembatan Amerika, sebuah semangat mulai digaungkan: Mari Kasih Pono dan Kasih Rame.

Sebuah ajakan untuk datang, mengenal, mencintai, dan menghidupkan Negeri Laha.

Karena membangun sebuah negeri bukan semata-mata menghadirkan perubahan pada tempatnya, melainkan juga memastikan masyarakatnya tumbuh, tradisinya tetap terjaga, dan potensi yang dimiliki mampu menjadi sumber kehidupan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dari Laha, potensi lokal mulai diperkenalkan. Dari kebersamaan, ekonomi rakyat diharapkan bertumbuh. Dan dari sebuah festival, harapan untuk masa depan desa wisata di Maluku mulai dirintis. (Za)

AMBON, globaltimurnn.com – Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, menghadiri pembukaan Muktamar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) XIV yang berlangsung di Auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) A.M. Sangadji Ambon, Jumat (30/10/2026).

Muktamar yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Oktober hingga 5 November 2026 ini mengusung tema “Ale Rasa Beta Rasa: Kontribusi KAMMI untuk Kejayaan Negeri”. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Prof. Yassierli, S.T., M.T., Ph.D., yang ditandai dengan pemukulan bedug secara bersama-sama.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Maluku menyampaikan apresiasi kepada KAMMI yang telah mengambil bagian dalam merawat keberagaman, memperkuat solidaritas, serta menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat di Maluku.

Menurutnya, persatuan dan stabilitas daerah merupakan modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta menarik investasi yang dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan untuk menyediakan lapangan kerja. Yang harus dilakukan adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif agar para investor tertarik menanamkan modalnya di Maluku, membuka lapangan pekerjaan, dan pada akhirnya menurunkan angka pengangguran,” ungkapnya.

Ia menegaskan, upaya menarik investasi harus berjalan seiring dengan pemeliharaan keamanan, perdamaian, dan kerukunan antarumat beragama. Sebab, stabilitas daerah menjadi salah satu pertimbangan penting bagi investor dalam menentukan wilayah investasinya.

“Tidak ada investor yang memiliki modal besar mau menanamkan sahamnya di daerah yang sering mengalami konflik. Karena itu, mari kita terus menjaga solidaritas dan harmoni di antara umat beragama. Maluku harus menjadi daerah yang aman, damai, dan memberikan kepastian bagi siapa pun yang ingin berinvestasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wagub menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu membuka berbagai alternatif untuk mengatasi persoalan pengangguran, termasuk mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja lokal agar mampu bersaing di pasar kerja nasional maupun internasional.

Salah satu peluang yang perlu dimanfaatkan adalah penempatan tenaga kerja terdidik dan berkualitas ke negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja melalui program dan fasilitasi Kementerian Ketenagakerjaan.

Pada kesempatan tersebut, Wagub juga menyampaikan harapan kepada Menteri Ketenagakerjaan agar Maluku memperoleh perhatian khusus melalui penyediaan kuota dan peluang penempatan tenaga kerja bagi masyarakat, terutama generasi muda yang membutuhkan akses pekerjaan.

“Kami berharap melalui Kementerian Ketenagakerjaan, ke depan ada kuota-kuota tertentu yang dapat disediakan bagi masyarakat Maluku. Kita memiliki anak-anak muda yang memiliki kapasitas dan kualitas. Mereka perlu diberikan kesempatan untuk bekerja, memperoleh pengalaman, serta meningkatkan keterampilan di negara-negara tujuan,” ujarnya.

Ia berharap, generasi muda Maluku yang memperoleh kesempatan bekerja di luar negeri tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan pribadi dan keluarga, tetapi juga dapat mengumpulkan modal, memperoleh pengalaman, kemudian kembali ke daerah untuk membangun usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Menutup sambutannya, Wagub menyampaikan permohonan maaf apabila dukungan Pemerintah Provinsi Maluku terhadap penyelenggaraan Muktamar KAMMI XIV belum dapat diberikan secara maksimal. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut dan berharap muktamar ini menghasilkan gagasan serta rekomendasi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, khususnya masyarakat Maluku.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yassierli, dalam arahannya menitipkan empat pesan penting bagi seluruh kader KAMMI.

Pertama, kader KAMMI harus memiliki karakter lifelong learning, yakni menjadi pribadi yang senantiasa mau dan siap belajar serta beradaptasi dengan berbagai pengetahuan dan perkembangan baru.

Kedua, kader KAMMI diharapkan dapat membantu pemerintah menjadi ujung tombak lahirnya inovator, startup, dan wirausaha baru di Indonesia.

Ketiga, KAMMI diharapkan turut mendorong percepatan pemahaman dunia kerja melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, pengembangan laboratorium solusi, serta pemberdayaan potensi lokal di daerah masing-masing.

Keempat, mahasiswa tidak hanya berperan dalam aspek sosial dan politik, tetapi juga harus mampu mengambil bagian dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

Menurut Menteri, mahasiswa dan organisasi kepemudaan memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari solusi berbagai tantangan pembangunan, termasuk dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompetitif dan menciptakan peluang ekonomi baru.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Khusus Menteri ketenagakerjaan RI, anggota DPR RI Sadiah Uluputty, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku yang juga Ketua KAMMI Maluku Asis Sangkala, unsur Forkopimda Provinsi Maluku atau yang mewakili, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku atau yang mewakili, Wakil Wali Kota Ambon, Wakil Rektor UIN A.M. Sangadji, Ketua Pengurus Pusat KAMMI, pimpinan organisasi kepemudaan, serta seluruh peserta Muktamar KAMMI XIV.

Pemerintah Provinsi Maluku berharap Muktamar KAMMI XIV menjadi ruang konsolidasi, pertukaran gagasan, dan lahirnya rekomendasi strategis dari generasi muda untuk mendukung pembangunan daerah, memperkuat persatuan, serta mewujudkan Maluku yang aman, damai, maju, dan sejahtera. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com — Keamanan dan kedamaian sebuah daerah tidak hanya dibangun melalui kekuatan aparat, tetapi juga melalui kebersamaan, komunikasi, dan kepercayaan yang terjalin di antara seluruh elemen penjaga keamanan. Di Maluku, soliditas TNI dan Polri menjadi salah satu fondasi penting untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat.

Semangat kebersamaan tersebut terlihat dalam kunjungan kerja Kapolda Maluku, Irjen Pol. Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H., bersama sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku ke Markas Komando Daerah Militer (Makodam) XV/Pattimura, Ambon, Jumat (30/10/2026).

Kedatangan rombongan disambut langsung Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P., M.Han., bersama jajaran PJU Kodam XV/Pattimura di Serambi Kehormatan Makodam.

Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai pertemuan kedua institusi tersebut. Diawali dengan foto bersama, kegiatan kemudian dilanjutkan melalui ramah tamah dan perbincangan santai yang menjadi ruang mempererat hubungan personal sekaligus memperkuat komunikasi kelembagaan.

Namun, di balik suasana penuh keakraban itu, tersimpan pesan penting tentang tanggung jawab bersama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku.

Pangdam XV/Pattimura dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolda Maluku beserta rombongan. Menurutnya, hubungan harmonis antara TNI dan Polri harus terus dipelihara dan diwujudkan melalui kerja nyata dalam setiap pelaksanaan tugas.

Ia menegaskan, sinergitas kedua institusi tidak boleh hanya terlihat dalam hubungan antarpimpinan, tetapi harus benar-benar dirasakan hingga tingkat personel paling bawah.

“Sinergitas kedua institusi tidak cukup hanya terjalin di tingkat pimpinan, tetapi harus diwujudkan secara nyata hingga ke jajaran paling bawah,” tegas Pangdam.

Pesan tersebut menjadi penekanan bahwa soliditas TNI-Polri membutuhkan kesamaan pemahaman, koordinasi yang kuat, serta komitmen bersama dalam menghadapi berbagai dinamika keamanan di tengah masyarakat.

Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Pol. Suwondo Nainggolan menyoroti pentingnya karakter kepemimpinan yang mengedepankan kepentingan masyarakat dan menghindari ego sektoral.

Baginya, setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat harus disikapi secara cepat melalui komunikasi dan koordinasi yang baik. Persoalan kecil tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi konflik yang lebih besar dan berpotensi mengganggu keharmonisan kehidupan sosial.

Penyelesaian masalah sejak dini, menurutnya, menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan di Maluku.

Perhatian khusus juga diberikan terhadap potensi gangguan keamanan, termasuk perkelahian antar dusun (PAD) yang membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi dari seluruh jajaran terkait.

Setiap perkembangan situasi di lapangan harus segera dilaporkan agar dapat ditangani melalui langkah persuasif, tegas, dan terukur. Dalam kondisi seperti ini, kesamaan langkah serta kejelasan arahan kepada personel menjadi sangat penting agar tidak terjadi perbedaan tindakan dalam penanganan persoalan.

Selain membahas stabilitas keamanan, kedua pimpinan turut menekankan pentingnya peningkatan profesionalitas dan kemampuan personel TNI-Polri.

Pembinaan sumber daya manusia, peningkatan keterampilan teknis, kesiapan menghadapi situasi darurat, hingga dukungan operasional menjadi bagian yang perlu terus diperkuat.

Hal ini penting mengingat tantangan tugas aparat keamanan semakin kompleks dan membutuhkan kesiapan personel yang tidak hanya profesional, tetapi juga mampu bertindak tepat, terukur, serta mengedepankan kepentingan masyarakat.

Pertemuan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa menjaga keamanan Maluku bukan hanya soal respons terhadap gangguan kamtibmas, melainkan juga bagaimana membangun hubungan kelembagaan yang solid sebelum persoalan muncul.

Sebab, komunikasi yang terpelihara dengan baik akan memudahkan koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan memperkuat langkah bersama ketika menghadapi berbagai situasi di lapangan.

Melalui kunjungan ini, Pangdam XV/Pattimura dan Kapolda Maluku kembali menegaskan komitmen untuk menjaga kebersamaan, memperkuat sinergitas, serta memastikan hubungan TNI-Polri tetap solid dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Di tengah keberagaman masyarakat Maluku yang dikenal dengan semangat persaudaraan dan nilai-nilai pela gandong, kehadiran aparat keamanan yang solid menjadi bagian penting dalam merawat keharmonisan sosial.

Sebab, perdamaian di Bumi Raja-Raja tidak cukup hanya dijaga dengan kekuatan, tetapi juga membutuhkan kebijaksanaan, komunikasi, dan persatuan. Ketika TNI dan Polri berjalan dalam satu irama, harapan untuk mewujudkan Maluku yang aman, damai, dan harmonis akan semakin kuat.(Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Pembangunan Jembatan Wai Tomu di kawasan Mardika, Kota Ambon, tidak hanya menjadi bagian dari upaya pembenahan infrastruktur perkotaan, tetapi juga memunculkan perhatian terhadap bagaimana konstruksi tersebut dapat berjalan selaras dengan fungsi sungai dan keselamatan lingkungan.

Menjawab berbagai perhatian, khususnya terkait potensi penyempitan kapasitas tampung sungai, perubahan karakteristik aliran air, hingga risiko banjir dan sedimentasi, Kodam XV/Pattimura memberikan penjelasan mengenai spesifikasi teknis pembangunan jembatan tersebut.

Penjelasan itu disampaikan Kapoksahli Pangdam XV/Pattimura, Brigjen TNI Julius Jolly Suawa, S.Sos., dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama para pemangku kepentingan dan elemen masyarakat yang berlangsung di Serambi Kehormatan Makodam XV/Pattimura, Kamis (29/10/2026).

Dalam forum tersebut, Kodam memaparkan sejumlah aspek perencanaan konstruksi yang menurutnya perlu dipahami secara utuh, terutama berkaitan dengan bentangan jembatan, fondasi, posisi gelagar, hingga sistem pengendalian sampah dan sedimentasi.

Dari sisi konstruksi, Jembatan Wai Tomu dirancang memiliki panjang bentangan mencapai 120 meter. Sementara itu, lebar bentangan konstruksi yang melintasi sungai mencapai 20 meter, dibandingkan lebar sungai yang berada pada kisaran 18 meter.

Perencanaan tersebut, menurut penjelasan Kodam, dimaksudkan untuk mempertahankan lebar sungai sebagaimana kondisi semula, sekaligus menghadirkan konstruksi jembatan yang dapat menunjang kebutuhan akses dan penataan kawasan Mardika.

Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam desain tersebut adalah tidak digunakannya pilar penyangga di tengah sungai. Struktur jembatan dirancang dengan sistem bentangan yang ditopang fondasi dan gelagar, sehingga ruang aliran air di bagian tengah sungai tidak terhalang pilar konstruksi.

Sebelum pekerjaan pembangunan dilaksanakan, pembersihan sedimentasi dan sampah yang menumpuk di dasar sungai juga telah dilakukan. Upaya ini ditujukan untuk membantu memperbaiki kondisi aliran sekaligus mengurangi material yang berpotensi menghambat jalannya air.

Pekerjaan konstruksi turut mencakup pembangunan fondasi bored pile sebagai penyangga gelagar serta perbaikan talud penahan pada sisi sungai.

Dari aspek ketinggian, gelagar beton direncanakan berada sekitar 1,55 meter di atas bibir sungai. Jarak tersebut dimaksudkan untuk menyediakan ruang bagi aliran air di bawah konstruksi, termasuk ketika terjadi peningkatan debit air.

Sementara itu, penguatan struktur dilakukan melalui elemen penyangga antara gelagar yang memiliki jarak sekitar tiga meter.

Tidak berhenti pada konstruksi utama, Kodam XV/Pattimura juga menyiapkan sejumlah langkah pendukung untuk mengantisipasi persoalan sampah dan sedimentasi yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam pemeliharaan sungai perkotaan.

Salah satunya melalui rencana pemasangan jaring penahan sampah di ujung jembatan. Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu menahan sampah yang terbawa arus agar tidak terus bergerak dan menumpuk di bagian tertentu.

Selain itu, pembangunan check box juga direncanakan sebagai sarana pemantauan kondisi di bawah jembatan. Melalui fasilitas tersebut, kondisi sedimentasi maupun penumpukan sampah dapat diperiksa sehingga kegiatan pembersihan dan pemeliharaan bisa dilakukan secara berkala.

Penataan pembangunan juga diarahkan pada kawasan sekitar jembatan, termasuk perbaikan trotoar di sepanjang Jalan Pasar Mardika.

Langkah ini diharapkan tidak hanya memperbaiki tampilan kawasan, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki, masyarakat, serta pelaku usaha yang setiap hari menjalankan aktivitas ekonomi di kawasan perdagangan tersebut.

Meski demikian, berbagai spesifikasi konstruksi yang telah dipaparkan tetap perlu dilihat bersama kondisi aktual sungai. Sebab, mempertahankan lebar sungai dan membangun jembatan tanpa pilar di tengah aliran merupakan bagian dari desain konstruksi, sedangkan kepastian kapasitas tampung dan pengaruhnya terhadap risiko banjir membutuhkan perhitungan teknis tersendiri.

Kajian hidraulika, pengukuran penampang sungai, karakteristik aliran, serta evaluasi terhadap debit air saat kondisi hujan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan oleh instansi teknis berwenang.

Karena itu, komunikasi dan koordinasi antara Kodam XV/Pattimura, Balai Wilayah Sungai (BWS), serta seluruh pihak terkait menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan tersebut berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengabaikan keberlanjutan fungsi sungai.

Pembangunan Jembatan Wai Tomu pada dasarnya diharapkan menjadi salah satu upaya memperbaiki konektivitas dan mendukung penataan kawasan Mardika yang selama ini menjadi pusat aktivitas perdagangan dan mobilitas masyarakat Kota Ambon.

Namun, manfaat infrastruktur harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan. Jembatan yang dibangun bukan hanya harus kuat secara struktur, tetapi juga harus memperhatikan karakteristik sungai yang menjadi bagian penting dari sistem drainase perkotaan.

Pada akhirnya, pembangunan yang baik bukan semata-mata dinilai dari berdirinya sebuah bangunan atau kemegahan konstruksinya. Lebih dari itu, keberhasilan pembangunan harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, tingkat keselamatan yang terjamin, serta kemampuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan infrastruktur dan kelestarian lingkungan.

Dengan keterbukaan informasi, evaluasi teknis, dan koordinasi lintas instansi, pembangunan Jembatan Wai Tomu diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekaligus tetap memperhatikan fungsi sungai sebagai bagian penting dari kehidupan Kota Ambon.(Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Warna-warni cerah menghiasi suasana Ruang Lemon 1–2 Zest Ambon, Rabu (28/10/2026). Puluhan anak dengan penuh semangat menuangkan imajinasi mereka di atas lembaran gambar. Ada yang serius memilih warna, ada pula yang sesekali tersenyum melihat kehadiran Bernie, maskot kesayangan yang membuat suasana semakin meriah.

Di balik aktivitas sederhana mewarnai, tersimpan pesan penting tentang bagaimana kreativitas, keberanian, dan rasa percaya diri perlu ditumbuhkan sejak usia dini.

Semangat itulah yang dihadirkan Zest Ambon melalui kegiatan “Coloring Competition with Bernie”, yang digelar dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026.

Kegiatan yang diikuti anak-anak berusia 4 hingga 6 tahun tersebut tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan imajinasi, mengembangkan kreativitas, serta menikmati pengalaman belajar melalui kegiatan yang menyenangkan.

Acara dibuka secara resmi oleh Cluster General Manager Zest Ambon, Yudhi Meidiyanto. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas antusiasme para peserta sekaligus menekankan pentingnya menyediakan ruang positif bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi dan kreativitas sejak usia dini.

Setelah pembukaan, suasana kompetisi pun dimulai. Para peserta diberikan waktu selama 60 menit untuk menyelesaikan karya mewarnai mereka. Dengan berbagai pilihan warna, masing-masing anak berusaha menghasilkan gambar terbaik sesuai imajinasi dan kreativitasnya.

Kemeriahan semakin terasa dengan kehadiran Bernie yang ikut menemani anak-anak bernyanyi, bermain, dan berinteraksi. Kehadiran maskot kebanggaan Zest Ambon tersebut menjadi salah satu daya tarik tersendiri, menghadirkan suasana penuh tawa dan keceriaan sepanjang kegiatan.

Tidak hanya mengikuti perlombaan, anak-anak yang hadir juga berkesempatan mendapatkan berbagai doorprize menarik yang semakin menambah semangat dan antusiasme peserta.

Setelah melalui proses penilaian oleh dewan juri, akhirnya ditetapkan tiga peserta terbaik yang berhasil meraih penghargaan dalam kompetisi tersebut.

Juara pertama diraih I Gede Dana Marendra P. yang memperoleh hadiah berupa voucher menginap, meja lipat, dan sertifikat pemenang.

Posisi juara kedua diraih Hamizan Kapailu dengan hadiah voucher menginap, bantal leher, dan sertifikat pemenang. Sementara itu, juara ketiga diraih Jovelin Nathania Djaya Saputra yang juga mendapatkan voucher menginap, bantal leher, serta sertifikat pemenang.

Meski kompetisi telah menghasilkan para pemenang, esensi kegiatan ini jauh lebih besar daripada sekadar memperebutkan hadiah. Setiap goresan warna menjadi bagian dari proses anak-anak belajar berani mencoba, mengekspresikan diri, serta menghargai kreativitas masing-masing.

Melalui kegiatan tersebut, Zest Ambon ingin terus menghadirkan pengalaman positif yang tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga mendukung tumbuh kembang anak sekaligus mempererat hubungan kebersamaan antara anak dan keluarga.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda pun menjadi momentum untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada generasi sejak dini. Sebab, membangun masa depan bangsa tidak hanya dimulai dari pendidikan formal, tetapi juga melalui ruang-ruang sederhana yang mendorong kreativitas, keberanian, dan karakter anak.

Zest Ambon berharap kegiatan serupa dapat terus diselenggarakan sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi masyarakat, khususnya keluarga dan anak-anak di Kota Ambon.

Pada akhirnya, dari sebuah kompetisi mewarnai, tersimpan pesan sederhana namun bermakna: setiap anak memiliki imajinasi, potensi, dan warna tersendiri. Tugas lingkungan di sekitarnya adalah memberikan ruang agar semua potensi itu dapat tumbuh dan berkembang. (Za)

Ambon, globaltimurnn.com - Komitmen Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Maluku tidak berhenti pada pemadaman api dan penyaluran air bersih. 

Sebagai langkah pencegahan jangka panjang, Satuan Tugas (Satgas) Karhutla Kodaeral IX menggelar sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana sekaligus mendorong pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) di Balai Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Jumat (30/10/2026).

Kegiatan komunikasi sosial (Komsos) TNI bertema “Masyarakat Peduli Api (MPA), Kodaeral IX Bersama Masyarakat Negeri Saleman Siap Melaksanakan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla” ini, bertujuan membangun kesadaran kolektif, meningkatkan pengetahuan, serta memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam mencegah dan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.

Kegiatan dipimpin Komandan Satgas Karhutla Kodaeral IX, Letda Laut (T) Arya Maulana Kampai, S.T., yang bersama personel Satgas secara langsung memberikan pembekalan kepada masyarakat. 

Perwira muda lulusan Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) angkatan Cohort 1/2024 tersebut, terlibat langsung dalam upaya penanganan Karhutla di wilayah Maluku, termasuk mengedepankan langkah preventif melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Pemerintahan Negeri Saleman, Ramli Laluhun, Ketua Pemuda Negeri Saleman Murat Upuoalat, Staf Pemerintahan Negeri Saleman Honga Laluhun, para pemilik kebun, tokoh masyarakat, serta warga Negeri Saleman yang antusias mengikuti penyuluhan.

Dalam pemaparannya, Letda Laut (T) Arya Maulana Kampai menjelaskan dasar-dasar kebencanaan dan mitigasi, potensi ancaman Karhutla, serta dampak kebakaran terhadap keselamatan jiwa, kesehatan, lingkungan, dan perekonomian masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa kebakaran tidak hanya merusak ekosistem hutan, tetapi dapat mengancam sumber penghidupan warga yang bergantung pada hasil perkebunan.

Secara khusus, masyarakat dibekali langkah-langkah pencegahan kebakaran untuk melindungi kebun pala dan cengkeh yang menjadi sumber penghidupan keluarga. Materi meliputi pengelolaan lahan tanpa membakar, pembuatan jalur sekat bakar, patroli rutin di kawasan rawan, serta mekanisme pelaporan dan koordinasi cepat apabila ditemukan titik api.

Sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat, Satgas Karhutla Kodaeral IX turut memandu tahapan pembentukan MPA Negeri Saleman. Pembekalan mencakup pengenalan tugas dan tanggung jawab anggota, pemetaan wilayah rawan kebakaran, peningkatan keterampilan teknis, pengenalan dan penggunaan peralatan pemadaman awal, hingga penerapan prosedur keselamatan saat bertugas di lapangan.

Tidak hanya melalui penyampaian materi, kegiatan juga dikemas secara interaktif dengan memberikan pemahaman dan praktik pengoperasian peralatan pemadam api ringan serta membangun mekanisme komunikasi dan pelaporan melalui posko siaga. 

Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu melakukan deteksi dini dan mengambil tindakan awal secara tepat sebelum kebakaran meluas, tanpa mengabaikan keselamatan diri.

Letda Laut (T) Arya Maulana Kampai menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Komandan Kodaeral IX, Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., agar penanganan Karhutla dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

“Penanganan Karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman ketika api sudah membesar. Upaya pencegahan melalui edukasi, peningkatan kesadaran, dan pelibatan aktif masyarakat menjadi kunci agar warga memiliki kemampuan serta kemandirian dalam menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran sejak dini,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan pencegahan Karhutla sebagai tanggung jawab bersama. “Jangan menunggu api membesar. Cegah sejak dini, lindungi kebun, jaga lingkungan, dan selamatkan sumber penghidupan serta masa depan generasi penerus,” ajaknya.

Melalui kegiatan ini, Kodaeral IX menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan masyarakat, TNI-Polri, Bakamla RI, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam memperkuat upaya pencegahan serta penanggulangan Karhutla di Maluku.

Kehadiran Satgas Karhutla Kodaeral IX di Negeri Saleman menjadi wujud nyata pengabdian TNI AL yang tidak hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi juga membangun kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat sebagai garda terdepan pencegahan kebakaran. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com — Menghapus kemiskinan ekstrem bukan sekadar persoalan menurunkan angka dalam laporan statistik. Lebih dari itu, ada kehidupan masyarakat yang harus diperbaiki, keluarga yang membutuhkan perhatian, serta harapan akan kesejahteraan yang harus diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Tantangan itulah yang kini menjadi perhatian Pemerintah Kota Ambon. Berdasarkan data yang dipaparkan, angka kemiskinan ekstrem di Kota Ambon masih berada pada level 2,4 persen. Meski menunjukkan penurunan dibandingkan angka sebelumnya sebesar 2,9 persen, capaian tersebut justru memunculkan sejumlah pertanyaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Ambon.

Kepala Bappeda Kota Ambon, Enrico Mattitaputty, mengaku terkejut ketika mengetahui angka tersebut. Pasalnya, Kota Ambon sebelumnya telah memperoleh penghargaan atas upaya penanggulangan kemiskinan. Kondisi ini membuatnya mempertanyakan kembali dasar penilaian yang digunakan dalam menentukan kategori kemiskinan ekstrem.

"Saya cukup kaget karena kita sempat dapat penghargaan itu. Makanya saya tanya, apakah ada perubahan kriteria?" ungkap Mattitaputty saat ditemui di DPRD Kota Ambon, Jumat (30/10/2026).

Bagi Mattitaputty, persoalan kemiskinan tidak cukup dibaca melalui persentase semata. Angka 2,4 persen memang lebih rendah dibandingkan sebelumnya, tetapi ketika dikonversikan ke dalam jumlah penduduk, masih terdapat masyarakat yang tercatat berada dalam kategori kemiskinan ekstrem.

Di sinilah persoalan akurasi data menjadi penting. Pemerintah daerah membutuhkan gambaran yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat agar setiap program intervensi tidak salah sasaran.

Ia pun mempertanyakan indikator dan kriteria yang menjadi dasar penetapan status kemiskinan ekstrem tersebut. Menurutnya, kondisi riil masyarakat di Kota Ambon perlu dicermati secara lebih mendalam, terutama untuk memastikan kesesuaian antara data statistik dengan keadaan sosial ekonomi warga.

Mattitaputty menduga kemungkinan terdapat perubahan standar atau kriteria dari pemerintah pusat yang belum sepenuhnya dipahami pemerintah daerah.

Untuk itu, Bappeda akan berkoordinasi dengan instansi terkait guna memperoleh penjelasan mengenai indikator, mekanisme pendataan, serta dasar perhitungan yang digunakan dalam menetapkan angka kemiskinan ekstrem.

Sebab, data bukan sekadar instrumen administratif. Data merupakan fondasi dalam menentukan siapa yang harus mendapatkan bantuan, program apa yang perlu diprioritaskan, dan langkah apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan.

Meski masih mempertanyakan sejumlah indikator dalam data tersebut, Pemkot Ambon memastikan komitmen pengentasan kemiskinan tidak akan berhenti.

Justru angka 2,4 persen menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk bekerja lebih serius. Target yang ingin dicapai cukup ambisius, yakni menekan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen sebelum 2029.

Target tersebut menuntut lebih dari sekadar program bantuan jangka pendek. Diperlukan langkah berkelanjutan melalui penguatan ekonomi keluarga, pemberdayaan masyarakat, penciptaan kesempatan kerja, serta peningkatan akses terhadap berbagai layanan dasar.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat yang berada dalam kelompok rentan tidak hanya menerima bantuan, tetapi memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup secara mandiri.

Di tengah upaya mengejar target kesejahteraan tersebut, Pemkot Ambon juga mulai mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menggelar Pekan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai Senin mendatang.

Program ini melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat untuk mendorong kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran pajak. Langkah tersebut dinilai penting mengingat masih terdapat sejumlah wajib pajak yang menunggak pembayaran PBB.

Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sekaligus mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Sebab, pajak yang dibayarkan masyarakat merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Dua persoalan tersebut memperlihatkan tantangan pembangunan Kota Ambon dari sisi yang berbeda. Di satu sisi, pemerintah dituntut memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Di sisi lain, pemerintah juga harus memperkuat kemampuan keuangan daerah agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Namun, pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya terletak pada besarnya anggaran, penghargaan yang diperoleh, ataupun angka penurunan kemiskinan dalam laporan resmi.

Ukuran sesungguhnya adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, memperoleh kesempatan ekonomi yang lebih baik, dan merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.

Target nol persen kemiskinan ekstrem sebelum 2029 kini menjadi pekerjaan besar bagi Pemkot Ambon. Tantangan tersebut membutuhkan data yang akurat, kebijakan yang konsisten, serta kerja sama lintas sektor agar setiap upaya pemerintah benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

Sebab, di balik angka 2,4 persen itu, ada kehidupan manusia yang menunggu perubahan. Dan keberhasilan pemerintah bukan hanya ketika angka kemiskinan berhasil ditekan, tetapi ketika masyarakat benar-benar keluar dari kesulitan dan mampu hidup lebih sejahtera. (Za)