Piru, Globaltimurnn.com — Upaya memastikan kesehatan Warga Binaan tetap terjaga terus dilakukan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Piru. Salah satunya melalui program Jumpa Kesan (Jumat Pagi Kesehatan Menyapa) yang secara rutin menghadirkan petugas kesehatan langsung ke blok hunian.

Kegiatan yang berlangsung Jumat (28/08/2026) ini menjadi sarana bagi petugas untuk memantau kondisi kesehatan Warga Binaan sekaligus mendengarkan secara langsung berbagai keluhan yang mereka rasakan.

Tidak sebatas melakukan pemeriksaan tekanan darah, petugas juga menggali kondisi kesehatan masing-masing Warga Binaan, memberikan konsultasi sederhana, serta menyediakan obat sesuai hasil pemeriksaan dan kebutuhan medis.

Perawat Lapas Piru, Ns. Suryani, mengatakan pendekatan langsung kepada Warga Binaan menjadi salah satu kunci dalam memberikan pelayanan kesehatan yang tepat.

Menurutnya, interaksi langsung membuat petugas lebih mudah mengetahui kondisi yang dialami Warga Binaan, termasuk keluhan yang terkadang tidak terlihat dari pemeriksaan fisik semata.

“Kami tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga mendengarkan keluhan yang disampaikan Warga Binaan. Dari situ kami dapat memberikan penanganan dan obat sesuai dengan kondisi serta kebutuhan mereka,” ujar Suryani.

Sementara itu, Kepala Subseksi Perawatan Lapas Piru, Ellen Anakotta, menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan dilakukan secara rutin dengan mempertimbangkan kondisi setiap Warga Binaan yang berbeda-beda.

Setiap Warga Binaan memiliki kondisi dan kebutuhan kesehatan yang berbeda. Karena itu, kami berupaya memberikan pelayanan yang responsif dengan memastikan keluhan mereka didengar dan ditindaklanjuti dengan baik, jelas Ellen.

Menurutnya, pendekatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah diakses selama Warga Binaan menjalani proses pembinaan di Lapas.

Di tempat terpisah, Kepala Lapas Kelas IIB Piru, Hery Kusbandono, menegaskan bahwa kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam pemenuhan hak Warga Binaan.

Ia memastikan jajaran Lapas Piru akan terus menjaga kualitas pelayanan kesehatan agar dapat diberikan secara optimal, terarah, dan berkesinambungan.

“Kami berkomitmen memastikan pelayanan kesehatan di Lapas Piru berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Jumpa Kesan menjadi salah satu upaya untuk mendekatkan layanan kepada Warga Binaan sekaligus memastikan kondisi kesehatan mereka terus terpantau,” ungkap Hery.

Pelaksanaan Jumpa Kesan secara konsisten diharapkan mampu memperkuat deteksi dini terhadap berbagai keluhan kesehatan sekaligus mempercepat penanganan ketika Warga Binaan membutuhkan layanan medis.

Melalui program tersebut, Lapas Piru terus menghadirkan pelayanan kesehatan yang responsif, humanis, dan berkelanjutan, dengan menempatkan kebutuhan serta kondisi Warga Binaan sebagai bagian penting dalam proses pembinaan. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Sebanyak 193 pasangan suami istri di Kota Ambon memperoleh kepastian hukum atas status perkawinan mereka melalui kegiatan Pelayanan Terpadu Kepemilikan Status Hukum Perkawinan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jumat (28/08/2026).

Pelayanan yang berlangsung di Gedung Oikumene Maranatha Ambon tersebut diperuntukkan bagi pasangan beragama Kristen Protestan dan Katolik. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Ambon memastikan setiap warga memperoleh hak administrasi dan kepastian hukum atas status perkawinannya.

Pelayanan terpadu tersebut dilaksanakan melalui kerja sama Pemerintah Kota Ambon dengan Tim Penggerak PKK Kota Ambon dan ditandai dengan penyerahan secara simbolis dokumen hasil pelayanan kepada perwakilan pasangan penerima.

Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si., mengatakan, kepemilikan dokumen perkawinan dan administrasi kependudukan merupakan hal penting karena berkaitan langsung dengan kepastian status hukum seseorang maupun keluarganya.

Pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-hak administrasi kependudukan. Karena itu, berbagai bentuk pelayanan yang dapat mempermudah masyarakat harus terus dihadirkan.

Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat, khususnya dalam memberikan kepastian status hukum perkawinan. Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan haknya, ujar Wattimena.

Ia menjelaskan, pelayanan serupa sebelumnya telah diberikan kepada masyarakat beragama Islam. Dalam kegiatan tersebut, sekitar 60 pasangan telah mendapatkan pencatatan perkawinan sehingga status mereka diakui secara resmi oleh negara.

Sementara pada kegiatan di Gedung Oikumene Maranatha, pelayanan diberikan kepada 193 pasangan beragama Kristen Protestan dan Katolik.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkeadilan, sehingga tidak ada warga yang tertinggal dalam pemenuhan hak administrasi kependudukannya.

Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini merupakan bentuk keadilan pemerintah dan negara kepada masyarakat, tegasnya.

Pemkot Ambon, lanjutnya, juga masih memberikan perhatian terhadap pasangan lain yang belum memperoleh pencatatan perkawinan. Berdasarkan pendataan awal, masih terdapat sekitar 100 pasangan yang membutuhkan pelayanan serupa.

Pasangan-pasangan tersebut akan terlebih dahulu menjalani proses pemeriksaan dan pendataan sebelum difasilitasi dalam pelayanan terpadu berikutnya.

“Kita masih memiliki kurang lebih 100 pasangan yang ingin mendapatkan pelayanan seperti ini. Kita akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, sehingga diharapkan menjelang Desember pelayanan seperti ini dapat kembali dilaksanakan,” jelas Wali Kota.

Selain berbicara mengenai kepastian hukum, Wali kota juga mengingatkan para pasangan yang telah mendapatkan pencatatan perkawinan agar menjadikan momentum tersebut sebagai awal untuk membangun kehidupan keluarga yang lebih bertanggung jawab.

Ia menekankan bahwa perkawinan bukan hanya berkaitan dengan status hukum, tetapi juga menyangkut komitmen dua orang untuk menjalani kehidupan bersama, menjaga kesetiaan dan membangun keluarga dengan penuh tanggung jawab.

Pernikahan itu bukan sesuatu yang main-main. Ini adalah pilihan hidup yang harus dijalani dengan sungguh-sungguh. Karena itu, setelah memilih untuk membangun rumah tangga, jagalah dengan baik, pesannya.

Wali Kota juga mengingatkan bahwa kehidupan keluarga yang harmonis akan memberikan pengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak. Karena itu, pasangan suami istri diharapkan mampu menciptakan suasana keluarga yang penuh kasih sayang, saling menghargai dan memberikan rasa aman bagi anak-anak.

Yang paling penting adalah bagaimana keluarga ini bisa hidup bahagia bersama anak-anak. Keluarga yang harmonis akan memberikan rasa aman dan kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga, katanya.

Di tengah pelaksanaan kegiatan tersebut, Wali Kota juga mengajak seluruh pihak untuk tetap bersyukur karena pelayanan dapat berjalan dengan baik, di tengah kondisi Kota Ambon yang pada hari yang sama sedang menghadapi situasi darurat akibat kebakaran di kawasan Batu Merah.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa pemerintah dan masyarakat harus terus membangun kepedulian serta saling mendukung dalam menghadapi berbagai keadaan.

Pelayanan terpadu kemudian ditutup dengan penyerahan secara simbolis dokumen hasil pelayanan kepada sejumlah pasangan penerima.

Pemkot Ambon memastikan upaya serupa akan terus dilanjutkan guna memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan perkawinan, kependudukan dan pencatatan sipil, sekaligus memastikan setiap warga memperoleh kepastian hukum atas status keluarganya. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Sosial memastikan kebutuhan dasar warga yang terdampak kebakaran di kawasan Batu Merah tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat.

Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, drg. Wendy Pelupessy, mengatakan pihaknya telah menyiapkan makanan siap saji bagi warga terdampak, termasuk memastikan bantuan tersebut tetap tersedia selama masa tanggap darurat yang berlangsung selama 14 hari, Hal itu disampaikan Wendy saat ditemui di lokasi kebakaran, Jumat (28/08/2026).

Prosedur tanggap darurat itu 14 hari. Tapi untuk tiga hari ini kita tetap memberikan makanan siap saji, kata Wendy.

Menurutnya, pemberian makanan siap saji akan terus dievaluasi setiap hari dengan melihat kondisi serta kebutuhan warga terdampak di lapangan.

Jika setelah tiga hari bantuan makanan masih dibutuhkan, Dinas Sosial akan tetap menyalurkannya, baik untuk warga yang berada di lokasi pengungsian maupun mereka yang membutuhkan bantuan di tempat tinggal sementara.

Setiap hari nanti kita lihat kondisinya. Kalau memang masih diperlukan, kita buka. Tetapi kita tetap memberikan makanan siap saji selama masa tanggap darurat 14 hari, jelasnya.

Wendy mengungkapkan, berdasarkan pendataan sementara, sebanyak 76 jiwa terdampak akibat kebakaran tersebut, dari data tersebut terdiri dari kos-kosan dan rumah pribadi yang ikut terdampak. 

Selain itu ia menjelaskan, makanan siap saji, dari pihak Dinas Sosial juga menyiapkan sejumlah kebutuhan dasar lainnya bagi warga terdampak, termasuk matras untuk tempat tidur, kemudian bantuan-bantuan tersebut akan diberikan berdasarkan hasil pendataan dan kebutuhan warga di lokasi.

Matras untuk tidur juga ada. Tadi juga sudah disampaikan bantuan dari pihak terkait, ujarnya.

Tak hanya itu perhatian juga diberikan kepada anak-anak yang menjadi bagian dari warga terdampak. Dinas Sosial akan melihat kebutuhan mereka, termasuk kemungkinan penyediaan makanan khusus anak.

Untuk bantuan makanan anak-anak nanti kita lihat juga kalau memang ada anak-anak yang membutuhkan, tambahnya.

Wendy menegaskan, proses pendataan dan pemantauan terhadap warga terdampak akan terus dilakukan selama masa tanggap darurat. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat di lapangan. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Pemerintah Kota Ambon bergerak cepat menangani dampak kebakaran yang melanda kawasan permukiman Negeri Batu Merah, Kota Ambon, Jumat dini hari. Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si., langsung turun ke lokasi untuk melihat kondisi warga sekaligus memastikan penanganan pascakebakaran berjalan.

Di lokasi kejadian, Wali Kota meninjau sejumlah titik yang terdampak serta berkoordinasi dengan pemerintah negeri dan aparat setempat terkait jumlah rumah dan warga yang menjadi korban.

Ia mengatakan, kondisi cuaca panas yang diperparah kemarau berkepanjangan membuat kawasan permukiman memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya kebakaran.

Memang situasi cuaca panas dan kemarau berkepanjangan ini sangat rentan terhadap terjadinya bencana kebakaran, katanya. 

Menurutnya, upaya pencegahan telah berulang kali disampaikan pemerintah kepada masyarakat. Namun, ketika bencana sudah terjadi, langkah penanganan harus segera dilakukan secara bersama-sama.

Pemerintah kota sudah mengimbau. Paling tidak kita melakukan langkah-langkah antisipatif supaya bisa menelusuri kemungkinan timbulnya bencana. Tetapi kalau sudah terjadi, ya kita harus melakukan penanganan, ujarnya.

Wali Kota juga mengapresiasi kerja petugas pemadam kebakaran yang berjibaku memadamkan kobaran api dengan dukungan masyarakat. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas langsung melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara atau titik api yang kembali menyala.

Berdasarkan informasi sementara yang diperoleh dari Raja Negeri Batu Merah dan Ketua RT setempat, sedikitnya terdapat lima hingga enam pemilik rumah yang terdampak. Beberapa bangunan yang terbakar juga diketahui dimanfaatkan sebagai tempat kos.

Kalau saya tanya kepada Bapak Raja dan RT, paling tidak ada lima sampai enam pemilik rumah. Sebagian itu pemilik rumah, tetapi digunakan juga sebagai kos-kosan. Jumlah jiwa masih didata, jelasnya.

Pendataan tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk memastikan seluruh warga yang terdampak memperoleh bantuan sesuai kebutuhan.

Tidak hanya melakukan peninjauan, Pemerintah Kota Ambon juga menyiapkan langkah penanganan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

Wali Kota mengatakan, pihaknya tengah mencari lokasi yang sesuai untuk dijadikan tempat pengungsian sementara. Tenda pengungsian akan disiapkan setelah lokasi yang dianggap aman dan layak ditentukan.

Setelah pemadaman api, sekarang proses pendinginan. Kita sementara mau melihat lokasi untuk membangun tenda pengungsian, katanya.

Dalam penanganan darurat tersebut, sejumlah instansi akan dilibatkan, termasuk Dinas Sosial, Tagana dan BPBD Kota Ambon. Masing-masing akan menjalankan fungsi sesuai tugas dalam penanganan korban bencana.

Kemudian memastikan masa tanggap darurat akan ditetapkan selama 14 hari. Namun, masa tersebut dapat diperpanjang apabila kondisi di lapangan masih membutuhkan penanganan lebih lanjut.

“Saya pasti tetapkan untuk 14 hari kita lakukan tanggap darurat. Nanti kita lihat perkembangan. Kalau misalnya butuh tambah waktu, kita tambah lagi waktu,” tegasnya.

Selama masa tanggap darurat, pemerintah akan menyediakan kebutuhan dasar bagi warga terdampak, termasuk makanan dan perlengkapan yang dibutuhkan selama berada di tempat pengungsian.

Dalam proses tanggap darurat itu, pemerintah akan menyiapkan makanan dan peralatan lain untuk mereka bisa tinggal di barak atau di tenda pengungsian, atau di lokasi mana yang nanti kita lihat cocok, jelasnya.

Wali Kota menegaskan, pemerintah bertanggung jawab memastikan seluruh proses penanganan berlangsung secara terkoordinasi dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tugas kami ada di situ, memastikan bahwa dalam situasi darurat ini tanggap darurat kita lakukan dengan baik dan benar, sesuai dengan aturan yang berlaku, ujarnya.

Kebakaran tersebut juga menimbulkan korban yang harus mendapatkan penanganan medis. Informasi sementara menyebutkan empat orang, terdiri dari dua warga dan dua personel pemadam kebakaran, kini menjalani perawatan di rumah sakit.

Dua warga dilaporkan mengalami insiden akibat tersengat arus listrik. Sementara dua petugas Damkar mengalami kecelakaan ketika tengah berupaya melakukan pemadaman.

Menurut informasi ada dua warga yang kena arus listrik. Ada dua masyarakat dan dua petugas Damkar yang sementara di rumah sakit, katanya. 

Ia menjelaskan, salah satu insiden yang dialami petugas terjadi ketika sebuah tembok roboh saat proses pemadaman berlangsung.

Damkar ada yang tertindih tembok. Jadi pada saat mereka melakukan pemadaman api, ada tembok yang rubuh mengenai mereka, menindih mereka sehingga sekarang dirawat di rumah sakit, ungkapnya.

Hingga Jumat, proses penanganan masih berlangsung. Petugas gabungan melakukan pendinginan di lokasi sekaligus memastikan tidak ada lagi titik api yang dapat memicu kebakaran kembali.

Pemerintah Kota Ambon juga terus melakukan pendataan terhadap warga dan kerugian akibat kebakaran sebagai bagian dari penanganan masa tanggap darurat. (Za)

Halut, Globaltimurnn.com – Kecepatan tanggap personel Koramil 1508-01/Tobelo Sertu Edwin dan Koptu Roksi menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran lahan kebun kelapa milik Jhoni Lieke (Ko Chay) di Desa Tanjung Niara, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara. Jumat (28/8/2026).

Kebakaran bermula sekitar pukul 13.50 WIT di pinggir jalan raya. Api sempat membesar hingga warga sulit menanganinya sendiri. Tepat pukul 15.00 WIT, Sertu Edwin dan Koptu Roksi tiba di tempat kejadian. Tanpa menunggu lama, keduanya langsung turun membantu warga mengendalikan laju api agar tidak semakin meluas ke area lain.

 

Kehadiran keduanya sangat membantu sebelum tim pemadam datang. Tak lama kemudian, pukul 15.20 WIT, satu unit mobil suplai air Damkar beserta lima personel dan diperkuat oleh dua personel Koramil 1508-02/Tobelo menyusul ke lokasi. Sertu Edwin dan Koptu Roksi tetap bahu-membahu bersama tim gabungan melanjutkan upaya pemadaman hingga tuntas.

Berkat kerja sama yang baik, pada pukul 16.30 WIT api berhasil dipadamkan sepenuhnya dan situasi kembali aman terkendali. Seluruh proses penanganan berjalan aman serta lancar. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai ±1 hektar, dan penyebab kebakaran diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh pengguna jalan yang melintas.

 

Kehadiran cepat Sertu Edwin dan Koptu Roksi membuktikan kesiapan Koramil selalu siaga di tengah masyarakat saat dibutuhkan. (Red).

Ambon, globaltimurnn.com - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX bersama Bank Indonesia (BI) kembali memperkuat sinergi dalam menjaga kedaulatan Rupiah sekaligus memastikan ketersediaan uang Rupiah yang layak edar bagi masyarakat di wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T) Maluku melalui Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026.

Komitmen tersebut ditandai dengan pelepasan Tim ERB 2026 yang menggunakan KRI Posepa-870 dari Satuan Kapal Patroli Kodaeral IX di Dermaga Irian, Mako Kodaeral IX, Halong, Ambon, Jumat (28/8/2026).

Pelepasan dilakukan Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Surya Alamsyah.

Usai prosesi pelepasan, Komandan Kodaeral IX bersama para pejabat undangan turut mengikuti joy sailing menggunakan KRI Posepa-870 dari Dermaga Irian menuju Dermaga Ksatriaan Tawiri.

KRI Posepa-870 yang dikomandani Mayor Laut (P) Muhammad Fachri Wardana akan membawa misi pelayanan Rupiah ke lima wilayah 3T di Maluku, yakni Pulau Wetar, Kisar, Moa, Damer, dan Banda.

Ekspedisi berlangsung selama tujuh hari, 28 Agustus hingga 3 September 2026, dengan rute Ambon – Wetar – Kisar – Moa – Damer – Banda – Ambon dengan total jarak tempuh sekitar 896 nautical mile (NM).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku dalam sambutannya mengatakan, Rupiah tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga merupakan simbol kedaulatan negara yang harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan dalam kondisi layak edar di seluruh wilayah NKRI.

“Sinergi Bank Indonesia dan TNI AL menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan geografis serta keterbatasan infrastruktur dalam menjangkau masyarakat di wilayah 3T,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops Kasal) Laksamana Madya TNI Yayan Sofiyan dalam sambutannya yang dibacakan Komandan Kodaeral IX menyampaikan bahwa pelaksanaan ERB 2026 merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Bank Indonesia dan TNI AL terkait pendistribusian, pengamanan, dan pengawalan uang Rupiah ke wilayah 3T.

Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat di wilayah 3T dalam memperoleh uang Rupiah yang layak edar, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat di daerah-daerah yang memiliki tantangan geografis.

“Melihat kondisi geografis Indonesia dengan wilayah yang luas dan sebaran pulau yang sangat banyak, menjaga dan mempertahankan kedaulatan bangsa merupakan tantangan tersendiri. Hal tersebut tidak dapat dilakukan sendiri tanpa adanya persatuan dan sinergi seluruh elemen bangsa,” kata Asops Kasal.

Bank Indonesia, lanjutnya, memiliki tugas dan kepentingan dalam menjaga kedaulatan Rupiah melalui pemenuhan kebutuhan uang Rupiah yang layak edar di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, TNI AL memiliki kemampuan dan sarana untuk menjangkau wilayah perairan, termasuk kawasan 3T yang sulit diakses melalui jalur transportasi lainnya.

Sinergi tersebut tambahnya, menjadi penting karena kelancaran aktivitas perekonomian di seluruh wilayah NKRI turut menjadi bagian dari pembangunan nasional. Ketersediaan Rupiah yang cukup dan layak edar di daerah terpencil diharapkan dapat mendukung transaksi masyarakat sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan dan kepulauan.

Dengan dukungan armada TNI AL dan sinergi bersama Bank Indonesia, ERB 2026 diharapkan tidak hanya memastikan ketersediaan Rupiah yang layak edar, tetapi juga menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah 3T.  (Rdks) 

Jabar, globaltimurnn.com - Pemerintah Provinsi Maluku berhasil menyabet penghargaan bergengsi “Financial Literacy Award 2026 kategori “Wilayah Implementasi Kejar Terbaik  Tingkat Provinsi Regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua” yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Maluku, “Abdullah Vanath”, pada puncak acara Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan 2026 di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi, Jawa Barat, Jumat (28/8/2026).

 Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen tinggi Pemprov Maluku dalam menggenjot tingkat literasi dan inklusi keuangan daerah, khususnya melalui implementasi Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).

 

Dalam sesi pengumuman dan penyerahan  Kejar Award dan Financial Literacy Award 2026, Ketua Dewan Komisioner OJK RI Friderica Widyasari Dewi secara resmi menyerahkan piala apresiasi kepada para kepala daerah dan institusi penerima.

 

OJK menekankan pentingnya penguatan budaya menabung sejak dini dan peningkatan pemahaman finansial masyarakat sebagai langkah nyata membangun ketahanan ekonomi nasional serta melindungi masyarakat dari risiko kejahatan keuangan digital.

 

Pencapaian ini meniscayakan Pemprov Maluku untuk terus memperkuat kolaborasi bersama OJK, sektor perbankan, dan dunia pendidikan demi memperluas akses keuangan yang aman dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat hingga ke daerah kepulauan.

 

Melalui penghargaan ini, Maluku optimistis dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif berbasis masyarakat yang melek finansial. (Rdks)