Ambon, Globaltimurnn.com – Sebuah event pariwisata tidak seharusnya hanya diukur dari seberapa banyak orang yang hadir, seberapa meriah panggung yang dibangun, atau seberapa ramai kegiatan berlangsung. Lebih dari itu, sebuah event harus mampu menciptakan dampak ekonomi nyata, membuka peluang usaha, memperluas akses pembiayaan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
Pesan inilah yang menjadi salah satu perhatian penting Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Kolaborasi Antarsektor melalui Talk Show bertajuk “Event Menggelora, Ekonomi Bergerak: Kolaborasi Membangun Pariwisata Ambon”, yang berlangsung di Zeth Hotel Ambon, Jumat (20/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon bersama Ambon City of Music dan Pemerintah Kota Ambon tersebut merupakan bagian dari peluncuran Program GELORA, akronim dari Gerakan Event dan Layanan Optimalisasi Promosi Pariwisata, sebuah inisiatif untuk memperkuat promosi pariwisata melalui penyelenggaraan event serta kolaborasi berbagai sektor.
Dalam kesempatan tersebut, OJK Provinsi Maluku hadir memberikan materi melalui Manajer Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku, Rovel S. E. Ayal, dengan mengangkat tema “Peran OJK dalam Mendorong Inklusi Keuangan dan Perlindungan Usaha: Penguatan Literasi dan Akses Keuangan untuk Mendukung Ekosistem Event, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.”
Di hadapan peserta, Rovel menegaskan bahwa peran OJK tidak sebatas mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan maupun melindungi konsumen. Lebih jauh, OJK juga memiliki komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui perluasan inklusi keuangan dan penguatan pembiayaan sektor produktif.
Menurutnya, salah satu tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama adalah struktur penyaluran kredit perbankan di Maluku yang masih didominasi pembiayaan konsumtif.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, sekitar 65 persen penyaluran kredit masih berada pada sektor konsumtif, dibandingkan pembiayaan untuk modal kerja dan investasi.
Kondisi tersebut, katanya, menjadi alasan penting bagi lembaga jasa keuangan untuk mulai memperkuat penyaluran pembiayaan yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan usaha masyarakat.
“Ke depan, kami mendorong agar lembaga jasa keuangan lebih fokus kepada produk-produk yang berdampak, lebih kepada produk produktif, bukan lagi konsumtif. Produk tersebut harus mampu mendukung pengembangan usaha masyarakat Maluku, khususnya di Kota Ambon,” jelasnya.
Rovel juga mengungkapkan bahwa OJK terus mendorong tersedianya akses pembiayaan yang lebih mudah dijangkau oleh pelaku usaha, termasuk mereka yang bergerak di bidang ekonomi kreatif dan pariwisata.
Salah satu langkah yang disampaikannya adalah dorongan kepada Bank Maluku untuk menghadirkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 6 persen. Skema pembiayaan tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan lebih luas bagi pelaku UMKM, usaha kreatif, dan sektor pariwisata untuk mengembangkan kegiatan usahanya.
Ia menjelaskan, penguatan ekonomi kreatif merupakan bagian dari arah kebijakan OJK yang perlu diterjemahkan melalui kerja sama konkret dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
Terlebih, pembentukan Komite Ekonomi Kreatif pada tahun sebelumnya harus ditindaklanjuti dengan implementasi program yang nyata.
Menurut Rovel, pariwisata dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah. Ketika sektor pariwisata berkembang, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha perjalanan dan perhotelan, tetapi juga merambat ke sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, investasi, hingga perdagangan.
Dengan demikian, pengembangan pariwisata tidak boleh berjalan sendiri, melainkan harus terhubung dengan berbagai sektor ekonomi lainnya.
Sebagai gambaran bahwa sebuah kegiatan dapat menjadi instrumen penggerak ekonomi, Rovel turut membagikan pengalaman pelaksanaan kegiatan Bulan Inklusi Keuangan melalui Molucass Financial Day yang diselenggarakan OJK Provinsi Maluku selama dua hari di Pattimura Park.
Dalam kegiatan tersebut, sekitar 1.800 orang tercatat hadir. Rangkaian kegiatan juga menghadirkan Molucass Financial Run dengan jumlah peserta yang disebut mencapai 1.202 orang.
Tidak hanya menghadirkan keramaian, kegiatan tersebut juga melibatkan sejumlah UMKM dan lembaga jasa keuangan untuk mempertemukan pelaku usaha dengan pihak penyedia layanan keuangan.
Melalui mekanisme yang dikenal sebagai business matching, pelaku UMKM memperoleh kesempatan untuk mengenal produk pembiayaan, memperluas jaringan usaha, sekaligus menjajaki peluang kerja sama dengan lembaga jasa keuangan.
Rovel menyebutkan, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tercatat sekitar Rp270 juta transaksi atau aktivitas inklusi keuangan dalam satu hari.
Pengalaman tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa penyelenggaraan event dapat memberikan nilai tambah apabila dirancang dengan orientasi yang jelas dan melibatkan pelaku ekonomi secara langsung.
“Bukan cuma menghadirkan banyak orang, tetapi harus ada dampak ekonomi yang terjadi. Itu yang senantiasa kami dorong bersama-sama dengan lembaga jasa keuangan yang ada di Provinsi Maluku,” ungkapnya.
Lebih jauh, Rovel menyoroti pentingnya membangun keterhubungan antara penyelenggara event, pelaku usaha pariwisata, lembaga jasa keuangan, dan pemerintah daerah.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah kebutuhan wisatawan yang belum terjawab secara optimal, terutama berkaitan dengan informasi perjalanan dan fasilitas pendukung destinasi wisata.
Ia mencontohkan, wisatawan yang menginap di salah satu hotel di Ambon seharusnya dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai jarak perjalanan menuju Pantai Natsepa, pilihan transportasi, ketersediaan kendaraan, waktu operasional, hingga jenis produk dan layanan yang dapat dinikmati di lokasi wisata tersebut.
Informasi sederhana seperti itu dinilai penting karena dapat membantu wisatawan merencanakan perjalanan sekaligus membuka peluang transaksi bagi pelaku usaha lokal.
Karena itu, ia mendorong adanya kolaborasi antarpelaku pariwisata untuk membangun sistem informasi dan layanan yang lebih terintegrasi.
Bahkan, Rovel menyampaikan bahwa OJK Provinsi Maluku siap membantu mempromosikan destinasi maupun kegiatan pariwisata melalui penyediaan media informasi seperti leaflet dan standing banner di kantor OJK.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan promosi karena kantor OJK juga setiap hari menerima masyarakat yang datang untuk memperoleh layanan dan informasi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pemerintah daerah menyiapkan kalender event yang tetap, terencana, dan dipublikasikan secara luas.
Kalender kegiatan yang tersusun dengan baik akan memberikan kepastian informasi bagi wisatawan domestik maupun mancanegara sehingga mereka dapat merencanakan kunjungan ke Maluku, khususnya Kota Ambon, jauh-jauh hari.
Dengan demikian, wisatawan yang datang tidak hanya menikmati kegiatan, tetapi juga membelanjakan uangnya dan memberikan kontribusi terhadap perputaran ekonomi daerah.
Rovel juga mengingatkan pentingnya pencatatan yang terukur terhadap dampak ekonomi setiap kegiatan pariwisata, termasuk kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baginya, keberhasilan sebuah event perlu dibuktikan melalui data dan manfaat ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, Rovel mengingatkan para pelaku usaha agar mempersiapkan aspek administrasi dan kondisi keuangan sebelum mengajukan pembiayaan kepada lembaga jasa keuangan.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah riwayat kredit yang tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, yang sebelumnya dikenal masyarakat sebagai BI Checking.
Ia menjelaskan bahwa informasi dalam SLIK menjadi salah satu bahan pertimbangan lembaga jasa keuangan dalam melakukan analisis pembiayaan, terutama untuk menilai karakter, kemampuan membayar, serta kondisi keuangan calon debitur.
Karena itu, pelaku usaha yang pernah memperoleh fasilitas pembiayaan diimbau untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan.
Kedisiplinan dalam menyelesaikan kewajiban keuangan bukan hanya menjaga reputasi kredit, tetapi juga membuka peluang memperoleh akses pembiayaan kembali untuk pengembangan usaha pada masa mendatang.
Tidak hanya berbicara mengenai akses pembiayaan, Rovel juga memberikan perhatian serius terhadap perlindungan konsumen dari berbagai praktik keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan tawaran keuntungan besar yang berasal dari entitas atau lembaga keuangan yang tidak memiliki izin sesuai ketentuan.
Menurutnya, lembaga jasa keuangan yang menjalankan kegiatan usaha sesuai kewenangan dan ketentuan perizinan harus berada dalam pengawasan otoritas yang berwenang. Karena itu, masyarakat perlu memastikan legalitas setiap penawaran produk keuangan sebelum menyerahkan dana.
Rovel mengungkapkan bahwa pihaknya juga tengah menelusuri sejumlah entitas yang berpotensi merugikan konsumen di Kota Ambon dan wilayah Maluku.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat harus berhati-hati terhadap pihak yang tidak memiliki kejelasan alamat kantor, pusat layanan pengaduan, pengurus, maupun legalitas kegiatan usahanya.
Sebab, ketika terjadi permasalahan atau entitas tersebut dihentikan kegiatannya, dana yang telah disetorkan masyarakat berpotensi sulit untuk dipulihkan.
“Kalau kita sama-sama mau menciptakan iklim yang baik di Maluku, di Ambon ini, kita juga harus berpikir secara logis. Jangan mudah tergiur dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Secara sadar atau tidak sadar, uang masyarakat bisa dibawa keluar dan tidak jelas ke mana arahnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, persoalan tersebut bukan semata-mata menjadi tanggung jawab OJK, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, kepolisian, kejaksaan, hingga masyarakat.
Menutup pemaparannya, Rovel kembali menegaskan bahwa pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan kolaborasi yang tidak berhenti pada penyelenggaraan kegiatan seremonial.
Diperlukan keterhubungan antara event, promosi destinasi, layanan transportasi, pelaku UMKM, akses pembiayaan, literasi keuangan, serta perlindungan konsumen agar seluruh potensi ekonomi dapat bergerak secara berkelanjutan.
Program GELORA yang diluncurkan Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi bagi berbagai sektor untuk membangun ekosistem pariwisata yang lebih kuat.
Sebab, pada akhirnya, keberhasilan pariwisata bukan hanya tentang berapa banyak wisatawan yang datang ke Ambon, tetapi juga tentang berapa banyak peluang usaha yang tercipta, berapa besar perputaran uang yang tinggal di daerah, serta sejauh mana masyarakat lokal merasakan manfaat dari pertumbuhan tersebut.
Ambon memiliki potensi untuk terus berkembang sebagai kota musik dan destinasi pariwisata. Namun, potensi itu hanya akan menjadi kekuatan ekonomi apabila dikelola melalui perencanaan yang matang, dukungan pembiayaan produktif, perlindungan konsumen, serta kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.
Karena pariwisata yang kuat bukan sekadar menghadirkan orang untuk datang, melainkan memastikan setiap kedatangan membawa peluang, menggerakkan usaha, dan menumbuhkan kesejahteraan bagi masyarakat Maluku. (Za)
