PIRU, globaltimurnn.com – Kepolisian Resor (Polres) Seram Bagian Barat (SBB) mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Seruawan Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun Anggaran 2022 dan 2023. Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan Kepala Desa Seruawan berinisial AP sebagai tersangka dan melakukan penahanan di Rumah Tahanan Polres SBB, pada tanggal 10 November 2026.
Pengungkapan kasus sekaligus penetapan tersangka tersebut disampaikan langsung Kapolres Seram Bagian Barat, AKBP. Refindo Pradikta Rulando, S.I.K., M.AP., C.L.M.A., dalam konferensi pers yang berlangsung di Aula Bhayangkari Polres SBB, Jumat (13/11/2026), pukul 08.00 WIT.
Dalam keterangannya, Kapolres menjelaskan bahwa AP merupakan Kepala Desa Seruawan yang menjabat sejak periode 2021 hingga sekarang. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 141689 Tahun 2021 tertanggal 8 November 2021, AP memiliki kewenangan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
Namun, dalam pelaksanaan pengelolaan ADD dan DD Desa Seruawan Tahun Anggaran 2022 dan 2023, yang bersangkutan diduga tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.
Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat melalui laporan Nomor 700.1.2.1/15 tertanggal 15 Oktober 2026, ditemukan total kerugian keuangan negara sebesar Rp451.049.100.
Kerugian tersebut terdiri atas pengelolaan anggaran Tahun 2022 sebesar Rp159.896.040 dan Tahun 2023 sebesar Rp291.153.060.
Kapolres mengungkapkan, berdasarkan hasil penyidikan, terdapat sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa tersebut. Di antaranya, dugaan pertanggungjawaban fiktif pembayaran upah tenaga kerja dan pembangunan bak air bersih, serta pertanggungjawaban fiktif belanja modal kendaraan bermotor.
Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan selisih pertanggungjawaban peningkatan produksi tanaman pangan, mark-up jumlah bahan bantuan material, serta pertanggungjawaban fiktif pada kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
Dugaan penyimpangan lainnya meliputi kelebihan pembayaran jasa angkut, mark-up belanja makan dan minum relawan Covid-19, pertanggungjawaban fiktif belanja bahan bakar dan pemeliharaan kendaraan, mark-up bahan material bantuan fasilitas jembatan dan jamban, serta dugaan mark-up harga belanja pakaian pada kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa.
Dalam proses penyidikan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut. Barang bukti itu antara lain Surat Keputusan Kepala Desa Seruawan Nomor 141/DS/2022 tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Masa Bakti 2022–2027, rekening koran Bank Maluku atas nama Desa Seruawan periode 17 Januari 2022 hingga 27 Desember 2023, serta dokumen APBDes dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran desa Tahun 2022.
Penyidik juga mengamankan dokumen kepemilikan kendaraan berupa STNK dan BPKB atas nama AP, berikut satu unit sepeda motor Yamaha Gear 125 cc warna cokelat beserta kuncinya. Selain itu, turut diamankan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 141689 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa tertanggal 8 November 2021.
Kapolres menjelaskan, penetapan AP sebagai tersangka dilakukan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor 113 Satreskrim tertanggal 4 November 2026. Setelah penetapan tersebut, tersangka langsung dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Polres Seram Bagian Barat.
Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sebut Kapolres
Disisi lain, Menjawab pertanyaan awak media terkait kemungkinan adanya tersangka lain dalam perkara tersebut, Kasat Reskrim Polres SBB Iptu. Boyke Nanualaita yang mendampingi Kapolres menegaskan bahwa penyidikan masih terus dikembangkan.
"Masih, kami lengkapi alat bukti, dan dalam waktu dekat juga kami akan melaksanakan penetapan tersangka berikutnya," ungkap Kasat
Ia menambahkan, penyidik masih mengumpulkan alat bukti yang sah serta melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) guna memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
Sebagai tindak lanjut, penyidik akan segera melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.
Pengungkapan perkara ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa. Polres SBB memastikan proses penyidikan terus berjalan, termasuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan alat bukti yang diperoleh. Tutup Kasat Reskrim Polres SBB (Rdks)
