Ambon, Globaltimurnn.com — Kasus dugaan penerbitan dan penggunaan Surat Keputusan (SK) asli tapi palsu atau SK bodong di lingkungan Pemerintah Kota Ambon menjadi sorotan dari aspek hukum. Praktisi hukum Rony Samloy, S.H., menilai, perkara tersebut berpotensi masuk dalam ranah pidana pemalsuan dokumen dan tindak pidana korupsi apabila unsur-unsur pelanggarannya dapat dibuktikan secara hukum.
Menurut Samloy, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan keabsahan dokumen administrasi, tetapi juga dapat menyentuh aspek penyalahgunaan kewenangan dan kerugian keuangan negara, terutama apabila SK yang diduga bermasalah digunakan sebagai dasar pencairan uang negara secara tidak sah.
Ia menjelaskan, apabila dalam proses hukum ditemukan adanya kesengajaan untuk menerbitkan atau menggunakan dokumen palsu demi memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum, maka pihak-pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
“Dari aspek hukum administrasi negara, pelaku yang menerbitkan maupun yang menggunakan SK bodong dapat dikenakan sanksi disiplin berat. Sanksi tersebut dapat berupa pemberhentian tidak dengan hormat apabila perkara pidana pemalsuan dokumen dan tindak pidana korupsi telah berkekuatan hukum tetap,” ujar Samloy di Ambon, Kamis (22/10/2026).
Samloy menerangkan, dugaan pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum pidana perlu ditelaah berdasarkan unsur perbuatan dan bukti yang ditemukan dalam perkara tersebut.
Ia merujuk Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat.
Selain dugaan pemalsuan, aspek tindak pidana korupsi juga perlu menjadi perhatian apabila penggunaan SK tersebut terbukti mengakibatkan kerugian keuangan negara dan memenuhi unsur delik korupsi.
Samloy menyebut Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP sebagai ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum serta penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
Karena itu, menurutnya, proses penanganan perkara harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum. Pembuktian unsur pidana, termasuk ada atau tidaknya kerugian negara, menjadi bagian penting dalam menentukan pertanggungjawaban hukum.
Tidak hanya berpotensi menghadapi proses pidana, pihak yang terbukti terlibat dalam penerbitan maupun penggunaan SK bodong juga dapat menghadapi konsekuensi dari sisi kepegawaian.
Samloy mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang mengatur berbagai bentuk hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran.
Sanksi disiplin berat dapat mencakup penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian sebagai PNS sesuai ketentuan dan hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan.
“Jika kasus ini berlanjut ke proses peradilan dan para pihak terbukti melakukan pemalsuan dokumen maupun tindak pidana korupsi, konsekuensi hukumnya dapat berlanjut pada sanksi kepegawaian, termasuk PTDH sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Ia menilai, penanganan dugaan SK bodong perlu dilakukan secara transparan dan profesional agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, sekaligus menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Ambon.
Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap penerbitan dokumen administrasi pemerintahan, terutama dokumen yang berkaitan dengan status kepegawaian dan penggunaan anggaran negara.
Meski demikian, penentuan pihak yang bertanggung jawab serta penerapan sanksi pidana maupun kepegawaian tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, pembuktian, dan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan. (Za)
