LBH PWI Maluku: Wartawan dan Narasumber Tak Boleh Sembarangan Dikriminalisasi atas Pemberitaan - globaltimurnn.com
Deskripsi gambar

Kamis, 22 Oktober 2026

LBH PWI Maluku: Wartawan dan Narasumber Tak Boleh Sembarangan Dikriminalisasi atas Pemberitaan


Ambon
, Globaltimurnn.com — Ketua Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (LBH PWI) Maluku, Rony Samloy, S.H., menegaskan bahwa penanganan dugaan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan produk jurnalistik harus memperhatikan perlindungan hukum terhadap pers, termasuk posisi narasumber yang memberikan keterangan kepada media.


Menurut Samloy, narasumber tidak semestinya langsung dijerat pidana hanya karena pernyataannya dikutip dan dipublikasikan dalam sebuah pemberitaan. Penanganan perkara harus mempertimbangkan konteks jurnalistik, ketentuan perundang-undangan, serta mekanisme penyelesaian sengketa pers yang berlaku.


Ia menilai, pelaporan terhadap media maupun narasumber dengan tujuan memidanakan seseorang akibat pernyataan dalam pemberitaan perlu dicermati secara hukum, terutama apabila persoalan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kebebasan berpendapat dan penyampaian informasi kepada publik.


“Keliru apabila masyarakat, kuasa hukum, atau advokat melaporkan media massa hanya dengan dalih ingin memenjarakan narasumber atas sebuah pemberitaan atau karya jurnalistik yang telah dipublikasikan,” ujar Samloy di Kantor PWI Maluku, Jalan Said Perintah, Ambon, Kamis (22/10/2026).


Ia menjelaskan, ketika pernyataan narasumber dimuat dalam sebuah karya jurnalistik, penanganan dugaan pelanggaran hukum tidak dapat dilepaskan dari proses kerja jurnalistik dan tanggung jawab redaksi media yang menerbitkannya.


Karena itu, menurut Samloy, posisi narasumber perlu dilihat dalam konteks pemberitaan secara utuh, bukan semata-mata sebagai individu yang berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan proses jurnalistik yang melatarbelakangi publikasi tersebut.


Samloy menyebut, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan penyampaian informasi memiliki landasan dalam berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional.


Salah satunya adalah International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.


Menurutnya, Pasal 19 ICCPR memberikan jaminan atas hak setiap orang untuk memiliki pendapat tanpa campur tangan serta kebebasan mencari, menerima, dan menyampaikan informasi maupun gagasan melalui berbagai media.


Di tingkat nasional, perlindungan kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi juga tercermin dalam Pasal 28E dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.


“Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan penyampaian informasi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, penerapan hukum harus tetap memperhatikan hak-hak konstitusional warga negara,” jelasnya.


Dalam penjelasannya, Samloy turut menyinggung Putusan Mahkamah Agung Nomor 646 K/Pid.Sus/2019 yang berkaitan dengan perkara Mohammad Amrullah, seorang advokat yang komentarnya kepada media mengenai penolakan pertambangan di Banyuwangi berujung pada perkara dugaan pencemaran nama baik.


Ia menjelaskan, perkara tersebut sebelumnya berakhir dengan pemidanaan di tingkat peradilan bawah, sebelum Mahkamah Agung memberikan putusan yang membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.


Menurut Samloy, putusan tersebut menjadi salah satu rujukan yang perlu diperhatikan dalam memahami kedudukan narasumber yang menyampaikan pendapat kepada media, terutama ketika pernyataannya berkaitan dengan kepentingan masyarakat.


Selain itu, ia juga menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang disebutnya mempertegas pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa pers sebelum penggunaan instrumen pidana terhadap wartawan atas karya jurnalistik.


Samloy menekankan, mekanisme seperti hak jawab, hak koreksi, dan pengaduan kepada Dewan Pers perlu menjadi perhatian pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan.


Menurutnya, penyelesaian melalui jalur pidana semestinya tidak dijadikan langkah pertama ketika persoalan yang muncul berkaitan dengan sengketa pemberitaan dan masih dapat ditangani melalui mekanisme pers.


Meski demikian, penerapan perlindungan hukum dalam setiap perkara tetap harus mengacu pada isi putusan pengadilan, ruang lingkup perkara, serta ketentuan perundang-undangan yang relevan.


Lebih lanjut, Samloy mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan salah satu landasan utama dalam melindungi kemerdekaan pers dan mengatur pelaksanaan kegiatan jurnalistik di Indonesia.


Ia juga menyoroti hak tolak wartawan sebagaimana diatur dalam UU Pers, yakni hak wartawan untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas sumber berita yang harus dirahasiakan demi melindungi sumber tersebut.


Menurutnya, keberadaan hak tolak menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan narasumber terhadap wartawan serta menjamin kelancaran kerja jurnalistik dalam menggali informasi untuk kepentingan publik.


“Ringkasnya, penyelesaian sengketa pers harus mengacu pada UU Pers yang bersifat khusus atau lex specialis. Mekanisme penyelesaian yang telah diatur perlu dihormati agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik,” tandasnya.


Samloy berharap seluruh pihak, baik masyarakat, aparat penegak hukum, maupun pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, dapat memahami mekanisme hukum yang tersedia dan mengutamakan penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.


Ia menilai, perlindungan terhadap wartawan dan narasumber merupakan bagian penting dalam menjaga kebebasan pers, sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh informasi yang dibutuhkan secara bertanggung jawab. (Za)

Post Top Ad

TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI MEDIA KAMI, SEMOGA BERMANFAAT