Halut, Globaltimurnn.com — Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si., memaparkan strategi pemerintah daerah dalam mendorong hilirisasi komoditas kelapa dan pala menuju ekonomi berkelanjutan dalam Diskusi Panel Akademik Universitas Hein Namotemo, Jumat (9/10/2026).
Diskusi yang digelar dalam rangka menyambut Dies Natalis ke-11 Universitas Hein Namotemo yang akan diperingati pada 24 November 2026 itu berlangsung di Kampus Universitas Hein Namotemo, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, pukul 14.40 WIT.
Kegiatan mengangkat tema “Potensi Lokal Menuju Ekonomi Berkelanjutan, Mempercepat Hilirisasi Kelapa dan Pala di Halut”, dan dihadiri Bupati, para pimpinan OPD, Rektor Universitas Hein Namotemo Dr. Hendriyane Namotemo, M.M., dosen, mahasiswa, panelis serta tamu undangan.
Rektor Universitas Hein Namotemo, Dr. Hendriyane Namotemo, menyampaikan bahwa Dies Natalis tahun ini menjadi momentum pertama bagi universitas tanpa kehadiran pembina universitas, almarhum Ir. Hein Namotemo, M.Sp.
Meski demikian, menurutnya, universitas tetap melanjutkan pengabdian dengan dukungan Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan.
Ia menegaskan, tema diskusi memiliki relevansi strategis dengan pembangunan Halmahera Utara. Perguruan tinggi, kata dia, siap mendukung pengelolaan potensi daerah secara berkelanjutan sekaligus membangun sinergi antara pemerintah, kampus, dunia usaha dan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Piet Hein Babua menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi Halmahera Utara tidak dapat dipisahkan dari potensi lokal, seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata hingga pertambangan.
Jika dikelola secara tepat dan bertanggung jawab, sektor-sektor tersebut dinilai mampu membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Bupati mengatakan, arah pembangunan tersebut harus sejalan dengan agenda nasional terkait hilirisasi dan industrialisasi dalam Asta Cita. Untuk Halmahera Utara, pemerintah memprioritaskan dua komoditas unggulan, yakni kelapa dan pala.
Menurutnya, kebijakan hilirisasi kelapa melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Hilirisasi Buah Kelapa dilatarbelakangi kondisi harga kopra yang selama ini mengalami fluktuasi dan kerap menempatkan petani pada posisi yang kurang menguntungkan ketika hanya menjual bahan mentah.
Pembatasan penjualan buah kelapa ke luar daerah diarahkan untuk mendorong pengolahan di dalam daerah, memperkuat industri lokal, meningkatkan penyerapan bahan baku dan menjaga stabilitas harga di tingkat petani.
“Kita tidak boleh hanya melihat fluktuasi harga jangka pendek, melainkan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kebijakan berjalan,” ujar Bupati.
Ia menyebutkan, sebelum kebijakan tersebut diterapkan, harga kopra pernah berada pada kisaran Rp6.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Rantai komoditas kelapa juga memiliki dampak luas terhadap masyarakat, termasuk tenaga kerja pelabuhan yang sebagian besar aktivitasnya berkaitan dengan distribusi kopra.
Bupati juga memaparkan pertumbuhan ekonomi Halmahera Utara yang mencapai 11,05 persen, sehingga masuk dalam jajaran daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.
Salah satu persoalan yang sebelumnya dihadapi adalah hasil olahan kelapa dari Halmahera Utara yang diekspor dengan pencatatan asal barang di Surabaya. Kondisi tersebut membuat kontribusi ekonomi dari aktivitas ekspor belum sepenuhnya tercatat sebagai bagian dari perekonomian daerah.
Kini, Halmahera Utara telah memperoleh Surat Keterangan Asal (SKA) pada Mei 2026, sehingga pencatatan asal barang ekspor dapat dilakukan secara lebih jelas dan manfaat ekonomi dari aktivitas ekspor diharapkan semakin optimal.
Untuk komoditas pala, Pemkab Halut juga menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam pengembangan bibit unggul, teknik budidaya serta pengolahan pascapanen. Sampel buah pala Halut telah dikirim ke UGM untuk dilakukan pengujian sebagai dasar peningkatan mutu dan daya saing produk.
Bupati turut menyinggung dampak fenomena El Niño yang menyebabkan kerusakan pada sejumlah tanaman petani. Pemerintah daerah merencanakan bantuan bibit dan program pemulihan pertanian pada tahun mendatang.
Halut sendiri memiliki sekitar enam juta pohon kelapa yang dinilai menjadi aset besar untuk dikembangkan melalui pengolahan dan hilirisasi.
Dalam jangka panjang, pemerintah daerah juga mendorong konsep ekonomi biru dan ekonomi hijau, dengan mengembangkan sektor perikanan dan kelautan sekaligus perkebunan serta kehutanan secara berkelanjutan.
“Pembangunan ekonomi harus memberikan nilai tambah, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” demikian arah yang disampaikan dalam forum tersebut.
Diskusi panel Universitas Hein Namotemo ini menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pemerintah, akademisi dan masyarakat dalam merumuskan gagasan pembangunan berbasis potensi lokal.
Hilirisasi kelapa dan pala, penguatan tata kelola ekspor, serta pemulihan sektor pertanian pasca-El Niño diharapkan menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara secara berkelanjutan. (GIO).
