Ambon, Globaltimurnn.com — Penataan kawasan sungai tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi harus didukung kajian ilmiah yang matang agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Prinsip inilah yang menjadi perhatian dalam kolaborasi antara Kodam XV/Pattimura dan Universitas Pattimura (Unpatti) melalui praktik lapangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di kawasan Sungai Waitomu, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Serambi Kehormatan Markas Komando Daerah Militer (Makodam) XV/Pattimura tersebut menjadi ruang dialog antara kalangan akademisi dan jajaran TNI untuk membahas pelaksanaan penataan kawasan sungai, termasuk aspek lingkungan, kepatuhan terhadap regulasi, serta potensi dampak yang perlu diantisipasi sejak awal pembangunan.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa Unpatti memperoleh kesempatan untuk menghubungkan teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan kondisi nyata di lapangan. Peninjauan dan diskusi tersebut sekaligus menjadi sarana pembelajaran mengenai pentingnya kajian lingkungan dalam setiap proses pembangunan infrastruktur dan penataan ruang publik.
Kapoksahli Pangdam XV/Pattimura, Brigjen TNI Julius Jolly Suawa, S.Sos., bersama jajaran perwira dan staf Kodam XV/Pattimura menyambut langsung para mahasiswa serta dosen pembimbing yang mengikuti kegiatan tersebut.
Dalam pemaparannya, Kapoksahli menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur, termasuk penataan kawasan sungai dan ruang publik, perlu memperhatikan keseimbangan antara manfaat bagi masyarakat, ketentuan hukum, dan perlindungan lingkungan hidup.
Menurutnya, pembangunan tidak semata-mata berorientasi pada perubahan fisik suatu kawasan, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya.
Salah satu langkah yang turut disoroti dalam penataan Sungai Waitomu adalah rencana atau penerapan penggunaan trash boom atau trash barrier, yakni penghalang sampah yang berfungsi membantu menahan sampah agar tidak terbawa aliran sungai ke bagian hilir.
“Termasuk pembuatan trash boom atau yang sering juga dinamakan trash barrier, sebagai langkah guna menjaga kawasan sungai tersebut,” ujar Kapoksahli.
Langkah tersebut menjadi salah satu aspek yang dapat dikaji lebih lanjut dari sisi efektivitas pengelolaan sampah, kondisi aliran sungai, serta pemeliharaan lingkungan di kawasan yang ditata.
Sementara itu, Kepala Pusat Studi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unpatti, Dr. Ir. Abraham H. Tulalessy, M.Si., menjelaskan bahwa kehadiran tim akademisi bertujuan melakukan analisis serta mendukung penyusunan kajian dampak lingkungan terhadap proyek penataan kawasan yang dikerjakan Kodam XV/Pattimura.
Ia menekankan bahwa pembangunan di kawasan sungai harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaannya memiliki landasan yang jelas dan mempertimbangkan potensi dampak terhadap lingkungan.
Sejumlah regulasi yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 mengenai daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL.
Regulasi tersebut menjadi bagian penting dalam memahami kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai jenis, skala, dan karakteristik kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian, kajian ilmiah diharapkan dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko sekaligus merumuskan langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sesuai.
Pada kesempatan itu, Abraham juga menyampaikan apresiasi kepada Kodam XV/Pattimura, khususnya Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P., M.Han., atas gagasan penataan kawasan tersebut. Ia berharap upaya pembangunan yang dilakukan dapat mendorong terciptanya kawasan yang lebih tertata dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Diskusi antara TNI dan akademisi ini tidak hanya menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran mahasiswa, tetapi juga membuka ruang pertukaran pengetahuan mengenai pentingnya pendekatan berbasis data dan kajian ilmiah dalam pembangunan daerah.
Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan pelaksanaan pembangunan di lapangan. Melalui keterlibatan akademisi, proses penataan kawasan Sungai Waitomu dapat dikaji secara lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan, sosial, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pada akhirnya, penataan kawasan sungai bukan sekadar persoalan memperindah lingkungan atau membangun fasilitas publik. Lebih dari itu, diperlukan perencanaan yang terukur, pengelolaan yang berkelanjutan, serta evaluasi berbasis kajian ilmiah agar pembangunan memberikan manfaat jangka panjang sekaligus meminimalkan risiko terhadap lingkungan dan masyarakat. (Za)
