Ambon, Globaltimurnn.com — Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M., kembali menyoroti persoalan keadilan fiskal bagi provinsi kepulauan. Dari Ambon, Zulkifli menegaskan bahwa luas wilayah laut harus menjadi bagian penting dalam formula penghitungan anggaran bagi daerah kepulauan seperti Maluku.
Menurutnya, selama ini pembagian anggaran masih banyak bertumpu pada jumlah penduduk dan luas daratan. Pola tersebut dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan pembangunan daerah kepulauan yang memiliki wilayah laut sangat luas serta terdiri dari banyak pulau.
Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan kepada wartawan seusai menghadiri pelantikan DPW PAN Maluku dan DPD PAN kabupaten/kota se-Maluku di Hotel Santika Premiere Ambon, Rabu malam (02/09/2026).
Zulkifli mengatakan, persoalan keadilan anggaran bagi daerah kepulauan bukanlah isu baru bagi PAN. Menurutnya, perjuangan tersebut telah dilakukan partainya selama sekitar 20 tahun.
“Yang selama ini kan dihitung jumlah penduduk dan daratan. Nah, kalau begitu, kepulauan kapan bisa kejar? Ini sudah 20 tahun lalu kami, Partai Amanat Nasional, berjuang untuk ini. Terus-menerus, belum berhasil,” ujar Zulkifli.
Ia menilai karakter geografis daerah kepulauan harus mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan nasional. Sebab, luas wilayah laut dan kondisi geografis yang tersebar di banyak pulau turut menentukan besarnya kebutuhan pembangunan.
Bagi Maluku, persoalan tersebut menjadi sangat penting. Infrastruktur, transportasi antarpulau, pelayanan publik, konektivitas serta distribusi barang dan jasa membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena masyarakat tersebar di wilayah daratan dan kepulauan.
“Nah, sekarang saat ini baru undang-undangnya. Kita akan habis-habisan berjuang agar daerah-daerah kepulauan seperti Maluku, Kepulauan Riau, itu perhitungannya luas, termasuk luas lautan,” tegasnya.
Zulkifli mengingatkan, jika karakter wilayah kepulauan tidak masuk dalam formula penganggaran secara proporsional, kesenjangan pembangunan akan semakin sulit diatasi.
Ia bahkan menggambarkan kondisi ekstrem yang bisa terjadi ketika kebutuhan daerah kepulauan tidak diikuti dengan dukungan fiskal yang memadai.
“Kalau enggak, nanti provinsi kalah dengan satu kabupaten anggarannya. Sehingga kepulauan susah untuk mengejar provinsi lain,” katanya.
Karena itu, Zulkifli berharap regulasi yang sedang diperjuangkan nantinya benar-benar memberikan ruang bagi daerah kepulauan untuk memperoleh perhitungan anggaran yang lebih berkeadilan.
“Mudah-mudahan undang-undang ini nanti bisa memuat itu. Kita akan berjuang,” ujarnya.
Menurutnya, keadilan fiskal bukan sekadar persoalan angka dalam APBN maupun APBD, tetapi menyangkut kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan dan mempercepat pembangunan bagi masyarakat.
Dengan formula yang lebih mempertimbangkan kondisi geografis, ia berharap provinsi kepulauan seperti Maluku dapat memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk mengejar ketertinggalan pembangunan.
Selain persoalan anggaran, Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya membuka ruang lebih luas bagi generasi muda Maluku dalam pembangunan daerah.
Ia menilai anak-anak muda harus diberikan kesempatan untuk mengambil peran dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, kewirausahaan, dunia kerja dan pembangunan daerah.
Menurutnya, semakin besar kesempatan yang diberikan kepada generasi muda, semakin besar pula potensi yang dapat dikembangkan untuk mendorong kemajuan Maluku.
“Ya, tentu akan sangat membantu kemajuan Maluku. Terutama tenaga kerja pasti akan banyak,” kata Zulkifli.
Ia berharap keterlibatan generasi muda tidak berhenti pada slogan, tetapi diwujudkan melalui kebijakan yang membuka akses terhadap lapangan pekerjaan, pengembangan usaha dan ruang kreativitas.
Zulkifli menilai pembangunan Maluku membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, partai politik serta generasi muda.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan daerah kepulauan harus menggunakan pendekatan yang sesuai dengan realitas geografisnya.
Maluku, kata dia, tidak bisa hanya dilihat dari jumlah penduduk dan luas daratan. Laut yang menjadi bagian terbesar dari wilayah Maluku juga harus dipandang sebagai kekuatan sekaligus faktor penting dalam menentukan kebijakan pembangunan.
Perjuangan terhadap keadilan fiskal tersebut diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi Maluku untuk mempercepat pembangunan, memperkuat konektivitas antarpulau, meningkatkan pelayanan publik dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Za)
