Ambon, Globaltimurnn.com — DPRD Kota Ambon Expo 2026 tidak sekadar menjadi rangkaian kegiatan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-451 Kota Ambon. Bagi Pemerintah Kota Ambon, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi, membuka akses pelayanan publik, sekaligus mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar semakin berkembang.
Hal itu disampaikan Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si., saat menghadiri sekaligus memberikan sambutan dan membuka secara resmi pada DPRD Kota Ambon Expo 2026 di Kantor DPRD Kota Ambon, Rabu (03/09/2026).
Expo yang mengusung tema “Kolaborasi Mewujudkan Ambon Bersih untuk Maluku Sehat Menuju Indonesia Maju” tersebut digelar dalam rangka menyongsong HUT ke-451 Kota Ambon yang akan diperingati pada 7 September 2026.
Menurut Bodewin, momentum hari ulang tahun kota harus dimaknai lebih jauh daripada sekadar seremoni. Setiap peringatan HUT, kata dia, harus menjadi kesempatan untuk melihat kembali apa yang telah dikerjakan sekaligus mempersiapkan langkah pembangunan ke depan.
Setiap kali kita merayakan hari ulang tahun kota ini, tentu perlu kita lakukan evaluasi terhadap berbagai hal yang sudah kita lakukan, tetapi sekaligus merencanakan berbagai hal yang akan kita lakukan ke depan demi kemajuan Kota Ambon yang kita cintai, ujar Bodewin.
Ia mengakui, Kota Ambon masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Kondisi tersebut membutuhkan kemampuan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk membaca persoalan secara tepat, kemudian menghadirkan solusi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Bodewin menjelaskan, karakteristik Kota Ambon yang memiliki keterbatasan sumber daya alam dan tidak ditopang kawasan industri besar membuat pengembangan ekonomi kerakyatan menjadi pilihan strategis.
Ambon dengan cirinya sendiri adalah kota yang terbatas sumber daya alam. Karena itu kita memilih untuk membangun ekonomi kerakyatan melalui upaya menciptakan kemandirian masyarakat lewat usaha-usaha yang bisa dilakukan. Itulah UMKM, katanya.
Karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem yang memungkinkan UMKM tumbuh. Dukungan tersebut tidak hanya berbentuk bantuan, tetapi juga kemudahan perizinan, penyediaan tempat usaha, akses pasar, hingga ruang promosi.
Menurut Bodewin, berbagai expo dan pameran merupakan salah satu cara untuk mempertemukan produk UMKM dengan masyarakat secara langsung.
“Supaya paling tidak dari kegiatan-kegiatan itu akan memberikan nilai tambah bagi mereka, tentu nilai tambah pendapatan bagi mereka,” jelasnya.
Ia juga menyinggung penghargaan Financial Literacy Award yang diterima Pemerintah Kota Ambon dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak terkait. Penghargaan tersebut, menurut Bodewin, menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Bagi pelaku UMKM, pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dinilai sangat penting karena menjadi salah satu modal untuk membangun usaha yang sehat dan berkelanjutan.
Penghargaan ini kita dapatkan karena kita pro terhadap upaya memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mengerti finansial atau keuangan itu sendiri, ujarnya.
Selain ekonomi kerakyatan, Bodewin menekankan bahwa perubahan zaman juga menuntut pemerintah untuk terus melakukan pembenahan dalam pelayanan publik.
Menurutnya, masyarakat saat ini membutuhkan pelayanan pemerintahan yang tidak berbelit-belit, mudah diakses, cepat, responsif, dan terbuka.
Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang semakin baik. Pelayanan yang semakin baik itu adalah pelayanan yang mudah, cepat, responsif, kemudian terbuka kepada publik, tegasnya.
Ia mendorong pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pemerintahan agar masyarakat tidak harus menghadapi proses administrasi yang panjang untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan.
Dalam konteks itu, kehadiran berbagai lembaga pada DPRD Expo 2026, mulai dari sektor perbankan, lembaga keuangan, Kementerian Hukum dan Imigrasi hingga Kejaksaan Negeri, dinilai memberikan manfaat karena masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dan layanan dalam satu ruang.
Bodewin juga memberikan apresiasi kepada DPRD Kota Ambon yang membuka ruang interaksi langsung dengan masyarakat melalui kegiatan tersebut.
Menurutnya, predikat DPRD sebagai “rumah rakyat” harus diwujudkan melalui keterbukaan dan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
Kalau kita mengaku bahwa ini adalah rumah rakyat, maka di sinilah rakyat tempat untuk mengadu. Di sinilah rakyat datang menyampaikan keluh kesah mereka supaya diteruskan kepada Pemerintah Kota, tuturnya.
Ia berharap pola kolaborasi seperti DPRD Expo dapat terus dikembangkan. Tidak hanya pemerintah dan DPRD, tetapi juga melibatkan OJK, perbankan, lembaga keuangan, dunia usaha, pelaku UMKM dan masyarakat.
Bodewin bahkan mendorong agar ke depan dapat digelar expo yang lebih besar dengan melibatkan OJK, perbankan dan lembaga keuangan sebagai bagian dari upaya memperluas pasar bagi produk-produk UMKM lokal.
“Saya berharap suatu ketika nanti lewat OJK, pihak-pihak perbankan, lembaga-lembaga keuangan di Kota Ambon melakukan expo yang besar, supaya UMKM kita tetap hidup,” harapnya.
Ia menilai, kemajuan Kota Ambon bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Seluruh elemen masyarakat memiliki ruang untuk memberikan kontribusi sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki.
“Karena kita semua sebenarnya bisa berkontribusi untuk kota ini lewat apa yang kita miliki,” pungkas Bodewin. (Rdks)
