Ambon, globaltimurnn.com - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Maluku menerima kunjungan jajaran pimpinan Telkomsel Provinsi Maluku untuk membahas capaian kolaborasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi serta arah pengembangannya di wilayah Maluku.
Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Titus F. L. Renwarin, bersama jajaran internal Pemprov Maluku dari Bidang Keamanan Data dan Informasi serta Bidang Statistik Sektoral. Sementara dari pihak Telkomsel, hadir jajaran pimpinan dan manajemen Telkomsel Maluku.
Pertemuan ini menjadi momentum evaluasi terhadap hasil kerja sama selama tiga tahun terakhir yang berfokus pada perluasan jangkauan jaringan, percepatan transformasi digital, serta penyediaan berbagai solusi kebutuhan konektivitas bagi masyarakat hingga kawasan terpencil. Kamis, (10/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Maluku menyerahkan surat permohonan resmi terkait penambahan teknologi 5G di kawasan pemerintahan Pemprov Maluku dan Lapangan Merdeka.
Saat ini, layanan 5G telah terbangun dan beroperasi di tiga titik utama Kota Ambon, yaitu Bandara Pattimura sebagai pintu masuk pariwisata, Lapangan Merdeka sebagai pusat pemerintahan, serta kawasan Talake atau GraPARI Telkomsel.
Penambahan jaringan ini diharapkan dapat disetujui oleh pimpinan pusat Telkomsel guna mendukung penguatan infrastruktur digital di kawasan strategis.
Selain penyediaan jaringan di kawasan perkotaan, Telkomsel juga memperluas cakupan layanan ke wilayah terpencil dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), seperti Buru Selatan, Pulau Seram, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, serta Maluku Barat Daya.
Kerja sama ini juga mencakup dukungan infrastruktur untuk mendukung digitalisasi pemerintahan dan sektor publik, salah satunya melalui program Paket ASN Pemprov Maluku serta penyediaan konektivitas pendukung sektor pariwisata dan pendidikan. Pemprov Maluku pun berencana berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait optimasi dan pemanfaatan sekitar 812 menara telekomunikasi yang tersebar di wilayah Maluku.
Selain penguatan konektivitas, pertemuan ini juga membahas strategi keamanan data dan informasi di lingkungan Pemprov Maluku. Dinas Kominfo bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terus mengidentifikasi celah keamanan pada situs web pemerintah serta mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui penggunaan tanda tangan elektronik.
Langkah ini diperkuat dengan rencana implementasi aplikasi pengawasan aktivitas siber guna mendeteksi ancaman secara dini dan memantau aktivitas keamanan digital.
Pada sektor pengelolaan data, Pemprov Maluku terus mengembangkan portal "Lawamena Satu Data" yang dapat diakses oleh publik melalui situs lawamena.malukuprov.go.id. Portal ini menyajikan berbagai data sektoral daerah yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan akademisi, serta terintegrasi dengan data BPS, harga bahan pangan Kementerian Perdagangan, dan aplikasi perencanaan SEPAKAT Bappenas. Ke depan, integrasi data akan diperluas mencakup data SIPD serta pemetaan tenaga kesehatan dan penyakit berbasis wilayah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan guna mendukung pengambilan kebijakan daerah yang lebih akurat dan tepat sasaran. (Rdks)
