Ambon, Globaltimurnn.com — Anggota Komisi I DPRD Kota Ambon, William Pieter Mairuhu, menyatakan dukungannya terhadap wacana agar pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke depan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Menurut William, kebijakan tersebut akan sangat membantu pemerintah daerah, terutama daerah yang memiliki keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti Kota Ambon.
Terkait dengan rencana PPPK dibebankan kepada pemerintah pusat, sebagai DPRD daerah kami sangat mendukung itu. Kami sangat mengetahui kemampuan PAD masing-masing daerah, kata William saat ditemui di ruang Komisi I DPRD Kota Ambon, Senin (24/08/2026).
Ia menilai, apabila wacana yang tengah dibahas di tingkat pemerintah pusat dan DPR RI tersebut dapat direalisasikan, maka beban keuangan pemerintah daerah akan menjadi lebih ringan.
William mengatakan, anggaran yang selama ini dialokasikan untuk membiayai gaji PPPK dapat dialihkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik lainnya.
Kalau itu terlaksana seperti yang diwacanakan, kami merasa berbangga hati karena beban pemerintah daerah semakin ringan. Anggaran yang selama ini dipikirkan untuk upah PPPK masih bisa digunakan untuk pekerjaan lain bagi pembangunan daerah, ujarnya.
Di sisi lain, William juga menyoroti persoalan penataan dan kebutuhan tenaga PPPK di lingkungan pemerintah daerah. Ia menilai, dalam kondisi tertentu masih terdapat tenaga PPPK yang belum mendapatkan beban kerja secara optimal.
Kalau kita lihat kondisi di lapangan, ada dinas-dinas maupun badan-badan yang terkadang PPPK tidak memiliki beban kerja yang jelas. Lebih banyak duduk, sehingga terlihat seperti bukan pegawai. Itu kenyataan yang terjadi, ungkapnya.
Meski demikian, William menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab terhadap PPPK yang telah memperoleh status kepegawaian sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa semata-mata dibebankan kepada para PPPK, karena pengangkatan mereka merupakan bagian dari kebijakan dan regulasi pemerintah.
Kalau kita tarik mundur ke belakang, sebenarnya kemampuan daerah sudah overload. Tetapi karena mereka sudah menyandang status sesuai regulasi yang ada, mau tidak mau pemerintah daerah harus melihat dan bertanggung jawab terhadap status mereka sebagai PPPK, jelasnya.
Karena itu, ia kembali menegaskan bahwa apabila pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji PPPK, kebijakan tersebut akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah.
Kalau beban itu diambil oleh pemerintah pusat, itu sangat membantu pemerintah daerah. Kita semua tahu bagaimana kondisi PAD, khususnya PAD Kota Ambon, yang juga terkuras akibat beban gaji PPPK, katanya.
William mengakui bahwa masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan, termasuk melalui pengangkatan tenaga pemerintah. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut juga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar tidak terlalu membebani APBD.
Semua masyarakat memang membutuhkan pekerjaan, tetapi jangan sampai kemampuan belanja APBD Kota Ambon juga terbebani. Kami berharap pemerintah daerah bisa mengisi hal-hal lain yang dibutuhkan masyarakat, baik dari sisi pembangunan, pelayanan publik maupun sarana penunjang, tuturnya.
Ia menambahkan, besarnya beban belanja pegawai turut membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
Meski demikian, William mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Ambon yang dinilainya tetap mampu menjalankan pembangunan secara bertahap di tengah kondisi fiskal yang belum maksimal.
Akibat beban PPPK, pemerintah daerah harus melaksanakan pembangunan dengan menghitung skala prioritas. Tetapi kami juga bersyukur, Pak Wali, walaupun kondisi keuangan saat ini tidak terlalu maksimal, masyarakat Kota Ambon masih bisa merasakan apa yang dikerjakan pemerintah kota, katanya.
Menurut William, pembangunan di Kota Ambon saat ini tetap berjalan secara bertahap dan pelayanan kepada masyarakat juga terus dilakukan.
Semua berjalan dengan baik, tahap demi tahap, step by step. Kota Ambon masih lebih layak dibandingkan kota-kota lain, meskipun kita memiliki beban gaji PPPK, pungkasnya. (Za)
