Ambon, Globaltimurnn.com — Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Maluku, termasuk negeri-negeri dan pulau-pulau terpencil, menjadi perhatian Anggota Komisi XIII DPR RI Dapil Maluku dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Saadiah Uluputty, S.T.
Hal tersebut disampaikan Saadiah saat menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Penyerahan Aspirasi Masyarakat (Asmas) tentang Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah di Ambon, Sabtu (29/08/2026).
Menurutnya, karakter geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan membutuhkan pola pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara merata. Pembangunan, kata dia, tidak boleh hanya terfokus di pusat kota, tetapi harus benar-benar dirasakan hingga ke negeri-negeri dan pulau-pulau.
Jangan ada daerah yang tertinggal. Kalau DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten, dan pemerintah bisa hadir melihat persoalan masyarakat kemudian mewujudkannya, sebenarnya itulah yang masyarakat harapkan, kata Saadiah.
Penyerapan aspirasi masyarakat bukan sekadar kegiatan seremonial. Pertemuan tersebut harus menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan, kebutuhan maupun gagasan pembangunan yang selanjutnya dapat diperjuangkan melalui jalur kelembagaan.
Masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah dan wakil rakyat yang tidak hanya mendengar, tetapi juga mampu mengawal aspirasi hingga menghasilkan program yang benar-benar memberikan manfaat.
Sejumlah program yang telah berjalan di Maluku, di antaranya bantuan pendidikan dan beasiswa, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan sarana air bersih serta sanitasi.
Menurutnya, berbagai program tersebut harus terus diperluas agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah kepulauan dengan keterbatasan akses.
Saadiah juga menekankan bahwa pembangunan daerah tidak semata-mata berbicara mengenai infrastruktur. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) justru menjadi salah satu fondasi utama untuk mendorong kemajuan suatu daerah.
Ia menilai, pembangunan infrastruktur tanpa dibarengi peningkatan kualitas manusia akan sulit menghasilkan kemajuan yang berkelanjutan.
Faktor utama atau variabel utama untuk bisa membangun dan menjadikan satu daerah maju, indikator apa pun yang digunakan, adalah peningkatan sumber daya manusianya.
Karena itu, pendidikan dinilai harus ditempatkan sebagai salah satu sektor strategis dalam pembangunan Maluku. Generasi muda, pelajar dan mahasiswa harus dipersiapkan agar mampu menjadi bagian dari kekuatan pembangunan daerah di masa mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, Saadiah turut mengapresiasi keberadaan organisasi kepemudaan dan paguyuban, salah satunya Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Laimu (PB-IPPMAL), yang dinilai telah menjadi ruang berhimpun bagi generasi muda.
Menurutnya, keberadaan organisasi seperti IPPMAL memiliki arti penting karena tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga dapat menjadi tempat untuk bertukar pikiran, merumuskan gagasan dan mencari solusi atas berbagai persoalan masyarakat.
Organisasi-organisasi seperti ini bisa menjadi wadah kolektif bersama. Ketika ada persoalan, masyarakat bisa berkumpul dan mencari solusi. Bahkan untuk mendesain gagasan-gagasan ke depan di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, jelasnya.
Saadiah menilai kesadaran pemuda dan pelajar dalam membangun organisasi merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi Maluku.
Ia berharap keberadaan organisasi serupa dapat terus tumbuh di berbagai negeri dan komunitas. Dengan demikian, potensi generasi muda yang tersebar di berbagai wilayah dapat dihimpun dan diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata bagi daerah.
“Ini sebenarnya satu modal besar bagi kita di Maluku. Kalau setiap negeri membuat wadah-wadah seperti ini, kita punya modal untuk berkumpul dan bergerak bersama,” tuturnya.
Perbedaan asal daerah maupun latar belakang tidak seharusnya menjadi penghalang untuk bersatu. Sebaliknya, keberagaman masyarakat Maluku merupakan kekuatan yang dapat dipadukan untuk mencapai tujuan pembangunan bersama.
Lebih lanjut, Saadiah menyoroti pentingnya kebijakan nasional yang secara khusus memperhatikan karakter Maluku sebagai daerah kepulauan.
Menurutnya, masyarakat yang tinggal di pulau-pulau menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan masyarakat di wilayah perkotaan atau daratan utama. Persoalan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi hingga transportasi antarpulau masih menjadi kebutuhan yang harus mendapat perhatian serius.
Karena itu, perjuangan terhadap kebijakan daerah kepulauan dinilai penting agar pembangunan dan penganggaran nasional dapat lebih responsif terhadap kondisi geografis Maluku.
Saadiah juga menyoroti kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat di pulau-pulau. Menurutnya, pemerintah perlu memikirkan sistem pelayanan yang sesuai dengan kondisi geografis Maluku, termasuk dukungan transportasi kesehatan antarpulau.
“Yang kita pikirkan bukan hanya ambulans darat, tetapi juga ambulans laut yang bisa menjangkau pulau-pulau. Ini persoalan yang harus kita carikan jalan keluarnya,” tegasnya.
Ia berharap sinergi antara DPR RI, DPRD, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, pemuda dan pelajar dapat terus diperkuat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap aspirasi masyarakat tidak berhenti pada forum pertemuan, tetapi dapat dikawal menjadi program pembangunan.
Saadiah menegaskan, kemajuan Maluku membutuhkan semangat kebersamaan dari seluruh elemen masyarakat. Perbedaan daerah asal, organisasi maupun latar belakang harus menjadi kekayaan yang memperkuat persatuan.
“Perbedaan bukan menjadi pemisah, tetapi kekayaan yang bisa kita satukan untuk menuju tujuan bersama, yaitu Maluku maju dan Indonesia emas,” pungkasnya. (Za)
