Kairatu, globaltimurnn.com - Merespons cepat keluhan masyarakat terkait dampak aktivitas penambangan Galian C, jajaran Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) melakukan kunjungan kerja langsung ke Puskesmas Kairatu. Kunjungan lapangan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten SBB, Andi Nur Akbar.
Langkah taktis legislatif ini diambil sebagai tindak lanjut atas aduan resmi yang dilayangkan pihak Puskesmas Kairatu mengenai aktivitas Galian C yang beroperasi di wilayah tersebut. Dampak operasional tambang disinyalir mulai mengganggu kenyamanan dan kelancaran pelayanan kesehatan di fasilitas vital masyarakat itu.
Tiba di lokasi, Andi Nur Akbar bersama anggota Komisi III lainnya langsung menggelar pertemuan untuk mendengarkan langsung keluh kesah dan aspirasi yang disampaikan oleh para Tenaga Kesehatan (Nakes) yang bertugas.
Dalam dialog tersebut, para nakes mengungkapkan rasa kekhawatiran mereka terkait debu, kebisingan, hingga potensi dampak lingkungan jangka panjang akibat aktivitas Galian C yang lokasinya berdekatan dengan area puskesmas. Menurut mereka, kondisi tersebut jika dibiarkan dapat mengganggu kenyamanan pasien yang sedang menjalani perawatan serta menurunkan higienitas lingkungan medis.
Ketua Komisi III DPRD SBB, Andi Nur Akbar, menegaskan bahwa keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat terutama di fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar.
"Kami hadir di sini untuk memastikan bahwa fungsi kontrol DPRD berjalan nyata. Keluhan para tenaga kesehatan ini adalah alarm bagi kami. Aktivitas ekonomi atau pembangunan seperti Galian C tidak boleh mengorbankan sektor pelayanan kesehatan publik," tegas Andi Nur Akbar di sela-sela peninjauan.
Ia juga menambahkan, Komisi III akan segera mengundang pihak-pihak terkait, termasuk instansi pemerintah daerah yang membidangi perizinan dan lingkungan hidup, serta pihak pengelola Galian C untuk duduk bersama mencari solusi konkret. Evaluasi menyeluruh terhadap AMDAL dan jarak aman operasional tambang akan menjadi poin krusial yang akan didorong oleh pihak legislatif.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat segera melahirkan kebijakan yang berimbang, di mana pelayanan kesehatan di Puskesmas Kairatu dapat kembali berjalan optimal tanpa bayang-bayang dampak buruk dari aktivitas Galian C di sekitarnya. (Yan)
