Ambon, globaltimurnn.com – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku untuk menindaklanjuti berbagai catatan dan rekomendasi fraksi-fraksi DPRD Provinsi Maluku dalam rangka memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Hendrik Lewerissa dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang, Ambon, Rabu (26/8/2026).
Menurut Lewerissa, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk akuntabilitas kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran selama satu tahun anggaran. Karena itu, berbagai masukan yang disampaikan DPRD menjadi bagian penting dalam mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan dan menyusun langkah perbaikan ke depan.
“Setelah melalui tahapan pembahasan yang konstruktif, hari ini kita telah mendengar bersama pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Maluku, yang memuat berbagai catatan dan rekomendasi yang akan menjadi atensi dan perhatian serius Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti dalam rangka memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” kata Lewerissa.
Lewerissa mengatakan, Pemerintah Daerah akan terus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai capaian kinerja pemerintahan. Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan target pembangunan dapat dicapai, mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi serta merumuskan langkah-langkah yang tepat dan solutif.
Ia mengakui tantangan pembangunan Maluku ke depan tidak ringan. Namun, Lewerissa mengajak seluruh pihak untuk tetap optimistis dan menjadikan berbagai tantangan sebagai dorongan untuk bekerja lebih keras dalam mewujudkan kemajuan daerah.
“Tantangan yang kita hadapi saat ini dan ke depan akan semakin berat, tetapi saya optimis karena harapan akan selalu ada bagi mereka yang terus berusaha, bekerja, dan berjuang bagi Maluku tercinta,” ujarnya.
Lewerissa menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah, DPRD, Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, kemitraan yang kuat merupakan salah satu modal penting untuk mempercepat transformasi pembangunan Maluku menuju daerah yang maju, adil dan sejahtera.
“Saya yakin dengan sinergitas dan kemitraan yang kuat antara Pemerintah Daerah, DPRD, Forkopimda serta seluruh elemen masyarakat di daerah ini kita akan mampu mewujudkan cita-cita bersama untuk mencapai transformasi menuju Maluku yang maju, adil, dan sejahtera menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga meminta dukungan DPRD Provinsi Maluku dalam pembahasan dua agenda anggaran yang akan segera dilakukan, yakni Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, kedua agenda tersebut membutuhkan semangat kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga proses pembahasannya dapat berjalan efektif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang mendukung prioritas pembangunan Maluku.
“Atas nama Pemerintah Daerah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku atas persetujuannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025,” ungkapnya.
Menutup sambutannya, Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan ucapan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah kepada seluruh umat Muslim di Maluku. Ia berharap momentum tersebut dapat semakin memperkuat persaudaraan dan kebersamaan dalam membangun Maluku.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Gubernur Maluku, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, Forkopimda Maluku atau yang mewakili, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, pimpinan perguruan tinggi, staf ahli Gubernur, para asisten Sekda serta pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. (Rdks)
