Ambon, Globaltimurnn.com – Penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran menjadi salah satu capaian penting Pemerintah Kota Ambon yang mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon terkait penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (26/06/2026).
Dalam pemaparannya, Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan bahwa penyampaian Ranperda tersebut merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Wattimena menjelaskan, laporan keuangan Pemerintah Kota Ambon telah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku. Hasil audit yang diterima pada 4 Juni 2026 menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara tertib, transparan, efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi tonggak awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon 2025–2030 yang mengusung visi "Ambon Manise yang Inklusif, Toleran, dan Berkelanjutan."
Melalui 17 program prioritas, Pemerintah Kota Ambon memfokuskan pembangunan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kreatif, pengembangan sektor pariwisata, hingga percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.
"Capaian ini menjadi indikator awal bahwa arah pembangunan Kota Ambon mulai menunjukkan hasil yang positif. Kami berharap tren ini dapat terus berlanjut sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," ujar Wattimena.
Selanjutnya, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2025 akan dibahas bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. (Za)
