Foto : Hearing Di DPRD Halut, Petani Keluhkan Distribusi Pupuk dan Harga BBM, Solusi Ditunggu di Pertemuan Lanjutan
Tobelo, Globaltimurnn.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara menggelar pertemuan dengar pendapat (hearing) dengan unsur Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) EK-LMND serta perwakilan Kelompok Tani (POKTANI) dari Kecamatan Galela, Senin (11/5/2026). Bertempat di Ruang Rapat Bangsaha Kantor DPRD Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, kegiatan ini membahas sejumlah masalah krusial di sektor pertanian, mulai dari distribusi pupuk subsidi, ketersediaan BBM Bio Solar, hingga kendala biaya produksi.
Pertemuan yang dihadiri sekitar 25 orang ini turut dihadiri Ketua DPRD Halut Christina Lesnussa, Ketua Komisi II Oni Pulo, Kabid Dinas Pertanian Indres Etha, serta Direktur distributor pupuk CV Pusaka Tani, Uci.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan EK-LMND, Julian Naldo, menuntut klarifikasi terkait dugaan ketidaksesuaian penyaluran pupuk subsidi dengan kebijakan nasional. Ia juga mendorong DPRD untuk memperketat fungsi pengawasan serta mendesak pemerintah daerah menangani lahan pertanian yang terdampak banjir.
Sementara itu, perwakilan petani, Asrul, menyampaikan keluhan riil di lapangan. Selain kuota pupuk yang dinilai menurun dan pembagian belum merata, ia juga menyoroti tingginya harga Bio Solar serta plastik pertanian yang jauh lebih mahal dibanding daerah lain.
“Harga Solar naik drastis dari Rp14.000 menjadi sekitar Rp26.000 per liter. Ditambah lagi kita punya tiga kali musim tanam setahun, tapi alokasi pupuk sangat terbatas. Kondisi ini memunculkan dugaan penimbunan oleh pihak tertentu,” ungkapnya, yang didukung oleh Karwanto Hohakay dan Fahmi Musa.
Menanggapi hal tersebut, Kabid Dinas Pertanian Indres Etha menjelaskan bahwa penyaluran pupuk harus mengacu pada data resmi dalam sistem e-RDKK dan Simluhtan. Menurutnya, isu kelangkaan lebih banyak disebabkan masalah administrasi dan data yang belum diperbarui, bukan karena stok yang tidak ada.
“Masih banyak kendala validasi data, ada nama yang sudah meninggal belum dihapus, kesalahan NIK, hingga rendahnya partisipasi petani melengkapi data. Secara kuota pusat sebenarnya tersedia, namun penebusan oleh kelompok tani belum maksimal,” jelas Indres. Ia juga mengakui bahwa kuota BBM khusus petani masih terbatas meski sudah berkoordinasi dengan BPH Migas.
Hal senada disampaikan oleh Distributor, Uci, yang memastikan penyaluran sudah sesuai aturan. Ia bahkan menyebutkan bahwa sisa kuota yang belum terserap mencapai 58 persen akan dikembalikan ke PT Pupuk Indonesia, sehingga tidak ada potensi penyimpangan.
Selain itu, perwakilan petani lainnya, Haris, meminta pemerintah mengoptimalkan peran penyuluh lapangan agar petani lebih paham prosedur pendaftaran dan hak mereka.
Menutup sesi, Ketua Komisi II DPRD, Oni Pulo, menyatakan bahwa pertemuan ini belum menghasilkan keputusan akhir. Pihak legislatif akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan menjadwalkan hearing lanjutan yang akan menghadirkan Bupati Halmahera Utara.
“Masalah kuota pupuk, BBM, hingga harga plastik akan dibahas lebih mendalam bersama Kepala Daerah agar ditemukan solusi konkret. Kami berharap petani sabar, aspirasi kalian sudah kami tampung,” tegasnya. (𝐆𝐈𝐎).
