Foto : DPRD Halmahera Utara Bahas Dampak Kenaikan BBM, Tarif Transportasi Masih Dikaji
Halut, Globaltimurnn.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat Halmahera Utara, terutama di sektor transportasi dan kebutuhan pokok. Menyikapi kondisi tersebut, DPRD Halmahera Utara menggelar rapat kerja bersama sejumlah instansi teknis, Senin (20/4/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bangsaha DPRD di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, itu mempertemukan unsur legislatif dan eksekutif, termasuk Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pihak Pertamina, hingga organisasi angkutan darat (Organda).
Dalam forum tersebut, DPRD mendorong adanya langkah cepat untuk menyesuaikan tarif transportasi yang terdampak langsung oleh kenaikan BBM. Dinas Perhubungan pun diminta segera berkoordinasi dengan Organda guna merumuskan skema tarif baru yang realistis namun tetap berpihak kepada masyarakat.
Meski pembahasan lanjutan telah dilakukan antara Dinas Perhubungan dan Organda, keputusan final hingga kini belum diumumkan. Pemerintah daerah masih menunggu persetujuan Bupati Halmahera Utara sebagai dasar penetapan resmi.
Kepala Dinas Perhubungan, Wahyudin Ahmad, menegaskan bahwa penentuan tarif tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah daerah, kata dia, tengah melakukan kajian menyeluruh agar kebijakan yang diambil tidak memberatkan salah satu pihak.
“Semua masih dalam tahap kajian. Kami harap masyarakat dan pelaku transportasi bisa bersabar menunggu keputusan resmi,” ujarnya.
Di sisi lain, kenaikan BBM subsidi pada pertengahan April telah mendorong lonjakan biaya operasional, terutama bagi sopir angkutan umum. Kondisi ini sempat memicu penyesuaian tarif secara sepihak oleh sebagian pelaku transportasi.
Namun, pemerintah daerah menegaskan bahwa penetapan tarif tanpa koordinasi resmi dinyatakan tidak berlaku. Seluruh kebijakan tarif harus melalui mekanisme yang sah dan ditetapkan oleh kepala daerah.
Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah daerah juga mempertimbangkan penyediaan biosolar bersubsidi untuk membantu meringankan beban operasional. Meski demikian, opsi tersebut masih memerlukan koordinasi lintas pihak, termasuk dengan pemerintah pusat.
Sembari menunggu keputusan resmi, masyarakat dan pelaku transportasi diimbau tetap menjaga stabilitas layanan dan tidak mengambil langkah sepihak yang berpotensi merugikan publik. (𝐆𝐈𝐎).
