Foto : TPID–TP2DD Maluku Perketat Pengawasan 4K, Pastikan Harga Stabil Jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
Ambon, Globaltimurnn.com - Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Hal ini di sampaikan Kepala Biro Perekonomian Setda Maluku, Onesimus Soumeru, usai menghadiri High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Daerah (Rakor) TPID serta TP2DD Provinsi Maluku di Swiss Belhotel Ambon, Selasa (25/11/2025).
Soumeru menjelaskan bahwa seluruh kabupaten/kota di Maluku diwajibkan menyampaikan laporan kesiapan melalui TPID dan TP2DD, dengan fokus utama pada indikator strategis 4K, yaitu :
1. Keterjangkauan harga,
2. Ketersediaan pasokan,
3. Kelancaran distribusi, dan
4. Komunikasi efektif.
Empat indikator ini menjadi kompas bagi setiap daerah dalam menghadapi hari hari besar keagamaan, terutama Natal dan Tahun Baru. Surat Edaran Gubernur sudah sangat jelas, setiap kabupaten/kota wajib melakukan evaluasi dan melaporkan kesiapan mereka, tegasnya.
Soumeru menegaskan, strategi 4K harus diterapkan secara konsisten agar tidak terjadi lonjakan harga yang membebani masyarakat, Salah satu langkah penting adalah memperkuat kerja sama antar daerah, khususnya terkait komoditas pangan strategis atau volatile food.
Jika satu daerah mengalami defisit bahan pangan, daerah lain yang surplus harus siap memasok. Dengan demikian kelangkaan bisa dicegah, dan harga tetap stabil, jelasnya.
Menurutnya, penguatan rantai pasok juga menjadi faktor kunci, Daerah penghasil pangan perlu memastikan produksi berjalan baik, sementara pemerintah harus menjamin distribusi hingga ke wilayah yang sulit dijangkau.
Soumeru menyoroti kendala besar dalam distribusi pangan di Maluku, yang merupakan wilayah kepulauan dan sangat bergantung pada transportasi laut.
Biaya distribusi SPHP saja sudah tinggi, Tol laut belum menjangkau semua kabupaten/kota, terutama yang letaknya jauh seperti di kawasan Maluku Barat Daya dan Wetar. Akibatnya, harga bahan pokok bisa melonjak ketika sampai ke masyarakat, katanya.
Ia menambahkan, kondisi ini juga berpengaruh pada efektivitas pengiriman komoditas antar daerah, Kadang ada daerah surplus pangan tapi tidak dijangkau tol laut, sementara daerah yang dijangkau justru tidak siap secara produksi. Kapal bisa sampai di pelabuhan tanpa muatan balik, dan itu menimbulkan kerugian dari sisi transportasi, jelas Soumeru.
Karena itu, Pemprov Maluku mendorong bupati/wali kota untuk memperkuat perencanaan produksi pangan dan meningkatkan kapasitas daerah agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan tol laut.
Dalam rangka menjaga inflasi tetap terkendali, Pemprov Maluku mengacu pada 9K serta Sabda Cipta Gubernur Maluku yang mengarahkan berbagai langkah penanganan inflasi, seperti :
1, Gerakan Pangan Murah,
2, Penjualan beras SPHP dengan harga terjangkau,
3, Pemantauan intensif harga dan pasokan di pasar.
Tujuan kita jelas, untuk memastikan masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga yang wajar selama Nataru. Kita ingin tahun ini berjalan tanpa gejolak harga, ujar Soumeru.
Terkait peringatan dari Kepala Bank Indonesia agar pemerintah daerah tetap waspada terhadap potensi kenaikan harga, Soumeru menyebut bahwa hal itu menjadi pengingat penting untuk memperkuat koordinasi dan memeriksa kesiapan lapangan.
Waspada itu penting. Karena bahan pokok menjadi pemicu utama inflasi. Maka setiap daerah harus mengawasi stok, produksi, dan distribusi. Jika tiga aspek ini terjaga, harga pun tidak akan melonjak, tegasnya.
Dengan seluruh strategi dan koordinasi yang dilakukan, Soumeru optimistis Maluku dapat melalui periode Natal dan Tahun Baru tanpa gejolak inflasi yang berarti.
Kuncinya evaluasi 4K secara berkala, Jika ketersediaan sesuai kebutuhan, maka keterjangkauan harga bisa dijaga. Kita ingin masyarakat menjalani Natal dan Tahun Baru dengan tenang, tanpa beban harga tinggi, tutupnya. (Za)
