Foto : Kolaborasi Fiskal Menuju Maluku Mandiri : Pemprov Dorong Sinergi Pajak Daerah yang Efisien dan Transparan
Ambon, Globaltimurnn.com – Dentuman palu pembuka di Ballroom Lantai V Hotel Santika Ambon menandai dimulainya Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Pajak Daerah seProvinsi Maluku, Rabu (29/10/2025).
Suasana hangat dan penuh antusias menyelimuti ruangan, ketika para perwakilan kabupaten dan kota berkumpul dengan satu semangat : memperkuat sinergi dan kolaborasi menuju tata kelola pajak yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Kegiatan yang di inisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku ini mengusung tema “Sinergi Menuju Tata Kelola Pajak Daerah yang Transparan dan Akuntabel.” Rapat dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Maluku, Sartono Pinning, S.H., M.Kn yang mewakili Gubernur Maluku, Wakil Wali Kota Ambon Elly Toisuta, Ketua DPRD Kota Ambon Moritz Tamaela, serta perwakilan dari seluruh kabupaten/kota seMaluku.
Dalam sambutan Gubernur Maluku yang di bacakan oleh Sartono Pinning, di tegaskan bahwa rekonsiliasi pajak bukan hanya sekadar agenda tahunan, tetapi forum strategis untuk menyamakan persepsi, memperbaiki sistem, dan memperkuat kemandirian fiskal di tingkat daerah.
Pajak daerah adalah sumber utama pembiayaan pembangunan. Karena itu, tata kelolanya harus dijalankan secara efisien, transparan, dan berkeadilan, ujar Gubernur dalam sambutannya.
Ia juga menyoroti pentingnya kebijakan opsen pajak yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagai instrumen untuk menciptakan pemerataan fiskal antar wilayah.
Sistem opsen memungkinkan pembagian hasil pajak yang lebih proporsional antara provinsi dan kabupaten/kota, Namun tantangan masih ada mulai dari perbedaan data penerimaan, keterlambatan rekonsiliasi, hingga belum optimalnya sistem informasi pajak terintegrasi, jelasnya.
Dalam arahannya, Gubernur Maluku menegaskan empat langkah strategis yang menjadi fokus utama pemerintah daerah ke depan :
1. Memperkuat koordinasi dan komunikasi antar pemerintah daerah;
2. Mengoptimalkan sistem informasi pajak berbasis digital untuk mempercepat proses pelaporan dan rekonsiliasi;
3. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola pajak agar lebih profesional dan adaptif terhadap sistem baru;
4. Mendorong inovasi strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak agar potensi penerimaan daerah dapat tergali maksimal.
Penerimaan opsen pajak bukan beban tambahan, tetapi peluang besar untuk memperkuat sinergi fiskal antar daerah. Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, kita dapat menjaga stabilitas pendapatan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Maluku, tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Ambon, Elly Toisuta, menegaskan bahwa tantangan fiskal ke depan semakin berat seiring dengan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat.
Ia juga menyinggung penerapan UUD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang membuka ruang bagi daerah untuk memperluas basis pajaknya melalui pungutan opsen PKB, BBNKB, dan MBLB.
Berdasarkan data hingga Triwulan III Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Ambon mencatat capaian menggembirakan : Opsen PKB : Rp20,54 miliar dari target Rp22 miliar (93,38%); Opsen BBNKB : Rp9,77 miliar dari target Rp10 miliar (97,73%); Opsen MBLB : Rp58,55 juta dari target Rp300 juta (78,07%).
Penerapan opsen menjadi amunisi baru bagi Ambon dalam meningkatkan PAD. Namun, kami juga terus berupaya mengedukasi masyarakat agar memahami manfaat PAD, sehingga tercipta transparansi dan keadilan fiskal, jelas Toisuta.
Menutup sambutannya, ia mengajak seluruh peserta untuk menjadikan pertemuan ini bukan sekadar agenda teknis, melainkan langkah nyata memperkuat kebersamaan, integritas, dan tanggung jawab fiskal demi kemajuan Maluku.
Kemandirian fiskal harus lahir dari sinergi yang jujur dan berkelanjutan, Mari bangun kesadaran bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, tapi bagian dari kontribusi nyata membangun Maluku yang lebih sejahtera, pungkasnya. (V374)
