Foto : Idrus Buamona: Penataan Pasar Depan AU Harus Di mulai Dari Kejelasan Regulasi dan Batas Wilayah
Ambon, Globaltimurnn.com — Polemik keberadaan pasar di depan gerbang Pangkalan TNI Angkatan Udara (AU), yang berada di antara batas Negeri Laha dan Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, kini semakin mendapat sorotan, Selain terlihat kumuh dan semrawut, pasar ini juga menyimpan persoalan mendasar, belum jelasnya status lahan dan batas administrasi kedua negeri.
Penjabat Negeri Tawiri, Idrus Buamona, menegaskan bahwa penataan pasar tidak bisa dilakukan secara tergesa gesa. Ia menilai, langkah awal yang paling penting adalah memperjelas dasar regulasi dan batas wilayah agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai aturan.
Sebelum bicara soal fisik, kita harus punya regulasi dan pengaturan retribusi yang jelas, Tanpa dasar yang kuat, hasilnya tidak akan maksimal,” tegas Idrus saat di temui di Kantor Kecamatan Teluk Ambon, Senin (20/10/25).
Menurutnya, pasar di kawasan strategis tersebut memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi rakyat. Karena itu, setiap rencana penataan harus di siapkan secara matang, mulai dari pendataan pedagang hingga rancangan tata letak pasar yang lebih teratur.
Kalau pendataan dan perencanaannya matang, maka penataan bisa berjalan baik, Dampaknya bukan hanya pada keindahan, tapi juga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Idrus menepis isu adanya penarikan retribusi resmi oleh Pemerintah Negeri Tawiri. Ia memastikan, sejauh ini pemerintah negeri belum pernah melakukan pungutan di lokasi pasar tersebut.
Kalau ada pungutan, itu bukan dari kami. Pemerintah Negeri Tawiri tidak pernah menarik retribusi di sana, Kami ingin masyarakat tahu informasi yang sebenarnya, jelasnya menegaskan.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa koordinasi dengan Pemerintah Kota Ambon dan Pemerintah Provinsi Maluku terus di lakukan untuk menyelesaikan persoalan batas wilayah antara Negeri Tawiri dan Negeri Laha, Idrus berharap proses klarifikasi batas administrasi segera tuntas agar pembangunan dapat berjalan di atas dasar hukum yang pasti.
“Kami sudah berkoordinasi. Harapan kami, batas wilayah ini bisa segera difinalkan, Kalau sudah jelas, penataan pasar bisa dilakukan lebih cepat dan terarah,” katanya optimistis.
Dalam konsep awal yang tengah di siapkan, Pemerintah Negeri Tawiri berencana membangun pasar semi permanen dengan desain sederhana namun fungsional, Rencana tersebut mencakup pembangunan los terbuka bagi pedagang, sistem drainase yang baik, area parkir yang tertata, dan jalur pejalan kaki yang nyaman.
“Desainnya sudah disiapkan. Kami ingin menciptakan pasar yang rapi, bersih, dan layak, agar pedagang nyaman dan pembeli pun senang berbelanja,” tutur Idrus.
Selain memperhatikan aspek fisik, ia juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat, tokoh adat, dan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan.
“Kita ingin keputusan yang di ambil mencerminkan kearifan lokal dan kebutuhan warga, Dengan melibatkan semua pihak, hasilnya akan lebih di terima dan membawa manfaat bagi semua,” ucapnya.
Bagi Idrus, pasar bukan sekadar tempat jual beli, tetapi juga ruang sosial yang memperkuat hubungan antarwarga, Karena itu, pendekatan yang humanis dan berpihak pada masyarakat kecil menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan.
Ini bukan sekadar proyek penataan fisik, tapi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kami ingin pedagang merasa diperhatikan dan warga menikmati lingkungan pasar yang lebih tertib dan sehat,” tandasnya.
Di akhir pernyataannya, Idrus mengajak semua pihak, terutama Pemerintah Kota Ambon, untuk bersama sama mencari solusi terbaik bagi penyelesaian batas wilayah,
Ia berharap pasar depan AU ke depan tak lagi menjadi sumber peruntuhan kepentingan, melainkan ikon kemajuan ekonomi Teluk Ambon.
“Kalau semua sudah jelas dan tertata, pasar ini bisa jadi simbol kemajuan, bukan lagi masalah,” tutupnya. (Za)
