 |
| Foto : Kantor Administratif Negeri Abuleta |
Siwalalat, Globaltimurnn.com - Pelayanan publik di beberapa kantor Negeri pada Kecamatan Siwalalat,Kabupaten Seram Bagian Timur, terkesan mandul, tidak jalan akibat kantor Negeri tutup tidak ada aktifitas.
Kepada Redaksi Globaltimurnn.com salah satu warga masyarakat yang sudah merasa kesal dengan staf pemerintah Negeri maupun pejabat, yang enggan namanya di mediakan mengungkapkan" di Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur dalam beberapa waktu, terlihat jelas ada beberapa kantor Negeri Administratif yang jarang buka kantor bahkan hampir tidak sama sekali. Ungkap sumber
Pasalnya" Buruknya lagi, ada kantor Negeri administratif yang terlihat tampilannya megah, namun sayangnya diduga sudah menjadi kandang kambing atau tempat tidur hewan, berserakan dengan banyaknya kotoran hewan.
Dikatakan-nya" Hal ini terlihat jelas dikantor Negeri administratif Dihil dan juga kantor Administratif Negeri Abuleta, tidak pernah terlihat ada aktifitas staf pemerintahan, bahkan kepala pemerintahan yang masih di jabar oleh pejabat juga malas berkantor.
Apa jadinya pelayanan publik, kebutuhan administrasi masyarakat tidak jalan normal, anehnya setiap masyarakat membutuhkan pemerintahan Negeri, harus mencari sekertaris ataupun ketua BPD atau Saniri di rumah mereka. Kesal sumber
 |
| Foto : Kantor Administratif Negeri Dihil |
Sumber menambahkan" Bupati terkesan tidak mampu mengelolah pemerintahan, sampai - sampai pemerintahan Negeri yang terlihat amburadul seperti itu tidak ada tindak tegas Bupati maupun sekda.
Pengangkatan pejabat untuk kepala pemerintahan administratif Negeri pada Negeri - Negeri administratif di SBT kususnya Kecamatan Siwalalat dinai kuat muatan politik, bukan berdasarkan kemampuan, pangkat, golongan, namun berdasarkan siapa yang saat berpolitik memilih Bupati, akhirnya pejabat politik yang ditempatkan bukan pejabat publik yang ditempatnya, akhirnya berantakan amburadul pemerintahan Negeri, kantor tidak pernah di buka. Ucapnya
Bahkan dinilai staf pemerintahan pun tidak mampu bahkan Saniri atau BPD juga tidak mampu dan lemah, karena dugaan penyalahgunaan ADD/DD tidak di awasi dengan benar sehingga seenaknya saja di manfaatin oleh pejabat Negeri. Tutur Sumber
Hal ini terbukti jelas pada pejabat kepala pemerintahan administratif Negeri Dihil, yang tak kunjung barang hidung di kantor Negeri, mirisnya lagi, staf malah diajak ke rumah pejabat di Weru nama, bahkan setiap masyarakat yang membutuhkan staf Negeri, bukan ditemui di kantor namun masyarakat harus lari sana lari sini mencari para stef di rumah mereka. Pungkasnya (***)
