Foto : Terbukti Mendukung Kebijakan Nasional di Bidang Kepegawaian, Pemda Halut Terima Penghargaan Dari BKN
Halut - Globaltimurnn.com - Mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Wakil Bupati Halut Dr.Kasman Hi.Ahmad,M.Pd bersama Kepala BKDPSDA Halut Efraim Oni Hendrik S.Pd, menghadiri Sosialisasi Keputusan Kepala BKN Nomor : 411 Tahun 2025. Bertempat di Ballroom Bella Hotel Ternate. Selasa (23/09/2025).
Sosialisasi Tentang Percepatan Pembangunan dan Penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, Institusi Pemerintah dan Penyerahan Keputusan Kepala BKN Tentang Persetujuan Penerapan Manajemen Talenta di lingkungan Instansi Pemerintah. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan Keputusan Kepala BKN terkait persetujuan penerapan manajemen talenta di lingkungan instansi pemerintah.
Dalam kegiatan tersebut juga diikuti dengan penerimaan Piagam Penghargaan oleh BKN Kantor Regional XI. Yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara juga menerima Piagam Penghargaan dari kantor Regional XI. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Halmahera Utara Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd, yang didampingi oleh Kepala BKD PSDA Halut Ony Hendrik. Penghargaan ini diterima karena Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) terus menunjukkan komitmennya dalam membangun birokrasi modern. Hal ini ditandai dengan penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapat pengakuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Wakil Bupati Kasman Hi Ahmad, mengatakan bahwa manajemen talenta ASN adalah langkah strategis untuk mencetak aparatur yang unggul, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan pembangunan daerah maupun nasional.
Kebijakan ini menjadi pijakan penting dalam menata dan mengembangkan sumber daya aparatur yang profesional. Dengan dukungan BKN, Halmahera Utara semakin mantap membangun sistem manajemen talenta ASN yang berdaya saing. "Ucap Wabup."
Penghargaan dari BKN Regional XI ini menjadi bukti nyata keseriusan dalam menata tata kelola kepegawaian. Kehadiran Wabup dan Kaban BKD juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional di bidang kepegawaian. (Tim/𝐆𝐈𝐎)
