Foto : DPRD Kota Ambon, KNPI, dan Warga Hunuth Sepakat Kawal Pemulihan Pasca Kebakaran
Ambon, Globaltimurnn.com – DPRD Kota Ambon bersama DPD KNPI Provinsi Maluku dan masyarakat Desa Hunuth bersepakat mengawal pemulihan pasca peristiwa penyerangan dan kebakaran rumah warga pada 19 Agustus lalu. Komitmen tersebut ditegaskan dalam audiensi yang berlangsung di Kantor DPRD Kota Ambon, pada Senin (15/09/2025).
Ketua DPRD Kota Ambon, Moritz Tamaela, menegaskan bahwa pihaknya sejak awal telah terlibat bersama Pemerintah Kota dalam menyikapi kejadian tersebut. Ia menilai aspirasi masyarakat dan KNPI semakin memperkuat DPRD untuk menindak lanjuti langkah konkret melalui koordinasi lintas sektor.
“Rabu nanti kami akan mengundang Dinas Perkim dan PU untuk membicarakan teknis pembangunan rumah terdampak. Kami mengapresiasi langkah Wali Kota yang langsung menyanggupi pembangunan kembali rumah, meski masih ada keluhan teknis dari masyarakat yang harus dibahas,” ujar Tamaela.
Menurutnya, DPRD mendukung penuh kebijakan Wali Kota terkait penggunaan anggaran darurat (BTT) maupun dukungan dari pihak ketiga, termasuk pengusaha dan Pemerintah Provinsi. “Soal kemanusiaan, DPRD berdiri di depan. Yang penting kebutuhan warga segera tertangani,” tambahnya.
Selain pembangunan fisik, DPRD juga menekankan pentingnya jaminan rasa aman bagi warga Hunuth. Tamaela menegaskan koordinasi dengan kepolisian akan di perkuat agar pos pos pengamanan di optimalkan. “Rasa aman itu hak dasar. Warga harus hidup tenang, tidak lagi dibayang bayangi trauma,” tegasnya.
Terkait penegakan hukum, DPRD mendorong Polda Maluku mempercepat proses hukum dan menyeret semua pelaku ke pengadilan. “Ini bukan soal wilayah, tetapi soal keadilan. Hukum tidak boleh tebang pilih,” tamba Tamaela.
Sekretaris DPD KNPI Maluku, Almindez Valentino Siauta, menyampaikan pihaknya hadir untuk memastikan aspirasi masyarakat Hunuth benar benar di respons. “Masyarakat merasa perhatian dari pemerintah dan DPRD kurang maksimal. Kami datang untuk memediasi agar pemulihan berjalan baik, baik pembangunan rumah maupun pemulihan psikologis,” ungkapnya.
KNPI juga menyoroti lambatnya penegakan hukum. “Transparansi kasus masih kabur. Jika tidak serius, masyarakat bisa menilai Polda Maluku tidak sungguh sungguh menyahuti laporan warga,” tambahnya.
Ia juga meminta Pemkot Ambon memperkuat koordinasi dengan Pemkab Maluku Tengah dan DPRD agar konflik komunal tidak lagi berulang.
Dari sisi warga, Ketua RT 002/RW 002 Desa Hunuth, Benhard Kappuw, menegaskan masih ada ketidak puasan terkait pembangunan maupun penanganan kasus. “Tiga tahun berturut turut peristiwa serupa terjadi. Bahkan rumah yang rusak dua tahun lalu kembali dibakar. Artinya belum ada efek jera. Penegakan hukum harus lebih tegas,” katanya.
Ia juga menyoroti kurangnya koordinasi dan transparansi dalam pembangunan rumah. “Setiap langkah dinas hampir tak pernah di komunikasikan dengan pemerintah desa. Bahkan RAB pun tidak pernah disampaikan. Padahal di RT saya ada 22/24 rumah rusak parah, 10 di antaranya sangat mendesak untuk dibangun,” jelasnya.
Meski pembangunan tiga rumah sudah berjalan, Benhard menilai jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan. Ia menekankan pentingnya transparansi, koordinasi, dan pelibatan masyarakat.
Audiensi ini di harapkan menjadi titik awal penguatan sinergi semua pihak, mulai dari Pemerintah Kota Ambon, aparat keamanan, hingga masyarakat, untuk membangun kembali kepercayaan sekaligus menghadirkan solusi jangka panjang demi terciptanya rasa aman dan damai di Negeri Hunuth. (zahra)
