Foto : Wakano Sebut Oknum Anggota DPRD Fraksi PAN Salah Kaprah Klarifikasi Bela Bupati Hianati Rakyat
SBB, Globaltimurnn.com - Sebagai anggota DPRD seharusnya menjadi check and balance terhadap eksekutif, bukan corong propaganda Bupati. Ungkap Geral Wakano kepada media ini lewat pesan whatsapp-nya
Kata Wakano" Dengan menjadi "juru bicara", anggota DPRD telah:
- Melegitimasi kebijakan kontroversial Bupati yang menghentikan operasi PT SIM tanpa konsultasi publik memadai.
- Mengabaikan fakta bahwa penutupan PT SIM memPHK 424 karyawan lokal dan menghentikan program CSR memberi dampak yang secara langsung merusak kesejahteraan warga.
- Konflik lahan yang memicu penghentian operasi seharusnya diinvestigasi DPRD, bukan dibela secara membabi buta.
Surat penghentian operasi oleh Bupati memicu eskalasi konflik horizontal, Media dipolitisasi untuk saling serang, mengaburkan akar masalah, sengketa lahan dan kegagalan negosiasi.
Masyarakat terbelah, di satu sisi, warga Pelita Jaya menuntut hak lahan, di sisi lain, 4 desa (Lohiatala, Nuruwe, Hatusua, Kawa) kehilangan sumber ekonomi utama.
Sedangkan DPRD justru memperkeruh suasana dengan klarifikasi sepihak abal-abal, alih-alih mendorong mediasi.
Dalam konflik multisektor seperti PT SIM, DPRD wajib memastikan transparansi informasi kepada publik.
Tetapi Faktanya:
- Klarifikasi anggota DPRD bahwa "Bupati tidak mencabut izin operasional" adalah MANIPULASI SEMANTIK!!.
Penghentian aktivitas pembongkaran lahan (lewat surat Bupati) Secara de facto telah melumpuhkan operasi PT SIM.
Tidak ada upaya serius DPRD mempertemukan pihak perusahaan, masyarakat adat (Saniri Negeri), dan korban kekerasan dalam forum netral, padahal seharusnya ini jadi prioritas!!! Jelas Wakano
Wakano menambahkan" Sebagai masyarakat SBB yang menonton pertunjukan lelucon anggota DPR dalam mempertontonkan ketidakmampuannya, beta (saya) sarankan:
1. Segera hentikan politisasi isu oleh DPRD.
2. Fokus pada masalah dan segera membentuk team khusus untuk penyelesaian konflik.
3. Memaksa Bupati membuka data perizinan dan kesepakatan lahan kepada publik untuk menghilangkan asumsi provokasi.
4. Adopsi model resolusi konflik berbasis kearifan lokal. Gunakan pendekatan Cultural Intelligence yang mengedepankan rekonsiliasi melalui adat, bukan konfrontasi politik .
5. Aktifkan peran Saniri Negeri (lembaga adat) sebagai mediator, mengingat mereka pro-keberlanjutan PT SIM dengan syarat penyelesaian sengketa.
6. Bangun sistem komunikasi krisis, DPRD harus membuat kanal pengaduan publik terintegrasi untuk memantau perkembangan konflik.
7. Wajibkan pertanggung jawaban Bupati secara terbuka di paripurna DPRD dengan melibatkan jurnalis independen.
Harapan kami sebagai anggota masyarakat SBB: (Catat ya!!)
Tegakkan Kedaulatan Rakyat, Bukan Kepentingan Elit!
Anggota DPRD SBB harus minta maaf publik atas penyalahgunaan peran dan segera kembalikan fungsi pengawasan.
Jika tidak, rakyat berhak mengusulkan recall melalui mekanisme hukum, Konflik PT SIM adalah ujian apakah institusi demokrasi di Maluku bekerja untuk nelayan, petani, dan karyawan yang dirugikan atau hanya menjadi "tukang stempel" penguasa? Jangan biarkan provokasi media mengubur hak-hak korban!
Tugas DPRD adalah mengawasi kebijakan, bukan menjadi corong birokrasi yang gagal, Karena hanya menunjukkan betapa anda tidak berkompeten!!
Setiap kata yang dilepaskan tanpa pengawasan kritis adalah pengkhianatan terhadap rakyat yang dilukai oleh PHK massal dan hilangnya masa depan SBB. Tutup Wakano (***)
