 |
| Foto : Sejak 2023, Dana Kesehatan Negeri Itawaka Galappp.. Cabjari Ambon di Saparua Diminta Segera Periksa Bendahara Dan Raja |
Itawaka, Globaltimurnn.com - Kurang lebih sejak 2023 hingga saat ini baik balita, ibu hamil, dan lansia sulit mendapatkan makanan Bergizi bahkan obat - obat untuk lansia pun tak kunjung datang.
Masyarakat mulai bertanya - tanya apa kinerja kepala pemerintahan Negeri Itawaka bersama seluruh staf Negeri serta Saniri Negeri dalam mengelola ADD/DD selama ini kurang lebih 3/4 tahun terakhir ini.
Hal ini kembali disoroti masyarakat Negeri Itawaka, terkait kinerja pemerintah Negeri Itawaka bahkan Saniri Negeri.
Salah satu warga masyarakat Negeri Itawaka yang ditemui dikediaman-nya jumat kemarin, kepada awak Media Gakorpan News mengungkapkan kekesalan-nya terhadap roda pemerintahan kepala pemerintahan Negeri Itawaka bersama staf Negeri dan Saniri.
Sumber mengatakan" Cabjari Ambon di Saparua wajib hukum-Nya periksa dana kesehatan yang dinilai amburadul dan kuat dugaan anggaran-nya di gelapkan oleh bendahara yang di dalamnya juga diduga ada keterlibatan kepala Pemerintah Negeri. Jelas sumber
Buktinya" Bendahara pernah menyampaikan kepada Bidan Desa sejak 2023 untuk menandatangani hasil pembelanjaan obat - obatan sejak 2023 itu, namun hingga detik ini bidan tidak pernah menandatangani sepucuk suratpun, sehingga kuat dugaan tanda tangan bidan itu di palsukan oleh bendahara Negeri.
Menurut sumber pembelian obat - obatan itu hanya sejak 2023 itu saja hingga detik ini baik lansia maupun balita dan ibu hamil tidak pernah bendahara Negeri membelanjakan-nya, diduga anggaran-nya sudah di lalap habis. Beber sumber
Selain itu di tahun 2025 ini sejak bulan mey 2025 ada temuan stunting yang tidak di perhatikan oleh pemerintah Negeri, sampai naik mencapai 5 kasus stunting.
Hingga saat ini anggaran belanja obat - obatan pada lansia, dan juga makanan tambahan bergizi bagi balita serta ibu hamil sampai hari ini tidak lagi ada. Jelas sumber
Sumber mempertegas keterangan-nta, dengan sebuah harapan Cabjari Ambon di Saparua agar bisa bertindak tegas jangan bungkam, kepala pemerintahan Negeri mesti di periksa, bersama saniri dan staf Negeri.
Sampai berita ini tayang kepala pemerintah Negeri Itawaka belum terhubung. (***)
