Foto : Cegah Penyalahgunaan Dana Hibah, OKP Di SBB Satu Per Satu Datangi Inspektorat SBB
Piru, Globaltimurnn.com - Satu per satu OKP di Kabupaten Seram Bagian Barat datangi kantor Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat, guna pertanggungjawabkan penggunaan dana Hibah dari pemerintah daerah.
Plt. Kepala Inspektorat Kab. SBB Indra Maruapey. ST yang ditemui di ruang kerja-nya siang tadi pukul 14 : 00 Wit, menjelaskan bahwa" Tujuan dan Manfaat Pengawasan atas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) Tahun 2024 serta Monev Thn 2025 oleh Inspektorat Daerah adalah untuk memastikan pengelolaan dana tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Jelas-nya, Rabu 25/06/2025
Indra Maruapey kemudian memaparkan tugas dan fungsi pengawasan terhadap penggunaan dana hibah yang di berikan kepada OKP maupun organisasi lain-nyaI.
Tujuan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah :
1. Menjamin Kepatuhan terhadap Regulasi.
Mengawasi agar seluruh proses penyaluran, penggunaan, dan pelaporan dana hibah dan bansos sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Permendagri No. 99 Tahun 2019 dan peraturan pelaksana lainnya.
2. Mencegah Penyimpangan dan Kecurangan.
Memastikan tidak terjadi penyelewengan, fiktif, duplikasi penerima, konflik kepentingan, maupun penyalahgunaan dana yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
3. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi.
Pengawasan dilakukan agar dana yang dialokasikan digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima manfaat.
4. Memastikan Akuntabilitas dan Transparansi.
Menilai kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, transparansi proses seleksi penerima, serta publikasi informasi kepada masyarakat.
5. Memberikan Rekomendasi Perbaikan.
Memberikan saran dan tindak lanjut kepada SKPD atau pemberi hibah untuk perbaikan sistem dan tata kelola jika ditemukan kelemahan atau kekurangan dalam pelaksanaan.
II. Manfaat Pengawasan oleh Inspektorat Daerah.
1. Menjaga Integritas dan Kepercayaan Publik
Dengan pengawasan yang baik, pemerintah daerah menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang bersih dan berintegritas.
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah.
Menyediakan dasar informasi untuk evaluasi dan pengambilan keputusan perbaikan tata kelola di masa depan.
3. Mendukung Akuntabilitas Kepala Daerah dan SKPD.
Menjadi bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dalam penyusunan laporan keuangan yang andal dan dapat diaudit.
4. Mengurangi Risiko Hukum dan Audit Eksternal.
Mencegah potensi temuan oleh BPK maupun aparat penegak hukum terkait pelanggaran administrasi atau tindak pidana korupsi.
5. Meningkatkan Ketepatan Sasaran Program Hibah dan Bansos.
Membantu memastikan bahwa penerima hibah/bansos benar-benar memenuhi syarat dan bahwa bantuan memberikan manfaat nyata. Tutup Maruapey (V374)
