Foto : DPRD Kota Ambon Terima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun 2024
Ambon, Globaltimur Nusantara News.com - 28/03/2025, Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025 DPRD Kota Ambon telah digelar pukul 15:00WIT di ruang rapat paripurna DPRD kota Ambon,Rapat tersebut berfokus pada penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Ambon tahun anggaran 2024. Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela, dan dihadiri oleh pimpinan SKPD, camat, lurah, kades, para raja se-Kota Ambon, serta awak media.
Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki wewenang untuk meminta LKPJ kepala daerah.
Penyerahan LKPJ Walikota Ambon pada rapat paripurna ini sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Setelah menerima LKPJ, DPRD akan membahasnya secara internal dan memberikan rekomendasi kepada Walikota paling lambat 30 hari kemudian.
Walikota Ambon, Boedewin Wattimena, dalam sambutannya menjelaskan bahwa LKPJ disusun berdasarkan Peraturan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2024 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2024.
Secara teknis, penyusunan LKPJ berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.
LKPJ Walikota Ambon tahun 2024 meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan, rekosentrasi, tindak lanjut rekomendasi DPRD Kota Ambon, serta kebijakan strategis dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan tahun 2024.
Pembangunan tahun 2024 difokuskan pada tema "Penguatan Pembangunan Daerah melalui Infrastruktur untuk Mendorong Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Didukung Stabilitas Politik dan Keamanan Pasca Pemilu, serta Penguatan Inovasi Pemerintah Menuju Ambon yang Manis, Demokratis, dan Mandiri". Sembilan prioritas pembangunan meliputi:
1. Penguatan perekonomian melalui investasi, pertanian, industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM.
2. Penguatan reformasi birokrasi.
3. Penguatan layanan pendidikan dan kesehatan.
4. Penguatan kualitas sumber daya manusia.
5. Mempercepat pengurangan angka kemiskinan ekstrem.
6. Penyediaan lapangan kerja berkualitas.
7. Penguatan nilai budaya lokal dan pembinaan mental spiritual.
8. Penyediaan infrastruktur berkualitas.
9. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
LKPJ juga memaparkan perkembangan kondisi umum Kota Ambon tahun 2024, meliputi jumlah penduduk, angka kemiskinan, angka pengangguran, IPM, PDRB, pertumbuhan ekonomi, dan laju inflasi.
Laporan kinerja pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 juga disampaikan, mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Walikota Wattimena juga menyampaikan hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kota Ambon tahun 2024.
Dari sejumlah indikator kinerja utama, 20 indikator menunjukkan pencapaian sangat tinggi, 9 indikator tinggi, 1 indikator sedang, dan 2 indikator sangat rendah. Sebanyak 14 indikator tidak dapat diukur karena keterbatasan data.
Pelayanan dasar di Kota Ambon dilaksanakan melalui 14 jurusan, 59 program, dan 126 kegiatan, dengan tingkat capaian 98,93% dan realisasi keuangan 86,78%.
Pemerintah Kota Ambon juga menerima sejumlah penghargaan di tahun 2024, antara lain penghargaan Kampung Iklim, penghargaan peringkat pertama penyaluran dana desa, penghargaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan anugerah layanan investasi.
Urusan pemerintahan juga menunjukkan capaian tinggi, dengan 97,60% capaian program dan 91,22% realisasi keuangan. Pemerintah Kota Ambon juga meraih juara pertama Anugerah Bangga Wisata Indonesia.
Walikota Wattimena berharap kerja sama yang baik akan terus berlanjut untuk membangun Kota Ambon yang lebih sejahtera. (Tasya)
