Foto : Pemkab Sikka Gelar Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2026
Sikka, Globaltimurnn.com - Pemerintah Kabupaten Sikka mengadakan Forum Konsultasi Publik terkait Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2026 di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Sikka pada Jumat (17/01).
Penjabat Bupati Sikka, Adrianus Firminus Parera, SE., M.Si, melalui Kadis Infokom Awales Syukur, S. Sis. M. Th, dalam rapat konsultasi publik itu, menekankan pentingnya partisipasi seluruh unsur masyarakat dalam penyusunan Ranwal RKPD 2026. Penyusunan kali ini menjadi momentum penting karena berlangsung di masa transisi pemerintahan, "ujar Awales.
Lanjut Awales, Dokumen perencanaan ini mengacu pada beberapa pedoman strategis, diantaranya; Dokumen Transisi RPD 2024-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik.
Awales tambahkan, Penjabat Bupati Sikka juga menegaskan bahwa rancangan tersebut bersifat terbuka dan membutuhkan masukan dari berbagai pihak guna menyusun perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
"Kehadiran akademisi dalam forum ini menjadi bagian penting dalam memberikan kajian ilmiah untuk memperkuat substansi dokumen perencanaan, " tandasnya
Ditempat yang sama kata Awales, Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Stefanus Sumandi, S.Fil, dalam sambutannya menyoroti bahwa penyusunan RKPD harus melalui proses uji publik yang komprehensif dan berdasarkan kajian akademis. Ia menyampaikan bahwa gambaran awal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta evaluasi kinerja keuangan daerah perlu menjadi dasar yang kuat dalam menyusun arah pembangunan ke depan.
Stefanus tambahkan kata Awales, lebih menekankan isu-isu strategis yang menjadi tantangan utama Kabupaten Sikka, termasuk; Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat, Penguatan sektor pertanian, peternakan, dan UMKM, " Papar Awales.
"Pemerintah perlu memberikan dukungan lebih besar kepada UMKM dan penyandang disabilitas melalui program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi," tambahnya.
Diharapkan kata Awales forum ini dapat menjadi wadah diskusi yang konstruktif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk tahun 2026 dan seterusnya.,"tutupnya. (YP)
