Foto : Penyerahan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Maluku 17 Desember 2024
Ambon, Globaltimur NN - Tepatnya di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku berlangsung kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Tahun Anggaran 2025, pukul 19 : 00 Wit. Selasa 17/12/2024
Acara ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB) Provinsi Maluku, Teddy Suhartadi Permadi, S.E., Ak., MIDS, yang didampingi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Maluku, Ir. Sadali IE, M.Si.
Pada acara tersebut, Kepala Kanwil DJPB Provinsi Maluku bersama Penjabat Gubernur Provinsi Maluku menyerahkan secara digital dokumen DIPA kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi Maluku.
Dalam acara itu juga Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) diserahkan kepada 12 Kepala Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.
Penyerahan ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan DIPA dan Alokasi TKD secara nasional yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia pada Rabu, 10 Desember 2024 di Istana Negara.
Teddy Suhartadi Permadi dalam sambutannya menyampaikan" penyerahan DIPA dan TKD untuk Tahun Anggaran 2025 adalah bagian dari persiapan pelaksanaan anggaran negara yang telah disepakati oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Penyerahan ini diharapkan dapat mempercepat implementasi berbagai program dan kegiatan di tahun 2025, serta memastikan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Maluku.
"Penyerahan DIPA dan TKD ini penting agar seluruh program yang telah direncanakan dapat segera dilaksanakan.
Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Maluku,” ujar Teddy.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula perkembangan terkini mengenai perekonomian Provinsi Maluku.
Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan III Tahun 2024, ekonomi Maluku tercatat mencapai Rp15,96 triliun (atas harga berlaku) dan Rp9,45 triliun (atas harga konstan 2010).
Pertumbuhan ekonomi Maluku pada Triwulan III 2024 mencapai 6,23% (YoY), yang berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 4,95% (YoY). Hal ini menempatkan Maluku di peringkat kelima secara nasional.
Sementara itu, realisasi APBN di Provinsi Maluku hingga Triwulan III 2024 menunjukkan kinerja yang baik dengan pendapatan sebesar Rp1.719,89 miliar atau 69,57% dari target pendapatan 2024, serta belanja sebesar Rp15.192,78 miliar atau 67,58% dari pagu belanja tahun 2024. Namun, kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Maluku mengalami penurunan, dengan realisasi pendapatan mencapai Rp7,54 triliun atau 52,58% dari target pendapatan 2024 dan belanja sebesar Rp6,95 triliun atau 47,45% dari pagu belanja.
APBN Tahun 2025 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Pemerintah mengarahkan belanja negara pada tahun 2025 untuk meningkatkan efisiensi, penghematan, serta mengurangi pemborosan, mengingat ketidakpastian kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia. APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi serta keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Untuk Provinsi Maluku, alokasi anggaran dalam APBN 2025 tercatat sebesar Rp20,68 triliun, mengalami penurunan sekitar Rp2,09 triliun dibandingkan tahun 2024.
Alokasi ini terdiri dari Transfer ke Daerah untuk Pemda Provinsi dan 11 Kabupaten/Kota sebesar Rp12,54 triliun, yang meningkat Rp260 miliar dari tahun sebelumnya.
Transfer tersebut mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik, Dana Desa, dan Hibah Daerah.
Sementara itu, alokasi DIPA untuk Kementerian/Lembaga di Provinsi Maluku pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp8,14 triliun.
Teddy menekankan bahwa, penyerahan DIPA dan TKD ini merupakan langkah strategis dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan di daerah.
Ia berharap agar seluruh pimpinan dan kepala daerah di Provinsi Maluku dapat mengelola anggaran dengan baik, transparan, dan akuntabel. Hal ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Dengan penyerahan DIPA dan TKD ini, kami berharap seluruh pimpinan daerah dapat segera menindaklanjuti dengan menyusun langkah-langkah strategis yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Program-program prioritas yang telah direncanakan harus segera dilaksanakan agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” tambah Teddy.
Dalam sambutannya, Penjabat Gubernur Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si, IPU, menyampaikan bahwa, DIPA dan TKD merupakan dasar yang sangat penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi instansi pemerintah.
Anggaran tersebut akan membentuk belanja pemerintah yang digunakan untuk pembangunan daerah di Provinsi Maluku pada tahun 2025.
Sadali Ie menjelaskan bahwa, dengan adanya alokasi anggaran tersebut, diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang signifikan, khususnya di Provinsi Maluku.
"Anggaran ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah, khususnya di sektor-sektor yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwa perubahan kepemimpinan di tingkat pusat maupun daerah, seperti presiden, gubernur, dan anggota legislatif, membawa harapan baru dalam pelaksanaan program kegiatan.
Hal ini diharapkan, dapat meningkatkan optimalisasi fasilitas dan pelayanan publik di seluruh Indonesia, termasuk di Maluku.
Sadali Ie juga mengingatkan bahwa, dalam rangka mencapai cita-cita bersama untuk Indonesia maju, pemerintah harus senantiasa menjaga komitmen untuk menjalankan anggaran dengan transparan dan bebas dari praktik korupsi.
Menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia yang baru saja diperingati, dengan tema “Tunjukkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”, ia mengajak semua pihak untuk bekerja keras dan memastikan setiap rupiah yang digelontorkan untuk pembangunan dapat sampai tepat sasaran kepada masyarakat.
"Sebagaimana yang telah kita sepakati bersama, mari kita pastikan bahwa, setiap dana yang diterima dan dikelola oleh pemerintah benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Kata Sadali Le" Kita harus melaksanakan belanja pemerintah yang bersih, tanpa korupsi, untuk mewujudkan pembangunan yang maksimal bagi masyarakat Maluku,” tegasnya.
Sadali Ie juga menambahkan bahwa, pada tahun ini, Provinsi Maluku menerima total anggaran sebesar 12,5 triliun rupiah yang diterima melalui mekanisme DIPA dan telah diserahkan di Istana Negara.
Dana ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku, Pimpinan DPRD Provinsi Maluku, Plh. Sekretaris Daerah Maluku, serta para Bupati/Walikota se-Provinsi Maluku.
Turut hadir pula para pimpinan OPD dan instansi vertikal di Provinsi Maluku.
Setelah penyerahan DIPA & TKD, acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada kepala daerah yang berhasil menyalurkan Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan persentase tertinggi pada Tahun Anggaran 2024.
Penghargaan diserahkan kepada Kabupaten Buru Selatan, Kota Ambon, dan Kabupaten Maluku Tengah untuk kategori Dana Desa, serta Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Seram Bagian Timur untuk kategori DAK Fisik.
Selanjutnya, penghargaan diberikan kepada pelaksana anggaran terbaik, baik untuk kategori pagu besar, sedang, kecil, maupun BLU. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Ambon, Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, dan beberapa instansi lainnya menerima penghargaan atas kinerja pelaksanaan anggaran terbaik di wilayah Provinsi Maluku.
Acara yang penuh apresiasi ini berakhir dengan foto bersama, sebagai simbol keberhasilan pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan di Provinsi Maluku. (Tasya)
