Ambon, globaltimurnn.com - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) di wilayah Maluku. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kehadiran Sahli E Kodaeral IX Letkol Laut (KH) Gatot Sadewo yang mewakili Komandan Kodaeral IX Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., pada Rapat Pembentukan Forum Koordinasi Pengawasan Pemanfaatan SDKP Provinsi Maluku, Jumat (28/8/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku tersebut menjadi forum untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mewujudkan pengawasan wilayah perairan Maluku yang terpadu, efektif, dan responsif.

Kegiatan dihadiri Sekretaris DKP Provinsi Maluku Nalika Franseska Lewerissa, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku Handry Putumaley, perwakilan Ditpolairud Polda Maluku, Bakamla RI, Blue Alliance Indonesia (BAI), perwakilan PSDKP, serta jajaran struktural DKP Provinsi Maluku.

Dalam sambutan Kepala DKP Provinsi Maluku yang dibacakan Sekretaris DKP Provinsi Maluku, disampaikan bahwa karakteristik wilayah Maluku yang didominasi perairan membutuhkan pola pengawasan yang mengedepankan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan masyarakat.

“Forum ini diharapkan menjadi wadah koordinasi terpadu yang responsif dan efektif. Kunci utamanya adalah kejelasan peran, tugas, dan wilayah kerja antarinstansi guna mencegah tumpang tindih di lapangan, sekaligus memperkuat pertukaran informasi secara cepat,” ujarnya.

Forum koordinasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Nelayan, tokoh adat, tokoh agama, serta Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) diharapkan dapat berperan dalam deteksi dini dan penyampaian informasi terkait dugaan pelanggaran di wilayah perairan.

Sementara itu, dalam sesi pemaparan, perwakilan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan di kawasan perairan strategis, termasuk Laut Banda. Penguatan pengawasan dilakukan melalui optimalisasi sarana dan prasarana, termasuk kapal pengawas dan pembangunan posko pengawasan.

Melalui pembentukan Forum Koordinasi Pengawasan Pemanfaatan SDKP Provinsi Maluku, diharapkan terbangun mekanisme koordinasi yang lebih terpadu dengan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas serta sistem pertukaran informasi yang cepat.

Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mencegah tumpang tindih pengawasan sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan Maluku. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com — Di Hari yang sama dua kejadian terjadi, Kelalaian saat memasak kembali menjadi pemicu kebakaran di Kota Ambon. Sebuah warung makan di kawasan Kebun Cengkeh terbakar setelah pemiliknya menyalakan kompor gas, kemudian tertidur, Jumat (28/08/2026).

Informasi kebakaran diterima Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon dari laporan masyarakat sekitar pukul 13.37 WIT.

Petugas Damkar langsung bergerak menuju lokasi dan tiba hanya dalam waktu empat menit, tepatnya pukul 13.41 WIT.

Berdasarkan laporan awal, kebakaran bermula ketika pemilik warung menyalakan kompor gas. Namun, pemilik kemudian tertidur sehingga api dari kompor yang menyala memicu kebakaran.

Mendapat laporan tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon mengerahkan dua unit mobil pemadam kebakaran dari Pos Mako ke lokasi.

Proses penanganan juga diperkuat personel Platon A, dengan dukungan personel dari Platon B dan Platon C.

Petugas langsung melakukan pemadaman dan memastikan api tidak kembali menyebar ke bangunan maupun lingkungan sekitar.

Setelah dilakukan penanganan, situasi di lokasi akhirnya dinyatakan aman pada pukul 14.20 WIT.

Dengan kondisi telah terkendali, personel Damkar kemudian meninggalkan lokasi untuk kembali menjalankan tugas dan bergerak menuju lokasi lainnya.

Peristiwa ini kembali menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak meninggalkan kompor gas yang sedang menyala, terlebih ketika berada dalam kondisi mengantuk atau hendak beristirahat. (Za)

Dobo, Globaltimurnn.com — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Dobo terus mendorong kegiatan pembinaan yang produktif bagi Warga Binaan. Salah satunya melalui budidaya tanaman sayuran yang memanfaatkan lahan di area brandgang Lapas.

Pada Jumat (28/08/2026), Warga Binaan bersama petugas dan peserta magang melaksanakan panen tanaman sawi yang telah memasuki masa siap panen.

Dengan penuh semangat, Warga Binaan memanen sawi secara bersama-sama, mulai dari proses pencabutan tanaman hingga mengumpulkan hasil panen. Kegiatan tersebut berlangsung dalam pengawasan petugas pengamanan untuk memastikan seluruh rangkaian berjalan aman dan tertib.

Peserta magang juga ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Selain membantu proses panen dan pengumpulan sayuran, keterlibatan mereka menjadi kesempatan untuk memperoleh pengalaman langsung dalam mendukung program pembinaan di lingkungan Lapas.

Kepala Lapas Kelas III Dobo, Pieter Jan Lessy, mengatakan kegiatan pertanian merupakan bagian dari pembinaan kemandirian yang terus dikembangkan pihaknya.

“Kami terus mendorong Warga Binaan untuk mengikuti berbagai kegiatan yang positif selama menjalani masa pembinaan. Melalui kegiatan seperti ini, mereka tidak hanya mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat, tetapi juga dapat belajar keterampilan yang nantinya bisa menjadi bekal ketika kembali ke masyarakat,” ujar Pieter.

Hasil panen sawi selanjutnya dikumpulkan dan dipersiapkan untuk dipasarkan kepada masyarakat. Dengan demikian, kegiatan budidaya tidak hanya menjadi aktivitas pembinaan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi dari hasil kerja Warga Binaan.

Pemanfaatan lahan untuk pertanian di lingkungan Lapas diharapkan dapat terus dikembangkan menjadi kegiatan yang berkelanjutan. Keterampilan yang diperoleh Warga Binaan diharapkan menjadi bekal ketika mereka kembali ke tengah masyarakat.

Melalui program tersebut, Lapas Kelas III Dobo menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pembinaan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan pengalaman nyata, keterampilan, dan kesempatan bagi Warga Binaan untuk belajar menjadi pribadi yang lebih mandiri dan produktif. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Wacana menjadikan Kota Ambon dan Kota Bandung sebagai sister city (kota saudara) kembali mendapat perhatian. Gagasan kerja sama yang telah dirancang sejak 2019 itu kini mulai dibicarakan kembali, dengan potensi kolaborasi di sektor ekonomi kreatif, musik, desain hingga kebudayaan.

Peluang tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kota Ambon ke DPRD Kota Bandung beberapa waktu lalu.

Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Librecht Tamaela, S.E., mengatakan pertemuan dengan DPRD Kota Bandung menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan antarlembaga sekaligus membuka kembali pembahasan kerja sama antarkota.

Menurut Morits, kunjungan tersebut juga memiliki catatan tersendiri karena rombongan DPRD Kota Ambon untuk pertama kalinya diterima secara langsung oleh Ketua DPRD Kota Bandung sepanjang hubungan kemitraan kedua lembaga.

Puji syukur Alhamdulillah, dalam sepanjang sejarah DPRD Kota Ambon bermitra dengan rekan-rekan DPRD di Kota Bandung, baru pertama kali pimpinan tertinggi legislatif Kota Bandung secara langsung menerima rombongan DPRD Kota Ambon, ujar Morits.

Namun, pembahasan tidak hanya berkutat pada agenda legislatif. Dalam pertemuan itu, kedua pihak turut menyinggung kembali rencana sister city Ambon-Bandung yang sebelumnya telah digagas sejak 2019.

Morits menilai, gagasan tersebut memiliki peluang besar untuk diwujudkan mengingat kedua kota sama-sama memiliki kekuatan di sektor ekonomi kreatif dan berada dalam jejaring UNESCO Creative Cities Network (UCCN).

Ambon dikenal sebagai City of Music, sementara Bandung memiliki kekuatan pada bidang desain. Perbedaan karakter tersebut, kata Morits, justru dapat menjadi modal untuk membangun kolaborasi yang saling menguntungkan.

Ambon sebagai City of Music dan Bandung sebagai kota desain, ini bisa menjadi dua bidang yang dikolaborasikan. Ini menjadi angin segar bagaimana kita menjajaki ke depan untuk berkolaborasi, katanya.

Morits mengatakan, rencana sister city tersebut sebelumnya sudah pernah dibicarakan, namun hingga kini belum sampai pada tahap implementasi.

Karena itu, DPRD Kota Ambon dan DPRD Kota Bandung sepakat mendorong agar pembahasan tersebut tidak kembali berhenti sebatas wacana.

“Kami DPRD Kota Ambon melakukan koordinasi dengan pemerintah kota, mereka juga melakukan koordinasi dengan pemerintah kota mereka, untuk bagaimana kita menyinergikan konsep yang pernah direncanakan tahun 2019 itu,” jelasnya.

Menurut dia, tindak lanjut nantinya perlu melibatkan kedua pemerintah kota. DPRD berperan mendorong komunikasi dan memberikan dukungan agar kerja sama tersebut dapat diwujudkan secara konkret.

Dulu itu sudah dirancang dari 2019, tetapi belum ada ending pelaksanaannya. Mudah-mudahan ke depan kerja sama antara Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Ambon untuk menjadi kota sister city ini bisa kita wujudkan, harap Morits.

Di sisi lain, kunjungan kerja Pansus III DPRD Kota Ambon ke Bandung tetap berfokus pada pendalaman materi Ranperda Ketahanan Pangan.

Pansus III mempelajari Perda Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2024 terkait pengelolaan dan penataan pangan, pangan industri dan pertanian yang dinilai dapat menjadi referensi dalam penyusunan regulasi ketahanan pangan di Kota Ambon.

Kota Bandung menjadi referensi dalam penyelenggaraan kerja Pansus III. Kami mendapatkan banyak materi dan referensi dari Perda Nomor 3 Tahun 2024, ungkapnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, Simon Saimima.

Morits menilai, banyak hal strategis yang diperoleh dari kunjungan tersebut. Tidak hanya terkait penyusunan regulasi ketahanan pangan, tetapi juga peluang membangun jejaring kerja sama yang lebih luas antara Ambon dan Bandung.

Ia berharap, jika sister city dapat direalisasikan, hubungan kedua kota tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi mampu menghasilkan program nyata bagi masyarakat, khususnya melalui pertukaran pengetahuan, pengembangan ekonomi kreatif, promosi potensi daerah, musik, desain dan kebudayaan.

“Ini hal yang menarik dan penting dari kunjungan kerja Pansus III kemarin. Banyak materi yang kami dapatkan, bukan hanya untuk kebutuhan Pansus, tetapi juga bagaimana membangun hubungan dan kerja sama yang lebih kuat antara Kota Ambon dan Kota Bandung,” pungkasnya. (Za)

Ambon, globaltimurnn.com - Kejaksaan Tinggi Maluku menyelenggarakan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah Tahun 2026 yang diikuti oleh seluruh Pegawai Kejaksaan Tinggi Maluku serta Pengurus dan Anggota Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Maluku. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai 3 Kejaksaan Tinggi Maluku, Jumat (28/8/2026).

Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., didampingi Ketua IAD Wilayah Maluku, Ny. Yuyun Rudy Irmawan, hadir bersama Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Datuk Rosihan Anwar, S.H., M.H., Wakil Ketua IAD Wilayah Maluku Ny. Dewi Anwar, Asisten Pembinaan Cahyadi Sabri, S.H., M.H., Asisten Intelijen Diky Oktavia, S.H., M.H., Asisten Pemulihan Aset Devi F. Muskitta, S.H., M.H., Asisten Pidana Militer Kolonel Chk Satar M. Hutabarat, S.H., M.H., Asisten Pengawasan Bobby Ruswin, S.H., M.H., Kabag Tata Usaha Dr. Resmen, S.H., M.H., Koordinator Ye Almahdaly, S.H., M.H., Koordinator Amri Kurniawan, S.H., M.H., para Jaksa dan Pegawai Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Maluku serta Pengurus dan Anggota IAD Wilayah Maluku.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah Tahun 2026 tersebut menghadirkan Ustadz Husein Abdul Aziz Arby, Lc., M.A. sebagai penceramah dan Abdul Wahab Pelu sebagai Qori yang membacakan ayat suci Al-Qur’an.

Dalam sambutannya, Kajati Maluku Rudy Irmawan menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di lingkungan Kejaksaan Tinggi Maluku. Menurutnya, peringatan Maulid Nabi bukan sekadar kegiatan untuk mengenang kelahiran Rasulullah SAW, tetapi menjadi momentum bagi seluruh warga Adhyaksa untuk melakukan refleksi sekaligus meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.

“Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekadar mengenang kelahiran Rasulullah SAW, tetapi juga sebagai momentum bagi kita untuk melakukan refleksi dan meneladani akhlak mulia beliau dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi contoh tentang bagaimana menjadi pribadi yang jujur, amanah, adil, sabar, tegas dalam kebenaran, dan penuh kasih sayang kepada sesama,” ujar Kajati Maluku.

Kajati Maluku menegaskan bahwa nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW sangat relevan untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai insan Adhyaksa. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap Institusi Kejaksaan harus senantiasa dijaga.

“Menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat terhadap Institusi Kejaksaan tidaklah mudah. Melalui keteladanan Nabi Muhammad SAW, kita dapat mewujudkannya dengan kerja yang profesional, transparan, berintegritas dan berkeadilan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kajati Maluku menekankan pentingnya memahami dan menghargai keberagaman, khususnya dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Maluku yang memiliki karakteristik plural dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan serta kerukunan.

Untuk itu, Kajati Maluku mengajak seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku untuk terus meningkatkan semangat persaudaraan, toleransi, saling menghormati, menjaga kerukunan, serta membangun suasana kerja yang harmonis dan penuh kebersamaan.

“Mari kita jadikan peringatan Maulid ini sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta memperbaiki kualitas diri dan pengabdian kita pada Institusi Kejaksaan,” pungkasnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tausiyah yang disampaikan oleh Ustadz Husein Abdul Aziz Arby, Lc., M.A. yang mengajak seluruh hadirin untuk senantiasa meneladani sifat dan akhlak Rasulullah SAW, serta mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan pribadi maupun pelaksanaan tugas kedinasan.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah Tahun 2026 di lingkungan Kejaksaan Tinggi Maluku berlangsung dengan khidmat dan penuh kebersamaan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan, sekaligus membangun karakter insan Adhyaksa yang berintegritas, humanis, profesional, serta senantiasa menjunjung tinggi nilai keadilan dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. (Rdks) 

Piru, Globaltimurnn.com — Upaya memastikan kesehatan Warga Binaan tetap terjaga terus dilakukan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Piru. Salah satunya melalui program Jumpa Kesan (Jumat Pagi Kesehatan Menyapa) yang secara rutin menghadirkan petugas kesehatan langsung ke blok hunian.

Kegiatan yang berlangsung Jumat (28/08/2026) ini menjadi sarana bagi petugas untuk memantau kondisi kesehatan Warga Binaan sekaligus mendengarkan secara langsung berbagai keluhan yang mereka rasakan.

Tidak sebatas melakukan pemeriksaan tekanan darah, petugas juga menggali kondisi kesehatan masing-masing Warga Binaan, memberikan konsultasi sederhana, serta menyediakan obat sesuai hasil pemeriksaan dan kebutuhan medis.

Perawat Lapas Piru, Ns. Suryani, mengatakan pendekatan langsung kepada Warga Binaan menjadi salah satu kunci dalam memberikan pelayanan kesehatan yang tepat.

Menurutnya, interaksi langsung membuat petugas lebih mudah mengetahui kondisi yang dialami Warga Binaan, termasuk keluhan yang terkadang tidak terlihat dari pemeriksaan fisik semata.

“Kami tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga mendengarkan keluhan yang disampaikan Warga Binaan. Dari situ kami dapat memberikan penanganan dan obat sesuai dengan kondisi serta kebutuhan mereka,” ujar Suryani.

Sementara itu, Kepala Subseksi Perawatan Lapas Piru, Ellen Anakotta, menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan dilakukan secara rutin dengan mempertimbangkan kondisi setiap Warga Binaan yang berbeda-beda.

Setiap Warga Binaan memiliki kondisi dan kebutuhan kesehatan yang berbeda. Karena itu, kami berupaya memberikan pelayanan yang responsif dengan memastikan keluhan mereka didengar dan ditindaklanjuti dengan baik, jelas Ellen.

Menurutnya, pendekatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah diakses selama Warga Binaan menjalani proses pembinaan di Lapas.

Di tempat terpisah, Kepala Lapas Kelas IIB Piru, Hery Kusbandono, menegaskan bahwa kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam pemenuhan hak Warga Binaan.

Ia memastikan jajaran Lapas Piru akan terus menjaga kualitas pelayanan kesehatan agar dapat diberikan secara optimal, terarah, dan berkesinambungan.

“Kami berkomitmen memastikan pelayanan kesehatan di Lapas Piru berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Jumpa Kesan menjadi salah satu upaya untuk mendekatkan layanan kepada Warga Binaan sekaligus memastikan kondisi kesehatan mereka terus terpantau,” ungkap Hery.

Pelaksanaan Jumpa Kesan secara konsisten diharapkan mampu memperkuat deteksi dini terhadap berbagai keluhan kesehatan sekaligus mempercepat penanganan ketika Warga Binaan membutuhkan layanan medis.

Melalui program tersebut, Lapas Piru terus menghadirkan pelayanan kesehatan yang responsif, humanis, dan berkelanjutan, dengan menempatkan kebutuhan serta kondisi Warga Binaan sebagai bagian penting dalam proses pembinaan. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Sebanyak 193 pasangan suami istri di Kota Ambon memperoleh kepastian hukum atas status perkawinan mereka melalui kegiatan Pelayanan Terpadu Kepemilikan Status Hukum Perkawinan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jumat (28/08/2026).

Pelayanan yang berlangsung di Gedung Oikumene Maranatha Ambon tersebut diperuntukkan bagi pasangan beragama Kristen Protestan dan Katolik. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Ambon memastikan setiap warga memperoleh hak administrasi dan kepastian hukum atas status perkawinannya.

Pelayanan terpadu tersebut dilaksanakan melalui kerja sama Pemerintah Kota Ambon dengan Tim Penggerak PKK Kota Ambon dan ditandai dengan penyerahan secara simbolis dokumen hasil pelayanan kepada perwakilan pasangan penerima.

Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si., mengatakan, kepemilikan dokumen perkawinan dan administrasi kependudukan merupakan hal penting karena berkaitan langsung dengan kepastian status hukum seseorang maupun keluarganya.

Pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-hak administrasi kependudukan. Karena itu, berbagai bentuk pelayanan yang dapat mempermudah masyarakat harus terus dihadirkan.

Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat, khususnya dalam memberikan kepastian status hukum perkawinan. Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan haknya, ujar Wattimena.

Ia menjelaskan, pelayanan serupa sebelumnya telah diberikan kepada masyarakat beragama Islam. Dalam kegiatan tersebut, sekitar 60 pasangan telah mendapatkan pencatatan perkawinan sehingga status mereka diakui secara resmi oleh negara.

Sementara pada kegiatan di Gedung Oikumene Maranatha, pelayanan diberikan kepada 193 pasangan beragama Kristen Protestan dan Katolik.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkeadilan, sehingga tidak ada warga yang tertinggal dalam pemenuhan hak administrasi kependudukannya.

Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini merupakan bentuk keadilan pemerintah dan negara kepada masyarakat, tegasnya.

Pemkot Ambon, lanjutnya, juga masih memberikan perhatian terhadap pasangan lain yang belum memperoleh pencatatan perkawinan. Berdasarkan pendataan awal, masih terdapat sekitar 100 pasangan yang membutuhkan pelayanan serupa.

Pasangan-pasangan tersebut akan terlebih dahulu menjalani proses pemeriksaan dan pendataan sebelum difasilitasi dalam pelayanan terpadu berikutnya.

“Kita masih memiliki kurang lebih 100 pasangan yang ingin mendapatkan pelayanan seperti ini. Kita akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, sehingga diharapkan menjelang Desember pelayanan seperti ini dapat kembali dilaksanakan,” jelas Wali Kota.

Selain berbicara mengenai kepastian hukum, Wali kota juga mengingatkan para pasangan yang telah mendapatkan pencatatan perkawinan agar menjadikan momentum tersebut sebagai awal untuk membangun kehidupan keluarga yang lebih bertanggung jawab.

Ia menekankan bahwa perkawinan bukan hanya berkaitan dengan status hukum, tetapi juga menyangkut komitmen dua orang untuk menjalani kehidupan bersama, menjaga kesetiaan dan membangun keluarga dengan penuh tanggung jawab.

Pernikahan itu bukan sesuatu yang main-main. Ini adalah pilihan hidup yang harus dijalani dengan sungguh-sungguh. Karena itu, setelah memilih untuk membangun rumah tangga, jagalah dengan baik, pesannya.

Wali Kota juga mengingatkan bahwa kehidupan keluarga yang harmonis akan memberikan pengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak. Karena itu, pasangan suami istri diharapkan mampu menciptakan suasana keluarga yang penuh kasih sayang, saling menghargai dan memberikan rasa aman bagi anak-anak.

Yang paling penting adalah bagaimana keluarga ini bisa hidup bahagia bersama anak-anak. Keluarga yang harmonis akan memberikan rasa aman dan kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga, katanya.

Di tengah pelaksanaan kegiatan tersebut, Wali Kota juga mengajak seluruh pihak untuk tetap bersyukur karena pelayanan dapat berjalan dengan baik, di tengah kondisi Kota Ambon yang pada hari yang sama sedang menghadapi situasi darurat akibat kebakaran di kawasan Batu Merah.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa pemerintah dan masyarakat harus terus membangun kepedulian serta saling mendukung dalam menghadapi berbagai keadaan.

Pelayanan terpadu kemudian ditutup dengan penyerahan secara simbolis dokumen hasil pelayanan kepada sejumlah pasangan penerima.

Pemkot Ambon memastikan upaya serupa akan terus dilanjutkan guna memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan perkawinan, kependudukan dan pencatatan sipil, sekaligus memastikan setiap warga memperoleh kepastian hukum atas status keluarganya. (Za)