Ambon, Globaltimurnn.com — Upaya memperkuat hubungan kelembagaan dan sinergi antar-aparat penegak hukum terus dilakukan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon. Hal itu ditunjukkan melalui kunjungan silaturahmi Kepala Rutan Ambon, Meta Putra, ke Pengadilan Negeri Ambon, Rabu (26/08/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Meta Putra didampingi Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, Rido. Kedatangan jajaran Rutan Ambon disambut langsung Ketua Pengadilan Negeri Ambon/Hakim Utama Muda, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Selain menjadi ajang silaturahmi, pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara kedua lembaga yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Sejumlah hal turut menjadi pembahasan, terutama terkait pentingnya menjaga sinergitas dalam mendukung kelancaran proses peradilan, pelayanan tahanan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan.

Karutan Ambon Meta Putra mengatakan, membangun komunikasi yang baik dengan berbagai stakeholder merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas Rutan secara optimal.

Silaturahmi ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan sekaligus memperkuat sinergi dengan Pengadilan Negeri Ambon. Kami berharap komunikasi dan koordinasi yang sudah terjalin dapat terus ditingkatkan, ujar Meta.

Menurutnya, hubungan yang baik antarinstansi penegak hukum akan membantu menciptakan koordinasi yang lebih efektif, terutama dalam menjalankan tugas yang saling berkaitan.

Dengan komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang baik, kita dapat bersama-sama memastikan setiap pelaksanaan tugas berjalan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, katanya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nanang Zulkarnain Faisal menyambut positif kunjungan jajaran Rutan Ambon. Ia menilai silaturahmi antarinstansi menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi.

Silaturahmi seperti ini sangat penting untuk menjaga hubungan baik dan memperkuat koordinasi antarinstansi. Pengadilan dan Rutan memang memiliki tugas dan fungsi masing-masing, namun dalam pelaksanaannya terdapat keterkaitan yang membutuhkan komunikasi yang baik, ungkap Nanang.

Ia berharap hubungan kelembagaan yang telah terbangun dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan tugas masing-masing instansi.

Kami berharap sinergi yang sudah terjalin dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan komunikasi yang baik, kita dapat mendukung pelaksanaan tugas secara profesional serta memberikan pelayanan terbaik sesuai kewenangan masing-masing, tambahnya.

Kunjungan tersebut menjadi salah satu langkah Rutan Kelas IIA Ambon dalam memperluas dan memperkuat jejaring kerja dengan stakeholder penegakan hukum di Kota Ambon.

Sinergi yang terjaga antara Rutan dan Pengadilan Negeri Ambon diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, memperkuat koordinasi kelembagaan, serta mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan dan akuntabel.

Melalui komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan, Rutan Ambon berkomitmen untuk terus membangun hubungan harmonis dengan seluruh mitra kerja dalam mendukung tugas Pemasyarakatan dan sistem penegakan hukum di Kota Ambon.(Za)

Halut, Globaltimurnn.com — Pemerintah Daerah bersama unsur Forkopimda serta instansi terkait melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka menyikapi kesiapan pencegahan dini potensi peningkatan risiko bencana kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Rapat berlangsung di Ruang Meeting Fredy Tjandua Lantai II Kantor Bupati Halmahera Utara. Rabu, 26 Agustus 2026. 

 

Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Drs. E.J. Papilaya, M.TP. Turut hadir antara lain Pasi OPS Kodim 1508/Tobelo Kapten Inf. Heri Susanto, Kabag Ops Polres Halut AKP Anwar, perwakilan Kejaksaan Negeri Halmahera Utara Zikri, perwakilan Kepala UPTD KPH Halut Edi, para Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait serta tamu undangan lainnya. 

 

Dalam arahannya, Sekda Halut menyampaikan bahwa sejauh ini telah dipetakan 4 kecamatan dengan 26 titik rawan kebakaran. Langkah strategis pertama yang segera dilaksanakan adalah pembentukan Satgas Desa yang melibatkan unsur TNI–Polri, pemerintah desa, serta masyarakat, dan diperkuat melalui Surat Keputusan Kepala Desa agar memiliki dasar hukum serta tanggung jawab yang jelas di lapangan. Para Camat juga telah diarahkan untuk melaksanakan langkah antisipasi dan pencegahan secara dini.

 

“Kita harus bergerak cepat dan mengambil langkah antisipasi sebelum terjadi kejadian. Jangan menunggu sampai kebakaran terjadi baru kita bertindak, karena penanganan akan jauh lebih sulit apabila api sudah meluas,” tegas Sekda Papilaya.

 

Pemerintah daerah membagi wilayah kerja menjadi 6 kelompok, yaitu Galela, Tobelo, Kao, Kao Barat, Malifut, serta Kao Teluk guna mempercepat koordinasi dan penanganan di lapangan. Selain itu, telah disepakati pemasangan poster dan spanduk imbauan di lokasi strategis agar masyarakat tidak melakukan pembakaran sembarangan serta turut menjaga lingkungan. Pemerintah daerah juga telah menjalin koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran, pengelola Bandara, serta PT NICO yang memiliki sarana pemadam kebakaran untuk saling mendukung apabila diperlukan. Organisasi Angkutan Darat pun diminta mengingatkan pengemudi agar tidak membuang puntung rokok sembarangan. Arahan tersebut merupakan perintah Bupati Halmahera Utara kepada seluruh jajaran untuk segera dilaksanakan.

 

Sementara itu, Pasi Ops Kodim 1508/Tobelo menyatakan kesiapan personelnya tetap siaga di tingkat Koramil guna mempermudah pergerakan, dan mengusulkan pembentukan kelompok komunikasi terpadu guna memperlancar penyebaran informasi. Pihak Polres Halut menyarankan setiap desa menyiapkan kendaraan operasional berupa mobil pik-up untuk mendukung penanganan awal kebakaran sebelum bantuan tiba dari petugas pemadam.

 

Dari pihak Kejaksaan Negeri Halmahera Utara disampaikan bahwa pemantauan harian dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, serta sosialisasi hukum perlu diperluas guna menyampaikan bahwa pembakaran hutan dan lahan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku. Sementara Dinas Kehutanan/KPH melaporkan telah membentuk dua Kelompok Masyarakat Peduli Api di Kecamatan Kao, yaitu Desa Sumber Agung dan Desa Daru, yang akan diperkuat kepengurusannya melalui Surat Keputusan.

 

Data dari BPBD mencatat sementara kebakaran telah meluas ke 10 kecamatan, lebih dari 40 desa, dengan luas lahan terdampak diperkirakan mencapai ±300 hektar, didominasi kawasan kebun masyarakat, semak belukar serta hutan. Penyelidikan penyebab masih berjalan, namun perkiraan menunjukkan hampir seluruh titik api berada di sekitar areal pengelolaan warga. Penanganan lintas batas administrasi juga telah dilaksanakan, salah satunya di wilayah perbatasan Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat di Desa Akelamo, tanpa terhalang batas wilayah.

 

Sebagai kesimpulan rapat, disepakati antara lain:

• Dibentuk grup komunikasi terpadu sebagai pusat penyebaran informasi cepat;

• Setiap desa menyiapkan kendaraan siaga untuk penanganan darurat;

• Data perkembangan kebakaran dikelola terpusat melalui BPBD;

• Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, termasuk lewat kegiatan keagamaan;

• Penindakan tegas terhadap pelaku pembakaran berulang sesuai hukum berlaku;

• Pendidikan dan pembekalan Satgas sesuai enam zona pembagian wilayah;

• BPBD menyempurnakan prosedur tetap penanganan kebakaran sebagai pedoman bersama;

• Seluruh unsur berkomitmen satu data, satu komunikasi, satu gerakan.

 

Rapat ditutup dengan komitmen bersama memperkuat sinergi antarinstansi serta partisipasi masyarakat demi menjaga wilayah Kabupaten Halmahera Utara dari ancaman kebakaran. (𝐆𝐈𝐎). 

 

 

Ambon, Globaltimurnn.com — Pembinaan kemandirian di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon terus diarahkan agar warga binaan tak hanya mengikuti kegiatan, tetapi juga mampu menghasilkan keterampilan yang bisa menjadi bekal setelah kembali ke masyarakat.

Salah satu hasilnya terlihat dari dua unit meja lipat yang berhasil dibuat warga binaan melalui kegiatan keterampilan pertukangan. Produk tersebut dikerjakan secara bertahap dengan pendampingan petugas, mulai dari mengenal bahan, mengukur, memotong, merakit, hingga menyelesaikan bagian akhir.

Petugas Bimbingan Kegiatan (Bimkeg) Rutan Ambon, Rano, mengatakan pembuatan meja lipat menjadi bagian dari proses melatih ketelitian, keterampilan, sekaligus tanggung jawab warga binaan dalam menghasilkan sebuah produk.

Dalam prosesnya, kami tidak hanya mengajarkan bagaimana membuat sebuah meja, tetapi bagaimana menghasilkan produk yang rapi, kuat dan memiliki nilai jual. Setiap tahapan kami dampingi agar mereka memahami teknik sekaligus memperhatikan kualitas, ujar Rano.

Menurut Rano, warga binaan menunjukkan antusiasme selama mengikuti kegiatan. Mereka tidak hanya menerima arahan dari petugas, tetapi juga belajar melalui praktik langsung sehingga semakin terbiasa menggunakan peralatan dan memahami setiap tahapan pengerjaan.

Dari proses latihan, mereka mulai terbiasa bekerja dengan teliti dan memperhatikan detail. Harapannya, keterampilan ini terus berkembang dan dapat menjadi bekal ketika mereka kembali ke masyarakat, tambahnya.

Kepala Rutan Kelas IIA Ambon, Meta Putra, menilai hasil karya tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa pembinaan kemandirian dapat memberikan manfaat yang nyata bagi warga binaan.

Menurutnya, pembinaan tidak seharusnya berhenti pada aktivitas selama warga binaan menjalani masa pidana. Lebih dari itu, keterampilan yang diberikan perlu diarahkan agar bisa digunakan sebagai modal untuk menjalani kehidupan secara mandiri setelah bebas.

Pembinaan kemandirian harus mampu memberikan keterampilan yang dapat menjadi bekal bagi warga binaan. Karya seperti meja lipat ini menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi yang bisa dikembangkan menjadi produk bernilai, kata Meta.

Ia berharap produk hasil pembinaan ke depan terus mengalami peningkatan, baik dari sisi kualitas, kerapian maupun nilai ekonominya. Dengan pengembangan yang konsisten, keterampilan pertukangan yang diperoleh warga binaan diharapkan dapat membuka peluang untuk bekerja maupun mengembangkan usaha ketika kembali ke masyarakat.

Salah seorang warga binaan yang ikut dalam proses pembuatan meja lipat, Onco, mengaku memperoleh pengalaman baru dari kegiatan tersebut.

“Saya senang bisa ikut kegiatan ini. Awalnya belajar dari dasar, mulai dari mengukur, memotong bahan, merakit sampai menyelesaikan meja. Dari sini saya mendapatkan keterampilan dan pengalaman yang bisa menjadi bekal setelah bebas,” ujarnya.

Dua meja lipat yang dihasilkan itu pun menjadi bukti sederhana bahwa proses pembinaan dapat melahirkan karya yang memiliki fungsi sekaligus potensi ekonomi. Dari keterampilan yang terus dilatih, warga binaan didorong untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan memiliki nilai.

Bagi Rutan Ambon, setiap produk yang lahir dari kegiatan pembinaan bukan sekadar hasil pekerjaan tangan. Di dalamnya terdapat proses belajar, latihan kedisiplinan, ketelitian dan upaya membangun kepercayaan diri warga binaan agar lebih siap menghadapi kehidupan setelah masa pidana berakhir.

Rutan Ambon berkomitmen untuk terus mengembangkan kegiatan pembinaan kemandirian dengan memberikan ruang bagi warga binaan untuk belajar dan berkarya. Dari dua meja lipat tersebut, diharapkan lahir berbagai produk lain yang semakin berkualitas, bernilai jual dan mampu menjadi bagian dari bekal kemandirian warga binaan saat kembali ke tengah masyarakat. (Za)

Ambon, globaltimurnn.com - Wakil Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Wadan Kodaeral) IX Laksma TNI Dr. Muhammad Risahdi menerima kunjungan Courtesy Call (CC) Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku, Surya Alamasyah di Lobby Mako Kodaeral IX, Halong, Kota Ambon, Rabu (26/8/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi sekaligus meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara Kodaeral IX dan BI Provinsi Maluku, khususnya dalam mendukung berbagai program strategis yang berkaitan dengan perekonomian dan kedaulatan Rupiah di wilayah kepulauan Maluku.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban itu, kedua pihak membahas sejumlah rencana kerja sama, termasuk rencana pelaksanaan kembali program Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 di wilayah Maluku.

Program tersebut nantinya direncanakan melibatkan unsur kapal perang Republik Indonesia (KRI) Posepa - 870, Satrol Kodaeral IX untuk mendukung pendistribusian uang layak edar (ULE) sekaligus penarikan uang tidak layak edar atau uang lusuh dari masyarakat di wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T) yang tersebar di Kepulauan Maluku.

Keterlibatan unsur TNI AL dalam kegiatan tersebut dinilai penting mengingat karakteristik geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan dengan sejumlah daerah yang memiliki akses transportasi relatif terbatas.

Kehadiran KRI Posepa - 870 diharapkan dapat mendukung kelancaran distribusi uang sekaligus memperluas jangkauan layanan kas hingga wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur transportasi darat.

Wadan Kodaeral IX menyambut baik kunjungan jajaran BI Provinsi Maluku dan menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mendukung kepentingan masyarakat serta pembangunan daerah.

Pertemuan tersebut diharapkan tidak hanya mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga menghasilkan koordinasi yang semakin efektif dalam mendukung stabilitas ekonomi, kelancaran peredaran Rupiah, serta pemerataan layanan keuangan hingga ke wilayah kepulauan dan daerah 3T di Maluku.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku Surya Alamasyah hadir didampingi Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku Rakhmat Pratama, Kepala Unit PUR BI Maluku Izaac Wattimena, Staf Unit PUR BI Maluku Pattymase H. Mozes, serta Protokol BI Maluku Maxwel R. Alfons.

Sementara itu, Wadan Kodaeral IX didampingi Aster Dankodaeral IX, Dansatrol Kodaeral IX, Komandan KRI Posepa - 870, Koorsmin Kodaeral IX, dan Ka Akun Kodaeral IX.

Melalui sinergi tersebut, Kodaeral IX dan BI Provinsi Maluku diharapkan dapat terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga kedaulatan Rupiah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Maluku. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX menegaskan komitmennya mewujudkan proses penerimaan prajurit TNI AL yang bersih, transparan, objektif, akuntabel, dan berintegritas.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Pakta Integritas penerimaan Calon Bintara (Caba) PK Pria dan Calon Tamtama (Cata) PK TNI AL Gelombang III Tahun Anggaran 2026 di Lapangan Apel Mako Kodaeral IX, Halong, Kota Ambon, Rabu (26/8/2026).

Kegiatan dipimpin Wakil Komandan Kodaeral IX Laksamana Pertama TNI Dr. Muhammad Risahdi, mewakili Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H.

Penandatanganan Pakta Integritas tersebut diikuti 437 peserta yang telah melaksanakan validasi, serta disaksikan para Pejabat Utama, Kepala Satuan Kerja, personel Kodaeral IX, dan perwakilan orang tua calon peserta.

Dalam amanat Komandan Kodaeral IX yang dibacakan Wadan, disampaikan bahwa Pakta Integritas merupakan langkah konkret TNI AL dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi sekaligus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Melalui Pakta Integritas ini, Kodaeral IX memastikan seluruh tahapan penerimaan dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, bersih, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, proses penerimaan prajurit TNI AL terus dipublikasikan secara luas agar masyarakat memperoleh informasi secara terbuka dan memiliki pemahaman yang jelas mengenai setiap tahapan seleksi.

Seleksi penerimaan prajurit, lanjutnya, tidak semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jumlah personel, tetapi untuk menjaring calon prajurit terbaik yang memiliki kualitas, kemampuan, mental, disiplin, integritas, serta semangat pengabdian yang kuat kepada bangsa dan negara. 

Kodaeral IX juga menegaskan bahwa kesempatan menjadi prajurit TNI AL harus diraih berdasarkan kemampuan dan prestasi, bukan melalui praktik-praktik yang bertentangan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Pada penerimaan Caba PK Pria dan Cata PK TNI AL Gelombang III TA 2026, Panda Kodaeral IX mencatat sebanyak 1.311 peserta telah melakukan pendaftaran secara daring. Jumlah tersebut terdiri atas 878 peserta Caba PK Pria dan 433 peserta Cata PK.

Para peserta berasal dari wilayah Panda Kodaeral IX, Subpanda Tual, Subpanda Aru, dan Subpanda Saumlaki. Dari total pendaftar tersebut, sebanyak 437 peserta telah melaksanakan validasi, terdiri atas 281 Caba PK Pria dan 156 Cata PK.

Tingginya jumlah pendaftar menunjukkan besarnya minat generasi muda di wilayah Maluku dan sekitarnya untuk mengabdikan diri melalui TNI AL. Kodaeral IX memastikan seluruh proses seleksi dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga setiap peserta memperoleh kesempatan yang sama untuk berkompetisi secara sehat dan profesional. (Rdks) 

Manipa, globaltimurnn.com — Kebijakan terkait hasil kelulusan seorang siswa di SD Negeri Pasir Putih, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), penuh keprihatinan dan menuai sorotan tajam. Rabu, 26/08/2026

Sorotan tersebut mencuat setelah beredar surat kelulusan siswa dengan Nomor: 400.3/06/SDNPP/M/2026, yang diterbitkan SD Negeri Pasir Putih. Dalam surat tersebut, seorang siswa dinyatakan “Tidak Lulus” Ujian Sekolah Tahun Ajaran 2025/2026.

Surat itu mencantumkan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada proses penilaian selama proses pembelajaran, hasil tes, serta ketentuan yang berkaitan dengan pencapaian pembelajaran siswa.

Namun, kebijakan tersebut mendapat perhatian masyarakat karena menyangkut masa depan pendidikan seorang anak.

 

Informasi yang beredar di ruang publik, Masyarakat meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap proses pengambilan keputusan tersebut.

Masyarakat menilai, setiap keputusan yang menyangkut kelulusan siswa harus dilakukan secara objektif, transparan, sesuai ketentuan pendidikan yang berlaku, serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi peserta didik.

Selain itu, masyarakat juga meminta agar Dinas Pendidikan SBB tidak hanya memeriksa dokumen administrasi, tetapi juga menelusuri proses penilaian, mekanisme penetapan kelulusan, serta dasar hukum yang digunakan pihak sekolah dalam menetapkan seorang siswa tidak lulus.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau tindakan yang merugikan hak peserta didik, masyarakat meminta Dinas Pendidikan mengambil langkah tegas sesuai aturan dan kewenangannya.

Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah agar kepala sekolah yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk dimutasi ke wilayah lain di luar Kepulauan Manipa, apabila hasil pemeriksaan resmi membuktikan adanya pelanggaran atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendidikan.

Masyarakat berharap persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik, tetapi dapat diselesaikan melalui pemeriksaan yang objektif dan terbuka. 

Sebab, dunia pendidikan seharusnya menjadi ruang untuk membina, mendidik, dan memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk berkembang.

Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat diharapkan segera turun tangan untuk memastikan persoalan ini ditangani secara serius, demi melindungi kepentingan peserta didik serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan di Kepulauan Manipa.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Kepala SD Negeri Pasir Putih maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat terkait persoalan tersebut. 

Konfirmasi dari pihak sekolah dan dinas diperlukan agar informasi mengenai dasar keputusan tidak lulus tersebut dapat diketahui secara utuh dan berimbang.(Yan)

Ambon, Globaltimurnn.com — Wakil Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Maluku sekaligus Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan IAIN Ambon, dr. Abubakar Kabakoran, M.Si., menilai Muslimat NU Maluku memiliki peran strategis dalam menjawab berbagai persoalan sosial, ekonomi dan perkembangan zaman.

Menurut Abubakar, Muslimat NU ke depan tidak cukup hanya menjalankan peran sebagai organisasi keagamaan perempuan. Organisasi tersebut harus mampu berkembang menjadi kekuatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi keluarga, masyarakat dan bangsa.

Hal itu disampaikan Abubakar saat diwawancarai usai mengikuti Konferensi Wilayah (Konferwil) IV Muslimat NU Maluku dengan tema “Menguatkan Kemandirian dan Menuju Peradaban”, di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Rabu (26/08/2026).

Abubakar menyebut terdapat sejumlah agenda penting yang perlu menjadi perhatian Muslimat NU Maluku setelah Konferwil, terutama penguatan kaderisasi, peningkatan literasi digital serta pemberdayaan ekonomi perempuan.

Harapan kita kepada Muslimat NU Maluku ada tiga hal yang harus menjadi perhatian. Yang pertama adalah persoalan kaderisasi NU dan pemberdayaan perempuan Muslimat NU, kata Abubakar.

Abubakar menegaskan, kekuatan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya jumlah anggota, tetapi juga kualitas kader yang dimiliki.

Menurutnya, Muslimat NU perlu melahirkan kader perempuan yang memiliki kapasitas keagamaan, intelektual dan sosial, sekaligus mampu mengikuti perubahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Kaderisasi, kata dia, juga tidak boleh hanya berorientasi pada aspek keagamaan. Kapasitas kader perlu diperkuat melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, teknologi digital, wawasan kebangsaan hingga kemampuan membaca persoalan sosial.

Penguatan tersebut juga harus menjangkau struktur organisasi di tingkat cabang dan ranting, sehingga keberadaan Muslimat NU tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan.

Organisasi yang kuat adalah organisasi yang memiliki kader yang berkualitas, loyal terhadap nilai perjuangan, memiliki kapasitas spiritual dan mampu berkembang menghadapi perubahan zaman, ujarnya.

Agenda berikutnya yang dinilai penting adalah kemampuan perempuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Abubakar mengatakan transformasi digital harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan produktivitas perempuan.

Muslimat harus lebih beradaptasi dengan perkembangan teknologi hari ini, terutama peningkatan literasi bagi ibu-ibu, katanya.

Menurutnya, literasi digital menjadi semakin penting di tengah derasnya arus informasi. Perempuan harus mampu memilah informasi, tidak mudah terprovokasi dan dapat menggunakan teknologi untuk hal-hal yang produktif.

Muslimat NU juga diharapkan dapat menghadirkan narasi positif di ruang digital sekaligus ikut menangkal hoaks dan berbagai informasi yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.

Dengan demikian, peran Muslimat NU bukan hanya menjaga harmoni dalam kehidupan sosial secara langsung, tetapi juga menjaga etika dan keberagaman di ruang digital.

Selain kaderisasi dan literasi digital, Abubakar mendorong penguatan UMKM dan ekonomi keluarga.

Menurutnya, perempuan memiliki posisi penting dalam membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Karena itu, program pemberdayaan perempuan harus diarahkan agar mampu menciptakan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Penguatan UMKM, penguatan ekonomi keluarga. Karena perempuan hebat itu berarti bisa menyelesaikan paling tidak problem-problem sosial, ujarnya.

Ia menilai potensi ekonomi lokal Maluku sangat besar untuk dikembangkan. Hasil laut, pertanian, kerajinan serta berbagai produk budaya dapat menjadi sumber ekonomi baru apabila dikembangkan secara kreatif dan didukung teknologi digital.

Muslimat NU, kata Abubakar, dapat menjadi wadah bagi perempuan untuk mengembangkan usaha, membangun jejaring serta meningkatkan kapasitas ekonomi.

Muslimat NU bukan hanya sebagai organisasi keagamaan perempuan, tetapi harus mengambil peran sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, tegasnya.

Abubakar juga mendorong agar perempuan Muslimat NU terus memperluas kiprahnya di berbagai sektor.

Tidak hanya dalam kegiatan keagamaan dan sosial, perempuan juga perlu mendapatkan ruang dalam pendidikan, ekonomi, pembangunan maupun politik.

Muslimat NU tetap didorong bukan hanya fokus kepada persoalan keagamaan, keilmuan dan spiritual, tetapi juga harus memberi dampak sosial dan kesejahteraan perempuan, katanya.

Menurutnya, peningkatan partisipasi perempuan dalam ruang politik juga penting untuk memastikan kepentingan perempuan dapat terwakili dalam proses pengambilan kebijakan.

Keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen, kata dia, harus terus diperjuangkan melalui peningkatan kapasitas dan keberanian perempuan untuk mengambil peran di ruang publik.

Abubakar mengatakan karakter Maluku sebagai daerah kepulauan membuat tantangan pembangunan perempuan menjadi semakin kompleks.

Persoalan jarak geografis, akses pendidikan dan kesehatan, ketimpangan ekonomi, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan hingga perkembangan teknologi membutuhkan respons organisasi yang lebih adaptif.

Dalam situasi tersebut, perempuan memiliki posisi strategis karena merupakan pendidik pertama dalam keluarga sekaligus memiliki peran besar dalam kehidupan sosial masyarakat.

Ketika kita memperkuat Muslimat, sesungguhnya kita sedang memperkuat keluarga, masyarakat dan kehidupan kebangsaan, ujarnya.

Ia berharap Muslimat NU dapat menjawab tantangan tersebut dengan memperkuat program yang menyentuh kebutuhan masyarakat hingga ke wilayah-wilayah kepulauan.

Lebih lanjut, Abubakar menilai Konferwil IV Muslimat NU Maluku bukan sekadar agenda rutin organisasi.

Menurutnya, konferensi merupakan momentum penting untuk melakukan evaluasi, konsolidasi dan merumuskan arah kebijakan organisasi untuk lima tahun ke depan.

Konferwil ini tidak sekadar berbicara tentang siapa yang akan memimpin, tetapi jauh lebih penting adalah untuk apa kepemimpinan itu dijalankan dan ke mana organisasi ini diarahkan, jelasnya.

Ia berharap seluruh proses konferensi tetap mengedepankan tradisi musyawarah, keilmuan, persaudaraan dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi bagian penting dari tradisi Nahdlatul Ulama.

Muslimat NU Maluku juga diharapkan mampu membaca perubahan zaman tanpa kehilangan akar tradisi dan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah.

Di tengah proses pemilihan kepemimpinan organisasi, Abubakar mengingatkan seluruh kader agar tetap menjaga persatuan.

Menurutnya, perbedaan pilihan dalam sebuah proses musyawarah merupakan sesuatu yang wajar. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh berkembang menjadi perpecahan.

Yang paling penting adalah kemampuan kita menjaga persatuan setelah proses pemilihan selesai. Siapa pun yang nanti mendapatkan amanah sebagai pemimpin Muslimat NU Maluku, mari kita hormati sebagai hasil dari proses musyawarah, katanya.

Ia mengajak seluruh kader menjadikan Konferwil sebagai ruang untuk memperkuat gagasan dan persaudaraan, bukan memperbesar kepentingan kelompok.

Dengan semangat menjaga tradisi yang baik sekaligus mengambil hal-hal baru yang lebih baik, Abubakar berharap Muslimat NU Maluku mampu memasuki lima tahun mendatang sebagai organisasi yang semakin kuat, mandiri, inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi umat serta bangsa.

Sebagaimana spirit perjuangan Nahdlatul Ulama, mari kita terus menjaga tradisi yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik, tandasnya. (Za)