Jakarta, Globaltimurnn.com — Kinerja penerimaan negara dari sektor keimigrasian menunjukkan tren positif. Memasuki pertengahan Oktober 2026, Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp8,68 triliun. Capaian tersebut telah melampaui target tahunan pemerintah sebesar 101,88 persen, meski tahun anggaran 2026 masih menyisakan waktu lebih dari dua bulan.

Berdasarkan data hingga Senin, 12 Oktober 2026, pukul 07.30 WIB, penerimaan tersebut tidak hanya mencerminkan tingginya aktivitas layanan keimigrasian, tetapi juga menunjukkan kontribusi sektor ini terhadap pendapatan negara di tengah dinamika geopolitik global.

Dari keseluruhan penerimaan, layanan visa menjadi penyumbang terbesar dengan nilai mencapai Rp4,7 triliun atau sekitar 55 persen dari total PNBP. Selanjutnya, layanan paspor menyumbang Rp2,1 triliun, izin keimigrasian dan re-entry permit sebesar Rp1,52 triliun, serta layanan lainnya senilai Rp270 miliar.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025, realisasi PNBP Imigrasi tahun ini mencatatkan peningkatan sebesar Rp510 miliar.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan melampaui target penerimaan tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian, sekaligus mendukung daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata internasional.

Ia juga menyoroti pengakuan terhadap Indonesia yang masuk dalam tiga besar destinasi wisata dunia yang wajib dikunjungi sekali seumur hidup versi majalah CEOWORLD.

"Kami mensyukuri bahwa kebijakan keimigrasian mendorong hadirnya wisatawan berkualitas yang berkontribusi terhadap ekonomi negara. Kontribusi yang tinggi terhadap penerimaan negara menjadi salah satu indikator kualitas layanan yang diselenggarakan pemerintah," jelas Hendarsam.

Di balik peningkatan penerimaan negara, Imigrasi Indonesia tetap memperkuat fungsi pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA).

Sepanjang 2026, sekitar 5.310 WNA telah dideportasi, sementara 3.950 orang lainnya dimasukkan dalam daftar cekal. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum keimigrasian untuk memastikan warga negara asing yang masuk dan berkegiatan di Indonesia mematuhi ketentuan yang berlaku.

Hendarsam menegaskan, pengawasan yang semakin intensif tidak mengurangi minat wisatawan internasional untuk berkunjung ke Indonesia.

"Kita tentunya menginginkan hanya WNA berkualitas yang masuk dan berkegiatan di Indonesia. Dan ternyata tingginya angka penindakan terhadap WNA yang melanggar juga tidak menyurutkan animo pelancong internasional untuk datang ke Indonesia," ungkapnya.

Menurutnya, keberhasilan menjaga keseimbangan antara pengawasan dan pelayanan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia.

Untuk mewujudkan pelayanan yang semakin mudah dan efisien, Imigrasi menghadirkan platform digital evisa.imigrasi.go.id. Melalui platform tersebut, pemohon visa dapat memanfaatkan fasilitas pembayaran menggunakan kartu kredit secara langsung tanpa harus melalui agen atau penjamin.

Transformasi layanan digital ini juga diperkuat dengan pengoperasian 298 unit autogate di berbagai tempat pemeriksaan imigrasi utama. Kehadiran fasilitas tersebut ditujukan untuk mempercepat proses pemeriksaan serta membangun ekosistem perlintasan yang terintegrasi dan efisien.

"Kami mendapati bahwa ternyata orang asing tidak melulu mencari yang gratisan. Pelintas berkualitas yang datang ke Indonesia justru mengharapkan kemudahan di sisi pelayanan imigrasi. Kami menghadirkan kemudahan tersebut melalui ekosistem yang seamless, dari penerbitan visa/izin tinggal hingga sistem perlintasan yang terintegrasi," ujarnya.

Tidak hanya berfokus pada pelayanan warga negara asing, Imigrasi juga terus memperluas akses pelayanan paspor bagi masyarakat Indonesia.

Salah satu langkah yang dilakukan ialah melalui program Pasporia atau Paspor Ceria, yakni pelayanan paspor dengan pendekatan jemput bola yang dilaksanakan di ruang-ruang publik, termasuk kegiatan Car Free Day (CFD) pada akhir pekan.

Selain itu, Imigrasi menambah kantor pelayanan di berbagai daerah dan mengoperasikan unit-unit pelayanan keimigrasian baru yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan di luar hari maupun jam operasional reguler.

Perluasan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen perjalanan, sekaligus meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik.

Hendarsam menegaskan, peningkatan penerimaan negara akan terus diiringi dengan penguatan fungsi keimigrasian sebagai penjaga pintu gerbang kedaulatan Indonesia.

"Kami berkomitmen menghadirkan imigrasi yang seamless namun tetap memiliki muruah sebagai penjaga kedaulatan pintu gerbang negara. Capaian realisasi PNBP akan terus kami tingkatkan," tegasnya.

Dengan realisasi yang telah mencapai Rp8,68 triliun pada pertengahan Oktober, Imigrasi Indonesia optimistis penerimaan negara dari sektor tersebut masih berpeluang meningkat hingga akhir tahun.

Hendarsam memperkirakan realisasi PNBP Imigrasi sepanjang 2026 dapat mencapai Rp10,9 triliun hingga Rp11 triliun.

Proyeksi tersebut menjadi target lanjutan bagi Imigrasi untuk mengoptimalkan penerimaan negara, memperkuat pengawasan terhadap orang asing, serta menghadirkan pelayanan keimigrasian yang semakin modern, mudah diakses, dan berkualitas. (Za)

Ambon, globaltimurnn.com – Layanan Call Center 112 Kota Ambon mencatat sebanyak 1.770 laporan kedaruratan sepanjang September 2025 hingga 13 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 470 laporan diterima pada September -  Desember 2025, sementara 1.300 laporan tercatat selama Januari -  13 Oktober 2026.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald H. Lekransy, menjelaskan bahwa laporan yang diterima didominasi kasus keamanan dan ketertiban, disusul berbagai kejadian seperti kedaruratan medis, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, pohon tumbang, gangguan kelistrikan, hingga permintaan layanan mobil jenazah.

Menurut Lekransy, kasus kebakaran menjadi perhatian serius, dengan total 165 laporan sepanjang periode pencatatan. Sebanyak 27 kasus terjadi pada September - Desember 2025 dan 138 kasus pada Januari - 13 Oktober 2026. Peningkatan terlihat pada September 2026 dengan 33 kasus, sementara hingga 13 Oktober telah tercatat 41 kasus kebakaran, melampaui jumlah sepanjang September.

Lekransy menambahkan, Kecamatan Sirimau menjadi wilayah dengan laporan kedaruratan terbanyak. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kota Ambon dalam memperkuat koordinasi lintas instansi, meningkatkan kesiapsiagaan, serta mengoptimalkan kecepatan respons terhadap setiap laporan masyarakat, khususnya penanganan kebakaran oleh petugas Damkar dan BPBD.

Lebih lanjut, Lekransy mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan langkah pencegahan terhadap potensi kebakaran maupun kejadian darurat lainnya. Call Center 112 merupakan layanan kedaruratan yang dapat diakses masyarakat secara gratis selama 24 jam, sebagai sarana pelaporan cepat agar setiap kejadian dapat segera dikoordinasikan dan ditangani oleh instansi terkait. (Tim/Red)

Halut, Globaltimurnn.com — Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Halmahera Utara terpilih, Piet Hein Babua, mulai menyiapkan sejumlah agenda strategis untuk memperkuat organisasi dan meningkatkan daya saing partai dalam menghadapi kontestasi politik mendatang.

Usai terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Golkar Halmahera Utara yang berlangsung di Hotel Marahai Park, Selasa (13/10/2026), Piet menegaskan bahwa langkah awal kepemimpinannya akan difokuskan pada pembenahan struktur kepengurusan dan konsolidasi internal partai.

Saat berbincang dengan sejumlah awak media, Piet menjelaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan Partai Golkar, baik di tingkat Kabupaten Halmahera Utara maupun Provinsi Maluku Utara, guna merampungkan komposisi kepengurusan DPD Golkar Halut.

“Langkah awal yang akan kami lakukan adalah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan Partai Golkar, baik di tingkat Kabupaten Halmahera Utara maupun Provinsi Maluku Utara, guna merampungkan susunan kepengurusan,” ungkap Piet.

Ia menargetkan penyusunan personalia kepengurusan dapat diselesaikan dalam waktu satu hingga dua minggu. Dengan demikian, struktur organisasi diharapkan segera terbentuk dan dapat menjalankan tugas serta program partai secara efektif.

Setelah kepengurusan rampung dan ditetapkan secara formal, agenda berikutnya adalah memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat kecamatan. Langkah ini dinilai penting untuk membangun soliditas kader, memperluas jangkauan organisasi, serta memastikan seluruh program partai dapat berjalan hingga ke tingkat akar rumput.

“Setelah melakukan konsolidasi dan sosialisasi, kita akan menyiapkan berbagai program, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dalam rangka memajukan Partai Golkar di Halmahera Utara,” ujarnya.

Selain pembenahan organisasi, Piet juga menaruh perhatian pada penguatan posisi politik Partai Golkar, terutama dalam mempertahankan capaian yang telah diraih dan meningkatkan perolehan kursi legislatif pada pemilu mendatang.

Menurutnya, kekuatan partai tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi yang solid, tetapi juga oleh kemampuan kader dalam membangun kepercayaan masyarakat serta memperjuangkan aspirasi rakyat.

Karena itu, kepemimpinan baru DPD Golkar Halut akan diarahkan untuk memperkuat basis dukungan politik sekaligus mempersiapkan langkah-langkah strategis menghadapi agenda politik berikutnya.

Piet menegaskan, Golkar menargetkan dapat mempertahankan kemenangan dalam kontestasi politik daerah dan memperkuat representasi partai di DPRD Kabupaten Halmahera Utara.

Di tingkat provinsi, pihaknya juga berupaya meningkatkan perolehan kursi legislatif agar Golkar semakin kuat di DPRD Provinsi Maluku Utara, termasuk memperjuangkan terbentuknya fraksi tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia menilai, capaian politik yang telah diperoleh selama ini harus menjadi modal untuk memperluas dukungan masyarakat dan memperkuat eksistensi Partai Golkar di Halmahera Utara. 

Piet juga menekankan bahwa penguatan partai tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan politik dan perolehan kursi legislatif. Lebih dari itu, Partai Golkar harus mampu membangun kedekatan dengan masyarakat melalui komunikasi yang terbuka dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata.

Menurutnya, hubungan harmonis dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur sipil negara hingga pemangku kepentingan lainnya, merupakan bagian penting dalam menjaga kehidupan sosial dan politik yang kondusif di Kabupaten Halmahera Utara.

Ia berharap seluruh kader Golkar dapat berperan aktif dalam membangun komunikasi, menyerap aspirasi masyarakat, serta menghadirkan kegiatan sosial yang menyentuh kebutuhan warga.

“Golkar harus mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat, bukan hanya mengejar target-target politik, tetapi juga melalui pelayanan sosial dan kegiatan kemasyarakatan di Kabupaten Halmahera Utara,” tegasnya.

Dengan fokus pada penyelesaian kepengurusan, konsolidasi hingga tingkat kecamatan, penyusunan program kerja, serta penguatan hubungan dengan masyarakat, Piet Hein Babua berharap DPD Partai Golkar Halmahera Utara semakin solid dan mampu meningkatkan kepercayaan publik.

Kepemimpinan baru ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran Partai Golkar dalam dinamika pembangunan daerah sekaligus mempersiapkan strategi politik yang lebih terarah untuk menghadapi pemilu mendatang. (🅁🄴🄳).

SBT globaltimurnn.com - Hari ke 3 pelaksanaan ops SAR pada 3 nelayan asal Seram Bagian Timur di perairan laut Seram Bagian Timur berhasil menemukan ke 3 nelayan tersebut dalam keadaan selamat. 

Hari ke 3 pencarian nelayan dengan menggunakan longboat tersebut di gelar sejak kemarin pagi, dan hingga pukul 18 : 30 Wit, Tim SAR gabungan mendapat informasi dari salah satu keluarga korban bahwa korban telah di temukan oleh nelayan asal Teluk Tawo Kampung Kasuweri, Distrik Kokoda, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya dalam keadaan selamat pada kootdinat  0°49'20.38"S - 131°13'30.18"E, jarak -+ 253 mil laut, arah Barat Laut dari lokasi kejadian awal. saat ini korban sudah di evakuasi ke Distrik Kokoda Sorong Selatan untuk mendapatkan perawatan. 

Dari informasi kronologis yang diterima bahwa pada tanggal 9 Oktober 2026, Speed Boat POB 3 Orang berangkat dari Pulau Gorong menuju ke Desa Keta (Pulau Seram) untuk mengantarkan keluarga yang sakit ke RS Bula (kab. SBT). pada tanggal 10 Oktober 2026 pukul 07.00.WIT Speed Boat tersebut berangkat kembali menuju Pulau Gorong dengan Rute dari Desa Air Kasar (Kab. SBT) tujuan Pulau Gorong (Kab. SBT) namun sampai saat ini belum tiba dan Hilang Kontak disekitar perairan Pulau Seram Bagian Timur (Kab. SBT),  selanjutnya meminta bantuan SAR

Dalam pencarian tersebut Tim SAR Gabungan menggunakan RIB USS Bula menuju beberapa titik koordinat guna melakukan pencarian. 

Diketahui korban bernama Aci Rumadai (45) Lahya Rumalolas (38), Ramon Rumbaru  (30). 

 

Operasi SAR melibat berbagai unsur diantaranya USS Bula, Polairud Polda Maluku, Polairud Polres SBT, Polsek P. Gorong, Masyarakat. 

Alut dan Palsar yang digunakan diantaranya, RIB USS Buladan Long Boat Masyarakat

Cuaca dilapangan dilaporkan Berkabut, Angin Tenggara kecepatan 17 Knots dan Tinggi Gelombang 1,25 Meter.

Dengan ditemukannya korban maka Operasi SAR dinyatakan selesai dan diusulkan untuk ditutup. Seluruh unsur Potensi SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com — Kemandirian perempuan bukan sekadar tentang kemampuan memperoleh penghasilan sendiri, tetapi juga tentang kesempatan untuk menentukan masa depan, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, dan mengambil bagian dalam pembangunan masyarakat.

Semangat itulah yang mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Pengurus Cabang Kota Ambon, Selasa (13/10/2026). Memasuki usia yang semakin matang, organisasi perempuan yang bernaung di bawah Partai Gerindra ini menegaskan komitmennya untuk tidak hanya memperkuat konsolidasi internal, tetapi juga menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan.

Ketua PIRA Kota Ambon, Dr. (Cand.) Yashmin Seiff, S.H., MBA., AESTH., Dipl., M.Kn., menegaskan bahwa perjalanan 18 tahun PIRA harus menjadi momentum untuk memperluas kontribusi organisasi dalam pemberdayaan perempuan, penguatan ekonomi keluarga, dan peningkatan kepedulian sosial.

Menurut Yashmin, PIRA yang berdiri sejak 9 Oktober 2008 perlu terus berkembang mengikuti dinamika dan kebutuhan masyarakat. Organisasi tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus mampu menerjemahkan semangat perjuangan menjadi program yang menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung.

“Memasuki usia 18 tahun, kita sudah menjadi organisasi yang dewasa. Karena itu, kita tidak boleh lengah, tetapi harus terus berpikir maju. Amanah partai harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Yashmin saat diwawancarai seusai mengikuti kegiatan peringatan HUT ke-18 PIRA Kota Ambon.

Peringatan HUT ke-18 PIRA, Kota Ambon melaksanakan secara hibrida dengan menghubungkan pengurus dan anggota di daerah melalui Zoom ke dalam rangkaian kegiatan nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, serta sekaligus di rangkai kan dengan pelantikan 99 personel pengurus pusat yang baru di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan.

Di Ambon, perayaan berlangsung dalam suasana kebersamaan. Pemotongan tumpeng menjadi ungkapan syukur atas perjalanan organisasi, sementara di lanjutkan dengan pembagian nasi kuning kepada pengemudi becak dan ojek di sekitar lokasi kegiatan menjadi wujud kepedulian terhadap masyarakat.

Kegiatan tersebut bukan sekadar bagian dari perayaan ulang tahun, melainkan juga mencerminkan pesan bahwa keberadaan organisasi harus memiliki hubungan yang dekat dengan masyarakat.

Bagi Yashmin, solidaritas dan kekompakan merupakan modal penting agar PIRA dapat menjalankan perannya secara konsisten. Karena itu, ia mengajak seluruh pengurus dan anggota untuk terus memperkuat koordinasi, menjaga kebersamaan, serta membangun komunikasi yang baik dengan Partai Gerindra.

“Kami tetap berjalan dalam satu komando bersama Ketua Umum Partai Gerindra. PIRA Kota Ambon akan terus bergerak maju, mengembangkan organisasi, sekaligus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra yang telah memfasilitasi tempat pelaksanaan kegiatan.

Setelah peringatan HUT, PIRA Kota Ambon berencana melanjutkan agenda melalui rapat koordinasi pengurus dan sejumlah kegiatan sosial. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus memastikan berbagai program yang direncanakan dapat dilaksanakan secara terarah.

Di antara berbagai agenda yang disiapkan, pemberdayaan perempuan melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu prioritas PIRA Kota Ambon.

Program ini diarahkan untuk membuka kesempatan bagi perempuan, terutama ibu rumah tangga, agar mampu mengembangkan keterampilan, menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi, dan memperoleh penghasilan sendiri.

Bagi PIRA Kota Ambon, penguatan UMKM bukan semata-mata tentang mendorong aktivitas usaha, melainkan juga membangun kepercayaan diri perempuan agar mampu mengenali potensi yang dimiliki dan mengembangkannya menjadi sumber penghasilan keluarga.

Yashmin menilai, perempuan memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap perekonomian rumah tangga. Potensi tersebut perlu didukung melalui kesempatan, pendampingan, dan ruang usaha yang memungkinkan mereka berkembang secara produktif.

Ia menjelaskan, perempuan tidak harus selalu bergantung pada pekerjaan formal di perkantoran untuk memperoleh penghasilan. Dengan keterampilan dan sumber daya yang tersedia di lingkungan masing-masing, perempuan juga dapat membangun usaha mandiri yang berkelanjutan.

“Peran perempuan tidak hanya di rumah. Ketika ibu-ibu memiliki penghasilan sendiri, mereka dapat membantu perekonomian keluarga dan menjadi lebih mandiri. Kemandirian ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang dapat memperkuat perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga,” jelasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar peningkatan pendapatan. Kemampuan menghasilkan uang sendiri juga dapat memperbesar ruang bagi perempuan untuk mengambil keputusan, meningkatkan rasa percaya diri, dan menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan keluarga.

Meski demikian, kemandirian ekonomi bukan satu-satunya solusi untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan perempuan juga membutuhkan dukungan keluarga, lingkungan sosial, akses terhadap layanan perlindungan, serta penegakan hukum.

Melalui pengembangan UMKM, PIRA Kota Ambon berharap semakin banyak perempuan yang dapat membangun usaha secara mandiri, meningkatkan pendapatan keluarga, dan bahkan menciptakan peluang kerja bagi orang lain.

Komitmen pemberdayaan perempuan tersebut diharapkan sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja di Kota Ambon.

Namun, untuk mewujudkan tujuan tersebut, program pemberdayaan perlu dijalankan secara berkelanjutan. Pengembangan keterampilan, pendampingan usaha, peningkatan kualitas produk, serta perluasan akses pemasaran menjadi bagian penting agar UMKM yang dirintis perempuan dapat tumbuh dan bertahan.

Karena itu, penguatan organisasi dan pelaksanaan program sosial perlu berjalan beriringan. Konsolidasi internal menjadi landasan untuk memastikan setiap kegiatan memiliki arah yang jelas, sementara keterlibatan langsung di tengah masyarakat menjadi tolok ukur manfaat yang dihasilkan.

Yashmin menegaskan, keberhasilan organisasi tidak semata-mata diukur dari usia maupun besarnya struktur kepengurusan, tetapi juga dari kontribusi yang dapat dirasakan masyarakat.

Semangat tersebut dirangkum dalam pesan “PIRA Hadir, PIRA Peduli, dan PIRA Bergerak Kompak.” Bagi PIRA Kota Ambon, pesan ini menjadi dorongan bagi seluruh pengurus dan anggota untuk menjaga solidaritas, memperkuat kepedulian sosial, dan menjalankan program pemberdayaan perempuan secara berkesinambungan.

Ia optimistis, melalui kerja sama dan komitmen bersama, PIRA Kota Ambon dapat mengambil peran lebih besar dalam mendorong perempuan menjadi pribadi yang mandiri, produktif, dan memiliki daya saing.

“Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita bergandengan tangan. PIRA harus hadir, peduli, dan bergerak kompak untuk mewujudkan perempuan yang mandiri serta masyarakat yang lebih sejahtera,” tutup Yashmin.

Peringatan HUT ke-18 ini pun menjadi pengingat bahwa perjalanan sebuah organisasi tidak berhenti pada perayaan bertambahnya usia. Tantangan sesungguhnya terletak pada kemampuan menjaga semangat kebersamaan dan menerjemahkannya menjadi tindakan nyata.

Bagi PIRA Kota Ambon, langkah ke depan bukan hanya tentang membesarkan organisasi, melainkan juga memperluas kesempatan bagi perempuan untuk berdaya, membantu memperkuat ekonomi keluarga, dan menghadirkan kepedulian sosial yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.(Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pelosok menjadi perhatian Pemerintah Kota Ambon. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-130 Kodim 1504/Ambon Tahun Anggaran 2026 yang resmi dibuka Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si., di Dusun Seri, Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Selasa (13/10/2026).

Mengusung tema “TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa”, program yang berlangsung hingga 11 November 2026 ini menyasar pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas lingkungan, penyediaan air bersih, serta pemberdayaan masyarakat.

Pembukaan kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan 50 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk warga kurang mampu, janda, dan anak yatim. Bantuan ini menjadi bagian dari kepedulian sosial untuk membantu masyarakat sekaligus memperkuat semangat kebersamaan di wilayah pelaksanaan TMMD.

Dalam sambutannya, Wattimena menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, bukan hanya pemerintah. Sinergi TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai menjadi kekuatan penting untuk mempercepat pembangunan sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan secara merata.

“Pembangunan membutuhkan sinergi, gotong royong, dan keterlibatan seluruh elemen bangsa. Melalui TMMD ini, kita ingin memastikan bahwa tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan,” tegasnya.

Menurutnya, negeri, desa, kelurahan, dan lingkungan masyarakat merupakan fondasi kemajuan daerah. Karena itu, pembangunan harus dilaksanakan secara inklusif dan berkelanjutan, termasuk menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses infrastruktur.

TMMD Ke-130 Kodim 1504/Ambon menghadirkan sejumlah program fisik yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat Dusun Seri.

Sasaran tersebut meliputi pembangunan jalan lingkungan pertama sepanjang 346 meter dan jalan lingkungan kedua sepanjang 126 meter, pembangunan saluran drainase sepanjang 30 meter, jembatan lingkungan sepanjang tujuh meter, serta talud sepanjang 20 meter.

Program lainnya mencakup pembangunan jaringan pipanisasi dan reservoir air di tiga titik, pembangunan satu unit fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), rehabilitasi lima unit rumah tidak layak huni (RTLH), serta penanaman 1.000 pohon.

Wattimena menjelaskan, pembangunan jalan dan jembatan diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat, membuka akses yang lebih baik terhadap pelayanan publik, serta mendukung aktivitas ekonomi warga.

Sementara itu, pembangunan drainase dan talud diharapkan meningkatkan perlindungan kawasan permukiman. Penyediaan fasilitas sanitasi dan rehabilitasi rumah tidak layak huni juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Namun, di antara berbagai sasaran tersebut, Wali Kota memberikan perhatian khusus pada penyediaan jaringan air bersih yang dinilai semakin penting di tengah kondisi kemarau panjang.

Persoalan ketersediaan air bersih menjadi salah satu isu strategis yang disoroti Wali Kota dalam pembukaan TMMD Ke-130.

Menurut Wattimena, kondisi kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Niño meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan. Situasi tersebut turut mengancam ketersediaan air bersih, yang merupakan kebutuhan mendasar masyarakat.

Karena itu, pembangunan pipanisasi dan reservoir air melalui program TMMD diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat terhadap air bersih sekaligus menjadi bagian dari upaya menghadapi risiko kekeringan berkepanjangan.

“Infrastruktur air bersih bukan hanya hasil pembangunan fisik, tetapi juga merupakan investasi untuk memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi kekeringan,” demikian penekanan Wali Kota dalam sambutannya.

Ia berharap infrastruktur yang dibangun dapat dipelihara dengan baik agar manfaatnya tidak hanya dirasakan selama pelaksanaan program, tetapi juga berkelanjutan setelah TMMD berakhir.

Selain persoalan air bersih, Wattimena mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan serta menurunkan kualitas udara.

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan secara sembarangan, tidak membuang puntung rokok yang masih menyala di kawasan rawan kebakaran, serta segera melaporkan kepada aparat setempat apabila menemukan titik api.

Wali Kota juga mengajak TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan serta membangun kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.

Selain pembangunan infrastruktur, TMMD Ke-130 Kodim 1504/Ambon turut menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan nonfisik.

Program tersebut meliputi penyuluhan bela negara dan wawasan kebangsaan, perikanan, hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tanggap bencana, lingkungan hidup, serta pencegahan stunting.

Kegiatan lainnya mencakup penyuluhan posyandu dan pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (Posbindu PTM), serta pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan.

Wattimena menegaskan, pembangunan tidak cukup hanya diwujudkan melalui infrastruktur. Masyarakat juga perlu dibekali pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan sosial, kesehatan, serta lingkungan.

Ia menilai keberhasilan TMMD tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya sasaran fisik yang diselesaikan, melainkan juga oleh besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat dan kemampuan warga menjaga hasil pembangunan.

Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan menjadi faktor penting agar program tersebut benar-benar menjawab kebutuhan setempat.

Pelaksanaan TMMD Ke-130 melibatkan personel TNI dari berbagai satuan, unsur pemerintah daerah, kepolisian, tim teknis, tenaga kesehatan, serta masyarakat Kecamatan Nusaniwe.

Berdasarkan data personel yang disampaikan, unsur yang terlibat mencakup TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, Denzipur 5/CMG, Denkav 5/BAC, Yon TP 865/SM, Yon TP 821/SB, dan Brimobda Maluku.

Kegiatan ini juga didukung kelompok komando, tim asistensi, tim kesehatan lapangan, serta tim teknis konsultan untuk membantu pelaksanaan pembangunan sesuai bidang dan tanggung jawab masing-masing.

Dukungan masyarakat setempat menjadi bagian penting dalam mendorong kelancaran pekerjaan sekaligus memperkuat hubungan antara TNI dan rakyat.

Pada kesempatan itu, Wattimena menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kodim 1504/Ambon beserta seluruh personel yang terlibat. Ia meminta seluruh perangkat daerah, Pemerintah Kecamatan Nusaniwe, Pemerintah Negeri Urimessing, pemerintah Dusun Seri, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan TMMD hingga selesai.

Ia juga menekankan agar setiap pekerjaan mengutamakan keselamatan, kualitas hasil pembangunan, koordinasi, serta komunikasi yang baik di antara seluruh pihak.

Melalui program tersebut, Pemerintah Kota Ambon berharap sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat semakin kuat dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan warga.

Pembukaan TMMD Ke-130 yang dirangkaikan dengan penyerahan 50 paket sembako ini sekaligus menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara tentang jalan, jembatan, rumah, dan fasilitas air bersih, tetapi juga tentang kepedulian terhadap sesama.

Dengan semangat “TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa”, pembangunan di Dusun Seri diharapkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kota Ambon yang lebih maju, tangguh, dan merata, dengan masyarakat sebagai pelaku utama dalam menjaga serta melanjutkan hasil pembangunan. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Pembangunan tidak semestinya hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di pusat kota. Di balik perbukitan dan permukiman yang jauh dari keramaian, terdapat harapan masyarakat akan akses air bersih, lingkungan yang lebih baik, serta kehidupan yang semakin sejahtera.

Harapan itulah yang menjadi salah satu fokus pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Tahun Anggaran 2026 yang resmi dibuka di Dusun Seri, Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Selasa (13/10/2026).

Upacara pembukaan dipimpin langsung oleh Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si. Pelaksanaan TMMD kali ini mengusung tema “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa”, yang menegaskan pentingnya kerja bersama dalam mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah permukiman masyarakat.

Program ini menjadi wujud kolaborasi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pemerintah Kota Ambon dalam menjawab kebutuhan masyarakat melalui pembangunan fisik maupun kegiatan nonfisik yang menyentuh langsung kehidupan warga.

Selama pelaksanaannya, TMMD ke-130 diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar, meningkatkan kualitas lingkungan, memperluas akses terhadap air bersih, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat.

Bagi masyarakat Dusun Seri, kehadiran program ini bukan sekadar kegiatan pembangunan yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Lebih dari itu, TMMD menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan secara lebih merata.

Komandan Kodim 1504/Ambon sekaligus Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD ke-130 Tahun Anggaran 2026, Letkol Inf. Rudolf Gleend Paulus, menegaskan bahwa pelaksanaan TMMD merupakan bentuk kolaborasi yang selama ini dibangun antara TNI dan pemerintah daerah.

Usai mengikuti upacara pembukaan, ia menyampaikan harapannya agar sinergi tersebut terus dipertahankan dan diperkuat, sehingga program pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan TMMD tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya berbagai pekerjaan fisik, tetapi juga oleh kesinambungan kerja sama seluruh pihak dalam mendukung pembangunan daerah.

“Ini merupakan kegiatan yang sudah berlangsung sepanjang tahun, yang memang menjadi bentuk kolaborasi TNI dengan pemerintah daerah. Kami juga mengharapkan kolaborasi ini jangan sampai terputus,” ujarnya.

Paulus menambahkan, selama pelaksanaan TMMD, berbagai kegiatan fisik dan nonfisik akan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya membantu pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai Komandan Kodim yang baru, ia berharap kemitraan yang telah terbangun dapat terus dilanjutkan dan dikembangkan, sehingga pelaksanaan program TMMD ke depan semakin efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan TMMD ke-130 di Dusun Seri juga memperlihatkan bahwa pembangunan desa membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Pembangunan infrastruktur perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kesadaran, kapasitas, dan partisipasi masyarakat.

Melalui kegiatan fisik, program ini diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar warga serta menciptakan lingkungan permukiman yang lebih baik. Sementara itu, kegiatan nonfisik diharapkan dapat memperkuat pengetahuan, wawasan, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Semangat kebersamaan antara TNI, pemerintah daerah, dan warga diharapkan mampu membangun rasa memiliki terhadap setiap hasil pembangunan yang dilaksanakan.

Dengan demikian, manfaat TMMD tidak berhenti ketika program selesai, tetapi dapat terus dirasakan dan dipelihara oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Pemilihan Dusun Seri sebagai lokasi pelaksanaan TMMD ke-130 menjadi bagian dari upaya mendorong pembangunan yang menjangkau wilayah permukiman masyarakat di Kecamatan Nusaniwe.

Pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan warga diharapkan mampu memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa wilayah yang membutuhkan perhatian tetap menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah.

Melalui tema “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa”, program ini membawa pesan bahwa kemajuan daerah tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerja sama, kepedulian, dan komitmen bersama agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.

Sinergi TNI dan Pemerintah Kota Ambon pun diharapkan terus terjaga, tidak hanya selama pelaksanaan TMMD, tetapi juga dalam berbagai upaya pembangunan lainnya.

Dari Dusun Seri, semangat membangun negeri kembali ditegaskan: bahwa pembangunan yang bermakna adalah pembangunan yang hadir di tengah masyarakat, menjawab kebutuhan mereka, dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik.

TMMD ke-130 bukan sekadar tentang membangun infrastruktur, melainkan juga tentang menyatukan langkah, memperkuat gotong royong, dan menghadirkan harapan bagi masyarakat dari desa. (Za)