Ambon, globaltimurnn.com - Narasi arus utama tentang Pertamina dibangun di atas satu nama Ibnu Sutowo, Ia diabadikan sebagai arsitek, visioner, dan wajah perusahaan yang pernah menjadi macan ekonomi Indonesia. Namun, dibalik kekuatan ekonomi Pertamina pada 1970an dan kemampuannya menyumbang sekitar 70 persen devisa negara dan menguasai produksi minyak nasional, tidak lahir dari visi politik semata. Ia lahir dari kapasitas teknis yang memungkinkan kilang-kilang yang hancur berputar kembali, sumur-sumur minyak mengalir, dan ekspor perdana benar-benar terjadi. Kapasitas itu dipersonifikasikan oleh Brigjen TNI (Purn.) Johannes Marcus Pattiasina, seorang teknisi minyak yang menjadi perwira militer dan kemudian menjadi otak teknikal serta otak operasional di balik operasi Permina, cikal bakal Pertamina.

Kajian ini berargumen bahwa Pattiasina bukan sekadar “tokoh pendukung” dalam pendirian Pertamina. Ia adalah infrastruktur teknis kedaulatan energi Indonesia, kondisi tanpa syarat yang memungkinkan visi politik Ibnu Sutowo memiliki bahan material untuk diwujudkan. Tanpa Pattiasina, Permina akan tetap menjadi badan hukum tanpa produksi, dan Pertamina tidak akan pernah menjadi kekuatan ekonomi yang diperhitungkan. Penghapusan namanya dari narasi besar sejarah energi nasional bukanlah kelalaian administratif, melainkan kegagalan historiografis yang mengabadikan kekuasaan dan melupakan kompetensi.

Ketika PN Permina dibentuk pada 10 Desember 1957, perusahaan itu lahir dalam keadaan koma klinis, ada badan hukum, ada direksi, tetapi tidak ada produksi. Kilang-kilang di Pangkalan Brandan, Plaju, dan Cepu rusak parah akibat bumi hangus kolonial sebelum meninggalkan wilayah jajahannya, serta belum ada insinyur pribumi yang berpengalaman mengoperasikan kilang modern. Dalam kondisi ini, Pattiasina adalah satu-satunya orang Indonesia yang memiliki kombinasi pengalaman teknis lapangan dan legitimasi militer untuk memimpin rehabilitasi.

Pengalamannya bukanlah pengalaman biasa. Ia bekerja di BPM (anak perusahaan Royal Dutch Shell), ditempatkan di instalasi tangki minyak Tasikmalaya, lalu di NKPM/Stanvac di Plaju dan Sungai Gerong pusat pengolahan minyak terpenting di Sumatra Selatan. Ketika Jepang menduduki Palembang, ia menolak memperbaiki kilang di bawah pengawasan langsung tentara Jepang, pembangkangan ini berujung pada penyiksaan yang mematahkan tulang bahunya. Episode ini penting bukan karena heroisme personalnya, tetapi karena menunjukkan bahwa kompetensi teknisnya sudah teruji dalam kondisi ekstrem, dan bahwa ia telah mempertaruhkan tubuhnya untuk aset energi yang kelak menjadi milik bangsa.

Ketika Permina dibentuk, Pattiasina ditempatkan sebagai Direktur Teknik kemudian Wakil Direktur Utama dan langsung bergelut di lapangan, mengurus manajemen, perbaikan kilang, dan keamanan kawasan. Ia memimpin rehabilitasi kilang Plaju dan Sungai Gerong hingga akhirnya berproduksi kembali. Ia juga terlibat dalam pemulihan keamanan di Sumatra Utara, membawahi satu batalyon dari TT-II Sriwijaya di tengah ancaman DI/TII dan PRRI. Dalam konteks ini, Pattiasina bukan hanya seorang direktur, ia adalah komandan teknis di medan perang energi, tempat kilang adalah benteng dan pipa adalah jalur logistik yang harus dijaga.

Yang paling strategis, Pattiasina menyadari bahwa rehabilitasi fisik tidak cukup. Ia mendirikan sekolah lapangan di lokasi kilang untuk mengajar para prajurit Zeni Pioner dan pemuda desa menjadi operator, mekanik, dan teknisi. Ia juga dikreditkan sebagai pendidik generasi pertama insinyur minyak Indonesia. Ini adalah investasi sumber daya manusia yang jauh melampaui zamannya. Dalam kerangka ekonomi politik, Pattiasina tidak hanya membangun kembali modal fisik (kilang, pipa, instalasi) ia menciptakan modal manusia yang menjadi prasyarat bagi keberlanjutan industri. Tanpa langkah ini, Pertamina akan selamanya bergantung pada tenaga ahli asing sesuatu yang ironis bagi sebuah perusahaan negara yang lahir dari semangat nasionalisasi.

Pada 24 Mei 1958, Indonesia berhasil mengekspor minyak mentah pertamanya ke Jepang dengan kapal Shozui Maru, sekitar 1.700 Ton senilai kurang lebih 30.000 dolar AS. Keberhasilan ini tidak terjadi secara otomatis. Ia adalah hasil langsung dari kemampuan Pattiasina memastikan bahwa minyak benar-benar mengalir dari sumur ke kapal. Dalam narasi yang ada, keberhasilan pengapalan perdana ini menyebabkan Pattiasina ditawari posisi Direktur Teknik dan Eksploitasi Permina. Ia kemudian mendirikan Kantor Pusat di Pangkalan Brandan dan menyusun sendiri organisasi pengoperasian kantor.

Signifikansi ekspor perdana ini tidak boleh direduksi menjadi simbolisme. Dalam ekonomi politik energi, ekspor adalah momen kredibilitas ia membuktikan kepada pasar internasional, kepada pemerintah, dan kepada perusahaan asing bahwa Permina bukanlah entitas fiktif. Hanya selisih satu tahun dari pengiriman minyak perdana, Permina sudah dipercaya untuk membeli dua kapal tanker kecil dari Caltex secara kredit. Kepercayaan kreditur internasional tidak diberikan kepada badan hukum yang hanya memiliki legalitas ia diberikan kepada perusahaan yang terbukti mampu mengirimkan barang. Pattiasina adalah jaminan teknis di balik bukti tersebut.

Pada 1968, PT Pertamina resmi berdiri melalui penggabungan PN Permina, PN Pertamin, dan PN Permigan. Di bawah kepemimpinan Ibnu Sutowo, Pertamina berkembang pesat, produksi minyak menembus 1,2 juta barel per hari, jauh melampaui kebutuhan domestik. Indonesia menjadi produsen minyak terbesar ke-11 di dunia, dan Pertamina menjadi salah satu dari 200 perusahaan terbesar di dunia. Puncaknya terjadi setelah embargo minyak Arab 1973 harga minyak melonjak, dan Pertamina menjadi pusat sumber daya keuangan yang luar biasa, dengan anggaran tahunan mencapai setengah dari anggaran pemerintah nasional.

Pada periode ini, minyak menyumbang sekitar 70 persen devisa negara dan 62 persen pendapatan pemerintah. Pertamina tidak hanya menjadi perusahaan minyak ia menjadi mesin fiskal negara, sumber modal bagi pembangunan nasional. Ia juga menjadi aktor dalam tata kelola kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract), yang pertama kali ditandatangani pada 1966 dan menjadi instrumen utama bagi negara untuk memperoleh bagian yang lebih adil dari produksi minyak.

Namun, kekuatan ekonomi Pertamina tidak boleh dipahami sebagai produk eksklusif dari kebijakan Sutowo. Fondasi teknis yang memungkinkan Pertamina menghasilkan minyak dalam jumlah besar dan karenanya menghasilkan devisa adalah fondasi yang dibangun oleh Pattiasina dan timnya pada tahun-tahun paling kritis 1957–1962. Tanpa kapasitas produksi, tidak ada minyak untuk dijual, tanpa minyak untuk dijual, tidak ada devisa dan tanpa devisa, tidak ada kekuatan ekonomi. Pattiasina adalah mata rantai pertama dalam rantai kausalitas ini, dan justru mata rantai yang paling tidak terlihat.

Kekuatan ekonomi Pertamina pada 1970-an mengandung paradoks yang tajam. Di satu sisi, ia adalah instrumen kedaulatan energi yang berhasil mengubah Indonesia dari negara yang bergantung pada perusahaan minyak asing menjadi negara yang mengendalikan produksi dan pendapatan minyaknya. Di sisi lain, kebebasan finansial yang luar biasa anggaran setengah APBN menciptakan sistem patronase politik dan ekspansi bisnis yang tidak terkontrol. Pada 1975, Pertamina gagal membayar utang jangka pendek sebesar 40 juta dolar AS kepada bank-bank Amerika, dan krisis keuangan pun meledak, utang resmi Pertamina diperkirakan melebihi 10 miliar dolar AS.

Krisis ini sering dibaca sebagai kegagalan manajemen Ibnu Sutowo. Namun, dari perspektif yang lebih dalam, krisis ini mengungkap dilema struktural dalam tata kelola sumber daya energi, ketika sebuah perusahaan negara memiliki kekuatan finansial yang setara dengan negara, dan ketika batas antara regulator dan operator kabur, maka akuntabilitas menjadi korban. Pattiasina, yang telah mengundurkan diri dari perusahaan pada 1971 sebelum ledakan minyak dan sebelum krisis tidak terlibat dalam fase ekspansi finansial yang berujung pada keruntuhan ini. Ia adalah tokoh dari fase fondasi, bukan fase spekulasi. Perbandingan ini penting, Pattiasina membangun dengan sumber daya terbatas dan fokus pada produksi. Fase berikutnya membangun dengan sumber daya melimpah tetapi kehilangan disiplin teknis dan fiskal.

Sebuah pertanyaan, mengapa Pattiasina Terlupakan? 

Pertanyaan yang lebih tajam bukanlah “apakah Pattiasina berjasa”, melainkan mengapa jasanya nyaris tidak diakui secara resmi. Ada beberapa lapis penjelasan yang saling terkait.

Pertama, bias historiografi “great man”. Sejarah perusahaan dan sejarah nasional cenderung mengabadikan tokoh yang tampil di panggung politik dan diplomasi figur karismatik yang berbicara di depan presiden, parlemen, dan investor asing. Pattiasina adalah figur teknis yang lebih nyaman di lapangan daripada di ruang rapat, ia tidak membangun dinasti politik atau jaringan patronase yang biasanya menjadi prasyarat bagi kanonisasi sejarah. Ia mengundurkan diri pada 1971 dan disebut memilih menekuni dunia olahraga. Ketika ia pergi, jejak institusionalnya tidak terjaga secara sistematis. Pertamina kehilangan sosok berintegritas. 

Kedua, pemisahan artifisial antara pendiri dan pembangun. Dalam narasi populer, pendiri Pertamina adalah mereka yang menandatangani dokumen pendirian dan menduduki kursi direksi utama. Padahal, sebuah perusahaan energi tidak didirikan oleh dokumen, ia didirikan oleh kemampuan mengoperasikan instalasi, mengelola risiko teknis, dan menghasilkan produk. Pattiasina adalah pendiri dalam arti yang paling material, ia adalah orang yang membuat perusahaan itu benar-benar ada sebagai entitas produksi, bukan sekadar entitas hukum.

Ketiga, kegagalan dokumentasi dan sejarah lisan. Banyak informasi tentang Pattiasina berasal dari sejarah lisan, wawancara dengan putrinya, dan artikel-artikel peringatan yang ditulis jauh setelah peristiwa. Tidak ada monografi akademik komprehensif tentang perannya, dan ia jarang muncul dalam kurikulum sejarah energi Indonesia. Ini adalah kegagalan institusi sejarah untuk merawat memori teknis, bukan sekadar kelalaian individu.

Mengapa Pattiasina Layak Menjadi Pahlawan Energi Nasional

Menetapkan Pattiasina sebagai Pahlawan Energi Nasional bukanlah upaya mengecilkan peran Ibnu Sutowo atau tokoh lain. Ini adalah koreksi proporsi sejarah dan redefinisi tentang apa yang dimaksud dengan pahlawan dalam bidang energi. Pahlawan energi tidak selalu datang dari kursi direksi utama atau panggung politik. Mereka bisa datang dari ruang mesin, dari sekolah lapangan di pinggir kilang, dan dari keberanian memperbaiki yang rusak ketika negara belum mampu membeli yang baru.

Dalam konteks kontemporer, teladan Pattiasina memiliki relevansi yang mendesak. Indonesia menghadapi transisi energi, kompleksitas teknis industri migas modern, dan tantangan membangun kedaulatan energi yang tidak hanya berbasis pada sumber daya alam, tetapi pada kapasitas manusia dan teknologi. Pattiasina adalah simbol bahwa kekuatan ekonomi sebuah negara energi tidak dibangun oleh retorika, melainkan oleh kompetensi, integritas, dan kerja senyap nilai-nilai yang justru sering terpinggirkan dalam politik pencitraan.

Dengan demikian, menjadikan Brigjen JM Pattiasina sebagai Pahlawan Energi Nasional adalah langkah strategis untuk melengkapi kepingan sejarah yang telah lama hilang. (Rdks) 

Dobo, Globaltimurnn.com — Membangun lingkungan pemasyarakatan yang bersih, sehat, dan nyaman bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur yang ada di dalamnya. Semangat kebersamaan inilah yang ditunjukkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Dobo melalui aksi kerja bakti membersihkan lingkungan kantor, Jumat (06/11/2026).

Kegiatan yang mengusung semangat Imipas Peduli tersebut dilaksanakan dalam rangka menyongsong Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke-2. Aksi ini menjadi bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekaligus upaya menanamkan budaya hidup bersih dan gotong royong di lingkungan pemasyarakatan.

Menariknya, kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan jajaran pegawai Lapas Dobo, tetapi juga peserta magang dan warga binaan yang turut ambil bagian di bawah pengawasan petugas. Seluruh peserta bersama-sama membersihkan sejumlah titik di lingkungan kantor agar tercipta suasana yang lebih tertata, sehat, dan nyaman.

Partisipasi berbagai unsur tersebut menjadi gambaran bahwa nilai kebersamaan dapat dibangun tanpa sekat melalui kegiatan sederhana yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Bagi warga binaan, keterlibatan dalam kerja bakti juga menjadi kesempatan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, serta kepedulian terhadap lingkungan.

Kepala Lapas Kelas III Dobo, Pieter Jan Lessy, menegaskan bahwa kerja bakti yang dilaksanakan bukan sekadar kegiatan rutin ataupun formalitas dalam menyambut peringatan Hari Bakti Kemenimipas. Lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen bersama dalam menjaga kebersihan dan menciptakan lingkungan kerja yang tertib serta nyaman.

“Menjaga kebersihan merupakan tanggung jawab kita bersama. Saya berharap kegiatan seperti ini tidak hanya dilaksanakan pada momentum tertentu, tetapi menjadi kebiasaan dan budaya yang terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan Lapas. Kedisiplinan, gotong royong, dan kepedulian harus tumbuh dari kesadaran masing-masing. Kita harus mampu menunjukkan bahwa kepedulian terhadap institusi dapat dimulai dari hal sederhana, termasuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, tertata, dan nyaman,” tegas Pieter.

Lebih lanjut, ia berharap momentum Hari Bakti Kemenimipas ke-2 dapat menjadi dorongan bagi seluruh jajaran untuk meningkatkan semangat pengabdian, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Menurutnya, kepedulian terhadap kebersihan lingkungan harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan pembinaan yang optimal bagi warga binaan.

Melalui kegiatan Imipas Peduli ini, Lapas Dobo ingin membangun budaya kerja positif yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan tugas kedinasan, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan yang bersih dan tertata diharapkan mampu mendukung terciptanya suasana pemasyarakatan yang sehat, aman, dan kondusif.

Seluruh rangkaian kerja bakti berlangsung dengan tertib dan penuh antusiasme. Semangat gotong royong yang terbangun diharapkan terus terpelihara, sehingga peringatan Hari Bakti Kemenimipas tidak hanya menjadi agenda tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen memberikan pengabdian terbaik bagi institusi dan masyarakat. (Za)

Dobo, Globaltimurnn.com — Ketepatan data menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program perlindungan dan bantuan sosial pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Hal ini pula yang menjadi perhatian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Dobo melalui penguatan koordinasi bersama Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan sinkronisasi dan pemutakhiran data kategori desil warga binaan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), yang berlangsung di Lapas Dobo, Jumat (06/11/2026).

Kegiatan ini melibatkan petugas Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru bersama Kepala Subseksi Administrasi dan Orientasi serta Kepala Subseksi Pembinaan Lapas Dobo. Fokus utama kegiatan adalah memastikan identitas dan informasi kesejahteraan warga binaan sesuai dengan data kependudukan serta basis data yang tercatat dalam sistem pemerintah.

Dalam proses tersebut, tim melakukan pemeriksaan, pencocokan identitas, verifikasi hingga pembaruan terhadap data yang ditemukan belum sesuai. Langkah ini dilakukan agar informasi kategori desil setiap warga binaan dapat tercatat secara tepat dan selaras dalam aplikasi SIKS-NG.

Kategori desil sendiri merupakan sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam sepuluh kelompok, mulai dari kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah hingga tertinggi. Pengelompokan tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program perlindungan dan bantuan sosial.

Karena itu, pemutakhiran data warga binaan memiliki arti penting. Status seseorang sebagai warga binaan tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan terhadap pendataan sosial yang akurat, terutama dalam mengidentifikasi kondisi kesejahteraan dan kemungkinan akses terhadap program bantuan sesuai persyaratan yang berlaku.

Kepala Lapas Dobo, Pieter Jan Lessy, menegaskan bahwa sinkronisasi tersebut merupakan bagian dari upaya membangun tertib administrasi sekaligus memastikan data kesejahteraan sosial warga binaan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, data yang valid menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menetapkan penerima program perlindungan maupun bantuan sosial. Oleh sebab itu, Lapas Dobo terus berkomitmen mendukung proses pemutakhiran data serta memperkuat kerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru.

Melalui koordinasi kedua instansi, berbagai ketidaksesuaian informasi yang ditemukan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Dengan demikian, data warga binaan yang terintegrasi dalam aplikasi SIKS-NG diharapkan semakin lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Kegiatan ini sekaligus mencerminkan pentingnya sinergi lintas instansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Lapas Dobo tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pembinaan, tetapi juga mendukung pemenuhan kebutuhan administrasi sosial warga binaan melalui koordinasi dengan instansi pemerintah terkait.

Dengan terlaksananya sinkronisasi tersebut, diharapkan pemutakhiran data kesejahteraan sosial warga binaan Lapas Dobo dapat berjalan lebih optimal, sehingga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial dapat terus diperkuat.(Za)

Namlea, Globaltimurnn.com — Kepedulian terhadap sesama tidak selalu diwujudkan melalui hal-hal besar. Menjaga kebersihan lingkungan, merawat fasilitas ibadah hingga berbagi hasil karya warga binaan menjadi bentuk nyata pengabdian yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Namlea kepada masyarakat.

Semangat tersebut terlihat dalam kegiatan bakti sosial bertajuk Imipas Peduli 2026 yang dilaksanakan jajaran Lapas Namlea di Gereja Protestan Maluku (GPM) Imanuel Namlea, Jumat (06/11/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian menyongsong Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke-2.

Dipimpin langsung Kepala Lapas (Kalapas) Namlea, Muhammad M. Marasabessy, para pegawai bersama peserta magang turun bergotong royong membersihkan halaman dan lingkungan sekitar gereja. Aksi tersebut menjadi wujud kepedulian jajaran pemasyarakatan dalam menjaga kebersihan serta mendukung kenyamanan fasilitas umum dan tempat ibadah.

Marasabessy mengatakan, kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari komitmen Lapas Namlea untuk terus membangun hubungan harmonis dengan masyarakat sekaligus menunjukkan bahwa keberadaan institusi pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan tugas pembinaan di dalam lapas, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar.

"Sebagai bentuk kepedulian sosial dari Lapas Namlea, kami melaksanakan kegiatan baksos yang menyasar fasilitas ibadah yakni Gereja Imanuel Namlea dalam menyongsong Hari Bakti Kemenimipas yang telah menginjak usia 2 tahun. Di hari istimewa tersebut, kami ingin menunjukkan bahwa pemasyarakatan juga turut berkontribusi dan bermanfaat dalam menjaga lingkungan sekitar dan fasilitas umum," ujar Marasabessy.

Tidak hanya menghadirkan tenaga untuk membersihkan lingkungan gereja, kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan bantuan sosial kepada Tua Agama GPM Imanuel Namlea. Menariknya, bantuan yang diberikan tidak hanya berupa paket sembako, tetapi juga sayuran segar yang berasal dari hasil pertanian warga binaan Lapas Namlea.

Menurut Marasabessy, penyaluran hasil pertanian warga binaan tersebut menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata dari program pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di dalam lapas. Hasil pembinaan itu diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi warga binaan, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

"Kami juga membagikan paket sembako dan juga sayuran dari hasil pertanian warga binaan. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi Tua Agama gereja sekaligus menjadi berkah bagi seluruh jemaat gereja Imanuel Namlea," ungkapnya.

Apresiasi atas kepedulian tersebut disampaikan Tua Agama Gereja Imanuel Namlea, Petrus Hallatu. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Lapas Namlea yang telah meluangkan waktu untuk membantu membersihkan lingkungan gereja sekaligus memberikan bantuan sosial bagi pihak gereja.

Menurut Petrus, kegiatan tersebut memberikan manfaat langsung karena lingkungan gereja menjadi lebih bersih, tertata, dan terawat. Ia berharap kepedulian serta hubungan baik antara Lapas Namlea dan masyarakat dapat terus terpelihara.

"Kami sangat berterima kasih atas bantuan bapak dan ibu dari Lapas Namlea yang telah membantu membersihkan Gereja Imanuel Namlea. Dengan begini, lingkungan gereja terlihat bersih dan terawat. Semoga Kemenimipas dan Pemasyarakatan semakin maju dan bermanfaat untuk masyarakat," harap Petrus.

Melalui kegiatan Imipas Peduli 2026, Lapas Kelas III Namlea ingin menegaskan bahwa semangat Hari Bakti Kemenimipas ke-2 bukan sekadar perayaan momentum kelembagaan, melainkan juga kesempatan untuk memperkuat nilai kepedulian, kebersamaan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kehadiran jajaran Lapas Namlea di GPM Imanuel menjadi gambaran bahwa semangat pemasyarakatan dapat diwujudkan melalui aksi sederhana yang membawa manfaat langsung, sekaligus mempererat hubungan antara institusi pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Dugaan pelanggaran disiplin yang melibatkan sejumlah prajurit TNI di kawasan Kafe Ujung Jembatan Merah Putih (JMP), Ambon, menjadi perhatian serius Kodam XV/Pattimura. Aktivitas bermain kartu yang dilakukan menggunakan atribut resmi TNI tersebut kini tengah ditelusuri untuk memastikan ada atau tidaknya unsur perjudian.

Menanggapi kejadian itu, Kodam XV/Pattimura melalui Staf Intelijen telah memanggil dan meminta keterangan sejumlah prajurit yang diduga terlibat. Pemeriksaan dilakukan secara intensif guna mengungkap secara jelas aktivitas yang berlangsung di lokasi tersebut.

Kepala Penerangan Kodam XV/Pattimura, Kolonel Inf Adi Swastika, saat dikonfirmasi di Ambon, Sabtu (07/11/2026), membenarkan bahwa sejumlah personel telah menjalani pemeriksaan. Menurutnya, proses pendalaman masih terus berlangsung untuk memastikan fakta sebenarnya di balik aktivitas permainan kartu tersebut.

Saat ini, oknum anggota yang terlibat telah dimintai keterangan di Staf Intelijen Kodam XV/Pattimura untuk menjalani proses pemeriksaan intensif, ungkap Adi Swastika.

Berdasarkan keterangan sementara, personel yang berada di lokasi merupakan pengemudi dan ajudan yang sedang melaksanakan tugas pengamanan serta mendampingi pimpinan. Mereka disebut mengisi waktu dengan bermain kartu ketika menunggu pimpinan menyelesaikan kegiatan hingga larut malam.

Meski demikian, Kodam belum mengambil kesimpulan terkait dugaan perjudian tersebut. Salah satu hal yang masih menjadi fokus pemeriksaan adalah kemungkinan adanya penggunaan uang atau materi dalam permainan kartu itu. Kapendam menegaskan, seluruh keterangan dari pihak-pihak yang diduga terlibat maupun saksi masih dikumpulkan untuk memperjelas perkara.

“Perihal penggunaan materi atau uang dalam aktivitas tersebut, proses pemeriksaan masih berjalan dan terus didalami,” jelasnya.

Kodam XV/Pattimura memastikan tidak akan memberikan toleransi apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran hukum. Jika ditemukan bukti sah dan meyakinkan bahwa para prajurit menggunakan uang dalam permainan atau benar-benar terlibat perjudian, proses hukum militer akan diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila dari hasil pendalaman lanjutan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa oknum anggota tersebut benar-benar menggunakan uang atau terlibat dalam perjudian, Kodam XV/Pattimura memastikan akan langsung memproses hukum oknum yang bersangkutan sesuai aturan dan ketentuan hukum militer yang berlaku, tegasnya.

Lebih lanjut, Adi Swastika menekankan bahwa setiap prajurit TNI wajib menjaga kehormatan institusi, termasuk dalam menjalankan aktivitas di luar tugas kedinasan. Terlebih, penggunaan atribut resmi TNI dalam aktivitas yang diduga melanggar aturan dinilai dapat mencederai nama baik dan kehormatan satuan.

Atas kejadian tersebut, Kodam XV/Pattimura menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas keresahan yang timbul. Institusi juga menegaskan komitmennya untuk menindak setiap bentuk pelanggaran disiplin maupun hukum yang dilakukan oleh oknum prajurit.

Kapendam turut mengajak masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI melalui Polisi Militer sebagai aparat penegak hukum di lingkungan TNI.

Kalau ada tindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum, ada baiknya segera dilaporkan kepada Polisi Militer sebagai aparat penegak hukum di lingkungan TNI, tutupnya.

Ia juga mengimbau insan pers untuk tetap mengedepankan prinsip objektivitas dan profesionalitas dalam pemberitaan. Menurutnya, apabila terbukti terjadi pelanggaran, tindakan tersebut merupakan tanggung jawab pribadi prajurit yang bersangkutan dan tidak dapat digeneralisasi sebagai representasi institusi TNI secara keseluruhan.

(Za)

Ambon, globaltimurnn.com - Pelayanan kesehatan perempuan di Maluku tidak boleh hanya terpusat di perkotaan. Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Wilayah Maluku, dr. Janne Pattiasina, Sp.OG menegaskan, organisasi yang dipimpinnya harus hadir menjangkau masyarakat kepulauan, dan menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan kesehatan ibu dan anak.

Hal tersebut ditegaskan dr. Janne Pattiasina, dalam sambutannya pada acara pelantikan pengurus POGI Wilayah Maluku, yang berlangsung di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Sabtu (7/11/2026).

Janne mengatakan, karakteristik geografis Maluku sebagai daerah kepulauan menjadi tantangan tersendiri, dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, terutama bagi perempuan yang tinggal di wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar.

Menurutnya, kondisi geografis yang dipisahkan oleh laut, serta jarak antar pulau menyebabkan akses terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan belum sepenuhnya mudah dijangkau seluruh masyarakat.

Padahal, setiap perempuan, baik yang tinggal di pusat kota maupun wilayah kepulauan, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan berkualitas.

"POGI harus hadir di tengah masyarakat, POGI harus menjangkau pulau-pulau, POGI harus menjadi bagian dari solusi atas permasalahan kesehatan di Maluku," tegasnya.

Dia menjelaskan, tanggung jawab organisasi profesi dokter spesialis obstetri dan ginekologi tidak hanya terbatas pada pelayanan di ruang praktik, kamar operasi maupun rumah sakit. 

Lebih dari itu, POGI harus mengambil peran dalam menjawab kebutuhan kesehatan perempuan secara langsung di tengah masyarakat.

Karena itu, kepengurusan yang baru dilantik berkomitmen menjadikan POGI Wilayah Maluku sebagai organisasi yang solid, profesional, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan perempuan dan anak.

"Komitmen tersebut akan diwujudkan melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme dokter spesialis obstetri dan ginekologi, sekaligus memperkuat komunikasi, persatuan dan kebersamaan seluruh anggota organisasi," kata Janne. 

Selain itu, kata dia, POGI Maluku akan meningkatkan keterlibatan dalam kegiatan pengabdian masyarakat, terutama melalui edukasi kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan ibu, deteksi dini kanker serviks, serta upaya pencegahan kematian ibu dan bayi.

Janne menilai, berbagai persoalan kesehatan perempuan membutuhkan perhatian serius, dan keterlibatan banyak pihak. Oleh sebab itu, POGI Maluku juga akan mengambil peran strategis, dalam pembangunan kesehatan daerah melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, rumah sakit, institusi pendidikan, organisasi profesi dan pemangku kepentingan lainnya.

"Kami percaya, bahwa persoalan kesehatan perempuan tidak dapat diselesaikan oleh satu profesi atau satu institusi saja. Diperlukan kolaborasi, komunikasi dan komitmen bersama," ujarnya.

Dia menambahkan, pemerataan pelayanan kesehatan menjadi perhatian penting, mengingat perempuan di wilayah kepulauan masih menghadapi tantangan jarak dan keterbatasan akses untuk mendapatkan pelayanan spesialis.

POGI Maluku ingin memastikan, kondisi geografis tidak menjadi penghalang bagi perempuan, untuk memperoleh pelayanan obstetri dan ginekologi yang berkualitas.

Dalam kesempatan tersebut, Janne juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pengurus Besar POGI atas kepercayaan yang diberikan kepada jajaran pengurus Wilayah Maluku, untuk mengemban amanah organisasi.

"Saya berharap, pengurus pusat terus memberikan bimbingan, arahan dan dukungan, agar organisasi POGI di Maluku dapat berkembang menjadi organisasi yang semakin kuat, profesional dan bermanfaat bagi masyarakat," harap dia. 

Kepada seluruh anggota POGI Maluku, Janne mengajak, agar kepengurusan baru dijadikan sebagai rumah bersama untuk membangun komunikasi, berdiskusi, berkolaborasi, saling menghargai dan bertumbuh dalam menjalankan tanggung jawab profesi.

Menurutnya, kebersamaan seluruh anggota menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan pelayanan kesehatan di Maluku.

"Menjadi dokter spesialis obstetri dan ginekologi bukan hanya tentang menghadirkan kehidupan ke dunia, tetapi juga tentang memperjuangkan, agar setiap perempuan memiliki kesempatan untuk hidup sehat, bermartabat dan memperoleh pelayanan terbaik," ungkapnya.

Dia menegaskan, keberhasilan organisasi tidak cukup diukur dari kekuatan struktur kepengurusan, tetapi harus terlihat melalui kerja nyata dan pengabdian kepada masyarakat.

Karena itu, dia berharap, POGI Wilayah Maluku dapat hadir sebagai organisasi profesi yang tidak hanya dikenal, karena keberadaannya, tetapi juga karena kontribusi dan manfaat yang diberikan bagi masyarakat.

"Jarak antar pulau tidak boleh menjadi jarak dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Mari kita jadikan POGI Wilayah Maluku sebagai organisasi yang tidak hanya kuat dalam struktur, tetapi juga nyata dalam karya dan pengabdian," tandasnya.

Ia pun mengajak seluruh pihak memberikan dukungan dan doa, agar amanah kepengurusan dapat dijalankan dengan penuh integritas, tanggung jawab dan keikhlasan. "POGI Maluku bersatu dalam karya," tutup Janne. (Tim) 

Piru, globaltimurnn.com – Kapolres Seram Bagian Barat (SBB), AKBP REFINDO PRADIKTA RULANDO, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A., memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) lima pejabat di lingkungan Polres Seram Bagian Barat, Sabtu (7/11/2026), pukul 07.00 WIT, bertempat di Lapangan Apel Polres SBB.

Adapun lima jabatan yang diserahterimakan meliputi Kabag Ops, Kasat Intelkam, Kasat Samapta, Kapolsek Kairatu Timur, dan Kapolsek Taniwel Timur.

Pelaksanaan serah terima jabatan tersebut berdasarkan Keputusan Polda Maluku Nomor: ST/334/X/KEP./2026 tanggal 23 Oktober 2026, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jabatan Kabag Ops Polres SBB diserahterimakan dari AKP J. Soplanit kepada AKP Idris Mukadar.

2. Jabatan Kasat Intelkam Polres SBB diserahterimakan dari AKP J. Mauwa kepada AKP Ferizal.

3. Jabatan Kasat Samapta Polres SBB diserahterimakan dari IPTU R. M. Parihala kepada IPTU W. Manina.

4. Jabatan Kapolsek Kairatu Timur diserahterimakan dari IPTU L. R. Alfons kepada IPDA Asep H. S. Souisa, S.Sos.

5. Jabatan Kapolsek Taniwel Timur diserahterimakan dari IPTU M. Pesiwarissa kepada IPDA I Komang Arjaya.

Upacara berlangsung khidmat dan tertib, diawali dengan masuknya Komandan Upacara ke lapangan, dilanjutkan dengan kedatangan Kapolres SBB selaku Inspektur Upacara, penghormatan pasukan, pembacaan keputusan mutasi, serta pengambilan sumpah jabatan yang didampingi rohaniawan.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara serah terima jabatan, berita acara pengambilan sumpah jabatan, serta fakta integritas oleh para pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan.

Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat oleh Kapolres SBB bersama Ibu, para Pejabat Utama (PJU), perwira staf, serta personel Polres SBB kepada pejabat lama maupun pejabat baru.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan acara kenal pamit Kabag Ops, Kasat Intelkam, Kasat Samapta, Kapolsek Kairatu Timur, dan Kapolsek Taniwel Timur yang berlangsung di Aula Polres SBB.

Dalam penyampaiannya, Kapolres SBB AKBP Ref​​indo Pradikta Rulando menegaskan bahwa mutasi dan pergantian jabatan merupakan hal yang biasa dalam dinamika organisasi Polri. Hal tersebut merupakan bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kapolres juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, pengabdian, serta kontribusi yang telah diberikan selama bertugas di Polres SBB.

Menurutnya, setiap pengabdian dan kerja keras yang telah diberikan merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Kepada para pejabat yang baru, Kapolres menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas. Ia berharap agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, memahami karakteristik wilayah, serta melanjutkan berbagai program dan tugas yang telah berjalan dengan baik.

Kapolres juga menekankan agar seluruh pejabat senantiasa mengedepankan profesionalisme, integritas, loyalitas, disiplin, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Jabatan merupakan amanah dan kepercayaan pimpinan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Saya berharap kepada pejabat yang baru agar segera beradaptasi, bekerja dengan tulus dan profesional, serta mampu menghadirkan pelayanan Polri yang semakin baik, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," pesan Kapolres.

Lebih lanjut, Kapolres mengajak seluruh personel Polres SBB untuk terus menjaga soliditas dan sinergitas, baik secara internal maupun dengan TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di Kabupaten Seram Bagian Barat.

"Di mana pun kita ditempatkan, laksanakan tugas dengan penuh keikhlasan dan dedikasi. Jadikan setiap jabatan sebagai kesempatan untuk mengabdi dan memberikan manfaat bagi institusi, masyarakat, bangsa, dan negara," tutup Kapolres.

Melalui kegiatan serah terima jabatan ini, diharapkan dapat semakin memperkuat soliditas organisasi Polres Seram Bagian Barat serta meningkatkan semangat pengabdian seluruh personel dalam mewujudkan Polri yang Presisi dan semakin dipercaya masyarakat. (Rdks)