Dobo, globaltimurnn.com - Tanggal 12/11 pukul 22.35 WIT, USS Dobo menerima informasi dari Bapak Marko (Pemilik kapal) melaporkan bahwa, pada pukul 21.06 WIT, kapal kayu berpenumpang 29 orang mengalami mati mesin di sekitar Perairan Pulau Taberfane, Kabupaten Kepulauan Aru dan meminta bantuan evakuasi. 

Gleen Tehupuring selaku Koordinator USS Dobo menyampaikan "Setelah kami menerima informasi tersebut, pukul 23.55 WIT, Tim SAR Gabungan dikerahkan menggunakan RIB menuju lokasi kejadian dengan jarak ± 27.32 Mil Laut dan  Heading 235° Arah Barat Daya dari USS Dobo.

Sekitar pukul 00.50 WIT, Tim SAR Gabungan berhasil menemukan kapal kayu tersebut, selanjutnya Tim melakukan koordinasi dengan Nahkoda guna proses evakuasi korban. Menurut informasi yang disampaikan Nahkoda, mesin kapal telah berhasil diperbaiki sehingga bisa melanjutkan perjalanan kembali. Untuk itu demi mengurangi beban berat pada kapal, sebanyak 16 orang penumpang dievakuasi ke atas RIB dan dibawa menuju ke Kota Dobo. sementara 13 orang penumpang lainnya tetap berada di atas kapal guna melanjutkan perjalanan kembali menuju Kota Dobo.

Pada akhirnya, sekitar pukul 03.20 WIT, RIB USS Dobo dan Kapal Kayu tersebut berhasil tiba dengan selamat di Dermaga Dobo selanjutnya seluruh korban di serahkan kepada pihak keluarga. 

Data Korban : 

1. Nurmi (P/36 thn)

2. Yostina ( P/5 thn)

3. Yohanis (L/10 thn)

4. Noce tomasua (P/8 thn)

5. Deto tomasua (L/36 thn)

6. Cheperina apalem L/56 thn)

7. Ribka kailey (P/36 thn)

8. Nyong farsin (L/20 thn)

9. Herman kubela 72 thn L

10. Gracia farsin 23 thn P

11. Mila farsin 15 thn P

12. Joyc mangar (L/14 thn)

13. Yeheska kubela (P/15 thn) 

14. Since (P/63 thn)

15. Frengky (L/36 thn)

16. Ester (P/14 thn)

17. Sole Apalem 42 thn

18. anes Apalem 34 thn

19. Nim  Karelau 24

20. Meki Sersian 56 thn

21. Marsel botmonamona 25 thn

22. Oni Laim 56 thn

23. mon Apalem 22 tahun

24. Sami Apalem 19 THN

25. essi Takarbobir 28 tahun

26. Wily Apalem 17 thn

27. An Sersian 42 tahun

28. Susi Apalem 6 thn

29. Yaya Apalem thn

Operasi SAR melibatkan berbagai Unsur Potensi diantaranya USS Dobo dan Polairud Polres Kepulauan Aru 

Alut dan Palsar yang digunakan diantaranya, RIB USS Aru dan Longboat Masyarakat.

Cuaca dilapangan dilaporkan berkabut, Angin Timur hingga Tenggara kecepatan 19 Knots dan Tinggi Gelombang 1,25 Meter.

Dengan ditemukannya korban maka Operasi SAR dinyatakan selesai dan diusulkan untuk ditutup. Seluruh Unsur Potensi SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih. (Rdks) 

Halut, Globaltimurnn.com – Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-55 Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menggelar kegiatan jalan santai dan Fun Run yang dirangkaikan dengan lomba tarik tambang antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Jumat (13/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 06.50 WIT tersebut dipusatkan di depan Kantor Bupati Halmahera Utara, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, dan diikuti ratusan peserta yang terdiri dari para asisten Setda, staf ahli bupati, pimpinan OPD serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Halut.

Asisten II Setda Halut Bidang Administrasi Umum, Drs. Wenas Rompis, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT KORPRI ke-55 yang jatuh pada 29 November 2026.

Menurutnya, peringatan HUT KORPRI merupakan momentum kebersamaan bagi seluruh anggota KORPRI. Karena itu, setiap ASN diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan seluruh agenda kegiatan yang telah disiapkan.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar untuk memeriahkan perayaan, tetapi menjadi sarana mempererat tali persaudaraan, meningkatkan kekompakan serta membangun solidaritas antarpegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Wenas berharap seluruh pimpinan OPD dapat mengajak dan melibatkan pegawainya dalam berbagai perlombaan yang telah diagendakan, sehingga semangat kebersamaan dapat dirasakan oleh seluruh anggota KORPRI.

Adapun sejumlah kegiatan yang disiapkan dalam rangka HUT KORPRI ke-55, di antaranya Fun Run, lomba tarik tambang antar-pimpinan dan antar-SKPD, tarik tambang antar-kecamatan, lomba cerdas cermat Alkitab serta lomba adzan antar-SKPD.

Usai sambutan, kegiatan jalan santai dan Fun Run dimulai dengan mengambil rute di sekitar kawasan pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara. Pelepasan peserta dilakukan langsung oleh Asisten II Setda Halut, Drs. Wenas Rompis.

Setelah menyelesaikan perlombaan Fun Run, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang berdasarkan kategori lomba, kemudian dilanjutkan dengan pertandingan tarik tambang antar-OPD yang berlangsung penuh semangat dan kebersamaan.

Adapun para pemenang lomba Fun Run HUT KORPRI ke-55 Tahun 2026 sebagai berikut:

• Kategori Putra Pimpinan OPD: 

Juara pertama diraih Kepala Dinas Sosial, Andarias Panimba, nomor dada 015, dengan catatan waktu 3 menit 7 detik. Juara kedua diraih Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Yandri Sumtaky, nomor dada 020, dengan waktu 3 menit 10 detik. Sementara juara ketiga diraih Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Glen Antoni, nomor dada 101, dengan waktu 3 menit 34 detik.

• Kategori Putri Pimpinan OPD: 

Juara pertama diraih Kepala Bagian Organisasi, nomor dada 104, dengan waktu 3 menit 37 detik. Juara kedua diraih Kepala Bagian Pendapatan, nomor dada 121, dengan waktu 4 menit 47 detik. Sedangkan juara ketiga diraih Sekretaris BKD, nomor dada 068, dengan waktu 5 menit 50 detik.

• Kategori Putra Umum:

Juara pertama diraih Safril Korois, nomor dada 082, dengan waktu 9 menit 24 detik. Juara kedua diraih Gilbert dari Dinas Kesehatan, nomor dada 006, dengan waktu 9 menit 57 detik. Sementara juara ketiga diraih Noval dari Protokoler, nomor dada 002, dengan waktu 10 menit 36 detik.

• Kategori Putri Umum:

Juara pertama diraih Siane dari Satpol PP, nomor dada 105, dengan waktu 6 menit 40 detik. Juara kedua diraih Nece dari Dispora, nomor dada 150, dengan waktu 6 menit 47 detik. Sedangkan juara ketiga diraih Rilen dari Bappeda, nomor dada 107, dengan waktu 6 menit 50 detik.

Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 09.35 WIT dalam keadaan aman, tertib dan lancar. Kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat semangat kebersamaan, kekompakan serta solidaritas ASN dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara. [GIO]

Jakarta, globaltimurnn.com – Pemerintah Provinsi Maluku terus memperjuangkan keterlibatan masyarakat dan pengusaha lokal dalam pengelolaan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam Rapat Koordinasi Lintas Lembaga terkait tindak lanjut penataan dan pengelolaan tambang Gunung Botak di Ruang Palapa, Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Rapat strategis tersebut digelar untuk menyinergikan langkah pemerintah pusat dan daerah menjelang kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI ke Maluku pekan depan, sekaligus menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Hendrik menegaskan bahwa penataan Gunung Botak harus berjalan seiring dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia meminta pemerintah pusat memberikan kebijakan afirmatif yang membuka ruang bagi BUMD dan pengusaha lokal untuk terlibat dalam rantai pengelolaan tambang.

"Masyarakat Maluku jangan sampai hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri yang memiliki sumber daya alam berlimpah. Apa pun skema pengelolaan yang nantinya diputuskan oleh negara untuk Gunung Botak, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha lokal wajib dilibatkan secara aktif," tegas Lewerissa.

Gubernur menyampaikan tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah pusat. Pertama, apabila kapasitas permodalan BUMD belum mencukupi, BUMN yang mendapat mandat mengelola tambang harus membangun kemitraan dengan pengusaha lokal Maluku.

Kedua, optimalisasi kewenangan pemerintah daerah dalam mendukung penerbitan rekomendasi perizinan lingkungan dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, perlunya skema Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan yang adil, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi daerah penghasil, sehingga kekayaan sumber daya alam Maluku turut mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Pangdam XV/Pattimura dan Kapolda Maluku melaporkan bahwa kawasan tambang Gunung Botak telah disterilkan dari aktivitas penambangan tanpa izin. Aparat TNI dan Polri telah melakukan penyisiran, menutup akses masuk, serta mendirikan pos pengamanan guna mencegah kembali beroperasinya aktivitas pertambangan ilegal.

Kedua institusi juga menyatakan dukungan terhadap langkah penataan Gunung Botak dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga proses penertiban dapat berjalan dengan baik serta meminimalkan potensi gejolak sosial di Kabupaten Buru.

Sementara itu, perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengingatkan pentingnya memastikan kawasan tambang bersih dari sisa material maupun peralatan penambangan ilegal. Penataan kembali kawasan tersebut merupakan bagian dari upaya negara dalam mengendalikan kawasan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat setempat.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI,  Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D., Wakil Menteri Pertahanan RI Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan, Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, Kapolda Maluku Irjen Pol. Suwondo Nainggolan, perwakilan Kemendiktisaintek, Kementerian ESDM, Satgas Penertiban Kawasan Hutan, perwakilan TNI AU, serta PT Antam.

Seluruh hasil pembahasan dan rumusan rapat selanjutnya akan dibawa Wakil Menteri Pertahanan RI ke tingkat pimpinan untuk dilaporkan kepada Presiden RI sebagai bahan pertimbangan kebijakan menjelang kunjungan kerja Menteri Pertahanan ke Provinsi Maluku.

Melalui koordinasi lintas lembaga ini, Pemerintah Provinsi Maluku berharap penataan Gunung Botak dapat menghadirkan tata kelola pertambangan yang tertib, aman, berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi yang berkeadilan. Pemerintah daerah juga terus mendorong agar masyarakat Maluku, khususnya masyarakat Kabupaten Buru, memperoleh kesempatan nyata untuk berpartisipasi dan menikmati manfaat dari pengelolaan sumber daya alam di daerahnya sendiri. (Rdks) 

Tual, globaltimurnn.com - Pada tanggal 12 November pukul 08.40 WIT, Pos SAR Tual menerima informasi dari Ibu Lita (BPBD Tual) melaporkan bahwa pada tanggal 11 November pukul 09.00 WIT, satu orang warga Desa Tanimbar Kei A.n Basilus wiran (L/60 Thn) Menggunakan Longboat berangkat dari Desa Ohoi Dertom tujuan Tanimbar Kei (Kabupaten Maluku Tenggara)., Namun mengalami Hilang kontak hingga saat ini belum tiba di Tanimbar Kei, selanjutnya meminta bantuan SAR.

Masly Roger Ulath selaku Koordinator Pos SAR Tual menyampaikan " Usai kami terima informasi tersebut, pukul 09.00 WIT, Tim SAR Gabungan dikerahkan menuju lokasi kejadian dengan Jarak ± 33. 45 Mil laut dan Heading 204.69° Arah Barat Daya dari Pos SAR Tual.

Ditengah pencarian korban, sekitar pukul 12.00 WIT, Tim SAR Gabungan menerima informasi dari Bapak Opan (Personil BPBD Maluku Tenggara melaporkan bahwa korban telah berhasil kembali dengan selamat dan saat ini sudah berkumpul bersama keluarga. Korban Basilus Wiran (60) berhasil tiba dengan mandiri usai sebelumnya diduga hilang arah akibat kabut di tengah laut. 

Pukul 15.30 WIT, Tim SAR Gabungan berhasil tiba dengan selamat di Dermaga Tual selanjutnya operasi sar dinyatakan dan ditutup. 

Operasi SAR melibatkan berbagai Unsur Potensi diantaranya, Pos SAR Tual, Masyarakat, Bakamla Tual, Lanal Tual, BPBD Tual, Polairud Polres Tual.

Alut dan Palsar yang digunakan diantaranya, RIB Pos SAR Tual dan Longboat Masyarakat.

Kondisi Cuaca dilapangan dilaporkan Berkabut, Angin Timur hingga Tenggara, kecepatan 19 Knots dan Tinggi Gelombang 1,25 Meter.

Dengan ditemukannya korban maka Operasi SAR dinyatakan selesai dan diusulkan untuk ditutup. Seluruh Unsur Potensi SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih. (Rdks) 

MBD, globaltimurnn.com - Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya melalui Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan Pembangunan Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2025.

Penetapan ketiga tersangka tersebut disampaikan dalam konferensi pers oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, Wido Bhernad Gabariel Sihombing, S.H., yang bertempat di Kejaksaan Tinggi Maluku, pada Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan hasil penyidikan serta alat bukti yang telah diperoleh Tim Penyidik, berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan barang bukti yang telah disita, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu: ID, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OL, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day, dan DRL, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan.

KRONOLOGI DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dalam Tahun Anggaran 2025, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya menganggarkan dua paket pekerjaan pembangunan jalan lapen yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD, yaitu: Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dengan nilai kontrak sebesar Rp5.343.934.000,00. Dan Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan dengan nilai kontrak sebesar Rp4.009.385.000,00.

Proses tender kedua paket pekerjaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 September 2025, dengan PT CIE ELEGAN CONSTRUCTION ditetapkan sebagai pemenang tender untuk kedua paket pekerjaan dimaksud.

Selanjutnya, pada tanggal 10 Oktober 2025, dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan Nomor 17/ DPUTRPKP-BM/ SP/ DAU/ X/ 2025 dan Nomor 18/ DPUTRPKP-BM/ SP/ DAU/ X/ 2025 oleh PPK Isaskar Daukar dan pihak penyedia, Denny Tengens.

Namun, dalam pelaksanaannya hingga berakhirnya masa kontrak, kedua pekerjaan tersebut tidak menunjukkan adanya prestasi pekerjaan yang terpasang, dengan capaian progres fisik sebesar 0% (nol persen).

PERAN DAN DUGAAN KELALAIAN PARA TERSANGKA

Dalam proses penyidikan, Tim Penyidik menemukan dugaan perbuatan dan kelalaian para tersangka dalam pelaksanaan serta pengendalian kedua paket pekerjaan tersebut.

Terhadap Tersangka ID selaku PPK, penyidik menemukan bahwa yang bersangkutan diduga tidak melaksanakan pengendalian kontrak secara semestinya, tidak pernah turun langsung ke lokasi pekerjaan, tidak meminta laporan dari Konsultan Pengawas, serta tidak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kedua PPTK maupun pihak penyedia.

Selain itu, PPK juga tidak melakukan pencairan jaminan uang muka sebesar Rp2.483.685.383,00, meskipun pekerjaan tidak menunjukkan progres fisik. Dalam proses pemutusan kontrak, PPK hanya menerbitkan dua surat teguran, masing-masing pada tanggal 17 November dan 15 Desember 2025, tanpa didahului teguran ketiga serta tidak melaksanakan tahapan Show Cause Meeting (SCM), penyusunan rencana pemutusan kontrak, maupun addendum kontrak. Jaminan uang muka juga tidak dicairkan terlebih dahulu.

Sementara itu, terhadap Tersangka OL dan Tersangka DRL selaku PPTK pada masing-masing paket pekerjaan, penyidik menemukan dugaan bahwa keduanya tidak pernah turun langsung ke lokasi pekerjaan, tidak melakukan pengendalian dan pemantauan perkembangan teknis, tidak berkoordinasi dengan Konsultan Pengawas, serta tidak melaporkan kondisi dan perkembangan pekerjaan kepada PPK.

Kedua PPTK tersebut juga diduga telah mengetahui tidak adanya progres pekerjaan, namun tidak mengambil langkah pengendalian maupun tindakan yang diperlukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

HASIL PEMERIKSAAN AHLI DAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Fisik sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ahli Nomor 2259/ DST/ PL13.2/ DV.06.05/ 2026 untuk pekerjaan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan Nomor 2252/ DST/ PL12.2/ DV.06.05/ 2026 untuk pekerjaan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan, diketahui bahwa kedua pekerjaan tersebut seharusnya telah mencapai progres fisik 100% pada Tahun 2025. Namun, faktanya pekerjaan tidak dilaksanakan sehingga capaian progres fisik hanya sebesar 0%.

Selanjutnya, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Nomor 000.5.3.1/78/IX/2026, ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar: Rp2.483.685.383,00 (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

Kerugian keuangan negara tersebut berkaitan dengan tidak dilaksanakannya pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kedua kontrak, sementara uang muka pekerjaan telah dicairkan dan jaminan uang muka tidak dilakukan pencairan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan rangkaian hasil penyidikan dan alat bukti yang telah diperoleh, Tim Penyidik menilai terdapat dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara serta diduga memperkaya diri sendiri atau menguntungkan orang lain.

Atas perbuatan tersebut, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan:

Primair:

Pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

Subsidair:

Pasal 604 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

Dalam penanganan perkara ini, Tim Penyidik telah memeriksa sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli. Penyidikan masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan keterlibatan berdasarkan alat bukti yang sah.

Sebagai tindak lanjut dari penetapan tersangka, terhadap ketiga tersangka

dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak Kamis, 12 November 2026, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya.

Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berdampak terhadap pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Penanganan perkara ini merupakan bentuk keseriusan Kejaksaan dalam mengawal penggunaan keuangan negara agar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memastikan setiap pihak yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. (Rdks) 

Halut, Globaltimurnn.com – Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, M.Si., menegaskan bahwa seluruh aktivitas perambahan dan pembukaan lahan baru di kawasan hutan lindung KM 19, Kecamatan Galela Barat, harus dihentikan. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Permasalahan Sengketa Lahan di kawasan KM 19, yang berlangsung di Ruang Meeting Fredy Tjandua Lantai II Kantor Bupati Halmahera Utara, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati menekankan bahwa sikap pemerintah daerah bukan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan jabatan, melainkan demi kepentingan bersama, terutama masyarakat Halmahera Utara serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Bupati mengaku memahami semangat dan perjuangan masyarakat, khususnya warga Galela, yang selama ini berupaya mengembangkan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun, menurutnya, aktivitas masyarakat tetap harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan, terutama terkait status dan fungsi kawasan hutan lindung.

"Saya tidak mungkin menyampaikan sesuatu hanya untuk menyenangkan masyarakat, tetapi kemudian di belakang hari justru menimbulkan persoalan hukum. Karena itu, saya harus menyampaikan kondisi yang sebenarnya, meskipun mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan untuk didengar," tegas Piet.

Ia menjelaskan, persoalan kawasan hutan lindung di Halmahera Utara telah beberapa kali dikonsultasikan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri maupun instansi terkait. Dari berbagai koordinasi tersebut, pemerintah daerah mendapat penegasan bahwa Bupati tidak dapat mengambil kebijakan sendiri terhadap kawasan hutan lindung karena terdapat kewenangan instansi teknis yang mengaturnya.

Hal serupa juga disampaikan dalam koordinasi bersama pihak kepolisian, kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta perwakilan program Perhutanan Sosial. Seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama bahwa kawasan hutan lindung harus dijaga dan tidak boleh dibuka secara sembarangan.

Menurut Bupati, pemerintah tidak bermaksud mengabaikan masyarakat yang selama ini telah memiliki tanaman produktif di kawasan tersebut. Namun, keberadaan kebun dan tanaman yang sudah terlanjur ada harus ditangani melalui mekanisme serta prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Yang harus kita tegaskan, masyarakat tidak boleh lagi melakukan penambahan ataupun membuka lahan baru di kawasan hutan lindung. Kita tidak sedang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk terus membuka kawasan tersebut. Kita hanya mencari bagaimana aktivitas yang sudah ada dapat ditangani melalui mekanisme yang dibenarkan oleh aturan," ujarnya.

Piet juga mengingatkan pentingnya menjaga fungsi kawasan hutan lindung sebagai penyangga ekosistem, sumber ketersediaan air, pencegah erosi, serta pengurangan risiko banjir dan kerusakan lingkungan.

Ia menilai, pembukaan hutan secara tidak terkendali dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Karena itu, masyarakat diminta tidak hanya memikirkan kebutuhan ekonomi saat ini, tetapi juga mempertimbangkan keselamatan dan kehidupan generasi mendatang.

Bupati turut menyinggung sejumlah kejadian banjir yang pernah terjadi di wilayah Halmahera Utara, Galela hingga Loloda. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa kelestarian lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama.

"Saya memohon dengan hormat kepada seluruh kepala desa, camat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh masyarakat agar tidak lagi melakukan perambahan maupun pembukaan lahan baru di kawasan hutan lindung. Ini merupakan sikap tegas pemerintah daerah," katanya.

Selain persoalan kawasan hutan, Bupati juga meminta seluruh masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban serta menghormati hak kepemilikan tanah masing-masing. Ia mengingatkan agar tidak ada tindakan mengganggu kebun atau tanah milik orang lain yang berpotensi memicu konflik antardesa.

Menurutnya, persoalan yang awalnya hanya melibatkan beberapa orang jangan sampai berkembang menjadi kecurigaan antarkampung maupun konflik yang lebih luas akibat provokasi pihak-pihak tertentu.

"Kita datang disini untuk membangun kebersamaan, bukan untuk saling menyalahkan. Kalau kita tidak ingin diganggu, maka jangan mengganggu orang lain. Prinsip sederhana seperti ini harus kita pegang bersama," ungkapnya.

Bupati juga meminta aparat kepolisian dan polisi kehutanan mengedepankan koordinasi, edukasi, sosialisasi serta pembinaan kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami secara jelas batasan aktivitas yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam kawasan hutan.

Terkait solusi jangka panjang, Piet mendorong agar program Perhutanan Sosial segera ditindaklanjuti melalui pembentukan kelompok masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pengajuan program tersebut tidak dapat dilakukan secara perorangan, tetapi harus melalui kelompok yang memenuhi persyaratan.

Setelah kelompok terbentuk, masyarakat akan mendapatkan sosialisasi dan pendampingan terkait persyaratan administrasi, pengisian formulir hingga penyusunan dokumen yang diperlukan. Proses tersebut juga perlu diperkuat melalui peraturan desa sebagai dasar dukungan di tingkat masyarakat.

Untuk itu, Bupati meminta organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya instansi teknis yang berkaitan dengan pertanian dan pemberdayaan masyarakat, agar proaktif melakukan pendampingan tanpa harus selalu menunggu instruksi.

"Saya minta kelompok-kelompok masyarakat yang sudah terbentuk segera didampingi dan dibantu sampai seluruh proses administrasinya berjalan dengan baik. Jangan sampai masyarakat dibiarkan tanpa kepastian, sementara disisi lain pemerintah harus menjalankan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Ia berharap penyelesaian persoalan lahan KM 19 dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tetap mengedepankan aturan hukum, menjaga kelestarian hutan, serta memperhatikan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Diakhir penyampaiannya, Bupati menegaskan komitmennya untuk tetap hadir di tengah masyarakat dan berupaya mencari jalan keluar terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga Halmahera Utara.

"Saya ingin Halmahera Utara tetap menjadi daerah yang aman, damai dan harmonis. Mari kita tetap menjaga persaudaraan, saling menghargai dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah masyarakat kita," tutupnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Halut Christina Lesnussa, Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav. Ramdhani Akbar, S.I.P., Wakapolres Halut Kompol Saiful Egal, S.A.P., perwakilan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, Sekda Halut Drs. E.J. Papilaya, MTP., para Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD dan Kabag Setda Halut, Kepala Polhut Halut Yusran Humah, Camat Galela Selatan Arif Risaldy, Camat Galela Barat Abdul Wadud Umar Show, para kepala desa dari Igobula, Ori, Bale, Samuda dan Soatabaru, serta tamu undangan lainnya. [GIO]

Kairatu, globaltimurnn.com - Wakil Bupati Seram Bagian Barat Selfinus Kainama. S. Pd hadiri kegiatan bakti sosial Operasi Katarak gratis yang di gelar klinik mata Nusa Ina kolaborasi PT. Erela, Perdami, dan Pemprov Maluku, yang diselenggarakan pada Rabu kemarin pukul 08 : 00 Wit, bertempat di Klinik Mata Nusa Ina, Desa Waipirit, Kecamatan Kairatu Barat. Rabu 11/11/2026

Berkesempatan dalam acara pembukaan yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku yang di wakili Asisten I Sekda Provinsi Maluku, Wakil Bupati SBB dalam sambutannya menyampaikan" Kami menyadari betul bahwa pelayanan kesehatan mata gratis sangat membantu masyarakat, terutama warga yang membutuhkan penanganan medis tetapi memiliki keterbatasan akses. Sebut Wabup

Dikatakan-nya" Kesehatan mata adalah modal utama produktivitas warga dalam beraktivitas sehari - hari oleh karena itu, kami memberikan apresiasi yang setinggi - tingginya kepada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dengan Klinik mata Nusa Ina dan seluruh tim medis, yang telah bekerja keras menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ucap Wabup

Ditambahkan-nya juga" Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat siap terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Maluku dalam mengawal berbagai program pembangunan baik di bidang kesehatan, Kesehatan, pertanian, infrastruktur, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Selain itu Wabup juga mengajak warga masyarakat agar bisa memanfaatkan pelayanan gratis ini dengan baik dan sebaiknya, dengan satu harapan pelayanan kesehatan operasi katarak gratis ini bisa berjalan dengan baik. Pungkasnya  (Rdks)