Taniwel, globaltimurnn.com - Dua kampung di Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, yakni Desa Lisabata dan Desa Patahuwe memanas, akibat terjadi kebakaran rumah warga serta pastori, dan konsentrasi masa antar pemuda kedua Desa. 

Dari sejumlah informasi yang sedang ramai di bahas sampai ke ruang - ruang publik, pemicu konflik pembakaran rumah warga tersebut berasal dari kebakaran lahan kebun yang akhirnya merambat besar mendekati rumah warga di sekitar Desa Patahuwe. 

Namun belum diketahui asal usul kebakaran lahan, dan siapa penyebab kebakaran tersebut. 

Dari informasi yang berkembang masyarakat Desa Lisabata menuding masyarakat Desa Patahuwe yang sengaja membakar, sementara menurut masyarakat Desa Lisabata dalam waktu bersamaan semua masyarakat yang notabene-nya adalah masyarakat Kristiani yang sedang melaksanakan acara penjemputan pendeta baru bahkan dalam kondisi tersebut sempat meluangkan waktu untuk ikut bersama sama memadamkan kobaran api yang terbakar mendekati rumah warga Desa Patahuwe tersebut. 

Namun sangat disayangkan dan disesalkan, warga Desa Lisabata tidak menanggapi dengan kepala dingin namun mulai muncul profokator yang memicu ketegangan kemudian konsentrasi masa tidak terbendung lagi akibatnya rumah warga dan pastori di Desa Patahuwe di bakar habis oleh Warga Desa Lisabata sebanyak 29 rumah warga dan 1 pastori Gereja jemaat GPM Patahuwe. 

Pasca peristiwa tersebut, ratusan personel aparat keamanan TNI, Polri lansung diturunkan guna meredam situasi dan mencegah adanya konflik berkepanjangan. 

Warga kedua Desa diharapkan menjaga situasi kamtibmas, dengan tidak. Mudah terprovokasi oleh oknum - oknum yang tidak bertanggung jawab dan hanya ingin merusak hubungan persaudaraan kedua Desa. 

Kapolres SBB dan Dandim 1513/SBB meminta warga tetap tenang, bersabar, dan jangan mudah terprovokasi, harapan yang sama datangnya dari Dan-yon yuni TP 865/Satria Manawata yang juga menurunkan 150 personel ke lokasi konflik. (Rdks) 

SBB, globaltimurnn.com - Kapolres SBB mengerahkan kekuatan gabungan sebanyak *92 personel* yang terdiri dari personil polres SBB, polsek taniwel, polsek taniwel timur, pers Brimob dan koramil taniwel, untuk melokalisir dan mengendalikan situasi menyusul terjadinya pertikaian antara warga Desa Patahuwe dan Desa Lisabata, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, Jumat (11/9/2026).

Langkah cepat aparat dilakukan untuk mencegah situasi berkembang dan meluas, sekaligus memastikan keselamatan masyarakat di kedua desa. Aparat gabungan juga melakukan penyekatan, memisahkan konsentrasi massa, serta mengimbau warga agar kembali ke desa masing-masing.

*Situasi saat ini telah  berangsur-angsur kembali kondusif.* Meski demikian, personel gabungan masih disiagakan di sejumlah titik untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan susulan dan memastikan kondisi keamanan tetap terjaga.

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K. mengatakan, Kapolres SBB bersama Kabag Ops  dan para Kasat  serta unsur TNI dan pemerintah setempat bergerak cepat setelah mengetahui adanya peningkatan ketegangan di wilayah tersebut.

“Polri bersama TNI dan unsur pemerintah setempat telah mengambil langkah cepat untuk melokalisir situasi. Saat ini situasi sudah dapat dikendalikan dan berangsur-angsur kembali kondusif,” kata Rositah.

Menurutnya, prioritas utama aparat adalah mencegah masyarakat dari kedua desa kembali berhadapan sehingga konflik tidak berkembang menjadi lebih luas.

“Yang menjadi prioritas kami adalah keselamatan masyarakat dan mencegah eskalasi. Karena itu, personel ditempatkan untuk melakukan penyekatan dan pengamanan agar kedua kelompok tidak kembali bertemu,” ujarnya.

Untuk memperkuat pengamanan, sebanyak *92 personel gabungan* dikerahkan ke wilayah Patahuwe dan Lisabata.

Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Revindo Pradikta Rulando, S.P., S.I.K., M.H. mengatakan, pengerahan personel tersebut merupakan langkah pengamanan untuk memastikan situasi tetap terkendali dan mencegah terjadinya aksi susulan.

“Kami bersama unsur TNi dsn pemda langsung melakukan penyekatan dan memberikan imbauan kepada masyarakat agar kembali ke desa masing-masing. Perkuatan personel Polres dan Brimob juga telah kami dorong ke lokasi untuk membantu mengendalikan situasi,” kata Kapolres SBB.

Selain pengamanan di lapangan, aparat juga melakukan komunikasi dan penggalangan terhadap tokoh-tokoh masyarakat dari kedua desa.

“Kami terus melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh dari kedua desa agar bersama-sama membantu menenangkan masyarakat. Kami mengimbau warga untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh keadaan,” ujarnya.

Berdasarkan informasi dari  laporan yang diterima, kejadian tersebut bermula sekitar pukul 14.00 WIT ketika terjadi kebakaran di area kebun milik salah seorang  warga Lisabata di wilayah Tanjung, Dusun Sisiulu, Desa Nuniali, Kecamatan Taniwel.

Warga Desa Patahuwe kemudian mendatangi lokasi untuk membantu melakukan pemadaman. Namun setelah warga Patahuwe kembali ke desanya

Sekitar pukul 16.00 WIT, sempat terjadi konsentrasi massa dari kedua pihak. Melalui koordinasi unsur Muspika Taniwel, warga Desa Lisabata kemudian kembali ke wilayahnya sehingga situasi sempat terkendali.

Namun, pada pukul 18.55 wit, ketegangan kembali terjadi antara kedua desa tersebut yang berujung pada pembakaran rumah warga Desa Patahuwe. Aparat kemudian mengambil langkah cepat dengan melakukan penyekatan dan pengamanan untuk mencegah massa dari kedua pihak kembali bertemu.

Polisi juga memperkuat penjagaan di sejumlah titik untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan serta memastikan masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik tetap mendapatkan perlindungan.

Kabid Humas Polda Maluku menegaskan, penanganan situasi dilakukan dengan mengedepankan langkah terukur, pencegahan eskalasi, perlindungan masyarakat, serta pendekatan persuasif.

“Situasi sudah kondusif,. Masyarakat kami minta tetap tenang dan tidak melakukan tindakan balasan. Dan menyerahkan penanganan kepada aparat. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi,, ” tegas Rositah.

Ia juga meminta para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan seluruh elemen masyarakat di kedua desa untuk membantu menjaga situasi tetap aman.

“Persoalan ini harus diselesaikan dengan kepala dingin. Kami mengajak seluruh masyarakat Patahuwe dan Lisabata untuk menahan diri dan memberikan ruang kepada aparat bersama pemerintah serta para tokoh masyarakat untuk mencari penyelesaian secara damai,” katanya.

Rositah memastikan kepolisian akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan.

“Polri hadir untuk menjaga keamanan dan melindungi seluruh masyarakat. Kami memastikan situasi tetap terlokalisir dan tidak berkembang ke wilayah lain. Saat ini kondisi berangsur-angsur kembali kondusif, namun personel tetap disiagakan untuk memastikan keamanan masyarakat,” ujarnya.

Kapolres SBB juga kembali mengimbau masyarakat kedua desa agar tidak melakukan tindakan yang dapat memperbesar persoalan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan. Jangan melakukan tindakan provokatif maupun aksi balasan. Situasi sudah dapat kami kendalikan dan kami akan terus melakukan pengamanan serta komunikasi dengan seluruh pihak,” kata Kapolres. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com — Sebuah komitmen hangat terjalin di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Maluku. Di tengah wilayah kepulauan yang kaya dan penuh tantangan geografis, langkah nyata untuk mempererat koordinasi demi menjaga kelancaran konektivitas warga terus dihadirkan dengan penuh kepedulian. Rabu, (9/9/2026)

Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi mendalam atas kunjungan jajaran tim Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia yang diwakili oleh Ibu Holi dan Pak Yeri. 

Pertemuan ini menjadi wujud kepedulian bersama dalam merawat ruang udara telekomunikasi yang aman, sekaligus menghadirkan layanan digital yang makin merata bagi seluruh masyarakat di daerah.

Pengawasan spektrum frekuensi radio menjadi salah satu fokus utama dalam sinergi ini karena dampaknya yang langsung menyentuh keselamatan jiwa. 

Penataan frekuensi yang tertib tidak hanya menjaga kualitas sinyal komunikasi harian, tetapi juga melindungi jalur komunikasi krusial untuk penerbangan dan pelayaran maritim. Langkah pengawasan preventif ini diambil demi memastikan para nelayan, penumpang kapal, dan pengguna transportasi udara di wilayah kepulauan Maluku dapat beraktivitas dengan tenang tanpa gangguan sinyal.

Tak hanya itu, kolaborasi ini juga mendorong pemanfaatan optimal aset infrastruktur digital yang ada, baik yang dibangun oleh Telkomsel maupun Komdigi. Salah satu upaya yang tengah dijajaki adalah koordinasi ke kantor pusat terkait peluang alih kelola atau hibah jaringan seperti bekas pembangunan BAKTI kepada pemerintah daerah. 

Sarana komunikasi tersebut diharapkan dapat terus diperkuat dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat lokal. Melalui sinergi erat antara pemerintah pusat dan daerah ini, teknologi hadir bukan sekadar sebagai perangkat teknis, melainkan sebagai sarana yang mengayomi, melindungi, dan mendekatkan seluruh warga Maluku. 

Hadir dalam kunjungan dan rapat tersebut Kepala Bidang Aptika dan Kepala Bidang Layanan Dinas Kominfo Provinsi Maluku. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Maluku menerima kunjungan jajaran pimpinan Telkomsel Provinsi Maluku untuk membahas capaian kolaborasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi serta arah pengembangannya di wilayah Maluku. 

Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Titus F. L. Renwarin, bersama jajaran internal Pemprov Maluku dari Bidang Keamanan Data dan Informasi serta Bidang Statistik Sektoral. Sementara dari pihak Telkomsel, hadir jajaran pimpinan dan manajemen Telkomsel Maluku.

 Pertemuan ini menjadi momentum evaluasi terhadap hasil kerja sama selama tiga tahun terakhir yang berfokus pada perluasan jangkauan jaringan, percepatan transformasi digital, serta penyediaan berbagai solusi kebutuhan konektivitas bagi masyarakat hingga kawasan terpencil. Kamis, (10/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Maluku menyerahkan surat permohonan resmi terkait penambahan teknologi 5G di kawasan pemerintahan Pemprov Maluku dan Lapangan Merdeka. 

Saat ini, layanan 5G telah terbangun dan beroperasi di tiga titik utama Kota Ambon, yaitu Bandara Pattimura sebagai pintu masuk pariwisata, Lapangan Merdeka sebagai pusat pemerintahan, serta kawasan Talake atau GraPARI Telkomsel.

 Penambahan jaringan ini diharapkan dapat disetujui oleh pimpinan pusat Telkomsel guna mendukung penguatan infrastruktur digital di kawasan strategis.  

Selain penyediaan jaringan di kawasan perkotaan, Telkomsel juga memperluas cakupan layanan ke wilayah terpencil dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), seperti Buru Selatan, Pulau Seram, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, serta Maluku Barat Daya. 

Kerja sama ini juga mencakup dukungan infrastruktur untuk mendukung digitalisasi pemerintahan dan sektor publik, salah satunya melalui program Paket ASN Pemprov Maluku serta penyediaan konektivitas pendukung sektor pariwisata dan pendidikan. Pemprov Maluku pun berencana berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait optimasi dan pemanfaatan sekitar 812 menara telekomunikasi yang tersebar di wilayah Maluku. 

 

Selain penguatan konektivitas, pertemuan ini juga membahas strategi keamanan data dan informasi di lingkungan Pemprov Maluku. Dinas Kominfo bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terus mengidentifikasi celah keamanan pada situs web pemerintah serta mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui penggunaan tanda tangan elektronik.

 Langkah ini diperkuat dengan rencana implementasi aplikasi pengawasan aktivitas siber guna mendeteksi ancaman secara dini dan memantau aktivitas keamanan digital.  

Pada sektor pengelolaan data, Pemprov Maluku terus mengembangkan portal "Lawamena Satu Data" yang dapat diakses oleh publik melalui situs lawamena.malukuprov.go.id. Portal ini menyajikan berbagai data sektoral daerah yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan akademisi, serta terintegrasi dengan data BPS, harga bahan pangan Kementerian Perdagangan, dan aplikasi perencanaan SEPAKAT Bappenas. Ke depan, integrasi data akan diperluas mencakup data SIPD serta pemetaan tenaga kesehatan dan penyakit berbasis wilayah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan guna mendukung pengambilan kebijakan daerah yang lebih akurat dan tepat sasaran. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com — Di tengah penyesuaian dan efisiensi anggaran, semangat Pemerintah Provinsi Maluku untuk memterinterkoneksi lapisan masyarakat dapat menikmati akses informasi dan internet tidak pernah surut. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Maluku, pemerintah daerah terus menggandeng PT Telkom Indonesia untuk menghadirkan layanan publik yang semakin responsif, ramah, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh warga.selasa, (8/92026).

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si., menegaskan pentingnya keterbukaan dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat melalui kemudahan akses komunikasi. Menurutnya, Kominfo bukan hanya mengelola jaringan perkantoran, tetapi juga mengemban amanah untuk menyatukan layanan publik, memastikan keamanan data daerah, serta menyediakan akses internet di ruang-ruang publik. Kehadiran fasilitas Wi-Fi gratis di kawasan Gong Perdamaian dan titik publik lainnya menjadi bukti nyata dari komitmen tersebut.

Kerja sama erat yang telah terjalin lebih dari tiga tahun ini mendapat apresiasi dari pihak penyedia layanan. Account Manager PT Telkom Property Area Maluku, Jeffy Haryanto, menyampaikan keberlanjutan sinergi ini merupakan bentuk dukungan terhadap visi dan arahan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa. Selain mendukung kebutuhan internet perkantoran, Telkom dan Kominfo terus berupaya memperluas jangkauan area Wi-Fi Managed Service di titik-titik kumpul warga, bahkan merencanakan integrasi CCTV di lokasi-lokasi strategis guna mendukung keamanan dan pemantauan wilayah secara real-time.

Upaya mendekatkan layanan kepada warga juga dibarengi dengan penyebaran informasi yang transparan. Kepala Bidang Layanan Informasi Diskominfo, Yules Aponno, memastikan berbagai program Pemprov Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath terus dipublikasikan secara terbuka melalui media sosial resmi serta media luar ruang seperti videotron dan baliho. Dengan begitu, masyarakat dapat dengan mudah memantau perkembangan dan kebijakan daerah.

Sementara itu, penguatan akses digital di wilayah yang lebih luas terus di dorong oleh Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika). Staf Aptika Diskominfo Maluku, Billhan Pattikawa, menjelaskan bahwa kolaborasi bersama BAKTI Komdigi juga telah menghadirkan akses internet gratis di berbagai fasilitas umum—seperti Masjid Raya Al-Fatah, Gereja Pusat Maranatha, dan kawasan wisata Pantai Liang—serta menjangkau lebih dari 200 sekolah di 11 kabupaten/kota. Langkah ini berjalan seiring dengan penataan aplikasi daerah menuju satu pintu melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), demi kemudahan seluruh warga Maluku.

Menutup keterangannya, Kadis Kominfo Titus Renwarin menyambut hangat kolaborasi yang telah terbangun bersama Telkom Maluku. Ia berharap sinergi ini terus berkembang, sehingga ruang digital Maluku tidak hanya makin maju dan terinterkoneksi, tetapi juga menjadi sarana yang ramah dan memberdayakan bagi seluruh masyarakat. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Komandan Satuan Pertahanan Pantai (Dansathantai) Kodaeral IX, Kolonel Laut (P) Frejhon Da Costa, mewakili Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., menghadiri pelantikan 224 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Ambon, Jumat (11/9/2026).

Pelantikan yang dipimpin Wali Kota Ambon Drs. Bodewin M. Wattimena tersebut berlangsung di Taman Pattimura, Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Kegiatan turut dihadiri Wakil Wali Kota Ambon Elly Toisutta, jajaran Forkopimda Kota Ambon, serta para pejabat yang dilantik.

Sebanyak 224 pejabat dilantik sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Ambon melakukan penataan birokrasi sekaligus memperkuat kualitas kepemimpinan dan pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menegaskan, penataan birokrasi merupakan salah satu dari 17 program prioritas Pemerintah Kota Ambon. Langkah tersebut diarahkan untuk membangun birokrasi yang handal, bersih, profesional, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Menurutnya, pencapaian tujuan tersebut membutuhkan proses penempatan pejabat yang dilakukan secara selektif dan objektif, sesuai kompetensi serta kebutuhan organisasi.

“Penataan birokrasi ini merupakan salah satu dari 17 program prioritas untuk mewujudkan birokrasi yang handal, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuan ini hanya dapat tercapai jika para pejabat ditempatkan secara selektif dan objektif pada posisi yang tepat,” ujar Bodewin.

Pelantikan dan pengangkatan para pejabat tersebut berpedoman pada Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 662 Tahun 2026.

Keputusan itu ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek pengembangan dan pembinaan karier, peningkatan mutu kepemimpinan, pemenuhan persyaratan jabatan, serta pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Kehadiran Dansathantai Kodaeral IX dalam agenda tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Laut, khususnya Kodaeral IX, untuk terus membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Ambon dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com — Proses pemasyarakatan tidak berakhir ketika seorang klien kembali menginjakkan kaki di tengah masyarakat. Justru pada fase itulah keberhasilan pembimbingan diuji, ketika klien harus kembali membangun kehidupan, mencari penghidupan, dan mendapatkan kembali kepercayaan lingkungan sosialnya.

Pemikiran tersebut menjadi salah satu perhatian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Maluku dalam mendorong penguatan standar layanan pemberdayaan klien pemasyarakatan, Upaya itu dibahas melalui Sosialisasi Draft Standar Layanan Pemberdayaan Klien Pemasyarakatan yang digelar secara daring, Kamis (10/09/2026). Forum tersebut mempertemukan unsur pemasyarakatan dan akademisi untuk membahas bagaimana layanan pemberdayaan dapat dirancang secara lebih terarah, terukur, dan sesuai kebutuhan klien.

Sejumlah narasumber hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku Ricky Dwi Biantoro, Ceno Hersetiokartiko, Ervan Togatorop, dan La Ode Rinaldi. Diskusi dipandu Anggraini Yansir sebagai moderator.

Bagi Kanwil Ditjenpas Maluku, standar layanan bukan sekadar persoalan menyusun tahapan administrasi. Lebih dari itu, standar harus mampu memastikan setiap klien memperoleh pendampingan yang benar-benar memberikan bekal untuk menjalani kehidupan setelah masa pembimbingan, Ricky Dwi Biantoro menegaskan, ukuran keberhasilan pemberdayaan seharusnya tidak berhenti pada terlaksananya sebuah kegiatan atau program.

Menurutnya, manfaat yang diperoleh klien dan perubahan yang terjadi dalam kehidupannya menjadi bagian penting yang harus diperhatikan, Yang kita harapkan bukan sekadar program terlaksana. Standar layanan harus memastikan klien memperoleh kesempatan untuk berkembang, memiliki bekal, dan mampu memanfaatkannya ketika kembali ke masyarakat, tegas Ricky.

Pandangan tersebut menjadi semakin relevan bagi Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan. Kondisi geografis dan sosial setiap daerah tidak selalu sama, sehingga pelaksanaan pemberdayaan membutuhkan pendekatan yang mampu menyesuaikan dengan kebutuhan lokal tanpa meninggalkan standar nasional.

Potensi ekonomi daerah juga menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari proses pemberdayaan, Klien yang memiliki keterampilan dan kemampuan produktif membutuhkan ruang untuk mengembangkan potensinya. Karena itu, pembimbingan perlu diarahkan tidak hanya pada perubahan perilaku, tetapi juga pada penguatan kapasitas agar klien memiliki peluang untuk bekerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

Dalam pembahasan tersebut, Ceno Hersetiokartiko dari Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan memberikan penguatan terkait aspek pembimbingan dan pemberdayaan. Keberadaan standar yang jelas dinilai penting untuk memastikan layanan diberikan secara konsisten dan dapat diukur.

Sementara Ervan Togatorop dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura menyoroti dimensi kemandirian ekonomi. Menurut perspektif yang dibahas dalam forum, kemampuan klien untuk menjadi produktif merupakan salah satu faktor yang dapat memperkuat proses reintegrasi sosial.

Adapun La Ode Rinaldi selaku PK Ahli Madya memberikan perspektif dari pengalaman praktik pembimbingan kemasyarakatan, terutama terkait pentingnya menghadirkan layanan yang responsif terhadap kebutuhan dan kondisi masing-masing klien.

Bagi Kanwil Ditjenpas Maluku, pendekatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari perubahan paradigma dalam pelayanan pemasyarakatan, Klien tidak semata-mata ditempatkan sebagai penerima program, melainkan sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang dan kembali menjalankan fungsi sosialnya secara positif.

Pembimbingan tidak boleh hanya berakhir pada terpenuhinya kewajiban administratif. Yang lebih penting adalah bagaimana klien mampu membangun kembali kehidupannya, memperoleh kesempatan untuk bekerja, dan diterima kembali oleh lingkungan sosial, ujar Ricky.

Namun, upaya membangun kemandirian klien tidak dapat dilakukan oleh jajaran pemasyarakatan seorang diri, Dukungan pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas, hingga masyarakat menjadi bagian penting dalam membuka akses terhadap pelatihan, pekerjaan, maupun peluang usaha bagi klien.

Karena itu, keberadaan standar layanan pemberdayaan diharapkan dapat menjadi pijakan untuk membangun pola pembimbingan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada hasil, Draft tersebut nantinya diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen kebijakan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi layanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh klien.

Pada akhirnya, keberhasilan pemasyarakatan bukan hanya tentang bagaimana seseorang menyelesaikan masa pidananya atau menjalani kewajiban pembimbingan. Keberhasilan yang lebih besar adalah ketika seseorang mampu menata kembali kehidupannya, memperoleh kesempatan kedua, dan hadir sebagai bagian yang produktif di tengah masyarakat.

Kanwil Ditjenpas Maluku pun mendorong agar semangat tersebut menjadi fondasi dalam penguatan standar pemberdayaan klien menuju kemandirian yang berkelanjutan. (Za)