Ambon, globaltimurnn.com - Pemerintah Provinsi Maluku bersama Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku melakukan intervensi pasar melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) khusus komoditas cabai rawit.

Sebanyak 960 kilogram cabai rawit didatangkan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk membantu menekan lonjakan harga sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan di Kota Ambon.

Program yang dilaksanakan melalui skema Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) tersebut menjadi langkah konkret pemerintah daerah bersama Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi, khususnya pada kelompok pangan bergejolak (volatile food).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Inawati Bin Tahir, menjelaskan bahwa pasokan cabai rawit didatangkan menggunakan pesawat komersial Batik Air melalui dua tahap pengiriman.

Pengiriman tahap pertama tiba di Ambon pada 28 Oktober 2026 sebanyak 450 kilogram. Selanjutnya, pengiriman tahap kedua tiba pada 11 November 2026 sebanyak 510 kilogram, sehingga total pasokan yang didistribusikan mencapai 960 kilogram.

Cabai rawit tersebut diterima langsung oleh perwakilan Deputi Bank Indonesia bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku dan distributor, Reymon, di kawasan Pasar Mardika, Ambon.

Dalam pelaksanaannya, GPM berlangsung pada 29–30 Oktober 2026 dan dilanjutkan dengan distribusi tahap berikutnya. Cabai rawit dijual kepada masyarakat dengan harga Rp40.000 per kilogram, jauh lebih terjangkau dibandingkan harga yang sebelumnya mengalami kenaikan signifikan di pasaran.

Distribusi cabai rawit menyasar sejumlah lokasi pemasaran, yakni Pasar Mardika, Pasar Passo, Pasar Batu Merah, kawasan Kudamati, dan Wayame.

Inawati mengungkapkan, pelaksanaan GPM mendapat respons positif dari masyarakat. Antusiasme warga terlihat karena program tersebut dinilai sangat membantu, terutama di tengah meningkatnya harga berbagai kebutuhan pokok.

Menurutnya, intervensi melalui GPM berhasil memberikan tekanan terhadap harga cabai rawit di pasaran sehingga masyarakat memiliki alternatif untuk mendapatkan komoditas tersebut dengan harga lebih terjangkau.

"Selama pelaksanaan Gerakan Pangan Murah khusus cabai rawit ini, masyarakat sangat antusias dan merasa terbantu. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan, tidak hanya untuk cabai rawit, tetapi juga komoditas pangan strategis lainnya," ungkap Inawati.

Ia berharap program serupa dapat diperluas untuk komoditas bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, minyak goreng, gula pasir, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya yang berpotensi memengaruhi inflasi daerah.

Inawati menjelaskan, kerja sama dengan Bank Indonesia melalui program FDP memiliki peran penting bagi Maluku sebagai daerah kepulauan. Tantangan geografis, tingginya biaya transportasi, serta keterbatasan konektivitas antarpulau menjadi faktor yang turut memengaruhi harga pangan di tingkat konsumen.

Melalui fasilitasi distribusi tersebut, pemerintah berupaya memperpendek rantai pasok dan menekan biaya pengangkutan dari daerah sentra produksi menuju wilayah konsumen.

Sinergi antara Pemprov Maluku dan Bank Indonesia ini diharapkan terus diperkuat sebagai bagian dari strategi menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, serta daya beli masyarakat.

Dengan demikian, Gerakan Pangan Murah tidak hanya menjadi solusi jangka pendek dalam meredam kenaikan harga, tetapi juga instrumen penting untuk memperkuat ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di Provinsi Maluku. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com – Bagi masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan, sebuah senyuman mungkin menjadi awal yang menyenangkan. Namun, keramahan saja tidak selalu cukup. Di balik setiap pertanyaan, permohonan, maupun keluhan, ada harapan untuk didengar, mendapatkan informasi yang benar, serta memperoleh kepastian atas kebutuhan yang disampaikan.

Sebab, pelayanan yang baik bukan hanya tentang seberapa cepat seseorang dilayani, tetapi juga tentang bagaimana mereka merasa dihargai, dipahami, dan mendapatkan solusi.

Kesadaran inilah yang menjadi pesan utama dalam Training Service Excellence bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Komdigi Loka Monitor SFRID Ambon yang berlangsung di Santika Meeting Room 6, lantai 6, Hotel Santika Premiere Ambon, Sabtu, 7 November 2026.

Melalui pelatihan bertema “Dari Melayani Kebutuhan menjadi Menciptakan Pengalaman yang Bermakna”, Audra Pattiasina, Public Relations Manager Hotel Santika Premiere Ambon, mengajak para peserta melihat pelayanan dari sudut pandang yang lebih luas.

Baginya, memberikan pelayanan prima tidak cukup hanya dengan bersikap ramah atau menyelesaikan pekerjaan sesuai prosedur. Ada tanggung jawab yang lebih besar, yakni memastikan setiap orang mendapatkan pengalaman pelayanan yang baik, mulai dari awal berkomunikasi hingga kebutuhan mereka memperoleh tindak lanjut.

Selama kurang lebih dua jam, Audra mengajak peserta memahami bahwa Service Excellence merupakan perpaduan antara keramahan, ketepatan informasi, kecepatan merespons, keamanan, serta kemampuan memahami kebutuhan penerima layanan.

Dalam pemaparannya, ia memperkenalkan lima dimensi kualitas pelayanan melalui konsep SERVQUAL, yaitu Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy.

Kelima dimensi tersebut menjadi gambaran bahwa kualitas pelayanan tidak hanya terlihat dari fasilitas yang tersedia, tetapi juga dari keandalan petugas, kesigapan memberikan respons, kemampuan membangun kepercayaan, serta kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang dilayani.

Namun, pelayanan yang berkualitas juga membutuhkan komunikasi yang tepat.

Karena itu, Audra memperkenalkan pendekatan sederhana melalui tiga langkah, yakni Dengarkan, Jelaskan, dan Pastikan. Pendekatan ini mengingatkan bahwa setiap interaksi harus dimulai dengan kesediaan mendengarkan, dilanjutkan penjelasan yang mudah dipahami, serta diakhiri dengan kepastian mengenai langkah berikutnya.

Hal tersebut menjadi penting, terutama ketika petugas menghadapi masyarakat dengan kebutuhan dan karakter yang berbeda-beda.

Tidak semua orang datang dengan pemahaman yang sama. Ada yang membutuhkan penjelasan lebih rinci, ada yang mengalami kesulitan mengakses layanan digital, bahkan ada pula yang datang dengan kekecewaan karena belum memperoleh informasi atau kepastian yang diharapkan.

Dalam situasi seperti itu, kemampuan mengelola keluhan menjadi bagian penting dari pelayanan prima.

Audra kemudian memperkenalkan metode LAST, yang terdiri dari Listen, Acknowledge/Apologize, Solve, serta Thank & Track. Melalui metode ini, peserta diajak memahami pentingnya mendengarkan keluhan, menunjukkan pengakuan dan empati, mencari penyelesaian, serta menyampaikan apresiasi sekaligus memastikan proses tindak lanjut berjalan dengan baik.

Menariknya, pelatihan tidak hanya berlangsung melalui penyampaian teori. Suasana semakin hidup ketika peserta memasuki sesi praktik atau role play.

Para peserta terlibat dalam simulasi berbagai situasi yang mungkin ditemui dalam pelayanan publik. Mulai dari menghadapi perbedaan informasi pada kanal layanan, menangani permohonan yang belum mendapatkan pembaruan status, hingga membantu pengguna yang mengalami kesulitan mengakses layanan digital.

Melalui simulasi tersebut, peserta diberikan kesempatan untuk mempraktikkan langsung bagaimana mendengarkan dengan empati, menyampaikan informasi secara jelas, mengendalikan situasi ketika menghadapi keluhan, serta menentukan langkah penyelesaian sesuai kewenangan.

Dari latihan sederhana itu, muncul satu pemahaman penting: masyarakat tidak selalu menuntut petugas mengetahui semua jawaban saat itu juga. Namun, mereka membutuhkan kepastian bahwa persoalan yang disampaikan benar-benar diperhatikan dan tidak dibiarkan tanpa kejelasan.

Audra menegaskan bahwa pelayanan prima harus dimulai dari kesadaran setiap individu untuk memahami perspektif orang yang dilayani.

“Service Excellence bukan tentang bagaimana kita selalu memiliki jawaban atas setiap pertanyaan, tetapi bagaimana kita membuat masyarakat merasa didengar, dipahami, dan mendapatkan kepastian. Keramahan harus berjalan bersama akurasi, integritas, serta tanggung jawab. Saya percaya, perubahan kualitas pelayanan dapat dimulai dari satu tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten oleh setiap individu,” ungkap Audra.

Pesan tersebut juga berkaitan erat dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK yang menjadi landasan dalam membangun budaya kerja dan pelayanan publik.

Di tengah perkembangan layanan digital, peserta turut diingatkan mengenai pentingnya menjaga integritas dan keamanan informasi. Sebab, kemudahan akses pelayanan harus tetap berjalan seiring dengan perlindungan data serta tanggung jawab dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Pada akhirnya, pelayanan publik yang berkualitas tidak lahir hanya dari aturan atau standar operasional yang tertulis. Kualitas itu tumbuh melalui kebiasaan sehari-hari, dari cara petugas menyapa, kesediaan mendengarkan, ketepatan memberikan informasi, hingga kesungguhan memastikan setiap kebutuhan mendapatkan tindak lanjut.

Melalui pelatihan ini, ASN Komdigi Loka Monitor SFRID Ambon diharapkan mampu membawa pemahaman dan keterampilan yang diperoleh ke dalam lingkungan kerja masing-masing.

Sebab, bagi masyarakat, pengalaman pelayanan yang baik sering kali tidak diukur dari hal-hal besar. Terkadang, sebuah penjelasan yang mudah dimengerti, respons yang cepat, sikap yang penuh empati, dan kepastian atas sebuah permohonan justru menjadi hal yang paling diingat.

Karena pada akhirnya, pelayanan prima bukan sekadar tentang memenuhi kebutuhan masyarakat, melainkan tentang membangun kepercayaan melalui setiap interaksi.

Melayani dengan hati, memberikan kepastian, dan menghadirkan pengalaman yang bermakna. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Perubahan sering kali datang tanpa menunggu seseorang benar-benar siap. Cara kerja yang selama ini dianggap paling tepat bisa saja perlu diperbarui. Tantangan baru muncul, tuntutan pelayanan semakin berkembang, sementara kemampuan untuk terus belajar menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar.

Namun, di tengah perubahan tersebut, ada satu hal yang menentukan bagaimana seseorang melangkah ke depan, yakni cara berpikir.

Berangkat dari pemahaman itulah, Edy Dwi Sutrisno, General Manager Hotel Santika Premiere Ambon, mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) Komdigi Loka Monitor SFRID Ambon untuk membangun pola pikir bertumbuh atau Growth Mindset melalui sebuah pelatihan bertema “Growing Together, Building the Future”, Jumat, 6 November 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Santika Meeting Room 6, lantai 6, Hotel Santika Premiere Ambon tersebut bukan sekadar ruang penyampaian materi. Lebih dari itu, pelatihan ini menjadi kesempatan bagi para peserta untuk melihat kembali bagaimana mereka menghadapi tantangan, menerima perubahan, serta mengembangkan kemampuan dalam lingkungan kerja.

Di hadapan para peserta, Edy mengajak mereka memahami bahwa kemampuan seseorang tidak seharusnya dibatasi oleh pengalaman, kegagalan, maupun kondisi yang sedang dihadapi saat ini.

Ia kemudian memperkenalkan dua pola pikir yang kerap memengaruhi perjalanan seseorang, yakni Fixed Mindset dan Growth Mindset.

Orang dengan Fixed Mindset cenderung merasa bahwa kemampuan yang dimiliki sudah menjadi batas. Tantangan sering dihindari, kritik dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu, sementara kegagalan kerap dipandang sebagai tanda ketidakmampuan.

Sebaliknya, Growth Mindset menghadirkan cara pandang yang berbeda. Setiap tantangan menjadi kesempatan untuk belajar, setiap kritik menjadi bahan evaluasi, dan setiap kegagalan dapat menjadi pengalaman berharga untuk memperbaiki diri.

Ada satu pesan sederhana yang disampaikan Edy, tetapi memiliki makna mendalam, yakni kekuatan kata “belum”.

Menurutnya, mengubah kalimat “saya tidak bisa” menjadi “saya belum bisa” dapat membuka cara pandang baru. Sebab, ketidakmampuan pada hari ini bukan berarti seseorang tidak akan pernah mampu pada masa mendatang.

Kata tersebut menjadi pengingat bahwa proses belajar tidak pernah benar-benar berhenti. Selama ada kemauan untuk mencoba, memperbaiki diri, dan terus berusaha, selalu ada ruang untuk berkembang.

Dalam pelatihan itu, Edy juga menguraikan lima sikap penting yang perlu dibangun untuk menumbuhkan Growth Mindset.

Mulai dari keberanian menghadapi tantangan (Embrace Challenges), kemauan untuk terus belajar (Continuous Learning), keterbukaan menerima masukan (Accept Feedback), kemampuan mengambil pelajaran dari kegagalan (Learn from Failure), hingga menghargai setiap kemajuan yang dicapai (Celebrate Progress).

Kelima sikap tersebut menjadi fondasi penting, terutama bagi aparatur yang setiap hari berhadapan dengan tanggung jawab pekerjaan dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Edy juga mengingatkan bahwa keluhan maupun kritik dari pengguna layanan tidak semestinya dipandang sebagai ancaman. Justru dari situlah sebuah organisasi dapat menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki.

Pelayanan yang baik tidak selalu lahir dari perubahan besar. Terkadang, inovasi justru dimulai dari langkah sederhana, dari kesediaan mendengarkan, memperbaiki kebiasaan, membuka komunikasi, hingga membangun kolaborasi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat.

“Perubahan tidak bisa kita hindari, tetapi kita selalu punya pilihan untuk menentukan bagaimana kita meresponsnya. Jangan merasa bahwa cara yang kita lakukan hari ini adalah satu-satunya cara yang benar. Teruslah belajar, terbuka terhadap masukan, dan berani mencoba pendekatan baru. Karena bertumbuh bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita memberikan kontribusi dan menciptakan nilai bagi lingkungan sekitar,” ungkap Edy.

Pesan tersebut kemudian berkembang menjadi diskusi yang cukup dinamis. Sesi tanya jawab menjadi salah satu bagian yang menarik perhatian, ketika para peserta mulai menyampaikan pertanyaan, tanggapan, serta pengalaman yang berkaitan dengan tantangan dalam lingkungan kerja mereka.

Dari interaksi tersebut, terlihat bahwa membangun pola pikir bertumbuh bukan sekadar memahami teori, melainkan bagaimana menerapkannya dalam kebiasaan sehari-hari.

Sebab, perubahan cara berpikir harus diikuti keberanian untuk mengambil tindakan. Tidak cukup hanya memahami pentingnya inovasi jika seseorang masih enggan mencoba hal baru. Tidak cukup pula berbicara tentang peningkatan kualitas apabila masukan dan kritik belum sepenuhnya diterima sebagai bagian dari proses perbaikan.

Pelatihan ini juga menyoroti pentingnya membangun budaya kerja yang mendorong pertumbuhan bersama. Budaya tersebut dapat dimulai melalui pembelajaran berkelanjutan, keterbukaan terhadap umpan balik, penghargaan terhadap proses, pemberian ruang untuk berinovasi, serta kepemimpinan yang mampu memberikan teladan.

Pada akhirnya, keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya diukur dari hasil yang dicapai, tetapi juga dari bagaimana setiap orang di dalamnya terus berkembang, saling mendukung, dan menciptakan nilai bagi lingkungan sekitar.

Melalui kegiatan ini, para ASN Komdigi Loka Monitor SFRID Ambon diharapkan semakin memiliki keberanian untuk keluar dari pola pikir lama, terbuka terhadap perubahan, serta terus mengembangkan potensi diri demi meningkatkan kualitas pekerjaan dan pelayanan.

Karena masa depan tidak hanya dibangun oleh mereka yang memiliki kemampuan, tetapi juga oleh mereka yang bersedia terus belajar dan bertumbuh.

Dan mungkin, langkah pertama menuju perubahan besar itu tidak harus dimulai dengan sesuatu yang luar biasa. Cukup dengan mengubah satu kalimat sederhana: dari “saya tidak bisa” menjadi “saya belum bisa”.

Grow Together, Win Together. Bertumbuh bersama, menciptakan nilai bersama, dan membangun masa depan yang lebih baik.(Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Mendapatkan informasi yang benar mengenai pengurusan paspor menjadi salah satu kebutuhan masyarakat, terutama bagi mereka yang berencana melakukan perjalanan ke luar negeri. Mulai dari persyaratan administrasi, tahapan pelayanan, hingga biaya resmi, setiap informasi perlu dipahami agar proses pengurusan dokumen perjalanan dapat berjalan dengan mudah dan lancar.

Kesempatan untuk memperoleh informasi tersebut kini semakin terbuka. Melalui kehadiran booth layanan informasi Imigrasi Ambon dalam kegiatan Moluccas Financial Day 2026, masyarakat tidak perlu menunggu datang ke kantor imigrasi hanya untuk mendapatkan penjelasan awal mengenai pelayanan paspor.

Memasuki hari kedua pelaksanaan, Sabtu (14/11/2026), booth Imigrasi Ambon kembali menjadi salah satu titik yang menarik perhatian pengunjung. Aktivitas konsultasi terlihat semakin ramai, dengan masyarakat yang datang silih berganti untuk mencari informasi sekaligus berkonsultasi langsung dengan petugas.

Ketertarikan pengunjung pun cukup beragam. Sebagian ingin mengetahui berapa biaya resmi pembuatan paspor, sementara lainnya lebih tertarik memahami prosedur pengurusan, dokumen persyaratan, hingga penggunaan aplikasi M-Paspor sebagai bagian dari proses pelayanan.

Bagi sebagian masyarakat, kesempatan bertanya secara langsung seperti ini tentu memberikan kemudahan tersendiri. Informasi yang sebelumnya mungkin hanya diketahui secara terbatas kini dapat diperoleh melalui penjelasan petugas yang memahami prosedur pelayanan keimigrasian.

Jika dibandingkan dengan hari pertama, jumlah pengunjung yang mendatangi booth Imigrasi Ambon pada hari kedua tercatat mengalami sedikit peningkatan. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi keimigrasian masih cukup tinggi, terutama informasi yang berkaitan dengan dokumen perjalanan.

Di tengah aktivitas Moluccas Financial Day 2026, kehadiran booth tersebut menjadi ruang interaksi yang mempertemukan petugas pelayanan dengan masyarakat secara lebih terbuka. Tidak hanya menyampaikan informasi, petugas juga memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk memahami setiap tahapan pengurusan paspor sebelum memulai proses permohonan.

Namun, pelayanan informasi yang diberikan tidak berhenti pada edukasi mengenai paspor.

Petugas Imigrasi Ambon juga memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkenalkan kegiatan Pasporia yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (15/11/2026) di Ambon Plaza (AMPLAS).

Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya menginformasikan kepada masyarakat mengenai kegiatan pelayanan keimigrasian yang akan dilaksanakan di pusat aktivitas publik tersebut.

Melalui kegiatan Pasporia, Imigrasi Ambon berharap semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendekatkan diri dengan layanan keimigrasian. Kehadiran kegiatan di lokasi yang mudah dijangkau juga diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi maupun pelayanan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Bagi Imigrasi Ambon, keterlibatan dalam Moluccas Financial Day 2026 memiliki makna lebih luas daripada sekadar memperkenalkan institusi dan jenis pelayanan. Kegiatan ini menjadi bagian dari pendekatan pelayanan publik yang mengutamakan komunikasi, keterbukaan informasi, serta respons terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebab, tidak sedikit masyarakat yang sebenarnya memiliki keinginan untuk membuat paspor, tetapi masih membutuhkan pemahaman mengenai persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi.

Melalui komunikasi langsung, berbagai pertanyaan tersebut dapat dijawab sejak awal sehingga masyarakat memiliki gambaran yang lebih jelas sebelum mengajukan permohonan.

Upaya ini juga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mengikuti prosedur resmi, mempersiapkan dokumen secara lengkap, serta mengetahui besaran biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

Imigrasi Ambon pun berharap antusiasme masyarakat terhadap kegiatan Pasporia di Ambon Plaza nantinya semakin meningkat. Dengan demikian, semakin banyak warga yang memperoleh akses terhadap informasi dan pelayanan keimigrasian.

Lebih jauh, kehadiran Imigrasi Ambon dalam kegiatan publik seperti Moluccas Financial Day 2026 memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya berkaitan dengan kecepatan proses administrasi, tetapi juga bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi.

Sebuah pelayanan yang baik dimulai dari informasi yang jelas, komunikasi yang terbuka, dan kesediaan untuk hadir menjawab kebutuhan masyarakat.

Dari sebuah booth sederhana di tengah keramaian kegiatan, Imigrasi Ambon berupaya membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus menegaskan komitmennya menghadirkan pelayanan keimigrasian yang semakin mudah diakses, informatif, transparan, dan responsif.

Karena pada akhirnya, kemudahan pelayanan bukan hanya tentang seberapa cepat sebuah dokumen diterbitkan, tetapi juga tentang seberapa mudah masyarakat mendapatkan informasi dan memahami proses untuk memperolehnya. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Setiap pembangunan yang direncanakan pemerintah idealnya berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat. Jalan yang harus diperbaiki, fasilitas umum yang membutuhkan perhatian, hingga berbagai persoalan pelayanan publik merupakan bagian dari aspirasi yang harus mendapat tempat dalam kebijakan pembangunan daerah.

Namun, menyampaikan aspirasi saja tidak cukup. Dibutuhkan proses perencanaan yang matang, sinkronisasi program, serta ketepatan dalam penganggaran agar setiap kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan menjadi program pembangunan yang benar-benar dapat direalisasikan.

Kesadaran inilah yang menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ambon bertema "Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Kota Ambon".

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Ambon, Sabtu (14/11/2026), tersebut bukan sekadar agenda peningkatan kapasitas anggota legislatif. Lebih dari itu, Bimtek menjadi ruang strategis untuk memperkuat pemahaman mengenai bagaimana aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui DPRD dapat terintegrasi dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Ambon.

Hadir dalam kegiatan tersebut pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah B2KD Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Simon Seimima, S.STP., M.Si., serta Benny Pandan Nugroho selaku Pemeriksa Ahli Madya yang mewakili Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku.

Turut hadir Sekretaris DPRD Kota Ambon Alfian Lewenussa dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Dalam laporan pelaksanaan kegiatan, Sekretaris DPRD Kota Ambon, Alfian Lewenussa, menjelaskan bahwa keterlibatan DPRD dalam proses perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting dari tanggung jawab kelembagaan sebagai representasi masyarakat.

Melalui kegiatan reses, rapat dengar pendapat, maupun kunjungan kerja di daerah pemilihan, anggota DPRD memperoleh berbagai masukan dan kebutuhan masyarakat. Aspirasi tersebut kemudian dihimpun dan dirumuskan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD untuk diperjuangkan dalam proses perencanaan pembangunan.

Meski demikian, proses tersebut membutuhkan ketelitian dan pemahaman regulasi agar usulan yang disampaikan tidak sekadar menjadi daftar kebutuhan, tetapi benar-benar memenuhi persyaratan perencanaan dan dapat diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sejumlah tantangan masih menjadi perhatian, di antaranya keterbatasan anggaran, kemungkinan terjadinya tumpang tindih usulan dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta belum optimalnya penyelarasan prioritas antara DPRD dan pemerintah daerah.

Karena itu, melalui Bimtek ini, DPRD Kota Ambon berupaya mengevaluasi kembali mekanisme pengelolaan pokok-pokok pikiran, meningkatkan kualitas penjaringan dan penginputan aspirasi, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.

Pengelolaan usulan juga diharapkan semakin transparan, akuntabel, tertib administrasi, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Ambon, Morits L. Tamaela, dalam sambutannya memberikan penekanan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD memiliki kedudukan penting dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan pemerintah daerah.

Ia menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran bukan sekadar daftar keinginan politik, melainkan kristalisasi aspirasi masyarakat yang dihimpun secara langsung melalui kegiatan kedewanan.

Menurutnya, DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan secara optimal untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai kepentingan masyarakat.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, penyusunan pokok-pokok pikiran menjadi instrumen penting yang membutuhkan keselarasan dengan kebijakan pemerintah daerah.

Morits menilai tema Bimtek kali ini sangat relevan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memastikan usulan DPRD dapat terintegrasi secara utuh ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Ia menyoroti pentingnya sinkronisasi pokok-pokok pikiran dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, keselarasan tersebut menjadi kunci untuk menghindari tumpang tindih program, menjaga ketepatan sasaran pembangunan, serta memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap akuntabel.

Pada kesempatan itu, Morits juga menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku atas kesediaan memberikan materi dan penguatan kapasitas kepada pimpinan serta anggota DPRD Kota Ambon.

Ia berharap kehadiran para narasumber dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme penyelarasan pokok-pokok pikiran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sekaligus memperkuat pemahaman terhadap regulasi perencanaan dan penganggaran daerah.

Tidak hanya itu, perspektif BPK RI juga diharapkan menjadi bekal penting bagi anggota DPRD dalam memahami aspek pemeriksaan, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Kepada seluruh peserta, Morits mengajak agar mengikuti setiap sesi kegiatan dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, serta memanfaatkan momentum tersebut untuk menggali pengetahuan dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan teknis yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan.

Sebagai tanda dimulainya kegiatan, Ketua DPRD Kota Ambon secara resmi membuka Bimtek melalui pemukulan tifa, yang dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, kegiatan ini menghadirkan dua narasumber dari bidang yang saling melengkapi.

Simon Seimima, S.STP., M.Si., selaku Direktur Perencanaan Anggaran Daerah B2KD Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, menjadi narasumber yang diharapkan memperdalam pemahaman peserta mengenai mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk penyelarasan pokok-pokok pikiran DPRD.

Sementara itu, Benny Pandan Nugroho selaku Pemeriksa Ahli Madya yang mewakili Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku memberikan perspektif dari sisi pemeriksaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kehadiran kedua narasumber tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang seimbang antara kepentingan perencanaan pembangunan dan kewajiban menjaga tata kelola keuangan daerah yang sesuai aturan.

Rangkaian kegiatan kemudian dilaksanakan melalui dua sesi. Sesi pertama berupa pemaparan materi secara panel, dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) antara DPRD dan OPD terkait.

Melalui forum diskusi tersebut, para peserta diharapkan dapat menyamakan persepsi, membangun koordinasi, serta mengidentifikasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan sinkronisasi pokok-pokok pikiran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang masuk dalam dokumen perencanaan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat.

Aspirasi yang dihimpun oleh wakil rakyat harus memiliki arah yang jelas, proses pengusulan yang benar, serta pertimbangan kemampuan anggaran dan ketentuan regulasi.

Karena itu, penguatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD melalui Bimtek ini menjadi bagian penting dalam membangun hubungan kerja yang lebih efektif antara legislatif dan eksekutif.

DPRD Kota Ambon berharap, melalui sinkronisasi yang semakin baik, pokok-pokok pikiran yang diperjuangkan dapat menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang lebih terarah, realistis, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebab, pembangunan yang baik bukan hanya tentang apa yang ingin dibangun pemerintah, tetapi juga tentang bagaimana suara masyarakat didengar, diperjuangkan, dan diwujudkan melalui kebijakan yang tepat.

Semangat itulah yang diharapkan menjadi landasan bersama dalam mendorong pembangunan Kota Ambon yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan. (Za)

Jakarta, globaltimurnn.com – Pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat langkah percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela dengan memastikan penyelesaian hak-hak masyarakat terdampak berjalan secara adil, transparan, dan memberikan kepastian. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mengawal investasi strategis nasional sekaligus memastikan masyarakat Maluku memperoleh manfaat nyata dari pembangunan.

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Blok Masela bersama Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, di Ruang Rapat Makalehi, Gedung Heritage, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, selaku Ketua Tim Terpadu (Timdu) Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK), unsur Forkopimda Provinsi Maluku, Pangdam dan Irdam XVI/Pattimura, Kapolda Maluku, Danlantamal IX, perwakilan SKK Migas, Inpex selaku kontraktor kontrak kerja sama, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Sekda Maluku, Sadali Ie, menjelaskan bahwa salah satu fokus utama rapat adalah mempercepat penyelesaian hak-hak masyarakat yang terdampak langsung pembangunan fasilitas Blok Masela.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Maluku mendorong pihak Inpex dan KJPP agar segera merealisasikan pembayaran kompensasi kepada masyarakat sesuai hasil penilaian dan data yang telah diverifikasi.

Selain pembayaran kompensasi, pemerintah juga memastikan sejumlah bentuk penanganan bagi masyarakat terdampak, meliputi Bantuan biaya hidup selama satu tahun bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan, Relokasi enam unit rumah warga yang berada dalam area pembangunan Blok Masela, termasuk penyiapan lokasi dan hunian pengganti, penggantian biaya tanam tumbuh sebagai bentuk perhatian terhadap hak masyarakat serta Bantuan peralatan hidup, dengan besaran nilai yang akan ditetapkan setelah memperoleh rekomendasi akhir dari SKK Migas.

Kehadiran unsur TNI-Polri, Forkopimda Provinsi Maluku dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rapat tersebut juga memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan seluruh tahapan pelaksanaan di lapangan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan bahwa percepatan pembangunan Blok Masela harus berjalan seiring dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat. 

Penyelesaian dampak sosial kemasyarakatan menjadi bagian penting agar pembangunan proyek strategis nasional ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi nasional, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Maluku, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, SKK Migas, dan Inpex, Pemprov Maluku optimistis penyelesaian PDSK dapat segera dituntaskan sehingga tahapan pembangunan Blok Masela dapat berjalan lebih cepat dengan tetap mengedepankan keadilan dan kepentingan masyarakat. (Rdks) 

Halut, Globaltimurnn.com – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) kembali menghidupkan kegiatan Car Free Day (CFD) yang dirangkaikan dengan peresmian UMKM Tomahai (Tobelo Marahai), Sabtu (14/11/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di kawasan depan Kantor Bupati Halmahera Utara, Jalan Ir. Hein Namotemo, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Halut, Dr. Piet Hein Babua, M.Si. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Halut Dr. Kasman Hi. Ahmad, S.Ag., M.Pd., Ketua DPRD Halut Christina Lesnussa, Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H., Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav. Ramdhani Akbar, S.I.P., Sekda Halut Drs. E.J. Papilaya, MTP, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Maria Silfi Deyabora Tongo Tongo, serta unsur Forkopimda, pimpinan OPD, ASN dan tamu undangan lainnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan jalan sehat dan senam bersama, dilanjutkan pembacaan surat keputusan serta pengukuhan pengurus UMKM Tomahai, laporan panitia, sambutan, pemotongan tumpeng, foto bersama hingga peninjauan lokasi para pelaku usaha UMKM.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Halut menyampaikan bahwa jumlah UMKM yang terdaftar di Kabupaten Halmahera Utara saat ini mencapai 4.601 unit usaha yang tergabung dalam berbagai kelompok, perkumpulan dan komunitas.

Ia menjelaskan, UMKM Tomahai bekerja sama dengan aplikasi Belanjain untuk mempermudah masyarakat mendapatkan berbagai produk lokal. Seluruh pelaku usaha yang tergabung telah terdaftar dalam aplikasi tersebut sehingga masyarakat dapat melakukan pemesanan secara langsung, bahkan produk yang dibeli dapat diantarkan ke tempat pembeli.

Selain itu, pihaknya mengajak seluruh pimpinan OPD agar memanfaatkan produk UMKM lokal untuk kebutuhan konsumsi kegiatan kedinasan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pertumbuhan usaha masyarakat.

Sementara itu, Bupati Halut Piet Hein Babua dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Car Free Day sebelumnya pernah dilaksanakan di kawasan pemerintahan, namun belum berjalan berkelanjutan karena kurangnya dukungan kegiatan pendamping.

Karena itu, melalui pembukaan kembali Car Free Day yang dirangkaikan dengan aktivitas UMKM Tomahai, pemerintah daerah berupaya menyediakan ruang bagi para pelaku usaha untuk memasarkan dan mengembangkan produk lokal.

Bupati menegaskan, kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara rutin setiap hari Sabtu. Ia juga meminta Dinas Koperasi dan UMKM untuk terus melakukan pendampingan terhadap para pelaku usaha, serta Dinas Perhubungan agar memaksimalkan pengaturan lalu lintas demi kenyamanan masyarakat dan pengunjung.

Menurut Piet, pengaturan lalu lintas juga perlu ditingkatkan mulai pekan berikutnya, termasuk penutupan sejumlah akses jalan di sekitar kawasan Kodim dan Polres hingga lokasi kegiatan, sehingga kendaraan pengunjung dapat diarahkan melalui jalur alternatif.

Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa jumlah pelaku UMKM di Halmahera Utara saat ini mencapai lebih dari 4.600 unit. Jika setiap UMKM mempekerjakan minimal dua orang, maka terdapat sekitar 9.200 tenaga kerja yang dapat terserap dari sektor tersebut.

"UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan penuh agar UMKM terus tumbuh dan berkembang," tegasnya.

Ia berharap para pelaku UMKM terus membangun kerja sama dengan berbagai pihak sehingga usaha lokal di Halmahera Utara dapat berkembang secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Piet Hein Babua secara resmi membuka kegiatan Car Free Day yang dirangkaikan dengan aktivitas UMKM di sepanjang kawasan pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara.

Dengan dibukanya kembali kegiatan ini, pemerintah daerah berharap setiap hari Sabtu kawasan tersebut dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus ruang promosi bagi produk-produk unggulan UMKM lokal. [GIO