Foto : Satgas Pangan Sultra Pantau Harga dan Stok Sembako Jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Kendari, Globaltimurnn.com – Dalam rangka menjaga ketersediaan serta stabilitas harga sembilan bahan pokok (sembako) menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan pengecekan harga dan stok di pasar tradisional serta ritel modern di Kota Kendari, Selasa (23/12/2025).

Kegiatan tersebut dipimpin Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sultra Kombes Pol Dodi Ruyatman, S.I.K dan diikuti Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kepala Bulog Wilayah Sultra. Pengecekan ini merupakan bagian dari sinergi lintas sektor dalam mengawal stabilitas pangan daerah.

Dalam pelaksanaan di lapangan, Satgas Pangan memfokuskan pemantauan pada harga dan ketersediaan sejumlah komoditas strategis, di antaranya beras, telur, daging ayam, cabai, bawang merah, dan bawang putih. Selain itu, petugas juga berdialog langsung dengan para pedagang untuk mengetahui kondisi distribusi barang serta potensi kendala yang dihadapi.

Dirreskrimsus Polda Sultra Kombes Pol Dodi Ruyatman menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutin Satgas Pangan untuk memastikan harga dan pasokan bahan pokok tetap terjaga. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pre-emptif dan preventif guna mengantisipasi potensi gejolak harga maupun kelangkaan barang yang kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan.

“Tujuan utama kami adalah menjaga stabilitas ekonomi masyarakat serta mencegah praktik-praktik yang merugikan seperti penimbunan, spekulasi harga, atau penyelundupan. Kami ingin memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang wajar selama perayaan Natal dan Tahun Baru,” ujar Kombes Pol Dodi Ruyatman.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra sekaligus anggota Satgas Pangan, Ari Sismanto, mengungkapkan hasil pemantauan menunjukkan secara umum stok bahan pokok di pasar tradisional maupun ritel modern dalam kondisi aman dengan harga yang relatif stabil. Meski terdapat fluktuasi pada beberapa komoditas, perubahannya masih dalam batas wajar dan terkendali.

Satgas Pangan Sultra juga mencatat sejumlah masukan dari pedagang untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait. Kepada masyarakat, Satgas Pangan mengimbau agar berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Ke depan, pengawasan dan patroli akan terus dilakukan secara rutin hingga pasca perayaan Natal dan Tahun Baru guna menjaga stabilitas pasokan dan harga di Sulawesi Tenggara. (V374) 

Foto : Akhirnya Polresta Ambon Berhasil Ungkap  Penganiayaan Pedagang Petasan

Ambon, Globaltimurnn.com - Gerak cepat, aparat Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pulau Ambon dan Pp Lease akhirnya berhasil mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan terhadap HB (54) salah satu pedagang petasan di Ambon.

Korban dianiaya menggunakan senjata tajam tepatnya di lapak milik korban  di kawasan Jalan Dr. Tamaela, depan Kampus PGSD, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon Kamis (11/12/2025) sekitar pukul 03.30 WIT.

Kasi Humas Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease, Ipda Janet Luhukay, menjelaskan korban yang merupakan seorang perempuan  mengalami luka akibat senjata tajam dan saat ini telah mendapatkan perawatan medis.

Peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh pihak keluarga korban setelah menerima informasi dari warga sekitar. Saat tiba di lokasi, korban telah dibawa ke rumah sakit. Atas kejadian tersebut, pihak keluarga kemudian melaporkan  ke Polresta Ambon guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan Satreskrim, Intel, narkoba Polresta Ambon yang dipimpim Kasat Reskrim Polresta Ambon Kompol Androyuan Elim, langsung bergerak cepat  melakukan penyelidikan secara intensif.

Dari hasil  penyidikan hingga  pemeriksaan saksi-saksi, serta analisis rekaman CCTV di beberapa titik, penyidik berhasil mengidentifikasi dan mengamankan seorang Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH) yang berinisial PK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan awal PK mengakui telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban. 

"Hasil pemeriksaan pelaku masih anak dibawah umur dan dari keterangannya ia mengakui perbuatannya. Penyidik juga berhasil mengamankan barang bukti berupa satu bilah senjata tajam yang diduga digunakan dalam kejadian tersebut," Jelas Kasi humas.

Kasi humas mengaku, antara korban dan PK atau AKH ini saling mengenal. 

Tindak pidana  penganiayaan tersebut diduga bermula dari adanya upaya pencurian yang dilakukan oleh PK namun diketahui oleh korban sehingga terjadi perlawanan yang berujung pada penganiayaan.

"Saat ini P.K. telah diamankan di Satreskrim Polresta Ambon bersama barang bukti untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penanganan perkara dilakukan dengan mengedepankan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta prinsip perlindungan terhadap hak-hak anak," Ujar kasi humas.

Olehnya itu Kasi Humas  mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada serta segera melaporkan kepada pihak Kepolisian apabila mengetahui atau mengalami peristiwa yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polresta Ambon. (V374) 

Foto : Intensif Pelayanan Kamtibmas pada Ops Lilin Kie Raha 2025, Sat Samapta Polres Halut Laksanakan Patroli di Kawasan Publik

Halut, Globaltimurnn.com - Dalam rangka memperkuat pelaksanaan Operasi Lilin Kie Raha 2025, personel Sat Samapta Polres Halut mengintensifkan patroli pengamanan dan dialogis di sejumlah kawasan publik strategis di Kota Tobelo dan sekitarnya, Selasa (23/12/2025).

Patroli ini menyasar berbagai lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, di antaranya Terminal Wosia, Pasar Modern , Pasar inpres  serta sejumlah rumah ibadah .

Kasie Humas Polres Halut AKP Kolombus Guduru menjelaskan bahwa patroli tersebut merupakan langkah penebalan pengamanan dalam Ops Lilin Kie Raha 2025 guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap kondusif selama momentum Nataru

Patroli ini merupakan upaya memperkuat pengamanan Ops Lilin Kie Raha 2025. Tujuannya untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat, khususnya di kawasan publik yang ramai dikunjungi,” ungkap KOLOMBUS.

Selain melakukan pengawasan, personel Sat Samapta juga menyampaikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat dan pengelola lokasi agar tetap waspada serta bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.

Polres Halut berharap patroli rutin dan dialogis ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga seluruh rangkaian perayaan Natal dan Tahun Baru di wilayah Halut dapat berjalan aman, tertib, dan lancar.

Foto : Petugas  Pos Pam Operasi Lilin Sigab Bantu Menyeberangkan Anak Kecil Di Tengah Kemacetan

Halut, Globaltinurnn.com - Personil Pos Pengamanan Operasi Lilin Kie Raha 2025 Polres Halmahera Utara Polda Maluku Utara kembali melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di Depan Terminal Dan Pasar Wosia, tepatnya di depan Pos Pengamanan Terminal Wosia, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Selasa (23/12/2025).

Kegiatan tersebut dilaksanakan sejak pagi hari sebagai langkah antisipasi terhadap potensi lonjakan volume kendaraan menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Selain melakukan pengaturan lalu lintas, petugas juga melakukan pemantauan secara intensif guna mencegah terjadinya kemacetan serta menekan risiko kecelakaan lalu lintas di jalur Lintas Tobelo Galela Ataupun Sebaliknya Tobelo Sofifi yang dikenal padat aktivitas tersebut.

Kapolres Halut AKBP Erlichson Pasaribu S.H. S.I.K melalui Kasie Humas Polres Halut AKP Kolombus Guduru mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamseltibcarlantas selama masa arus libur Natal dan Tahun Baru.

Dalam pelaksanaannya, personel di lapangan tidak hanya fokus pada pengaturan arus kendaraan, tetapi juga memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan para pemudik.

Petugas turut memberikan imbauan kepada pengendara, khususnya pengguna sepeda motor, agar tidak Bermain Hp Ketika Berkendara Dan Selalu Menggunakan KlHelem Dan Sitbel, melawan arus lalu lintas demi keselamatan bersama.

Selain itu, petugas juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan jalanan seperti curat, curas, dan curanmor, serta mengantisipasi premanisme, aktivitas geng motor, dan balapan liar.

Sebagai bentuk pelayanan humanis, anggota Satgas Ops Lilin Kie Raha juga membantu warga yang hendak menyeberang jalan di sekitar Pos Pam Pasar Patrol, terutama pada saat arus kendaraan ramai dan kondisi cuaca kurang bersahabat.

AKP Kolombus menyebut Kehadiran petugas di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta para pemudik yang melintasi jalur Tobelo Sofifi selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” jelasnya.

Untuk itu Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan selama masa libur Natal dan Tahun Baru.

“Apabila masyarakat menemukan potensi gangguan kamtibmas, kami imbau untuk segera melaporkannya melalui layanan Lapor  di  call center 110,” pungkasnya. (V374) 

Foto : Menuju Perayaan HPN, PWI dan Mahkamah Agung Sepakat Bangun Sinergi Edukasi Hukum

Jakarta, Globaltimurnn.com - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menjajaki penguatan kerja sama strategis dalam peliputan perkara serta edukasi hukum kepada publik jelang perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2026 di Banten. 

Sinergi ini dinilai penting seiring meningkatnya perhatian masyarakat terhadap proses dan putusan peradilan.

Hal tersebut mengemuka dalam audiensi Pengurus PWI Pusat dengan pimpinan MA yang berlangsung di Lantai 13, Gedung MA, Jakarta, Senin (22/12).

Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, menegaskan bahwa PWI sejak awal berdiri menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan sebagai fondasi utama profesi jurnalistik. Menurut dia, prinsip tersebut sejalan dengan mandat Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman.

“PWI adalah organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia. Tujuan kami setia kepada kebenaran dan keadilan, yang tentu sejalan dengan Mahkamah Agung,” ujar Zulmansyah.

Ia menilai isu hukum merupakan salah satu persoalan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang lebih kuat dan berkelanjutan antara pers dan lembaga peradilan, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga hingga pengadilan di daerah.

“Kasus hukum selalu menjadi perhatian publik. Kami berharap ada kerja sama yang lebih sistematis, termasuk melalui pendidikan dan pelatihan peliputan persidangan agar pemberitaan semakin berimbang dan mencerahkan,” katanya.

Zulmansyah juga menyampaikan rencana PWI untuk memformalkan kerja sama tersebut melalui nota kesepahaman (MoU) yang ditargetkan ditandatangani pada peringatan HPN 9 Februari 2026 di Serang, Banten.

Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai kemitraan dengan insan pers memiliki peran strategis dalam membangun pemahaman publik terhadap proses peradilan.

Sunarto menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas kehakiman, Mahkamah Agung berpegang pada tiga prinsip utama, yakni head, hand, dan heart—akal, tindakan, dan nurani.

“Keadilan harus dijaga secara nalar, tindakan, dan hati. Pertanggungjawaban hakim bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Tuhan,” ujar Sunarto.

Ia menambahkan, banyak aspek yang dapat disinergikan antara Mahkamah Agung dan wartawan. Untuk itu, MA membuka peluang penunjukan liaison officer dari masing-masing pihak guna mengawal dan menindaklanjuti rencana kerja sama.

Sementara itu, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, H. Suharto, S.H., M.H., menekankan pentingnya peran media dalam mengedukasi masyarakat mengenai mekanisme persidangan secara proporsional dan bertanggung jawab.

Ia menyoroti perlunya pemahaman publik tentang perbedaan sidang terbuka dan sidang tertutup, serta karakteristik perkara tertentu seperti kasus anak dan perceraian yang memang memiliki batasan publikasi demi perlindungan hukum.

“Media memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, dengan tetap memperhatikan etika dan prinsip perlindungan,” ujar Suharto.

Audiensi tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan dan pejabat Mahkamah Agung, antara lain Panitera Mahkamah Agung Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang juga Juru Bicara MA, Prof. Dr. Yanto S.H., M.H., Ketua Kamar Pembinaan Syamsul Ma’arif, S.H., LL.M., Ph.D., serta Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) MA Dr. H. Sobandi, S.H., M.H.

Dari pihak PWI Pusat, hadir Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum Anrico Pasaribu; Wakil Ketua Bidang Kemitraan dan Kerja Sama Amy Atmanto dan Kadirah; Wakil Ketua Bidang Pembinaan Daerah Novrizon Burman; Wakil Ketua Departemen Hukum Aiman Wicaksono; Ketua Departemen Litbang Akhmad Sefudin; Wakil Ketua Departemen Litbang Jimmy Endey; Direktur Satgas Anti Hoaks Insan Kamil; serta Wakil Ketua Departemen Humas Akhmad Dani dan B. Hersunu.

Di akhir pertemuan, Zulmansyah menyatakan harapan agar audiensi ini menjadi langkah awal menuju kolaborasi yang lebih terstruktur antara PWI dan Mahkamah Agung, guna memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi sekaligus meningkatkan literasi hukum masyarakat.

Foto : Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa Mengantarkan Provinsi Maluku Masuk Zona Hijau MCSP KPK

Ambon, Globaltimurnn.com - Komitmen dan kerja keras Pemerintah Provinsi Maluku dibawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa terutama untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan menunjukan progres positif. Hal ini ditandai dengan hasil penilaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025 oleh KPK, yang menunjukan Maluku telah berada di Zona Hijau atau Zona Terjaga, setelah selama beberapa tahun terakhir berada di Zona Merah atau Zona Rentan.

Program MCSP merupakan instrumen strategis yang digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau dan mengevaluasi upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah, yang terdiri dari 8 (delapan) Area Intervensi utama, meliputi area perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, Barang Milik Daerah (BMD), penguatan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), dan optimalisasi pendapatan asli daerah.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menegaskan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi utama yang harus diletakan untuk Transformasi Menuju Maluku yang maju, adil, dan sejahtera. Analoginya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti jembatan penghubung untuk mencapai tujuan pembangunan termasuk pembangunan di daerah ini. Oleh sebab itu, langkah konkrit dan terukur untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan termasuk melalui berbagai upaya pencegahan korupsi harus terus kita lakukan. 

Keberhasilan Pemerintah Provinsi masuk Zona Hijau MCSP memperlihatkan bahwa kebijakan dan langkah-langkah Pemerintah Provinsi Maluku untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara adil, inklusif, transparans, dan akuntabel sesuai misi pertama pembangunan daerah 2025-2029 telah berada pada jalur yang tepat. 

Untuk itu, Saya saya memberikan apresiasi kepada seluruh OPD Pengampu MCSP yang telah bekerja keras untuk mencapai target MCSP yang telah ditetapkan.

Ini adalah capaian yang akan menjadi spirit bagi Pemerintah Daerah dan akan terus kita tingkatkan kedepan. Perbaikan tata kelola tidak hanya difokuskan pada aspek yang bersifat administratif, tetapi harus diikuti dengan langkah dan kebijakan yang mengedepankan prinsip dan nilai-nilai integritas, yang akan dilakukan baik melalui perbaikan sistem dan regulasi, penguatan SDM dan Sistem Pengawasan Internal serta pengembangan pendidikan dan budaya anti korupsi, Par Maluku Punk Bae. (**)

Foto : Area Pelabuhan Waai Terjadi Antrean Panjang, Arus Mudik Saparua, Nusalaut Melonjak, Minimnya Armada, DPRD Provinsi Diminta Sikapi

Waai, Globaltimurnn.com - Hingga pukul 07 : 00 Wit, terlihat antrian kendaraan sangat panjang, bahkan depan loket tiket pun terlihat dipadati penumpang. 

Keberangkatan kapal fery dari pelabuhan Waai menuju tujuan, sesuai jadwal pukul 08 : 00 Wit, namun hingga pukul 07 : 00 Wit, loket penjualan tiket masih tertutup, mestinya sudah mulai terjual sejak pukul 06 : 00 Wit, ternyata sejak pukul 03 : 00 Wit, subuh dini hari satu armada sudah melayani, namun itu belum cukup, karena peningkatan arus mudik tahun ini kian meningkat. 

Hal ini menjadi keluhan rakyat, setiap penumpang yang ditemukan di area pelabuhan mengangkat bicara keluhkan pelayanan penjualan tiket yang terkesan lambat, dan minimnya Armada yang tersedia, hanya satu kapal yang melayani arus mudik Saparua - Nusalaut. 

Menurut sejumlah penumpang yang di temui di area pelabuhan fery Waai, enggan namanya dimediakan mengungkapkan" Tidak ada perhatian pihak ASDP guna penambahan Armada yang lebih dari satu guna antisipasi lonjakan penumpang saat arus mudik. 

Laki - laki dan perempuan saling dorong, itu tidak pantas, tidak sopan, tapi mau gimana lagi, hal itu harus dialami setiap penumpang yang hendak membeli tiket. 

Petugas penjualan tiket mestinya ditertipkan agar lebih awal membuka loket penjualan tiket, sehingga penumpang tidak desak - desakan saling dorong untuk membeli tiket, mengingat ada kaum perempuan yang juga ikut membeli tiket, diantaranya istri orang. 

Foto : hingga pukul 7 pagi, warga sudah pada antri, terlihat ruangan loket masih kosong

Masyarakat yang hendak antri memadati depan loket penjualan tiket, mengharapkan agar pihak perhubungan maupun ASDP lebih tegas lagi pada petugas penjualan tiket, sehingga tidak terjadi antrian panjang, maupun pemadatan dan saling dorong di depan loket penjualan tiket, apalagi kondisi ini adalah kondisi arus mudik. 

Ada warga yang mengeluh mengatakan, saat di tanyakan petugas kapan tiket dijual, jawabnya sedikit lagi, kata penumpang, sedikit par sedikit tak kunjung jual - jual, menunggu hingga kaki cape berdiri. Kesalnya 

Ruangan loket ditinggalkan membiarkan kosong tanpa ada seorang petugas pun, sementara masyarakat sedang antri desak - desakan didepan loket, kinerja petugas yang super cuek terhadap nasip para penumpang, harus di tindak tegas oleh pihak terkait yang punya kewenangan baik Perhubungan maupun ASDP. 

Warga mendesak DPRD Provinsi Maluku agar hal ini bisa di lihat sebagai wakil Rakyat agar saat arus mudik kususnya di pelabuhan Waai menuju Saparua, Nusalaut dan Haruku ada penambahan Armada sehingga tidak terjadi pemadatan dan penumpukan penumpang yang cukup banyak di area pelabuhan yang cukup kecil. 

Sementara terkait hal tersebut, Kepala ASDP Cabang Ambon Christopel yang di kkonfirmasiVia telpon serulernya hingga pesan Whatsapp hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan pers-nya. (V374)