globaltimurnn.com
Deskripsi gambar

Senin, 16 November 2026

Bukan Sekadar Merayakan, Santika Premiere Ambon Hadirkan Keajaiban Natal dan Pesona Tahun Baru Lewat Eternal Noël dan Ocean Dreamland

November 16, 2026


Ambon
, Globaltimurnn.com – Ada momen ketika sebuah perayaan bukan hanya tentang gemerlap dekorasi, hidangan istimewa, atau hitungan mundur menuju pergantian tahun. Lebih dari itu, Natal dan Tahun Baru menjadi waktu untuk kembali berkumpul, menghangatkan kebersamaan, berbagi kebahagiaan, serta menciptakan kenangan yang akan terus hidup dalam ingatan.


Di tengah suasana penuh sukacita menyambut Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Hotel Santika Premiere Ambon menghadirkan dua konsep perayaan istimewa yang dirancang untuk memberikan pengalaman berbeda bagi masyarakat Kota Ambon dan sekitarnya.


Melalui Eternal Noël – Christmas Celebration 2026 dan Ocean Dreamland – New Year's Eve 2026/2027, hotel ini ingin membawa para tamu menikmati dua suasana perayaan yang memiliki karakter tersendiri, mulai dari kehangatan Natal hingga kemeriahan malam pergantian tahun.


Eternal Noël hadir sebagai ruang untuk merayakan Natal dalam suasana penuh kehangatan. Dengan harga Rp185.000 nett per orang, masyarakat dapat menikmati paket perayaan yang juga menawarkan harga spesial Early Bird sebesar Rp165.000 nett per orang untuk pemesanan hingga 15 Desember 2026.


Paket ini berlaku mulai 20 November 2026 hingga 31 Januari 2027, dengan minimum reservasi 50 orang dan pemesanan paling lambat satu hari sebelumnya.


Bukan sekadar menyediakan tempat berkumpul, Hotel Santika Premiere Ambon turut menghadirkan berbagai fasilitas penunjang untuk membangun suasana Natal yang lebih berkesan. Mulai dari sajian makanan prasmanan, dekorasi pohon Natal, Christmas Candle, sound system, keyboard, mini garden, LCD projector, hingga penggunaan ruangan selama lima jam.


Kehadiran Santa Claus juga menjadi bagian dari pengalaman istimewa tersebut, khusus bagi reservasi minimal 100 orang. Sebuah sentuhan yang diharapkan mampu menghadirkan keceriaan, terutama bagi anak-anak dan keluarga yang ingin menikmati suasana Natal bersama.


Namun, kehangatan perayaan belum berhenti di sana.

Ketika kalender mulai mendekati penghujung Desember dan suasana kota bersiap menyambut tahun yang baru, Santika Premiere Ambon mengajak masyarakat memasuki dunia perayaan yang berbeda melalui Ocean Dreamland – Where Dreams Sail Beyond the Horizon.


Pada 31 Desember 2026, area Infinity Pool lantai 5 dan The Ballroom Santika akan menjadi pusat kemeriahan malam pergantian tahun. Menghadirkan perpaduan panorama Teluk Ambon, hiburan, dan pengalaman kuliner, Ocean Dreamland dirancang menjadi perjalanan menyambut tahun 2027 dengan suasana yang penuh pesona.


Bagi mereka yang ingin menikmati malam pergantian tahun tanpa harus terburu-buru meninggalkan suasana perayaan, tersedia Room Package mulai dari Rp1.990.000 nett per kamar.


Paket tersebut mencakup sarapan untuk dua orang, Gala Dinner untuk dua orang di The Ballroom Santika, akses acara Sail to 2027 Countdown di Infinity Pool Area, akses Infinity Swimming Pool dan Fitness Room, serta satu voucher doorprize.


Sementara bagi masyarakat yang ingin menikmati kemeriahan tanpa menginap, tersedia Gala Dinner Package seharga Rp425.000 nett per orang. Acara dimulai pukul 18.00 WIT hingga selesai di The Ballroom Santika, dengan sajian Western Food serta Kids Food Station yang turut melengkapi pengalaman bersantap bersama keluarga.


Malam pergantian tahun pun tidak hanya diisi dengan hidangan istimewa. Berbagai hiburan telah disiapkan untuk membawa para tamu menikmati suasana perayaan yang lebih hidup.


Ocean Symphony Semi-Orchestra, Dance of The Ocean, Little Dreamers Playground, dan Characters Meet menjadi bagian dari rangkaian hiburan yang akan menemani malam. Puncaknya, para tamu akan diajak mengikuti Sail to 2027 Countdown di area Infinity Pool, menyambut datangnya tahun baru dalam suasana yang penuh kegembiraan.


Ada pula sentuhan menarik melalui tema busana Ocean Chic, dengan perpaduan warna biru, putih, dan emas. Para tamu diajak menyesuaikan penampilan dengan tema tersebut, sekaligus berkesempatan meraih Best Costume Award bagi mereka yang tampil paling menarik.


Public Relations Manager Hotel Santika Premiere Ambon, Audra Pattiasina, mengatakan bahwa rangkaian program Natal dan Tahun Baru tahun ini dihadirkan untuk memberikan pilihan pengalaman perayaan yang beragam bagi masyarakat Ambon dan sekitarnya.


Menurutnya, Natal dan Tahun Baru bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momen berharga untuk mempererat hubungan, berbagi kebahagiaan, dan menciptakan kenangan bersama orang-orang terdekat.


“Natal dan Tahun Baru selalu menjadi momen istimewa untuk berkumpul, berbagi kebahagiaan, dan menciptakan kenangan bersama orang-orang terdekat. Melalui Eternal Noël dan Ocean Dreamland, kami ingin menghadirkan lebih dari sekadar perayaan, tetapi sebuah pengalaman yang dapat dinikmati bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja. Kami mengundang masyarakat untuk merayakan momen penuh sukacita ini bersama Hotel Santika Premiere Ambon,” ungkap Audra.


Pada akhirnya, sebuah perayaan tidak selalu diukur dari seberapa megah acara yang diselenggarakan, tetapi dari kebahagiaan yang tercipta dan kenangan yang dibawa pulang oleh setiap orang.


Melalui Eternal Noël dan Ocean Dreamland, Hotel Santika Premiere Ambon ingin menghadirkan dua cerita berbeda dalam satu rangkaian akhir tahun. Natal menjadi ruang untuk merawat kehangatan dan kebersamaan, sementara Tahun Baru menjadi kesempatan untuk menyambut harapan serta lembaran kehidupan yang baru.


Sebab, di penghujung tahun, yang paling berharga bukan hanya tentang pergantian angka pada kalender, melainkan tentang siapa yang hadir, kebahagiaan yang dibagikan, dan kenangan indah yang tercipta bersama. (Za)

Selengkapnya

Kapolresta Ambon Dampingi Ka SPN Polda Maluku Buka Latihan Kerja Siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2026

November 16, 2026


Ambon
, globaltimurnn.com – Upacara pembukaan Latihan Kerja (Latja) Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktuk BA) Polri Tahun Anggaran 2026 SPN Polda Maluku dilaksanakan di Lapangan Apel Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Selasa (17/11/2026) pukul 07.30 WIT.


Upacara dipimpin langsung oleh Kepala SPN Polda Maluku, AKBP Nurardiansyah, S.I.K., M.H., selaku Inspektur Upacara, didampingi Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Andrias Susanto Nugroho, S.I.K., M.Si.


Kegiatan tersebut diikuti oleh para Pejabat Utama (PJU) Polresta Ambon, para Kapolsek jajaran, personel Polresta Ambon, PJU dan perwira pengasuh SPN Polda Maluku, serta para siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2026.


Dalam rangkaian upacara, dilakukan penyematan tanda peserta Latja secara simbolis oleh Inspektur Upacara kepada perwakilan siswa, dilanjutkan dengan pernyataan resmi pembukaan latihan kerja serta penandatanganan berita acara penyerahan siswa Latja.


Melalui kegiatan Latihan Kerja ini, para siswa Diktuk Bintara Polri diharapkan dapat menerapkan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh selama pendidikan ke dalam pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan.


Selain itu, Latja menjadi kesempatan bagi para siswa untuk mengenal secara langsung dinamika tugas kepolisian, meningkatkan kemampuan, kedisiplinan, tanggung jawab, serta membentuk sikap profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.


Dengan dimulainya latihan kerja ini, diharapkan para siswa mampu memperoleh pengalaman dan bekal yang bermanfaat sebagai calon anggota Polri yang Presisi, humanis, dan siap mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. (Rdks) 

Selengkapnya

Merawat Ambon, Menjaga Persaudaraan: Wattimena Ingin Perdamaian Hidup hingga ke Pelosok Negeri

November 16, 2026


Ambon
, Globaltimurnn.com – Sebuah rumah tidak akan terasa nyaman hanya karena memiliki atap yang kokoh dan dinding yang berdiri tegak. Rumah akan benar-benar menjadi tempat bernaung ketika setiap penghuninya merasa diterima, dihargai, dan memiliki hak yang sama untuk hidup berdampingan.


Begitu pula dengan Ambon dan Maluku. Keberagaman agama, suku, budaya, serta tradisi yang hidup di tengah masyarakat bukanlah alasan untuk saling menjauh. Justru di dalam perbedaan itulah nilai persaudaraan harus terus dirawat.


Perdamaian bukan sekadar kalimat indah yang diucapkan dalam pertemuan, bukan pula hanya slogan yang digaungkan ketika konflik terjadi. Perdamaian membutuhkan kesediaan untuk saling menerima, menahan diri, membangun kepercayaan, dan menjaga hubungan antarsesama dalam kehidupan sehari-hari.


Gagasan itulah yang kembali ditegaskan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, ketika menghadiri kegiatan Kick Off Program Basudara dan Dialog Lintas Iman untuk Merawat Perdamaian di Hotel Manise, Ambon, Selasa (17/11/2026).


Di hadapan para peserta dan pemangku kepentingan, Wattimena mengajak seluruh elemen masyarakat melihat Ambon dan Maluku sebagai satu rumah besar yang tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh satu kelompok saja.


Baginya, tidak boleh ada warga yang merasa lebih tinggi, lebih berkuasa, ataupun lebih hebat dibandingkan sesamanya. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam kehidupan bersama.


"Damai itu, kalau katong semua sepakat sebagai rumah bersama, maka tidak boleh ada penghalang. Tidak boleh satu merasa lebih dari yang lain, tidak boleh satu merasa lebih berkuasa, dan tidak boleh satu merasa paling hebat dari yang lain," tegasnya.


Pesan tersebut bukan tanpa alasan. Maluku memiliki sejarah panjang tentang kehidupan orang basudara. Di tanah ini, masyarakat mengenal pela gandong, semangat persaudaraan antarnegeri, serta filosofi sagu salempeng patah dua yang mengajarkan bahwa kehidupan harus dijalani dengan saling berbagi dan merasakan beban bersama.


Nilai-nilai itu merupakan warisan berharga yang telah lama menjadi kekuatan sosial masyarakat Maluku.


Namun, Wattimena mengingatkan bahwa warisan leluhur tidak boleh hanya menjadi kebanggaan dalam ucapan. Nilai persaudaraan harus terlihat dalam tindakan dan menjadi bagian dari karakter masyarakat.


Ia menggambarkan kehidupan persaudaraan layaknya sebuah keluarga. Dalam sebuah keluarga, perbedaan pendapat dan pertengkaran merupakan hal yang mungkin terjadi. Kakak dan adik bisa berselisih, bahkan benda-benda di rumah bisa pecah karena persoalan yang muncul.


Tetapi, apakah karena pertengkaran itu sebuah keluarga harus berhenti menjadi keluarga?


Pertanyaan tersebut menggambarkan pentingnya menjaga ikatan persaudaraan sekalipun terdapat perbedaan dan persoalan. Sebab, kekuatan sebuah keluarga bukan terletak pada ketiadaan masalah, melainkan pada kemampuannya untuk menyelesaikan persoalan tanpa menghancurkan hubungan.


"Jangan cuma bernarasi. Jangan cuma bilang katong punya nilai-nilai pela gandong, nilai-nilai hidup orang basudara, sagu salempeng bat dua potong di kuku rasa di daging. Semua itu percuma kalau hanya dibicarakan. Dia mesti diwujudkan dalam kehidupan bersama," ungkap Wattimena.


Semangat itulah yang membuat Program Basudara dinilai memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat Maluku.


Program yang merupakan kolaborasi Yayasan Sagu Salempeng (YSS), Australia Aid, ACT FOR PEACE, YCWS, dan AMGPM Maluku ini tidak hanya diarahkan untuk mempertemukan masyarakat lintas agama, tetapi juga membangun kekuatan sosial agar masyarakat semakin siap menghadapi berbagai tantangan.


Sebab, perdamaian tidak selalu diuji dalam situasi besar. Terkadang, ia justru diuji melalui persoalan kecil yang muncul di lingkungan tempat tinggal, perbedaan pandangan, kesalahpahaman, hingga hubungan sosial yang perlahan merenggang.


Karena itu, masyarakat membutuhkan ruang perjumpaan yang sehat. Dialog lintas iman harus membuka kesempatan bagi setiap kelompok untuk saling mengenal, memahami, dan membangun kepercayaan.


Wattimena juga menyoroti pentingnya mitigasi sosial sebagai bagian dari upaya menjaga perdamaian. Masyarakat perlu memiliki kemampuan mengenali potensi persoalan, mencegah konflik, serta menghadapi berbagai risiko yang dapat mengganggu kehidupan bersama.


Menurutnya, ada sejumlah hal yang harus berjalan beriringan, yakni penguatan kohesi sosial lintas iman, peningkatan kesempatan penghidupan yang inklusif, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana berbasis komunitas.


Ketiganya menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang bukan hanya hidup berdampingan, tetapi juga mampu saling menopang ketika menghadapi kesulitan.


Ia menyadari bahwa realitas segregasi atau pengelompokan sosial masih menjadi tantangan yang harus dihadapi. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk memperbesar jarak antarkelompok.


Sebaliknya, masyarakat perlu semakin banyak membangun komunikasi, membuka ruang perjumpaan, dan menciptakan kesempatan untuk bekerja bersama.


Dalam upaya menjaga Ambon tetap aman dan damai, Pemerintah Kota Ambon menegaskan komitmennya untuk terus menciptakan kehidupan kota yang inklusif bagi seluruh masyarakat, tanpa membedakan latar belakang agama, suku, maupun kelompok sosial.


Namun, Wattimena memahami bahwa perdamaian bukan pekerjaan yang dapat diselesaikan pemerintah seorang diri.


Ada tanggung jawab yang harus dipikul bersama oleh tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, lembaga sosial, serta seluruh warga.


Setiap elemen memiliki peran untuk menjaga suasana kehidupan yang harmonis. Sebab, sebuah kota tidak hanya dibangun melalui infrastruktur dan program pembangunan, tetapi juga melalui kualitas hubungan antarmanusia yang hidup di dalamnya.


Dalam konteks itu, pemerintah kota membuka ruang kolaborasi dengan berbagai lembaga dan organisasi yang memiliki kepedulian terhadap penguatan persaudaraan dan pemberdayaan masyarakat.


Wattimena juga menyampaikan bahwa kegiatan panas pela dan panas gandong akan terus didorong sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali nilai-nilai budaya yang menjadi identitas masyarakat Maluku.


Tradisi tersebut tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial. Lebih dari itu, panas pela dan panas gandong harus menjadi ruang perjumpaan antarnegeri, tempat generasi muda belajar memahami arti persaudaraan dan tanggung jawab menjaga warisan leluhur.


Sebab, nilai budaya akan kehilangan maknanya apabila hanya dikenang, tetapi tidak lagi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.


Satu hal yang menjadi perhatian khusus Wattimena adalah bagaimana memastikan Program Basudara tidak hanya ramai pada saat peluncuran, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.


Baginya, keberhasilan sebuah program tidak dapat diukur dari meriahnya kegiatan pembukaan atau banyaknya pihak yang hadir dalam sebuah forum. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana program tersebut mampu menjangkau masyarakat dan membawa perubahan nyata.


Ia berharap seluruh gagasan yang dibangun dalam kegiatan tersebut dapat diteruskan hingga ke tingkat desa, negeri, dan lingkungan masyarakat.


"Jangan sampai dia hanya berakhir di Hotel Manise ini. Tetapi dia harus sampai ke desa, sampai ke negeri-negeri, sampai ke Poka, Waiheru, dan seluruh wilayah lainnya. Itu baru katong bisa merawat kehidupan bersama, hidup orang basudara," pesannya.


Pernyataan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa perdamaian tidak boleh hanya menjadi milik mereka yang duduk dalam forum dialog. Masyarakat di kampung, negeri, lingkungan permukiman, hingga kelompok-kelompok kecil harus ikut merasakan manfaatnya.


Program yang baik harus mampu menghadirkan perubahan dalam cara masyarakat berinteraksi, memperkuat kepercayaan, serta membuka kesempatan bagi setiap orang untuk terlibat dalam kehidupan sosial dan ekonomi.


Dengan demikian, semangat persaudaraan tidak hanya terdengar dalam ruang pertemuan, tetapi benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari.


Komitmen yang Diperkuat dengan Kerja Sama


Kegiatan Kick Off Program Basudara dan Dialog Lintas Iman untuk Merawat Perdamaian tersebut juga ditandai dengan penandatanganan naskah kesepahaman antara Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) dan Pemerintah Kota Ambon terkait program pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat.


Penandatanganan ini menjadi salah satu bentuk penguatan kerja sama kelembagaan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kapasitas sosial, serta memperluas keterlibatan berbagai pihak dalam menjaga kehidupan yang harmonis.


Kolaborasi tersebut memperlihatkan bahwa merawat perdamaian membutuhkan lebih dari sekadar niat baik. Diperlukan komitmen, kerja bersama, dan keberlanjutan program agar nilai-nilai yang dibangun dapat menjangkau masyarakat secara luas.


Pada akhirnya, Ambon dan Maluku adalah rumah yang sama bagi semua orang. Tidak ada kelompok yang berhak merasa paling memiliki, apalagi menempatkan dirinya lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya.


Setiap perbedaan seharusnya menjadi kekayaan, bukan alasan untuk membangun sekat. Setiap persoalan seharusnya menjadi kesempatan untuk memperbaiki hubungan, bukan menjadi pintu untuk memutus persaudaraan.


Pesan Wattimena sederhana, tetapi memiliki makna yang mendalam: jangan hanya pandai berbicara tentang perdamaian, sementara dalam kehidupan sehari-hari masih ada jarak dan sekat yang memisahkan.


Sebab, menjaga Ambon bukan hanya tugas pemerintah. Menjaga Maluku bukan hanya tanggung jawab tokoh agama atau tokoh adat. Ini adalah tanggung jawab setiap orang yang menyebut tanah ini sebagai rumahnya.


Dan rumah bersama akan tetap berdiri kokoh apabila semua penghuninya bersedia saling menjaga, saling menghormati, serta merawat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. (Za)

Selengkapnya

Bukan Sekadar Menyusun Angka, Wattimena Ingin APBD 2027 Menjadi Jawaban atas Harapan Masyarakat Ambon

November 16, 2026


Ambon
, Globaltimurnn.com – Setiap pembangunan memiliki cerita. Ada masyarakat yang menantikan jalan yang lebih baik, keluarga yang berharap mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, anak-anak yang membutuhkan pendidikan berkualitas, hingga generasi muda yang mendambakan kesempatan kerja untuk membangun masa depan.


Di balik berbagai harapan itu, terdapat satu instrumen penting yang menentukan ke mana arah pembangunan akan berjalan, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


Anggaran bukan sekadar deretan angka dalam lembaran dokumen keuangan. Ia merupakan gambaran tentang bagaimana pemerintah membaca kebutuhan masyarakat, menentukan prioritas, serta menerjemahkan janji pembangunan menjadi program yang dapat dirasakan secara langsung.


Perspektif inilah yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Ambon ketika mulai menyiapkan arah pengelolaan keuangan daerah melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027.


Pesan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Keempat Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPRD Kota Ambon, Senin (16/11/2026), dengan agenda penyampaian Ranperda APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.


Dalam forum resmi yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kota Ambon itu, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menyampaikan penjelasan pemerintah daerah mengenai arah kebijakan pembangunan dan rancangan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun mendatang.


Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Gerald Mailoa, didampingi Ketua DPRD Mourits Tamaela dan Wakil Ketua Patrick Moenandar.


Bagi Wattimena, tantangan pemerintah bukan hanya bagaimana menyusun anggaran agar seluruh kebutuhan pemerintahan dapat terakomodasi. Lebih dari itu, bagaimana memastikan setiap kebijakan belanja memiliki manfaat, menyentuh persoalan masyarakat, dan memberikan hasil yang dapat diukur.


Sebab, keberhasilan pembangunan tidak selalu ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi oleh kemampuan pemerintah menentukan prioritas dan menggunakan setiap sumber daya secara tepat.


Kota Ambon memasuki tahun 2027 dengan sejumlah harapan sekaligus tantangan. Pertumbuhan ekonomi harus terus didorong, kemiskinan perlu ditekan, stabilitas harga harus dijaga, sementara persoalan pengangguran masih membutuhkan perhatian serius.


Penyusunan APBD 2027 mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 dengan tema kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, yakni “Tumbuh Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat”.


Tema tersebut bukan hanya berbicara mengenai peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga mengandung harapan agar pertumbuhan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.


Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2025–2030, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Ambon pada 2027 mencapai 6,69 persen.


Tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada angka 4,90 persen atau tetap di bawah lima persen. Sementara inflasi daerah diproyeksikan berada pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, sejalan dengan arah pengendalian inflasi nasional.


Namun, di antara berbagai target tersebut, terdapat persoalan yang tidak bisa diabaikan, yakni tingkat pengangguran terbuka yang diproyeksikan mencapai 11,67 persen. Angka ini masih menjadi yang tertinggi di Provinsi Maluku.


Situasi tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja belum cukup. Kota Ambon membutuhkan pembangunan ekonomi yang mampu membuka ruang pekerjaan, memperluas kesempatan usaha, dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.


Karena itu, pemerintah mengarahkan kebijakan pembangunan 2027 pada penguatan ekonomi kreatif, percepatan transformasi digital, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ketahanan pangan.


Arah kebijakan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai target dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar menjadi langkah nyata dalam menjawab kebutuhan masyarakat.


Harapan pembangunan tentu harus berjalan beriringan dengan kemampuan keuangan daerah. Di sinilah penyusunan APBD menjadi semakin penting, karena pemerintah dituntut mampu menyeimbangkan antara kebutuhan yang terus berkembang dan sumber pendapatan yang tersedia.


Dalam rancangan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2027, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1.167.823.088.845 atau sekitar Rp1,16 triliun.


Jumlah tersebut mengalami penurunan sekitar 1,95 persen dibandingkan target pendapatan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang mencapai Rp1.190.556.282.597.


Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp261.056.114.116 atau sekitar Rp261,05 miliar, serta pendapatan transfer sebesar Rp906.766.974.729 atau sekitar Rp906,76 miliar.


Komposisi itu menunjukkan bahwa pendapatan transfer masih mendominasi sumber penerimaan daerah. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan pentingnya upaya memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi pendapatan asli daerah.


Sementara itu, belanja daerah dalam rancangan APBD 2027 dialokasikan sebesar Rp1.141.073.088.445 atau sekitar Rp1,14 triliun.


Angka tersebut mengalami penurunan sekitar 16,87 persen dibandingkan belanja daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2026 yang mencapai Rp1.372.436.116.468.


Dari total belanja tersebut, belanja operasi dialokasikan sebesar Rp973.994.373.860 atau sekitar Rp973,99 miliar.


Belanja modal sebesar Rp82.205.210.433 atau sekitar Rp82,20 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp9.029.259.551 atau sekitar Rp9,02 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp75.844.204.245 atau sekitar Rp75,84 miliar yang diperuntukkan bagi bantuan keuangan kepada pemerintah desa.


Penurunan alokasi belanja tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah harus semakin cermat menentukan program yang benar-benar mendesak dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.


Dalam situasi seperti ini, ketepatan sasaran menjadi sama pentingnya dengan besaran anggaran. Program yang direncanakan harus mampu menjawab persoalan mendasar, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan.


Dari sisi pembiayaan, rancangan APBD 2027 mencatat selisih lebih antara pendapatan dan belanja sebesar Rp26.750.000.000 atau Rp26,75 miliar.


Sementara pembiayaan netto daerah direncanakan sebesar Rp55.750.000.000 atau Rp55,75 miliar.


Seluruh komponen tersebut menjadi bagian dari pembahasan fiskal yang membutuhkan pencermatan bersama agar kebijakan keuangan daerah tetap berada dalam koridor perencanaan dan kemampuan keuangan yang tersedia.


Wattimena berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, sehingga keterbatasan fiskal tidak mengurangi kualitas pelayanan publik maupun upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Sebelum memasuki agenda penyampaian Ranperda APBD 2027, rapat paripurna diawali dengan pembacaan surat-surat masuk oleh Sekretaris DPRD Kota Ambon.


Dalam laporan tersebut disampaikan bahwa sejak 7 Januari hingga 10 November 2026, DPRD Kota Ambon telah menerima sebanyak 272 pucuk surat dari berbagai pihak.


Surat-surat tersebut terdiri atas bidang hukum dan pemerintahan sebanyak 71 pucuk, bidang ekonomi dan keuangan sebanyak 62 pucuk, serta bidang pembangunan dan kesejahteraan sebanyak 60 pucuk.


Selain itu, terdapat 79 pucuk undangan kegiatan, meliputi lokakarya, seminar, bimbingan teknis, workshop, dan kegiatan sejenis lainnya.


Beberapa surat yang turut disampaikan antara lain permohonan audiensi dari Perwakilan Wadah Perempuan Sektor 12, surat Marcus Ririhi, S.E. terkait penjelasan dan hasil seleksi perundang-undangan Air Minum Tirta Yapomi, serta permohonan rapat dengar pendapat mengenai lahan Dusun Karang melalui Kantor Advokasi dan Konsultasi Hukum.


Beragam surat tersebut memperlihatkan bahwa DPRD menjadi salah satu ruang penyampaian aspirasi, kepentingan, dan persoalan masyarakat yang membutuhkan perhatian lembaga legislatif.


Setelah agenda tersebut, rapat dilanjutkan dengan penyampaian penjelasan Pemerintah Kota Ambon terhadap Ranperda APBD 2027 beserta Nota Keuangan oleh Wali Kota kepada pimpinan DPRD.


Penyerahan dokumen tersebut turut dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara sebagai bagian dari tahapan resmi penyampaian rancangan anggaran.


Momentum ini sekaligus menandai dimulainya proses pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif untuk mencermati setiap komponen pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah.


Pembahasan tersebut menjadi penting karena APBD bukan hanya tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana pembangunan, melainkan juga membutuhkan fungsi pengawasan dan pembahasan DPRD agar kebijakan yang dihasilkan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.


Pada akhirnya, masyarakat tidak mengukur keberhasilan APBD dari tebalnya dokumen anggaran atau banyaknya angka yang tercantum di dalamnya.


Masyarakat akan melihat hasilnya melalui kehidupan sehari-hari. Apakah kesempatan kerja semakin terbuka? Apakah pelayanan kesehatan semakin mudah dijangkau? Apakah pendidikan semakin berkualitas? Apakah pembangunan semakin merata? Dan apakah kehidupan ekonomi keluarga menjadi lebih baik?


Pertanyaan-pertanyaan itulah yang seharusnya menjadi ukuran penting dalam setiap kebijakan anggaran daerah.


Penyusunan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2027 karena itu menjadi lebih dari sekadar agenda rutin pemerintahan. Ia merupakan kesempatan untuk memastikan bahwa keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang bagi lahirnya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.


Harapan terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, perluasan lapangan kerja, penguatan ekonomi kreatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik harus diterjemahkan melalui program yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.


Wattimena bersama DPRD Kota Ambon kini memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses pembahasan tersebut menghasilkan arah kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan daerah.


Sebab, pada hakikatnya, APBD bukan hanya tentang berapa banyak uang yang dimiliki pemerintah atau seberapa besar anggaran yang dibelanjakan.


Lebih dari itu, APBD adalah tentang keberpihakan, pilihan prioritas, dan tanggung jawab menghadirkan masa depan yang lebih baik.


Dan bagi masyarakat Kota Ambon, anggaran yang baik bukanlah anggaran yang sekadar terlihat besar di atas kertas, melainkan anggaran yang kehadirannya dapat dirasakan dalam kehidupan nyata. (Za)

Selengkapnya

Ketika Badai Datang, Siapa yang Tetap Berdiri? Pesan Kapolresta Ambon tentang Kekuatan Polri dan Insan Pers

November 16, 2026


Ambon
, Globaltimurnn.com – Tidak semua yang tumbuh tinggi mampu bertahan ketika badai datang. Tidak semua yang menghasilkan banyak buah memiliki akar yang kuat. Dan tidak semua yang terlihat sederhana berarti tidak memiliki kekuatan.


Ada sebuah pelajaran tentang kehidupan yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa tinggi seseorang berdiri, seberapa besar jabatan yang dimiliki, atau seberapa banyak pengakuan yang diterima. Kekuatan sesungguhnya justru terlihat ketika seseorang mampu saling menopang dan tetap berdiri bersama di tengah berbagai ujian.


Pesan itulah yang mengemuka dalam pertemuan antara Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol. Andrias Susanto Nugroho, S.I.K., M.Si., bersama insan pers dalam kegiatan Coffee Morning yang berlangsung di Aula Prima Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Selasa (17/11/2026).


Di tengah suasana pagi yang penuh keakraban, pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ruang untuk menikmati secangkir kopi dan berbincang santai. Lebih dari itu, ada pesan mendalam mengenai arti kebersamaan, kesetaraan, dan pentingnya membangun kepercayaan antara kepolisian dan media.


Kegiatan yang turut dihadiri Wakapolresta, para pejabat utama, Kapolsek jajaran, serta wartawan dari berbagai media itu menjadi momentum untuk merawat hubungan kemitraan yang selama ini memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat.


Namun, dari sekian banyak pesan yang disampaikan, filosofi tiga pohon menjadi salah satu bagian yang paling menarik untuk direnungkan.


Dalam sambutannya, Kapolresta mengisahkan perumpamaan tentang tiga pohon yang tumbuh di sebuah negeri.


Pohon pertama tumbuh menjulang tinggi. Karena mampu memberikan keteduhan kepada pohon-pohon lain, ia merasa dirinya paling berjasa. Pohon kedua tumbuh tidak terlalu tinggi, tetapi menghasilkan banyak buah yang dapat dinikmati dan memberikan manfaat bagi banyak orang.


Sementara pohon ketiga tampak biasa saja. Tidak menjulang tinggi dan tidak pula menghasilkan buah yang dapat dibanggakan. Namun, pohon itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki dua pohon lainnya, yakni akar yang kuat dan saling terhubung dengan akar pohon-pohon di sekitarnya.


Ketika badai datang disertai angin kencang, pohon pertama mulai bergoyang, pohon kedua mengalami patah batang, sedangkan pohon ketiga tetap berdiri kokoh karena kekuatan akar yang saling menopang.


Dari kisah sederhana tersebut, tersimpan makna bahwa seseorang tidak seharusnya merasa paling hebat hanya karena jabatan, kedudukan, maupun kemampuan yang dimilikinya.


Sebab, sehebat apa pun seseorang, tetap membutuhkan orang lain. Dan sebesar apa pun sebuah institusi, kekuatannya tidak akan sempurna tanpa dukungan, kerja sama, serta rasa saling menghargai.


Filosofi itu kemudian menjadi refleksi Kapolresta dalam menggambarkan hubungan antara kepolisian dan insan pers.


Kapolresta menegaskan bahwa Polri dan media merupakan dua unsur yang memiliki kedudukan sejajar dalam menjalankan peran masing-masing di tengah masyarakat.


Kepolisian memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta menegakkan hukum. Sementara pers memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi, mengawasi jalannya kehidupan publik, menyuarakan aspirasi masyarakat, dan menghadirkan fakta melalui kerja jurnalistik.


Keduanya memang memiliki fungsi berbeda, tetapi sama-sama memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat.


Karena itu, tidak boleh ada pihak yang merasa lebih tinggi ataupun lebih berkuasa dalam hubungan kemitraan tersebut.


Pangkat, jabatan, dan kedudukan tidak boleh menjadi alasan untuk membangun jarak, apalagi melahirkan sikap arogan terhadap sesama.


Justru melalui komunikasi yang terbuka dan sikap saling menghormati, kepolisian dan pers dapat membangun hubungan yang sehat tanpa harus kehilangan identitas maupun tanggung jawab masing-masing.


Dalam hubungan tersebut, media tetap memiliki ruang untuk bersikap kritis, menyampaikan masukan, dan menjalankan fungsi kontrol sosial. Sebaliknya, kepolisian juga perlu membuka ruang komunikasi agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat dipahami secara utuh dan proporsional.


Sebab, kemitraan yang baik bukan berarti harus selalu sepakat, melainkan mampu menghargai perbedaan tanpa merusak hubungan persaudaraan.


Dalam kehidupan sebuah institusi, perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Begitu pula dalam hubungan antara polisi dan wartawan.


Ada kalanya pemberitaan menjadi bahan evaluasi, ada pula kritik yang perlu dijawab dengan keterbukaan. Namun, semua itu merupakan bagian dari dinamika yang seharusnya dapat memperkuat hubungan profesional, bukan justru menjadikannya sumber permusuhan.


Kapolresta mengingatkan bahwa semangat kebersamaan harus terus dipelihara demi mendorong kemajuan Maluku, khususnya Kota Ambon.


Keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian. Kemajuan daerah juga membutuhkan kontribusi insan pers dan seluruh elemen masyarakat.


Ambon memiliki kekayaan budaya, potensi daerah, serta masyarakat dengan beragam latar belakang yang menjadi kekuatan tersendiri. Seluruh potensi tersebut perlu dijaga dan dikembangkan melalui kerja sama serta kesadaran bersama.


Dalam konteks ini, pers memiliki peran strategis untuk menghadirkan informasi yang membangun, sekaligus menyampaikan berbagai persoalan masyarakat agar mendapatkan perhatian dan penyelesaian.

Sementara kepolisian dituntut terus meningkatkan profesionalitas dalam memberikan pelayanan dan menjaga kepercayaan publik.


Kegiatan Coffee Morning yang digelar Polresta Ambon pada akhirnya menjadi lebih dari sekadar pertemuan antara aparat kepolisian dan wartawan.


Di balik suasana santai dan kebersamaan yang terbangun, terdapat harapan agar hubungan kemitraan antara kedua pihak tidak hanya berlangsung ketika ada kepentingan pemberitaan ataupun kegiatan resmi.


Komunikasi harus terus dijaga. Kepercayaan harus dirawat. Dan setiap perbedaan harus diselesaikan dengan kedewasaan serta sikap saling menghargai.


Kapolresta bersama jajaran Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease berharap sinergitas dengan insan pers dapat semakin kuat dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.


Sebab, masyarakat membutuhkan kepolisian yang profesional dan terbuka, sekaligus pers yang independen, kritis, dan bertanggung jawab.


Keduanya merupakan bagian penting dalam membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan menjaga kepercayaan publik.


Pada akhirnya, kisah tiga pohon yang disampaikan Kapolresta bukan sekadar cerita tentang siapa yang paling tinggi, paling banyak menghasilkan buah, atau paling kuat menghadapi badai.


Cerita itu mengingatkan bahwa tidak ada kekuatan yang benar-benar besar apabila berdiri sendiri.


Seperti akar pohon yang saling menopang di bawah tanah, Polri dan pers mungkin memiliki jalan, tugas, serta tanggung jawab yang berbeda. Namun, keduanya dapat memberikan kontribusi besar apabila mampu menjaga hubungan yang dilandasi kepercayaan dan rasa saling menghormati.


Dari secangkir kopi di Aula Prima Polresta Ambon, sebuah pesan sederhana kembali ditegaskan menjaga Ambon bukan pekerjaan satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama.


Karena ketika badai datang, yang dibutuhkan bukan siapa yang merasa paling tinggi, tetapi siapa yang tetap bersedia saling menguatkan. (Za)

Selengkapnya

Diduga Langgar Jam Oprasional Lima Kendaraan Tambang di Bundaran Mandala di Tindak Satlantas Polres Lebak Polda Banten

November 16, 2026


Lebak Banten
, globaltimurnn.com - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lebak Polda Banten terus memperketat pengawasan terhadap kendaraan angkutan tambang guna memastikan kepatuhan terhadap aturan jam operasional serta menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas.


Kali ini, personel Satlantas Polres Lebak melaksanakan kegiatan pengawasan, peneguran, dan penertiban kendaraan angkutan tambang di Jalan Raya Soekarno-Hatta, tepatnya di kawasan Bundaran Mandala, Kabupaten Lebak, Senin (16/11/2026) pukul 13.00 WIB hingga selesai.


Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan terhadap penerapan Peraturan Bupati Lebak Nomor 36 Tahun 2025 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 567 Tahun 2025 tentang penetapan pembatasan jam operasional dan jalur lalu lintas kendaraan angkutan tambang mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kabupaten Lebak.


Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap kendaraan angkutan tambang yang melanggar ketentuan jam operasional. Selain itu, pengemudi juga diberikan teguran agar mematuhi ketentuan penggunaan terpal penutup muatan, tidak mengangkut barang melebihi kapasitas (overload), serta tidak memarkirkan kendaraan di bahu jalan.


Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kendaraan angkutan tambang hanya diperbolehkan beroperasi pada pukul 21.00 WIB hingga 05.00 WIB. Dengan demikian, kendaraan tambang tidak diperkenankan melintas di luar waktu yang telah ditentukan.


Dari hasil kegiatan tersebut, petugas memberikan 5 lembar teguran dan 5 tindakan tilang melalui ETLE Handheld terhadap pelanggaran yang ditemukan.


Kegiatan ini juga bertujuan memastikan tidak adanya kendaraan angkutan tambang yang beroperasi sebelum waktu yang ditentukan, sekaligus mencegah pelanggaran muatan dan meningkatkan disiplin para pengemudi.


Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Arninsi, S.H., S.I.K., http://M.Si. melalui Kasat Lantas Polres Lebak AKP Liska Otavima Rudianto, http://S.Tr.K., S.I.K., M.H. menegaskan bahwa pengawasan dan penertiban kendaraan angkutan tambang akan terus dilakukan secara konsisten. Langkah tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Lebak dalam menegakkan aturan, menjaga ketertiban lalu lintas, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pengguna jalan.


"Melalui kegiatan pengawasan dan penertiban ini, kami menghimbau kepada seluruh pengusaha tambang maupun pengemudi kendaraan angkutan tambang agar mematuhi ketentuan jam operasional, memastikan muatan tidak melebihi kapasitas, menggunakan terpal penutup muatan, serta tidak parkir sembarangan menggunakan bahu jalan," ujarnya.


Dengan adanya pengawasan secara berkelanjutan, diharapkan tercipta situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Lebak.


Tim gabungnya wartawan indonesia GWI' Baron Ms apresiasi gerak cepat polres Lebak Banten. (MS) 

Selengkapnya

Perjuangkan Keadilan Akses Kesehatan, Vanath Minta Kebijakan UHC Berpihak pada Daerah Kepulauan

November 16, 2026


Jakarta
, globaltimurnn.com — Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, mendorong agar kebijakan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia dirancang dengan memperhatikan karakteristik geografis serta kebutuhan masing-masing daerah, terutama wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal tersebut disampaikan Vanath saat memberikan pandangan dalam Technical Forum Indonesia Universal Health Coverage (UHC) Forum 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan bersama World Health Organization (WHO), di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).


Menurutnya, pendekatan pelayanan kesehatan yang diterapkan secara seragam belum tentu dapat menjawab tantangan daerah kepulauan seperti Maluku. Sebab, pemerataan pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas dan tenaga medis, tetapi juga harus didukung ekosistem transportasi, infrastruktur jalan, serta aksesibilitas antarpulau.


“Seperti kami di Maluku, daerah-daerah kepulauan dan daerah 3T, itu teorinya harus berbeda. Tidak bisa digeneralisasi. Karena pelayanan kesehatan itu tidak berdiri sendiri, harus ada ekosistemnya. Ada transportasi, ada jalan, dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya,” ungkap Vanath.


Ia juga menilai meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan menjadi salah satu faktor yang mendorong semakin banyaknya masyarakat mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam konteks tersebut, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan dinilai memberikan manfaat nyata, khususnya bagi masyarakat yang menghadapi biaya pengobatan cukup besar.


Vanath mengaku kerap mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan kepesertaan BPJS Kesehatan, karena biaya pengobatan dapat menjadi beban berat apabila harus ditanggung secara mandiri.


“Saya sering bersyukur dengan adanya program pemerintah seperti BPJS. Kepada masyarakat, saya selalu menyampaikan agar mendaftarkan diri untuk mendapatkan layanan kesehatan, karena ternyata sakit itu mahal, sangat mahal,” ujarnya.


Ia menceritakan pengalaman ketika sejumlah warga membutuhkan penanganan medis di Ambon. Dalam beberapa kasus, pemerintah maupun pihak lain telah berupaya memikirkan pembiayaan pengobatan, tetapi kemudian diketahui bahwa pasien tersebut telah memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan sehingga biaya pelayanan yang dijamin dapat ditanggung melalui program tersebut.


Meski demikian, Vanath mengingatkan bahwa keberlanjutan pelayanan kesehatan di daerah masih menghadapi tantangan, terutama terkait keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Menurutnya, pembiayaan kesehatan tidak hanya menyangkut kepesertaan BPJS, tetapi juga mencakup berbagai fasilitas dan kebutuhan pelayanan yang harus didukung pemerintah daerah.


Ia mengungkapkan, keterbatasan anggaran tersebut turut dirasakan fasilitas pelayanan kesehatan di Maluku. Bahkan, sekitar dua bulan sebelumnya, ia menerima laporan dari Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD terkait kesulitan pembiayaan pelayanan kesehatan yang menjadi perhatian publik.


Vanath mengatakan, sebagai pimpinan daerah, dirinya mengambil tanggung jawab untuk menjelaskan persoalan tersebut kepada masyarakat melalui media, agar jajaran teknis dapat lebih berkonsentrasi menangani pelayanan kesehatan.


“Saya secara teknis tidak tahu bagaimana menangani semuanya, tetapi sebagai pimpinan saya mau mengambil alih pemberitaan publik itu. Supaya Kepala Dinas dan Direktur Rumah Sakit tidak harus menghabiskan energi untuk berhadapan dengan pemberitaan, karena yang paling penting adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” jelasnya.


Selain persoalan pembiayaan, Vanath menyoroti pentingnya penyesuaian sarana transportasi rujukan medis dengan kondisi geografis wilayah kepulauan. Menurutnya, bantuan transportasi yang diberikan pemerintah pusat perlu mempertimbangkan ketersediaan bahan bakar, kondisi perairan, serta karakteristik wilayah tempat sarana tersebut akan digunakan.


Berdasarkan pengalamannya saat menjabat sebagai kepala daerah, ia menemukan sejumlah bantuan kapal dengan mesin berteknologi tinggi justru tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan bahan bakar di wilayah tujuan.


Karena itu, ia mendorong agar pemerintah membuka ruang untuk mengadopsi model transportasi dari negara lain yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan, salah satunya Thailand. Ia mencontohkan penggunaan kapal berukuran lebih besar dengan sistem penggerak menyerupai mesin kendaraan darat dan desain yang memungkinkan kapal mendarat di lokasi yang tidak memiliki pelabuhan.


“Kalau di bidang kesehatan, bahkan di bidang perhubungan atau bidang-bidang lain yang memerlukan transportasi di wilayah kepulauan, saya cenderung kita mengadopsi seperti di Thailand,” katanya.


Ia menilai model kapal tersebut dapat menjadi salah satu alternatif transportasi rujukan bagi masyarakat di pulau-pulau yang belum memiliki fasilitas pelabuhan memadai. Dengan demikian, penanganan pasien yang membutuhkan pertolongan medis dapat dilakukan lebih cepat tanpa sepenuhnya bergantung pada ketersediaan dermaga.


Vanath juga mengingatkan agar bantuan speedboat yang selama ini disalurkan ke daerah benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi operasional di lapangan. Menurutnya, pengadaan sarana transportasi harus mempertimbangkan keberlanjutan pemanfaatannya agar anggaran pemerintah tidak terbuang untuk fasilitas yang akhirnya tidak berfungsi optimal.


Lebih lanjut, ia berharap perencanaan program kesehatan pemerintah pusat dapat melibatkan kebutuhan dan karakteristik daerah secara lebih mendalam. Menurutnya, kebijakan yang dirancang berdasarkan kondisi wilayah kontinental tidak dapat diterapkan begitu saja di daerah kepulauan tanpa penyesuaian.


“Kami berharap Bapak-Ibu merancang program itu sesuai dengan kebutuhan kami. Jangan merancang untuk daerah kontinental seperti Jawa, kemudian disarankan kepada kami. Itu tidak masuk. Buang-buang uang,” tegasnya.


Melalui forum tersebut, Vanath berharap berbagai masukan dari pemerintah daerah, khususnya wilayah kepulauan dan 3T, dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional untuk memperkuat pemerataan akses dan keberlanjutan pelayanan kesehatan.


Baginya, keberhasilan mewujudkan Universal Health Coverage bukan hanya diukur dari luasnya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. (Rdks) 

Selengkapnya

Post Top Ad

TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI MEDIA KAMI, SEMOGA BERMANFAAT