Leihitu, Globaltimurnn.com — Di tengah kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan harapan pada hasil laut, kepedulian bukan hanya tentang kata-kata atau janji perubahan. Terkadang, perhatian sederhana yang hadir secara langsung justru menjadi pesan paling bermakna bahwa perjuangan untuk kesejahteraan nelayan tidak dilakukan sendirian.

Semangat itulah yang mewarnai kegiatan Silaturahmi dan Dialog Publik yang digelar Dewan Pengurus Pusat Ikatan Masyarakat Nelayan Maluku (DPP IKMANEMA) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Sabtu (24/10/2026).

Tidak hanya menghadirkan ruang diskusi mengenai masa depan sektor kelautan dan perikanan, DPP IKMANEMA juga menunjukkan kepedulian sosial melalui pembagian paket sembako kepada puluhan kepala keluarga yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Aksi sederhana namun sarat makna itu menjadi bagian dari komitmen organisasi untuk terus mendekatkan diri dengan masyarakat, terutama keluarga nelayan yang selama ini menjadikan laut sebagai sumber penghidupan.

Bagi masyarakat pesisir, laut bukan sekadar bentangan air yang memisahkan pulau dengan pulau lainnya. Laut adalah ruang kehidupan, tempat mencari nafkah, sekaligus sumber harapan bagi keluarga yang menggantungkan masa depannya pada hasil tangkapan dan usaha perikanan.

Namun, di balik besarnya potensi sumber daya kelautan Maluku, kehidupan masyarakat nelayan masih membutuhkan perhatian, pendampingan, serta penguatan ekonomi yang berkelanjutan.

Kondisi itulah yang menjadi salah satu semangat DPP IKMANEMA untuk tidak hanya hadir membawa gagasan, tetapi juga mewujudkan kepedulian melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Kegiatan yang mengusung tema “Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan Maluku: Menjaga Laut & Merawat Demokrasi Pesisir Par Maluku Pung Bae” tersebut mempertemukan pengurus organisasi, pemerintah, tokoh masyarakat, dan para nelayan dalam satu ruang kebersamaan.

Seusai dialog publik berlangsung, perhatian peserta tertuju pada kegiatan pembagian paket sembako yang disiapkan DPP IKMANEMA bagi puluhan kepala keluarga.

Penyaluran bantuan tersebut menjadi pelengkap dari agenda dialog yang sebelumnya membahas berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat nelayan.

Melalui kegiatan itu, DPP IKMANEMA ingin menunjukkan bahwa upaya memperjuangkan kesejahteraan masyarakat pesisir perlu dilakukan melalui dua pendekatan yang berjalan beriringan, yakni memperjuangkan kebijakan dan pemberdayaan ekonomi jangka panjang, sekaligus memberikan perhatian terhadap kebutuhan sosial masyarakat saat ini.

Pembagian sembako juga menjadi simbol solidaritas antara organisasi dan masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan sektor kelautan dan perikanan Maluku, Ada sisi menarik dari kegiatan yang berlangsung di wilayah pesisir Leihitu tersebut.

Selain dihadiri masyarakat Dusun Nusa Ela, Negeri Ureng, kegiatan itu juga menarik partisipasi warga Dusun Nusa Laen, Negeri Asilulu, yang datang dari wilayah pulau berbeda.

Kehadiran mereka memperlihatkan bahwa semangat kebersamaan masyarakat pesisir tidak dibatasi oleh jarak geografis maupun bentangan laut.

Bagi masyarakat kepulauan seperti Maluku, perjalanan melintasi laut merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, kehadiran warga dari wilayah berbeda dalam sebuah kegiatan sosial dan dialog publik memiliki makna tersendiri.

Mereka dipertemukan oleh kepentingan yang sama, yakni harapan agar kehidupan nelayan semakin diperhatikan dan potensi laut Maluku mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Suasana kebersamaan semakin terasa dengan kehadiran Kepala Dusun Nusa Ela, Imam Masjid Dusun Nusa Ela, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, para nelayan, serta warga setempat.

Pertemuan tersebut bukan semata-mata menjadi agenda organisasi, tetapi juga ruang mempererat hubungan sosial dan membangun komunikasi antara masyarakat pesisir dengan pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap pengembangan sektor kelautan.

Di balik aksi sosial pembagian sembako, kegiatan tersebut juga membawa agenda penting mengenai masa depan nelayan dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir.

Dua pejabat dari DKP Provinsi Maluku hadir sebagai narasumber, yakni Rusdi Makatita, S.Pi., M.Si., selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap, dan Karolis Watkuta Iwamony, S.Pi., M.Si., selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Dalam pemaparannya, Rusdi Makatita menyoroti sejumlah kebutuhan mendasar nelayan, mulai dari pembaruan data Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), legalitas armada penangkapan ikan, fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan, hingga pentingnya penguatan koperasi nelayan.

Berbagai persoalan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan akses nelayan terhadap program pemerintah, perlindungan sosial, dan pengembangan usaha perikanan.

Sementara itu, Karolis Watkuta Iwamony memberikan perhatian terhadap pentingnya pembentukan kelompok binaan, peningkatan kemampuan pengolahan hasil perikanan, serta pengembangan pemasaran produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Salah satu potensi yang dibahas ialah peningkatan kualitas produk ikan asap melalui pemanfaatan teknologi pengasapan menggunakan asap cair.

Pengembangan teknologi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan mutu dan nilai tambah hasil perikanan masyarakat.

Melalui diskusi tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga mendapatkan gambaran mengenai peluang pengembangan usaha yang dapat mendukung peningkatan pendapatan keluarga nelayan.

Ketua Umum DPP IKMANEMA, Burhanudin Rumbouw, S.Pi., M.Si., yang hadir bersama jajaran pengurus organisasi, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku melalui DKP Provinsi Maluku atas keterlibatannya dalam memberikan edukasi dan membuka ruang dialog bersama masyarakat.

Apresiasi juga disampaikan kepada pemerintah dusun, pemuka agama, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, para nelayan, serta seluruh warga yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Bagi DPP IKMANEMA, membangun kesejahteraan masyarakat pesisir membutuhkan kerja sama berbagai pihak, baik pemerintah, organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat nelayan itu sendiri.

Karena itu, kegiatan silaturahmi, dialog publik, dan pembagian sembako diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara organisasi dan masyarakat.

Aksi sosial yang dilakukan tidak dimaksudkan sebagai jawaban atas seluruh persoalan ekonomi keluarga nelayan. Namun, kegiatan tersebut menjadi wujud perhatian sekaligus pengingat bahwa solidaritas sosial tetap memiliki tempat penting di tengah perjuangan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, dialog publik diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerja sama yang lebih berkelanjutan, terutama dalam mendorong akses perlindungan sosial, penguatan kelembagaan nelayan, serta peningkatan nilai tambah hasil perikanan.

Kegiatan di Leihitu menjadi gambaran bahwa upaya membangun sektor kelautan dan perikanan tidak selalu harus dimulai dari program berskala besar.

Terkadang, langkah awal dapat hadir melalui pertemuan sederhana, mendengarkan aspirasi masyarakat, membuka akses informasi, dan memberikan bantuan yang dapat langsung dimanfaatkan oleh keluarga penerima.

Bagi DPP IKMANEMA, semangat “Par Maluku Pung Bae” bukan sekadar slogan yang disampaikan dalam forum organisasi, melainkan nilai kebersamaan yang ingin terus diwujudkan melalui pengabdian kepada masyarakat.

Pembagian paket sembako kepada puluhan kepala keluarga menjadi salah satu bentuk nyata dari semangat tersebut.

Sementara itu, dialog bersama DKP Provinsi Maluku menjadi langkah untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan informasi, program, dan peluang pemberdayaan yang dapat dikembangkan pada masa mendatang.

Dari pesisir Leihitu, pesan kebersamaan itu kembali ditegaskan: laut Maluku bukan hanya menyimpan kekayaan alam yang besar, tetapi juga menjadi ruang kehidupan bagi ribuan keluarga yang membutuhkan perhatian dan kesempatan untuk tumbuh lebih sejahtera.

Pada akhirnya, kegiatan tersebut meninggalkan pesan bahwa memperjuangkan nelayan tidak cukup hanya dengan membicarakan besarnya potensi laut, tetapi juga harus menyentuh kehidupan masyarakat yang setiap hari menggantungkan harapannya pada laut.

Sebab, bagi masyarakat pesisir, kesejahteraan bukan hanya tentang seberapa banyak hasil laut yang diperoleh, melainkan juga tentang hadirnya kepedulian, perlindungan, kesempatan, dan kebersamaan untuk membangun masa depan yang lebih baik. (Za)

Leihitu, Globaltimurnn.com — Laut bukan sekadar hamparan air yang memisahkan satu dusun dengan dusun lainnya. Bagi masyarakat pesisir Maluku, laut adalah sumber kehidupan, tempat menggantungkan harapan, sekaligus ruang yang menyatukan perjuangan untuk masa depan yang lebih sejahtera.

Semangat itulah yang tergambar dalam kegiatan Silaturahmi dan Dialog Publik yang digelar Dewan Pengurus Pusat Ikatan Masyarakat Nelayan Maluku (DPP IKMANEMA) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku di Kecamatan Leihitu, Sabtu (24/10/2026).

Di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi nelayan, mulai dari persoalan legalitas armada, perlindungan sosial, keterbatasan akses program pemerintah, hingga rendahnya nilai tambah hasil tangkapan, pertemuan ini menjadi ruang untuk mempertemukan aspirasi masyarakat dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan.

Mengusung tema “Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan Maluku: Menjaga Laut & Merawat Demokrasi Pesisir Par Maluku Pung Bae”, dialog tersebut menegaskan bahwa pembangunan sektor perikanan tidak cukup hanya berorientasi pada hasil tangkapan. Lebih dari itu, nelayan perlu memperoleh perlindungan, pendampingan usaha, akses terhadap program pemberdayaan, serta kesempatan untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil laut.

Kegiatan yang diinisiasi DPP IKMANEMA ini dihadiri Ketua Umum DPP IKMANEMA, Burhanudin Rumbouw, S.Pi., M.Si., bersama jajaran pengurus organisasi. Hadir sebagai narasumber dari DKP Provinsi Maluku, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Rusdi Makatita, S.Pi., M.Si., serta Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan, Karolis Watkuta Iwamony, S.Pi., M.Si.

Turut hadir Kepala Dusun Nusa Ela, Negeri Ureng, Imam Masjid Dusun Nusa Ela, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, para nelayan, dan warga setempat.

Menariknya, partisipasi dalam dialog tersebut tidak hanya datang dari masyarakat di lokasi kegiatan. Warga Dusun Nusa Laen, Negeri Asilulu, juga turut hadir dengan menempuh perjalanan dari wilayah yang berbeda untuk mengikuti pertemuan tersebut.

Kehadiran mereka menjadi gambaran bahwa persoalan nelayan bukanlah urusan satu dusun atau satu negeri semata. Di tengah perbedaan wilayah dan jarak yang dipisahkan laut, masyarakat pesisir memiliki kepentingan yang sama, yakni memastikan sektor kelautan dan perikanan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga nelayan.

Bagi masyarakat pesisir, setiap perjalanan melintasi laut memiliki tantangan tersendiri. Namun, kehadiran warga Dusun Nusa Laen dalam dialog tersebut memperlihatkan bahwa kepedulian terhadap masa depan nelayan mampu melampaui batas geografis.

Mereka datang bukan sekadar untuk menghadiri sebuah acara seremonial, melainkan menjadi bagian dari ruang komunikasi yang diharapkan dapat membuka jalan bagi penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat pesisir.

Semangat kebersamaan tersebut menjadi salah satu pesan penting dalam kegiatan yang digagas DPP IKMANEMA. Aspirasi nelayan membutuhkan ruang untuk disampaikan, didengar, dan ditindaklanjuti melalui koordinasi serta kerja nyata antara masyarakat, organisasi nelayan, dan pemerintah.

Sebab, potensi laut Maluku yang besar akan sulit memberikan manfaat secara optimal apabila masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut masih menghadapi kendala dalam legalitas usaha, perlindungan kerja, penguatan kelembagaan ekonomi, dan pemasaran hasil perikanan.

Melalui dialog publik ini, DPP IKMANEMA berupaya menjembatani kebutuhan tersebut agar komunikasi antara nelayan dan pemerintah tidak berhenti pada penyampaian keluhan, tetapi berkembang menjadi pembahasan mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh bersama.

Ketua Umum DPP IKMANEMA, Burhanudin Rumbouw, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Maluku melalui DKP Provinsi Maluku yang telah memenuhi undangan dialog publik tersebut.

Menurutnya, kehadiran jajaran DKP menjadi kesempatan penting bagi masyarakat untuk memperoleh edukasi, informasi mengenai program pemerintah, sekaligus menyampaikan persoalan yang membutuhkan perhatian instansi terkait.

Burhanudin juga menyampaikan penghargaan kepada pemerintah dusun, pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, para nelayan, serta seluruh masyarakat pesisir yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut, termasuk warga Dusun Nusa Laen, dan juga warga Negeri Asilulu.

Bagi IKMANEMA, keterlibatan berbagai unsur masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun gerakan bersama untuk memperjuangkan kepentingan nelayan.

Organisasi nelayan, lanjutnya dalam semangat kegiatan tersebut, diharapkan tidak hanya menjadi wadah berhimpun, tetapi juga berperan sebagai penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah, sehingga persoalan yang dihadapi nelayan dapat dibahas secara terbuka dan dicarikan jalan keluarnya sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Dialog publik ini sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat kepercayaan dan membangun komunikasi yang konstruktif antara masyarakat pesisir dan pemerintah.

Dalam pemaparannya, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Maluku, Rusdi Makatita, menjelaskan pentingnya pendataan dan pembaruan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA).

Pendataan tersebut diperlukan bagi nelayan yang belum memiliki kartu maupun pelaku usaha yang membutuhkan pembaruan data. Dengan data yang akurat dan sesuai kondisi di lapangan, identitas serta aktivitas usaha masyarakat kelautan dan perikanan dapat tercatat dengan lebih baik untuk mendukung akses terhadap program pemerintah sesuai persyaratan yang berlaku.

Persoalan legalitas armada nelayan juga menjadi salah satu pembahasan utama. Dalam dialog itu, DKP Maluku menyampaikan rencana koordinasi dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) guna menindaklanjuti kebutuhan pengukuran kapal serta proses teknis legalisasi armada nelayan.

Langkah tersebut penting karena kejelasan administrasi dan legalitas armada merupakan bagian dari upaya mendukung kegiatan penangkapan ikan yang tertib serta memberikan kepastian bagi nelayan dalam menjalankan usaha mereka.

Selain itu, perlindungan sosial bagi nelayan turut mendapat perhatian melalui fasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pekerjaan di laut memiliki risiko yang tidak kecil, sehingga perlindungan terhadap nelayan dan keluarganya menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Penguatan kelembagaan ekonomi juga dibahas melalui rencana koordinasi antara DKP Maluku dan IKMANEMA untuk mendorong pembentukan koperasi nelayan. Koperasi diharapkan dapat menjadi wadah bersama dalam mengembangkan usaha, memperkuat kerja sama ekonomi, serta mendukung pelaksanaan program pemberdayaan nelayan.

Berbagai persoalan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Tidak hanya menyangkut aktivitas melaut, tetapi juga kepastian administrasi, jaminan perlindungan kerja, serta penguatan kelembagaan yang dapat menopang keberlanjutan usaha masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan DKP Provinsi Maluku, Karolis Watkuta Iwamony, menekankan pentingnya pembentukan dan pembinaan kelompok nelayan untuk mengoptimalkan potensi perikanan di wilayah pesisir.

Melalui kelompok yang terorganisasi, masyarakat diharapkan dapat mengembangkan usaha secara lebih terarah, meningkatkan produktivitas, serta membuka peluang untuk mengakses pembinaan dan program pemberdayaan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah pengembangan pengolahan hasil perikanan, termasuk upaya meningkatkan kualitas produk ikan asap tradisional melalui pemanfaatan teknologi ikan asap cair.

Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif pengembangan produk olahan perikanan dengan tetap memperhatikan standar mutu, kebersihan, keamanan pangan, dan karakteristik produk yang dihasilkan.

Selama ini, hasil tangkapan nelayan kerap dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Padahal, melalui pengolahan yang tepat, hasil laut berpotensi menghasilkan produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat pesisir.

Hilirisasi dengan demikian bukan semata-mata mengubah bahan mentah menjadi produk olahan. Lebih jauh, upaya tersebut perlu didukung peningkatan keterampilan masyarakat, pendampingan usaha, penguatan kelompok nelayan, serta akses pemasaran agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Bagi masyarakat pesisir Maluku, pengembangan usaha pengolahan ikan juga berpotensi membuka ruang keterlibatan yang lebih luas bagi keluarga nelayan, termasuk kelompok perempuan yang dapat mengambil peran dalam pengolahan, pengemasan, dan pemasaran produk.

Namun, agar potensi tersebut dapat berkembang, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi nelayan, dan masyarakat untuk memastikan pendampingan serta dukungan program berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

Tema yang diangkat dalam dialog publik ini membawa pesan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berjalan seiring dengan penguatan partisipasi masyarakat.

Nelayan bukan sekadar penerima manfaat kebijakan, melainkan bagian penting dalam proses pembangunan yang perlu dilibatkan dalam penyampaian aspirasi, identifikasi persoalan, dan perumusan solusi.

Dalam konteks tersebut, dialog publik menjadi sarana untuk mempertemukan pengalaman masyarakat di lapangan dengan informasi dan program yang dimiliki pemerintah. Pertemuan semacam ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk memahami prosedur administrasi, mengetahui program yang tersedia, serta membangun komunikasi dengan instansi terkait.

Pada saat yang sama, keberlanjutan sumber daya laut harus tetap menjadi perhatian. Laut yang terjaga akan mendukung kehidupan nelayan, sementara pengelolaan usaha perikanan yang lebih baik dapat membantu memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.

Semangat “Par Maluku Pung Bae” yang diusung dalam tema kegiatan tersebut menjadi pengingat bahwa kemajuan Maluku membutuhkan keterlibatan bersama, termasuk dari masyarakat yang hidup dan bekerja di wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil.

Silaturahmi dan Dialog Publik DPP IKMANEMA bersama DKP Provinsi Maluku di Kecamatan Leihitu diharapkan menjadi titik awal untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam menjawab berbagai kebutuhan nelayan.

Pembahasan mengenai KUSUKA, legalitas armada, BPJS Ketenagakerjaan, koperasi nelayan, pembinaan kelompok, hingga pengolahan hasil perikanan menunjukkan beragam aspek yang perlu mendapat perhatian dalam mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sejumlah rencana tindak lanjut yang disampaikan dalam dialog tersebut memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait agar dapat diwujudkan sesuai prosedur, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya diukur dari besarnya potensi laut atau banyaknya hasil tangkapan. Ukuran yang tidak kalah penting ialah sejauh mana potensi tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan nelayan dan keluarganya.

Dari Dusun Nusa Ela hingga Dusun Nusa Laen, semangat yang dibawa masyarakat dalam dialog ini memperlihatkan bahwa laut bukan penghalang untuk bersatu. Sebaliknya, laut menjadi alasan bagi masyarakat pesisir untuk terus membangun kebersamaan, menyatukan aspirasi, dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik.

Melalui sinergi antara IKMANEMA, pemerintah, dan masyarakat, harapan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Maluku yang lebih produktif, berdaya saing, dan berpihak pada kesejahteraan nelayan diharapkan dapat bergerak dari ruang dialog menuju langkah nyata di lapangan.(Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Rencana pengembangan kawasan bantaran Sungai Wai Tomu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang dilakukan Pangdam XV/Pattimura mendapat dukungan dari Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) Provinsi Maluku. Proyek tersebut dinilai memiliki potensi untuk memperbaiki wajah kota sekaligus membuka ruang baru bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dukungan itu disampaikan Ketua Wilayah PII Maluku, Risman Wahab Solissa, di Ambon, Sabtu (24/10/2026). Ia menilai, pengembangan kawasan tersebut perlu dilihat tidak hanya dari aspek pembangunan fisik, tetapi juga dari manfaat sosial dan ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.

Menurut Risman, kawasan yang sebelumnya dinilai kurang tertata berpeluang dikembangkan menjadi ruang publik yang lebih representatif sekaligus tempat bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk lokal.

“Kami memberikan dukungan penuh kepada Bapak Pangdam XV/Pattimura atas gagasan mengembangkan kawasan tersebut menjadi ikon UMKM di Ambon. Kawasan yang tidak terawat berpotensi terlihat kumuh. Karena itu, penataan ini diharapkan dapat menghadirkan ruang terbuka bagi masyarakat sekaligus mengakomodasi pelaku UMKM,” ujarnya.

Ia berpandangan, pembangunan kawasan perkotaan semestinya turut mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Penataan ruang yang baik, kata dia, tidak hanya menghadirkan lingkungan yang lebih tertib dan menarik, tetapi juga dapat menciptakan peluang usaha serta mendorong perputaran ekonomi lokal.

Risman menilai, pengembangan kawasan Sungai Wai Tomu dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperluas ruang pemasaran produk-produk unggulan Maluku. Kehadiran sentra UMKM di kawasan tersebut diharapkan mampu memberikan kesempatan lebih besar bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang.

Ia juga menyoroti persoalan penataan kawasan perdagangan di Mardika yang selama ini menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, inovasi dalam pengembangan ruang ekonomi baru patut dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya mendukung penataan Kota Ambon.

“Pembangunan ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan dan menjadi sentra perbelanjaan bagi produk UMKM khas Maluku, khususnya Ambon. Kita membutuhkan inovasi yang dapat membantu pemerintah kota menata kawasan perdagangan agar aktivitas ekonomi masyarakat semakin terarah,” jelasnya.

Terkait sorotan sejumlah pihak mengenai pembangunan di bantaran sungai, Risman menilai aspek teknis dan potensi risiko lingkungan perlu menjadi bagian penting dalam pembahasan. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa pembangunan tersebut semestinya dilandasi pertimbangan dan kajian yang memadai.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa aspek keselamatan, dampak lingkungan, serta potensi risiko saat musim penghujan harus tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan.

“Jika yang dipersoalkan adalah risiko pemanfaatan bantaran sungai, maka aspek kajian teknis dan mitigasi bencana harus menjadi perhatian. Pembangunan bukan sekadar mendirikan bangunan atau menata kawasan, tetapi harus memiliki tujuan yang jelas, yakni memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan keselamatan dan lingkungan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Risman menegaskan bahwa PII Maluku mendukung kebijakan pemerintah maupun institusi TNI sepanjang berorientasi pada kepentingan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Baginya, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari perubahan tampilan suatu kawasan, melainkan juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat nyata melalui terbukanya peluang usaha dan akses ekonomi.

“Yang kami dukung adalah kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas. Pembangunan ekonomi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkembang merupakan hal penting. Ini bukan hanya tentang memperindah wajah Kota Ambon, tetapi juga bagaimana pembangunan dapat memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kualitas hidup manusia,” ungkapnya.

Ia turut mendorong kalangan akademisi, termasuk Universitas Pattimura (Unpatti), agar ikut berkontribusi melalui kajian dan pemikiran ilmiah mengenai pembangunan perkotaan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan penguatan ekonomi lokal.

Risman berharap perdebatan mengenai proyek tersebut dapat berlangsung secara proporsional dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, kelayakan teknis, mitigasi risiko bencana, hingga manfaat sosial-ekonomi yang ingin dicapai.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar menyikapi berbagai pemberitaan dan opini mengenai proyek tersebut secara kritis, dengan mengedepankan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berbagai opini yang berkembang. Setiap program pembangunan perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk tujuan, mekanisme koordinasi, aspek keselamatan, dan manfaatnya bagi masyarakat. Kami mengajak seluruh elemen untuk memberikan perhatian dan dukungan secara konstruktif terhadap upaya pengembangan kawasan yang berorientasi pada kepentingan publik,” tutup Risman.

Dengan dukungan tersebut, PII Maluku berharap pengembangan kawasan Sungai Wai Tomu dapat menjadi momentum untuk mendorong penataan kota yang lebih baik sekaligus membuka peluang pertumbuhan UMKM. Namun, realisasi manfaat tersebut tetap perlu ditopang perencanaan yang matang, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta pengelolaan risiko lingkungan yang memadai. (Za)

Kairatu, Globaltimurnn.com – Kapolres Seram Bagian Barat, AKBP Refindo Pradikta Rulando, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A., melaksanakan kegiatan Subuh Keliling dengan menunaikan salat Subuh berjamaah bersama masyarakat di Masjid Husnul Salamah, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Sabtu (24/10/2026).

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Polres Seram Bagian Barat untuk mempererat hubungan silaturahmi dengan masyarakat sekaligus menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) melalui pendekatan keagamaan dan komunikasi yang humanis.

Usai pelaksanaan salat Subuh berjamaah, Kapolres SBB menyampaikan imbauan kepada jamaah agar senantiasa menjaga kerukunan, memperkuat kebersamaan, serta mempererat tali persaudaraan antarsesama masyarakat. Menurutnya, hubungan yang harmonis dan sikap saling menghargai merupakan fondasi penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tenteram.

Kapolres juga mengajak masyarakat untuk terus memelihara sikap toleransi, menghormati perbedaan, serta mengedepankan komunikasi dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

“Melalui kebersamaan dan komunikasi yang baik, setiap persoalan dapat diselesaikan secara bijaksana tanpa harus menimbulkan perselisihan yang dapat mengganggu kerukunan dan persatuan di tengah masyarakat,” demikian pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Selain itu, Kapolres SBB mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar serta berperan aktif dalam menjaga situasi Kamtibmas. Kerja sama antara masyarakat dan Kepolisian dinilai sangat penting untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan menciptakan suasana yang kondusif di wilayah Kecamatan Kairatu.

Kapolres menegaskan bahwa upaya menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab Kepolisian, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian, berbagai potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini.

Melalui kegiatan Subuh Keliling ini, Polres Seram Bagian Barat berharap hubungan silaturahmi antara Kepolisian dan masyarakat semakin erat, sehingga terbangun kepercayaan, komunikasi, dan kerja sama yang baik dalam menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masing-masing.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai persaudaraan, toleransi, dan kebersamaan demi mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, khususnya Kecamatan Kairatu. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com — Semangat pengabdian kepada masyarakat ditunjukkan anggota Pramuka Saka Wira Kartika di bawah naungan TNI Angkatan Darat, Pangkalan Kodim 1504/Ambon, melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan pembangunan di lokasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), Sabtu (24/10/2026).

Sebanyak 25 anggota Pramuka Saka Wira Kartika yang terdiri dari 18 perempuan dan 7 laki-laki turun langsung membantu pengerjaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) serta sebagian lainnya terlibat dalam pembuatan jalan setapak di lokasi kegiatan TMMD.

Kegiatan diawali dengan keberangkatan seluruh anggota dari Markas Kodim 1504/Ambon menuju lokasi TMMD. Setibanya di lokasi, para anggota langsung bergabung dalam pekerjaan bersama, membantu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.

Di tengah aktivitas pembangunan, para anggota Pramuka tidak hanya belajar mengenai kedisiplinan dan kerja sama, tetapi juga memperoleh pengalaman nyata tentang arti kepedulian terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Keterlibatan mereka menjadi gambaran bahwa semangat Pramuka tidak berhenti pada kegiatan latihan maupun pembinaan di lingkungan organisasi. Nilai-nilai yang ditanamkan melalui kepramukaan juga diwujudkan dalam tindakan nyata, terutama melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Di bawah naungan TNI AD melalui Pangkalan Kodim 1504/Ambon, Saka Wira Kartika berada dalam lingkungan pembinaan yang menekankan kedisiplinan, kepemimpinan, tanggung jawab, serta kecintaan terhadap tanah air.

Pembinaan tersebut berada di bawah pimpinan Komandan Kodim (Dandim) 1504/Ambon, Letkol Inf Rudolf Gleend Paulus S.I.P. dengan pembina kegiatan, Pasiter Mayor Inf Ali Rahim S.Pd., serta dukungan Pamong Saka Wira Kartika Pelda Irfan Ghazaly Kapitanhitu, dalam proses pembinaan anggota.

Kegiatan di lokasi TMMD ini sekaligus menjadi sarana pembelajaran lapangan bagi para anggota untuk memahami pentingnya gotong royong dalam mendukung pembangunan. Melalui keterlibatan langsung, mereka dapat melihat bahwa pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat, melainkan membutuhkan partisipasi dan kepedulian bersama.

Pengerjaan MCK menjadi bagian penting karena fasilitas sanitasi yang layak berkaitan erat dengan kebersihan dan kenyamanan masyarakat. Sementara itu, pembuatan jalan setapak diharapkan dapat membantu menunjang aksesibilitas warga, sesuai dengan peruntukan dan kondisi wilayah setempat.

Bagi para anggota Pramuka, pengalaman tersebut menjadi kesempatan untuk mengembangkan karakter melalui kerja nyata. Mereka belajar menghargai proses, membangun kekompakan, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama.

Kehadiran 25 anggota Saka Wira Kartika di lokasi TMMD juga memperlihatkan bahwa generasi muda memiliki ruang untuk mengambil bagian dalam kegiatan pembangunan melalui kontribusi yang positif, terarah, dan sesuai dengan kapasitas mereka.

Melalui kegiatan ini, Pramuka Saka Wira Kartika Pangkalan Kodim 1504/Ambon diharapkan semakin memperkuat semangat pengabdian, kepedulian sosial, dan jiwa gotong royong di kalangan generasi muda.

Sebab, semangat membangun negeri tidak selalu dimulai dari pekerjaan besar. Terkadang, semangat itu tumbuh dari langkah sederhana: hadir di tengah masyarakat, mengulurkan tangan, dan bekerja bersama demi lingkungan yang lebih baik.

Pramuka Berkarya, TNI Hadir, Masyarakat Sejahtera. (Za)

Dobo, Globaltimurnn.com — Menjaga kesehatan merupakan bagian penting dari proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Di balik tembok lapas, upaya memastikan setiap warga binaan tetap sehat menjadi perhatian yang tidak kalah penting, sebab kondisi fisik yang terjaga turut mendukung kelancaran pembinaan dan kualitas hidup mereka selama menjalani masa pidana.

Komitmen tersebut diwujudkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Dobo melalui kolaborasi bersama Puskesmas Dobo dengan menggelar senam bersama, dilanjutkan skrining Tuberkulosis (TBC) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi seluruh warga binaan, Jumat (23/10/2026).

Kegiatan ini tidak sekadar menjadi agenda untuk menggerakkan tubuh dan menjaga kebugaran. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus mendeteksi lebih dini potensi gangguan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan.

Suasana kegiatan diawali dengan senam bersama yang melibatkan warga binaan, petugas Lapas Dobo, peserta magang, serta tenaga kesehatan dari Puskesmas Dobo. Diiringi musik dan gerakan yang dipandu instruktur, para peserta mengikuti setiap gerakan dengan penuh semangat.

Kebersamaan yang terbangun dalam kegiatan tersebut menghadirkan suasana positif di lingkungan lapas. Aktivitas fisik menjadi sarana sederhana untuk menjaga kebugaran, sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa pola hidup sehat perlu diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah senam selesai, kegiatan berlanjut pada pemeriksaan kesehatan. Para warga binaan menjalani pemeriksaan secara bergiliran dengan pendampingan petugas kesehatan, sementara peserta magang turut membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Pemeriksaan CKG mencakup pengecekan tekanan darah, berat badan, tinggi badan, gula darah, serta pemeriksaan lain sesuai program yang dilaksanakan. Melalui pemeriksaan tersebut, kondisi kesehatan warga binaan dapat diketahui lebih awal sehingga potensi masalah kesehatan dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan medis.

Perhatian khusus juga diberikan melalui skrining TBC. Langkah ini penting untuk membantu mengidentifikasi warga binaan yang memiliki gejala atau faktor risiko yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Deteksi dini menjadi salah satu langkah penting dalam pengendalian TBC, terutama di lingkungan hunian bersama yang membutuhkan perhatian terhadap kebersihan, kondisi kesehatan penghuni, serta pencegahan penularan penyakit.

Melalui skrining tersebut, warga binaan yang terindikasi memiliki gejala TBC dapat diarahkan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan oleh tenaga kesehatan. Dengan demikian, penanganan dapat dilakukan sesuai hasil pemeriksaan dan rekomendasi medis.

Kepala Lapas Kelas III Dobo, Pieter Jan Lessy, menegaskan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan dan pembinaan terhadap warga binaan.

Menurutnya, pelayanan pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pembinaan kepribadian dan kemandirian, tetapi juga harus memastikan kebutuhan dasar warga binaan, termasuk kesehatan, memperoleh perhatian yang layak.

“Pemenuhan hak kesehatan warga binaan merupakan tanggung jawab yang harus kita laksanakan secara optimal. Melalui kegiatan ini, kami tidak hanya mendorong warga binaan untuk menjaga kebugaran, tetapi juga memastikan deteksi dini terhadap potensi gangguan kesehatan dapat dilakukan. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan Puskesmas Dobo agar pelayanan kesehatan di Lapas berjalan secara berkelanjutan dan mendukung proses pembinaan,” ujar Pieter.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi warga binaan. Dukungan tenaga kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat menjadi bagian penting untuk memperluas akses pemeriksaan serta membantu memastikan tindak lanjut medis dapat dilakukan ketika dibutuhkan.

Di sisi lain, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga kesehatan merupakan tanggung jawab bersama. Kebiasaan berolahraga, memperhatikan kondisi tubuh, menjaga kebersihan lingkungan, serta segera melaporkan gejala penyakit kepada petugas kesehatan merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar.

Terlebih, penyakit menular seperti TBC membutuhkan perhatian bersama melalui deteksi dini, pemeriksaan yang tepat, serta penanganan sesuai standar kesehatan. Upaya tersebut perlu didukung dengan edukasi yang berkelanjutan agar warga binaan memahami pentingnya menjaga kesehatan diri sekaligus melindungi orang-orang di sekitarnya.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Sinergi antara Lapas Kelas III Dobo dan Puskesmas Dobo diharapkan terus berlanjut sehingga pelayanan kesehatan bagi warga binaan dapat dilaksanakan secara konsisten dan menjangkau kebutuhan mereka secara lebih optimal.

Bagi Lapas Dobo, kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan pemasyarakatan yang humanis dan berkualitas, dengan menempatkan kesehatan sebagai salah satu fondasi penting dalam proses pembinaan.

Sebab, pembinaan yang baik tidak hanya berbicara tentang perubahan perilaku dan peningkatan keterampilan, tetapi juga tentang memastikan setiap warga binaan memperoleh perhatian terhadap kebutuhan dasar dan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat.

Melalui olahraga bersama, skrining TBC, dan pemeriksaan kesehatan gratis, Lapas Dobo bersama Puskesmas Dobo terus membangun langkah nyata menuju lingkungan pemasyarakatan yang lebih sehat, peduli, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak warga binaan. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Penanganan perkara dugaan penyalahgunaan atau peredaran merkuri seberat 1,7 ton yang menyeret pihak dari lingkungan Kodam XV/Pattimura terus berlanjut. Kodam XV/Pattimura menegaskan, terduga pelaku saat ini telah diamankan dan ditahan di Pomdam XV/Pattimura untuk menjalani proses penyidikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Penegasan ini menjadi bentuk komitmen institusi TNI AD dalam memastikan setiap dugaan pelanggaran hukum ditangani secara serius, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kodam XV/Pattimura memastikan bahwa penanganan perkara tersebut dilakukan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum, tanpa memberikan perlindungan kepada personel yang terbukti melakukan pelanggaran.

Pangdam XV/Pattimura menegaskan, institusi tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh personel di lingkungan Kodam XV/Pattimura.

“Tidak ada toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum. Yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses dan diberi sanksi sesuai hukum yang berlaku. Institusi tidak akan melindungi pelanggaran, melainkan memastikan setiap proses berjalan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum,” tegas Pangdam XV/Pattimura.

Menurutnya, penegakan hukum harus dijalankan secara konsisten dengan mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, dan keadilan. Setiap pihak yang diduga terlibat harus menjalani proses sesuai aturan, sementara penentuan kesalahan tetap mengacu pada hasil pembuktian dalam proses hukum.

Kodam XV/Pattimura menjelaskan bahwa tahap penyelidikan dalam perkara tersebut telah selesai dan penanganan kini berlanjut ke tahap penyidikan oleh Pomdam XV/Pattimura.

Tahapan ini menjadi bagian penting untuk mendalami perkara, mengumpulkan alat bukti, serta mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan atau peredaran merkuri seberat 1,7 ton tersebut.

Melalui proses penyidikan, setiap informasi dan dugaan yang muncul akan ditelaah sesuai kewenangan aparat penegak hukum. Dengan demikian, penanganan perkara diharapkan berjalan secara objektif dan menghasilkan kesimpulan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kodam XV/Pattimura juga menekankan bahwa proses hukum harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip keadilan, serta penghormatan terhadap hak setiap pihak yang terlibat.

Di tengah perhatian dan berbagai pemberitaan mengenai perkara tersebut, Kapendam XV/Pattimura mengimbau masyarakat agar tetap mengedepankan informasi yang akurat dan tidak membangun asumsi yang belum didukung fakta.

Menurutnya, pengawasan dan kritik publik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokratis. Namun, penyampaian informasi mengenai perkara hukum perlu dilakukan secara bertanggung jawab, dengan memperhatikan objektivitas dan asas praduga tak bersalah.

Kesimpulan mengenai keterlibatan maupun kesalahan seseorang tidak sepatutnya ditetapkan sebelum seluruh proses hukum dan pembuktian diselesaikan oleh pihak yang berwenang.

Sikap tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara hak masyarakat memperoleh informasi dan kewajiban menghormati proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

Kodam XV/Pattimura memastikan perkembangan penanganan perkara akan disampaikan melalui saluran komunikasi resmi sesuai kewenangan dan tahapan hukum yang berlangsung.

Komitmen tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa penanganan dugaan perkara merkuri seberat 1,7 ton tidak berhenti pada pengamanan pihak yang diduga terlibat, tetapi berlanjut melalui proses hukum yang harus dijalankan secara profesional dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan proses yang berlandaskan fakta dan pembuktian, Kodam XV/Pattimura menegaskan komitmennya untuk menjaga disiplin serta integritas institusi, sekaligus memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran ditangani melalui jalur hukum yang semestinya. (Za)