Ambon, globaltimurnn.com - Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., menghadiri Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Maluku di Lapangan Upacara Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Jl. Sultan Hasanudin No. 18, Tantui, Kota Ambon, pada Rabu (1/7/2026).

Upacara berlangsung dengan khidmat dan dipimpin langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku, para Pejabat Utama Polda Maluku, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para tamu undangan dari berbagai unsur pemerintahan, TNI, instansi vertikal, dan elemen masyarakat.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 mengusung semangat pengabdian Polri yang Presisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan yang profesional, modern, dan terpercaya kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku dalam upacara tersebut merupakan bentuk dukungan serta komitmen Kejaksaan dalam memperkuat sinergitas dan soliditas antar Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya antara Kejaksaan dan Kepolisian, guna mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Momentum Hari Bhayangkara ke-80 juga menjadi refleksi atas pengabdian Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan nasional serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional.

Melalui kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polda Maluku. Diharapkan sinergi yang selama ini terjalin dengan baik antara Kejaksaan dan Kepolisian dapat terus ditingkatkan dalam rangka memberikan pelayanan hukum yang optimal, menjaga supremasi hukum, serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di Provinsi Maluku. (Rdks) 

Medan, Globaltimurnn.com – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon, Lisa Wattimena, menghadiri Gala Dinner yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 di Lapangan Merdeka, Kota Medan, Selasa (30/06/26).

Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antarkepala daerah sekaligus memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemerintah kota dalam mendorong pembangunan daerah yang inovatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Wali Kota Ambon menyampaikan bahwa APEKSI memiliki peran strategis sebagai forum komunikasi, koordinasi, dan pertukaran pengalaman antarpemerintah kota di seluruh Indonesia.

"Melalui APEKSI, setiap pemerintah kota memiliki kesempatan untuk saling berbagi praktik-praktik terbaik, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintah Kota Ambon berkomitmen untuk terus membangun kerja sama yang produktif demi mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Wattimena.

Menurutnya, keikutsertaan Pemerintah Kota Ambon dalam Rakernas APEKSI 2026 merupakan bagian dari upaya memperluas jejaring kerja sama antardaerah, meningkatkan kapasitas pemerintahan, serta mengadopsi berbagai inovasi yang dapat diimplementasikan dalam pembangunan Kota Ambon.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Ambon, Lisa Wattimena, turut mengikuti agenda pendamping yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan APEKSI. Keterlibatan TP PKK diharapkan semakin memperkuat peran perempuan dan keluarga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.

Gala Dinner berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan dengan menampilkan beragam pertunjukan seni dan budaya Nusantara. Kegiatan ini menjadi simbol persatuan serta komitmen bersama pemerintah kota se-Indonesia untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Komitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat kembali ditunjukkan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada warga yang membutuhkan di sekitar lingkungan Rutan, Rabu (01/07/2026).

Sebanyak lima paket bantuan berisi kebutuhan pokok diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya mempererat hubungan antara Rutan Ambon dengan masyarakat di sekitarnya.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Rutan Kelas IIA Ambon, Jefry R. Persulessy, didampingi pejabat struktural dan jajaran pegawai Rutan Ambon.

Plt. Kepala Rutan Ambon, Jefry R. Persulessy, mengatakan bahwa kegiatan sosial ini merupakan bagian dari komitmen Pemasyarakatan untuk tidak hanya menjalankan tugas pembinaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Bantuan sosial ini merupakan wujud kepedulian kami kepada masyarakat yang membutuhkan. Meski tidak besar, kami berharap bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus mempererat hubungan baik antara Rutan Ambon dan masyarakat sekitar," ujar Jefry.

Ia menambahkan, semangat berbagi menjadi salah satu nilai yang terus ditanamkan dalam pelaksanaan tugas Pemasyarakatan, sehingga kehadiran Rutan tidak hanya dirasakan oleh warga binaan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar.

Penyaluran bantuan berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh kehangatan. Masyarakat penerima bantuan menyambut kegiatan tersebut dengan antusias dan mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh jajaran Rutan Ambon.

Salah seorang penerima bantuan, Maryam, mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Menurutnya, paket sembako tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan keluarganya.

"Saya sangat berterima kasih kepada Rutan Ambon atas perhatian dan bantuannya. Bantuan ini sangat berarti bagi kami. Semoga seluruh jajaran Rutan Ambon selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam bertugas, dan mendapat balasan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa," ungkapnya.

Kegiatan ini juga menjadi implementasi Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada poin ke-13 yang menitikberatkan pada pelaksanaan bakti sosial serta layanan kesehatan gratis bagi masyarakat di sekitar Unit Pelaksana Teknis Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Melalui kegiatan tersebut, Rutan Kelas IIA Ambon menegaskan komitmennya untuk terus menumbuhkan nilai-nilai kepedulian, solidaritas, dan pengabdian kepada masyarakat. Ke depan, kegiatan sosial serupa akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari kontribusi nyata Pemasyarakatan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kehadiran negara di tengah kehidupan sosial. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Momentum peringatan Hari Bhayangkara ke-80 dimanfaatkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Maluku untuk menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi bersama Kepolisian Daerah (Polda) Maluku demi mewujudkan penegakan hukum yang humanis, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kehadiran jajaran Kanwil Ditjenpas Maluku dalam upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang berlangsung di Markas Polda Maluku, Tantui, Ambon, Rabu (01/07/2026).

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Maluku diwakili Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan, Zulkifli Bintang. Kehadiran tersebut menjadi simbol eratnya hubungan dan kolaborasi antara Pemasyarakatan dan Kepolisian dalam menjaga keamanan serta mendukung penegakan hukum di Provinsi Maluku.

Peringatan Hari Bhayangkara dipimpin langsung oleh Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, dan berbagai pemangku kepentingan.

Mengusung tema "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat", peringatan tahun ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas serta menciptakan situasi keamanan yang kondusif.

Usai mengikuti rangkaian kegiatan, Zulkifli Bintang menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia sekaligus menegaskan kesiapan Pemasyarakatan untuk terus bersinergi dalam mendukung berbagai program strategis penegakan hukum.

"Atas nama keluarga besar Kanwil Ditjenpas Maluku, kami mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga Polri semakin profesional, presisi, dan senantiasa menjadi pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat. Kami siap memperkuat kolaborasi, baik dalam menjaga keamanan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, mencegah gangguan keamanan dan ketertiban, maupun mendukung pembinaan warga binaan agar berjalan optimal," ujar Zulkifli.

Menurutnya, sinergi yang telah terjalin selama ini menjadi modal penting dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang terpadu, sekaligus mendukung terwujudnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tetap terjaga di wilayah Maluku.

Sementara itu, Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, menegaskan bahwa peringatan Hari Bhayangkara bukan sekadar seremoni, melainkan momentum memperkuat pengabdian Polri kepada masyarakat sebagaimana arahan Kapolri.

"Sesuai arahan Bapak Kapolri, seluruh jajaran Polri harus terus menghadirkan kerja nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan sinergi yang kuat dengan seluruh instansi, termasuk jajaran Pemasyarakatan, karena tantangan keamanan ke depan semakin kompleks dan membutuhkan kolaborasi yang solid," tegasnya.

Ia menambahkan, koordinasi yang baik antarlembaga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan, mendukung pembangunan daerah, serta mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.

Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini, Kanwil Ditjenpas Maluku menegaskan tekadnya untuk terus memperkuat kolaborasi bersama Polda Maluku dan seluruh pemangku kepentingan sebagai fondasi dalam menciptakan keamanan, ketertiban, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat Maluku. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com - Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menegaskan, capaian nilai 3,6 pada Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2025 menjadi bukti, bahwa transformasi digital yang dijalankan Pemerintah Kota Ambon terus menunjukkan hasil yang positif.

Menurutnya, keberhasilan masuk dalam jajaran 10 ibu kota provinsi yang dievaluasi secara nasional menjadi motivasi, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi.

 

“Puji Tuhan, hasil evaluasi ini menunjukkan, bahwa upaya yang selama ini dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis digital mulai membuahkan hasil. Ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan, bahwa arah pembangunan kota yang kita jalankan sudah berada di jalur yang benar,” ujar Wali Kota, di sela-sela pembuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Hotel Grand City Hall Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu, (01/07/2026). 

 

Ia menjelaskan, hasil evaluasi yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), melalui Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital tersebut menempatkan Kota Ambon meraih nilai akhir 3,6, berdasarkan penilaian terhadap berbagai indikator pembangunan kota cerdas.

 

“Prestasi ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, serta dukungan masyarakat. Oleh karena itu, saya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi membangun Ambon menjadi kota yang semakin modern, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” katanya. 

 

Wali Kota menyatakan, bahwa evaluasi nasional tersebut menilai penerapan konsep Kota Cerdas melalui enam dimensi utama, yaitu Smart Governance, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, Smart Environment, dan Smart Branding.

 

Dari hasil penilaian, Ambon memperoleh rincian nilai, yakni Baseline 3,8, Output 3,18, Outcome 3,33, Impact 3,94, Quick Wins 4, dan Emerging Technology 4, sehingga menghasilkan nilai akhir sebesar 3,6.

 

Menurut Wali Kota, capaian tersebut memperlihatkan bahwa berbagai inovasi, yang dikembangkan pemerintah daerah mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

 

“Kami terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, transparan, dan dapat diakses oleh masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi,” ujarnya.

 

Ia mengemukakan, berbagai terobosan seperti Pusat Kendali Kota berbasis kecerdasan buatan, layanan Pusat Panggilan 112, hingga program WAJAR (Wali Kota Jumpa Rakyat) menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

 

Selain itu, identitas Ambon sebagai Kota Musik Dunia juga dinilai menjadi salah satu kekuatan, dalam pengembangan konsep Kota Cerdas, yang dipadukan dengan Rencana Induk Kota Cerdas periode 2025–2029.

 

Wali Kota menjelaskan, hasil evaluasi juga menunjukkan perkembangan positif pada berbagai indikator pembangunan daerah.

 

“Tingkat kemiskinan terus menurun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada kategori sangat tinggi, pelayanan kesehatan semakin terdigitalisasi melalui layanan e-Puskesmas yang terintegrasi dengan sistem SATUSEHAT, serta berbagai inovasi pengelolaan lingkungan terus kami kembangkan. Hal ini menunjukkan, bahwa arah pembangunan yang kami jalankan semakin terarah,” ungkapnya.

 

Meski demikian, Wali Kota mengakui, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan.

 

Ia menyatakan, bahwa berbagai catatan yang disampaikan tim asesor akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah, untuk mempercepat peningkatan kualitas penerapan konsep Kota Cerdas di Ambon.

 

“Kami menerima seluruh masukan tersebut sebagai bahan perbaikan. Tantangan seperti pengelolaan sampah, penguatan tata kelola keuangan daerah, peningkatan integrasi sistem digital, hingga pengembangan sumber daya manusia akan menjadi prioritas utama untuk terus dibenahi,” tegasnya.

 

Menurut Wali Kota, pemerintah juga akan mempercepat pembangunan sistem Satu Data Ambon, agar seluruh layanan pemerintahan dapat saling terhubung, dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data secara lebih akurat.

 

Selain itu, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk sektor pelayanan publik, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga upaya mitigasi bencana akan terus diperluas.

 

“Kami ingin Ambon tidak hanya menjadi kota yang memanfaatkan teknologi, tetapi benar-benar menjadi kota cerdas yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh rekomendasi dari tim evaluator akan kami tindaklanjuti secara bertahap sesuai kemampuan daerah,” ujarnya.

 

Wali Kota menambahkan, penguatan kualitas sumber daya manusia juga akan menjadi perhatian utama melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk Universitas Pattimura, guna mencetak tenaga ahli di bidang teknologi informasi yang kompeten dan mendukung percepatan transformasi digital di Kota Ambon.

 

“Kami optimistis, dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Ambon akan semakin maju menjadi kota yang cerdas, kreatif, inklusif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” tandasnya.

Untuk diketahui, Pemkot Ambon kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Kota Ambon masuk dalam daftar 10 ibu kota provinsi yang menjadi objek Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2025, yang dilaksanakan oleh Kemkomdigi, dengan meraih nilai akhir sebesar 3,6.

 

Hasil evaluasi tersebut tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi Nomor B-121/DJTPD/AI.01.02/05/2026 tertanggal 12 Mei 2026 yang ditujukan kepada Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena.

 

Evaluasi dilakukan terhadap 10 ibu kota provinsi, yaitu Ambon, Bandung, Batam, Jambi, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Denpasar, dan Mataram. 

Penilaian mengacu pada amanat Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan dengan Pendekatan Kota Cerdas.

 

Dalam hasil evaluasi nasional tersebut, Kota Ambon memperoleh rincian nilai, Baseline 3,8, Output 3,18, Outcome 3,33, Impact 3,94, Quick Wins 4, serta Emerging Technology 4, sehingga menghasilkan nilai akhir 3,6. 

Angka tersebut berada di atas Balikpapan (3,59) dan Batam (3,5), serta setara dengan sejumlah kota lain yang menjadi peserta evaluasi.

 

Penilaian dilakukan secara komprehensif melalui 116 indikator yang mencakup enam dimensi utama kota cerdas, yaitu Smart Governance, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, Smart Environment, dan Smart Branding. 

Evaluasi juga memperhitungkan kondisi awal, keluaran, hasil, dampak, inovasi percepatan, hingga pemanfaatan teknologi digital terbaru.

 

Dalam laporannya, tim asesor menyebutkan, bahwa Ambon telah membangun fondasi kota cerdas yang cukup kuat. 

Identitas sebagai Kota Musik Dunia versi UNESCO dinilai menjadi modal penting, yang didukung oleh Rencana Induk Kota Cerdas periode 2025–2029.

 

Kekuatan lain terlihat pada dimensi Smart Governance, melalui pengoperasian Pusat Kendali Kota berbasis kecerdasan buatan, layanan Pusat Panggilan 112, serta program “WAJAR” atau Wali Kota Jumpa Rakyat. 

Program-program tersebut dinilai berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat, dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

 

Selain itu, asesor juga menilai indikator sosial ekonomi Kota Ambon menunjukkan perkembangan yang positif. 

Tingkat kemiskinan tercatat turun menjadi 4,3 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 82,84 dengan kategori sangat tinggi, sementara angka prevalensi stunting pada balita berada di tingkat 1,6 persen. 

Di sektor kesehatan, layanan e-Puskesmas telah terintegrasi dengan platform SATUSEHAT, sedangkan pengelolaan sampah mulai diarahkan menuju sistem RDF/MRF yang lebih berkelanjutan.

 

Tim asesor juga menilai, bahwa keberadaan Pusat Kendali Kota telah membantu pemerintah daerah memantau keamanan, arus lalu lintas, hingga penanganan kebencanaan secara lebih cepat dan terkoordinasi. 

Penggabungan data dari berbagai sektor dalam satu sistem terpadu dinilai meningkatkan transparansi, sekaligus mendukung pengambilan kebijakan berbasis data, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial, agar lebih tepat sasaran. (Za)

Medan, PPID, globaltimurnn.com - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, bahwa penguatan kota tangguh menjadi salah satu fondasi utama, dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang. 

Hal itu disampaikannya, saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), di Ballroom Hotel Grand City Hall, Kota Medan, Rabu (1/7/26).

 

Menurut Hanif, perkembangan global yang ditandai dengan perubahan iklim, pertumbuhan jumlah penduduk, serta ketidakpastian kondisi ekonomi menuntut setiap pemerintah kota memiliki kemampuan beradaptasi, sekaligus membangun sistem perkotaan yang tangguh dan berkelanjutan.

 

“Kota yang tangguh bukan hanya mampu menghadapi berbagai tantangan, tetapi juga memiliki kemampuan, untuk terus berkembang, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga keberlanjutan pembangunan,” ujarnya.

 

Hanif menjelaskan, pemerintah kota memiliki peran strategis, sebagai garda terdepan dalam menghadirkan pelayanan publik, sekaligus memastikan masyarakat tetap terlindungi dari berbagai risiko yang dapat mengganggu stabilitas daerah.

 

Oleh karena itu, menurutnya, konsep kota tangguh harus diwujudkan, melalui pembangunan yang terpadu, mulai dari penguatan ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana, hingga penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.

 

“Pemerintah kota tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menjamin ketersediaan pangan, menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat ketahanan terhadap bencana, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat,” kata Hanif.

 

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada APEKSI yang selama ini menjadi wadah bagi pemerintah kota untuk memperluas jejaring, bertukar pengalaman, serta melahirkan berbagai inovasi dalam menjawab tantangan pembangunan perkotaan.

 

Menurutnya, kerja sama antar daerah menjadi modal penting, untuk menghasilkan solusi yang dapat disesuaikan dan diterapkan, sesuai dengan karakteristik masing-masing kota.

 

Hanif berharap, Rakernas XVIII APEKSI mampu melahirkan rekomendasi strategis yang tidak hanya memperkuat kapasitas pemerintah daerah, tetapi juga mempercepat terwujudnya kota-kota di Indonesia yang aman, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

 

“Kita membutuhkan sinergi yang semakin erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbagai tantangan ke depan hanya dapat dihadapi melalui kolaborasi yang berkesinambungan demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

 

Sementara itu, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menegaskan, bahwa membangun kota yang tangguh tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah daerah. 

Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, agar setiap kebijakan pembangunan mampu menjawab tantangan zaman, mulai dari perubahan iklim, risiko bencana, hingga dinamika sosial dan ekonomi.

Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota saat Dialog Kota Tangguh pada rangkaian Rakernas XVIII APEKSI. 

"Kota tangguh harus dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan kota yang kuat dan mandiri, kita turut berkontribusi mewujudkan bangsa yang berdaulat," ujar Wali Kota.

Wali Kota mengatakan, pemerintah kota memiliki peran strategis dalam memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, sekaligus menciptakan pembangunan yang mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Menurut Wali Kota, ketangguhan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh kemajuan pembangunan fisik, tetapi juga dipengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan, kesiapan menghadapi bencana, kemampuan memperkuat ekonomi masyarakat, serta tingginya partisipasi warga dalam pembangunan.

"Ketangguhan kota harus dibangun secara menyeluruh. Infrastruktur memang penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah, kesiapan masyarakat, tata kelola.  (Rdks) 

Halut, globaltimurnn.com – Polres Halmahera Utara menggelar Upacara Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 dengan mengusung tema "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat". Upacara berlangsung khidmat di Lapangan Apel Polre Halut pada Rabu (01/7/2026).

Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Halut, AKBP ERLICHSON PASARIBU S.H.,  S.I.K., selaku inspektur upacara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, M.Si.,  Wakil Bupati Halmahera Utara, Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Christina Lesnussa., Dandim 1508/Tobelo, Letkol Kav. Ramdhani Akbar, S.I.P. serta  jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat utama (PJU) Polres Halmahera Utara, pimpinan instansi vertikal, perwakilan sektor swasta, Ketua Bhayangkari Cabang Halut Ny. Friska Erlichson,  para purnawirawan Polri, serta tamu undangan lainnya.

Peserta upacara terdiri dari satu peleton personel Kodim 1508/Tobelo, Satu Pleton Kompi Senapan C Yonif Raider Khusus 732/Banau, Satu Pleton Sat Brimob Kompi 1 Batalyon A Kupa-Kupa, empat peleton personel Polres Halut, satu peleton Satpol PP, satu peleton Dinas Perhubungan, serta satu peleton  dari Lembaga Pemasyarakatan,Satu regu Basarnas Satu Regu Pramuka Saka Bhayangkara.

Mengusung tema “80 Tahun Pengabdian Polri untuk Masyarakat”, peringatan Hari Bhayangkara tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum yang profesional di tengah dinamika tantangan keamanan yang terus berkembang, serta memperkuat sinergitas dengan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif.

Dalam amanat Presiden yang dibacakan Kapolres, Kapolres AKBP ERLICHSON PASARIBU S.H.,  S.I.K., ditegaskan bahwa perjalanan pengabdian Polri selama delapan dekade harus selalu bermuara pada satu tujuan utama, yakni menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Presiden menekankan bahwa keberhasilan Polri tidak hanya diukur dari kemampuan menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan kehadiran Polri melalui pelayanan yang cepat, profesional, transparan, dan berintegritas.

Amanat tersebut juga tentang tantang yang dihadapi Polri di tengah perkembangan teknologi, ancaman kejahatan siber, kejahatan transnasional, serta dinamika geopolitik global yang menuntut institusi kepolisian terus beradaptasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia maupun kelembagaan.

Selain memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri didorong untuk terus mengawal berbagai agenda strategis nasional, memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang berkualitas.

Polri harus bertransformasi menjadi institusi yang semakin profesional, humanis, responsif, dan prediktif, serta menempatkan pengabdian kepada masyarakat sebagai jati diri Polri. Kepercayaan publik adalah modal paling berharga yang harus dijaga dengan kinerja nyata, bukan retorika semata,” lanjut amanat Presiden yang dibacakan Kapolres.

Dalam amanat tersebut, Presiden juga memberikan empat arahan strategis kepada seluruh jajaran Polri, yakni memperkuat reformasi kelembagaan, meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas, memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi ancaman multidimensi, serta meningkatkan kemampuan organisasi agar semakin adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh semangat kebersamaan, sekaligus menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, serta seluruh elemen masyarakat dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Halut. (V374)