SBB, globaltimurnn.com - Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P., M.Han., melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di Markas Batalyon Infanteri TP 865/Satria Manewata pada Selasa, (23/6/2026).

​Kedatangan Pangdam XV/Pattimura beserta rombongan disambut langsung oleh Danbrig 27/Nusa Ina Kolonel Inf Sri Widodo, Dandim 1513/SBB Letkol Arh Jaka Putra Dinda, S.H., M.Han., serta Wadanyonif TP 865/SMW Kapten Inf Dipta Candra Oktovian bersama seluruh Prajurit satuan.

​Dalam kunker tersebut, Pangdam XV/Pattimura melaksanakan beberapa agenda penting, di antaranya menerima paparan satuan yang dipaparkan oleh  Wadanyonif TP 865/SMW di Ruang Yudha. Usai menerima paparan Pangdam juga berkesempatan memberikan penekanan utama kepada seluruh prajurit Yonif TP 865/SMW di Lapangan Mayon.

Dalam arahannya Pangdam menekankan bahwa seluruh Prajurit Yon Tp 865 untuk selalu bersyukur,  menikmati dan menjalankan tugas sesuai tupoksi, serta wajib memiliki mental petarung yang prima.

Pangdam juga menekankan untuk memelihara komunikasi  jika menghadapi kendala atau suatu permasalahan serta jangan ragu untuk melapor. Kemudian Pangdam juga menyempatkan meninjau kondisi infrastruktur pangkalan yang ada mulai dari area tenda, dapur, hingga fasilitas kamar mandi Satuan. 

Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian pimpinan terhadap satuan jajarannya. Diakhir kunjungan Pangdam memberikan pesan dan kesan yang ditutup dengan pelepasan rombongan Pangdam dengan tepuk tangan Prajurit.

Kegiatan kunjungan di daerah Seram Bagian Barat diakhir dengan peninjauan pembangunan KDKMP di Desa Waipirit. Di kesempatan tersebut Pangdam didampingi Dandim 1513/SBB mengikuti vicon bersama Wakil Panglima TNI yang membahas tentang progres perkembangan pembangunan KDKMP di jajaran TNI. (V374) 

Malteng, Globaltimurnn.com - Warga masyarakat adat Dusun Selumena, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, menggelar aksi protes pada Sabtu (20/6/2026). 

Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap aktivitas yang dilakukan Balai Taman Nasional (TN) Manusela dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang dinilai telah memasuki dan menetapkan wilayah adat tanpa persetujuan serta sepengetahuan masyarakat setempat.

Dalam aksi yang berlangsung di Dusun Selumena itu, warga adat menyampaikan berbagai tuntutan terkait perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hutan yang selama ini mereka kelola secara turun-temurun. 

Aksi dipimpin oleh tokoh adat setempat, Aser Falate, yang menegaskan bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam terhadap berbagai aktivitas yang dianggap mengancam keberadaan ruang hidup mereka.

“Hutan kami jangan diserobot, ini hutan adat,” tegas Aser Falate di hadapan warga yang mengikuti aksi tersebut.

Menurut Aser, masyarakat adat Selumena selama ini tidak pernah dilibatkan secara penuh dalam berbagai proses yang berkaitan dengan penetapan maupun pengelolaan kawasan yang berbatasan langsung dengan wilayah adat mereka. 

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi menghilangkan hak-hak masyarakat atas tanah, hutan, dan sumber daya alam yang telah diwariskan oleh leluhur mereka.

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat adat merasa dirugikan oleh berbagai aktivitas yang dilakukan di atas wilayah yang mereka klaim sebagai tanah adat.

“Jangan ada lagi aktivitas apa pun yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Manusela dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan di atas tanah adat kami, karena kami merasa sangat dirugikan,” ujarnya.

Warga menilai pendekatan yang dilakukan oleh institusi kehutanan tersebut belum sepenuhnya mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat adat sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi yang mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. 

Mereka mempertanyakan proses penetapan batas kawasan yang dinilai tidak melibatkan masyarakat secara terbuka dan transparan.

Bagi masyarakat Selumena, hutan bukan sekadar kawasan ekologis, melainkan ruang hidup yang memiliki nilai sosial, budaya, sejarah, dan spiritual. 

Kehilangan akses terhadap hutan adat berarti kehilangan bagian penting dari identitas dan keberlangsungan hidup komunitas mereka.

Aksi protes tersebut juga menjadi bentuk kritik terhadap kebijakan pengelolaan kawasan hutan yang dinilai masih menempatkan masyarakat adat sebagai pihak yang harus menyesuaikan diri dengan keputusan negara, sementara hak-hak tradisional yang telah ada jauh sebelum penetapan kawasan sering kali tidak mendapatkan pengakuan yang memadai.

Masyarakat adat Selumena mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk segera melakukan dialog terbuka dan menyeluruh dengan masyarakat adat sebelum mengambil kebijakan apa pun yang berkaitan dengan wilayah adat mereka. 

Mereka juga meminta penghentian seluruh aktivitas yang dianggap berpotensi menimbulkan konflik agraria hingga terdapat kejelasan mengenai status dan pengakuan hak-hak masyarakat adat atas wilayah tersebut.

Aksi berlangsung secara damai dengan pengawalan masyarakat setempat. 

Melalui aksi ini, warga berharap suara mereka didengar oleh pemerintah dan lembaga terkait, sehingga penyelesaian persoalan dapat dilakukan secara adil dengan menghormati hak-hak masyarakat adat yang telah hidup dan menjaga kawasan tersebut secara turun-temurun.

“Hutan adat bukan tanah kosong yang dapat ditetapkan sepihak. Ia adalah ruang hidup yang menyimpan sejarah, identitas, dan masa depan masyarakat adat,” demikian pesan yang mengemuka dalam aksi warga Dusun Selumena. (Adrian)

Ambon, Globaltimurnn.com – Komitmen Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon dalam membentuk warga binaan yang mandiri dan produktif terus diwujudkan melalui berbagai program pembinaan keterampilan. Salah satu program yang saat ini mendapat perhatian adalah pelatihan pembuatan pintu kaca berkualitas, yang tidak hanya mengasah kemampuan teknis, tetapi juga membangun karakter dan etos kerja warga binaan. Selasa (23/06/2026).

Di bengkel kerja Rutan Ambon, sejumlah warga binaan tampak tekun mengikuti setiap tahapan proses pembuatan pintu kaca. Mulai dari pengenalan material, teknik pengukuran yang presisi, pemotongan kaca, perakitan rangka, hingga tahap penyelesaian akhir (finishing), seluruh proses dilakukan dengan pendampingan dan pengawasan petugas yang berkompeten.

Program ini menjadi bagian dari pembinaan kemandirian yang bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan kerja yang dapat dimanfaatkan setelah mereka kembali ke tengah masyarakat. Selain meningkatkan kemampuan teknis, pelatihan tersebut juga menanamkan nilai-nilai penting seperti kedisiplinan, ketelitian, kerja sama, tanggung jawab, serta semangat untuk terus belajar.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Rutan Kelas IIA Ambon, Jefry Persulessy, menegaskan bahwa pembinaan keterampilan merupakan salah satu fokus utama dalam upaya menciptakan warga binaan yang siap beradaptasi dan berkontribusi positif setelah menjalani masa pidana.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga binaan memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang bermanfaat. Pelatihan pembuatan pintu kaca ini merupakan salah satu bentuk pembinaan yang memberikan keterampilan nyata dan memiliki nilai ekonomi. Harapannya, ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka memiliki bekal untuk bekerja maupun berwirausaha,” ujar Jefry.

Menurutnya, keberhasilan pembinaan tidak hanya diukur dari keterampilan yang diperoleh, tetapi juga dari perubahan sikap dan pola pikir yang terbentuk selama mengikuti proses pembinaan.

Yang kami bangun bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga karakter kerja yang positif. Disiplin, tanggung jawab, dan rasa percaya diri adalah modal penting untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas nanti, tambahnya.

Sementara itu, salah satu warga binaan berinisial A.T. mengaku sangat terbantu dengan adanya program pelatihan tersebut. Ia merasakan banyak manfaat, baik dari sisi pengetahuan maupun pengalaman kerja yang sebelumnya belum pernah dimilikinya.

Awalnya saya tidak tahu sama sekali tentang pembuatan pintu kaca. Tapi melalui pelatihan ini saya belajar mulai dari membaca ukuran, mengolah material, merakit hingga tahap finishing. Memang tidak mudah, tetapi dengan latihan yang terus dilakukan saya menjadi lebih paham dan percaya diri, ungkapnya.

A.T. berharap keterampilan yang diperolehnya dapat menjadi jalan untuk membangun masa depan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pembinaan.

Ilmu yang saya dapatkan di sini sangat berharga. Saya berharap nantinya bisa memanfaatkan keterampilan ini untuk bekerja atau bahkan membuka usaha sendiri sehingga dapat hidup mandiri dan membantu keluarga, katanya.

Melalui program pembinaan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, Rutan Kelas IIA Ambon terus menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan bukan sekadar tempat menjalani hukuman, tetapi juga ruang pembelajaran dan perubahan. Dengan keterampilan yang dimiliki, warga binaan diharapkan mampu membuka lembaran baru kehidupan yang lebih produktif, mandiri, dan bermanfaat bagi masyarakat. (Za)

Kendari, globaltimurnn.com – Dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polda Sulawesi Tenggara menggelar Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial Polri untuk Masyarakat di kawasan MTQ Kendari, Selasa (23/6/2026). Berbagai layanan kesehatan diberikan secara gratis sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Kegiatan tersebut menghadirkan beragam layanan kesehatan, mulai dari sunatan massal, pemeriksaan kesehatan gratis, pengobatan umum, pelayanan keluarga berencana (KB), pencegahan stunting, hingga penyerahan kursi roda bagi penyandang disabilitas. Selain itu, Polda Sultra juga melaksanakan operasi katarak dan operasi bibir sumbing yang dipusatkan di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari.

Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabid Dokkes) Polda Sultra, Kombes Pol. drg. Ignatius Hendra Arifianto, Sp.Kg., mengatakan seluruh rangkaian bakti kesehatan merupakan wujud nyata pengabdian Polri kepada masyarakat dalam momentum Hari Bhayangkara ke-80.

"Dalam bakti kesehatan, seluruh rangkaian kegiatan terlaksana melalui sinergi Polri, TNI, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, PMI, serta berbagai elemen masyarakat," ujar Kombes Hendra.

Pelaksanaan bakti kesehatan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah satunya Ilma (42), warga yang mengikutsertakan putranya, Arkansa (11), dalam kegiatan sunatan massal. Ia mengaku bersyukur dan mengapresiasi kepedulian Polda Sultra melalui pelayanan kesehatan yang diberikan secara cuma-cuma.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Polda Sultra, khususnya Bid Dokkes, yang telah menyelenggarakan sunatan massal ini. Kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat," ungkap Ilma.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Serda Khairul, personel TNI dari Korem 143 Halu Oleo bersama istri tercinta yang membawa serta anak laki-lakinya untuk mengikuti sunatan massal. "Semoga ditahun-tahun berikutnya adalagi dan semoga Polri jaya selalu," ungkap Serda Khairul.

Rasa syukur juga disampaikan Asrul (57), warga asal Gorontalo yang mengikuti operasi katarak di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari. Ia mengaku mengetahui adanya layanan tersebut melalui informasi dari pihak RS Bhayangkara.

"Alhamdulillah saya mendapat informasi dari RS Bhayangkara untuk operasi katarak. Terima kasih kepada Polda Sultra, semoga Polri semakin sukses dan terus hadir membantu masyarakat," katanya.

Sementara itu, Hatibe (76), penerima bantuan kursi roda, mengaku sangat terbantu dengan perhatian yang diberikan Polda Sultra. Bantuan tersebut memudahkan aktivitasnya sehari-hari sebagai penyandang disabilitas.

Melalui Bakti Kesehatan Polri untuk Masyarakat, Polda Sultra berharap kehadiran Polri tidak hanya dirasakan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan manfaat nyata di bidang kesehatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang mengusung semangat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. (V374) 

Ambon, globaltimurnn.com - Hadiri MTQ Ke-XXXI tingkat Provinsi Maluku, Bupati Maluku Tengah dukung penuh peserta kafilah Tilawatil Qur'an (MTQ) Kabupaten Maluku Tengah sekaligus berikan apresiasi kepada kontingen Kabupaten Maluku Tengah, dukungan itu guna pengembangan syiar Islam serta pembinaan generasi Qurani di Provinsi Maluku.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Maluku Tengah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta dan kafilah yang mengikuti ajang MTQ dengan penuh semangat, dedikasi, dan tanggung jawab. 

Secara khusus, Bupati memberikan penghargaan kepada para peserta yang mewakili Kabupaten Maluku Tengah dan telah berjuang membawa nama daerah tercinta di tingkat provinsi.

"Kami sangat bangga kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan kemampuan terbaiknya, Kehadiran mereka bukan hanya sebagai peserta lomba, tetapi juga sebagai duta daerah yang membawa nama baik Kabupaten Maluku Tengah di ajang MTQ Provinsi Maluku Ke-XXXI," ujar Bupati.

Bupati juga menegaskan bahwa MTQ bukan sekadar kompetisi membaca dan memahami Al-Qur'an, tetapi merupakan momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan, mempererat persaudaraan, serta membangun generasi yang berakhlak mulia dan berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan dukungan penuh terhadap suksesnya penyelenggaraan MTQ Provinsi Maluku Ke-XXXI. 

Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana strategis dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama di Maluku.

"Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mendukung sepenuhnya kesuksesan penyelenggaraan MTQ Provinsi Maluku Ke-XXXI. 

Semoga kegiatan ini berjalan lancar, sukses, dan memberikan manfaat besar bagi pembinaan umat serta kemajuan daerah," tambahnya.

Melalui pelaksanaan MTQ ini, diharapkan semangat mencintai, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an semakin tumbuh di tengah masyarakat serta menjadi landasan dalam membangun Maluku yang harmonis, religius, dan berkemajuan. (Red)

Ambon, globaltimurnn.com – Sebagai langkah awal menyukseskan gelaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXI Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2026, Dewan Pengawas, Dewan Hakim, dan Panitera resmi dilantik dan diambil sumpahnya di Kota Ambon. Pengangkatan ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Maluku Nomor 790 Tahun 2026 bertempat di Aula Kemenag Provinsi Maluku pada Selasa (23/6/2026).

Suasana khidmat menyelimuti prosesi pembacaan baiat dan sumpah yang dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku, Prof. Dr. Abdullah Latuapo, M.Pd.I. Dalam arahannya sebelum mengumpat para hakim, Ketua MUI mengingatkan bahwa tugas ini bukan sekadar tanggung jawab di dunia, melainkan janji suci di hadapan Allah SWT.

"Saya ingatkan bahwa baiat ini disaksikan oleh Allah SWT. Allah Maha Mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi, dan kepada-Nya pulalah segalanya akan dipertanggungjawabkan," tegas Prof. Abdullah Latuapo sebelum memandu pembacaan sumpah.

Setelah pengambilan sumpah, prosesi pelantikan dilanjutkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU., yang bertindak atas nama Gubernur Maluku.

Dalam naskah pelantikan yang dibacakannya, Sekda menyampaikan rasa percaya penuh kepada para dewan hakim yang baru saja dikukuhkan.

"Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab yang diemban ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam pengabdian kepada bangsa dan negara," ujar Sadali Ie.

Sebagai simbolis dimulainya tugas mulia ini, Sekda Maluku melakukan pemasangan toga dewan hakim secara simbolis kepada Ketua Dewan Hakim, yang didampingi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi Maluku. Acara kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara pelantikan serta sesi foto bersama.

Berdasarkan keputusan yang dibacakan, Dewan Pengawas diketuai oleh Ir. Kasrul Selang, MT., dengan Wakil Ketua Dr. H. Hadi Basalamah, M.Si. Sementara itu, posisi Ketua Dewan Hakim diamanahkan kepada Indo Jari, S.Ag., M.Pd., didampingi Muhammad Yasir Rumadaul, S.Ag., M.Pd.I. sebagai Wakil Ketua, serta Awat Ternate, SSTP., M.Tr.I.P. selaku Sekretaris.

Para dewan hakim dan panitera yang dilantik ini akan bertugas mengawal seluruh proses penilaian lomba secara objektif, jujur, amanah, dan bertanggung jawab, demi melahirkan qari dan qariah terbaik yang akan mewakili Provinsi Maluku ke tingkat nasional. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Drill Tempur di atas KRI Dorang-874, menjadi ajang uji kesiapsiagaan prajurit Satuan Kapal Patroli (Satrol) Kodaeral IX dalam mengawaki Kapal Perang sebagai salah satu Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) strategis TNl Angkatan Laut. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Bulan Profesi TNI AL Tahun 2026 yang melatih prajurit Kodaeral lX dalam mengasah keterampilan dan kemampuan tempur di KRI Dorang-874 yang tengah sandar di Dermaga Irian Kodaeral IX, Halong, Kota Ambon, Selasa (23/6/2026).

Menurut Perwira Pelaksana Latihan (Palaklat) yang juga Komandan KRl Dorang-874 Satrol Kodaeral lX, Letkol Laut (P) Eko Hadi mengatakan bahwa Dril Tempur ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kesiapsiagaan, dan naluri tempur prajurit dalam menghadapi berbagai dinamika tugas operasi di laut. 

Latihan drill tempur tersebut lanjut Eko, meliputi berbagai prosedur taktis dan teknis dalam menghadapi situasi pertempuran di laut, mulai dari kesiapsiagaan personel, penguasaan prosedur tempur kapal, hingga koordinasi antar bagian dalam mendukung pelaksanaan operasi.

Seluruh prajurit tampak antusias dan penuh semangat mengikuti setiap tahapan latihan sebagai upaya mengasah kemampuan tempur serta memperkuat soliditas tim.

Komandan Kodaeral IX, Laksda TNl Hanarko Djodi Pamungkas, S.H.,M.H, menegaskan bahwa latihan ini merupakan salah satu bentuk pembinaan personel yang harus terus dilaksanakan secara bertingkat, bertahap dan berlanjut guna membentuk prajurit yang tangguh, profesional, dan siap operasional. 

Melalui latihan drill tempur ini, Ia berharap setiap prajurit mampu memahami tugas, tanggung jawab, serta prosedur tempur sesuai dengan bidang dan peran masing-masing di kapal.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Kodaeral IX menunjukkan komitmennya dalam membina dan meningkatkan kemampuan prajurit, sehingga senantiasa siap menjaga keamanan wilayah perairan serta menegakkan kedaulatan NKRl di laut. (Rdks)