Waimital, globaltimurnn.com — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Amanat Nasional (PAN) ke-28 yang jatuh pada Minggu, 23 Agustus 2026, berlangsung khidmat dan penuh rasa syukur. Mengusung tema kebersamaan dan kepedulian sosial, DPP PAN menggelar doa bersama secara daring yang diikuti serentak oleh seluruh pengurus, kader, santri, serta anak yatim piatu dari berbagai penjuru Indonesia.

Semangat kebangsaan dan nilai-nilai spiritual tersebut turut bergema kuat di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). DPD PAN SBB bersama Barisan Muda (BM) PAN SBB menggelar doa bersama secara daring yang dipusatkan di TPQ Raudhatul Waimital. Suasana haru dan hangat menyelimuti lokasi acara saat sekitar 200 santri dan anak yatim piatu khusyuk memanjatkan doa demi kemajuan bangsa dan daerah.

Dalam sambutan syukurnya, Ketua DPD PAN SBB, Hj. Abd. Rauf Latulumamina, S.Sos, menegaskan pentingnya momentum HUT ke-28 ini sebagai wadah mempererat tali silaturahmi serta memperkuat nilai kemanusiaan di atas kepentingan politik praktis.

"Dari Amalatu hingga Waimital, PAN dan BM PAN akan terus bergerak. Bagi kami, politik bukan sekadar urusan kekuasaan, melainkan tentang pelayanan dan kemanusiaan," ujar Hj. Abd. Rauf Latulumamina di hadapan para santri dan tamu undangan.

Hadir mendampingi Ketua DPD PAN SBB dalam perayaan syukur tersebut, Sekretaris DPD PAN SBB Ridal J. Kaisupy (yang juga Anggota DPRD Kabupaten SBB), Bendahara DPD PAN SBB Endang Kusumawati (selaku Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten SBB), beserta seluruh jajaran pengurus DPD PAN SBB.

Turut hadir pula Ketua BM PAN SBB, Kadim AB, S.T, bersama jajaran pengurus Barisan Muda PAN yang tampak berbaur dan berbagi kebahagiaan bersama anak-anak yatim dan santri TPQ Raudhatul Waimital.

Sebagai wujud kepedulian nyata dan bentuk rasa syukur di puncak acara, Ketua DPD PAN SBB bersama para Anggota Legislative (Aleg) PAN SBB menyerahkan santunan secara langsung kepada 200 anak yatim piatu dan santri TPQ Raudhatul Waimital. Penyerahan santunan ini disambut senyum bahagia dan rasa haru dari para santri.

Melalui perayaan sederhana namun bermakna ini, DPD dan BM PAN SBB berkomitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat, membawa aspirasi rakyat, dan menjadi pelopor gerakan kemanusiaan di Kabupaten Seram Bagian Barat. (Rdks) 

Wailey, globaltimurnn.com - Mengusung semangat kepedulian terhadap masyarakat, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) bersama Barisan Muda (BM) PAN serta jajaran Pengurus DPD PAN dan BM menggelar aksi sosial khitanan massal. Kegiatan ini dipusatkan di Dusun Namatotur Wailey, Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten SBB, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PAN ke-28 yang jatuh pada 23 Agustus 2026.

Sebanyak 50 anak dari wilayah setempat mengikuti program khitanan massal ini. Rangkaian kegiatan juga dimeriahkan dengan pembagian bingkisan khusus kepada seluruh anak peserta khitanan sebagai bentuk perhatian dan apresiasi dari DPD PAN SBB.

​Kegiatan diawali dengan laporan dari Ketua Panitia, Saman Amirudin Patty, yang menyampaikan apresiasi atas antusiasme warga dan kerja sama seluruh pihak. Apresiasi dan ucapan terima kasih juga disampaikan oleh Kepala Dusun Namatotur Wailey, Acham Patty, serta Ketua BPD, Yani Musa, yang menyambut hangat bakti sosial PAN di desa mereka.

Dukungan penuh juga disampaikan oleh Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten SBB, Ibu Endang Kusumawati, yang turut hadir memberikan sambutan dan semangat kepada masyarakat serta para peserta khitanan.

​Komitmen Jadikan Namatotur Wailey Desa Binaan PAN, Momen penting dalam acara ini ditandai oleh sambutan Ketua DPD PAN SBB, Hj. Abd. Rauf Latulumamina, S.Sos. Dalam orasinya, Hj. Abd. Rauf menyampaikan komitmen politik PAN yang berorientasi pada pengabdian tanpa sekat wilayah.

Dukungan penuh juga disampaikan oleh Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten SBB, Ibu Endang Kusumawati, yang turut hadir memberikan sambutan dan semangat kepada masyarakat serta para peserta khitanan.

​”Meskipun PAN saat ini belum memiliki keterwakilan anggota DPRD dari Wilayah Dapil 2, hal tersebut tidak mengurangi rasa kepedulian dan komitmen kami. Hari ini saya tegaskan, DPD PAN SBB berkomitmen untuk menjadikan Dusun Namatotur Wailey di Desa Latu ini sebagai Desa Binaan PAN,” tegas Hj. Abd. Rauf Latulumamina, S.Sos.

Pernyataan tersebut disambut hangat dan tepuk tangan oleh warga yang hadir. Komitmen ini menegaskan langkah PAN SBB untuk mendampingi dan mengawal pembangunan serta kebutuhan masyarakat Dusun Namatotur Wailey secara berkelanjutan.

​Serap Aspirasi dan Kunjungi Masjid Alaudin Di sela-sela peninjauan khitanan massal dan pembagian bingkisan, Hj. Abd. Rauf Latulumamina yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten SBB, menggelar dialog silaturahmi bersama tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama setempat untuk menyerap berbagai aspirasi daerah.

​Rangkaian kegiatan HUT PAN ke-28 ini kemudian ditutup dengan kunjungan jajaran pengurus serta solat jumaat berjamaah di Masjid Alaudin Dusun Namatotur Wailey sebagai wujud sinergi dan pererat tali silaturahmi dengan masyarakat setempat. (Yan)

Ambon, globaltimurnn.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memastikan, pembangunan dan pelayanan publik, termasuk pemeliharaan infrastruktur di Kota Ambon, khususnya jalan dan penyediaan air bersih, dilaksanakan berdasarkan kebutuhan serta skala prioritas melalui mekanisme perencanaan daerah. Kebijakan tersebut tidak didasarkan pada kepentingan pribadi, nepotisme, maupun latar belakang identitas masyarakat.

Juru Bicara Pemkot Ambon, Ronald Lekransy menegaskan, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena dan Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta tidak menerapkan praktik nepotisme dalam menentukan arah pembangunan infrastruktur di Kota Ambon.

“Tidak ada nepotisme dalam pembangunan. Semua program dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan melalui mekanisme perencanaan, secara berjenjang hingga  tingkat Kota Ambon,” ujar Lekransy saat dihubungi dari Ambon, Sabtu (22/8/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi pemberitaan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat terkait pemerataan pembangunan infrastruktur jalan dan penyediaan air bersih di sejumlah wilayah Kota Ambon.

Lekransy menjelaskan, seluruh program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ambon berpedoman pada dokumen perencanaan daerah, termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), rencana pembangunan daerah, serta kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, penentuan prioritas pembangunan tidak didasarkan pada identitas agama, suku maupun golongan masyarakat di suatu wilayah. “Penentuan prioritas didasarkan pada tingkat kerusakan infrastruktur, kepadatan penduduk, nilai strategis jalur pelayanan umum, serta kelayakan teknis di lapangan,” jelasnya.

Ia mengatakan, Pemkot Ambon memahami adanya keluhan masyarakat yang merasakan perbedaan kondisi jalan maupun ketersediaan air bersih di lingkungan masing-masing.

“Kebutuhan perbaikan dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kota Ambon sangat besar, sementara alokasi anggaran yang tersedia setiap tahun memiliki batasan dan harus dikelola secara hati-hati serta akuntabel,” katanya.

Kondisi tersebut, lanjut Lekransy, menyebabkan pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah. Pemerintah harus melakukan penanganan secara bertahap berdasarkan skala prioritas.

Dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan tahun 2026, Dinas PUPR Kota Ambon telah melakukan penanganan di sejumlah kecamatan. Salah satunya ruas Jalan Tsanawiyah di kawasan Kampung Kisar, Desa Batu Merah.

Untuk ruas tersebut, proses tender dengan sistem kompetisi dijadwalkan dilakukan pada Senin (24/8/2026), dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp600 juta.

Selain itu, terdapat pekerjaan pemeliharaan jalan aspal pada ruas Jembatan Jodoh dengan pagu anggaran sebesar Rp1 miliar.

“Untuk pekerjaan aspal Jembatan Jodoh, kami sudah melaksanakan proses tender. Saat ini sementara menyiapkan beberapa administrasi sebelum pekerjaan dilakukan.

 Targetnya minggu depan sudah mulai aksi di lapangan,” ujarnya.

Lekransy menambahkan, sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan ringan juga akan ditangani melalui anggaran pemeliharaan atau zero hole. Beberapa di antaranya berada di sekitar Jalan Gunung Malintang dan Kanawa.

Selain mengandalkan APBD Kota Ambon, Pemkot juga terus memperjuangkan dukungan pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) Kementerian Pekerjaan Umum.

“Sejumlah ruas jalan yang diperjuangkan Wali Kota Ambon bersama dinas teknis melalui program IJD telah dinyatakan lolos, yakni Waiheru, Nania dan Wailete,” ungkapnya.

Ia menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kota Ambon. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi teknis, tingkat kebutuhan, prioritas pelayanan publik dan kemampuan keuangan daerah.

Sementara itu, untuk penyediaan air bersih, pembangunan juga dilakukan secara bertahap oleh dinas teknis berdasarkan skala prioritas.

Dalam periode 2024–2026, terdapat 24 lokasi yang menjadi bagian dari pengembangan jaringan dan perbaikan kebocoran, dengan total panjang jaringan mencapai 12.426 meter yang dikerjakan pada wilayah kewenangan PT Perumda Tirta Yapono.

Sedangkan wilayah konsesi DSA meliputi wilayah Karang Panjang seluruhnya, Batu Merah kecuali kawasan Ruko dan Batu Merah Kampung Lama, Pandan Kasturi, serta sebagian wilayah Hative Kecil.

(Diketahui, untuk air bersih di Batu Merah wilayah konsesi PT DSA, sementara berproses hukum dengan Pemkot Ambon).

“Pembangunan dilakukan secara bertahap dan berurutan, sesuai skala prioritas. Jadi, bukan karena latar belakang identitas wilayah, tetapi berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan teknis,” tandasnya.

Lebih lanjut, Lekransy mengimbau masyarakat agar menjadikan kanal komunikasi resmi Pemerintah Kota Ambon  untuk memperoleh informasi terkait kebijakan dan program pembangunan.

“Pemerintah membuka ruang komunikasi dan informasi seluas-luasnya. Karena itu, masyarakat tidak perlu membangun kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial atau sumber yang tidak jelas.

Silakan cek dan konfirmasi melalui kanal resmi pemerintah,” katanya.

Ia menambahkan, penyampaian kritik dan aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pembangunan. Namun, kritik dan aspirasi sebaiknya disampaikan berdasarkan data dan informasi yang benar agar tidak berkembang menjadi opini yang keliru dan berpotensi menimbulkan disinformasi yang menyesatkan masyarakat.

Pemkot Ambon, lanjut Lekransy, tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, kritik maupun kebutuhan pembangunan melalui saluran komunikasi pemerintah yang tersedia. Setiap masukan akan menjadi bagian dari evaluasi dan perbaikan pelayanan publik.

“Prinsipnya, pemerintah ingin masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan berimbang. Pemerintah tidak alergi terhadap kritik. Justru kritik dan partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk memastikan pembangunan berjalan lebih baik, adil dan tepat sasaran,” pungkasnya. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Jalasenastri Tahun 2026, Pengurus Daerah Kodaeral IX Gabungan Jalasenastri Koarmada RI menggelar olahraga bersama melalui Senam Aquatic di Kolam Renang Tirto Sagoro 11, Mako Kodaeral IX, Halong, Kota Ambon, Sabtu (22/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut, mengusung tema, “Jalasenastri Bersatu, Berkarya, Berdaya dan Berperan Aktif Dalam Kepedulian Sosial Bersama Keluarga TNI Angkatan Laut Menuju Indonesia Maju”.

Ketua Daerah Kodaeral IX Gabungan Jalasenastri Koarmada RI, Ny. Inca Hanarko Djodi Pamungkas, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang hadir.

Ia mengajak seluruh peserta mengikuti kegiatan Senam Aquatic dengan penuh semangat sebagai salah satu upaya menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.

Senam Aquatic lanjutnya, tidak hanya menjadi sarana olahraga, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun kebersamaan dan memperkuat hubungan antar keluarga besar TNI serta organisasi perempuan di wilayah Maluku.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD XV/Pattimura, lbu Dian Dody Triwinarto, Ketua Bhayangkari Maluku, lbu Vitri Dadang Hartanto, Sekretaris TP PKK Provinsi Maluku, lbu Hj. Irma Betaubun, Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 5/D III Kodau III Lanud Pattimura, Ibu Maya Adhi Safarul Akbar, Kowal, PNS dan keluarga besar Jalasenastri Daerah Kodaeral IX serta para tamu undangan lainnya.

Dengan penuh keceriaan dan semangat, para peserta mengikuti rangkaian gerakan Senam Aquatic. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat, sekaligus memperkuat sinergi dan solidaritas antar organisasi perempuan di Maluku.

Rangkaian peringatan HUT ke-80 Jalasenastri kemudian dilanjutkan dengan kunjungan para tamu undangan ke Bazar UMKM Jalasenastri. Bazar tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap kreativitas dan produktivitas anggota Jalasenastri sekaligus mendorong kemandirian ekonomi keluarga.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Jalasenastri Kodaeral IX tidak hanya memperingati hari jadinya, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk terus memperkuat kebersamaan, mendukung kesehatan keluarga, serta mendorong pemberdayaan ekonomi melalui kegiatan yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Persatuan Dokter Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Wilayah Maluku menyatakan komitmennya, untuk terus membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, dalam upaya menekan angka stunting di daerah tersebut.

Hal ini ditunjukkan dengan kegiatan pemeriksaan, dan intervensi kesehatan bagi ibu hamil yang digelar POGI bersama PT Pegadaian di Puskesmas Rumah Tiga, Kota Ambon, Jumat (21/8/2026).

Ketua POGI Wilayah Maluku, dr. Janne Pattiasina. Sp.OG mengatakan, persoalan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk organisasi profesi dan tenaga kesehatan.

“Stunting ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tugas kita semua. POGI juga memiliki tanggung jawab, untuk ikut membantu pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting,” kata Janne, saat dihubungi dari Ambon, Sabtu (22/8/2026).

Menurutnya, keterlibatan POGI akan terus diarahkan pada upaya promotif dan preventif, terutama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesehatan ibu dan anak.

Janne menjelaskan, pencegahan stunting perlu dilakukan sejak sebelum kehamilan, selama masa kehamilan, hingga periode 1.000 hari pertama kehidupan anak. 

Karena itu, perhatian terhadap kesehatan ibu menjadi salah satu bagian penting, dalam memutus mata rantai stunting.

Ia menilai, kolaborasi antara POGI, Pemkot Ambon, Dinas Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, pihak swasta, serta masyarakat perlu terus diperkuat, agar berbagai program pencegahan stunting dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Dengan adanya dukungan dari POGI dan seluruh pihak yang terlibat, kita berharap angka stunting di Kota Ambon dapat terus ditekan,” ujarnya.

Janne menambahkan, upaya tersebut membutuhkan kerja bersama, dan tidak bisa dilakukan secara parsial. 

Edukasi kepada calon ibu dan ibu hamil, pemeriksaan kehamilan secara rutin, pemenuhan gizi, serta pemantauan tumbuh kembang anak harus menjadi perhatian bersama.

POGI Wilayah Maluku, kata dia, akan terus membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah dan swasta, dalam mendukung program kesehatan ibu dan anak, termasuk upaya percepatan penurunan stunting di Kota Ambon.

“Yang paling penting adalah, bagaimana kita bersama-sama memberikan kontribusi sesuai dengan tugas dan kapasitas masing-masing. Kalau semua pihak bergerak bersama, tentu upaya menekan stunting akan lebih maksimal,” tandasnya. (Red) 

Ambon, Globaltimurnn.com — Ketua Majelis Pengurus Wilayah (MPW) Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi Maluku, Burhanudin Rumbouw, M.Si., meminta masyarakat tidak menyeret isu agama ke dalam pembahasan kebijakan dan pembangunan Pemerintah Kota Ambon.

Pernyataan tersebut disampaikan Burhanudin menyikapi adanya pemberitaan maupun opini yang menyoroti dugaan ketimpangan pembangunan infrastruktur dasar dengan membawa-bawa identitas keagamaan.

Menurutnya, pembangunan daerah semestinya dilihat berdasarkan kebutuhan masyarakat, perencanaan pembangunan, kemampuan anggaran, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan berdasarkan latar belakang agama maupun identitas kelompok tertentu.

“Jangan bawa agama dalam program pemerintah. Pembangunan itu untuk seluruh masyarakat dan harus dilaksanakan berdasarkan aturan, perencanaan serta kebutuhan masyarakat,” tegas Burhanudin.

Burhanudin menjelaskan, Pemerintah Kota Ambon tidak dapat menjalankan program pembangunan secara sepihak. Setiap program dan kebijakan pembangunan harus melalui mekanisme perencanaan daerah dan pembahasan bersama DPRD Kota Ambon.

Ia menyebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan daerah, termasuk sektor infrastruktur dan pelayanan dasar.

“Pemerintah Kota tidak berjalan sendiri. Semua program dirumuskan berdasarkan RPJMD yang dibahas bersama DPRD. DPRD menyepakati program tersebut berdasarkan aspirasi seluruh masyarakat Ambon tanpa memandang latar belakang,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur seperti jalan, air bersih dan fasilitas pelayanan dasar merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas.

Burhanudin juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki landasan hukum yang jelas, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kedua regulasi tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari kerangka penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan yang mengedepankan kepentingan masyarakat.

Terkait munculnya tudingan nepotisme maupun pilih kasih dalam pembangunan infrastruktur, Burhanudin menilai hal tersebut perlu dilihat secara objektif dan tidak langsung diarahkan pada sentimen identitas.

Ia mengatakan kepemimpinan Pemerintah Kota Ambon saat ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada seluruh warga tanpa membedakan agama, suku maupun latar belakang sosial.

“Wali Kota Ambon terbukti sangat berkomitmen terhadap seluruh warga tanpa memandang identitas agama apa pun. Slogan ‘Beta Par Ambon, Ambon Par Samua’ bukan sekadar jargon, tetapi harus menjadi semangat dalam menghadirkan pembangunan yang adil bagi seluruh masyarakat,” katanya.

Menurut Burhanudin, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kritik tersebut sebaiknya disampaikan berdasarkan data dan fakta serta melalui mekanisme yang tersedia.

Ia mengingatkan agar perbedaan pandangan mengenai pembangunan tidak berkembang menjadi isu sektarian yang berpotensi mengganggu kerukunan masyarakat Kota Ambon.

Burhanudin mengajak masyarakat, organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh elemen kota untuk bersama-sama mengawal pembangunan Ambon.

Menurutnya, jika masih terdapat fasilitas dasar yang belum memadai atau wilayah yang membutuhkan perhatian pemerintah, masyarakat dapat menyampaikannya melalui jalur aspirasi dan mekanisme resmi yang tersedia.

“Kalau ada fasilitas dasar yang perlu diperbaiki, mari sampaikan melalui saluran resmi dan mekanisme aspirasi daerah. Kritik tetap penting, tetapi jangan sampai narasinya justru memicu sentimen sektarian dan merusak persaudaraan yang selama ini kita jaga,” ungkapnya.

Ia berharap seluruh pihak dapat menempatkan kepentingan Kota Ambon di atas kepentingan kelompok serta menjaga semangat hidup bersama dalam keberagaman.

“Ambon ini milik kita semua. Mari kita sama-sama mendukung pembangunan par Ambon pung bae, demi kebaikan dan kemajuan Kota Ambon,” pungkas Burhanudin. (Za)