Foto : Kamar Hunian Warga Binaan Digeledah, Ini Yang Ditemukan Petugas Lapas Namlea

Penggeledahan tersebut dikomandoi langsung Pelaksana Harian Kepala Subseksi Keamanan dan Ketertiban, Mustafa La Abidin bersama petugas pengamanan dan satuan operasional kepatuhan internal. Rabu (03/062026). 

“Penggeledahan merupakan salah satu bentuk upaya pengendalian sekaligus pengawasan internal yang kami laksanakan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban di Lapas Namlea kondusif. Kita lakukan pemeriksaan secara rinci pada kamar-kamar hunian agar tidak ada barang-barang terlarang yang dipergunakan secara bebas oleh warga binaan,” ujar Mustafa. 

Dari razia tersebut ditemukan sejumlah barang-barang terlarang dari milik warga binaan seperti silet, sendok, piring, gelas, korek api, dan botol kaca. Seluruh barang-barang tersebut selanjutnya akan diinventarisir dan dimusnahkan.

 “Barang-barang ini tidak boleh ada di dalam kamar hunian apalagi benda-benda tajam yang berpotensi disalahgunakan oleh warga binaan sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” lanjut Mustafa. 

Sebagai bagian dari implementasi 15 program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta atensi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Lapas Namlea, Muhammad M. Marasabessy menegaskan komitmen penuh Lapas Namlea untuk memberantas peredaran barang terlarang khususnya handphone, narkoba, dan pelaku penipuan didalam Lapas. 

“Kami akan terus melaksanakan langkah-langkah preventif dan antisipatif dengan razia agar Lapas Namlea nihil dari halinar dan barang berbahaya yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban,” tegas Marasabessy. (Za)

Foto : Kualitasnya Bikin Kepincut! Warga Borong 100 Ikat Kangkung Hidroponik Hasil Garapan Warga Binaan Lapas Geser

Larisnya sayuran hidroponik ini membuktikan bahwa program pembinaan kemandirian bidang agribisnis dengan metode hidroponik di Lapas Geser berjalan sukses dan menghasilkan produk berkualitas dan bernilai ekonomis. 

Wabale mengaku sangat antusias saat kembali mendengar informasi tentang panen kangkung hidroponik di Lapas Geser. Ia mengatakan Senang sekali rasanya bisa melihat dan menikmati langsung hasil panen dari tetangganya di Lapas.

“Sebagai warga yang tinggal di sekitar Lapas, saya langsung datang ke lokasi untuk membeli kangkung tersebut. Kangkungnya jauh lebih segar, daunnya hijau dan kualitasnya benar-benar bagus, jauh berbeda dengan sayuran biasa. Oleh karenanya, saya tidak ragu untuk langsung memborong 100 ikat kangkung sekaligus hari ini untuk memenuhi konsumsi pasar,” ujarnya.

Wabale berharap program pembinaan keterampilan Lapas Geser terus berlanjut agar warga sekitar bisa terus menikmati sayuran segar sekaligus mendukung proses reintegrasi warga binaan ke tengah lingkungan sosial.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas III Geser menyambut baik respon positif dari masyarakat ini. Menurutnya, program budidaya hidroponik bukan sekadar sarana untuk mengisi waktu luang, melainkan langkah strategis dalam program ketahanan pangan serta pemberian keterampilan agribisnis modern. Keterampilan ini diharapkan menjadi bekal berharga bagi warga binaan agar dapat kembali produktif dan diterima oleh masyarakat luas setelah bebas nanti.

“Tingginya minat beli masyarakat ini memberikan dampak ganda yang sangat baik. Selain menghasilkan profit yang dapat meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri warga binaan, upaya ini juga dinilai sukses membangun hubungan sosial dan meningkatkan citra positif Lapas Geser di mata masyarakat sekitar,” jelasnya.

Lebih lanjut, program pemberdayaan warga binaan dengan metode hidroponik ini juga menjadi wujud nyata komitmen Lapas Geser dalam mendukung program ketahanan pangan yang menjadi program prioritas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ke depan, Lapas Geser berkomitmen untuk terus mengembangkan program kemandirian ini agar lebih produktif dan bermanfaat bagi semua pihak. (Za)

Foto : Wali Kota Ambon Gaspol Kolaborasi dengan Unpatti, Pendidikan dan Uji Emisi Jadi Prioritas

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota saat menerima audiensi pimpinan FST Unpatti di Balai Kota Ambon, Rabu (03/06/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bodewin menegaskan bahwa hasil pembahasan tidak boleh berhenti sebatas wacana atau kesepakatan formal, tetapi harus segera diterjemahkan menjadi program kerja nyata yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Untuk sektor pendidikan, Wali Kota menginstruksikan Dinas Pendidikan Kota Ambon agar segera menindaklanjuti peluang kerja sama dengan FST Unpatti melalui penyusunan perjanjian kerja sama yang fokus pada peningkatan kompetensi guru dan pengembangan sistem pembelajaran berbasis teknologi.

“Dinas Pendidikan harus segera menindaklanjuti kerja sama ini. Kita membutuhkan dukungan perguruan tinggi untuk memperkuat kapasitas guru sekaligus menghadirkan inovasi pembelajaran yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujar Bodewin.

Menurutnya, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman. Guru yang profesional dan melek teknologi akan menjadi faktor penting dalam mencetak generasi muda yang kreatif, kritis, dan memiliki daya saing.

Ia menilai FST Unpatti memiliki sumber daya akademik yang mampu mendukung transformasi pendidikan di Kota Ambon, khususnya dalam pengembangan literasi digital, pemanfaatan teknologi pendidikan, dan penerapan pembelajaran berbasis sains yang lebih kontekstual.

Selain pendidikan, perhatian juga diarahkan pada sektor lingkungan hidup. Wali Kota meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) serta Dinas Perhubungan (Dishub) segera membangun kemitraan dengan FST Unpatti untuk mendukung pelaksanaan program uji emisi kendaraan bermotor.

Langkah ini dinilai penting sebagai bagian dari upaya pengendalian pencemaran udara yang semakin menjadi tantangan di kawasan perkotaan.

“Saya menginstruksikan Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala DLHP untuk segera menindaklanjuti kolaborasi ini. Dukungan akademik sangat dibutuhkan dalam pengukuran kualitas udara, pemetaan tingkat pencemaran, hingga penyusunan kebijakan pengendalian yang tepat sasaran,” tegasnya.

Bodewin menjelaskan, pelaksanaan uji emisi tidak hanya berfungsi untuk mengetahui tingkat polusi yang dihasilkan kendaraan, tetapi juga menjadi dasar ilmiah dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang lebih akurat dan berbasis data.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi, ia berharap berbagai program pembangunan dapat ditopang oleh hasil penelitian dan kajian akademik sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, baik di bidang pendidikan maupun pengelolaan lingkungan hidup.

“Kolaborasi dengan perguruan tinggi harus memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, seluruh perangkat daerah terkait wajib segera menindaklanjuti hasil pertemuan ini dalam bentuk program kerja yang konkret,” tandasnya. (Za)

Foto : Senyum Bahagia Warga Lermatang Sambut Masa Depan Baru Lewat Proyek Strategis Nasional Blok Masela

​Satuan Tugas Tim Terpadu II Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) secara resmi membuka kegiatan pendataan, verifikasi, dan validasi bagi subjek serta objek tanah maupun tanaman tumbuh yang terdampak di lokasi lahan seluas 662 hektare.

​Langkah awal ini merupakan jembatan penting menuju pembangunan Kilang Pencairan Gas Alam dan Fasilitas Pendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela.

​Kehadiran program nasional ini bukan sekadar tentang pembangunan fisik, melainkan tentang komitmen luhur untuk bertumbuh bersama masyarakat. Semangat kebersamaan yang humanis ini tercermin jelas sejak dimulainya rangkaian acara.

​Tim Terpadu disambut dengan penuh persaudaraan melalui prosesi doa adat di rumah adat tuan tanah Desa Lermatang Nusmese, yang kemudian dilanjutkan di area belakang Shelter PT Taka, Rabu (3/6/2025) 

​Prosesi sakral ini melibatkan doa dari empat Soa adat—Soa Ursuin Ngriase, Soa Olingir Otarempun, Soa Ngoswaen Taborat, dan Soa Uibur Batulelebun—serta restu dari para pelayan firman dari tiga donasi gereja Desa Lermatang. ​Harmoni antara adat dan iman ini menegaskan bahwa proyek ini berdiri di atas fondasi penghormatan terhadap nilai luhur leluhur setempat.

​Momen penuh kekeluargaan pun semakin terasa saat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Moriolkosu, S.H., menyerahkan sumbat sopi secara langsung kepada Ketua Lembaga Adat Desa Lermatang, Abraham Rangkoli, sebagai simbol ikatan persaudaraan yang erat.

Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto ​yang diwakili Irdam XV/Pattimura, hadir mendampingi masyarakat, menyampaikan pesan yang menyentuh hati dan membawa angin segar bagi warga. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pendataan ini dilakukan dengan pendekatan yang sangat humanis, transparan, dan mengutamakan hak-hak serta kesejahteraan masyarakat Desa Lermatang.

​Menurutnya, kehadiran negara melalui Blok Masela ini adalah ruang pembuka kesejahteraan. Setiap jengkal tanah dan tanaman tumbuh milik warga dipastikan didata secara akurat, manual, dan adil tanpa ada yang dirugikan.

​Pangdam juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyatukan hati dan bergandengan tangan mendukung kelancaran tahapan ini hingga proses groundbreaking nanti. Sebab, keberhasilan proyek ini adalah keberhasilan dan kebanggaan anak cucu Tanimbar di masa depan.

​Acara pembukaan yang juga dihadiri oleh jajaran petinggi TNI-Polri, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, hingga Plh. Kades Lermatang Gustaf Lamere ini berjalan dengan sangat aman, lancar, dan penuh kedamaian.

​Tidak ada kendala menonjol yang ditemukan di lapangan, mengindikasikan tingginya kedewasaan dan antusiasme warga setempat.

​Melalui ketulusan gotong royong dan penghormatan adat ini, proyek Blok Masela kini bukan lagi sekadar program di atas kertas. Proyek ini telah menjadi sebuah harapan nyata yang disambut gembira oleh masyarakat Lermatang demi terwujudnya kemakmuran dan kemajuan daerah yang mereka cintai. (Rdks) 

Foto : Mardika Ditata, Kemacetan Diburu, Pemkot Ambon Minta Sopir Angkot Tinggalkan Kebiasaan Lama

Pemerintah Kota Ambon kini berupaya mengubah kondisi tersebut melalui penataan angkutan umum yang lebih disiplin dan teratur.

Walikota Ambon sebelumnya telah menginstruksikan agar tidak ada kendaraan umum yang mengambil maupun menurunkan penumpang dalam radius 100 meter dari terminal. Kebijakan ini bertujuan mengembalikan fungsi terminal sebagai pusat aktivitas transportasi sekaligus mengurangi titik-titik kemacetan yang selama ini muncul akibat kendaraan yang berhenti sembarangan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Yan Duminggus Suitella, mengatakan pihaknya telah bergerak melakukan penataan dan pengawasan di lapangan.

Menurutnya, perubahan mulai terlihat setelah kendaraan diarahkan masuk ke area terminal. Namun pemerintah masih membutuhkan dukungan dari para pengemudi agar proses penataan dapat berjalan maksimal.

"Kalau semua kendaraan memanfaatkan terminal sebagaimana mestinya, arus lalu lintas akan jauh lebih lancar dan masyarakat juga merasa lebih nyaman," katanya.

Dishub menegaskan bahwa pengawasan akan dilakukan secara rutin. Bagi pengemudi yang masih bertahan dengan kebiasaan lama, pemerintah telah menyiapkan langkah penegakan hukum mulai dari tilang hingga pengamanan kendaraan.

Namun bagi pemerintah, tujuan utama bukanlah memberikan sanksi, melainkan membangun budaya tertib berlalu lintas yang memberikan manfaat bagi semua pihak.

Kemacetan yang berkurang akan mempercepat mobilitas masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya.

Kini, wajah baru Mardika yang lebih tertib perlahan mulai dibangun. Tantangannya tinggal satu: apakah seluruh pengguna jalan siap berubah dan ikut menjaga keteraturan yang sedang diwujudkan bersama?. (Za)

Foto : Pemkot Ambon Desak Penataan Ulang Trayek AKDP, Sopir Angkot Minta Ruang Hidup di Tengah Persaingan Transportasi

Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Yan Duminggus Suitella, S.STP, menegaskan bahwa revisi Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku tentang trayek AKDP menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan keseimbangan sistem transportasi sekaligus melindungi mata pencaharian para pengemudi angkutan kota.

Menurut Suitella, persoalan ini bukan isu baru. Aspirasi terkait pembatasan operasional AKDP di wilayah dalam kota telah beberapa kali disampaikan para sopir angkutan kota, termasuk melalui aksi demonstrasi yang digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Maluku beberapa waktu lalu.

Situasi kembali memanas setelah muncul aksi penolakan dari sejumlah sopir angkutan kota jalur Passo terhadap kendaraan angkutan dari jalur Hunuth yang melintas di wilayah tersebut. Peristiwa itu dinilai menjadi sinyal bahwa persoalan trayek membutuhkan solusi yang lebih komprehensif.

Dishub Kota Ambon menilai salah satu titik persoalan berada pada kebijakan yang masih memperbolehkan AKDP jalur Hatu, Alang, dan Liliboi beroperasi hingga kawasan Passo. Padahal, wilayah tersebut telah dilayani berbagai trayek lain dari kawasan Suli, Waai, Tulehu, Liang hingga Jazirah Leihitu.

"Kondisi ini menyebabkan tingkat persaingan semakin tinggi, sementara jumlah penumpang tidak bertambah secara signifikan," ujar Suitella.

Selain persoalan trayek, pemerintah juga menyoroti maraknya aktivitas AKDP yang beroperasi layaknya angkutan kota. Sejumlah kendaraan disebut mengangkut dan menurunkan penumpang di berbagai titik dalam kota tanpa memanfaatkan terminal resmi yang telah disediakan.

Fenomena terminal bayangan yang muncul di sejumlah kawasan seperti Poka dan Passo turut menjadi perhatian karena dinilai mengganggu sistem transportasi yang sedang ditata pemerintah.

Sebagai solusi, Pemkot Ambon akan kembali mengusulkan pembatasan wilayah operasional AKDP dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Maluku. Salah satu skema yang mengemuka adalah pengaturan titik transit bagi pelajar yang selama ini menjadi alasan utama AKDP masuk ke kawasan perkotaan.

Dalam skema tersebut, pelajar dari wilayah Hunuth dan sekitarnya dapat diturunkan di Bundaran Poka untuk kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan kota yang memang melayani rute menuju pusat kota maupun Passo.

Pemkot berharap langkah tersebut dapat menjaga akses transportasi masyarakat sekaligus mengurangi persaingan tidak sehat yang selama ini dikeluhkan para sopir angkutan kota.

Melalui revisi regulasi trayek yang lebih proporsional, pemerintah berharap tercipta sistem transportasi yang tertata, efisien, dan memberikan ruang hidup yang adil bagi seluruh pelaku transportasi di Kota Ambon. (Za)

Foto : Dari Maluku untuk Nusantara, APPSI Bangun Jalan Baru Ekonomi Berbasis Budaya dan Kreativitas

Ambon, Globaltimurnn.com – Dari Timur Indonesia, sebuah gagasan besar tentang masa depan pembangunan nasional mulai dirumuskan. Kota Ambon menjadi panggung lahirnya konsep strategis yang diyakini mampu membuka jalan baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tantangan fiskal yang semakin kompleks.

Dalam Focus Group Discussion (FGD) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang berlangsung di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (03/06/2026), para gubernur dan perwakilan pemerintah provinsi dari berbagai penjuru Indonesia berkumpul untuk menyatukan gagasan, mencari solusi, dan merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.

Ketua Umum APPSI, Rudy Mas'ud, menegaskan bahwa pertemuan di Maluku memiliki makna yang lebih besar dari sekadar agenda organisasi. Forum tersebut menjadi ruang strategis bagi seluruh daerah untuk menyampaikan aspirasi dan merumuskan arah pembangunan yang lebih adaptif terhadap tantangan zaman.

"Kami datang ke Maluku bukan hanya untuk berdiskusi, tetapi untuk merumuskan langkah bersama menghadapi berbagai persoalan pembangunan daerah yang semakin kompleks," ujarnya kepada awak media.

Menurut Rudy, pemerintah daerah saat ini menghadapi tekanan yang cukup besar akibat berbagai kebijakan fiskal dan penyesuaian anggaran. Namun kondisi tersebut justru menjadi pemicu lahirnya berbagai inovasi baru yang dapat menjadi solusi pembangunan berkelanjutan.

Salah satu gagasan utama yang mengemuka dalam forum tersebut adalah penguatan Ekonomi Oranye. Konsep ini diperkenalkan sebagai model pembangunan yang mengintegrasikan kekuatan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi kreatif dalam satu ekosistem yang saling menopang.

Jika ekonomi hijau berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan ekonomi biru bertumpu pada potensi kelautan, maka ekonomi oranye hadir dengan pendekatan yang lebih luas, yakni menjadikan budaya, kreativitas, seni, tradisi, pariwisata, pertanian, hingga sektor kemaritiman sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang bernilai tinggi.

Bagi APPSI, kekayaan budaya Indonesia tidak boleh hanya menjadi warisan yang dijaga, tetapi harus mampu ditransformasikan menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Dari Maluku kami ingin menyampaikan pesan kepada Indonesia bahwa kekayaan budaya dari Sabang sampai Merauke harus mampu menjadi panggung daerah yang berkembang menjadi panggung dunia," tegas Rudy.

Ia menilai ekonomi oranye dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan pemerataan pembangunan sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru di berbagai daerah.

Menurutnya, tujuan akhir dari konsep tersebut adalah menghadirkan keadilan pembangunan dan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sebagai tuan rumah, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyambut hangat kehadiran para delegasi APPSI yang datang dari berbagai provinsi. Ia menilai forum tersebut menjadi momentum penting bagi daerah untuk bersama-sama merancang masa depan pembangunan yang lebih inovatif dan inklusif.

"Penguatan ekosistem ekonomi oranye merupakan pendekatan baru yang menawarkan peluang besar sekaligus tantangan bagi kita semua dalam menghadapi perkembangan pembangunan ke depan," kata Hendrik.

Ia berharap seluruh hasil diskusi dapat melahirkan rekomendasi yang konstruktif dan memberikan manfaat nyata bagi daerah maupun pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional.

Selain membahas agenda strategis, Hendrik juga mengajak para peserta menikmati pesona alam dan kekayaan budaya Maluku selama berada di Ambon. Menurutnya, pengalaman para delegasi akan menjadi promosi positif yang memperkuat citra pariwisata Maluku di tingkat nasional.

Pelaksanaan FGD APPSI di Ambon sendiri menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya forum tersebut diselenggarakan di luar Pulau Jawa. Dari kota yang dikenal sebagai Kota Musik Dunia ini, lahir sebuah pesan penting bahwa masa depan ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu pada sumber daya alam, tetapi juga pada kekuatan budaya, kreativitas, dan inovasi yang tumbuh dari daerah.

Dari Ambon, sebuah gagasan besar mulai digelorakan, menjadikan budaya sebagai kekuatan ekonomi, daerah sebagai pusat inovasi, dan Indonesia sebagai panggung dunia. (Za)