Ambon, Globaltimurnn.com — Komitmen meningkatkan profesionalisme aparatur dan kualitas pelayanan pemasyarakatan terus diperkuat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Maluku. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui monitoring dan evaluasi (monev) kinerja Triwulan III dan Semester I di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Ambon, Jumat (23/10/2026).

Kegiatan yang dipimpin Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Maluku, Sarwono, tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, didukung administrasi yang tertib, serta menghasilkan capaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kedatangan tim Kanwil Ditjenpas Maluku disambut Kepala Bapas Ambon, Maria Nahak, bersama jajaran. Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pemeriksaan dan penelaahan terhadap sejumlah aspek penting, mulai dari pemenuhan data dukung Reformasi Birokrasi (RB), pelaporan administratif dan fasilitatif, hingga laporan teknis pemasyarakatan.

Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekurangan, memastikan kesesuaian dokumen, serta mendorong perbaikan kinerja secara terukur di lingkungan Bapas Ambon.

Sarwono menegaskan, monitoring dan evaluasi tidak boleh hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen, tetapi harus menjadi instrumen untuk memastikan setiap program terlaksana secara efektif dan memberikan hasil nyata.

“Monitoring dan evaluasi ini bukan sekadar pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen, tetapi juga menjadi sarana untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program dan capaian kinerja telah berjalan sesuai target,” ujarnya.

Ia berharap, melalui kegiatan tersebut, seluruh jajaran Bapas Ambon semakin teliti dalam memenuhi data dukung Reformasi Birokrasi, meningkatkan ketepatan pelaporan, serta menjaga kualitas laporan teknis pemasyarakatan.

Menurut Sarwono, koordinasi yang baik antara Kanwil dan satuan kerja menjadi faktor penting dalam menyelesaikan kendala sekaligus memastikan rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti secara tepat.

Ketepatan waktu pelaporan, validitas data, dan kesesuaian antara dokumen dengan pelaksanaan kegiatan juga menjadi perhatian utama. Dengan demikian, setiap laporan yang disampaikan benar-benar mencerminkan kondisi dan capaian kinerja yang sesungguhnya.

Kepala Bapas Ambon, Maria Nahak, menyambut positif pelaksanaan monev tersebut. Ia menilai kegiatan ini menjadi kesempatan bagi jajarannya untuk mengukur kualitas pelaksanaan tugas sekaligus mengetahui aspek-aspek yang masih perlu dibenahi.

Maria menegaskan, pihaknya berkomitmen menindaklanjuti setiap masukan dan rekomendasi yang diberikan tim Kanwil Ditjenpas Maluku demi meningkatkan akuntabilitas serta profesionalisme kerja.

“Kami menyambut baik pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini sebagai bentuk pendampingan dan penguatan dari Kanwil Ditjenpas Maluku. Melalui kegiatan ini, kami dapat mengidentifikasi hal-hal yang perlu ditingkatkan, khususnya dalam pemenuhan data dukung Reformasi Birokrasi, tertib administrasi, serta penyusunan laporan teknis pemasyarakatan,” ungkapnya.

Ia berharap, hasil evaluasi tersebut dapat menjadi landasan untuk memperbaiki tata kelola organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua Tim Kelompok Kerja (Pokja) Kanwil Ditjenpas Maluku, La Idi Buton, menekankan bahwa kualitas data dan pelaporan merupakan bagian penting dari tanggung jawab setiap pegawai dalam menjalankan tugas.

Menurutnya, setiap data dukung harus memiliki bukti yang valid dan sesuai dengan kegiatan yang benar-benar dilaksanakan. Karena itu, koordinasi antarpelaksana, ketepatan waktu, serta ketelitian dalam menyusun laporan perlu terus diperkuat.

Ia mendorong jajaran Bapas Ambon agar memastikan seluruh indikator kinerja didukung bukti yang akurat sehingga pelaksanaan program dapat dievaluasi secara objektif dan transparan.

Selain mengevaluasi administrasi dan capaian kinerja, tim Kanwil Ditjenpas Maluku juga melaksanakan tes urine secara acak terhadap petugas Bapas Ambon.

Langkah ini merupakan bagian dari pengawasan internal untuk memperkuat integritas aparatur sekaligus mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemasyarakatan.

Pelaksanaan tes urine tersebut menegaskan bahwa peningkatan kinerja harus berjalan beriringan dengan kedisiplinan, tanggung jawab, dan komitmen menjaga lingkungan kerja yang bersih dari penyalahgunaan narkotika.

Salah satu pegawai Bapas Ambon, Diana Simanjuntak, menilai kegiatan monev dan pengawasan internal tersebut sebagai pengingat bagi seluruh pegawai untuk terus menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Menurut Diana, evaluasi berkala memberikan kesempatan bagi pegawai untuk memperbaiki kekurangan, meningkatkan kedisiplinan, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

“Kegiatan ini menjadi pengingat bagi kami untuk senantiasa bekerja secara profesional, menjaga kedisiplinan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami juga memandang monev sebagai kesempatan untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas,” tuturnya.

Ia menambahkan, pengawasan yang dilakukan secara berkala diharapkan semakin memperkuat komitmen seluruh pegawai dalam menjaga integritas dan menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Melalui monitoring dan evaluasi kinerja Triwulan III dan Semester I yang disertai tes urine secara acak, Kanwil Ditjenpas Maluku mendorong Bapas Ambon untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, memperkuat akuntabilitas pelaporan, dan menjaga integritas seluruh petugas.

Hasil evaluasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi berlanjut pada perbaikan konkret dalam pelaksanaan tugas, peningkatan profesionalisme aparatur, serta pelayanan pemasyarakatan yang semakin berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Penguatan pertahanan dan keamanan wilayah menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan Kota Ambon. Menyikapi hal tersebut, Komandan Kodim (Dandim) 1504/Ambon, Letkol Inf Rudolf Glenn Paulus, mengusulkan penambahan dua Komando Rayon Militer (Koramil) guna mengoptimalkan pengamanan wilayah serta memperkuat pelaksanaan tugas teritorial TNI AD di Kota Ambon.

Usulan tersebut disampaikan Rudolf saat menghadiri pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2025–2045 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon, Jumat (23/10/2026).

Dalam keterangannya kepada awak media seusai mengikuti rapat, Rudolf menjelaskan bahwa usulan penambahan Koramil menjadi salah satu masukan penting yang disampaikannya, khususnya terkait Pasal 49 mengenai pertahanan dan keamanan dalam rancangan regulasi tersebut.

Menurutnya, perencanaan tata ruang wilayah perlu mempertimbangkan kebutuhan pertahanan dan keamanan agar pengelolaan wilayah dapat berjalan seimbang dengan kepentingan pembangunan serta kebutuhan masyarakat.

Ia menilai, penambahan dua Koramil diperlukan untuk memperluas jangkauan pelaksanaan tugas kewilayahan Kodim 1504/Ambon, sekaligus mendukung optimalisasi pengamanan di sejumlah wilayah, termasuk kawasan Teluk Ambon.

Rudolf juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Pansus Komisi III DPRD Kota Ambon atas undangan yang diberikan kepada jajaran Kodim 1504/Ambon untuk berpartisipasi dalam pembahasan RTRW tersebut.

Menurutnya, forum uji publik ini merupakan kesempatan strategis untuk menyampaikan berbagai masukan dari perspektif pertahanan dan keamanan, mengingat penyusunan RTRW menyangkut arah pembangunan Kota Ambon dalam jangka panjang.

Ia menegaskan, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses tersebut penting agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, serta keberlanjutan pembangunan daerah.

Lebih lanjut, Rudolf menekankan bahwa stabilitas keamanan merupakan salah satu fondasi utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan Kota Ambon. Tanpa situasi yang aman dan kondusif, berbagai program pemerintah maupun aktivitas masyarakat berpotensi menghadapi hambatan.

Karena itu, menurutnya, upaya menjaga keamanan tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat, tetapi membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Rudolf turut menyoroti potensi konflik sosial yang dapat bermula dari persoalan sederhana, seperti perselisihan antarremaja maupun permasalahan yang dipicu oleh konsumsi minuman keras (miras).

Persoalan-persoalan tersebut, kata dia, perlu mendapat perhatian bersama melalui langkah pencegahan, pembinaan masyarakat, serta penguatan koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan juga dinilai penting agar persoalan yang muncul dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Dengan kondisi keamanan yang terjaga, masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman, sementara pemerintah daerah dapat melaksanakan program pembangunan secara lebih optimal.

Rudolf berharap, masukan yang disampaikan Kodim 1504/Ambon dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan Raperda RTRW Kota Ambon Tahun 2025–2045, khususnya dalam mengakomodasi kebutuhan pertahanan dan keamanan wilayah.

Menurutnya, perencanaan tata ruang yang memperhatikan kebutuhan tersebut akan membantu menciptakan keselarasan antara pembangunan infrastruktur, pengelolaan wilayah, dan upaya menjaga stabilitas keamanan.

Ia juga berharap pembahasan lintas sektor yang melibatkan DPRD, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta unsur masyarakat dapat menghasilkan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan Kota Ambon untuk masa mendatang.

Dengan demikian, RTRW diharapkan tidak hanya menjadi pedoman pemanfaatan ruang dan pembangunan daerah, tetapi juga mendukung terciptanya Kota Ambon yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh masyarakat. (Za)

Ambon, globaltimurnn.com - Shalat malam bukan sekadar ibadah sunah yang dilakukan ketika sebagian besar manusia terlelap dalam tidur. Di balik sunyinya malam, tersimpan keistimewaan spiritual yang mampu menguatkan iman, menenangkan jiwa, serta mendekatkan seorang hamba kepada Allah SWT.

Pesan religius tersebut menjadi inti khutbah Jumat yang disampaikan Kepala Bagian Pengajaran dan Pelatihan (Kabag Jarlat) SPN Polda Maluku, Kompol H. Akmil Djapa, di Masjid Al Iqro SPN Polda Maluku. (Jumat 23/10/2026)

Dalam khutbah bertema “Dahsyatnya Shalat Malam”, Kompol H. Akmil Djapa mengajak jamaah menjadikan shalat malam sebagai bagian dari kehidupan seorang muslim, bukan hanya ibadah yang dilakukan sesekali ketika menghadapi kesulitan atau sedang memohon pertolongan Allah SWT.

Ia mengingatkan bahwa shalat malam memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Setelah shalat fardu, shalat malam termasuk ibadah sunah yang utama, sekaligus menjadi salah satu ciri orang-orang saleh yang senantiasa berusaha menjaga hubungan dengan Sang Pencipta.

Keistimewaan lainnya terletak pada ketulusan dan kerahasiaan ibadah tersebut. Ketika seseorang bangun di tengah malam untuk bersujud, berdoa, dan memohon ampunan, ia melakukannya jauh dari keramaian dan pujian manusia. Yang menjadi tujuan hanyalah keridaan Allah SWT.

Dalam pesan khutbahnya, shalat malam juga digambarkan sebagai jalan untuk membangun kedekatan spiritual, memperkuat keteguhan hati, serta menumbuhkan keyakinan bahwa setiap doa dan ikhtiar hendaknya disertai penyerahan diri kepada Allah SWT.

BERPEGANG PADA PESAN SURAH AL-ISRA AYAT 79

Untuk memperkuat pesan tentang keutamaan tahajud, Kompol H. Akmil Djapa mengangkat firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra ayat 79:

“Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.”

Ayat tersebut memberikan pesan mendalam bahwa tahajud merupakan ibadah yang memiliki kedudukan khusus. Di dalamnya terdapat pendidikan tentang keikhlasan, kedisiplinan, kesabaran, dan kesungguhan seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Shalat malam mengajarkan bahwa kemuliaan tidak semata-mata diukur dari kedudukan, jabatan, maupun penghormatan manusia. Ada perjuangan batin yang berlangsung dalam kesunyian, ketika seseorang memilih bangkit dari tempat tidurnya demi memenuhi panggilan ibadah.

Dalam khutbah itu, jamaah juga diajak memahami lima keistimewaan shalat malam, yakni sebagai salah satu ibadah sunah paling utama setelah shalat fardu, memiliki keutamaan dalam ibadah yang dikerjakan dengan ikhlas dan tersembunyi, menjadi ciri orang-orang saleh, menunjukkan kemuliaan hamba yang mendekatkan diri kepada Allah, serta menjadi kesempatan berdoa dan memohon kebaikan kepada-Nya.

Tentang doa, umat diingatkan untuk senantiasa berharap kepada Allah SWT, tanpa meninggalkan ikhtiar, kesabaran, dan keyakinan terhadap ketetapan-Nya.

DARI SUJUD DI MALAM HARI MENUJU AKHLAK DI SIANG HARI

Pesan penting dari khutbah bertema Dahsyatnya Shalat Malam bukan hanya mengajak umat memperbanyak ibadah, tetapi juga menjadikan ibadah sebagai sumber perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Seseorang yang membiasakan diri berdiri di hadapan Allah di tengah malam diharapkan semakin mampu menjaga kejujuran, mengendalikan amarah, menunaikan amanah, menghormati sesama, dan menjauhi perbuatan yang dilarang agama.

Nilai-nilai tersebut juga relevan bagi personel Polri dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Keteguhan iman, kejernihan hati, dan kesadaran akan pertanggungjawaban kepada Allah dapat menjadi pengingat moral agar setiap tugas dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan kemanusiaan.

Sebab, ibadah yang baik semestinya tidak berhenti pada gerakan tubuh dan lantunan doa. Ibadah harus tercermin dalam sikap, perkataan, keputusan, serta cara seseorang memperlakukan orang lain.

Melalui khutbah Jumat di Masjid Al Iqro SPN Polda Maluku, Kompol H. Akmil Djapa mengingatkan kembali bahwa malam bukan hanya waktu untuk beristirahat, melainkan juga kesempatan bagi seorang muslim untuk bermuhasabah, memohon ampunan, dan memperbaiki hubungan dengan Allah SWT.

Pada akhirnya, kedahsyatan shalat malam tidak hanya terletak pada sunyinya waktu ketika ibadah itu dilaksanakan, tetapi juga pada ketulusan hati yang dibawa seseorang ketika kembali menjalani kehidupan.

Ketika dunia terlelap, seorang hamba yang bangun untuk bersujud sedang merawat hubungannya dengan Allah. Dan ketika fajar menyingsing, kesungguhan itu semestinya menjelma menjadi akhlak yang lebih baik, amanah yang lebih kuat, serta pengabdian yang membawa manfaat bagi sesama. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com — Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2025–2045 terus dimatangkan. Panitia Khusus (Pansus) Komisi III DPRD Kota Ambon menggelar uji publik untuk menjaring berbagai masukan dan aspirasi guna memastikan regulasi penataan ruang tersebut mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta kepentingan masyarakat.

Uji publik yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon, Jumat (23/10/2026), menjadi salah satu tahapan penting dalam pembahasan Raperda RTRW. Forum ini diharapkan menghasilkan masukan konstruktif bagi penyempurnaan substansi rancangan peraturan daerah sebelum memasuki tahapan berikutnya.

Ketua Pansus Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far Far, menegaskan bahwa uji publik tidak boleh dipandang hanya sebagai pemenuhan prosedur administratif. Menurutnya, forum tersebut harus menjadi wadah untuk menyerap aspirasi sekaligus memastikan setiap ketentuan yang dirumuskan benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat Kota Ambon.

Usai memimpin rapat, Harry menjelaskan kepada awak media bahwa seluruh saran dan masukan yang disampaikan dalam uji publik akan menjadi bahan pertimbangan untuk dikaji lebih lanjut oleh tim perancang dan penyusun Raperda.

“Prinsipnya, uji publik ini bukan hanya menjadi tahapan formal atau administrasi. Kami berharap seluruh saran dan masukan yang disampaikan dapat dipertimbangkan dan dikaji untuk menyempurnakan Raperda RTRW ini,” ungkap Harry.

Ia menjelaskan, RTRW memiliki peran strategis dalam menentukan arah pemanfaatan ruang dan pembangunan Kota Ambon untuk dua dekade mendatang. Oleh karena itu, penyusunannya perlu dilakukan secara cermat agar mampu mengakomodasi kepentingan pemerintah, masyarakat, serta berbagai pihak yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang wilayah.

Harry menilai, regulasi tata ruang yang disusun secara komprehensif dapat menjadi landasan penting untuk menciptakan keteraturan pembangunan, mendukung iklim investasi, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Menurutnya, pemanfaatan ruang yang terencana dan sesuai dengan ketentuan akan membantu mengurangi potensi persoalan akibat ketidaksesuaian peruntukan wilayah. Dengan begitu, pembangunan di Kota Ambon diharapkan dapat berjalan lebih tertib dan terarah.

Di antara berbagai masukan yang mengemuka dalam uji publik, persoalan penataan kawasan pesisir menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian Pansus Komisi III DPRD Kota Ambon.

Harry menilai, pengaturan kawasan pesisir perlu dikaji secara serius dalam penyusunan Raperda RTRW, mengingat karakteristik geografis Kota Ambon yang memiliki wilayah pesisir dengan berbagai kepentingan pemanfaatan ruang.

Menurutnya, ketentuan mengenai kawasan pesisir harus dirumuskan secara jelas agar pemanfaatannya dapat berlangsung sesuai peruntukan, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan ketentuan tata ruang yang berlaku.

Karena itu, ia berharap masukan terkait kawasan pesisir dapat dijawab secara substantif melalui penyempurnaan pasal-pasal dalam rancangan peraturan daerah sebelum memasuki tahapan harmonisasi.

“Kami berharap, sebelum harmonisasi, masukan-masukan tersebut sudah dapat dijawab oleh tim perancang dan penyusun melalui pasal-pasal yang memastikan kawasan pesisir digunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan tata ruang dan wilayah kita,” tegasnya.

Harry menambahkan, penyempurnaan Raperda RTRW tidak hanya berorientasi pada kebutuhan pembangunan saat ini, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan penataan ruang Kota Ambon dalam jangka panjang.

Baginya, keseimbangan antara kepentingan pembangunan, investasi, pengelolaan kawasan pesisir, dan kebutuhan masyarakat menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan tata ruang daerah.

Melalui uji publik tersebut, Pansus Komisi III DPRD Kota Ambon berharap berbagai masukan yang diterima dapat memperkuat kualitas regulasi yang tengah dibahas. Dengan demikian, Raperda RTRW Kota Ambon Tahun 2025–2045 diharapkan menjadi landasan penataan wilayah yang lebih terarah, memberikan kepastian hukum, serta mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat secara berkelanjutan. (Za)

Waesala, globaltimurnn.com – Kapolres Seram Bagian Barat, AKBP Refindo Pradikta Rulando, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A., mengajak pemerintah desa, para kepala dusun, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi bersama Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Ajakan tersebut disampaikan Kapolres saat melaksanakan pertemuan bersama Kepala Desa Waesala, Ramsal Kasturian, dan para kepala dusun di wilayah petuanan Desa Waesala, pada Jumat (23/10/2026), pukul 14.00 WIT, bertempat di rumah kediaman Kepala Desa Waesala.

Pertemuan tersebut membahas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Desa Waesala, khususnya Dusun Petuanan, serta langkah-langkah bersama untuk mencegah potensi gangguan kamtibmas.

Dalam arahannya, Kapolres menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah desa, para kepala dusun, tokoh masyarakat, dan pihak kepolisian. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat perlu ditangani sejak dini melalui pendekatan persuasif, dialog, dan musyawarah agar tidak berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih besar.

Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun isu-isu yang belum jelas kebenarannya, karena dapat memicu kesalahpahaman dan mengganggu stabilitas keamanan di lingkungan masyarakat.

“Jangan sampai kita terlena dengan situasi yang terlihat aman. Kita harus tetap waspada, membangun komunikasi yang baik, dan bersama-sama melakukan deteksi dini terhadap setiap potensi gangguan kamtibmas,” tegas Kapolres.

Ia juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, dan masukan terkait pelayanan kepolisian, baik di Polsek Waesala maupun Polres Seram Bagian Barat, sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Kapolres, peran tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemerintah desa, dan para kepala dusun sangat penting dalam membantu menyelesaikan persoalan di tingkat bawah. Upaya pencegahan dan mediasi perlu dikedepankan sebelum suatu permasalahan harus ditangani melalui proses penegakan hukum.

“Polri hadir untuk masyarakat. Mari kita perkuat kerja sama dan kebersamaan ini. Saya berharap setiap persoalan dapat dikomunikasikan dan diupayakan penyelesaiannya sejak dini melalui musyawarah dan mediasi, sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Kapolres juga menegaskan keterbukaannya untuk menerima masyarakat yang ingin menyampaikan persoalan maupun masukan demi menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Seram Bagian Barat.

“Walaupun kehadiran saya di sini mungkin terkesan mendadak, rumah dinas saya tetap terbuka bagi basudara semua. Saya menganggap masyarakat yang datang sebagai keluarga sendiri. Mari kita jaga kebersamaan ini demi keamanan dan kedamaian bersama,” tambahnya.

Kepala Dusun Harapkan Kehadiran Polisi dalam Kegiatan Keramaian

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dusun Telaga Nipa, Kamhar, menyampaikan harapannya agar personel Polsek Waesala dapat terus hadir dalam kegiatan keramaian masyarakat, termasuk acara hajatan yang diselenggarakan warga.

Menurutnya, kehadiran anggota kepolisian dalam kegiatan masyarakat tidak hanya membantu menjaga keamanan, tetapi juga semakin mendekatkan hubungan antara Polri dan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres menegaskan bahwa Polri tetap berkomitmen memberikan pengamanan terhadap kegiatan keramaian masyarakat. Namun, pelaksanaannya perlu memperhatikan batas waktu agar tidak berlangsung hingga terlalu larut malam, sehingga tidak menimbulkan potensi gangguan kamtibmas.

Kapolres juga menyampaikan bahwa apabila terdapat kegiatan yang membutuhkan tambahan personel, pihak Polsek Waesala dapat berkoordinasi dengan Polres Seram Bagian Barat untuk mendapatkan dukungan pengamanan sesuai kebutuhan.

Kapolres Perintahkan Peningkatan Patroli Malam

Sementara itu, Kepala Desa Waesala, Ramsal Kasturian, menyampaikan adanya informasi dari warga mengenai dugaan aktivitas sejumlah orang tidak dikenal yang kerap melakukan pemalangan dan meminta uang pada malam hari di ruas Jalan Trans Seram, antara Dusun Hanunu, Desa Waesala, dan Desa Allang Asude.

Informasi tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan bersama, mengingat keamanan masyarakat dan pengguna jalan harus tetap terjaga, terutama pada malam hingga dini hari.

Menanggapi laporan tersebut, Kapolsek Waesala, IPDA Ashar, S.Sos.I., menyampaikan bahwa pihaknya tetap melaksanakan patroli malam pada sejumlah titik yang dinilai rawan terjadinya aksi premanisme maupun gangguan keamanan lainnya.

Kapolres kemudian menginstruksikan Kapolsek Waesala beserta jajarannya untuk meningkatkan patroli malam, khususnya pada titik-titik yang dianggap rawan pada jam-jam larut malam. Selain itu, personel diminta terus melaksanakan deteksi dini, memantau perkembangan situasi kamtibmas, serta segera mengambil langkah yang diperlukan apabila ditemukan potensi gangguan keamanan.

“Laksanakan patroli secara rutin dan tingkatkan pemantauan di lokasi-lokasi yang dianggap rawan. Lakukan deteksi dini terhadap setiap perkembangan situasi di wilayah hukum Polsek Waesala agar keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga,” tegas Kapolres.

Kapolres berharap koordinasi antara kepolisian, pemerintah desa, kepala dusun, dan masyarakat dapat terus ditingkatkan sehingga setiap informasi terkait potensi gangguan keamanan dapat segera ditindaklanjuti secara tepat.

Lanjutkan Kunjungan ke Mako Polsek Waesala

Usai melaksanakan pertemuan, pada pukul 14.30 WIT, Kapolres Seram Bagian Barat melanjutkan kunjungan ke Markas Komando (Mako) Polsek Waesala sekaligus bersilaturahmi dengan personel yang bertugas.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan internal, memperkuat koordinasi, serta memberikan perhatian terhadap pelaksanaan tugas personel dalam menjaga keamanan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabag Log Polres SBB AKP M. Jayadi, Kasat Binmas Polres SBB IPTU Irwan Nismo Sii'fu, Kapolsek Waesala IPDA Ashar, S.Sos.I., Kasi Humas Polres SBB IPDA Asep H. S. Souisa, S.Sos., Kepala Desa Waesala Ramsal Kasturian, serta para kepala dusun di wilayah petuanan Desa Waesala.

Melalui kegiatan ini, Polres Seram Bagian Barat menegaskan komitmennya untuk terus membangun kedekatan dengan masyarakat, memperkuat kemitraan dengan pemerintah desa, serta mengedepankan langkah pencegahan dan deteksi dini guna mewujudkan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Harga cabai rawit di Kota Ambon melonjak hingga Rp160.000 per kilogram. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Pasar Mardika dengan menjual cabai seharga Rp40.000 per kilogram, Jumat (23/10/2026).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Inawati Bin Tahir, dalam keterangannya, mengatakan kenaikan harga cabai dalam dua bulan terakhir dipengaruhi terbatasnya pasokan akibat kemarau panjang yang berkaitan dengan fenomena El Nino, penurunan produksi lokal, serta tingginya biaya distribusi dari daerah sentra produksi ke Kota Ambon.

Berdasarkan hasil pemantauan di Pasar Mardika, harga cabai rawit saat ini berkisar Rp140.000 hingga Rp160.000 per kilogram. 

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena cabai merupakan komoditas pangan strategis yang turut memengaruhi inflasi daerah.

Menurut Inawati, produksi cabai lokal mengalami penurunan akibat berkurangnya ketersediaan air tanah dan dampaknya dirasakan di sejumlah daerah sentra produksi, termasuk Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tengah, yang tanaman cabainya mengalami kekeringan.

Kondisi tersebut menyebabkan pasokan cabai ke Kota Ambon semakin terbatas, sementara kebutuhan masyarakat tetap tinggi.

Untuk membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga, Pemprov Maluku sebelumnya melaksanakan Gerakan Pangan Murah di Desa Galala dengan menyediakan berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, gula, minyak goreng, dan cabai dengan harga terjangkau.

"Jadi melalui GPM khusus cabai rawit di Pasar Mardika. Sebanyak 40 kilogram cabai disediakan dengan harga Rp40.000 per kilogram, agar dapat dinikmati lebih banyak warga, pembelian dibatasi maksimal 250 gram atau seperempat kilogram per orangungkap Inawati.

Dirinya menjelaskan, Gerakan Pangan Murah Serentak yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia ke-46, ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, menjaga daya beli, serta mendukung pengendalian inflasi daerah.

Selain melakukan intervensi harga melalui GPM, Pemprov Maluku bersama Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku tengah mengupayakan pengiriman cabai rawit dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebanyak 1.000 kilogram atau satu ton.

Pengiriman tersebut direncanakan menggunakan pesawat komersial melalui Surabaya sebelum akhir Oktober 2026, dan tambahan pasokan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi tekanan harga di pasar.

Inawati menegaskan, kerja sama antardaerah menjadi langkah penting untuk mengatasi keterbatasan produksi lokal, terutama di tengah kondisi cuaca panas berkepanjangan.

Ia juga mengimbau masyarakat agar menggunakan cabai secara bijak sesuai kebutuhan, mengingat kondisi cuaca panas diperkirakan masih berlangsung. Berdasarkan informasi BMKG yang dirujuk, hujan diperkirakan baru kembali turun pada Maret 2027.

Pemprov Maluku, lanjutnya, akan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Bank Indonesia, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, dan keamanan pangan.

“Pemerintah Provinsi Maluku akan terus berupaya semaksimal mungkin melalui koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pihak agar ketersediaan pangan tetap terjaga, harga terjangkau, dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Samua Par Maluku Pung Bae,” tutup Inawati. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com — Majelis Taklim (MT) BKPRMI Maluku menggelar rapat bersama pengurus dan anggota sebagai langkah awal memperkuat koordinasi, mempererat silaturahmi, serta membahas program kerja masing-masing bidang setelah pelaksanaan kegiatan pelantikan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Kegiatan tersebut berlangsung di Pantai Hanie, Tial, pada Sabtu (17/10/2026), pukul 14.00 WIT, dan dihadiri Ketua MT BKPRMI Maluku, Sekretaris, Bendahara, serta para ketua bidang bersama anggota.

Rapat dibuka oleh Sekretaris MT BKPRMI Maluku, Dewi Hitimala, dan diawali dengan kegiatan taaruf atau perkenalan antarpengurus dan anggota. Kegiatan ini bertujuan membangun kedekatan, memperkuat kebersamaan, serta menciptakan komunikasi yang baik dalam menjalankan tugas organisasi.

Selanjutnya, rapat dilanjutkan dengan pemaparan program kerja sementara yang disampaikan oleh sekretaris dan ketua. Program tersebut kemudian dibahas bersama para ketua bidang dan anggota sebagai bahan awal untuk menyusun serta mematangkan rencana kegiatan organisasi ke depan.

Dalam pembahasan tersebut, setiap bidang diharapkan kembali melakukan koordinasi internal bersama anggotanya untuk meninjau dan menyempurnakan program kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Adapun bidang yang terlibat dalam rapat tersebut meliputi Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK), Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Bidang Usaha, Bidang Syiar, Bidang Pendidikan, serta Bidang Hubungan Masyarakat (Humas).

Selain membahas program kerja, rapat juga menyepakati pelaksanaan pengajian rutin satu kali dalam sebulan, yakni pada minggu ketiga setiap hari Jumat, mulai pukul 15.00 WIT hingga selesai. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah pembinaan rohani sekaligus mempererat ukhuwah Islamiyah di antara pengurus dan anggota MT BKPRMI Maluku.

Dalam rapat tersebut, pengurus turut membahas laporan keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelantikan dan Maulid Nabi Muhammad SAW sebelumnya.

Berdasarkan laporan yang disampaikan, dana pemasukan tercatat sebesar Rp5.000.000. Sementara itu, pengeluaran dilaporkan sebesar Rp5.987.000 ditambah Rp315.000, sehingga total pengeluaran mencapai Rp6.302.000.

Dengan demikian, terdapat kekurangan dana sebesar Rp1.302.000. Dalam laporan tersebut, kekurangan dana dicatat ditutupi oleh Ketua Umum sebesar Rp987.000 dan Bendahara Umum sebesar Rp315.000.

Pembahasan keuangan ini menjadi bagian dari evaluasi bersama agar pengelolaan dana organisasi ke depan dapat dilakukan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

Pengurus juga mengingatkan seluruh nama yang tercantum dalam surat keputusan (SK) kepengurusan, baik yang hadir maupun tidak hadir saat pelantikan, untuk memenuhi kewajiban iuran sesuai kesepakatan awal sebesar Rp120.000 per orang, termasuk biaya konsumsi dan pin. Dana yang terkumpul dari kewajiban tersebut selanjutnya akan dimasukkan ke dalam kas organisasi guna mendukung pelaksanaan program kerja.

Rapat yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan tersebut ditutup pada pukul 16.00 WIT dengan doa bersama.

Melalui pertemuan ini, MT BKPRMI Maluku diharapkan semakin solid dalam menjalankan roda organisasi, memperkuat koordinasi antarpengurus, serta merealisasikan program-program yang bermanfaat bagi pembinaan keagamaan dan pemberdayaan umat. (Za)