Foto : Dua Kecamatan Di SBB Gelar Rapat Koordinasi Musyawarah Tentang Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat UPZ Se-Kecamatan Kairatu Dan Kairatu Barat

Waimital, Globaltimurnn.com - Bertempat di Kantor Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Seram Bagian Barat Desa Waimital Kecamatan Kairatu, Pengurus Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Seram Bagian Barat menggelar Rapat Koordinasi Musyawarah tentang pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Se Kecamatan Kairatu dan Kairatu Barat, Sabtu, 31/1/2026

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Seram Bagian Barat, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Kepala Kantor Kementerian Agama Seram Bagian Barat, Kepala Desa Waihatu, Ketua MUI Seram Bagian Barat, Imam, Ketua Ketua Ta'mir, Ketua Ketua BAZIS serta undangan lainnya. 

Ketua BAZNAS SBB Syuaib Pattimura menyampaikan rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara BAZNAS dengan pemerintah Desa, Imam, Ta'mir dan masyarakat se Kecamatan Kairatu Kairatu Barat, selain itu untuk memastikan pengelolaan zakat secara amanah, profesional dan transparan lewat kerja kerja UPZ yang dibentuk.,

Menurut Pattimura Untuk memastikan pengelolaan zakat secara amanah, profesional dan transparan maka BAZNAS mempunyai tanggung jawab membentuk UPZ pada setiap lembaga, instansi, termasuk pada tingkat desa dan dusun sesuai amanah UU Nomor 23 Tahun 2011., Pungkasnya 

"Jika UPZ itu sudah dibentuk maka mereka secara resmi boleh mengumpulkan zakat, infaq dan sedekah di masyarakat dengan kata lain mereka telah legal, krna sesuai ketentuan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Organisasi, instansi atau lembaga manapun resmi atau dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah setelah diresmikan atau di SK-kn oleh BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non struktural yang diberikan otoritas kewenangannya oleh UU untuk mengelola zakat infak dan sedekah.

Kami berharap nantinya sebelum bekerja UPZ dapat menyusun RKAT sebagai dokumen perencanaan strategis yang memuat penjabaran program kerja dan alokasi anggaran UPZ selama setahun sehingga kita bisa memastikan kegiatan UPZ itu terencana dengan jelas dan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan juga penyalurannya sesuai ketentuan syari'at,. Tutupnya  (Red) 

Foto : Perkuat Pengembangan Dan Literasi Keuangan Indonesia Timur, OJK Resmikan Learning Center OJK Di Makasar

Makassar, Globaltimurnn.com - Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara meresmikan Learning Center OJK yang berlokasi di Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di Makassar, Senin (26/1).

Peresmian ini merupakan bagian dari upaya strategis OJK dalam memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) sektor jasa keuangan serta mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, khususnya di Indonesia bagian Timur.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dalam sambutannya menegaskan bahwa pengembangan SDM dan infrastruktur merupakan pilar penting dalam memperkuat ketahanan dan daya saing sektor jasa keuangan nasional. 

OJK telah menyusun berbagai kerangka strategis, antara lain Blueprint Pengembangan SDM Industri Jasa Keuangan, Blueprint Pengembangan SDM OJK, serta Roadmap Infrastruktur Kelogistikan, guna memastikan kesiapan regulator dan industri dalam menghadapi tantangan ke depan.

“Perhatian yang lebih intensif terhadap pengembangan SDM di Kantor OJK Daerah menjadi kunci untuk memastikan keselarasan antara kebutuhan industri, regulator, dan dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang,” ujar Mirza.

Learning Center OJK dirancang tidak hanya sebagai fasilitas pelatihan internal, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran terbuka yang dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh pemangku kepentingan sektor jasa keuangan. 

Keberadaan fasilitas ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi, peningkatan kompetensi, serta penguatan pemahaman terhadap regulasi dan isu-isu strategis di sektor jasa keuangan.

Sebagai bagian dari penguatan ekosistem pembelajaran nasional, OJK telah menetapkan tiga Kantor OJK Daerah sebagai Hub Learning Center, yaitu Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di Makassar, Kantor OJK Provinsi Jawa Timur di Surabaya, serta Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Mochammad Muchlasin menyampaikan bahwa Learning Center OJK di Makassar dirancang sebagai ruang pembelajaran yang mendukung berbagai kegiatan edukasi, pelatihan, diskusi tematik, serta program pengembangan lainnya bagi SDM sektor jasa keuangan. 

Di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat terdapat 80 perbankan, 17 perusahaan sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon (PMDK), 89 perusahaan dari sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP), serta 71 perusahaan sektor pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML) yang seluruhnya membutuhkan penguatan kapasitas SDM agar selaras dengan regulasi dan isu-isu terkini industri jasa keuangan.

Peresmian Learning Center OJK ini menegaskan komitmen OJK untuk terus memperkuat peran dalam mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan edukasi kepada masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. (V374) 

Foto : Ops Pekat Kie Raha I 2026, Polres Halmahera Utara Amankan Ratusan Botol Miras Berbagai Merk Dan Lem Ehabon

Halut, Globaltimurnn.com - Personel Polres Halmahera Utara yang tergabung dalam Sprin Ops Pekat Kie Raha I melakukan kegiatan operasi penyakit masyarakat (pekat) dengan sasaran minuman keras di wilayah Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Maluku Utara, Jumat ( 30/1/26 ) 

Tampak Hadir dalam Kegiatan Ops ini  Kasubbag Renprogar Akp Lutfi Tanaba, Kasat Intelkam Iptu Selfianus Elly, Kasat Samapta Iptu Rujiono Tjuluku,.S.E, Kasat Narkoba Iptu Sudomo Latani,.S.H, Kbo Sat. Binmas Polres Halut Iptu Hopni Saribu,.S.H, Kasie Propam Iptu Sepden R. Mangeteke, SH, Pasiagasubbagbinops Iptu Irwan M. Aksan, Ps. Kasubbakbinkar Iptu Johny Ronald Tail,.S.H,  Ps. Kasubbagbegpal Iptu Seblun Tinungki, Kasikum Ipda Bahmar Idrus, Kbo Sat Reskrim Polres Halut Ipdar Fajri M. Syamsuddin,S.H serta Pers Operasi Pekat Polres Halut.

Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlichson Pasaribu S.H, S.I.K, melalui Kasi Humas AKP Kolombus Guduru menuturkan Pelaksanaan Ops Pekat Kieraha I - 2026 adalah untuk menekan penyakit masyarakat dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis, target operasi diarahkan pada penertiban miras ilegal, perjudian, narkoba, serta aksi premanisme yang berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat, khususnya menjelang Ramadhan.

Untuk Sasaran operasi pada malam ini yaitu agen/distributor penjual minuman keras (Miras) di antaranya Toko MH Beer shop Tobelo dan Toko Tondano.

Target Ops yaitu  minuman beralkohol yang tidak terdaftar di Catalog izin penjualan minuman beralkohol.

Hasil Operasi yakni di Toko HM. Beer Shop Tobelo Minuman Keras (Miras) Beralkohol yang berhasil di amankan pada saat kegiatan Operasi Pekat Kieraha I antara lain 145 (Seratus Empat Puluh Lima) Botol Beer Beralkohol dengan jenis dan merek yang berbeda - beda.

- 3 (Tiga) Kaleng dengan Merk Cloud Saven.

Untuk di Toko Tondano :

- 12 (Dua Belas) Lusin Lem Ehabon dengan jumlah 137 (Seratus Tiga Puluh Tujuh) Kaleng.

- 3 (Tiga) Botol minuman keras oplosan berjenis Ciu

Tujuan dari Razia Minuman Keras (Miras) adalah untuk mencegah penjualan dan konsumsi miras yang tidak memiliki izin.

- Mengantisipasi gangguan kamtibmas dan mencegah tindakan kriminal dan gangguan ketertiban masyarakat yang dapat disebabkan oleh konsumsi miras.

- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya miras dan pentingnya menjaga ketertiban masyarakat.

- Melakukan penegakan hukum dan peraturan yang berlaku terkait peredaran miras." Tutup Kasi Humas," 

(V374) 

Foto : Irum Inspektokrat Kodaeral IX Hadiri Rapat Koordinasi Audit Itjen TNI Periode I TA 2026 di Itdam XV/Pattimura

Ambon, Globaltimurnn.com - Inspektur Umum Inspektorat Kodaeral IX, Letkol Laut (KH) Dr. Togar T. A. Pangaribuan, S.Pd.Ing., MAP. menghadiri Rapat Koordinasi Audit Ketaatan, Audit Kinerja dan Audit Tata Kelola Inspektorat Jenderal TNI periode I TA 2026 di Ruang Rapat Itdam XV/Pattimura pada Kamis kemarin. 

Rapat koordinasi ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya penguatan fungsi pengawasan internal di lingkungan TNI, sekaligus menyamakan persepsi terkait pelaksanaan audit pada periode berjalan. 

Kegiatan yang dipimpin oleh Itdam XV/Pattimura ini juga bertujuan untuk memperkuat tata kelola organisasi, memastikan program berjalan sesuai perencanaan, dan meningkatkan akuntabilitas di seluruh satuan kerja TNI.

Selain itu, rapat koordinasi ini menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sebelumnya, sekaligus perencanaan audit pada periode selanjutnya.

Menurut Dankodaeral IX dalam kesempatan terpissah mengatakan bahwa  kehadiran Irum It Kodaeral IX menunjukkan komitmen kuat dari Kodaeral lX dalam mendukung tugas pokok TNI melalui fungsi kontrol yang profesional dan independen. 

Diharapkan melalui koordinasi awal ini, pelaksanaan audit di lapangan dapat berjalan lancar sehingga mampu memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi kemajuan organisasi TNI khususnya Kodaeral lX ke depan. (Rdks) 

Foto : Mulai Dari Tring Festival Pegadaian Buka Peluang Investasi Aman, Walikota Ambon Dorong Literasi Keuangan Digital

Ambon, Globaltimurnn.com – Dengan semangat membangun ekonomi masyarakat yang lebih kuat dan cerdas, Walikota Ambon Bodewin Wattimena membuka Festival Tring by Pegadaian yang digelar meriah di Taman Pattimura pada Jumat (30/01/2026). Acara yang mengusung tema “Mulai Dari Tring” tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi wadah penting untuk meningkatkan pemahaman tentang literasi keuangan dan investasi aman di tengah era digital yang berkembang pesat.

 

Dalam sambutannya, Walikota menekankan bahwa kemudahan akses layanan keuangan yang tidak terbatas ruang dan waktu harus diimbangi dengan pengetahuan yang memadai. “Tanpa literasi keuangan yang baik, masyarakat justru rentan terhadap investasi bodong, pinjaman ilegal, dan praktik keuangan merugikan lainnya,” tegasnya.

 

Meskipun tingkat literasi keuangan nasional terus meningkat, tantangan masih besar di wilayah kepulauan seperti Maluku. Oleh karena itu, peluncuran aplikasi Tring by Pegadaian dinilai sangat strategis untuk menjembatani kesenjangan akses layanan keuangan. “Aplikasi ini diharapkan menghadirkan kemudahan bertransaksi serta membuka peluang investasi yang aman, terjangkau, dan terpercaya bagi seluruh lapisan masyarakat,” tambah Walikota.

 

Bahkan, Walikota berbagi pengalaman pribadi yang menginspirasi. “Saya pernah diajak berinvestasi emas di Pegadaian, tapi waktu itu kurang menanggapi. Sekarang teman saya sudah punya tabungan emas hingga 2 kilogram itu contoh nyata manfaat investasi yang legal” ujarnya sambil mengajak masyarakat Ambon untuk mulai menabung dan berinvestasi sejak dini melalui lembaga resmi.

 

Sementara itu, Deputi Bisnis Pegadaian Area Ambon Hardsal Rahman menjelaskan bahwa festival ini bertujuan untuk mengubah paradigma masyarakat bahwa Pegadaian bukan hanya tentang gadai, tetapi juga menjadi mitra perencanaan keuangan dan investasi masa depan. “Aplikasi Tring sangat membantu bagi ibu rumah tangga dan masyarakat yang sibuk, karena semua transaksi bisa dilakukan secara digital tanpa harus datang ke kantor,” jelasnya.

 

Festival yang berlangsung selama dua hari ini menghadirkan berbagai aktivitas menarik, mulai dari bazar dengan 50 pelaku UMKM sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi kecil, hingga Ring Corner untuk aktivasi aplikasi digital. Ada juga bazar emas dan lelang, wahana bermain anak, serta ajang Tring Got Talent & Competition yang tidak hanya menumbuhkan bakat muda tetapi juga mengedukasi orang tua tentang perencanaan biaya pendidikan melalui investasi emas.

 

Diharapkan, Festival Tring by Pegadaian 2026 dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Ambon, meningkatkan literasi keuangan, dan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis UMKM. (Za)

Foto : Jaring Bibit Unggul dan Pastikan Transparansi Seleksi, Kodaeral IX Gelar Sosialisasi Penerimaan Prajurit TNI AL di Seram Barat

SBB, Globaltimurnn.com - Guna menjaring bibit unggul dan pastikan seleksi penerimaan berjalan transfaran dari kalangan pelajar, Komando Daerah Angkatan Laut lX (Kodaeral IX) melaksanakan sosialisasi penerimaan calon prajurit TNI AL TA. 2026 di Wilayah Pesisir Pulau Seram Bagian Barat pada Jumat (30/1/2026). 

Kegiatan ini menyasar ke beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk memberikan informasi akurat mengenai tahapan seleksi dan syarat bergabung menjadi prajurit TNl AL.

Selain itu, kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan talenta-talenta terbaik dari daerah pesisir tidak ketinggalan informasi dan siap bergabung menjadi bagian dari TNI Angkatan Laut TA. 2026.

Tim Panitia sosialisasi Kodaeral IX yang terdiri dari perwira muda berbakat, Letda Laut (KH) Gustian Nandito Irawan dan Letda Laut (K/W) dr. Gina Melawati Agustina beserta anggota lainnya menyasar jantung pesisir Seram Bagian Barat, tepatnya di SMAN 1 Kairatu dan SMAN 22 Seram Barat.

Tim Sosialisasi Kodaeral IX menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan secara transparan dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Masyarakat diimbau untuk tidak percaya pada oknum siapapun yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang atau apapun.

Selain itu, Para siswa diingatkan untuk mempersiapkan diri sejak dini, dimulai dari kesehatan fisik, psikologi, kesamaptaan jasmani, mental ideologi serta akademik agar memenuhi kriteria kelulusan.

Selain memberikan pemahaman teknis tentang proses rekrutmen, kegiatan ini juga menjadi ajang pembentukan karakter dan motivasi bagi pelajar agar menumbuhkan kebanggaan serta semangat untuk berkontribusi dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia melalui jalur pengabdian di TNI AL. 

Pada sosialisasi SMA Negeri 1 Seram Bagian Barat, sosialisasi dihadiri Wakil Kepala Sekolah bagian Kurikulum SMA Negeri 1 Seram Bagian Barat, M. Tahalele S.Pd., Mpd beserta 55 siswa Kelas 12.

Sementara itu kegiatan sosialisasi di SMA Negeri 22 Seram Bagian Barat, dihadiri Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum SMA Negeri 22 Seram, Yesi Lokollo S.Pd beserta 212 siswa Kelas 12.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Kodaeral IX berharap dapat melahirkan generasi muda yang memiliki semangat juang tinggi, berkarakter kuat dan berjiwa bahari untuk menjadi garda terdepan NKRl. (Rdks) 

Foto : Kejati Maluku Resmi Hentikan Kasus Kwarda Pramuka

Ambon, Globaltimurnn.com - Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku, Diky Oktavia, S.H.,M.H menegaskan penanganan perkara dugaan penyalahgunaan pengelolaan dana hibah Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Provinsi Maluku tahun anggaran 2022 resmi dihentikan.

Diruang kerjanya pada Jumat (30/1/2026), Diky menjelaskan dalam konferensi pers didepan Awak Media bahwa perkara tersebut merupakan tunggakan penanganan sejak tahun 2023 yang kemudian ditindaklanjuti kembali oleh tim penyelidik guna menghindari polemik di tengah masyarakat.

Menurutnya, setelah dilakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak, khususnya para pelaksana kegiatan, tim penyelidik memperoleh data dan keterangan yang mengarah pada adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah Kwarda Pramuka Provinsi Maluku tahun 2022.

“Dari hasil klarifikasi, kami memperoleh data dan keterangan dari para pihak yang merupakan pelaksana kegiatan. Dari situ ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah tersebut,” jelasnya.

Hasil penyelidikan menemukan potensi kerugian daerah sebesar Rp384.444.660. Temuan tersebut kemudian dikomparasikan dengan hasil audit investigatif Inspektorat Provinsi Maluku yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

“Temuan itu kami sudah komparasi dengan hasil audit investigasi Inspektorat. Dugaan itu benar dan telah diaudit, sehingga terdapat potensi kerugian daerah sebesar Rp384.444.660,” ungkap Diky.

Ia menambahkan, atas temuan tersebut, dana hibah yang disalurkan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga ini, telah dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi Maluku pada tahun 2023.

“Berdasarkan hasil temuan Inspektorat Provinsi Maluku, Kwarda Pramuka telah menindaklanjuti dengan menyetorkan kembali dana sebesar Rp384.444.600 ke Kas Daerah pada tanggal 28 November 2023,” tegasnya.

Dengan telah dikembalikannya kerugian daerah tersebut, hasil ekspos bersama tim penyelidik menyimpulkan bahwa perkara dugaan penyalahgunaan dana hibah Kwarda Pramuka Provinsi Maluku tahun 2022 dihentikan.

“Kesimpulan hasil ekspose, perkara ini kami hentikan. Namun jika ke depan ditemukan bukti baru, tentunya penyelidikan akan kami buka kembali,” ungkapnya

Ia menegaskan, proses penanganan perkara ini telah dilakukan secara objektif, transparan, dan profesional.

“Ini bukan perkara yang sulit, data dapat dicocokkan dan faktanya kerugian daerah sudah dikembalikan. Ini kami sampaikan secara resmi kepada masyarakat,” Pungkasnya  (V374)