SBB, globaltimurnn.com - Komisi II DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menggelar rapat kerja evaluasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja pada Selasa. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kab. SBB, Hj. Hamzah Wakanno, guna meninjau capaian realisasi anggaran tahun 2026 triwulan pertama.

Dari lima OPD yang diundang, dua instansi hadir memenuhi panggilan, yakni Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Dinas Perhubungan. Sementara tiga OPD lainnya berhalangan hadir karena agenda kerja di luar daerah serta kondisi kesehatan pimpinan dinas yang kurang fit.

Rapat evaluasi berkala per triwulan ini rutin dilaksanakan untuk memastikan efektivitas dan penyerapan anggaran yang telah dialokasikan kepada tiap-tiap dinas.

Komisi II Dorong Percepatan Penyerapan Anggaran Dishub

Dalam keterangannya, Ketua Komisi II DPRD Kab. SBB Hj. Hamzah Wakanno menyoroti capaian realisasi anggaran Dinas Perhubungan yang hingga semester I (bulan Juli) baru menyentuh angka 44 persen.

Atas capaian tersebut, Komisi II mendorong Dinas Perhubungan untuk melakukan langkah percepatan agar penyerapan anggaran dapat maksimal. Pihaknya menargetkan pada semester II (periode Oktober–November), penyerapan anggaran Dishub sudah bisa mencapai 89 hingga 90 persen.

Sementara untuk Dinas Pemuda dan Olahraga, penyerapan anggaran dinilai menunjukkan tren yang cukup baik, yakni sudah mencapai sekitar 49 persen atau hampir separuh dari total anggaran. Kendati demikian, Komisi II tetap meminta Dispora untuk terus memacu pelaksanaan program kerja sisanya.

Soroti Kendala Pelabuhan Feri Bapora dan Pengalihan Anggaran

Selain persentase penyerapan, Hj. Hamzah Wakanno juga menyampaikan catatan evaluasi terkait belum berjalan beberapa program teknis di Dinas Perhubungan, seperti proyek pembangunan Pelabuhan Feri Bapora dan pemeliharaan jalan.

Berdasarkan hasil koordinasi Dishub dengan Dirjen Perhubungan Darat, Perhubungan Laut/Sungai, serta Kementerian Perhubungan, proyek Pelabuhan Feri Bapora terkendala belum adanya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK). Padahal, berkas hibah lahan untuk lokasi pelabuhan sudah resmi diserahkan ke kementerian.

Pernyataan Komisi II DPRD Kab. SBB:

“Ini menjadi catatan krusial bagi kami di Komisi II. Kami akan menelusuri lebih lanjut apa penyebab pasti belum dikucurkannya DAK tersebut,” tegas Hj. Hamzah Wakanno.

Sebagai langkah solutif agar anggaran tidak mengendap, dana senilai kurang lebih Rp800 juta yang semula dialokasikan untuk proyek tersebut berencana dialihkan untuk pembangunan Terminal Pasar Tidu.

Di akhir keterangannya, Ketua Komisi II Hj. Hamzah Wakanno berharap seluruh OPD mitra dapat menyelesaikan sisa program dan kegiatan secara optimal dalam kurun waktu 5 hingga 6 bulan ke depan. (Yan)

Ambon, Globaltimurnn.com – Bripda ZO alias Zul, personel Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bidokkes) Polda Maluku, akhirnya angkat bicara terkait laporan dugaan tunggakan utang yang dilayangkan DL alias Desire ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Maluku.

Dalam keterangannya, Bripda ZO membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia menegaskan siap mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang sedang berjalan di Propam Polda Maluku serta menyampaikan sejumlah fakta yang menurutnya menjadi kronologi sebenarnya di balik persoalan tersebut.

Menurut Bripda ZO, awal mula dirinya mengenal DL terjadi pada awal November 2024 saat dirinya meminjam uang sebesar Rp35 juta dengan menjaminkan sebuah mobil miliknya. Saat itu, ia sedang menjalankan tugas Bawah Kendali Operasi (BKO) pengamanan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru.

"Saya sama sekali tidak mengenalnya sebelumnya. Saya dikenalkan oleh seorang senior untuk keperluan meminjam uang tersebut. Mobil yang dijadikan jaminan juga sudah dikembalikan kepada saya," ungkapnya.

Sekitar satu hingga dua minggu setelah pinjaman tersebut diberikan, komunikasi antara dirinya dan DL disebut semakin intens hingga akhirnya berkembang menjadi hubungan asmara.

Selama bertugas di Dobo, Bripda ZO mengaku beberapa kali menerima transfer uang dari DL dengan nominal berkisar Rp5 juta hingga Rp10 juta. Namun, menurutnya, pemberian uang tersebut dilakukan atas kemauan DL sendiri tanpa pernah dimintanya.

Setelah kembali dari penugasan dan bertemu langsung untuk pertama kalinya, Bripda ZO mengaku mulai meragukan hubungan tersebut karena saat itu DL berada dalam kondisi mabuk.

Selama menjalin hubungan, Bripda ZO mengaku beberapa kali diminta membantu menagih uang kepada sejumlah peminjam yang disebut merupakan nasabah usaha pemberian pinjaman milik DL.

Sebagai bentuk pengganti biaya operasional, ia mengaku beberapa kali menerima uang transportasi berkisar Rp500 ribu hingga Rp1 juta, termasuk untuk membantu mengirim barang.

Tak hanya itu, Bripda ZO mengaku sempat menyewa sebuah rumah kontrakan untuk dijadikan tempat tinggal anak-anak kurang mampu.

Menurutnya, DL memang sempat membantu memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut. Namun tanpa sepengetahuannya, DL juga meminta mereka ikut membantu menagih utang kepada para peminjam.

Dalam klarifikasinya, Bripda ZO juga menyinggung hubungan pribadi mereka. Ia mengaku selama berpacaran, DL beberapa kali meminta dirinya melakukan hubungan intim.

Menurutnya, seluruh percakapan terkait hal tersebut masih tersimpan di aplikasi WhatsApp miliknya. Ia menyebut hubungan intim yang terjadi sebanyak dua kali dilakukan atas permintaan DL, bukan atas keinginannya sendiri.

Bripda ZO juga mengaku beberapa kali mendapat ancaman apabila memutuskan mengakhiri hubungan. Menurutnya, ia diminta mengembalikan seluruh uang yang pernah diberikan DL selama mereka menjalin hubungan.

Memasuki Februari 2025, tekanan yang diterimanya, menurut Bripda ZO, semakin besar.

Ia mengaku mulai mendapat perlakuan yang menurutnya tidak menyenangkan. DL disebut beberapa kali menghina latar belakang keluarganya dan menuntut agar dirinya selalu memenuhi berbagai permintaan, termasuk menjemput maupun menemaninya.

Belakangan ini, Bripda ZO mengaku memperoleh informasi dari keluarga DL mengenai riwayat kehidupan pribadi yang bersangkutan. Bahkan setelah perkara tersebut ditangani Provos, ia mengaku baru mengetahui bahwa DL disebut pernah melaporkan anggota kepolisian lain yang sebelumnya juga memiliki hubungan dengannya.

Dalam proses pemeriksaan di hadapan Provos, lanjut Bripda ZO, dilakukan penghitungan terhadap seluruh uang yang pernah diterimanya, baik melalui transfer maupun secara tunai.

Dari hasil perhitungan tersebut, jumlah uang yang diterimanya tercatat sekitar Rp73 juta.

Namun, menurut Bripda ZO, DL meminta seluruh uang tersebut dikembalikan beserta bunga dengan alasan dirinya menjalankan usaha pemberian pinjaman.

Bahkan, kata Bripda ZO, DL menyampaikan bahwa uang tersebut seharusnya dapat berkembang menjadi ratusan juta rupiah apabila terus diputar sebagai modal pinjaman.

"Dalam kondisi emosi saya meminta dibuatkan surat pernyataan mengenai jumlah yang harus saya bayar. Awalnya diminta Rp150 juta, kemudian diturunkan menjadi Rp125 juta setelah saya keberatan. Kesepakatan itu juga diketahui pihak Provos," katanya.

Bripda ZO mengaku diberi waktu selama satu bulan untuk melunasi Rp125 juta tersebut.

Karena merasa tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan tersebut, ia menawarkan sebidang tanah miliknya berukuran 10 x 10 meter yang menurutnya bernilai sekitar Rp200 juta sebagai bentuk penyelesaian. Namun, menurut pengakuannya, tawaran tersebut ditolak.

"Sampai sekarang saya masih kesulitan mencari uang karena menjual tanah juga bukan perkara mudah," ujarnya.

Bripda ZO menegaskan seluruh keterangannya didukung bukti percakapan yang masih tersimpan dan siap disampaikan dalam proses pemeriksaan apabila diperlukan.

Ia juga menyatakan menghormati seluruh proses yang sedang berlangsung di Propam Polda Maluku dan berharap penanganan perkara tersebut dilakukan secara objektif berdasarkan fakta, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku. (**)

Namlea, globaltimurnn.com - Musyawarah Daerah telah usai, Kini saatnya seluruh elemen pemuda meninggalkan perbedaan pilihan dan bersatu membangun KNPI Kabupaten Buru sebagai organisasi yang mampu melahirkan gagasan-gagasan terbaik demi kemajuan Kabupaten Buru, dengan dilandasi rasa cinta, tanggung jawab, dan semangat kebersamaan.

Menahkodai KNPI bukan tentang siapa yang paling depan berdiri, melainkan siapa yang paling mampu memastikan seluruh pemuda berjalan bersama dalam satu tujuan. 

Kapal besar bernama KNPI membutuhkan pemimpin yang tenang menghadapi tantangan, bijaksana dalam mengambil keputusan, serta adil dalam merangkul seluruh elemen pemuda.

Mari satukan langkah di Bumi Bupolo, Jadikan setiap perbedaan sebagai kekuatan yang mendorong kemajuan, bukan sebagai alasan untuk terpecah, Kepemimpinan sejati tidak diukur dari banyaknya pujian, tetapi dari kemampuan menghadirkan solusi nyata di tengah berbagai tantangan.

Abdullah Umar merupakan sosok pemuda yang diharapkan mampu membawa KNPI Kabupaten Buru menjadi organisasi yang lebih maju, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh pemuda. 

Di bawah kepemimpinannya, KNPI diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung setiap program yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, sekaligus tetap berani memberikan kritik dan masukan yang objektif, konstruktif, dan bertanggung jawab.

Ke depan, KNPI Kabupaten Buru diharapkan mampu : 

- Mendorong lahirnya gagasan dan inovasi kreatif dari kalangan pemuda untuk kemajuan daerah.

- Membangun kolaborasi yang kuat bersama pemerintah, dunia usaha, organisasi kepemudaan, dan seluruh elemen masyarakat.

- Menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif dalam mengawal kebijakan publik demi kepentingan masyarakat Kabupaten Buru.

Perbedaan pandangan dalam tubuh KNPI merupakan bagian dari dinamika organisasi yang sehat, Perbedaan tersebut hendaknya menjadi ruang untuk memperkuat kapasitas, mempererat solidaritas, dan membangun organisasi yang lebih dewasa. Ego serta perpecahan hanya akan menghambat perjuangan, sedangkan rekonsiliasi, persatuan, dan kolaborasi adalah fondasi utama dalam membangun masa depan pemuda Kabupaten Buru.

Semoga di bawah kepemimpinan Abdullah Umar, S.E., KNPI Kabupaten Buru semakin maju, solid, dan mampu menjadi wadah pemersatu serta penggerak lahirnya generasi muda yang berintegritas, inovatif, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan Bumi Bupolo. (Rdks)

Ambon, globaltimurnn.com - Guna mempererat sinergitas antar instansi, Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX, Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., bersama Kakanwil Ditjen Imigrasi Maluku Gindo Ginting, S.H., M.H., melaksanakan latihan menembak di Lapangan Tembak Pistol Kodaeral IX, Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Selasa (28/7/2026).

Menurut Dankodaeral lX, kegiatan latihan bersama ini menjadi salah satu sarana untuk mempererat komunikasi dan membangun hubungan kerja sama yang harmonis antara Kodaeral IX dan Kanwil Ditjen Imigrasi Maluku. 

Selain sebagai bagian dari kegiatan olahraga dan pembinaan kemampuan lanjutnya, latihan menembak ini  juga menjadi momentum untuk meningkatkan kebersamaan serta memperkuat koordinasi antar pimpinan instansi di wilayah Maluku.

Kegiatan latihan menembak kali ini, dikoordinir oleh Kadister Kodaeral IX, Kolonel Laut (KH) Franky J. Akihary selaku Ketua Tim Yanus Menembak Kodaeral IX.

Sebelum pelaksanaan latihan menembak, Komandan Kodaeral IX bersama Kakanwil Ditjen Imigrasi Maluku dan seluruh peserta terlebih dahulu menerima pemaparan mengenai prosedur pelaksanaan latihan, teknik dasar menembak, serta penekanan terhadap faktor keselamatan (safety briefing) guna memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan sesuai ketentuan.

Sebelum bergeser ke Lapangan Tembak Pistol Kodaeral IX di Halong, Kakanwil Ditjen Imigrasi Maluku bersama jajarannya terlebih dahulu melaksanakan latihan menembak senjata laras panjang di Lapangan Tembak Telaga Kodok, Kodaeral IX yang berada di Dusun Telaga Kodok, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.

Dalam kegiatan menembak pistol tersebut, Komandan Kodaeral IX dan Kakanwil Ditjen Imigrasi Maluku tampak mengikuti rangkaian latihan dengan penuh antusias.

Kegiatan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kebersamaan, mencerminkan hubungan sinergis yang terus dibangun antara TNI Angkatan Laut, khususnya Kodaeral IX, dengan jajaran Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku.

Melalui kegiatan bersama ini, diharapkan sinergitas dan soliditas antar instansi semakin kuat sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas masing-masing, sekaligus berkontribusi dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Maluku. (Rdks)

Tulehu, globalttimurnn.com - Kapolsek Salahutu AKP. Aris.S.Sos bersama sejumlah personel Polsek Salahutu sambangi pelabuhan kapal cepat Tulehu dan juga dermaga speed boat Tulehu - Kailolo melakukan sosialisasi berlayar.

Kegiatan tersebut berlangsung pagi tadi pukul 08 : 00 WIT, dengan tujuan Sosialisasi untuk memberikan pemahaman, mengenalkan alat keselamatan, dan meningkatkan kesadaran pentingnya aturan berlayar. Selasa 28/07/2026

Dalam kegiatan yang dilakukan Kapolsek Salahutu itu, dihadiri juga oleh petugas Sabandar dan ABK kapal cepat. 

Dalam kegiatan sosialisasi itu Kapolsek mengatakan" dalam pelayaran Pentingnya penggunaan alat pelindung diri dan jaket keselamatan (life jacket). Ucap Kapolsek

Kapolsek juga menjelaskan Cara memeriksa kondisi fisik kapal sebelum berangkat berlayar.

Selain itu Kapolsek juga mengatakan tentang Prosedur darurat saat menghadapi cuaca buruk di laut.

Dan kemudian Kapasitas Muatan tidak boleh melebihi batas yang telah di tentukan, Kelengkapan Dokumen Berlayar yang di keluarkan oleh Pihak Perhubungan maupun Sabandar. Jelas Kapolsek

Sementara saat di Dermaga Speed Boat Tulehu - Kailolo Kapolsek Salahutu bersama Personil Polsek Salahutu melaksanakan sosialisasi keselamatan berlayar yang mana di hadiri oleh Petugas Sabandar, Petugas Perhubungan Para Pengemudi Speed Boat dan Pera Nelayan dan Masyarakat Pesisir.

Materi yang di sampaikan oleh Kapolsek Salahutu yakni" 

- Pentingnya penggunaan alat pelindung diri dan jaket keselamatan (life jacket)

- Cara memeriksa kondisi fisik Speed Boat sebelum berangkat berlayar

- Prosedur darurat saat menghadapi cuaca buruk di laut.

- Kapasitas Muatan tidak boleh melebihi batas yang telah di tentukan 

- Kelengkapan Dokumen Berlayar yang di keluarkan oleh Pihak Perhubungan maupun Sabandar

Kepada media ini Kapolsek Salahutu mengatakan sore tadi" 

- Peserta aktif bertanya seputar cara mendapatkan alat keselamatan.

- Pemahaman  meningkat tentang pentingnya memantau prakiraan cuaca dari BMKG sebelum berlayar

- Terjalinnya kerja sama yang baik antara Polsek Salahutu, Pihak Sabandar dengan Para ABK Kapal, Pengemudi Speed Boat dan masyarakat nelayan. (Tutup Kapolsek)  (V374)

Geser, Globaltimurnn.com – Program pembinaan kemandirian berbasis pertanian hidroponik yang dikembangkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Geser terus mendapat perhatian berbagai pihak. Kali ini, mitra Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) melakukan kunjungan untuk melaksanakan pengumpulan Data Survei Hortikultura Lainnya (VN-Horti) sekaligus memperbarui Direktori Usaha Pertanian Lainnya (DUTL), Selasa (28/07/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bukti bahwa aktivitas pertanian di Lapas Geser tidak hanya berperan sebagai sarana pembinaan warga binaan, tetapi juga telah menjadi bagian dari sektor pertanian yang layak tercatat dalam data statistik resmi daerah.

Rombongan mitra BPS Kabupaten SBT disambut oleh Kepala Sub Seksi Pembinaan, Junaidi Laisouw, bersama jajaran petugas di aula Lapas Geser. Dalam pertemuan itu, Junaidi menyampaikan apresiasi atas perhatian BPS terhadap program pembinaan yang selama ini dijalankan.

"Kami menyambut baik kolaborasi ini. Program pembinaan kemandirian di Lapas Geser bukan hanya membekali warga binaan dengan keterampilan bertani, tetapi juga menunjukkan bahwa hasil pembinaan kami mampu memberikan kontribusi nyata bagi penyediaan data statistik pertanian di daerah," ujar Junaidi.

Usai berdiskusi, tim BPS diajak meninjau langsung kebun hidroponik yang dikelola warga binaan. Beragam sayuran hijau tampak tumbuh subur melalui sistem hidroponik modern yang dipadukan dengan inovasi media tanam berbahan bambu.

Dalam kesempatan tersebut, warga binaan yang terlibat aktif dalam program itu turut menjelaskan proses budidaya, mulai dari penyemaian benih, perawatan tanaman, hingga proses panen. Penjelasan tersebut mendapat perhatian dan apresiasi dari tim BPS.

Ketua rombongan mitra BPS Kabupaten SBT, Hamzah Hasan, mengatakan bahwa pendataan dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas usaha pertanian di wilayah Seram Bagian Timur terdokumentasi secara akurat, termasuk yang dijalankan di lingkungan Lapas.

"Kami ingin melihat secara langsung perkembangan program pertanian di Lapas Geser, sekaligus mengetahui tujuan dan hasil budidayanya. Dari kunjungan ini kami memperoleh gambaran bahwa terdapat aktivitas usaha pertanian yang produktif di lingkungan lapas. Kami berharap program ini terus berlanjut karena dapat menjadi sumber penghasilan warga binaan sekaligus mendukung kebutuhan pangan internal," katanya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas III Geser, Nober Hasanda, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tim BPS yang dinilainya menjadi bentuk pengakuan terhadap program pembinaan produktif yang dijalankan di Lapas Geser.

Menurutnya, pembinaan berbasis pertanian hidroponik merupakan salah satu upaya membekali warga binaan dengan keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah mereka kembali ke masyarakat.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada mitra BPS Kabupaten Seram Bagian Timur atas kunjungan dan pendataan yang dilakukan. Ini menjadi bukti bahwa Lapas Geser terus berkomitmen menjadi lembaga pembinaan yang produktif, inovatif, dan terbuka untuk bersinergi dengan berbagai pihak," ujar Nober.

Ia menjelaskan, hasil panen hidroponik tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan warga binaan, tetapi juga dipasarkan kepada masyarakat. Hasil penjualannya kemudian dialokasikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemberian premi bagi warga binaan yang terlibat, serta mendukung keberlanjutan program budidaya.

"Melalui pendataan BPS ini, kami berharap seluruh aktivitas pertanian yang dilakukan warga binaan dapat tercatat secara akurat sebagai bagian dari kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Seram Bagian Timur," pungkasnya. (Za)

Surabaya, Globaltimurnn.com – Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Hukumonline guna memperkuat literasi hukum sekaligus meningkatkan pelindungan bagi jurnalis perempuan di Indonesia. Melalui kerja sama ini, seluruh anggota FJPI di 18 cabang di berbagai daerah memperoleh akses gratis ke AIlex, platform kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang dikembangkan Hukumonline.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kerja sama di Surabaya pada Senin (27/07/2026) oleh Chief Content Officer Hukumonline, Robert Sidauruk, dan Sekretaris Jenderal FJPI, Tri Ambarwatie. Penandatanganan turut disaksikan jajaran pengurus pusat FJPI, anggota FJPI Jawa Timur, serta perwakilan Hukumonline.

Kolaborasi ini menjadi langkah penting di tengah meningkatnya tantangan yang dihadapi jurnalis perempuan, mulai dari risiko kriminalisasi atas karya jurnalistik, perundungan siber, hingga persoalan hak-hak ketenagakerjaan yang masih kerap kurang dipahami.

Sekretaris Jenderal FJPI, Tri Ambarwatie, menegaskan bahwa pemahaman hukum merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap jurnalis perempuan agar mampu bekerja secara profesional sekaligus terlindungi secara hukum.

"Jurnalis perempuan menghadapi tantangan yang berlapis. Selain risiko kriminalisasi atas karya jurnalistik dan cyberbullying, masih banyak yang belum memahami hak-hak ketenagakerjaannya, seperti hak atas keselamatan kerja, perlindungan dari kekerasan seksual di tempat kerja, hingga hak-hak maternal," ujar Tri.

Menurutnya, kekeliruan dalam memahami istilah maupun konstruksi hukum dapat berdampak serius, baik bagi jurnalis maupun perusahaan media. Karena itu, kehadiran AIlex diharapkan menjadi referensi hukum yang mudah diakses, akurat, dan dapat diandalkan dalam mendukung kerja-kerja jurnalistik.

Melalui platform AIlex, anggota FJPI dapat memanfaatkan berbagai fitur untuk memperkuat kualitas liputan. Teknologi ini membantu jurnalis melakukan verifikasi regulasi, memahami pasal-pasal hukum, menganalisis istilah hukum secara tepat sebelum berita dipublikasikan, sekaligus meminimalkan risiko persoalan hukum.

Selain mendukung proses peliputan, AIlex juga menjadi sarana bagi jurnalis perempuan untuk memahami serta memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaan mereka sebagai pekerja media secara lebih mandiri dan berdaya.

Chief Content Officer Hukumonline, Robert Sidauruk, mengatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan bagian dari komitmen Hukumonline dalam mendukung lahirnya ekosistem pers yang berkualitas, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta menjunjung tinggi keadilan gender.

"AIlex telah dimanfaatkan secara gratis oleh sejumlah organisasi dan lembaga, dan terbukti membantu meningkatkan kualitas riset hukum mereka. Kami berharap ratusan anggota FJPI yang tersebar di 18 cabang di seluruh Indonesia juga dapat memanfaatkan AIlex untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kerja jurnalistiknya," kata Robert.

Melalui kolaborasi ini, FJPI dan Hukumonline berharap para jurnalis perempuan semakin siap menghadapi tantangan profesi di era digital, menghasilkan karya jurnalistik yang lebih akurat dan berperspektif keadilan, sekaligus memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat dalam menjalankan tugas sebagai pilar demokrasi.

Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) merupakan organisasi profesi yang mewadahi jurnalis perempuan dari berbagai media di Indonesia. FJPI berkomitmen meningkatkan kapasitas anggotanya, mendorong kesetaraan gender di industri media, serta memberikan advokasi dan pelindungan bagi jurnalis perempuan.

Hukumonline adalah perusahaan teknologi hukum (legal-tech) terdepan di Indonesia yang menyediakan layanan regulasi, analisis, dan informasi hukum yang tepercaya. Sementara AIlex merupakan inovasi berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk membantu riset, pencarian regulasi, serta analisis hukum secara cepat, akurat, dan efisien. (Za)