Bali, globaltimurnn.com – Pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat langkah strategis dalam memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, berbagai terobosan promosi terus dilakukan dengan memanfaatkan peluang dan jejaring kerja sama lintas sektor.

Salah satu langkah konkret tersebut diwujudkan melalui promosi potensi pariwisata dan produk ekonomi kreatif Maluku di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, yang merupakan salah satu pintu masuk utama wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Minggu (1/11/2026), Gubernur Maluku didampingi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Melkias Lohy, bersama jajaran, melakukan pertemuan dan koordinasi dengan Regional CEO Bank Mandiri Region XI Bali dan Nusa Tenggara, Alexander Jonathan Patty, serta Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT, R. Fadjar Donny Thahjadi.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemprov Maluku memanfaatkan fasilitas gerai (booth) Bank Mandiri di kawasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sebagai media promosi strategis untuk memperkenalkan keindahan alam, kekayaan budaya, destinasi wisata unggulan, serta produk ekonomi kreatif khas Maluku kepada wisatawan domestik maupun mancanegara.

Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank Mandiri serta jajaran Bea Cukai Bali Nusra atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan bagi promosi potensi daerah Maluku.

Menurutnya, Bali memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat pariwisata internasional di Indonesia. Karena itu, keberadaan promosi Maluku di bandara tersebut menjadi peluang besar untuk memperluas jangkauan informasi sekaligus menarik minat wisatawan berkunjung ke Maluku.

"Ini merupakan langkah strategis yang sangat membantu Pemerintah Provinsi Maluku dalam mendorong kemajuan sektor pariwisata dan memperkuat perekonomian daerah. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bank Mandiri dan Kanwil Bea Cukai Bali Nusra yang telah mendukung serta memfasilitasi ruang promosi ini," ujar Gubernur.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Melkias Lohy, menjelaskan bahwa kegiatan promosi yang berlangsung pada 31 Oktober hingga 2 November 2026 tersebut merupakan bentuk kolaborasi konkret yang dilaksanakan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau melalui skema non-budget.

Menurutnya, pola kerja sama ini menjadi contoh sinergi positif antara pemerintah daerah, BUMN, dan instansi vertikal dalam mendukung pengembangan potensi daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Inisiatif tersebut juga sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam memperkuat ekonomi lokal, mengembangkan industri kreatif, serta menjaga dan mempromosikan kekayaan budaya bangsa.

Tidak hanya melakukan koordinasi, Gubernur Hendrik Lewerissa juga turun langsung menyapa para penumpang, baik wisatawan yang baru tiba maupun yang akan melakukan penerbangan melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk memperkenalkan Maluku sebagai daerah yang memiliki kekayaan wisata bahari, budaya, sejarah, dan potensi ekonomi kreatif yang patut dikunjungi.

Pemprov Maluku optimistis, promosi melalui ruang-ruang strategis berstandar internasional ini dapat memperluas pengenalan destinasi wisata Maluku, meningkatkan daya tarik investasi, serta membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha dan produk lokal.

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku untuk menghadirkan inovasi promosi daerah melalui kolaborasi, sehingga potensi pariwisata dan ekonomi kreatif tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku.

Maluku bukan sekadar destinasi, tetapi pesona Indonesia dari Timur yang siap dikenal dan dikunjungi dunia. (Rdks) 

Piru, globaltimurnn.com – Sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan pelajar dan masyarakat, Kapolres Seram Bagian Barat (SBB) AKBP Refindo Prad ikta Rulando, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A., turun langsung melaksanakan pengaturan lalu lintas di depan SMA Negeri 3 Seram Barat, Senin (2/11/2026) pagi.

Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 06.40 WIT tersebut turut diikuti Kasat Lantas Polres SBB AKP Jacob Runthutomas, S.Pd.K., bersama personel Polsek Piru. Pengaturan dilakukan pada jam masuk sekolah guna memastikan kelancaran arus lalu lintas serta memberikan rasa aman bagi para siswa dan pengguna jalan.

Dalam kegiatan tersebut, personel kepolisian membantu penyeberangan siswa-siswi, mengatur kendaraan roda dua dan roda empat, serta memberikan imbauan kepada para pengendara agar selalu tertib dan mengutamakan keselamatan berlalu lintas.

Kapolres SBB mengatakan bahwa kehadiran personel kepolisian di lingkungan sekolah tidak hanya bertujuan mencegah kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi potensi perkelahian maupun aksi tawuran antarpelajar.

Kapolres juga mengimbau para siswa agar fokus belajar, menjaga pergaulan, menghindari tindakan kekerasan serta tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.

Menurutnya, keselamatan pelajar merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, para pengendara diharapkan lebih berhati-hati ketika melintasi kawasan sekolah, mengurangi kecepatan kendaraan dan memberikan kesempatan kepada pejalan kaki untuk menyeberang.

Melalui kegiatan ini, Polres SBB berharap terciptanya situasi lalu lintas yang aman, tertib dan lancar, sekaligus membangun lingkungan sekolah yang nyaman serta kondusif bagi seluruh siswa.

Polri hadir untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para pelajar, untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban dan keselamatan, karena katong samua basudara, demikian pesan Kapolres SBB. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX melalui Dinas Hukum (Diskum) memperkuat pemahaman dan kepatuhan hukum prajurit, khususnya dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum di laut. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyuluhan hukum tentang penegakan hukum di laut bagi personel Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) jajaran Kodaeral IX.

Penyuluhan dilaksanakan secara daring dari Pusat Komando Pengendalian (Puskodal) Mako Kodaeral IX, Halong, Kota Ambon, Senin (2/11/2026), dengan melibatkan personel Lanal Tual, Lanal Saumlaki, dan Lanal Aru.

Kegiatan dibuka dan dipimpin Kepala Dinas Hukum (Kadiskum) Kodaeral IX Kolonel Laut (H) Harjanto, S.H., M.H., didampingi para perwira staf dan anggota Diskum Kodaeral IX. 

Dalam kesempatan tersebut, Kadiskum Kodaeral lX juga bertindak sebagai narasumber dengan menyampaikan materi tentang strategi mengantisipasi gugatan praperadilan berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut (Perkasal) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penegakan Hukum di Laut.

Materi penyuluhan meliputi aspek hukum, prosedur penanganan perkara, serta mekanisme dan langkah strategis dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut. Penekanan diberikan pada pentingnya ketepatan prosedur, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, serta tertib administrasi guna mencegah potensi kesalahan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk gugatan praperadilan.

Kadiskum Kodaeral IX menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pemahaman hukum personel Lanal jajaran.

Dengan demikian, setiap pelaksanaan tugas penegakan hukum di laut dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku di lingkungan TNI AL.

"Pemahaman yang tepat mengenai strategi antisipasi gugatan praperadilan dan ketentuan penegakan hukum di laut diharapkan dapat meminimalkan kesalahan prosedur serta mencegah timbulnya permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas di lapangan," jelasnya.

Melalui penyuluhan ini, Kodaeral IX berkomitmen meningkatkan profesionalisme dan integritas personel dalam menjalankan tugas penegakan hukum di laut. Langkah tersebut sekaligus memperkuat terwujudnya penegakan hukum yang tertib, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari pelaksanaan tugas TNI AL. (@Dispen Kodaeral IX).

AMBON, globaltimurnn.com – Pemerintah Provinsi Maluku mengajak para lulusan Universitas Pattimura (Unpatti) untuk mengambil peran strategis dalam menjawab tantangan zaman, mengembangkan inovasi, serta menjadi penggerak pembangunan dan ekonomi daerah.

Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Ir. Sadali IE, M.Si., IPU., saat menghadiri Rapat Terbuka Luar Biasa Senat Universitas Pattimura dalam rangka Wisuda 1.713 lulusan Program Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor Periode Oktober 2026, yang berlangsung di Auditorium Universitas Pattimura, Ambon, Senin (2/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Maluku membacakan sambutan tertulis Gubernur Maluku. Ia menegaskan bahwa wisuda bukanlah akhir dari perjalanan intelektual, melainkan awal dari tanggung jawab untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurutnya, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), perubahan iklim, hingga berbagai dinamika global, lulusan perguruan tinggi dituntut tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga kemampuan beradaptasi, berinovasi, dan menghadirkan solusi nyata.

“Mengutip pesan Albert Einstein, ukuran kecerdasan adalah kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Keunggulan masa depan tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi, dan mengubah pengetahuan menjadi solusi bagi masyarakat,” ujar Sadali.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Maluku menilai bahwa daerah ini memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari sektor kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, energi, pariwisata, hingga kebudayaan. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan inovatif agar dapat dikelola secara optimal serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Dalam konteks tersebut, Universitas Pattimura memiliki posisi strategis sebagai institusi pendidikan tinggi yang berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, dan inovasi yang relevan dengan karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan.

Pengembangan riset dan inovasi di bidang ekonomi biru (blue economy), ketahanan pangan, energi terbarukan, serta pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata perguruan tinggi dalam mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Maluku.

Pada kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Maluku juga menitipkan tiga pesan penting kepada seluruh wisudawan dan wisudawati.

Pertama, menjadikan gelar akademik sebagai solusi dan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Gelar yang diperoleh hendaknya tidak sekadar menjadi identitas di belakang nama, tetapi harus diwujudkan melalui kontribusi, karya, dan pemikiran yang memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

Kedua, terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Para lulusan diharapkan tidak berhenti mengembangkan kompetensi setelah menyelesaikan pendidikan formal, melainkan terus meningkatkan kapasitas diri agar mampu menghadapi perubahan dan persaingan global.

Ketiga, menjaga integritas dan karakter. Keberhasilan tidak hanya diukur dari pencapaian akademis maupun profesional, tetapi juga dari kejujuran, tanggung jawab, etika, serta kemampuan menjaga nilai-nilai kearifan lokal Maluku, seperti Pela Gandong dan semangat Orang Basudara.

“Masa depan Maluku tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam yang kita miliki, tetapi terutama oleh kualitas manusia yang mampu mengelola pengetahuan, menciptakan inovasi, dan menghadirkan perubahan,” demikian pesan Gubernur Maluku yang disampaikan melalui Sekda.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Dr. (H.C.) Muhammad Jusuf Kalla, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku, Rektor Universitas Pattimura, para dekan, dosen, sivitas akademika, serta orang tua dan keluarga para wisudawan.

Pemerintah Provinsi Maluku berharap, momentum wisuda ini menjadi titik awal lahirnya generasi intelektual yang tidak hanya unggul dalam kompetensi dan keilmuan, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap daerah, keberanian berinovasi, serta komitmen untuk berkontribusi dalam mewujudkan Maluku yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com — Tidak semua daerah harus memiliki tambang, ladang gas, atau sumber daya energi untuk menjadi bagian dari pertumbuhan industri berskala besar. Terkadang, kekuatan sebuah daerah justru terletak pada kemampuannya menghubungkan berbagai potensi, menyediakan pelayanan, serta menciptakan ruang ekonomi bagi wilayah di sekitarnya.

Gambaran itulah yang ingin dibangun Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, dalam melihat masa depan Kota Ambon di tengah geliat pengembangan sektor energi dan investasi strategis di Provinsi Maluku.

Di saat perhatian publik tertuju pada potensi energi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bodewin justru mengajak semua pihak melihat peluang lain yang tidak kalah penting: bagaimana Kota Ambon dapat mengambil posisi sebagai pusat pelayanan, logistik, perdagangan, jasa, dan pengembangan sumber daya manusia yang menopang aktivitas industri di Maluku.

Pesan tersebut disampaikan Bodewin ketika menjadi salah satu pemateri dalam Maluku Business Forum 2026 yang berlangsung di Santika Hotel Ambon, Minggu (01/11/2026).

Forum yang diselenggarakan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Maluku itu mengangkat tema "Dinamika Ekosistem Energi Maluku melalui Optimalisasi Potensi, Hilirisasi Industri dan Investasi Strategis untuk Pembangunan Nasional Berkelanjutan", dengan semangat From Energy Potential to Sustainable Prosperity.

Dalam forum tersebut, Bodewin menawarkan cara pandang yang lebih luas mengenai pembangunan ekonomi. Menurutnya, keberhasilan pengembangan energi tidak cukup hanya diukur dari besarnya sumber daya alam yang dimiliki suatu wilayah, tetapi juga dari kesiapan daerah lain dalam menyediakan seluruh kebutuhan yang mendukung aktivitas industri tersebut.

Bagi Bodewin, posisi Ambon dalam peta pengembangan energi Maluku memang perlu dilihat dari perspektif yang berbeda.

Ia mengakui, pada awalnya sempat mempertanyakan relevansi keterlibatan Kota Ambon dalam pembahasan industrialisasi, pertambangan, dan energi. Sebab, dibandingkan sejumlah kabupaten lain di Maluku, Ambon bukan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dan pertambangan dalam skala besar.

Namun, pandangan yang disampaikan Dr. Oloan membuatnya melihat persoalan tersebut dari sudut berbeda.

Ambon tidak harus menjadi daerah penghasil energi untuk memperoleh manfaat dari pengembangan sektor tersebut. Kota ini justru dapat mengambil peran melalui keunggulan yang dimilikinya sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan pelayanan regional.

Pemikiran tersebut kemudian menjadi dasar bagi Bodewin untuk mendorong Ambon tampil sebagai hub strategis bagi ekosistem ekonomi dan energi Maluku.

Sebuah industri besar tidak dapat berjalan sendiri. Di belakangnya terdapat kebutuhan transportasi, pergudangan, distribusi barang, akomodasi, pelayanan kesehatan, perdagangan, hingga tenaga kerja profesional.

Seluruh kebutuhan itu membuka ruang bagi Ambon untuk mengambil bagian dalam rantai pertumbuhan ekonomi yang akan terbentuk. Salah satu peluang besar yang menjadi perhatian adalah pengembangan Blok Masela.

Proyek strategis di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut berpotensi mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan investasi di Maluku. Namun, pertumbuhan industri juga akan melahirkan kebutuhan pendukung yang tidak sedikit.

Mobilitas tenaga ahli, pekerja, investor, pelaku usaha, serta mitra industri membutuhkan jaringan transportasi, tempat penginapan, fasilitas kesehatan, pusat perdagangan, dan berbagai layanan lainnya.

Dalam konteks ini, Ambon memiliki peluang untuk menjadi salah satu titik penghubung penting bagi aktivitas tersebut.

Keberadaan Pelabuhan Yos Sudarso dan Bandar Udara Internasional Pattimura merupakan modal konektivitas yang dapat dikembangkan lebih jauh. Keduanya memiliki posisi penting dalam mendukung mobilitas orang maupun distribusi barang menuju berbagai wilayah di Maluku.

Ambon juga mempunyai fasilitas perhotelan, restoran, pusat pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai infrastruktur perkotaan yang dapat menjadi bagian dari sistem pelayanan regional.

Jika seluruh potensi tersebut dipersiapkan secara terintegrasi, Ambon berpeluang menjadi tempat transit sekaligus pusat pelayanan bagi berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan pengembangan investasi energi.

Dengan demikian, meskipun pusat produksi energi berada di wilayah lain, aktivitas ekonomi pendukungnya dapat menciptakan peluang baru bagi masyarakat Kota Ambon.

Satu hal yang menjadi perhatian dalam gagasan Bodewin adalah bagaimana Ambon tidak sekadar menjadi tempat persinggahan.

Kota ini harus mampu memberikan nilai tambah dari setiap aktivitas ekonomi yang berlangsung.

Orang yang datang ke Ambon tidak cukup hanya menggunakan bandara atau pelabuhan, kemudian melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan. Mereka juga perlu mendapatkan pelayanan yang baik, menikmati fasilitas penginapan, menggunakan jasa transportasi, berbelanja, menikmati kuliner, hingga mengenal kekayaan budaya lokal.

Di sinilah sektor perhotelan, restoran, UMKM, perdagangan, dan ekonomi kreatif memiliki kesempatan untuk berkembang.

Kebutuhan akomodasi bagi tenaga profesional dan investor dapat membuka pasar baru bagi hotel. Meningkatnya mobilitas orang dapat memberikan dampak bagi pelaku transportasi. Sementara kebutuhan konsumsi dan produk lokal dapat memperluas peluang usaha bagi pedagang serta pelaku UMKM.

Artinya, kehadiran investasi besar tidak boleh hanya memberikan manfaat kepada perusahaan yang mengelola proyek, tetapi harus mampu menciptakan perputaran ekonomi yang menjangkau masyarakat.

Ambon harus memanfaatkan peluang tersebut untuk membangun ekosistem usaha yang saling terhubung.

Untuk memperkuat posisi tersebut, Bodewin memaparkan enam pilar utama yang perlu dikembangkan secara terintegrasi.

Keenam pilar tersebut meliputi :

1. Pelabuhan dan logistik.

2. Pergudangan dan distribusi.

3. Industri pengolahan.

4. Jasa regional.

5. Ekonomi digital.

6. Sumber daya manusia dan kelembagaan.

Enam pilar ini menjadi fondasi untuk membangun sistem ekonomi yang tidak hanya mengandalkan aktivitas perdagangan, tetapi juga menciptakan nilai tambah dari setiap proses produksi dan distribusi.

Pelabuhan dan logistik menjadi pintu masuk pergerakan barang. Pergudangan dan distribusi memastikan kebutuhan industri maupun masyarakat dapat dikelola secara efisien. Industri pengolahan membuka peluang peningkatan nilai produk lokal, sementara jasa regional memperkuat pelayanan bagi berbagai aktivitas bisnis.

Di sisi lain, ekonomi digital dibutuhkan untuk mempercepat konektivitas dan efisiensi pelayanan. Sedangkan sumber daya manusia dan kelembagaan menjadi faktor penting agar seluruh sistem tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.

Bagi Bodewin, enam pilar itu harus menjadi satu kesatuan dalam membangun rantai pasok atau supply chain yang kuat.

Jangan Biarkan Kekayaan Maluku Berkembang, tetapi Masyarakat Hanya Menjadi Penonton

Di balik peluang investasi dan pengembangan energi, terdapat persoalan penting yang tidak boleh diabaikan, yakni kesiapan sumber daya manusia lokal.

Bodewin memandang perguruan tinggi yang berada di Kota Ambon sebagai salah satu kekuatan strategis dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi perubahan ekonomi.

Peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, kompetensi profesional, dan kemampuan tenaga kerja harus menjadi bagian dari agenda pembangunan.

Sebab, ketika industri energi dan investasi strategis mulai berkembang, kebutuhan terhadap tenaga kerja terampil juga akan meningkat.

Generasi muda Maluku harus memiliki kesempatan untuk mengisi berbagai posisi dan mengambil bagian dalam aktivitas industri tersebut.

Jangan sampai sumber daya alam Maluku memberikan keuntungan besar bagi perekonomian, investasi terus berdatangan, dan industri semakin berkembang, tetapi masyarakat lokal justru tidak memiliki kemampuan untuk terlibat di dalamnya.

Karena itu, pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas manusia.

Ambon dapat mengambil peran sebagai pusat pendidikan dan pengembangan kompetensi yang mempersiapkan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor industri di Maluku.

Selain infrastruktur dan sumber daya manusia, Bodewin juga menekankan pentingnya memperkuat potensi ekonomi lokal.

Perikanan, pertanian, rempah-rempah, pariwisata, serta ekonomi kreatif harus mendapatkan perhatian dalam mempersiapkan Ambon menyambut peningkatan aktivitas investasi.

Ketersediaan bahan kebutuhan pokok juga perlu diperhitungkan. Sebab, bertambahnya jumlah pekerja, tenaga ahli, dan pelaku usaha yang beraktivitas di Maluku tentu akan meningkatkan kebutuhan terhadap berbagai produk dan layanan.

Kondisi tersebut harus dibaca sebagai peluang bagi masyarakat untuk memperluas kegiatan usaha.

Produk kuliner khas Maluku, kerajinan, fesyen, hasil perikanan, hingga berbagai produk UMKM dapat menjadi bagian dari rantai ekonomi yang tumbuh bersama pengembangan industri energi.

Dengan persiapan yang tepat, investasi besar dapat membuka pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal.

Inilah yang diharapkan menjadi jembatan antara pertumbuhan industri berskala besar dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gagasan yang disampaikan Bodewin dalam Maluku Business Forum 2026 bukan sekadar berbicara tentang bagaimana Ambon mendapatkan manfaat dari pengembangan Blok Masela.

Lebih jauh, gagasan tersebut merupakan ajakan untuk mempersiapkan Kota Ambon menghadapi perubahan peta ekonomi Maluku.

Peluang besar tidak akan memberikan hasil apabila tidak disambut dengan kesiapan infrastruktur, kebijakan yang mendukung investasi, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan sektor usaha lokal, dan pembangunan sumber daya manusia.

Karena itu, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, perbankan, serta seluruh pemangku kepentingan perlu membangun kolaborasi agar Ambon tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan industri energi Maluku.

Maluku memiliki kekayaan alam yang menjadi modal penting bagi masa depan daerah. Namun, kekayaan tersebut membutuhkan konektivitas, pelayanan, dan kerja sama antardaerah agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas.

Ambon mungkin bukan tempat utama sumber energi itu dihasilkan. Tetapi kota ini memiliki peluang untuk menjadi tempat berbagai aktivitas ekonomi bertemu, bergerak, dan menciptakan nilai tambah.

Sebab, dalam pembangunan ekonomi modern, menjadi pusat penghubung terkadang sama pentingnya dengan menjadi pusat produksi.

Dan jika peluang ini dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, Ambon bukan hanya akan dikenal sebagai ibu kota Provinsi Maluku, tetapi juga berpeluang tumbuh menjadi salah satu jantung penggerak ekonomi kawasan timur Indonesia. (Za)

Ambon, globaltimurnn.com - Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Dankodaeral) IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., menghadiri Maluku Business Forum 2026 yang berlangsung di Ballroom Hotel Santika Premiere Ambon, Minggu (1/11/2026) malam.

Forum yang diselenggarakan Majelis Pengurus Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah (Orwil) Maluku tersebut menghadirkan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, sebagai pembicara utama (keynote speaker).

Mengusung tema “Dinamisasi Ekosistem Energi Maluku melalui Optimalisasi Potensi, Hilirisasi Industri dan Investasi Strategis untuk Pembangunan Nasional Berkelanjutan”, forum ini menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam membahas pengembangan potensi ekonomi dan energi Maluku.

Ketua ICMI Orwil Maluku, Dr. Ruslan H.S. Tawari, menjelaskan bahwa forum tersebut dirancang sebagai ruang pertukaran gagasan, penguatan jejaring investasi, serta pembahasan peluang pembangunan daerah kepulauan, khususnya di sektor energi, industri, dan konektivitas.

Menurutnya, kekayaan sumber daya alam Maluku perlu dikelola secara optimal melalui hilirisasi dan investasi strategis agar menghasilkan nilai tambah serta memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam kesempatan tersebut, Ruslan juga mengangkat filosofi persaudaraan masyarakat Maluku, Ale Rasa Beta Rasa, sebagai landasan membangun kolaborasi lintas sektor. Selain itu, ia menekankan pentingnya pendidikan, riset, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi transformasi ekonomi Maluku.

Sejumlah narasumber turut memberikan pandangan strategis, di antaranya Wali Kota Ambon Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si., Vice President SCM & IMT INPEX Ltd Rudi Imran, S.T., M.M., I.P.U., serta NZMATES Senior Programme Manager Saftri Yanti Baharuddin, S.E., MPBS.

Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath yang turut hadir menyampaikan bahwa Maluku memiliki potensi besar di sektor energi dan kelautan serta posisi strategis dalam pembangunan nasional. Namun, potensi tersebut memerlukan tata kelola yang terarah, dukungan investasi, dan penguatan sumber daya manusia agar dapat memberikan nilai tambah bagi daerah.

Ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan masukan dan solusi konkret dari para tokoh nasional, pelaku usaha, serta sektor perbankan, khususnya dalam mendorong kebijakan investasi yang mampu menggerakkan perekonomian lokal.

Kehadiran Dankodaeral IX dalam forum ini merupakan bagian dari partisipasi TNI AL dalam mendukung komunikasi dan sinergi lintas sektor guna mendorong pembangunan daerah, khususnya di wilayah Maluku sebagai provinsi kepulauan yang memiliki potensi sumber daya alam dan kelautan strategis.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan, potensi Maluku diharapkan dapat dikembangkan secara produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan nasional. (Rdks) 

Jakarta, globaltimurnn.com - Sebagai partai modern, PAN memiliki program yang konkret dan nyata untuk rakyat. Program konkret dan nyata itu seperti PANsar Murah, pembagian sembako, peduli yatim-piatu, dan program kerakyatan lainnya. “Semua merupakan program yang langsung diterima dan dirasakan oleh rakyat”, ujar Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi.

 

Ungkapan itu disampaikan Viva Yoga di hadapan para anggota DPR dan DPRD provinsi, kabupaten, dan kota se-Jawa Timur saat ‘Rapat Koordinasi Partai dan Mengkaji Revisi Undang-undang Pemilu dan Penyerahan bantuan kompensasi bagi calon legislatif yang tidak terpilih di pemilu 2024, di Surabaya, 31/10/2026.

  

Dalam forum itu, Viva Yoga mengungkapkan bahwa cita-cita ketua umum PAN, Zulkifli Hasan, untuk membangun PAN sebagai partai modern harus didukung seluruh kader.

Ciri partai politik modern di antaranya, harus didirikan oleh ideologi politik yang jelas, memiliki struktur organisasi sampai di tingkat desa, ada kaderisasi, ada program konkrit, mandiri di logistik, serta membangun budaya demokrasi di internal partai, katanya.

Rapat koordinasi pada hari Sabtu itu menurut pria yang saat ini menjadi Wakil Menteri Transmigrasi juga merupakan bentuk PAN sebagai partai modern. “Koordinasi yang di dalamnya ada diskusi, serap aspirasi, dan dialog merupakan bentuk mengembangnkan budaya demokrasi di internal partai”, tuturnya. Ditegaskan dalam mengambil keputusan diambil melalui proses yang sesuai dengan AD/ART mulai dari kongres, muswil, musda, muscam, musdes.  “Ini merupakan indikator bahwa proses pengambilan keputusan partai melibatkan pengurus dan anggota secara kolektif”, tegasnya.

Dikatakan mantan Presidium MN KAHMI ini, demokratisasi di PAN juga direalisasikan di internal partai sebab hal demikian merupakan konsep, gagasan, dan komitmen dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. “Bang Zul ingin menjadikan PAN sebagai partai yang besar”, ujarnya. Meski hal demikian merupakan tantangan namun dengan proses komunikasi yang dilakukan oleh DPW PAN Jawa Timur melalui rapat koordinasi, Viva Yoga optimis keinginan Ketua Umum PAN akan tercapai. “Konsolidasi hari ini saya rasa akan menambah energi perjuangan ke depan”, tegasnya. “Kita kokohkan Jawa Timur basis PAN”, tambahnya.

Dalam rapat koordinasi, pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu mengingatkan arahan dari Ketua Umum Zulkifli Hasan bahwa partai berlambang matahari ini adalah bagai dari pemerintahan, partai pemerintah. Meski sebagai partai pendukung pemerintahan didorong agar para wakil rakyat baik yang ada di pusat, provinsi, kabupaten, dan kota untuk tetap berkreasi dan berinovasi. 

Terkait parliamentary threshold (PT), Viva Yoga mengatakan mau 5% atau 6% bagi PAN tidak masalah, “Kita ok-ok saja”, tuturnya. Meski demikian dirinya menegaskan bagaimana suara rakyat tidak boleh ada yang sia-sia atau terbuang; tidak dapat terkonversi menjadi kursi. “Pentingnya mempertahankan proporsionalitas demi menjaga demokrasi”, paparnya. Disebut masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural. Bila di DPR semakin sedikit partai maka tak banyak perdebatan dan dinamika demokrasi. 

Hadir dalam rapat koordinasi itu Ketua DPW PAN Jawa Timur sekaligus anggota DPR Komisi XI Ahmad Rizki Sadig serta senior PAN H. Masfuk (mantan Bupati Lamongan) dan Prof. Zainuddin Maliki (anggota DPR 2019-2024). Di sela-sela rapat koordinasi digelar kuliner tradisional, seperti sate madura, bakso, dan warung kopi. (Bayu)