Foto : Kasus Kekerasan Antarwarga Di Huamual, Polres SBB Berhasil Tahan 6 Tersangka, Kasus Masih Terus Didalami

Piru, globaltimurnn.com - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Seram Bagian Barat telah melakukan penahanan terhadap enam tersangka yang terlibat dalam rangkaian kasus kekerasan antarwarga yang terjadi di wilayah Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat. Keenam tersangka diduga terlibat dalam tiga peristiwa yang terjadi secara beruntun dan saling berkaitan antara warga Dusun Tanah Goyang dan warga Desa Ariate.

Berdasarkan hasil penyelidikan, rangkaian kejadian bermula saat seorang warga Desa Ariate bernama Arinando Pesireron melintas dari arah Desa Luhu menuju Desa Ariate. Di tengah perjalanan, korban dicegat oleh sekitar lima orang warga Dusun Tanah Goyang. Pertemuan tersebut sempat diwarnai adu mulut yang diduga dipicu oleh pengaruh minuman keras. Situasi kemudian memanas hingga berujung pada aksi penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban yang diduga dilakukan oleh tiga pelaku berinisial R.S. (21), S.H. (20), dan S.S. (23). Akibat kejadian tersebut, korban mengalami sejumlah luka dan selanjutnya menghubungi warga Desa Ariate lainnya untuk meminta bantuan.

Merasa tidak terima atas kejadian yang menimpa Arinando Pesireron, sejumlah warga Desa Ariate kemudian mendatangi wilayah perbatasan Dusun Tanah Goyang dan Dusun Siaputih untuk meminta pertanggungjawaban. Namun, kedatangan mereka justru memicu ketegangan baru antara kedua kelompok warga.

Di lokasi tersebut kembali terjadi adu mulut yang berujung pada aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam. Dalam peristiwa kedua ini, dua warga Dusun Tanah Goyang berinisial A.D. alias A. (21) dan B.S. alias E. (34) diduga melakukan penyerangan terhadap Arinando Pesireron dan Vino Kakihary menggunakan senjata tajam sehingga menyebabkan keduanya mengalami luka-luka.

Ketegangan yang terus berlanjut kemudian memicu terjadinya peristiwa ketiga yang juga berlangsung di wilayah perbatasan Dusun Tanah Goyang dan Dusun Siaputih. Dalam kejadian tersebut, Rafly Bofakar mengalami luka serius akibat serangan senjata tajam.

Peristiwa itu terjadi saat Rafly Bofakar bersama Kepala Dusun Tanah Goyang Jusmin Papalia, Kepala Pemuda Sardi Loilatu, dan Amir Rahayaan hendak menuju Pos Pol Subsektor La'ala untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang sebelumnya terjadi. Namun, dalam perjalanan mereka mendengar suara keributan dari arah Pos Pol Subsektor La'ala sehingga memutuskan untuk berhenti dan tidak melanjutkan perjalanan.

Tidak lama kemudian, mereka mendengar suara sejumlah sepeda motor yang bergerak dari arah Pos Pol Subsektor La'ala menuju Dusun Tanah Goyang. Menyadari situasi yang berpotensi membahayakan, mereka berupaya memutar arah untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi, kondisi kendaraan yang digunakan membuat upaya tersebut tidak dapat dilakukan dengan cepat.

Dalam situasi tersebut, Rafly Bofakar yang saat itu dibonceng oleh Kepala Dusun Jusmin Papalia akhirnya turun dari sepeda motor dan berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju arah Dusun Tanah Goyang hingga terpisah dari kedua rekannya. Sementara itu, Amir Rahayaan lebih dahulu meninggalkan lokasi menuju dusun.

Setelah situasi mulai mereda, Jusmin Papalia kembali ke lokasi untuk mencari Rafly Bofakar. Setibanya di tempat kejadian perkara, ia sempat memanggil korban dan tidak lama kemudian melihat Rafly keluar dari parit dalam kondisi berlumuran darah. Korban kemudian segera dievakuasi dan dilarikan ke Puskesmas Tanah Goyang untuk mendapatkan perawatan medis.

Berdasarkan hasil penyidikan, korban diketahui mengalami luka akibat serangan senjata tajam yang diduga dilakukan oleh tersangka berinisial F.K. (22). Keterangan korban yang diperoleh penyidik juga menjadi bagian dari rangkaian alat bukti dalam proses pengungkapan perkara tersebut.

Atas rangkaian peristiwa tersebut, penyidik Satreskrim Polres Seram Bagian Barat telah menetapkan enam orang sebagai tersangka, yakni R.S. (21), S.H. (20), S.S. (23), A.D. alias A. (21), B.S. alias E. (34), dan F.K. (22). Seluruh tersangka kini telah dilakukan penahanan guna kepentingan proses penyidikan dan penegakan hukum lebih lanjut.

Kapolres Seram Bagian Barat, AKBP Andi Zulkifli, S.I.K., M.M., menjelaskan bahwa hasil penyelidikan sementara menunjukkan rangkaian kejadian tersebut berawal dari perselisihan yang dipicu oleh tindakan sejumlah warga yang diduga berada di bawah pengaruh minuman keras hingga kemudian berkembang menjadi aksi kekerasan yang terjadi secara berulang.

"Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat bahwa konsumsi minuman keras dan penyelesaian masalah dengan cara kekerasan hanya akan menimbulkan korban serta memperbesar konflik. Kami telah melakukan penahanan terhadap enam tersangka dan memastikan seluruh proses hukum berjalan secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas AKBP Andi Zulkifli.

Kapolres menambahkan bahwa penyidik masih terus melakukan pendalaman terhadap seluruh rangkaian kejadian guna mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Proses penyidikan masih terus berjalan. Tidak menutup kemungkinan dari hasil penyidikan maupun pengembangan kasus akan ditemukan pelaku-pelaku lainnya yang turut terlibat dalam rangkaian tindak pidana ini. Apabila ditemukan bukti yang cukup, maka setiap pihak yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban sesuai peran dan perbuatannya masing-masing. Polres Seram Bagian Barat berkomitmen untuk mengungkap perkara ini secara tuntas demi memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak," tambah AKBP Andi Zulkifli.

Kapolres juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak mudah terprovokasi oleh isu maupun ajakan yang berpotensi memicu konflik, menghindari konsumsi minuman keras, serta menyerahkan setiap permasalahan kepada aparat penegak hukum agar diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku demi menjaga kondusivitas wilayah. (Rdks) 

Foto : Terima PHP LKPD 2025 Dari BPK RI, Pemda SBB dan DPRD Komitmen Tingkatkan Tata Kelola Keuangan

Ambon, globaltimurnn.com - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Maluku secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. 

Prosesi penyerahan ini dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku kepada para Kepala Daerah dan Ketua DPRD dari 11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku, termasuk Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), yang berlangsung di Ambon.

​Hadir menerima dokumen penting tersebut, Bupati Seram Bagian Barat bersama Ketua DPRD Kabupaten SBB, sebagai bentuk komitmen pemenuhan akuntabilitas dan transparansi publik di bumi Saka Mese Nusa.

​Ganjalan Opini WTP: SBB Raih WDP Akibat Persoalan Aset dan Rekomendasi yang Belum Tuntas Dalam momentum penyerahan ini, terdapat penegasan krusial mengenai capaian opini laporan keuangan daerah. 

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tahun ini harus puas menerima Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan belum bisa meningkatkan statusnya meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

​Raihan opini WDP ini disebabkan karena daerah masih terganjal oleh proses penyelesaian masalah yang mendasar, yaitu penataan Aset Tetap dan Aset Lainnya, serta progres tindak lanjut penyelesaian rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan BPK yang belum sepenuhnya tuntas. 

Masalah-masalah kronis tersebut menjadi pengecualian utama yang menahan Pemda SBB untuk mengamankan opini tertinggi dari BPK.

​Delapan Catatan Strategis BPK RI untuk Pemerintah Daerah Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku menggarisbawahi delapan catatan utama dalam sambutannya yang wajib segera ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran pemda demi keluar dari status WDP:

​Peningkatan Tata Kelola: Meminta seluruh pemda untuk menjaga dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta tata kelola keuangan daerah.

​Penyelesaian Rekomendasi: Menegaskan agar setiap temuan dan rekomendasi yang tertera dalam LHP segera ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai tenggat waktu yang diatur undang-undang.

​Pencegahan Ketekoran Kas: Mengingatkan Pemerintah Daerah untuk memperketat pengawasan agar tidak terjadi ketekoran kas pada bendahara.

​Kewajiban Jangka Pendek: Mendorong penguatan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

​Pengendalian Belanja Operasional: Memperkuat sistem pengendalian internal terhadap belanja barang dan jasa, khususnya untuk belanja operasional dan perjalanan dinas (perjadin).

​Tertib Laporan Dana Hibah: Meningkatkan kualitas pengendalian atas belanja hibah, mengingat masih ditemukannya penerima hibah yang belum memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

​Manajemen Aset (BMD): Melakukan perbaikan menyeluruh pada kualitas penatausahaan, pengendalian, dan pengawasan Aset Tetap atau Barang Milik Daerah (BMD).

​Akuntansi Aset Lainnya: Memperbaiki kualitas penatausahaan serta pengakuan pada pos Aset Lainnya.

​Sorotan Khusus: Sengkarut Pengelolaan Aset SBB Sejak 2007 Secara khusus, persoalan penataan aset memang menjadi pengecualian tajam yang memerlukan penanganan serius dari Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat. 

Berdasarkan catatan yang ada, kelemahan mendasar dalam hal penatausahaan, pengakuan, dan pengendalian aset ini merupakan urusan belanja modal yang menumpuk dalam rentang waktu yang cukup panjang, yakni sejak tahun 2007 hingga 2018.

Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya ketersediaan dokumen riwayat perolehan aset/BMD serta sistem pengamanan fisik dan hukum aset yang belum optimal. Jika tidak segera diurai dan ditelusuri riwayatnya secara detail, kelemahan administratif ini membuat Pemerintah Daerah Kabupaten SBB berpotensi kehilangan aset-aset berharganya.

​BPK Buka Ruang Konsultasi untuk Langkah Perbaikan menuju WTP Meski memberikan predikat WDP dan sejumlah catatan kritis, BPK RI Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk membantu pemerintah daerah. Kepala Perwakilan BPK membuka ruang komunikasi dan konsultasi yang seluas-luasnya bagi setiap Pemda untuk memberikan saran serta masukan konkret.

​Ruang sapa ini diharapkan dapat dimanfaatkan optimal oleh Pemda SBB untuk merumuskan langkah perbaikan yang terarah atas persoalan tata kelola keuangan, penelusuran riwayat aset, dan percepatan penyelesaian rekomendasi temuan demi mengejar target Opini WTP di masa mendatang. (Tim) 

Foto :  𝟐𝟒 𝐏𝐞𝐣𝐚𝐛𝐚𝐭 𝐇𝐚𝐥𝐦𝐚𝐡𝐞𝐫𝐚 𝐔𝐭𝐚𝐫𝐚 𝐃𝐢𝐥𝐚𝐧𝐭𝐢𝐤 𝐎𝐥𝐞𝐡 𝐒𝐞𝐤𝐝𝐚. 𝐈𝐧𝐢 𝐃𝐚𝐟𝐭𝐚𝐫 𝐋𝐞𝐧𝐠𝐤𝐚𝐩 𝐏𝐞𝐫𝐩𝐢𝐧𝐝𝐚𝐡𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐉𝐚𝐛𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐫𝐮𝐧𝐲𝐚

𝐓obelo, Globaltimurnn.com – Sebanyak 24 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara resmi menduduki jabatan baru setelah dilantik dalam sebuah upacara resmi yang digelar pada Rabu (4/6/2026). Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah mewakili Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara.

 

Perombakan ini mencakup pejabat dari jenjang Eselon II, III, hingga IV, yang meliputi rotasi jabatan, promosi, maupun pemindahan antar instansi. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja pelayanan publik.

 

Dalam sambutannya, Sekda mengingatkan para pejabat yang baru dilantik untuk tidak sekadar mengisi kursi jabatan, tetapi membawa perubahan nyata. "Jabatan yang diemban saat ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Bekerjalah dengan integritas, profesionalisme, dan loyalitas tinggi. Fokuskan perhatian pada percepatan program daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

 

Berikut adalah daftar lengkap pejabat yang mengalami perpindahan atau promosi jabatan:

 Pejabat Eselon II

 1. Andarias Masakke Panimba, S.Pd., M.Ec.Dev: Dari Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat → Kepala Dinas Sosial.

2. Westy Reany Lahura, S.Si., M.M.: Dari Kepala Bagian Organisasi Setda → Kepala Badan Pendapatan Daerah.

 

Pejabat Eselon III

 1. Fredy Teky Debeturu, S.E.: Dari Kabid Penegakan Perda Satpol PP → Sekretaris Dinas Satpol PP.

2. Rulan Torar, S.E.: Dari Kabid Anggaran Badan Keuangan → Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah.

3. Okmal Jaya R., S.E.: Dari Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan → Kepala Bagian Korpri Setda.

4. Yoki Dodopo, S.E., Ak., M.S.A.: Dari Penelaah Teknis Kebijakan RSUD Tobelo → Kepala Bagian Keuangan RSUD Tobelo.

5. Jidon Dawile, S.Sos.: Dari Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat DPRD → Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD.

6. Hasbullah S. Kasim, S.IP.: Dari Kabid Pembangunan Kawasan Perdesaan Dinas PMD → Sekretaris Dinas Sosial.

7. Martinus Paulus, S.Kep.: Dari Kabid Keperawatan RSUD Tobelo → Kabid Pelayanan Keperawatan RSUD Tobelo.

8. Theresia Fara Yetti Heryawati, S.E.: Dari Kepala Bagian Korpri Setda → Sekretaris Camat Galela.

9. Sitti Gormawaty, S.T.: Dari Perencana Ahli Muda Bappeda → Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda.

10. Yeheskiel Mauresy, S.Pi., M.Si.: Dari Perencana Ahli Muda Balitbangstat → Kabid Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda.

11. Yeriyans Daud Sahetapy, S.Hut.: Dari Kabid Infrastruktur Bappeda → Sekretaris Camat Tobelo Timur.

12. Gina Pietersina Margaretha Luhulima, S.Pi.: Dari Kabid Pembangunan Manusia Bappeda → Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan.

13. Asni Haji Kadir, S.STP.: Dari Penelaah Teknis Kebijakan Balitbangstat → Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas PMD.

14. Yandris Frans Dotoreke, S.E., M.M.: Dari Kabid Akuntansi Badan Keuangan → Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

15. Niko Bomara Oranye, S.T.: Dari Kasubag Perencanaan PU → Kabid Sumber Daya Air Dinas PU dan Tata Ruang.

16. Abdul Isnain Yakub, S.AP.: Dari Kasubag Tata Usaha Perpustakaan → Kabid Pengembangan Sumber Daya Aparatur BKPSDM.

17. Abdul Rifai Sadoki, S.T.: Dari Kasubag Penyusunan Anggaran Badan Keuangan → Kabid Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah.

 

Pejabat Eselon IV

 1. Pithein Tadjibu, S.STP.: Dari Penyusun Rencana Mutasi BKPSDM → Kasubag Umum dan Kepegawaian DPMPTSP.

2. Chairul Rizki Tjan, A.Md.: Dari Pengelola Keuangan Badan Keuangan → Kasubag Penyusunan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah.

3. Subardi Keneki, S.Pd.I.: Dari Penelaah Teknis Kebijakan Satpol PP → Kasubag Tata Usaha, Keuangan dan Kepegawaian Kecamatan Galela.

4. Dumatiar Silitonga, S.E.: Dari Pengolah Data Diskominfo Persandian → Kasubag Umum dan Kepegawaian Bappeda.

5. Ebiet Geys Ito, S.Sos.: Dari Penelaah Teknis Kebijakan Dispora → Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga.

 

Seluruh pejabat yang baru dilantik diharapkan segera beradaptasi dengan tugas dan lingkungan kerja barunya, serta berkontribusi langsung dalam mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara. (𝐑𝐄𝐃).

Foto : PODSI Maluku Resmi Dilantik, Gubernur Bidik Prestasi Menuju PON XXII Tahun 2028

Ambon, globaltimurnn.com – Semangat kebangkitan olahraga dayung Maluku digaungkan dalam Pelantikan dan Rapat Kerja Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Maluku Tahun 2026 yang dihadiri Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, di Gedung Dr. Johannes Leimena Kodaeral IX Ambon, Kamis (4/6/2026).

Dalam acara yang mengusung tema “Membangun Olahraga Dayung Maluku yang Berprestasi, Berdaya Saing dan Bermartabat” tersebut, Muhammad Ulwan Talaohu resmi dilantik sebagai Ketua PODSI Maluku bersama jajaran pengurus baru oleh Wakil Ketua Umum PB PODSI, Laksdya TNI Edwin, S, MH,M.Han.

Dalam Sambutannya, Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa olahraga merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku akan terus memberikan dukungan terhadap pembinaan olahraga, termasuk cabang dayung yang selama ini memiliki potensi besar untuk berkembang.

Menurut Gubernur, pelantikan pengurus baru harus menjadi titik awal lahirnya semangat baru dalam pembinaan atlet dan peningkatan prestasi. Maluku, sebagai daerah kepulauan yang kaya akan potensi perairan, dinilai memiliki modal kuat untuk melahirkan atlet dayung berkelas nasional bahkan internasional.

“Maluku memiliki talenta-talenta hebat. Dengan pembinaan yang terarah, kerja keras, dan kolaborasi yang baik, olahraga dayung dapat menjadi salah satu cabang unggulan yang mengharumkan nama daerah,” ujar Gubernur.

Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku tengah mempersiapkan Pekan Olahraga Maluku Tahun 2027 sebagai ajang seleksi dan pembinaan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 di NTB dan NTT.

Gubernur berharap kepengurusan PODSI Maluku yang baru mampu membangun organisasi yang solid, memperkuat pembinaan atlet sejak usia dini, serta menciptakan ekosistem olahraga yang sehat dan kompetitif.

“Selamat kepada seluruh pengurus yang telah dilantik. Jadikan amanah ini sebagai tanggung jawab untuk membawa olahraga dayung Maluku semakin maju, berprestasi, dan menjadi kebanggaan masyarakat Maluku,” tutupnya.

Pelantikan ini menjadi momentum strategis bagi PODSI Maluku untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyiapkan atlet-atlet terbaik yang siap bersaing di berbagai ajang nasional pada masa mendatang. 

Hadir dalam kegiatan tersebut yakni Dankodaeral IX Ambon Laksamana Muda (Laksda) TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H, Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua Umum Koni Maluku M.A.S Latuconsina, Plt. Sekertaris Kota Ambon Robby Sapulette,ST., MT, Anggota DPRD Provinsi Maluku Anos Yeremias, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Sandy Wattimena serta unsur Olahraga. (Rdks) 

Foto : Sinergitas TNI, Polri dan Pemprov Maluku, Dukung Proyek Strategis Nasional Di Tanimbar

Tanimbar, globaltimurnn.com - Kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela di Kepulauan Tanimbar kini tidak lagi dipandang sekadar sebagai proyek industri skala besar, melainkan sebagai fajar baru bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Perubahan paradigma ini tidak lepas dari pendekatan humanis dan kerja keras jajaran TNI-Polri di bawah komando Pangdam XV/Pattimura, yang bergerak cepat bersinergi dengan langkah taktis Pemerintah Provinsi Maluku melalui Satgas Tim Terpadu.

​Lewat komitmen kuat dan pendekatan yang menyentuh hati, integrasi kerja antara Pemprov Maluku dan TNI-Polri berhasil menjembatani berbagai pihak. Dalam waktu yang relatif singkat, seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan (stakeholder) terkait kini bersatu padu mendukung penuh realisasi proyek vital ini.

​Sebelumnya, kekhawatiran dan ketidakpastian sempat membayangi sebagian warga terkait dampak pembangunan mega proyek ini terhadap ruang hidup dan tatanan tradisi mereka. Menyadari sensitivitas tersebut, Pemprov Maluku langsung tancap gas mengoordinasikan regulasi dan jaminan hak-hak masyarakat, sementara Pangdam menginstruksikan jajarannya untuk mengedepankan komunikasi sosial yang dialogis, persuasif, dan sangat menghormati kearifan lokal.

Kolaborasi ini terlihat sangat kuat di lapangan. Ketika personel TNI-Polri turun langsung, tinggal bersama masyarakat, dan duduk bersila dalam kesetaraan bersama para pemangku adat, tim teknis dari Pemprov Maluku juga hadir membawa solusi konkret terkait administrasi dan program pemberdayaan. Di dalam kehangatan rumah-rumah warga, kedua instansi ini aktif mengedukasi mengenai dampak positif jangka panjang Blok Masela, sekaligus meyakinkan bahwa pembangunan ini tidak akan menggerus identitas mereka, melainkan mengangkat harkat dan kesejahteraan ekonomi keluarga di Tanimbar.

​Pangdam XV/Pattimura menegaskan komitmennya, "TNI-Polri hadir di Tanimbar bukan untuk membatasi ruang gerak masyarakat, melainkan untuk menjadi jembatan kebaikan dan memastikan bahwa kehadiran Blok Masela harus membawa berkah serta mengangkat harkat hidup warga lokal tanpa sedikit pun mencederai nilai-nilai adat yang luhur." Ucapnya di Ambon, Kamis (4/6/2026).

​Kerja cepat Pemprov Maluku dalam memotong jalur birokrasi yang rumit serta sentuhan tulus TNI-Polri yang memuliakan tatanan adat tersebut membuahkan hasil yang sangat mendalam. Kehadiran kolaborasi kokoh ini mampu meruntuhkan kekhawatiran masyarakat, sehingga para tetua adat dan seluruh lapisan warga dengan sukarela membuka pintu, menyatukan hati, dan menyatakan kesediaan mereka untuk mendukung penuh pembangunan PSN Blok Masela.

Keikhlasan masyarakat adat ini diperkuat oleh aksi nyata di lapangan. TNI-Polri terus mendampingi kebutuhan mendasar warga melalui berbagai kegiatan karya bakti, mulai dari renovasi fasilitas umum hingga program ketahanan pangan, yang berjalan selaras dengan program pembangunan infrastruktur daerah oleh Pemprov Maluku. Pendekatan yang saling mengayomi dan terintegrasi ini berhasil membangun rasa saling percaya yang kokoh, menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa kemajuan Tanimbar adalah harapan yang harus diwujudkan bersama.

​Keberhasilan dalam merangkul hati rakyat, menyelaraskan aspek kultural, dan kecepatan pelayanan publik ini berdampak langsung pada kelancaran operasional di lapangan. Salah satu indikator paling nyata dari akselerasi positif ini adalah progres kerja Tim Terpadu percepatan PSN Blok Masela yang kini berjalan sangat mulus tanpa hambatan berarti. Pemprov Maluku, TNI-Polri, dan SKK Migas terbukti mampu menunjukkan sebuah blue print kerja sama yang solid, di mana fungsi regulator, pengamanan, dan sosial berjalan seiringan.

​Tanpa adanya gejolak sosial atau penolakan adat, tim teknis bersama instansi terkait dapat melakukan survei lapangan, pemetaan lahan, hingga koordinasi lanjutan secara efektif dan kondusif. Sinergi yang solid ini membuktikan bahwa ketika penghormatan terhadap masyarakat dan adat dikedepankan, serta didukung oleh respons cepat dari pemerintah daerah, segala potensi kendala sosial dapat dimitigasi dengan sangat indah.

​Langkah taktis Pemprov Maluku dan kepemimpinan visioner Pangdam XV/Pattimura dalam mendukung program pemerintah ini menempatkan kolaborasi keduanya bukan hanya sebagai pengawal program negara, tetapi juga sebagai motor penggerak kesejahteraan di wilayah Maluku.

Dengan runtuhnya tembok pembatas dan hadirnya dukungan total dari lembaga adat, pemda, serta seluruh lapisan masyarakat, jalan menuju kemandirian energi nasional melalui Blok Masela kini terbentang lebar. Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersiap menyongsong era baru yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera, membuktikan bahwa kemanunggalan Pemprov, TNI-Polri, adat, dan rakyat adalah kunci utama suksesnya pembangunan bangsa. (Rdks) 

Foto : 𝐌𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐠𝐫𝐚𝐬𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐃𝐮𝐛𝐞𝐬 𝐓𝐢𝐨𝐧𝐠𝐤𝐨𝐤 𝐓𝐢𝐧𝐣𝐚𝐮 𝐏𝐓 𝐍𝐈𝐂𝐎: 𝐇𝐚𝐥𝐦𝐚𝐡𝐞𝐫𝐚 𝐔𝐭𝐚𝐫𝐚 𝐒𝐢𝐚𝐩 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐮𝐧 𝐏𝐚𝐛𝐫𝐢𝐤 𝐊𝐞𝐥𝐚𝐩𝐚 𝐁𝐚𝐫𝐮 𝐒𝐞𝐫𝐚𝐩 𝟐𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐓𝐞𝐧𝐚𝐠𝐚 𝐊𝐞𝐫𝐣𝐚

𝐓obelo, Globaltimurnn.com – Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Dr. Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, S.H., M.A., bersama Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong, dan rombongan resmi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Selasa (3/6/2026). Kedatangan rombongan yang mendarat menggunakan pesawat Cessna Citation Longitude (C700) bernomor registrasi PK-CCA di Bandara Kuabang Kao ini bertujuan meninjau pengembangan kawasan transmigrasi sekaligus memperkuat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya di sektor industri pengolahan kelapa.

 

Rombongan pejabat tinggi negara dan mitra investasi asing ini disambut langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe, S.Ag., M.Pd.I., Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si., Wakil Bupati Dr. Kasman Hi. Ahmad, S.Ag., M.Pd., Ketua DPRD Christina Lesnusa, serta jajaran Forkopimda, pimpinan instansi terkait, dan manajemen PT Natural Indococonut Organik (PT. NICO).

 

Setibanya di bandara pukul 09.30 WIT,  rombongan langsung bergerak lewat jalur darat menuju lokasi PT NICO di Desa Kupa-Kupa Selatan, Kecamatan Tobelo Selatan. Sesampainya di lokasi sekitar pukul 10.55 WIT, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke area produksi untuk melihat proses pengolahan kelapa, sebelum kemudian menggelar konferensi pers dan pertemuan tertutup di ruang rapat perusahaan.

 

Dalam keterangannya, Menteri Transmigrasi menyampaikan bahwa pemerintah pusat melihat potensi ekonomi yang sangat besar di Halmahera Utara, terutama melalui industri hilirisasi kelapa. Ia mengungkapkan rencana strategis pembangunan pabrik baru dengan kapasitas produksi dua kali lebih besar dari fasilitas yang ada saat ini.

 

"Kami menargetkan pabrik baru ini mampu mengolah sekitar 570 juta butir kelapa setiap tahun dan berpotensi membuka lapangan kerja bagi sekitar 20.000 warga. Hal ini sangat relevan mengingat kebutuhan pasar Tiongkok saja mencapai 3 miliar butir kelapa per tahun, belum lagi permintaan dari negara lain seperti Swedia, Bangladesh, hingga Kanada," ujar Menteri Iftitah.

 

Pemerintah pusat berkomitmen penuh mendukung pengembangan ini, termasuk melalui pembenahan infrastruktur jalan produksi yang telah disiapkan pemerintah daerah sepanjang lebih dari 200 kilometer, serta mendorong pembangunan terminal khusus agar produk dapat diekspor langsung dari Halmahera Utara tanpa harus dialihkan ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

 

Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji potensi pemanfaatan limbah pengolahan, khususnya sabut kelapa, sebagai sumber energi terbarukan untuk mendukung pasokan listrik daerah. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden dalam Asta Cita untuk mewujudkan ketahanan pangan dan ekonomi yang terintegrasi.

 

Menteri juga menegaskan bahwa investasi dari Tiongkok maupun negara lain tidak perlu dipandang sebagai isu sensitif, selama memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. "Yang terpenting adalah manfaatnya dirasakan warga lokal. Oleh karena itu, pembinaan dan pelatihan tenaga kerja harus terus diperkuat agar masyarakat siap berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan maksimal," tambahnya.

 

Sementara itu, Duta Besar Tiongkok, Wang Lutong, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap pengembangan investasi di Halmahera Utara. Ia berharap kerja sama ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain untuk turut berinvestasi, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu upaya pengentasan kemiskinan.

 

Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, mengapresiasi perhatian besar pemerintah pusat dan mitra internasional terhadap potensi daerahnya. Ia menegaskan Pemprov akan terus menjamin iklim investasi yang kondusif dan mendorong hilirisasi komoditas unggulan demi kesejahteraan rakyat.

 

Senada dengan itu, Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah memiliki peraturan daerah khusus terkait hilirisasi kelapa guna memastikan nilai tambah ekonomi tetap bertahan di daerah. Pihaknya juga berkomitmen mendukung penuh operasional PT NICO serta pengembangan pabrik tahap kedua agar seluruh potensi kelapa di wilayah ini dapat dimanfaatkan secara maksimal, tanpa ada limbah yang terbuang sia-sia. (𝐆𝐈𝐎).

Foto : 𝐑𝐚𝐩𝐚𝐭 𝐊𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐚𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐢𝐚𝐩𝐚𝐧 𝐏𝐨𝐫𝐩𝐫𝐨𝐯 𝐌𝐚𝐥𝐮𝐤𝐮 𝐔𝐭𝐚𝐫𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐁𝐚𝐡𝐚𝐬 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐚𝐦𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐒𝐢𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐚𝐫 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐬𝐢

𝐓obelo, Globaltimurnn.com – Rapat koordinasi panitia persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Maluku Utara Tahun 2026 resmi digelar pada Rabu (3/6/2026), di Gedung Pertemuan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo. Pertemuan ini menjadi langkah strategis mematangkan segala persiapan mengingat wilayah ini akan menjadi tuan rumah ajang olahraga terbesar di provinsi ini.

 

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Halmahera Utara, Yudhiahart Noya, S.Si., M.H., dan dihadiri oleh Sekretaris Umum KONI Halut, Roby N. Pangety, Wakil Ketua II Victor Touwely, serta perwakilan dari unsur keamanan yakni Pasi Ops Kodim 1508/Tobelo Kapten Inf Heri Susanto dan Kabag Ops Polres Halut AKP Yulianus Balangan. Turut hadir pula tamu undangan dari berbagai instansi terkait.

 

Dalam arahannya, Yudhiahart Noya menegaskan bahwa tujuan utama pertemuan ini adalah memastikan seluruh rangkaian persiapan berjalan sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan. Ia menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Porprov sangat bergantung pada sinergitas dan kerja sama erat antar seluruh instansi pemerintahan yang ada di Halmahera Utara.

 

"Kita berkumpul untuk memastikan semua persiapan berjalan tepat sasaran. Hal terpenting yang perlu kita benahi adalah sistem pengamanan. Nantinya, Satpol PP akan bertindak sebagai koordinator utama yang akan bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk menjamin keamanan dan kelancaran setiap rangkaian kegiatan," ujar Yudhiahart dalam paparannya.

 

Lebih lanjut, ia juga menguraikan daftar cabang olahraga yang akan menjadi prioritas utama dalam pengamanan. Hal ini didasarkan pada estimasi jumlah penonton dan peminat yang diprediksi akan memadati lokasi pertandingan. Cabang olahraga yang masuk dalam daftar prioritas tersebut antara lain Sepak Bola, Balap Sepeda, Tinju, Bola Voli, Hapkido, dan Rootrace.

 

Di akhir sambutannya, Yudhiahart mengajak seluruh panitia dan pihak terkait untuk menjaga kekompakan, sportivitas, dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas masing-masing. Ia juga mengimbau agar setiap kendala yang ditemukan di lapangan segera dikomunikasikan bersama guna dicarikan solusi terbaik demi menjaga nama baik daerah selaku tuan rumah.

 

"Apabila ada kendala di lapangan, segera sampaikan dan berkoordinasi agar bisa segera diselesaikan. Mari kita buktikan kerja keras kita dan tunjukkan bahwa Halmahera Utara mampu menjadi tuan rumah yang baik," tambahnya. (𝐆𝐈𝐎).