HALUT, Globaltimurnn.com — Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Kukumutuk, Kecamatan Kao. Penegasan tersebut disampaikan saat Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe bersama Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua meninjau langsung progres pembangunan, Selasa (29/9/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum evaluasi terhadap perkembangan pekerjaan sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih menghambat penyelesaian pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

Pertemuan dipandu Sekretaris Daerah Halmahera Utara E.J. Papilaya dan dihadiri Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait dari pemerintah provinsi dan kabupaten.

Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua menyoroti ritme pekerjaan di lapangan yang dinilai mulai melambat dibandingkan dengan kondisi pada awal pelaksanaan proyek.

Menurutnya, percepatan pembangunan tidak hanya menyangkut penyelesaian fisik bangunan, tetapi juga berkaitan langsung dengan kenyamanan dan kondisi psikologis siswa yang menempati Sekolah Rakyat tersebut.

“Kami ikuti perkembangan pekerjaan. Kami lihat akhir-akhir ini pekerjaan melambat, tidak seperti awal. Ini sangat berpengaruh. Langkah harus cepat dalam proses pembangunan sekolah,” tegas Piet Hein.

Ia menekankan, fasilitas sekolah yang representatif diperlukan agar para siswa dapat belajar dengan nyaman, memiliki ruang aktivitas yang memadai, serta tidak terganggu oleh kondisi lingkungan yang belum sepenuhnya tertata.

Sementara itu, perwakilan PT Hutama Karya, Adi Zulhadi, menjelaskan bahwa progres pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 91 persen.

Pihaknya menargetkan pekerjaan fisik dapat diselesaikan pada akhir Oktober 2026. Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah lapangan sepak bola yang juga ditargetkan rampung pada periode tersebut.

Namun, lapangan tersebut belum dapat langsung digunakan setelah pekerjaan selesai karena rumput membutuhkan waktu untuk stabil dan siap digunakan secara optimal oleh para siswa.

Disisi lain, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pihak pelaksana untuk memastikan pembangunan Sekolah Rakyat berjalan sesuai target.

Pemprov Malut, kata Sarbin, akan terus mengawal proses pembangunan hingga seluruh fasilitas dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh siswa.

“Kolaborasi harus diperkuat agar proyek strategis ini tidak lagi mengalami keterlambatan. Kami berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan sampai fasilitas siap digunakan secara penuh bagi anak-anak Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Dengan progres pembangunan yang telah mencapai 91 persen, pemerintah berharap penyelesaian pekerjaan dapat berjalan sesuai target sehingga seluruh fasilitas pendidikan di Sekolah Rakyat Kukumutuk segera memberikan lingkungan belajar yang lebih layak, nyaman dan mendukung aktivitas siswa. (🅁🄴🄳).

Ambon, globaltimurnn.com - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX memberikan pelatihan menembak pistol kepada personel Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku di Lapangan Tembak Pistol Kodaeral IX, Ambon, Selasa (29/9/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergitas dan kolaborasi antarlembaga, sekaligus mendukung peningkatan kompetensi, profesionalisme, disiplin, dan kesiapsiagaan personel dalam melaksanakan tugas di lapangan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku, Gindo Ginting, mengatakan pelatihan menembak merupakan salah satu bentuk komitmen dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas yang memiliki tingkat risiko tertentu.

“Sebagai aparatur yang memiliki tugas menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan lalu lintas orang keluar dan masuk wilayah Indonesia serta penegakan hukum keimigrasian, setiap petugas dituntut untuk selalu siap menghadapi berbagai pelanggaran keimigrasian maupun tugas lain yang memiliki tingkat risiko tinggi,” ujar Gindo.

Menurutnya, salah satu kemampuan pendukung yang perlu dimiliki personel adalah pemahaman mengenai penggunaan senjata api secara aman, tepat, dan bertanggung jawab, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan pembekalan dan pendampingan langsung dari instruktur terlatih Kodaeral IX. Materi dan praktik latihan dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keselamatan, kedisiplinan, ketepatan, serta kepatuhan terhadap prosedur penggunaan senjata api.

Kodaeral IX melalui kegiatan tersebut menunjukkan komitmennya dalam membangun sinergi dengan berbagai instansi di wilayah Maluku. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia sekaligus mendukung kesiapsiagaan personel dalam menghadapi dinamika dan tuntutan tugas di lapangan.

Turut hadir Kakanwil Imigrasi Maluku Gindo Ginting, Kepala Bidang Hukum dan Kepatuhan Internal Jose Rizal, Kepala Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Sukri Martin, serta peserta pelatihan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku. (Rdks) 

Masohi, globaltimurnn.com - Pengadilan Negeri Masohi Kelas II melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap objek sengketa tanah yang berada di RT 10, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (29/9/2026).

Pelaksanaan eksekusi tersebut merupakan tindak lanjut atas penetapan Pengadilan Negeri Masohi Kelas II dalam perkara Nomor 4/Pdt.Eks/2025/PN Msh jo. 11/Pdt.G/2020/PN Msh serta penetapan lanjutan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Sebelum pelaksanaan eksekusi, pada pukul 08.19 WIT, dilaksanakan briefing di Kantor Pengadilan Negeri Masohi. Kegiatan tersebut diikuti oleh unsur Pengadilan Negeri Masohi, Polres Maluku Tengah, Kodim 1502 Masohi, Dinas Perhubungan Maluku Tengah, PT PLN UP3 Masohi serta unsur terkait lainnya.

Selanjutnya, tim menuju lokasi objek eksekusi. Pada pukul 08.52 WIT, pelaksanaan eksekusi pengosongan mulai dilaksanakan dengan pengamanan dari personel gabungan.

Dalam pelaksanaan kegiatan, sempat berlangsung penyampaian aspirasi dan keberatan dari Lembaga Peradatan Negeri Amahai yang hadir bersama Kepala Pemerintahan Negeri Amahai, Ketua Saniri, Upu Hena/Tuan Tanah, para Kepala Soa, anggota Saniri serta sejumlah tokoh masyarakat Negeri Amahai.

Aspirasi yang disampaikan pada pokoknya berkaitan dengan sejarah keberadaan tanah di wilayah Kota Masohi, hak-hak masyarakat adat serta permintaan agar pelaksanaan eksekusi ditunda dengan mempertimbangkan persoalan tanah dan proses hukum yang menurut pihak tersebut masih berlangsung.

Menanggapi situasi tersebut, personel Polres Maluku Tengah bersama unsur terkait melakukan pendekatan dan mediasi dengan pihak Pemerintahan Negeri Amahai serta Ketua Saniri Negeri Amahai. Upaya tersebut dilakukan guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif serta memastikan penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara tertib.

Setelah proses penyampaian aspirasi dan mediasi, pelaksanaan eksekusi kembali dilanjutkan oleh Pengadilan Negeri Masohi sesuai dengan penetapan yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi.

Rangkaian kegiatan meliputi pembacaan penetapan eksekusi, pemutusan aliran listrik oleh petugas PLN, pengosongan barang-barang dari objek eksekusi, pemindahan barang milik para termohon ke tempat penyimpanan sementara serta pencatatan barang-barang yang dipindahkan.

Selain itu, dilakukan pembongkaran warung dan toko menggunakan alat berat, penandatanganan berita acara eksekusi, pemasangan pagar pada objek yang telah dieksekusi, pemasangan plang eksekusi serta dokumentasi kegiatan.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Maluku Tengah AKBP Widy Irawan, S.I.K. turut hadir dan memimpin langsung pengamanan bersama personel gabungan.

Pengamanan melibatkan 85 personel Polres Maluku Tengah, 15 personel Batalyon B Pelopor Sat Brimob, 15 personel Kodim 1502 Masohi dan 10 personel Denpom XV Masohi.

Kapolres Maluku Tengah bersama personel pengamanan memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan mengedepankan keamanan, ketertiban dan situasi yang kondusif.

Pelaksanaan eksekusi selesai sekitar pukul 14.15 WIT, sementara seluruh kegiatan berakhir pada pukul 14.20 WIT. Selama pelaksanaan, situasi terpantau aman dan lancar. (Rdks) 

Nus Termas Ketua Gerakan Pemuda Pemudi MBD

MBD, globaltimurnn.com - Sehubungan dengan informasi bahwa PT INPEX menyelenggarakan rekrutmen resmi tenaga kerja untuk penempatan pada proyek INPEX di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dalam rangka memenuhi kebutuhan proyek Abadi LNG Blok Masela, dengan jadwal pendaftaran 29 September sampai dengan 2 Oktober 2026, kami dari Gerakan Pemuda Pemudi MBD (GPP-MBD) bersama masyarakat Maluku Barat Daya mempertanyakan secara serius aspek keadilan, keterlibatan, dan keberpihakan terhadap masyarakat Maluku Barat Daya.

Ketua Umum GPP-MBD Nus Termas kepada media ini menyampaikan secara tegas bahwa" Kami menghormati saudara-saudara kami di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bagi kami, KKT bukan musuh. KKT adalah keluarga kami sebagai sesama anak Maluku.

Yang kami persoalkan adalah kebijakan dan perlakuan PT INPEX yang kami nilai belum memberikan ruang yang adil bagi masyarakat Maluku Barat Daya sebagai daerah yang terdampak serta memiliki keterkaitan langsung dengan wilayah dan aktivitas Blok Masela.

Jangan sampai kebijakan seperti ini justru menciptakan konflik horizontal dan membenturkan MBD dengan KKT.

Kami tidak menginginkan kekayaan alam yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan masyarakat Maluku justru menjadi sumber perpecahan antarsesama anak Maluku.

PT INPEX HARUS MEMAHAMI SATU HAL:

MALUKU BARAT DAYA BUKAN PULAU KOSONG!

Kami memiliki masyarakat, Kami memiliki adat istiadat, Kami memiliki sejarah, Kami memiliki hak-hak sosial dan kepentingan masyarakat yang harus dihargai, Kami sudah terlalu lama menyampaikan aspirasi, Kami sudah terlalu lama meminta agar masyarakat MBD diberikan kesempatan yang layak untuk terlibat dalam pembangunan dan manfaat ekonomi dari Blok Masela.

Kami tidak meminta belas kasihan : 

KAMI MENUNTUT" KEADILAN, KESEMPATAN, KETERLIBATAN, PENGHARGAAN TERHADAP MASYARAKAT MBD.

Kami meminta PT INPEX membuka ruang komunikasi yang serius dengan Pemerintah Daerah, DPRD, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat Maluku Barat Daya untuk membicarakan secara terbuka mekanisme keterlibatan masyarakat MBD dalam proyek Abadi LNG Blok Masela.

Apabila suara masyarakat terus diabaikan, maka GPP-MBD akan mengawal aspirasi masyarakat melalui aksi-aksi penyampaian pendapat di muka umum secara damai, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perjuangan ini bukan untuk memusuhi saudara-saudara kami di KKT, Perjuangan ini adalah untuk memastikan MBD tidak ditinggalkan.

Saya, Nus Termas, S.Sos., Ketua Umum GPP-MBD, menyerukan kepada seluruh masyarakat Maluku Barat Daya, baik yang berada di MBD maupun yang berada di berbagai daerah di Indonesia:

Termas berseru" Mari bersatu, Mari kawal hak-hak masyarakat MBD, Mari suarakan aspirasi kita, Jangan menjadi penonton di atas kekayaan kita sendiri.

KEPADA BUPATI MALUKU BARAT DAYA DAN DPRD KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Kami meminta pemerintah daerah dan DPRD MBD jangan hanya diam, Ini saatnya pemerintah daerah berdiri bersama rakyat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat MBD secara nyata.

Kami membutuhkan sikap yang jelas, langkah politik yang nyata, dan perjuangan yang sungguh-sungguh untuk memastikan masyarakat MBD memperoleh ruang dan manfaat yang adil dalam pembangunan Blok Masela.

Kami tidak ingin berkonflik dengan saudara sendiri, Kami tidak ingin MBD dibenturkan dengan KKT, Kami ingin pemerintah dan PT INPEX mendengar suara masyarakat MBD, Kalau pintu dialog masih terbuka, mari kita duduk dan bicara.

Tetapi apabila suara rakyat terus diabaikan, maka GPP-MBD akan menggunakan hak konstitusional untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka aksi damai sesuai hukum yang berlaku, kami akan melakukan aksi besar-besaran di Kantor PT Inpex Jakarta, Kantor Gubernur Maluku, Kantor DPRD Maluku, Kantor Inpex di Saumlaki.

Pesan Terakhir : 

SAMPAI TITIK TERAKHIR PERJUANGAN, KAMI TIDAK AKAN MENYERAH! MALUKU BARAT DAYA BUKAN PULAU KOSONG! BLOK MASELA KATONG PUNYA! KATONG BUKAN PENONTON! MASYARAKAT MBD BERHAK TERLIBAT!

Masohi, globaltimurnn.com - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Eliezer Istia, SH, M, M.  Mewakili Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir menghadiri sekaligus meletakkan batu pertama pembangunan Pastori Sekretaris Klasis GPM Masohi, Senin (21/9/2026).

Dalam sambutan Bupati yang di sampaikan Eliezer Istia mengatakan, peletakan batu pertama tersebut tidak sekadar menjadi seremoni dimulainya pembangunan fisik, tetapi juga merupakan momentum iman, kebersamaan, serta wujud nyata semangat pelayanan kepada Tuhan dan sesama.

“Bagi saya, kegiatan peletakan batu pertama pada hari ini bukan sekadar seremoni awal dimulainya sebuah pembangunan fisik. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan sebuah momentum iman, kebersamaan, dan wujud nyata dari semangat pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Ujarnya

Pasalnya" pembangunan pastori memiliki makna penting dalam mendukung kehidupan dan pelayanan gereja. Pastori tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal pelayan Tuhan dan keluarganya, tetapi juga menjadi bagian dari lingkungan pelayanan, tempat membangun persekutuan dan mempererat hubungan persaudaraan.

Disampaikan-nya juga apresiasi kepada Klasis GPM Masohi, panitia pembangunan, jemaat, serta seluruh pihak yang telah bergotong royong mendukung pembangunan Pastori Sekretaris Klasis GPM Masohi.

Dikatakan-nya“ Atas nama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas semangat gotong royong yang telah ditunjukkan. Ucapnya

Dirinya menegaskan, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, Dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga keagamaan, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia menilai gereja dan pemerintah memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan sosial yang rukun, damai, berkarakter, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan.

“Gereja melalui tugas dan panggilannya memiliki peran strategis dalam membina kehidupan umat, membangun karakter masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, serta turut menjaga kedamaian dan persaudaraan di tengah keberagaman,” jelasnya.

Karena itu, Bupati mengajak pemerintah, gereja, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh komponen masyarakat untuk terus memperkuat kemitraan dan sinergi.

Dorong Pembangunan Berjalan Lancar, Lebih lanjut, Zulkarnain berharap pembangunan Pastori Sekretaris Klasis GPM Masohi dapat berjalan dengan baik, lancar, tepat waktu, dan mendapat dukungan dari seluruh pihak.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga semangat pela, gandong, hidup orang basudara, serta semangat Masohi sebagai kekuatan penting dalam kehidupan masyarakat Maluku.

“Peletakan batu pertama pada hari ini hendaknya menjadi simbol dimulainya sebuah karya bersama,” tuturnya.

Bupati juga berpesan kepada panitia dan seluruh pihak yang terlibat agar proses pembangunan dilaksanakan secara bertanggung jawab, transparan, serta mengutamakan kualitas.

Menurutnya, seluruh tenaga, pikiran, waktu, dan dukungan yang diberikan dalam pembangunan tersebut hendaknya menjadi bagian dari pelayanan yang bernilai bagi Tuhan dan masyarakat.

“Saya percaya bahwa ketika sebuah pekerjaan dimulai dengan doa, dilaksanakan dengan kebersamaan, dan dikerjakan dengan ketulusan, maka Tuhan akan menyertai dan memberikan kelancaran sampai pada penyelesaiannya,” kata Zulkarnain.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Maluku Tengah menyampaikan selamat atas dimulainya pembangunan Pastori Sekretaris Klasis GPM Masohi.

Ia berharap pembangunan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan nantinya memberikan dukungan bagi pelayanan gereja serta kehidupan umat dan masyarakat.

“Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, kebersamaan, dan kecukupan bagi seluruh pihak yang terlibat, serta memberkati setiap proses pembangunan hingga selesai dan dapat digunakan bagi kemuliaan nama Tuhan serta pelayanan kepada umat dan masyarakat,”tutup Eliezer Istia mewakili Bupati Maluku Tengah  (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com — Hotel Santika Premiere Ambon terus memperkuat upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan saling menghormati. Salah satu langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi Sexual Harassment Awareness yang digelar pada Senin (28/09/2026) di Santika Meeting Room 3 & 5, lantai 6 Hotel Santika Premiere Ambon.

Kegiatan yang diikuti seluruh karyawan tersebut dibawakan oleh Human Resources Manager Hotel Santika Premiere Ambon, Aldo Soumokil. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman karyawan mengenai kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kerja sekaligus mendorong keterlibatan seluruh karyawan dalam membangun budaya kerja yang sehat.

Mengusung pesan “Bersama Mencegah Kekerasan Seksual, Menciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dan Saling Menghormati,” para peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga batasan pribadi, menghormati sesama, serta mengenali berbagai bentuk perilaku yang berpotensi mengarah pada kekerasan seksual.

Dalam materi yang disampaikan, kekerasan seksual dijelaskan tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang bersifat seksual, tetapi juga dapat muncul dalam relasi kuasa yang tidak seimbang. Kondisi tersebut dapat terjadi antara atasan dan bawahan, senior dan junior, maupun pihak lain yang memiliki perbedaan posisi atau pengaruh.

Karyawan juga diingatkan bahwa jabatan maupun posisi seseorang tidak memberikan hak untuk melanggar batas pribadi orang lain.

Selain di ruang kerja, potensi kekerasan seksual juga dapat terjadi dalam berbagai situasi yang berkaitan dengan pekerjaan, seperti perjalanan dinas, kegiatan perusahaan, pelatihan, area istirahat, akomodasi yang disediakan perusahaan, kegiatan sosial, hingga komunikasi melalui media digital.

Sosialisasi turut membahas berbagai bentuk kekerasan seksual, mulai dari tindakan fisik dan verbal, perilaku nonverbal, kekerasan berbasis elektronik, hingga bentuk kekerasan lainnya yang dapat merugikan korban.

Para karyawan juga diajak mengenali perilaku yang terkadang dianggap sebagai candaan, tetapi sebenarnya dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman atau direndahkan. Contohnya berupa komentar bernuansa seksual mengenai tubuh seseorang, lelucon seksual, mengirim pesan atau gambar bernuansa seksual, menyentuh tanpa persetujuan, memberikan gestur seksual yang tidak diinginkan, hingga memanfaatkan jabatan untuk meminta sesuatu yang bersifat seksual.

Pesan penting yang ditekankan dalam sosialisasi adalah bahwa candaan tidak dapat menjadi alasan untuk membenarkan perilaku yang membuat orang lain merasa direndahkan atau tidak nyaman.

Tidak hanya berfokus pada pencegahan, materi juga memberikan pemahaman mengenai bagaimana bersikap ketika menghadapi atau mengetahui adanya dugaan kekerasan seksual.

Karyawan yang menjadi korban diarahkan untuk mengutamakan keselamatan, berbicara kepada orang yang dipercaya, melaporkan kejadian kepada Human Resources, serta memanfaatkan dukungan yang tersedia.

Sementara bagi karyawan yang mengetahui atau menyaksikan kejadian, mereka diingatkan untuk mengambil tindakan yang aman sesuai kondisi. Langkah tersebut dapat berupa meminta bantuan atasan atau HR, mengalihkan situasi, memberikan dukungan kepada korban, maupun melakukan tindakan lain yang tidak membahayakan diri sendiri ataupun korban.

Dalam materi juga ditekankan pentingnya menghindari victim blaming atau menyalahkan korban. Setiap orang dapat memiliki respons berbeda ketika menghadapi situasi yang mengancam, termasuk respons trauma seperti tonic immobility atau kondisi ketika seseorang mengalami kelumpuhan sementara akibat ketakutan atau ancaman.

Karena itu, respons korban tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mempertanyakan atau menyalahkan korban atas tindakan yang terjadi kepadanya.

Human Resources Manager Hotel Santika Premiere Ambon, Aldo Soumokil, menegaskan bahwa menciptakan lingkungan kerja yang aman bukan hanya menjadi tugas bagian HR maupun manajemen.

Pencegahan kekerasan seksual bukan hanya menjadi tanggung jawab HR atau manajemen, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua. Setiap orang memiliki peran untuk menjaga batasan, menghormati satu sama lain, dan berani mengambil sikap ketika melihat perilaku yang tidak sesuai, ujar Aldo.

Menurutnya, keberanian untuk berbicara dan memberikan dukungan juga menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan kerja yang sehat.

Ketika seorang rekan kerja bercerita, yang paling penting adalah kita mendengarkan tanpa menghakimi, menjaga kerahasiaannya, dan membantu mengarahkan kepada pihak yang tepat. Kita ingin setiap karyawan tahu bahwa mereka tidak harus menghadapi situasi seperti ini sendirian, tambahnya.

Melalui kegiatan tersebut, Hotel Santika Premiere Ambon berharap seluruh karyawan semakin memahami pentingnya menjaga profesionalitas dalam bekerja, menghormati batasan pribadi, serta membangun komunikasi dan interaksi yang sehat di lingkungan kerja.

Sosialisasi ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan budaya kerja Hotel Santika Indonesia Hotels & Resorts yang mengacu pada Code of Conduct, termasuk komitmen dalam mencegah diskriminasi, kekerasan moral, dan kekerasan seksual.

Hotel Santika Premiere Ambon menegaskan bahwa lingkungan kerja yang aman tidak hanya dibangun melalui aturan dan kebijakan, tetapi juga melalui kesadaran setiap individu untuk saling menghormati, menjaga, dan peduli.

“Kita semua berperan dalam menciptakan tempat kerja yang aman.” (Za)

Piru, Globaltimurnn.com — Upaya membentuk pribadi Warga Binaan yang lebih baik terus dilakukan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Piru. Tidak hanya melalui pembinaan keterampilan dan kedisiplinan, penguatan mental dan spiritual juga menjadi bagian penting dalam mempersiapkan Warga Binaan kembali ke tengah masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan kerohanian yang digelar Lapas Piru bersama Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Barat (Kemenag SBB) di Gereja Ebenhaezer Lapas Piru, Selasa (29/09/2026).

Dalam kegiatan tersebut, tim penyuluh Kemenag SBB menyampaikan pesan-pesan keagamaan dengan berpedoman pada firman Tuhan dari Amsal 3:5–6. Pesan tersebut mengajak Warga Binaan untuk senantiasa menaruh kepercayaan kepada Tuhan, menyerahkan berbagai persoalan yang dihadapi kepada-Nya, serta menjalani proses pembinaan dengan penuh keyakinan dan pengharapan.

Kepala Subseksi Kegiatan Kerja Lapas Piru, Wikrama Jaya, mengatakan pembinaan spiritual memiliki peran dalam membantu Warga Binaan membangun kesadaran dari dalam diri.

Menurutnya, perubahan tidak hanya membutuhkan keterampilan untuk menghadapi kehidupan setelah bebas, tetapi juga membutuhkan kemauan dan kesadaran untuk memperbaiki diri.

Pembinaan tidak hanya berbicara tentang keterampilan dan kedisiplinan, tetapi juga bagaimana membangun kesadaran dari dalam diri. Kami berharap nilai-nilai yang diterima dapat menjadi bekal untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan kehidupan ketika kembali ke masyarakat, ujar Wikrama.

Sementara itu, perwakilan Kemenag SBB, Apriyana Meutte, mengingatkan Warga Binaan agar tidak melihat masa menjalani pidana sebagai akhir dari perjalanan hidup.

Ia mendorong para peserta untuk menjadikan proses pembinaan sebagai kesempatan melakukan perubahan dan menata kembali kehidupan.

Tempat ini adalah bagian dari perjalanan hidup, bukan akhir dari kehidupan. Percayakan masa lalu kepada Tuhan, jalani hari ini dengan benar, dan serahkan masa depan ke dalam tangan-Nya, pesannya.

Pesan tersebut mendapat respons positif dari Warga Binaan. Salah seorang Warga Binaan berinisial FP mengaku kegiatan kerohanian memberikan penguatan sekaligus mengingatkannya bahwa kesempatan untuk berubah masih terbuka.

Firman hari ini mengingatkan saya bahwa masih ada kesempatan untuk berubah. Saya ingin menjalani pembinaan dengan sungguh-sungguh dan memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan, ungkapnya.

Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja, Muh. Ramdhan Basir, turut menilai kegiatan kerohanian sebagai salah satu bagian yang mendukung proses perubahan sikap dan perilaku Warga Binaan.

Ia menyebut, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi Warga Binaan untuk melakukan refleksi, memperkuat keimanan, sekaligus membangun motivasi dalam menjalani proses pembinaan.

Warga Binaan diberikan ruang untuk berefleksi, memperkuat keimanan, dan membangun motivasi untuk memperbaiki diri, tuturnya.

Terpisah, Kepala Lapas Piru, Hery Kusbandono, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sinergi yang terus dibangun bersama Kemenag SBB dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian bagi Warga Binaan.

“Kami ingin Warga Binaan mendapatkan kesempatan untuk berefleksi, memperkuat nilai keimanan, dan membangun komitmen menjalani kehidupan yang lebih baik,” jelas Hery.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan persembahan pujian yang dibawakan Warga Binaan bersama perwakilan Kemenag SBB.

Melalui kegiatan tersebut, Lapas Piru berharap pembinaan kerohanian dapat terus menjadi bagian dari proses membangun karakter, memperkuat mental, serta menumbuhkan keyakinan Warga Binaan untuk memulai kehidupan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pidana.

Sinergi dengan Kemenag SBB juga diharapkan dapat terus berjalan sebagai bagian dari upaya menciptakan pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada perubahan perilaku selama berada di Lapas, tetapi juga mempersiapkan Warga Binaan agar mampu kembali dan diterima di tengah masyarakat. (Za)