Kendari, globaltimurnn.com – Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol. Dr. Himawan Bayu Aji, S.H., S.I.K., M.H. melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Markas Korem (Makorem) 143/Halu Oleo, Rabu (22/7/2026), sebagai upaya mempererat soliditas, solidaritas, dan sinergitas antara TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan di wilayah Sulawesi Tenggara.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Sultra didampingi Wakapolda Sultra Brigjen Pol. Budi Hermawan, S.I.K., beserta para Pejabat Utama Polda Sultra. Rombongan disambut langsung oleh Komandan Korem 143/Halu Oleo Brigjen TNI Raden Wahyu Sugiarto, S.I.P., M.Han., didampingi Kepala Staf Korem 143/Halu Oleo Kolonel Inf Puguh Binawanto serta para Pejabat Utama Korem 143/Halu Oleo.

Di waktu yang bersamaan, Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala bersama Kolonel Laut (P) M. Sati Lubis, S.T., M.Sc CHRMP juga turut serta datang dan hadir dalam kunjungan silaturahmi Kapolda tersebut.

Pertemuan antara kedua pimpinan institusi keamanan dan penegak hukum tersebut membahas pentingnya menjaga komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang telah terjalin baik antara TNI dan Polri sebagai pilar utama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kunjungan silaturahmi Kapolda Sultra merupakan bentuk komitmen untuk terus memperkuat hubungan kelembagaan serta membangun sinergi yang semakin kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan tugas di lapangan.

Soliditas dan sinergitas TNI-Polri merupakan kekuatan utama dalam menjaga stabilitas keamanan. Melalui silaturahmi ini, Kapolda Sultra ingin terus mempererat hubungan yang selama ini telah terjalin dengan baik sehingga koordinasi dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan semakin optimal.

Saat ini, dinamika situasi keamanan yang terus berkembang membutuhkan kerja sama yang erat antar instansi. Oleh karena itu, sinergi antara Polda Sultra dan Korem 143/Halu Oleo harus terus dipelihara melalui komunikasi yang intensif, saling mendukung dalam pelaksanaan tugas, serta mengedepankan semangat kebersamaan demi kepentingan masyarakat.

Silaturahmi tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pertahanan dan keamanan di Sulawesi Tenggara, termasuk dalam mendukung penanganan berbagai potensi gangguan kamtibmas, penanggulangan bencana, hingga pengamanan agenda strategis nasional dan daerah.

Melalui pertemuan ini, Polda Sultra dan Korem 143/Halu Oleo menegaskan komitmen untuk terus menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan kolaborasi dalam mewujudkan situasi keamanan yang aman, damai, dan kondusif bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. (V374) 

Ambon, Globaltimurnn.com – Komitmen memperkuat tata kelola pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas terus diperkuat. Hal itu ditandai dengan kunjungan kerja Inspektur Wilayah IV Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Jayanta Surbakti, ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon, Rabu (22/07/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda monitoring dan penguatan pelaksanaan tugas serta fungsi pemasyarakatan. Selain memastikan seluruh layanan berjalan sesuai ketentuan, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan internal, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta mendorong budaya kerja yang profesional di lingkungan pemasyarakatan.

Kedatangan Jayanta Surbakti disambut langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Rutan Kelas IIA Ambon, Jefry R. Persulessy, bersama jajaran pejabat struktural dan seluruh pegawai Rutan Ambon. Hadir pula Kepala Bagian Umum beserta jajaran serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Kota Ambon sebagai bentuk sinergi dalam memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola organisasi.

Dalam kunjungannya, Jayanta meninjau langsung sejumlah fasilitas utama di Rutan Ambon. Peninjauan dimulai dari dapur penyediaan makanan warga binaan guna memastikan standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan pangan telah diterapkan dengan baik.

Selanjutnya, rombongan mengunjungi bengkel kerja warga binaan untuk melihat pelaksanaan program pembinaan kemandirian, perpustakaan sebagai sarana peningkatan wawasan dan pembinaan kepribadian, hingga blok hunian guna memastikan kondisi keamanan, kebersihan, ketertiban, dan pelayanan terhadap warga binaan berjalan secara optimal.

Tak hanya melakukan monitoring lapangan, Inspektur Wilayah IV juga memberikan penguatan kepada seluruh jajaran Pemasyarakatan di Provinsi Maluku melalui Zoom Meeting yang diikuti Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Maluku.

Dalam arahannya, Jayanta menegaskan bahwa pengawasan bukan sekadar fungsi kontrol, tetapi juga menjadi sarana pembinaan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas.

> "Monitoring ini bukan semata-mata sebagai fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan dan penguatan agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai ketentuan. Saya berharap seluruh pegawai terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan warga binaan," tegas Jayanta Surbakti.

Sementara itu, Plt. Kepala Rutan Kelas IIA Ambon, Jefry R. Persulessy, mengapresiasi perhatian dan pembinaan yang diberikan Inspektorat Jenderal Kemenimipas melalui kunjungan tersebut.

Menurutnya, monitoring ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola organisasi.

"Kami menyambut baik kunjungan monitoring dan penguatan dari Inspektur Wilayah IV sebagai bentuk perhatian terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Rutan Ambon. Seluruh arahan dan rekomendasi akan kami tindak lanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat tata kelola organisasi, serta mewujudkan pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas," ujar Jefry.

Melalui kegiatan ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berharap seluruh jajaran pemasyarakatan di Maluku semakin memperkuat budaya kerja yang profesional, meningkatkan efektivitas pengawasan internal, serta terus menghadirkan pelayanan pemasyarakatan yang humanis, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. (Za)

Ambon, globaltimurnn.com – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menerima kunjungan Komisaris Utama dan Direktur PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) beserta jajaran di Kediaman Gubernur Maluku, Mangga Dua, Selasa (21/7/2026), dalam rangka menjajaki peluang kerja sama strategis di bidang transportasi laut.

Turut mendampingi Gubernur Maluku dalam pertemuan tersebut Asisten II Setda Maluku Bidang Perekonomian Dan Pembangunan, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Direktur Utama PT Panca Karya, serta Kepala ASDP Cabang Ambon beserta jajaran.

Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban sebagai ajang silaturahmi sekaligus membahas potensi kerja sama antara PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya melalui BUMD PT Panca Karya. 

Peluang kolaborasi tersebut dinilai semakin terbuka seiring berkembangnya berbagai proyek strategis nasional di Maluku, seperti Blok Masela, Maluku Integrated Port, dan Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan (PIP), yang diproyeksikan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Gubernur Hendrik Lewerissa menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku untuk memperkuat layanan transportasi laut melalui pengelolaan yang melibatkan BUMD daerah dengan bermitra bersama ASDP.

Menurut Gubernur, penguatan layanan penyeberangan antarpulau menjadi kebutuhan penting bagi Provinsi Maluku sebagai daerah kepulauan. Karena itu, ia berharap seluruh pulau di Maluku dapat terhubung melalui jaringan transportasi laut yang andal, sekaligus menghidupkan kembali layanan transportasi feri yang pernah menjadi tulang punggung konektivitas antarpulau di Maluku.

Melalui penjajakan kerja sama ini, Pemerintah Provinsi Maluku berharap terbangun sinergi yang mampu meningkatkan konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkuat pelayanan transportasi bagi masyarakat di seluruh wilayah kepulauan Maluku. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menerima audiensi Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia Kawasan Amerika–Eropa (Amerop) di Ruang Rapat Gubernur Maluku, Selasa (21/7/2026). Audiensi tersebut membahas pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Banda 2026 yang akan berlangsung di Kecamatan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku beserta jajaran, Koordinator PPI Dunia Kawasan Amerika–Eropa (Amerop), Gerry Utama, bersama para mahasiswa peserta program.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada para mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di kawasan Amerika dan Eropa atas komitmennya melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Banda Neira.

Gubernur berharap selama satu bulan pelaksanaan program, para peserta dapat mengeksplorasi berbagai potensi Banda, mulai dari keindahan alam, kekayaan cagar budaya, sejarah, hingga kehidupan sosial masyarakat. Menurutnya, pengalaman tersebut tidak hanya akan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, tetapi juga memperkaya wawasan para mahasiswa.

"Melalui kegiatan ini, saya berharap adik-adik PPI Dunia Amerop dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Banda sekaligus menjadi duta yang memperkenalkan potensi Banda dan Maluku kepada dunia internasional," ujar Gubernur.

Ia juga berharap hasil dari program pengabdian tersebut dapat menjadi nilai tambah bagi pembangunan daerah serta memperkuat promosi Banda dan Maluku melalui berbagai publikasi dan jejaring internasional yang dimiliki para mahasiswa setelah kegiatan berakhir.

Pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik inisiatif PPI Dunia Amerop dan berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut sebagai bagian dari upaya bersama dalam mempromosikan potensi daerah serta mendukung pembangunan Maluku yang berkelanjutan. (Rdjs) 

Piru, globaltimurnn.com - Wakil sekertaris bidang Pembinaan Aparatur Organisasi (PAO) Pengurus Besar (PB), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pusat Jakarta Asrudi secara resmi melantik sebanyak 38 pengurus HMI cabang Seram Bagian Barat. 

Kegiatan pelantikan ini berlangsung pada pukul 13 : 00 Wit, tepatnya 16 Juli 2026 berapa hari lalu. Ungkap Rimin Hitimala kepada Redaksi media ini sore tadi via pesan whatsaap-nya. 

Dikatakan-nya" Dalam pelantikan tersebut berkesempatan saat melantik, Wakil sekertaris bidang Pembinaan Aparatur Organisasi (PAO) Pengurus Besar (PB), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pusat Jakarta Asrudi menyampaikan pesan singkat kepada pengurus yang baru dilantik. 

Pesan-nya" HMI akan bekerja dengan satu misi dan tujuan agar bisa Mengembalikan kader umat, kader bangsa di bumi saka Mese Nusa. Ucapnya

Sudah tentu HMI berkolaborasi Mitra dengan pemerintahan Daerah sehingga dari sisi pendidikan (akademisi), sekala nasional harus ada di bumi saka Mese Nusa. Sebutnya

Pasal-nya" kehadiran HMI di tengah-tengah publik jika ada konflik antara satu dengan yang lain atau korupsi, Pemakai Narkoba, sudah tentu HMI punya Cara pandang terhadapap yang sifatnya Membangun dari sisi pembangunan yang tidak tersusun secara tersistematis ( futuristik). 

HMI selalu tampil di publik dalam bentuk dialog dan yang sifatnya membangun daerah, HMI juga mendorong Misi Bupati seram Bagian Barat yaitu SBB Maju Harmonis dan berkelanjutan berbasis Agro-Marine. Pungkasnya  (V374) 

Ditulis Oleh Gerard Wakano : 

Ambon, globaltimurnn.com - Ratusan tahun sebelum para ekonom Barat menulis teori tentang perseroan terbatas, sebelum Bursa Efek New York berdiri, sebelum istilah Initial Public Offering (IPO) dikenal, cengkeh dan pala dari tanah Maluku telah menjadi poros yang memutar roda kapitalisme global. Ironi sejarah yang paling pahit, kekayaan alam yang menjadi sumber kemakmuran awal sistem ekonomi modern justru membuat pemilik aslinyarakyat Maluku terpuruk dalam kemiskinan dan penindasan.

Sejak abad-abad awal Masehi, cengkeh (Syzygium aromaticum) dari Maluku Utara dan pala (Myristica fragrans) dari Kepulauan Banda telah menjadi komoditas paling bernilai di dunia. Para saudagar Arab dan India memperdagangkan rempah-rempah ini melalui Jalur Sutra dengan harga ribuan kali lipat dari harga di tempat asalnya. Ketika rempah-rempah tiba di Venesia gerbang utama perdagangan Eropa harganya kerap melonjak ratusan bahkan ribuan persen lebih tinggi daripada harga awal di Kepulauan Maluku.

Pada abad ke-15, bangsa Eropa yang selama berabad-abad menjadi konsumen pasif dengan harga selangit mulai bertindak. Portugis menjadi yang pertama tiba di Maluku pada 1512 di bawah pimpinan Francisco Serrao. Sultan Ternate, Abu Lais, menawarkan Portugis untuk mendirikan benteng di Ternate dengan imbalan cengkeh yang dihasilkan Ternate hanya boleh dijual kepada Portugis. Ini adalah awal dari monopoli sebuah konsep yang kelak menjadi fondasi sistem perseroan.

Kemudian dilanjutkan dengan Persaingan antarbangsa Eropa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda memperebutkan Maluku memuncak pada awal abad ke-17. Pada 1602, Belanda mengambil langkah revolusioner, mereka menggabungkan enam perusahaan dagang saingan menjadi satu entitas raksasa bernama Verenigde Oostindische Compagnie (VOC).

Inilah momen kelahiran sistem perseroan terbatas modern.

VOC didirikan bukan sebagai perusahaan milik kerajaan, melainkan sebagai perusahaan publik yang menjual saham kepada siapa pun yang mau membeli. Pada Agustus 1602, VOC melakukan IPO pertama dalam sejarah dunia sebuah penawaran saham perdana yang menjadi cikal bakal semua pasar modal yang kita kenal saat ini.

Data mencatat 1.143 investor menanamkan modal di VOC Amsterdam. Total dana terkumpul mencapai lebih dari 642.000 gulden. Yang paling mencengangkan, investor bukan hanya bangsawan dan saudagar kaya. Seorang asisten rumah tangga bernama Neeltgen Cornelis dengan gaji kurang dari 50 sen per hari menyisihkan tabungan 100 gulden untuk membeli saham VOC. Inilah bukti pertama, sistem perseroan terbatas lahir karena rakyat jelata pun percaya pada nilai ekonomi rempah Maluku.

VOC menjadi perusahaan terkaya dalam sejarah manusia. Beberapa estimasi menyebut nilainya setara dengan US$8,2 triliun dalam ukuran modern melebihi gabungan Microsoft, Apple, dan Facebook. Namun, kekayaan ini tidak lahir dari inovasi atau industri. Kekayaan ini lahir dari monopoli paksa atas cengkeh dan pala Maluku.

Sistem pembagian keuntungan VOC sangat unik dan sekaligus sangat sinis, dividen dibayarkan dalam bentuk rempah-rempah, bukan uang tunai. Setiap kali kapal tiba dari Maluku membawa muatan rempah bisa enam bulan atau setahun sekali VOC membagi-bagikan karung berisi lada, pala, dan cengkeh kepada para pemegang saham.

Bayangkan ironinya, rakyat Maluku menanam, merawat, memanen, dan menyaksikan hasil bumi mereka diangkut ke seberang lautan. Lalu hasil itu menjadi dividen bagi investor di Amsterdam, sementara rakyat Maluku sendiri tidak pernah melihat keadilan dari tanah yang mereka garap.

Kejayaan VOC tidak dibangun di atas perdagangan yang adil. VOC menerapkan kebijakan ekstirpasi, hak untuk menebang seluruh tanaman rempah yang dianggap berlebihan demi menjaga harga tetap tinggi di Eropa. Tanaman cengkeh dan pala yang bagi rakyat Maluku "seperti beras bagi rakyat Jawa," sebagaimana tercatat dalam sumber sejarah dimusnahkan secara sistematis.

Di Pulau Banda, VOC melakukan genosida terhadap penduduk asli yang menolak monopoli. Di Ternate dan Tidore, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Coen menghancurkan semua tanaman cengkeh secara brutal. Rakyat Maluku dilarang menjual rempah kepada siapa pun selain VOC. Mereka menjadi budak di tanah mereka sendiri, sementara di Belanda, para pemegang saham VOC menuai keuntungan berlipat ganda.

Hari ini, Maluku masih memproduksi ribuan ton cengkeh per tahun, salah satu yang terbesar di Indonesia. Pala dari Kepulauan Banda tetap menjadi yang terbaik di dunia. Tapi rakyat Maluku masih miskin, infrastruktur masih rusak, desa-desa masih terisolasi.

Pertanyaan yang harus kita lontarkan dengan lantang. Jika cengkeh dan pala Maluku mampu melahirkan sistem perseroan terbatas, mampu menciptakan pasar modal pertama di dunia, mampu menjadikan VOC sebagai perusahaan terkaya sepanjang masa lalu mengapa Maluku sendiri tidak pernah menikmati kekayaan itu?

Jawabannya bukan karena Maluku miskin sumber daya. Jawabannya adalah sistem ekonomi global sejak 400 tahun lalu dibangun di atas eksploitasi Maluku, bukan untuk kesejahteraan Maluku. Sistem perseroan terbatas yang kita banggakan sebagai "kemajuan peradaban" lahir dari perampokan sistematis atas kekayaan alam Maluku.

Maluku kaya. Yang miskin adalah kebijakan, keadilan, dan pengakuan atas hak-hak rakyatnya.

Referensi

1. Historia.id Ketika Bangsa Eropa Memperebutkan Maluku (2019) 

2. Historia.id 25 Februari 1605: Portugis Menyerah Kepada VOC (2016) 

3. Historia.id  Asisten Rumah Tangga Jadi Pemilik Saham Pertama VOC (2024) 

4. Kompas.com Mengapa Wilayah Maluku Disebut Sebagai Kepulauan Rempah-rempah? (2024) 

5. CNBC Indonesia Perusahaan Jumbo Dunia Tebar Dividen Pakai Barang Hasil Keruk Bumi RI (2025) 

6. Databoks Produksi Cengkeh Indonesia (2025)

Ambon, Globaltimurnn.com – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, Bisri Asshidiq Latuconsina (Boy), mengajak seluruh elemen masyarakat Maluku untuk bersatu memperjuangkan perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan memperkuat identitas bangsa.

Ajakan tersebut disampaikan Boy usai menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema "Penguatan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia" di Kafe Ujung JMP, Poka, Kota Ambon, Selasa (21/07/2026).

Menurutnya, perjuangan masyarakat adat tidak dapat dibebankan kepada satu lembaga atau satu kelompok saja, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh komponen masyarakat, mulai dari pemerintah, DPRD, tokoh adat, para raja, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil.

"Forum ini menjadi titik awal untuk membangun gerakan bersama. Kami ingin menghimpun gagasan, komitmen, dan kekuatan dari seluruh pihak agar perjuangan masyarakat hukum adat berjalan secara terarah dan berkelanjutan," kata Boy.

Ia menjelaskan, hasil FGD tidak akan berhenti sebagai rekomendasi semata. Dalam waktu dekat akan dibentuk tim khusus yang dipimpin Elifas Tomix Maspaitella untuk mengawal berbagai agenda strategis, termasuk mendorong lahirnya regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat.

Boy menegaskan, perlindungan terhadap masyarakat adat merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan negara. Menurutnya, masyarakat adat merupakan bagian penting dari sejarah, identitas, dan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga keberadaannya.

"Melindungi masyarakat adat berarti menjaga jati diri bangsa. Negara tidak boleh membiarkan hak-hak masyarakat adat terabaikan karena hal itu menyangkut keadilan, rasa kebangsaan, dan masa depan Indonesia," tegasnya.

Meski pengakuan terhadap masyarakat adat telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Boy menilai implementasinya di berbagai daerah masih belum maksimal. Karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif agar perlindungan terhadap masyarakat adat memiliki kepastian hukum.

Ia berharap DPRD Provinsi Maluku dapat menjadikan Ranperda Masyarakat Hukum Adat sebagai salah satu Program Legislasi Daerah (Prolegda) prioritas pada 2027 sehingga dapat menjadi payung hukum bagi seluruh kabupaten dan kota di Maluku.

"Perda ini akan menjadi fondasi penting dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Kami berharap seluruh pemangku kepentingan memberikan dukungan agar regulasi ini segera diwujudkan," ujarnya.

Boy juga menaruh harapan besar kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Adat yang kini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Bersamaan dengan itu, ia berharap RUU Daerah Kepulauan juga dapat segera disahkan.

Menurutnya, pengesahan kedua regulasi tersebut akan menjadi hadiah bersejarah bagi bangsa Indonesia menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Kami berharap pada usia ke-81 kemerdekaan Indonesia, masyarakat adat benar-benar memperoleh keadilan melalui lahirnya Undang-Undang Masyarakat Adat dan Undang-Undang Daerah Kepulauan. Itu akan menjadi bukti bahwa negara hadir untuk seluruh rakyatnya," tuturnya.

Sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa, Boy menegaskan Maluku akan terus berada di garda depan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat demi terwujudnya pembangunan yang adil, inklusif, dan berkeadilan sosial.

"Maluku akan terus berkontribusi bagi Indonesia. Perjuangan ini bukan hanya untuk masyarakat adat di Maluku, tetapi untuk memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan keadilan yang sama di negeri ini," pungkasnya. (Za)