Layuen, globaltimurnn.com - Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto. S. I. P, M. Han, didampingi Danrem 151/Binaiya Brigjen. Raffles Manurung. S. I. P, Kasiter Korem 151/Binaiya Kolonel Inf. Dian Aksmita. S. I. P, Dandim 1513/SBB dan sejumlah PJU Korem 151/Binaiya, serta PJU Kodam XV/Pattimura laksanakan kegiatan pengresmian jembatan Garuda di Desa Lumoly, Dusun Layuen, Kabupaten Seram Bagian Barat, pagi jelang siang pukul 10 : 30 Wit. Kamis 13/08/2026

Sebanyak 2.500 titik jembatan Garuda, dan 3000 titik air bersih, secara serempak diresmikan lansung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, yang diikuti oleh Kodam dan Korem se-Indonesia lewat vicon. 

Lewat Vicon bersama Presiden itulah Pangdam XV/Pattimura resmikan Jembatan Garuda di Dusun Layuen, Desa Lumoly, Kabupaten Seram Bagian Barat. 

Jembatan tersebut menurut keterangan Danrem 151/Binayai, dikerjakan hanya selama 28 hari. 

Mengawali kegiatan pengresmian jembatan Garuda oleh Pangdam Pattimura, berkesempatan Wakil Bupati SBB Selfinus Kainama. S. Pd yang dalam sambutan-nya menyampaikan" Atas nama pemerintah daerah Seram Bagian Barat dan seluruh masyarakat Seram Bagian Barat mengucapkan selamat datang kepada Pangdam XV/Pattimura bersama Danrem 151/Binaiya bersama rombongan dibumi Saka Mese Nusa. Ucap Kainama

Lebih lanjut Kainama mengatakan" Hal ini merupakan wujud nyata perhatian serta kemunggalan TNI dengan rakyat diwilayah Swram Bagian Barat. 

Dalam sambutan-nya itu Wabup menyampaikan" Hari ini kita menjadi saksi peristiwa yang sangat penting dan monumental yaitu pelaksananaan Launching 2.500 jembatan Garuda dan 3000 titik air bersih yang diresmikan secara terpusat dan daring oleh Presiden RI. 

Pemerintah daerah Seram Bagian Barat menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan Terima kasih yang mendalam kepada Presiden RI, Kasad, Panglima TNI, Pangdam XV/Pattimura, Danrem 151/Binaiya, Dandim 1513/SBB dan jajaran,  atas perhatian besar terhadap penyediaan infrastruktur dasar didaerah Saka Mese Nusa. Ucapnya

Pembangunan jembatan Garuda serta titik air bersih di Dusun Layuen, Desa Lumoly ini, bukan hanya pembangunan fisik semata, tetapi merupakan pilar penting yang akan membuka keterisolitan memperlancar konektifitas warga, menggerakan perekonomian lokal serta menjamin hak dasar masyarakat akan akses air bersih yang kayak dan sehat. Jelasnya

Wabup juga mengatakan" Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat siap untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama TNI, Polri dalam mengawal program strategis Nasional demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Tuturnya

Lewat sambutan-nya itu, Wabup juga menyampaikan kepada masyarakat Dusun Layuen bahwa" Dirinya menitip pesan agar fasilitas jembatan yang sudah di bangun harus dijaga, dirawat, dan dipelihara dengan sebaik - baiknya agar bermanfaat dirasakan dalam jangka waktu panjang. Harapnya  (Rdks) 

Dobo, Globaltimurnn.com – Semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui berbagai kegiatan seremonial. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Dobo memilih mengisinya dengan aksi nyata melalui kegiatan bakti sosial dan pembagian sembako kepada masyarakat, Rabu (12/08/2026).

Kegiatan sosial tersebut dipimpin langsung Kepala Lapas Kelas III Dobo, Pieter Jan Lessy, bersama Kepala Subseksi Pembinaan, Kepala Subseksi Keamanan dan Ketertiban (Kamtib), serta jajaran Lapas Dobo.

Pembagian sembako menjadi bentuk kepedulian jajaran Lapas Dobo terhadap masyarakat sekaligus bagian dari rangkaian kegiatan dalam menyemarakkan momentum kemerdekaan. Bantuan yang disalurkan diharapkan dapat memberikan manfaat dan sedikit meringankan kebutuhan masyarakat penerima.

Kepala Lapas Kelas III Dobo, Pieter Jan Lessy, mengatakan peringatan HUT Kemerdekaan RI harus menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat berbagi dan memperkuat kepedulian sosial.

Menurutnya, makna kemerdekaan tidak sebatas diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga dengan menghadirkan manfaat secara langsung bagi masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan sekaligus mempererat hubungan antara Lapas Dobo dengan masyarakat. Semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi bagian dari semangat gotong royong dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia,” ujarnya.»

Kegiatan berlangsung aman dan kondusif. Kehadiran jajaran Lapas Dobo di tengah masyarakat juga menciptakan suasana penuh keakraban dan menjadi ruang untuk mempererat tali silaturahmi.

Aksi sosial tersebut sekaligus menunjukkan komitmen Lapas Kelas III Dobo untuk terus membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat nyata.

Semangat berbagi, kepedulian, dan gotong royong diharapkan terus tumbuh, sejalan dengan semangat Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. (Za)

Namlea, Globaltimurnn.com – Komitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga binaan terus diperkuat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Namlea melalui sinergi bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Buru.

Terbaru, Lapas Namlea menerima bantuan stok obat-obatan dari Unit Kefarmasian Dinkes Kabupaten Buru, Kamis (13/08/2026). Bantuan tersebut menjadi bagian dari kerja sama lintas sektor untuk memastikan kebutuhan pelayanan kesehatan warga binaan di Klinik Pratama Lapas Namlea tetap terpenuhi.

Beragam jenis obat diterima dalam bantuan tersebut, mulai dari antibiotik, analgesik dan pereda nyeri, obat untuk gangguan pencernaan dan pernapasan, obat alergi, antiseptik hingga multivitamin.

Petugas Klinik Pratama Lapas Namlea, Fransky Uneputty, mengatakan seluruh bantuan akan dimanfaatkan untuk menambah persediaan obat di bagian farmasi dan ruang obat Klinik Pratama Lapas Namlea.

“Kami sebelumnya sudah mengajukan permohonan bantuan obat-obatan kepada Dinkes dan hari ini kami menerima sesuai dengan jenis obat yang kami lampirkan sebelumnya,” ujar Fransky.

Sementara itu, Kepala Subseksi Pembinaan Lapas Namlea, Sofian Ahmad, menyampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan obat-obatan di klinik selama ini dilakukan melalui kerja sama dengan Dinkes maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Buru.

Ia pun memberikan apresiasi atas perhatian dan langkah konkret Dinkes Kabupaten Buru yang secara proaktif membantu memenuhi ketersediaan obat bagi warga binaan.

Menurut Sofian, ketersediaan obat menjadi hal penting karena warga binaan tetap membutuhkan penanganan medis ketika mengalami berbagai keluhan kesehatan, seperti demam, flu, batuk maupun gangguan kesehatan lainnya.

“Stok obat di klinik harus selalu tersedia untuk kebutuhan perawatan bagi warga binaan yang mengalami gangguan kesehatan seperti demam, flu, batuk, dan keluhan kesehatan lain yang memerlukan penanganan melalui terapi obat-obatan,” katanya.

Kepala Lapas Kelas III Namlea, Muhammad M. Marasabessy, menegaskan bahwa kesehatan merupakan salah satu hak dasar warga binaan yang harus dipenuhi selama menjalani masa pidana.

Karena itu, pihaknya akan terus membangun koordinasi dan sinergi dengan Dinkes Kabupaten Buru maupun pemerintah daerah guna memastikan pelayanan kesehatan di lingkungan Lapas Namlea berjalan secara optimal.

“Kami terus menjalin sinergitas dengan Dinkes Kabupaten Buru agar pelayanan kesehatan bagi warga binaan dapat tetap berjalan dengan optimal. Meskipun sedang menjalani hukuman, kami wajib memprioritaskan kesehatan mereka,” tegasnya.

Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya menjamin ketersediaan obat-obatan, tetapi juga semakin memperkuat kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh warga binaan Lapas Kelas III Namlea. Dengan dukungan lintas sektor yang berkelanjutan, pemenuhan hak kesehatan warga binaan dapat terlaksana secara lebih maksimal. (Za)

Wahai, globaltimurnn.com - Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, ‎Pasalnya hingga saat ini kejaksaan wahai belum melakukan pemeriksaan ataupun pemanggilan, padahal Inspektorat telah memberikan Laporan Hasil Pemeriksaanya kepada Kejaksaan di Wahai. Kamis 13/08/2026

‎Ketika di wawancarai, kepada media ini salah satu tokoh pemuda negeri wahai mengungkapkan kekecewaanya terhadap kinerja dari Kejaksaan Wahai yang terlihat sangat lambat dalam memproses Dugaan  Korupsi Dana Desa Di Negeri Wahai.

‎Menurutnya" untuk mengungkapkan fakta ini kejaksaan harusnya tidak membutuhkan waktu yang lama di karenakan Kantor kejaksaan berada tepat di negeri wahai, dan lokasi Gedung Siwalima yang di laporkan mangkrak, tidak jauh dari kantor kejaksaan wahai, begitu pun beberapa laporan lainnya yang bisa dilihat secara langsung di lapangan oleh pihak kejaksaan wahai.

Cabjari wahai saat di hubungi media ini lewat pesan whatsapp-nya menjelaskan masalah dugaan tersebut tetap akan di proses, dan akan bertahap sesuai dengan prosedurnya. (Adrian)

Ambon, Globaltimurnn.com – Pengelolaan dana komite dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri Waai kembali menjadi sorotan. Sejumlah pertanyaan dari masyarakat dan pihak yang berkepentingan kini mengarah pada transparansi penggunaan anggaran serta pertanggungjawaban keuangan sekolah.

Sumber yang memberikan keterangan dalam persoalan ini meminta agar seluruh pihak tidak sekadar memberikan bantahan, tetapi juga membuka dokumen dan laporan penggunaan dana yang selama ini dikelola.

“Kalau memang semuanya sudah sesuai aturan, buka saja laporan dan pertanggungjawabannya. Kalau tidak ada pertanggungjawaban, maka di rasa tidak perlu ada pertimbangan lagi kan,” tegas sumber.

Sorotan tersebut terutama berkaitan dengan dana komite yang disebut dipungut dari orang tua siswa sebesar Rp50 ribu per bulan. Muncul pertanyaan mengenai berapa jumlah dana yang terkumpul, untuk apa saja penggunaannya, serta bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya kepada orang tua siswa.

Selain dana komite, realisasi penggunaan dana BOS juga menjadi bagian yang dipertanyakan. Publik berharap pihak sekolah maupun instansi terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka berdasarkan dokumen dan laporan resmi.

Pertanyaan lain yang turut mencuat adalah mengenai kesejahteraan guru. Sumber menyebut terdapat guru yang disebut hanya menerima pembayaran sebesar Rp60 ribu. Informasi tersebut tentu membutuhkan klarifikasi dan bukti pendukung agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran di tengah masyarakat.

Tak hanya itu, muncul pula dugaan adanya siswa yang diminta pulang ketika hendak mengikuti ujian karena belum membayar dana komite.

Jika informasi tersebut benar, persoalan itu perlu mendapat perhatian serius. Namun apabila tidak benar, pihak sekolah juga memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi sekaligus menunjukkan bukti yang dapat menjelaskan kondisi sebenarnya.

Sesuai alur sumber awal menegaskan bahwa seluruh informasi dalam pemberitaan ini merupakan keterangan dari sumber yang identitasnya dirahasiakan dan bukan merupakan kesimpulan hukum atas dugaan yang disampaikan.

Karena itu, SMA Negeri Waai, Komite Sekolah, Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku maupun pihak terkait lainnya memiliki hak untuk memberikan klarifikasi serta menunjukkan dokumen pendukung.

Jika seluruh pengelolaan dana telah dilakukan sesuai ketentuan, maka laporan keuangan, bukti penggunaan anggaran dan dokumen pertanggungjawaban dapat menjadi dasar untuk menjelaskan kepada publik mengenai pengelolaan dana tersebut.

Sebaliknya, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka pemeriksaan melalui mekanisme administrasi maupun hukum sesuai ketentuan yang berlaku perlu dilakukan oleh pihak berwenang.

Sebab persoalan ini bukan semata-mata menyangkut nominal Rp50 ribu per bulan, Lebih dari itu, yang dipertaruhkan adalah kepercayaan orang tua siswa, kesejahteraan tenaga pendidik, hak siswa memperoleh pelayanan pendidikan serta kredibilitas pengelolaan anggaran sekolah.

Kini publik menunggu penjelasan yang lebih terbuka, Ke mana dana komite SMA Negeri Waai selama ini digunakan?, Bagaimana realisasi dan pertanggungjawaban dana BOS?, Benarkah ada guru yang hanya menerima Rp60 ribu?

Benarkah terdapat siswa yang diminta pulang saat hendak mengikuti ujian karena belum membayar dana komite?. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu tidak cukup dijawab dengan bantahan semata.

Publik membutuhkan data, dokumen, transparansi dan pertanggungjawaban agar persoalan ini dapat dilihat secara terang dan tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.

Kini, jawaban ada pada pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan penjelasan dan membuka data sesuai ketentuan yang berlaku.  (**)

Ambon, Globaltimurnn.com – Penandatanganan kontrak program Percetakan Lahan Sawah Provinsi Maluku Utara tahun 2026 resmi dilaksanakan di Markas Komando Daerah Militer XV/Pattimura, Ambon, Rabu, 12 Agustus 2026. Bupati Kabupaten Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si turut hadir menandatangani dokumen tersebut, didampingi Kepala Dinas Pertanian Halut Piet Hein Onthony. Kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, dan TNI dalam memperluas lahan pertanian serta mendukung ketahanan pangan daerah.

 

Bupati menjelaskan, dari total alokasi awal provinsi seluas 1.900 hektar, Halmahera Utara mendapatkan jatah terbesar yaitu 1.067 hektar. Angka ini jauh melampaui alokasi kabupaten lain seperti Halmahera Timur seluas 532 hektar dan Halmahera Selatan 301 hektar. "Pemda juga diberi kesempatan hingga akhir minggu depan untuk mengajukan penambahan luasan, mengingat potensi lahan yang sebenarnya tersedia di wilayah kita mencapai 2.980 hektar," ujarnya.

 

Lokasi utama program ini dipusatkan di Kecamatan Kao Barat, kawasan yang selama ini banyak didiami warga transmigran. Bupati mengarahkan agar program ini menjadi momentum perubahan pola tanam masyarakat: "Selama ini kita banyak mengandalkan komoditas jangka panjang seperti pala, kelapa, dan cengkeh. Ke depannya kita harus mulai bergeser menyeimbangkan dengan tanaman jangka pendek guna mempercepat perputaran ekonomi warga."

 

Ia juga meminta kolaborasi yang setara antara masyarakat pendatang dan masyarakat asli setempat, serta mengajak Camat Kao Barat, para Kepala Desa, dan seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif mendukung pelaksanaan program ini.

 

Kepala Dinas Pertanian Halut Piet Hein Onthony menyatakan pihaknya siap sepenuhnya menyukseskan program tersebut. "Kami optimis target tercapai dengan melibatkan perangkat daerah di setiap tahapan, memberikan waktu kerja yang memadai bagi tim teknis, serta melibatkan petani sejak perencanaan awal," tegasnya.

 

Di kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Pertanian dan Pangdam XV/Pattimura atas perhatian dan dukungan besar yang diberikan bagi kemajuan sektor pertanian serta kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara. (𝐆𝐈𝐎).

Kairatu, globaltimurnn.com - Sempat hilang kontak Saat Melaut, Seorang Warga Desa Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Dedi Suneth (46) berhasil ditemukan Tim SAR Gabungan, dalam kondisi Meninggal Dunia. Rabu 12/08/2026

Korban berhasil ditemukan Tim Penyelam Basarnas dalam kondisi meninggal dunia disekitar lokasi kejadian, Operasi penyelaman guna mencari korban berjalan dengan baik hingga pada akhirnya korban ditemukan pada kedalaman sekitar 20 meter dengan jarak -+ 50 meter dari lokasi awal kejadian. 

Marlon Salawane selaku Dantim Operasi SAR menyampaikan "Setelah kami tiba di Dusun Leamahu sekitar pukul 15.00 wit, kami langsung berkoordinasi dengan pihak keluarga dan juga Unsur SAR Gabungan. 

Menurut informasi yang kami terima dari keluarga, kami menyimpulkan bahwa korban di duga kuat terjatuh dan tenggelam akibat penyakit epilepsi yang kambuh pada saat itu.

Pada saat kejadian pula kami rasa tidak ada masyarakat setempat yang melihat korban jatuh dan tenggelam. 

Kejadian naas itu terjadi sekitar pukul 5 dini hari, Masyarakat setempat baru mengetahui kejadian tersebut setelah perahu milik korban ditemukan pada pukul 7 pagi dalam keadaan kosong tanpa orang.

Selanjutnya dua personel Basarnas dikerahkan guna melakukan penyelaman disekitar lokasi kejadian dan pada pukul 17.40 wit, Tim Penyelam berhasil menemukan korban pada kedalaman 20 meter dalam kondisi meninggal dunia. 

Korban kemudian dievakuasi ke permukaan air untuk dibawa ke kediaman korban guna diserahkan kepada pihak keluarga. 

Sekitar pukul 18.30 wit, Tim SAR Gabungan tiba di Dusun Leamahu, selanjutnya korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses lebih lanjut. 

Operasi SAR melibatkan berbagai Unsur Potensi diantaranya, Basarnas, Polsek Kairatu, Polair Polres SBB, Sekjen Kairatu, BPBD SBB, Baznas, dan Masyarakat Dusun Leamahu. 

Alut dan Palsar yang digunakan diantaranya, Truck Personil, Rubber Boat, Peralatan Selam, dan Longboat masyarakat 

Dengan ditemukannya korban maka Operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh Unsur Potensi SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih. (Rdks)