Foto : Forum Pakar Maritim Gelar Diskusi Nasional, Dorong Maluku Jadi Model Integrasi Konservasi Laut dan Pembangunan

Ambon, Globaltimurnn.com – Menyikapi target nasional Kawasan Konservasi Perairan minimal 30% pada tahun 2045, Yayasan Garuda Di Lautku Inisiatif menginisiasi Forum Pakar Maritim dengan menggelar kegiatan pertama bertema "Net Gain Biodiversity, Warisan Ekologis untuk Maluku dan Indonesia". Acara yang berlangsung secara hybrid (50 peserta luring) dilaksanakan pada Selasa (24/02/2026) pukul 10:00 WIT di Raja Seafood Restaurant, Jl. Wolter Monginsidi No.17-20, Latta, Baguala, Maluku.

 

Indonesia khususnya Maluku memiliki kekayaan biodiversitas laut yang menjadi aset strategis bangsa. Dalam perkembangannya, pembangunan proyek energi nasional di kawasan pesisir dan laut harus sejalan dengan komitmen menjaga serta meningkatkan biodiversitas. Konsep Net Gain Biodiversity (NGB) sebagai standar internasional menjadi landasan, yang menekankan bahwa setiap pembangunan harus menghasilkan manfaat ekologis lebih besar daripada dampak yang ditimbulkannya.

 

Selain terkait konservasi, konsep ini juga erat kaitannya dengan pertahanan semesta, di mana harmoni manusia dan alam menjadi inti pengembangan sistem pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan NKRI. 

Pertahanan maritim tidak hanya fokus pada batas wilayah, tetapi juga memastikan ekosistem laut tetap produktif dan lestari. Lebih jauh, penerapan NGB juga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan melalui dukungan terhadap ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir. 

Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk merumuskan rekomendasi teknis yang dapat dijadikan acuan nasional maupun internasional, menjadikan Maluku sebagai model integrasi kedaulatan maritim, konservasi biodiversitas, dan pengentasan kemiskinan.

 

Kegiatan ini memiliki empat tujuan utama, yaitu merumuskan rekomendasi teknis penerapan NGB di sektor energi dan konservasi laut; membangun sinergi multi-sektor antara pertahanan maritim, pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat; menegaskan Maluku sebagai model integrasi pembangunan energi, konservasi biodiversitas, dan pertahanan semesta; serta menghasilkan warisan ekologis dan sosial yang memperkuat kedaulatan NKRI dan diplomasi maritim Indonesia.

 

Ruang lingkup pembahasan meliputi konsep dan prinsip dasar NGB beserta tahapan penghindaran, pengurangan, pemulihan, dan pemberian manfaat tambahan, integrasi NGB dalam pembangunan energi dan migas termasuk regulasi hulu migas terkait PSN Masela.

keterkaitan ekosistem laut sehat dengan pertahanan maritim serta peran TNI AL dalam konservasi berbasis pertahanan, penciptaan lapangan kerja melalui restorasi ekosistem, ekowisata, dan budidaya berkelanjutan serta integrasi konservasi dengan program pemberdayaan masyarakat, kontribusi akademisi dan riset ilmiah untuk indikator keberhasilan NGB, hingga sinergi multi-sektor dan diplomasi maritim.

 

Acara menghadirkan lima narasumber berkompeten dari berbagai sektor, yaitu perwakilan Kepala SKK Migas, Dirjen Pengelolaan Kelautan, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran, serta Panglima Armada III TNI Angkatan Laut. Kegiatan dipandu oleh moderator Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura. (Za) 

 

 

Foto : Wagub Maluku Abdullah Vanath Ungkap Perjalanan “Dari Kebun Pala ke Pelayanan Publik” di Podcast RRI

Ambon, Globaltimurnn.com – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menghadiri undangan podcast Siniar KeKer yang diselenggarakan di Kantor Radio Republik Indonesia (RRI) Ambon, Selasa (24/02/2026). Podcast tersebut mengangkat tema inspiratif, “Dari Kebun Pala ke Pelayanan Publik.”

Dalam perbincangan yang berlangsung hangat dan penuh refleksi, Wagub membagikan perjalanan hidupnya sejak titik nol sebagai petani hingga dipercaya menduduki jabatan Wakil Gubernur Maluku. Ia menegaskan bahwa latar belakang sebagai petani bukanlah penghalang untuk bermimpi besar.

“Saya hidup sebagai petani, tetapi survei saya tinggi untuk menjadi kepala daerah, walaupun saya tidak hidup di kota. Saya selalu menerima setiap masukan yang diberikan kepada saya,” ungkapnya.

Abdullah Vanath menyampaikan rasa bangga karena gagasan dan cita-cita yang dirintis sejak 15 tahun lalu kini mulai memberi dampak nyata bagi masyarakat, khususnya melalui sektor pertanian. 

Ia mendorong masyarakat Maluku untuk kembali berkebun, seraya meyakini bahwa sektor pertanian mampu mengubah status sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, petani bukanlah profesi kelas dua. “Orang hebat itu bukan saja politisi, orang kantoran atau ASN. Petani pun bisa menjadi orang hebat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti komoditas pala sebagai bagian dari identitas dan sejarah Maluku. Sejak dahulu, pala memiliki nilai ekonomi tinggi bahkan digunakan sebagai bahan pengawet alami sebelum ditemukannya teknologi pendingin modern. Potensi inilah yang menurutnya harus terus dikembangkan sebagai kekuatan ekonomi daerah.

Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, Wagub berkomitmen mendorong kebijakan dan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada sektor pertanian dan kelautan. Ia menilai problematika kemiskinan terbesar di Maluku berada pada kelompok petani dan nelayan, sementara alokasi anggaran untuk sektor tersebut masih relatif rendah. 

Kondisi geografis Maluku yang 93 persen wilayahnya adalah laut juga menjadi tantangan tersendiri dalam formulasi kebijakan dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Lebih lanjut, Abdullah Vanath menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi kemajuan Maluku. Ia berharap semakin banyak generasi muda Maluku yang berpendidikan dan mapan secara ekonomi, sehingga mampu berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerah.

“Keberhasilan adalah milik orang yang konsisten dalam perjuangan untuk mencapainya,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wagub juga mengungkapkan perannya dalam mendorong hadirnya RRI di Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai jawaban atas keterisolasian informasi masyarakat saat itu. Ia menegaskan bahwa RRI memiliki peran strategis dalam konteks pertahanan dan keamanan, karena menjadi sumber informasi resmi dan terpercaya bagi masyarakat.

“Bayangkan jika masyarakat tidak mendapatkan informasi yang benar, mereka bisa saja menerima informasi dari sumber yang tidak jelas,” tambahnya.

Menutup perbincangan, Wagub berpesan kepada generasi muda dan para orang tua agar mempersiapkan diri menghadapi tantangan era digital. Ia mengingatkan bahwa perkembangan teknologi akan menggeser banyak fungsi pekerjaan manusia, sehingga peningkatan kapasitas, keterampilan, dan daya saing menjadi sebuah keniscayaan.

Melalui podcast tersebut, Wakil Gubernur Maluku berharap semangat berkarya, berinovasi, dan membangun daerah dari potensi lokal dapat terus tumbuh, demi terwujudnya Maluku yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. (Rdks) 

Foto : BOOM! Kinerja Bank Maluku-Malut Melesat, Aset Capai Rp10,55 Triliun & Bagikan Dividen Rp134 Miliar Lebih

Jakarta, Gloabltimurnn.com – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Tahun 2026 resmi digelar dengan hasil yang mengesankan. Rapat yang dihadiri seluruh kepala daerah se-Maluku dan Maluku Utara sebagai pemilik saham berlangsung meriah di Hotel GIIA Maluku, Jakarta, Senin (23/02/2026).

 

Hadir secara langsung dalam acara tersebut antara lain Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, Bupati Maluku Tenggara H. Muhammad Thaher Hanubun, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir, Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa, serta jajaran kepala daerah lainnya dari kedua provinsi.

 

RUPS tahun ini fokus pada dua agenda besar yang menjadi sorotan : 

pemaparan kinerja keuangan yang tumbuh pesat dan pembagian dividen yang lebih besar bagi para pemegang saham.

 

Direktur Utama Bank Maluku-Malut, Syahrisal Imbar, mengungkapkan bahwa laporan pertanggungjawaban kinerja keuangan tahun 2025 telah disetujui bulat oleh seluruh pemilik saham, termasuk pihak pengendali. "Sekarang kami punya dua pemegang saham pengendali, yaitu Gubernur Maluku dengan porsi 34,5 persen saham dan Bank Jakarta dengan sekitar 7 persen," jelasnya.

 

Ia menegaskan bahwa persetujuan tersebut didasari capaian kinerja yang melampaui ekspektasi. "Semua disetujui karena kinerja kami meningkat tajam dan sangat luar biasa!" tegas Syahrisal.

 

Data keuangan menunjukkan perkembangan yang mengesankan :

 

1, Total Aset : 

Mencapai Rp10,55 triliun, tumbuh 19,84 persen dari tahun 2024 yang sebesar Rp8,81 triliun – di atas rata-rata pertumbuhan aset perbankan nasional.

2, Penyaluran Kredit : 

Tercatat Rp6,07 triliun atau naik 10,10 persen tahun ke tahun, bahkan melampaui pertumbuhan kredit skala nasional.

3, Dana Pihak Ketiga (DPK) : 

Mencapai Rp6,85 triliun dengan pertumbuhan 18,58 persen, dengan komposisi dana murah (giro dan tabungan) mencapai 51,34 persen lebih besar dari deposito.

 

Dari sisi laba, pencapaiannya juga mengagumkan :

 - Laba sebelum pajak mencapai Rp236,97   miliar (naik 9,42 persen).

- Laba bersih melonjak hingga Rp181,80 miliar atau tumbuh sekitar 53 persen – jauh  di atas pertumbuhan laba perbankan nasional yang hanya satu digit.

 

Performa kesehatan bank juga tetap kuat dengan rasio permodalan sebesar 34,16 persen dan rasio kredit bermasalah (NPL) di angka 2,55 persen yang menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya.

 

Selain itu, RUPS juga menetapkan pembagian 74 persen laba bersih tahun 2025 dalam bentuk dividen, dengan total nilai lebih dari Rp134 miliar. Provinsi Maluku menjadi penerima terbesar dengan sekitar Rp47 miliar (naik dari Rp42 miliar tahun lalu), diikuti Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Timur yang masing-masing menerima sekitar Rp7,79 miliar. Kabupaten Maluku Tenggara mendapatkan sekitar Rp7,51 miliar, sedangkan Kabupaten Halmahera Tengah di Maluku Utara menerima sekitar Rp4 miliar berkat konsistensi penyertaan modalnya. Daerah lainnya menerima dividen rata-rata Rp3–4 miliar. (Za) 

 

Foto : Hadapi Pemotongan TKD, Pemkot Ambon Siapkan Pinjaman Rp300 Miliar "Pembangunan Tak Boleh Berhenti"

Jakarta, Globaltimurnn.com - Menghadapi tekanan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengambil langkah strategis dengan menyiapkan pinjaman daerah sebesar Rp300 miliar. Tujuan utama adalah memastikan pembangunan di kota tersebut tidak stagnan.

 

Langkah ini disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, usai menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Rapat Kerja (Raker) Tahun 2026 Bank Maluku-Malut yang digelar di Hotel GIA Maluku, Jakarta, Senin (23/02/2026). Kegiatan tersebut diikuti seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Maluku dan Maluku Utara sebagai pemegang saham.

 

Wattimena menegaskan bahwa pemotongan TKD berdampak langsung pada struktur fiskal daerah, sehingga diperlukan penyesuaian cepat dan terukur. "Dampak pemotongan TKD memaksa kami beradaptasi. Pembangunan tidak boleh berhenti. Karena itu, dalam pembahasan APBD kami membuka ruang defisit yang ditopang melalui penerimaan pinjaman daerah," tegasnya.

 

Sebelumnya, sejak awal penyusunan APBD, Pemkot Ambon telah menetapkan skema pinjaman sebesar Rp200 miliar yang sebagian digunakan untuk menutup kewajiban atau utang tahun berjalan. Secara keseluruhan, nilai pinjaman yang disiapkan mencapai Rp300 miliar dengan tenor pengembalian tiga tahun.

 

"Pinjaman ini terukur dan sesuai kemampuan fiskal daerah. Target kami, seluruh kewajiban sudah lunas pada 2029, sebelum masa jabatan berakhir," ujarnya.

 

Dana pinjaman tidak dialokasikan untuk belanja rutin, melainkan difokuskan pada proyek-proyek strategis yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan wajah kota. Prioritas utama diarahkan pada pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), penataan kawasan Pantai Mardika, serta sejumlah infrastruktur penting lainnya.

 

"TPST dan penataan kawasan strategis seperti Pantai Mardika adalah investasi jangka panjang bagi Kota Ambon. Ini menyangkut tata kelola lingkungan, estetika kota, dan pertumbuhan ekonomi," jelas Wattimena.

 

Dalam RUPS bersama direksi dan para pemegang saham Bank Maluku-Malut, disepakati suku bunga pinjaman sebesar 7,75 persen. "Kami sepakat di angka 7,75 persen. Ini jalan tengah yang adil, baik bagi kami sebagai debitur maupun bagi kreditur," ucapnya.

 

Dengan langkah tersebut, Pemkot Ambon berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan kesinambungan pembangunan. Di tengah keterbatasan transfer pusat, pemerintah kota memilih tetap bergerak untuk memastikan proyek strategis tidak tertunda dan pelayanan publik tetap optimal. (Za) 

 

Foto : Gubernur Maluku Tegaskan Penguatan Tata Kelola pada RUPST 2026 BPD Maluku Maluku Utara

Jakarta, Globaltimurnn.com – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menegaskan komitmen penguatan tata kelola dan peningkatan daya saing BPD Maluku Maluku Utara saat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2026 yang digelar di GIIA Maluku Hotel, Jalan Kebon Kacang Raya, Jakarta Pusat. Senin (23/02/2026)

Rapat tersebut dihadiri jajaran direksi dan komisaris BPD Maluku Maluku Utara, Anggota DPR-RI Dapil Maluku, Wakil Gubernur Maluku Utara, para bupati dan wali kota se-Provinsi Maluku maupun yang mewakili, serta Bupati dan Walikota se-Provinsi Maluku Utara dan Perwakilan Bank DKI.

Dalam RUPST tersebut, para pemegang saham menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Tahun Buku 2026. Rapat juga menetapkan penggunaan laba bersih tahun berjalan, termasuk pembagian dividen kepada para pemegang saham sesuai ketentuan yang berlaku, serta penguatan langkah-langkah perbaikan kinerja dan tata kelola perusahaan.

Dalam arahannya, Lewerissa menegaskan bahwa kebijakan manajemen, termasuk pemberian bonus kinerja, telah diputuskan sesuai mekanisme tata kelola perusahaan yang berlaku dan menjadi kewenangan manajemen.

“Keputusan mengenai bonus kinerja sudah final dan menjadi kewenangan manajemen. Pemberian insentif dikaitkan dengan pencapaian target serta efisiensi dalam proses restrukturisasi yang sedang dilakukan,” ujarnya

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat kondisi internal bank dan menjaga stabilitas operasional di tengah dinamika sektor keuangan.

Lewerissa juga mendorong pemerintah kabupaten/kota sebagai pemegang saham untuk mengoptimalkan pemanfaatan layanan pembiayaan dari BPD Maluku Maluku Utara dalam mendukung pembangunan daerah.

“Kami mendorong pemerintah daerah agar memanfaatkan layanan pembiayaan dari BPD Maluku Maluku Utara. Sebagai bank milik daerah, BPD Maluku Maluku Utara harus menjadi mitra utama dalam mendukung pembiayaan pembangunan,” tegasnya.

Dirinya menambahkan bahwa perbandingan suku bunga antarbank tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa mempertimbangkan struktur biaya dana (cost of fund), komposisi dana pihak ketiga, serta profil risiko masing-masing lembaga keuangan.

“Tidak bisa membandingkan suku bunga secara langsung tanpa melihat struktur biaya dana dan profil risiko masing-masing bank. Itu bukan perbandingan yang sebanding,” jelasnya.

Lewerissa memastikan jajaran direksi BPD Maluku Maluku Utara berkomitmen merespons setiap usulan permohonan pinjaman dari kabupaten/kota secara profesional dan proporsional, dengan tetap menjaga kewajaran dan rasionalitas suku bunga.

“Kita pastikan besaran suku bunga tetap dalam batas yang wajar dan kompetitif, serta tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah,” tutupnya.

Melalui RUPST Tahun Buku 2026 ini, Pemerintah Provinsi Maluku berharap sinergi antara pemegang saham dan manajemen semakin solid sehingga BPD Maluku Maluku Utara mampu tumbuh sehat, berdaya saing, dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah di Maluku dan Maluku Utara. (Rdks) 

Foto : Bersama Mitra, Komisi III DPRD SBB Temui BPH Migas Di Jakarta, Bahas Penambahan Kuota Subsidi

Jakarta, Globaltimurnn.com - Menindaklanjuti hasil pertemuan komisi III DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat bersama Mitra lingkup pemda SBB, beberapa hari lalu di pertamina petra Niaga seles arBBMRetail Maluku di Ambon, bersama Mitra dan Wakil Ketua 1 DPRD SBB, temui Kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta. Senin 23/02/226

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua 1 Arifin, bersama komisi III secara lengkap, dan Dinas pertanian, Perikanan, serta Dinas Perindag.

Dari informasi yang diterima Media ini sore kemarin, dari Komisi III yang ikut dalam pertemuan tersebut yakni" Andy Nur Akbar selaku ketua komisi, Petronela. J.M.Istia selaku Wakil ketua komisi, Rahmat Basiha selaku anggota, Ode Masihu selaku anggota, Syaril Makatitta selaku anggota, Sefanya Seay selaku anggota, dan Ridal Kaisupy selaku anggota. 

Pertemuan tersebut membahas adanya kesepakatan bersama dengan BPH Migas guna terpenuhinya kebutuhan kuota BBM bagi masyarakat SBB yang selama ini belum terpenuhi secara baik, baik bagi para nelayan, pertanian, dan juga secara umum masyarakat SBB. 

Hal yang sama disampaikan pihak Dinas pertanian yang mana belum terpenuhinya BBM guna memenuhi pengoperasian Alsinta pasca panen - panen hasil pertanian masyarakat kususnya kelompok tani. 

Dalam pertanian tersebut, Komisi III, Wakil Ketua 1 DPRD SBB serta pihak pemda SBB bertemu lansung dan bertatap muka dengan kepala BPH Migas Rofik selaku koordinator penyaluran BBM wilayah Timur. (V374) 

Foto : Ketua DPRD Provinsi Maluku Ben-Hur Satupun Himbau Warga Kei Tetap Tenang

Ambon, Globaltimurnn.com - Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, mengimbau masyarakat di wilayah Kepulauan Kei agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu bernuansa SARA menyusul dugaan kasus penganiayaan terhadap seorang anak dibawah umur 15 tahun yang berujung pada kematian, yang diduga melibatkan oknum anggota Korps Brimob Polri Kompi 1 Batalyon C Polda Maluku.

Benhur menyampaikan bahwa peristiwa tersebut saat ini tengah menjadi perhatian publik dan harus disikapi secara bijak serta proporsional.

Untuk itu, Ia meminta seluruh elemen masyarakat untuk mempercayakan sepenuhnya proses penanganan hukum kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

“Jangan sampai tragedi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah persaudaraan masyarakat Kei, Kita harus tetap menjaga persatuan dan menyerahkan proses hukum kepada pihak berwajib,” tegasnya kepada sejumblah awak media di ruang kerjanya Ambon,Minggu (22/2/2026).

Politisi PDI Perjuangan Maluku itu juga menyoroti maraknya komentar provokatif dari akun-akun palsu di media sosial yang dinilai berpotensi memperkeruh situasi.

"Watubun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh narasi-narasi provokatif, apalagi yang mengarah pada sentimen suku, agama, ras, dan antar golongan,"ujarnya

Menurutnya, persaudaraan “Ain Ni Ain” yang selama ini menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat di tanah Kei harus tetap dijaga dan tidak boleh dirusak oleh informasi yang tidak terverifikasi.

Olehnya itu, Benhur mengajak masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta tidak ikut membagikan konten yang berpotensi memicu konflik horizontal.

“Solidaritas dan kedewasaan kita sebagai masyarakat Maluku sedang diuji. Mari kita jaga situasi tetap kondusif demi masa depan generasi kita,” pungkasnya.

Selain itu juga, Benhur memberikan penegasan kepada aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada penanganan substansi perkara, tetapi juga harus bertindak terhadap pihak-pihak yang sengaja menggiring opini publik ke arah konflik SARA melalui media sosial.

“Ketua DPRD Provinsi Maluku meminta aparat penegak hukum untuk menelusuri dan menindak tegas akun-akun di media sosial yang secara sengaja menyebarkan narasi provokatif dan menggiring isu SARA. Jangan sampai ruang digital kita dijadikan alat untuk memecah belah persaudaraan masyarakat Kei,” tegasnya 

Ia menambahkan bahwa penegakan hukum terhadap penyebar ujaran kebencian dan provokasi merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas keamanan dan merawat nilai persaudaraan ‘Ain Ni Ain’ yang telah lama menjadi perekat sosial di Tanah Kei. (Tim/Red)