Tulehu, globaltimurnn.com – Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Andrias Susanto Nugroho, S.I.K., M.Si., melaksanakan kunjungan silaturahmi dengan pimpinan Pondok Pesantren Darul Muluk Rahmatullah Al-Anwariah, Ustad Reza Aristo Brilliansyah, S.H., di Dusun Keramat, Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Senin (9/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 12.30 WIT tersebut turut didampingi Kabag Log Polresta Ambon, Kasat Binmas, Kasat Polair, Kapolsek Salahutu, serta Wakapolsek Salahutu.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolresta menyampaikan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), memperkuat toleransi antarumat beragama, serta membangun kerukunan dan kedamaian di lingkungan masyarakat.

Kapolresta juga mengharapkan dukungan pimpinan pondok pesantren dalam memberikan pembinaan kepada para santri, khususnya untuk menanamkan nilai persatuan, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap hukum. Para santri diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi muda yang berakhlak baik serta mampu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya.

Silaturahmi ini menjadi bagian dari upaya Polresta Ambon mempererat hubungan kemitraan dengan tokoh agama dan lembaga pendidikan keagamaan. Melalui komunikasi langsung, diharapkan terjalin kerja sama dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Kegiatan berakhir pada pukul 14.45 WIT. Selama berlangsungnya kegiatan, situasi terpantau aman dan lancar. (Rdks) 

Halut, Globaltimurnn.com – Persoalan pemasaran hasil tangkapan ikan yang berdampak pada penumpukan hingga terpaksa dibuang menjadi keluhan serius para nelayan di Kabupaten Halmahera Utara (Halut). Kondisi tersebut dipicu terbatasnya daya serap pasar, anjloknya harga ikan, serta minimnya fasilitas pendukung seperti pasokan es dan tempat penyimpanan ikan.

Menyikapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Utara, Viktor Mangimbulude, menggelar pertemuan bersama para nelayan, Dibo-Dibo, dan pengurus pajeko, bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Perikanan, Desa Wosia, Kompleks TPI, Kecamatan Tobelo Tengah, Senin (9/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 14.10 s/d 15.50 WIT tersebut menjadi wadah bagi para nelayan untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan dan kendala yang dihadapi, terutama terkait pemasaran hasil tangkapan ikan yang hingga kini belum mendapatkan solusi maksimal.

Dalam pembukaan pertemuan, Kadis Perikanan Viktor Mangimbulude menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh perwakilan nelayan yang telah hadir. Ia menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan mendengarkan berbagai keluhan sekaligus membahas langkah penanganan dan tindak lanjut yang perlu dilakukan pemerintah daerah.

Dalam kesempatan itu, salah satu pelaksana kapal, Sanusi, mengungkapkan bahwa nelayan sangat membutuhkan perhatian dan kehadiran pemerintah daerah dalam menyikapi persoalan yang terjadi.

Menurutnya, terputusnya pasokan es serta terbatasnya fasilitas penyimpanan ikan telah menyebabkan kerugian besar bagi nelayan. Bahkan, dalam kurun waktu dua hari, hampir 20 tong ikan terpaksa dibuang karena tidak terserap pasar.

Ia berharap pemerintah daerah melalui dinas teknis terkait bersama DPRD segera mengambil langkah konkret agar aktivitas perikanan dan kesejahteraan masyarakat nelayan tetap terjaga.

Keluhan serupa disampaikan pemilik pajeko, Aster. Ia menjelaskan bahwa sejak Jumat, para nelayan mengalami kesulitan memasarkan hasil tangkapan akibat anjloknya harga ikan dan terbatasnya jumlah pembeli. Kondisi tersebut bahkan memaksa sebagian nelayan untuk sementara waktu tidak melaut.

Aster juga meminta pemerintah daerah mendorong penambahan fasilitas *cold storage*, menghadirkan pembeli dengan kapasitas penyerapan besar dan berkelanjutan, serta memastikan pabrik pengolahan ikan menerapkan harga pembelian yang wajar dengan memprioritaskan hasil tangkapan nelayan lokal.

Sementara itu, pelaksana Pajeko Takbir Barakati menilai persoalan yang dihadapi nelayan saat ini merupakan musibah ekonomi yang membutuhkan penanganan darurat dari pemerintah daerah.

Ia menegaskan bahwa Kabupaten Halmahera Utara, khususnya Tobelo, memiliki potensi besar sebagai salah satu sentra perikanan di Maluku Utara. Karena itu, potensi tersebut harus didukung dengan kebijakan, sarana, dan prasarana yang memadai.

Dirinya juga meminta pemerintah daerah bersama DPRD turun langsung mencari solusi, termasuk memberikan dukungan atau subsidi kepada nelayan serta mengevaluasi pengelolaan sektor perikanan, terutama pada aspek penanganan pascapanen dan pemasaran hasil tangkapan.

Selain itu, para pengurus pajeko berharap dapat difasilitasi untuk bertemu langsung dengan Bupati Halmahera Utara guna menyampaikan aspirasi dan kondisi riil yang sedang dihadapi masyarakat nelayan.

Bahkan, para nelayan menyampaikan bahwa apabila tidak ada tindak lanjut dari pemerintah daerah, mereka berencana melakukan aksi penyampaian aspirasi di Kantor Bupati dan Kantor DPRD sebagai bentuk desakan agar persoalan tersebut segera mendapatkan perhatian serius.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Kepala Dinas Perikanan Halut, Viktor Mangimbulude, mengakui bahwa penanganan pascapanen masih menjadi salah satu kelemahan dinas, ditambah dengan keterbatasan anggaran dan sarana pendukung.

Ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan para nelayan akan diteruskan kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk mendapatkan perhatian serta tindak lanjut.

Sebagai langkah jangka pendek, Dinas Perikanan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari jaringan pembeli alternatif agar hasil tangkapan nelayan dapat terserap pasar dan tidak kembali terbuang.

Pihaknya juga berharap pemerintah daerah dapat melibatkan Perusahaan Daerah (Perusda) dalam membantu penyerapan hasil perikanan sekaligus mendorong penerapan harga ikan yang lebih wajar bagi nelayan.

Sedangkan untuk penanganan jangka panjang, diperlukan penambahan fasilitas *cold storage*, penyediaan pabrik es, serta koordinasi dengan pihak balai perikanan provinsi guna mengoptimalkan fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Viktor juga menyampaikan bahwa pihaknya akan mengupayakan pertemuan antara perwakilan nelayan dengan Bupati Halmahera Utara agar seluruh persoalan yang dihadapi dapat dibahas secara langsung dan menghasilkan solusi konkret.

Persoalan ini menjadi perhatian penting mengingat sektor perikanan merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat pesisir di Halmahera Utara. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya memberikan respons terhadap keluhan nelayan, tetapi juga menghadirkan kebijakan nyata, khususnya dalam menjamin ketersediaan es, fasilitas penyimpanan, serta akses pemasaran hasil tangkapan. [GIO]

Ambon, globaltimurnn.com – Kasus dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat palsu atau SK bodong di lingkungan Pemerintah Kota Ambon memasuki babak baru. Hasil audit Inspektorat mengungkap sebanyak 45 guru dari sekitar 20 satuan pendidikan diduga menjadi korban praktik pengurusan kenaikan pangkat ilegal yang menyebabkan kerugian keuangan daerah mencapai Rp24,6 juta.

Temuan tersebut disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam konferensi pers di Ruang Vlisingen, Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026).

Bodewin menjelaskan, Pemerintah Kota Ambon sebelumnya telah menugaskan Inspektorat untuk melakukan audit khusus guna menelusuri dugaan penyimpangan dalam penerbitan SK kenaikan pangkat ASN. Audit berlangsung selama 15 hari kerja, terhitung sejak 19 Oktober hingga 6 November 2026.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui bagaimana SK tersebut diterbitkan, siapa saja pihak yang terlibat, berapa jumlah uang yang diserahkan para guru, serta dampak keuangan yang ditimbulkan terhadap pemerintah daerah.

Dari hasil audit, ditemukan bahwa SK yang beredar tidak melalui mekanisme resmi kepegawaian. Bahkan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional IV telah memastikan tidak pernah menerbitkan Pertimbangan Teknis (Pertek) terhadap dokumen kenaikan pangkat tersebut.

Padahal, Pertek BKN merupakan salah satu persyaratan utama dalam proses penerbitan SK kenaikan pangkat ASN.

Inspektorat mengungkap, praktik tersebut diduga melibatkan tiga orang, masing-masing berinisial G, JM, dan LR.

G diketahui bukan ASN, tetapi merupakan istri seorang ASN di lingkungan BKPSDM. Ia diduga mendatangi sejumlah sekolah sejak Januari hingga Maret 2026 dengan menawarkan jasa pendampingan pengurusan administrasi kepegawaian.

Untuk meyakinkan para guru, G diduga mengenakan seragam ASN dan membawa surat tugas yang mencantumkan dirinya sebagai konsultan pendidikan. Namun, surat tersebut ternyata tidak pernah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon.

Dalam prosesnya, G juga diduga meminta akses akun MyASN milik para guru, termasuk username, password, dan kode akses. Selanjutnya, para guru diminta menyerahkan sejumlah uang untuk pengurusan kenaikan pangkat.

Pada April hingga Mei 2026, sejumlah guru mulai menerima SK yang kemudian diketahui tidak sah. Dokumen tersebut dilengkapi penetapan angka kredit profesional yang dibuat secara manual.

Nama JM, mantan operator BKPSDM, turut muncul dalam hasil audit karena diduga menerima dan menginput berkas dari G serta membantu pengisian angka kredit tanpa mengikuti prosedur resmi. Meski demikian, Inspektorat belum menemukan bukti bahwa JM merupakan pembuat SK bodong.

Sementara LR, yang merupakan ASN BKPSDM, diduga menjadi penghubung antara G, JM, dan para guru dalam proses pengurusan dokumen tersebut.

Dampak dari praktik ini tidak hanya merugikan para guru yang telah menyerahkan uang, tetapi juga membebani keuangan daerah. Inspektorat mencatat total uang yang diserahkan 45 guru mencapai Rp74,7 juta.

Selain itu, penggunaan SK tidak sah sebagai dasar penyesuaian gaji menyebabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp24,6 juta. Pembayaran tersebut diketahui telah berlangsung selama dua hingga tiga bulan.

Menariknya, dalam pemeriksaan ditemukan beberapa guru memiliki dua SK kenaikan pangkat, yakni dokumen yang diduga palsu dan dokumen asli yang diproses melalui jalur resmi.

Kasus Akan Ditindaklanjuti Aparat Penegak Hukum

Atas temuan tersebut, Inspektorat merekomendasikan sejumlah langkah perbaikan kepada Wali Kota Ambon, termasuk melakukan verifikasi ulang seluruh SK kenaikan pangkat, memperkuat pengawasan internal BKPSDM, serta memisahkan fungsi pengusul, pemeriksa, dan pelaksana pembayaran.

Pemkot juga diminta melakukan pemulihan kerugian daerah sebesar Rp24,6 juta dan memberikan sanksi administratif kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Namun, penanganan kasus ini tidak berhenti pada pemeriksaan internal. Inspektorat merekomendasikan agar hasil audit beserta dokumen pendukung diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk diproses lebih lanjut.

Dengan demikian, penentuan ada tidaknya tindak pidana, pihak yang bertanggung jawab, hingga penetapan tersangka sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Pemkot Ambon turut mengingatkan seluruh ASN agar tidak mudah mempercayai pihak yang menawarkan jasa pengurusan kenaikan pangkat di luar mekanisme resmi. ASN juga diminta menjaga kerahasiaan username, password, dan kode akses akun MyASN.

Bagi ASN yang masih menyimpan SK kenaikan pangkat yang diragukan keabsahannya, pemerintah meminta agar segera melapor ke BKPSDM untuk dilakukan pemeriksaan.

Pemkot berharap pengungkapan kasus ini menjadi momentum pembenahan tata kelola administrasi kepegawaian sekaligus memastikan seluruh proses kenaikan pangkat ASN berjalan transparan, sesuai aturan, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Maluku, Dr. Resmen, S.H., M.H., mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., hadir sebagai Narasumber (Naracitya) dalam kegiatan Tayang Bincang Anindhacitya BPKP yang diselenggarakan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Senin (9/11/2026).

Kegiatan Tayang Bincang Anindhacitya BPKP kali ini mengangkat tema “Pinjaman Daerah: Potensi Fraud dan Hak Rakyat untuk Mengawasi”, dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah, aparat pengawasan, media, dan penegak hukum.

Adapun narasumber yang hadir yakni Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Bagus Putu Santika, S.E., M.Si., Ak., sebagai Naratama; Kepala Bagian Tata Usaha Kejati Maluku, Dr. Resmen, S.H., M.H., bersama Direktur Ambon Express, Nasri Dumula, S.Sos., M.M., sebagai Naracitya; serta Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi, Badro Djoko Mulyono, Ak., M.M., sebagai Pramucitya.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Resmen mengangkat topik “Pinjaman Daerah dan Pertanggungjawaban kepada Rakyat”, dengan subtopik “Potensi Fraud dan Penegakan Hukum dalam Perspektif Auditor dan Aparat Penegak Hukum”. Melalui pemaparannya, Dr. Resmen yang merupakan lulusan pendidikan Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Brawijaya tersebut menekankan bahwa pinjaman daerah bukan sekadar instrumen pembiayaan pembangunan, melainkan juga merupakan kewajiban keuangan yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Menurutnya, besar atau kecilnya nilai pinjaman tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai baik atau buruknya suatu kebijakan. Terdapat sejumlah aspek yang harus menjadi pertimbangan, antara lain kebutuhan pembangunan, kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran, manfaat yang dihasilkan bagi pelayanan masyarakat, serta dampak cicilan pinjaman terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun-tahun berikutnya.

Lebih lanjut, Dr. Resmen menjelaskan bahwa potensi kecurangan atau fraud dapat terjadi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman daerah. Pada tahap perencanaan, misalnya, dapat terjadi rekayasa kebutuhan, pembengkakan biaya, ketidaksesuaian kesiapan lahan, maupun proyeksi pendapatan yang tidak realistis. Sementara pada tahap persetujuan, potensi penyimpangan dapat berupa permintaan imbalan untuk mempercepat proses atau mengabaikan persyaratan yang seharusnya dipenuhi.

Potensi fraud juga dapat muncul dalam proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan, seperti pengaturan pemenang tender, penggelembungan harga, pengurangan volume dan mutu pekerjaan, hingga pembuatan berita acara yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam konteks tersebut, auditor memiliki peran untuk membandingkan dokumen administrasi dengan fakta di lapangan, sedangkan aparat penegak hukum menelusuri peran, keterlibatan, serta pertanggungjawaban masing-masing pihak berdasarkan alat bukti yang sah.

Dr. Resmen turut mengingatkan bahwa indikator atau red flag seperti kesamaan dokumen penawaran, kenaikan harga, dan keterlambatan pekerjaan merupakan petunjuk awal yang perlu ditelaah lebih lanjut, bukan serta-merta menjadi kesimpulan adanya tindak pidana.

Hal ini perlu dipahami secara proporsional, khususnya dalam konteks geografis Provinsi Maluku sebagai daerah kepulauan. Faktor pengiriman material, kondisi cuaca, aksesibilitas lokasi, serta biaya mobilisasi dapat memengaruhi harga dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu, perbedaan harga antarlokasi tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai penggelembungan harga. Namun demikian, kondisi geografis juga tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan laporan pekerjaan yang dinyatakan selesai sementara pekerjaan tersebut belum dilaksanakan sesuai ketentuan.

Dalam perspektif penegakan hukum, Dr. Resmen juga menjelaskan pentingnya membedakan antara potensi kerugian negara, temuan administrasi, dan kerugian negara yang telah terbukti secara hukum. Untuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan secara nyata dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Sementara itu, tindak pidana suap, pemerasan, dan gratifikasi memiliki unsur serta kebutuhan pembuktian yang berbeda sesuai rumusan masing-masing delik.

Ia juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada peran dan perbuatan masing-masing individu. Seorang atasan tidak secara otomatis bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya, demikian pula pihak yang mengendalikan rekayasa tidak serta-merta terbebas dari pertanggungjawaban hanya karena tidak membubuhkan tanda tangan dalam dokumen tertentu.

Terkait proses penanganan perkara, Dr. Resmen memaparkan bahwa setiap pengaduan atau temuan harus melalui tahapan penelaahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Pelapor tidak diwajibkan membuktikan seluruh unsur tindak pidana, karena proses pengumpulan dan pengujian alat bukti merupakan kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Ia turut mengingatkan pentingnya memperhatikan ketentuan hukum pidana berdasarkan waktu terjadinya perbuatan, termasuk penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Penerapan ketentuan hukum pidana lama maupun baru harus memperhatikan asas hukum, ketentuan peralihan, serta aturan yang berlaku terhadap perbuatan yang diperiksa. Demikian pula, proses hukum acara harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP beserta ketentuan peralihannya.

Selain aspek penegakan hukum, Dr. Resmen memberikan perhatian khusus terhadap hak masyarakat dalam mengawasi pengelolaan pinjaman daerah. Ia menyampaikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai tujuan pinjaman, kegiatan yang dibiayai, perkembangan pelaksanaan pekerjaan, serta mekanisme pembayaran kewajiban daerah sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan penyimpangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018. Dalam hal ini, masyarakat diimbau untuk menyampaikan informasi melalui saluran resmi, menyimpan bukti penerimaan laporan, serta memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, hak masyarakat untuk mengawasi juga harus diimbangi dengan kewajiban instansi penerima laporan untuk melakukan pencatatan, memberikan penjelasan apabila diperlukan kelengkapan informasi, serta menyampaikan tindak lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.

Sebagai langkah pencegahan, Dr. Resmen menekankan pentingnya keterbukaan informasi oleh pemerintah daerah, penguatan pengawasan intern melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta koordinasi yang proporsional antara auditor dan aparat penegak hukum. Pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dinilai penting untuk mendeteksi potensi penyimpangan sedini mungkin, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah pinjaman daerah benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan pendampingan hukum, reviu, maupun kehadiran aparat dalam proses pengawasan tidak dapat dimaknai sebagai pemberian kekebalan hukum. Setiap pengelola kegiatan tetap bertanggung jawab atas keputusan yang diambil serta kebenaran dokumen dan laporan yang disampaikan.

Menutup pemaparannya, Dr. Resmen menyampaikan pesan bahwa uang yang dipinjam, kegiatan yang dibiayai, manfaat yang diterima masyarakat, serta kewajiban yang harus dibayarkan oleh pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan secara transparan.

“Auditor menjelaskan ketidaksesuaian, aparat penegak hukum membuktikan perbuatan dan kesalahan sesuai kewenangannya, sementara masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, mengawasi, melaporkan dugaan penyimpangan, serta memperoleh tanggapan yang patut,” demikian pesan utama yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Melalui keikutsertaan Kejaksaan Tinggi Maluku dalam kegiatan Tayang Bincang Anindhacitya BPKP ini, diharapkan terbangun pemahaman bersama mengenai pentingnya tata kelola pinjaman daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat pengawasan, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat dalam mengawal keuangan daerah demi kepentingan rakyat. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Menjelang peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026, Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX menggelar doa bersama secara serentak sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa serta pengorbanan para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan bangsa, Senin (9/11/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan setelah salat Dzuhur berjamaah tersebut, diikuti Wakil Komandan (Wadan) Kodaeral IX Kolonel Laut (P) Baharudin Anwar, S.T., M.M., para Pejabat Utama, Kepala Satuan Kerja, prajurit, serta Aparatur Sipil Negara Kodaeral IX. 

Doa bersama dilaksanakan di tempat ibadah masing-masing sesuai agama dan keyakinan personel. Bagi personel beragama Islam, kegiatan dipusatkan di Masjid Nurul Iman Kodaeral IX, Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, dipimpin Perwira Rohani Islam Lettu Laut (KH) Muhammad Bafadhal. 

Dalam suasana khidmat, diawali pembacaan Surah Yasin para jamaah memanjatkan doa agar seluruh pahlawan yang telah gugur mendapatkan ampunan, rahmat, dan tempat terbaik di sisi Allah SWT.

Doa juga dipanjatkan agar nilai-nilai perjuangan, patriotisme, dan pengorbanan para pahlawan senantiasa tertanam dalam jiwa setiap prajurit TNI AL. Selain itu, seluruh personel memohon petunjuk, kekuatan, dan perlindungan Allah SWT agar senantiasa mampu menjalankan tugas serta tanggung jawab pengabdian kepada bangsa dan negara.

Sementara itu, personel Kodaeral IX yang beragama Kristen melaksanakan doa bersama di Gereja Mahanaim Kodaeral IX, dipimpin Antua Venti Nikijuluw. Ibadah berlangsung khidmat melalui rangkaian pujian pembukaan, pembacaan Alkitab, doa syafaat, pujian penutup, dan berkat.

Dalam ibadah tersebut, doa turut dipanjatkan bagi keselamatan dan kelancaran pelaksanaan tugas seluruh prajurit TNI AL, serta memohon penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi pimpinan, keluarga besar TNI AL, dan bangsa Indonesia.

Pelaksanaan doa bersama ini merupakan tindak lanjut instruksi pimpinan TNI AL dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2026, yang digelar secara serentak di seluruh satuan TNI AL pada pukul 12.00 waktu setempat.

Lebih dari sekadar rangkaian peringatan, kegiatan ini menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus memperkuat keimanan, ketakwaan, moral, dan mental spiritual prajurit. 

Semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan diharapkan terus menjadi inspirasi bagi seluruh personel Kodaeral IX dalam melaksanakan tugas secara profesional, disiplin, dan penuh tanggung jawab demi menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan semangat Hari Pahlawan, Kodaeral IX berkomitmen melanjutkan nilai-nilai perjuangan melalui pengabdian nyata kepada TNI Angkatan Laut, bangsa, dan negara. (Rdks) 

Halut, Globaltimurnn.com – Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, M.Si., menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, camat, dan kepala desa dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascakebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Halmahera Utara.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Piet Hein Babua saat membuka Rapat Koordinasi bersama Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Halmahera Utara, Senin (9/11/2026), pukul 10.00 WIT, bertempat di Hotel Marahai Park, Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah.

Kegiatan yang mengusung tema “Strategi Pemulihan Ekonomi Daerah Pasca Karhutla di Kabupaten Halmahera Utara” tersebut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Anwar S. Kabalmay, Kabag Pemerintahan Oscar Bertho Mene, S.STP., M.AP., pemateri dari LKP Geospasial Bumi Nusantara, Drs. Agus Santoso Budhiarso, B.Sc., M.Sc., Ahli Madya GIS, sejumlah pimpinan OPD, para camat dan kepala desa, serta tamu undangan lainnya dengan jumlah peserta kurang lebih 200 orang.

Dalam sambutannya, Bupati Piet Hein Babua menekankan bahwa rapat koordinasi tersebut bukan sekadar pertemuan rutin, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi pemerintahan hingga tingkat desa, sekaligus memastikan seluruh program prioritas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik.

Ia mengingatkan para camat dan kepala desa agar memahami tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Desa.

Menurutnya, setiap kebijakan dan pelaksanaan tugas pemerintahan harus memiliki dasar yang jelas serta berorientasi pada pelayanan dan kepentingan masyarakat.

Bupati juga menyoroti pentingnya pemutakhiran data masyarakat dan potensi desa, khususnya terkait tingkat kemiskinan. Ia meminta seluruh kepala desa melakukan pendataan dan survei secara maksimal agar pengelompokan masyarakat berdasarkan kategori desil benar-benar sesuai dengan kondisi ekonomi di lapangan.

“Penetapan kategori masyarakat tidak boleh dilakukan secara asal. Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya tidak memiliki penghasilan tetap justru masuk dalam kategori desil yang tidak sesuai, sehingga tidak bisa memperoleh bantuan maupun subsidi dari pemerintah,” tegasnya.

Ia berharap validitas data desa menjadi perhatian serius, karena data tersebut merupakan salah satu dasar pemerintah dalam menentukan penerima berbagai program bantuan sosial agar tepat sasaran.

Selain persoalan data kemiskinan, Bupati turut menjelaskan perkembangan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Halmahera Utara yang saat ini berada pada angka 78 persen.

Menurutnya, pemerintah daerah telah mengusulkan penambahan kuota kepesertaan BPJS Kesehatan hingga 24.000 peserta aktif guna mendorong pencapaian UHC di atas 80 persen. Namun, upaya tersebut masih terkendala kewajiban pembayaran utang pemerintah daerah kepada BPJS Kesehatan.

“Apabila kewajiban tersebut sudah diselesaikan, masyarakat kita, khususnya masyarakat kurang mampu, akan semakin terbantu melalui peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menyinggung persoalan ketahanan pangan dan tingginya harga komoditas cabai rawit yang sebelumnya sempat mencapai Rp200.000 per kilogram di Halmahera Utara.

Ia menjelaskan, setelah pemerintah daerah melakukan penelusuran langsung kepada petani, diketahui bahwa salah satu penyebab berkurangnya produksi cabai adalah faktor cuaca yang memengaruhi hasil panen dalam beberapa bulan terakhir.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Halmahera Utara menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah di Malang untuk mendatangkan pasokan cabai rawit sebanyak 7 ton.

Melalui kebijakan intervensi pasar dan subsidi pemerintah, harga cabai yang sebelumnya mencapai Rp200.000 per kilogram berhasil ditekan hingga sekitar Rp80.000 per kilogram.

Bupati menyebut langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Bahkan, upaya Pemkab Halut dalam menangani kelangkaan cabai tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian Perdagangan.

Terkait komoditas kelapa dan kopra, Piet Hein Babua juga mengajak masyarakat melihat perkembangan harga berdasarkan kondisi ekonomi dari waktu ke waktu. Ia menyebut harga buah kelapa yang sebelumnya berkisar Rp750 hingga Rp1.000 per buah, kini berada pada kisaran Rp2.000 hingga Rp3.000, sementara harga kopra yang sebelumnya sekitar Rp5.000 kini berada di kisaran Rp8.000 per kilogram dan pernah mencapai Rp20.000 per kilogram.

Ia menegaskan, kebijakan Peraturan Daerah (Perda) tentang hilirisasi buah kelapa yang dikeluarkan pemerintah daerah bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan serta memberikan manfaat lebih besar bagi kesejahteraan petani.

Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa Kabupaten Halmahera Utara juga menghadapi dampak fenomena El Nino yang memicu kebakaran hutan dan lahan dengan total luas mencapai lebih dari 500 hektare di sejumlah wilayah.

Dampak kebakaran tersebut mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, terutama petani yang kehilangan tanaman, hasil perkebunan, bahkan mengalami gagal panen.

Untuk itu, ia telah meminta Dinas Pertanian agar berkoordinasi dengan pemerintah desa melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap tanaman yang mengalami kerusakan. Pendataan tersebut dinilai penting agar pemerintah memperoleh angka kerugian yang riil sebagai dasar penentuan kebijakan bantuan.

Sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah, salah satu langkah yang disiapkan adalah pemberian bantuan bibit tanaman bagi para petani hortikultura yang terdampak.

Bupati menegaskan bahwa pemulihan ekonomi masyarakat menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah pada tahun mendatang. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Halmahera Utara harus semakin bertumpu pada kekuatan ekonomi masyarakat, terutama sektor pertanian dan perkebunan, bukan hanya bergantung pada sektor pertambangan.

“Pertumbuhan ekonomi harus berada di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani, menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah,” ujarnya.

Diakhir sambutannya, Bupati Piet Hein Babua mengajak seluruh camat dan kepala desa agar menjalankan amanah dan tanggung jawab dengan baik, bekerja secara profesional, serta memperkuat pengabdian kepada masyarakat.

Ia juga mengakui bahwa pemerintahannya masih diperhadapkan dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan beban utang dari pemerintahan sebelumnya. Meski demikian, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berinovasi dan menjalankan pembangunan.

Bupati berharap seluruh jajaran pemerintahan dapat bekerja dengan tulus, menjaga kepercayaan masyarakat, serta bersama-sama mendorong kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Halmahera Utara. [GIO]

Nuruwe, globaltimurnn.com - Sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan serta upaya membangun karakter generasi muda, Kapolres Seram Bagian Barat AKBP REFINDO PRADIKTA RULANDO, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A., melaksanakan kunjungan dalam rangka program Polisi Peduli Pendidikan (POLIDIK) di SD Kristen Nuruwe, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Senin (09/11/2026).

Kedatangan Kapolres SBB bersama rombongan sekitar pukul 07.30 WIT diterima oleh Kapolsek Waisarissa IPDA STEVEN ETTE, S.H., bersama Kepala SD Kristen Nuruwe N.F. MAERISSA, S.Th., sebelum melanjutkan rangkaian kegiatan di lingkungan sekolah.

Pada pukul 07.45 WIT, Kapolres SBB bertindak selaku Inspektur Upacara dalam pelaksanaan upacara bendera hari Senin yang diikuti oleh kepala sekolah, dewan guru, staf, serta seluruh siswa-siswi SD Kristen Nuruwe.

Dalam amanatnya, Kapolres mengajak para siswa untuk menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa para pahlawan, serta menjadikan pendidikan sebagai bekal utama dalam meraih cita-cita dan masa depan. Ia juga mengingatkan pentingnya rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedisiplinan, dan semangat dalam menuntut ilmu.

Usai pelaksanaan upacara, kegiatan berlanjut dengan program Polisi Mengajar. Dalam kegiatan ini, personel Polres SBB, baik Polisi laki-laki (Polki) maupun Polisi Wanita (Polwan), turun langsung ke sejumlah ruang kelas untuk memberikan edukasi kepada para siswa dengan materi yang berfokus pada pencegahan perundungan (bullying) di lingkungan sekolah.

Para personel, termasuk Polwan, memberikan pemahaman mengenai pengertian dan bentuk-bentuk perundungan, dampak negatif yang ditimbulkan terhadap korban, serta pentingnya membangun sikap saling menghormati dan menghargai sesama teman. Para siswa juga diajak untuk tidak melakukan tindakan mengejek, menghina, mengancam, mengucilkan, maupun menyakiti orang lain, serta berani melaporkan kepada guru atau orang tua apabila mengalami atau mengetahui adanya tindakan perundungan.

Keterlibatan Polwan dalam kegiatan Polisi Mengajar menjadi bagian dari upaya Polres SBB memberikan edukasi secara langsung kepada para pelajar melalui pendekatan yang humanis dan komunikatif, sekaligus menanamkan kesadaran sejak dini tentang pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk perundungan.

Tidak hanya menyasar para siswa, Kapolres SBB juga melaksanakan kegiatan Parenting bersama orang tua/wali siswa dan dewan guru sekitar pukul 08.40 WIT. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres bertindak sebagai narasumber dengan menyampaikan materi mengenai peran orang tua dan guru dalam pembentukan karakter serta pentingnya pengawasan dan pendampingan terhadap anak.

Kapolres menekankan bahwa pendidikan bukan hanya tentang kemampuan akademik dan nilai pelajaran, tetapi juga mencakup pembentukan moral, etika, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, keluarga dan sekolah harus saling mendukung serta membangun komunikasi yang baik dalam mengawasi perkembangan anak.

Ia juga mengingatkan bahwa anak-anak cenderung meniru perilaku yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, orang tua dan guru harus mampu menjadi teladan yang baik, mengenali lingkungan pergaulan anak, serta meluangkan waktu untuk berkomunikasi dan mendengarkan permasalahan yang dihadapi anak.

Kapolres turut menegaskan bahwa perundungan dan kekerasan terhadap perempuan maupun anak tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa karena dapat berdampak terhadap kondisi psikologis, kepercayaan diri, kehidupan sosial, hingga prestasi belajar korban. Dibutuhkan kepedulian dan kerja sama semua pihak untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kasat Binmas Polres SBB IPTU MUH. IRWAN NISMON SIIFU, Kapolsek Waisarissa IPDA STEVEN ETTE, S.H., Kepala Desa Nuruwe SIMON MATITAL, Kepala SD Kristen Nuruwe N.F. MAERISSA, S.Th., para dewan guru, personel Polres SBB, orang tua/wali siswa, serta seluruh siswa-siswi SD Kristen Nuruwe.

Melalui program POLIDIK, Polres Seram Bagian Barat berupaya memperkuat sinergi antara Polri, pihak sekolah, dan orang tua dalam mendukung dunia pendidikan, mencegah perundungan, serta membentuk generasi muda yang disiplin, berkarakter, dan memiliki akhlak yang baik. (Rdks)