globaltimurnn.com
Deskripsi gambar

Selasa, 17 November 2026

Gubernur Hendrik Lewerissa Terima Piagam Pahlawan Nasional A.M. Sangadji, Ajak Masyarakat Lanjutkan Semangat Perjuangan

November 17, 2026


Ambon
, globaltimurnn.com – Pemerintah Provinsi Maluku menerima secara resmi penyerahan piagam gelar Pahlawan Nasional almarhum Abdoel Moethalib  (A.M.) Sangadji dari keluarga ahli waris. Penyerahan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam acara yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Provinsi Maluku, Selasa (17/11/2026).


Kegiatan yang berlangsung khidmat dan penuh kebanggaan ini turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Maluku, Rektor Universitas Islam Negeri A.M. Sangadji, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Raja Negeri Rohomoni beserta keluarga besar dan ahli waris A.M. Sangadji, serta tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi dan sejarawan.


Dalam sambutannya, Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan rasa syukur dan penghormatan atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada A.M. Sangadji oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada 10 November 2026.


Menurut Gubernur, penganugerahan tersebut bukan sekadar pemberian gelar kehormatan, tetapi merupakan pengakuan negara terhadap jasa, pengorbanan, dan perjuangan besar A.M. Sangadji dalam membangun kesadaran kebangsaan serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.


"Atas nama Pemerintah Provinsi dan seluruh masyarakat Maluku, saya menyampaikan rasa syukur dan penghormatan atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Abdoel Moethalib Sangadji. Negara telah menempatkan jasa, pengorbanan, dan perjuangan beliau pada tempat yang semestinya dalam catatan sejarah kepahlawanan bangsa," ungkap Lewerissa.


Gubernur menegaskan, A.M. Sangadji yang lahir di Negeri Rohomoni, Pulau Haruku, merupakan putra terbaik Maluku yang perjuangannya tidak hanya menjadi kebanggaan keluarga dan masyarakat Maluku, tetapi juga bagian penting dari sejarah kolektif bangsa Indonesia.

Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada keluarga besar dan ahli waris A.M. Sangadji, Raja Negeri Rohomoni, serta seluruh tokoh masyarakat, akademisi, sejarawan dan pemerintah daerah yang telah memperjuangkan pengakuan negara tersebut sejak dirintis pada 2021.


Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa penghormatan terhadap pahlawan tidak boleh berhenti pada seremoni, piagam, maupun penyebutan nama. Nilai-nilai perjuangan harus terus diwariskan dan diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.


Dalam kesempatan tersebut, Lewerissa menyampaikan tiga pesan penting dari perjuangan A.M. Sangadji yang harus menjadi pedoman masyarakat Maluku.


Pertama, menjaga persatuan dan persaudaraan sebagai kekuatan utama dalam membangun daerah. Semangat orang basudara harus terus dirawat untuk menjaga kedamaian, persatuan, dan keutuhan Maluku sebagai Bumi Raja-Raja.


Kedua, menanamkan nilai-nilai kepahlawanan kepada generasi muda melalui pendidikan sejarah, pembentukan karakter, disiplin, keberanian, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Generasi muda Maluku diharapkan tidak hanya mengenal nama para pahlawan, tetapi juga memahami perjuangan dan pengorbanan mereka bagi bangsa dan negara.


Ketiga, menerjemahkan semangat kepahlawanan ke dalam pembangunan nyata. Jika dahulu para pahlawan berjuang membebaskan bangsa dari penjajahan, maka tugas generasi saat ini adalah membebaskan masyarakat dari kemiskinan, keterbatasan pendidikan, sulitnya akses kesehatan, serta ketertinggalan pembangunan.


"Jika dahulu alasan para pahlawan berjuang adalah untuk membebaskan bangsa dari penjajahan, maka tugas kita hari ini adalah membebaskan masyarakat dari kemiskinan, keterbatasan pendidikan, sulitnya akses kesehatan dan ketertinggalan pembangunan," tegasnya.


Sejalan dengan pesan tersebut, Gubernur mengajak DPRD, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal agenda pembangunan strategis di Maluku, di antaranya penyelesaian Bendungan Wai Apu, percepatan penetapan alur pelayaran kepulauan, pengembangan Maluku Integrated Logistic Hub, hilirisasi komoditas kelapa, pala, sagu dan ubi kayu, serta berbagai program strategis nasional seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Kampung Nelayan Merah Putih.


Selain itu, Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen menjaga warisan sejarah perjuangan para pahlawan melalui penguatan pendidikan sejarah lokal, dokumentasi perjuangan tokoh-tokoh Maluku, serta pelestarian situs dan monumen bersejarah.


Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan generasi masa kini dan mendatang tetap mengenal sejarah perjuangan para pendahulunya sekaligus menjadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi dalam membangun masa depan daerah.


Menutup sambutannya, Gubernur kembali menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga besar dan ahli waris A.M. Sangadji serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam memperjuangkan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional tersebut.


Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan penghormatan negara kepada putra terbaik Maluku itu, serta kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Maluku yang telah menyelenggarakan kegiatan penyerahan piagam tersebut.


"Penghormatan terbaik kepada para pahlawan adalah menjaga persatuan, menyiapkan generasi penerus, dan bekerja sungguh-sungguh untuk kesejahteraan rakyat. Inilah komitmen kita bersama untuk mewujudkan Maluku yang maju, adil, dan sejahtera. Par Maluku Pung Bae," tutup Lewerissa. (Rdks) 

Selengkapnya

Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Cegah Korupsi, Gubernur Maluku Sepakati Langkah Perbaikan Bersama KPK RI

November 17, 2026


Ambon
, globaltimurnn.com – Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (17/11/2026).


Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk mengevaluasi sekaligus membenahi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pada sektor-sektor yang memiliki potensi risiko korupsi.


Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung beserta jajaran, fungsionalis Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Boyke Martz Siagian, S.E., M.Si., Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, serta pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.


Dalam keterangannya, Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut menghasilkan kesepahaman dan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara sebagai dasar pelaksanaan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan.


Menurutnya, sejumlah isu strategis menjadi perhatian bersama, antara lain mekanisme pemberian dana hibah, pengajuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengadaan barang dan jasa, serta potensi benturan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.


“Semangat utama dari rapat koordinasi ini adalah perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi. Sudah ada kesepahaman yang dituangkan dalam hasil rapat, termasuk langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilaksanakan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” tegas Gubernur.


Hendrik menambahkan, seluruh kesepakatan tersebut harus segera ditindaklanjuti secara konkret oleh masing-masing pihak. Ia menegaskan bahwa upaya pembenahan tidak perlu menunggu pembentukan satuan tugas khusus, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat pemerintahan sesuai kewenangannya.


Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada KPK RI dan Kementerian Dalam Negeri atas pendampingan serta kolaborasi dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Maluku.


Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung, menjelaskan bahwa sinergi antara KPK, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, Pemerintah Provinsi Maluku, dan DPRD merupakan bagian penting dari upaya memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah.


Ia mengungkapkan, berdasarkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI), masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Bahkan, indeks integritas Provinsi Maluku masih berada pada kategori rentan terhadap korupsi, dengan capaian di bawah angka 72,9 persen.


Karena itu, KPK mengapresiasi komitmen Gubernur Maluku beserta jajaran yang telah menyatakan kesediaan melakukan langkah-langkah perbaikan secara signifikan. Komitmen tersebut juga telah dituangkan dalam berita acara rapat, dengan tindak lanjut yang harus dilaporkan kepada KPK selambat-lambatnya pada akhir Desember 2026.


KPK secara khusus menyoroti tiga area utama yang perlu mendapat perhatian, yakni perencanaan pembangunan, pengelolaan belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa.


Pada aspek perencanaan pembangunan, pembenahan diarahkan pada mekanisme pengusulan dan pengelolaan pokok-pokok pikiran DPRD, baik dari sisi prosedur maupun substansinya. Sementara pada belanja hibah, diperlukan penguatan tata kelola agar penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan.


Adapun pada sektor pengadaan barang dan jasa, KPK mendorong penguatan evaluasi, pengawasan, dan perbaikan sistem di seluruh perangkat daerah dengan dukungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).


KPK juga menekankan pentingnya peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran guna memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai ketentuan.


Melalui koordinasi dan kolaborasi ini, Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen menjadikan pencegahan korupsi sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat.


Tata kelola yang baik, pemerintahan yang bersih, dan pelayanan publik yang berkualitas menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Maluku yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. (Rdks) 

Selengkapnya

Kabag TU Kejati Maluku Dr. Resimen Jadi Narasumber Dalam Workshop Kanwil DJBC Maluku, Bahas Koordinasi Dan Penuntut Umum Dalam Penanganan Perkara Kepabeanan Dan Cukai Berdasarkan KUHP Baru

November 17, 2026


Ambon
, globaltimurnn.com - Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Maluku, Dr. Resmen, S.H., M.H., mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., hadir sebagai Narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pegawai berupa Workshop dengan tema “Penindakan dan Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai” yang diselenggarakan di Aula Lantai 2 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Maluku, Selasa (17/11/2026).


Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku, Adhang Noegroho Adhi, ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pengawasan serta mengembangkan kompetensi pegawai di bidang penegakan hukum kepabeanan dan cukai, khususnya terkait penindakan dan penanganan perkara.


Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Maluku, Triyanta Gala Parinding; Kepala Kantor Bea dan Cukai Ambon, Punjung Raras; Kepala Kantor Bea dan Cukai Tual, Wahyu Lafrias; serta para peserta bimbingan teknis di lingkungan Kanwil DJBC Maluku.


Dalam kesempatan tersebut, Dr. Resmen memaparkan materi bertajuk “Koordinasi PPNS dan Penuntut Umum dalam KUHAP Baru: Penerapan dalam Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai”. Melalui pemaparannya, ia menekankan bahwa hasil penindakan di lapangan perlu dikembangkan melalui penyidikan yang mampu menjelaskan perbuatan serta pertanggungjawaban hukum masing-masing pelaku secara utuh, sehingga konstruksi pembuktian dapat diuji di persidangan.


Menurutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menempatkan hubungan koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penuntut Umum dalam kedudukan yang setara, saling melengkapi, dan saling mendukung dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Kesetaraan tersebut tetap berjalan selaras dengan pembagian kewenangan masing-masing, di mana penyidik bertanggung jawab atas tindakan penyidikan dan hasilnya, sedangkan penuntut umum bertanggung jawab atas penelitian berkas serta pelaksanaan penuntutan.


Lebih lanjut, Dr. Resmen menjelaskan bahwa bagi PPNS Bea Cukai, sumber kewenangan penyidikan tetap berpijak pada undang-undang sektoralnya, yakni Pasal 112 Undang-Undang Kepabeanan dan Pasal 63 Undang-Undang Cukai, dengan tetap memperhatikan fungsi koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP yang baru.


Terkait mekanisme koordinasi, Dr. Resmen memaparkan bahwa pelibatan Penuntut Umum tidak menunggu seluruh berkas selesai disusun, melainkan dimulai sejak pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, dan ditindaklanjuti dengan koordinasi dalam waktu paling lama 3 (tujuh/tiga) hari sejak SPDP diterima oleh kejaksaan. Pembahasan sejak tahap awal tersebut dapat dituangkan dalam matriks unsur delik dan alat bukti guna memetakan bagian perkara yang telah terang maupun yang masih memerlukan pendalaman.


Ia juga menyoroti pemanfaatan sarana teknologi informasi dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana diakomodasi oleh Pasal 59 ayat (3) KUHAP. Bagi Provinsi Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan rentang kendali geografis antarpulau, fasilitas ini sangat membantu penyidik dan penuntut umum dalam membahas perkembangan perkara secara efektif, dengan tetap memenuhi kewajiban menuangkan hasil koordinasi tersebut ke dalam berita acara yang terdokumentasi dengan baik.


Dalam aspek pembuktian, Dr. Resmen mengingatkan pentingnya kejelian dalam membedakan rumusan delik pada setiap kasus, baik dalam tindak pidana cukai maupun penyelundupan kepabeanan. Keahlian teknis PPNS Bea Cukai mengenai status barang, dokumen perdagangan, manifes, hingga pergerakan barang harus diterjemahkan secara akurat ke dalam pemenuhan aspek formal dan materiil berkas perkara. Selain itu, legalitas perolehan alat bukti, termasuk barang bukti dan bukti elektronik, wajib dijaga autentikasi serta rantai penguasaannya agar sah di mata hukum.


Dr. Resmen turut menguraikan tata kelola waktu dan penyelesaian perbedaan pendapat dalam penanganan perkara berdasarkan KUHAP baru. Penelitian berkas oleh penuntut umum dibatasi paling lama 7 (tujuh) hari, diikuti waktu penyidikan tambahan paling lama 14 (empat belas) hari apabila berkas dikembalikan disertai petunjuk yang jelas. Apabila masih terdapat perbedaan penilaian setelah penyidikan tambahan, KUHAP menyediakan mekanisme gelar perkara yang melibatkan penyidik, penuntut umum, pengawas masing-masing instansi, serta ahli guna memperoleh keputusan yang objektif dan terukur.


Ia pun mengingatkan bahwa dalam perkara kepabeanan dan cukai, orientasi penerimaan negara melalui mekanisme pembayaran kewajiban tertentu memiliki syarat dan kewenangan khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang sektoral, sehingga tidak dapat disamakan begitu saja dengan koordinasi kelengkapan berkas perkara biasa. Penerapan KUHAP baru juga wajib memperhatikan ketentuan peralihan berdasarkan tahapan proses hukum yang sedang berjalan saat undang-undang mulai berlaku.


Menutup pemaparannya, Dr. Resmen menegaskan bahwa kualitas koordinasi sejak dini antara PPNS dan Penuntut Umum menjadi kunci agar setiap hasil penindakan dapat berkembang menjadi penanganan perkara yang sah, akuntabel, dan beralasan secara hukum tanpa mengabaikan hak-hak pihak yang diperiksa.


“Keahlian teknis PPNS Bea Cukai akan semakin bermakna ketika sejak awal dihubungkan dengan kebutuhan pembuktian di persidangan, dan sebaliknya penelitian penuntut umum akan semakin tepat apabila memahami proses teknis serta kondisi nyata di lapangan,” demikian pesan utama yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.


Melalui partisipasi Kejaksaan Tinggi Maluku dalam kegiatan workshop ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan sinergi kelembagaan yang semakin solid antara jajaran Kanwil DJBC Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, guna mewujudkan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang profesional dan berkeadilan di wilayah Provinsi Maluku. (Rdks) 

Selengkapnya

Bupati Halut Tekankan Pentingnya Pemahaman Regulasi Saat Buka Bimtek Perubahan RPJMD dan Renstra

November 17, 2026


Manado
, Globaltimurnn.com – Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, mengingatkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat agar terus meningkatkan kapasitas serta pemahaman terhadap berbagai regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah.


Hal tersebut disampaikan Bupati saat membuka secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Selasa (17/11/2026), bertempat di Hotel Aryaduta, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.


Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Halmahera Utara dan diikuti para camat serta pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.


Dalam arahannya, Piet Hein Babua meminta seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik, terutama dalam memperdalam pemahaman terkait penyusunan dan penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah.


“Bekerja sambil belajar dan belajar sambil bekerja,” ungkap Piet.


Ia menjelaskan, pelaksanaan tugas pemerintahan tidak terlepas dari berbagai aturan dan regulasi yang menjadi pedoman kerja. Oleh sebab itu, setiap aparatur pemerintah harus memiliki kemauan untuk terus belajar dan memperbarui pengetahuan agar mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.


“Karena dalam pelaksanaan pekerjaan, kita diperhadapkan dengan berbagai regulasi. Oleh karena itu, kita harus banyak belajar,” tegasnya.


Bimtek tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), yakni Khori Efrial selaku Analis Kebijakan Pertama dan Ulva Presy Latifa sebagai Pengelola Data Informasi.


Turut menjadi pemateri Hanz Budi Setiawan Dandel, Perencana Ahli Muda pada Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.


Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berharap seluruh peserta mampu memahami substansi perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah secara baik, sehingga dokumen perencanaan pembangunan dapat disusun secara terukur, terarah, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah serta regulasi yang berlaku.  (🅁🄴🄳).

Selengkapnya

Uji Kesiapan Tempur, Awak KRI Dorang-874 Ditempa Hadapi Berbagai Skenario Operasi Laut

November 17, 2026


Ambon
, globaltimurnn.com - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX terus memperkuat kesiapan operasional dan profesionalisme prajurit unsur kapal perang di jajarannya. Kali ini, KRI Dorang-874 dari Satuan Kapal Patroli Kodaeral IX melaksanakan Uji Terampil Geladi Tugas Tempur Laut (Glagaspur) Tingkat I dan II di Perairan Sorong, 16–17 November 2026.


Latihan ini bertujuan mengukur sekaligus meningkatkan kemampuan dan kesiapan awak kapal dalam mengawaki peralatan tempur, menjalankan prosedur operasional, serta menghadapi berbagai situasi selama pelaksanaan tugas di laut.


Pelaksanaan uji terampil mencakup kemampuan perorangan maupun kelompok, mulai dari penguasaan tugas sesuai pos tempur, pengoperasian peralatan dan pesawat kapal, prosedur administrasi dan komando, hingga efektivitas komunikasi serta koordinasi antarlini.


Komandan KRI Dorang-874, Letkol Laut (P) Eko Hadi Suwarno, menjelaskan bahwa pengujian dilaksanakan melalui ujian tertulis dan praktik lapangan dengan berbagai simulasi peran. Materi tersebut dirancang untuk mengukur kedisiplinan, kesamaptaan jasmani, pengetahuan dasar keprajuritan, serta kecakapan teknis seluruh awak kapal.


Adapun materi yang diujikan meliputi apel kelengkapan, persiapan kapal berlayar dan bertempur, briefing anjungan, laporan kesiapan pelayaran, peran muka belakang, parade, pemanduan, dan jangkar.


Selain itu, kemampuan menghadapi situasi taktis dan keadaan darurat juga diuji melalui simulasi bahaya umum, bahaya permukaan, melewati medan ranjau, pemeriksaan dan penggeledahan, kemudi darurat, cuaca buruk, orang jatuh di laut, sekoci, kebakaran, kebocoran, hingga prosedur peninggalan kapal.


"Glagaspur bukan sekadar menguji keterampilan, tetapi juga membangun kesiapan tempur melalui latihan yang konsisten, penguasaan tugas, dan tanggung jawab terhadap keselamatan seluruh prajurit. Ketepatan mengambil keputusan serta kecakapan mengoperasikan peralatan menjadi faktor penting dalam keberhasilan setiap penugasan," tegasnya.


Ia menambahkan, uji terampil tersebut sekaligus menjadi sarana evaluasi menyeluruh untuk mengetahui tingkat kemampuan personel, mengidentifikasi kekurangan yang perlu diperbaiki, serta meningkatkan koordinasi dan keterpaduan seluruh awak kapal dalam menghadapi berbagai kemungkinan di medan operasi.


Pelaksanaan Glagaspur ini sejalan dengan penekanan Komandan Kodaeral IX, Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., agar seluruh unsur KRI di jajaran Kodaeral IX senantiasa meningkatkan profesionalisme, kemampuan tempur, dan kesiapan operasional guna mendukung keberhasilan setiap misi TNI AL.


Melalui latihan yang terukur dan berkesinambungan, Kodaeral IX berkomitmen membangun kesiapan personel dan unsur kapal perang yang profesional, tangguh, serta responsif dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Rdks) 

Selengkapnya

Hari Ke-3 Polres SBB Bersama Tim SAR Gabungan Olah Gerak Cari Korban Jatuh Dari KMP Inalika, Belum Menuai Hasil

November 17, 2026


SBB
, globaltimurnn.com – Memasuki hari ketiga, Selasa (17/11/2026), personel Satuan Polisi Perairan dan Udara (Sat Polairud) Polres Seram Bagian Barat (SBB) bersama Tim SAR Gabungan kembali melaksanakan operasi pencarian terhadap seorang penumpang Kapal Motor (KM) Inelika yang dilaporkan jatuh ke laut (Man Over Board) saat kapal tersebut melayani rute penyeberangan Waipirit–Hunimua.


Korban diketahui bernama Abdul Aziz (34), beralamat di Desa Sumber Agung, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur.


Operasi pencarian hari ketiga dipusatkan di sejumlah titik perairan Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan memperluas area penyisiran hingga ke perairan Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.


Kegiatan pencarian dipimpin langsung oleh Kasat Polairud Polres SBB, IPTU Piter N. Souhoka, dengan melibatkan personel gabungan yang terdiri dari 4 personel Sat Polairud Polres SBB, 3 personel KP XVI-2001 Dit Polairud Polda Maluku, 4 personel Basarnas Ambon, serta 2 personel Syahbandar Waipirit.


Sebelum pelaksanaan operasi, pada pukul 08.35 WIT, Kasat Polairud bersama seluruh personel Tim SAR Gabungan melaksanakan apel konsolidasi dan pengarahan di Posko SAR Pelabuhan Waipirit, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat.


Selanjutnya, pada pukul 08.40 WIT, Tim SAR Gabungan bertolak dari Pelabuhan Waipirit menggunakan kapal Sea Rider milik Basarnas Ambon menuju lokasi pencarian.


Sekitar pukul 09.18 WIT, tim tiba di area perairan yang menjadi lokasi kejadian dan langsung melakukan penyisiran. Pencarian kemudian diperluas ke arah timur dari lokasi kejadian pada pukul 10.30 WIT dan dilanjutkan ke sejumlah titik koordinat lainnya pada pukul 11.30 WIT.


Tidak hanya terfokus di sekitar lokasi kejadian, pada pukul 13.21 WIT, Tim SAR Gabungan juga melakukan pencarian dan pemantauan hingga ke perairan Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.


Setelah kembali bersandar di Posko SAR Pelabuhan Waipirit pada pukul 14.00 WIT, tim kembali melanjutkan operasi pencarian pada pukul 15.00 WIT dengan melakukan pemantauan di sekitar perairan Dusun Waralohy, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat.

Operasi SAR hari ketiga akhirnya diakhiri pada pukul 17.00 WIT. Namun, hingga seluruh rangkaian pencarian selesai dilaksanakan, korban masih belum berhasil ditemukan.


Kapolres Seram Bagian Barat, AKBP REFINDO PRADIKTA RULANDO, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A, menyampaikan bahwa Polres SBB melalui Sat Polairud akan terus memberikan dukungan maksimal dalam pelaksanaan operasi pencarian bersama unsur SAR gabungan.


Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel dan instansi terkait yang telah bekerja sama serta menunjukkan komitmen dalam upaya pencarian korban.


"Upaya pencarian akan terus dilanjutkan dengan mengoptimalkan koordinasi dan kerja sama seluruh unsur yang terlibat. Kami berharap korban dapat segera ditemukan. Kami juga mengimbau masyarakat, khususnya para nelayan dan pengguna transportasi laut yang beraktivitas di sekitar perairan lokasi pencarian, agar segera memberikan informasi kepada petugas apabila melihat atau menemukan tanda-tanda yang berkaitan dengan keberadaan korban," ungkap Kapolres.


Sesuai rencana, operasi pencarian akan kembali dilanjutkan pada Rabu (18/11/2026), memasuki hari keempat, dengan tetap melibatkan unsur SAR gabungan.


Selama pelaksanaan operasi SAR hari ketiga, situasi secara umum terpantau aman dan terkendali.


Polres Seram Bagian Barat berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Basarnas, Dit Polairud Polda Maluku, Syahbandar, serta seluruh unsur terkait dalam mendukung upaya pencarian dan memberikan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat. (Rdks) 

Selengkapnya

Peringati HUT ke-81 Korps Marinir, Kodaeral IX Gelar Tasyakuran dan Doa Bersama

November 17, 2026


Ambon
, globaltimurnn.com - Memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Korps Marinir TNI Angkatan Laut Tahun 2026, Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX menggelar tasyakuran dan doa bersama di Mako Sathantai Kodaeral IX, Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Senin (16/11/2026).


Kegiatan ini menjadi ungkapan syukur atas 81 tahun pengabdian Korps Marinir sekaligus momentum mengenang perjuangan para pendahulu serta memperkuat semangat pengabdian prajurit kepada bangsa dan negara.


Dalam amanat Komandan Kodaeral IX Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., yang dibacakan Komandan Sathantai Kodaeral IX Kolonel Laut (P) Frejhon Da Costa, ditegaskan bahwa peringatan HUT ke-81 bukan sekadar seremoni, melainkan momentum introspeksi dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas serta pengabdian kepada TNI AL, bangsa, dan negara.


Prajurit Korps Marinir, lanjutnya, merupakan prajurit petarung matra laut yang harus senantiasa menjunjung tinggi karakter tangguh, profesional, berani, dan pantang menyerah. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam semboyan kebanggaan Korps Marinir, Jalesu Bhumyamca Jayamahe, yang bermakna "Di Laut dan di Darat Kita Menang".


Dankodaeral IX juga menekankan pentingnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjaga disiplin dan loyalitas, mengasah profesionalisme melalui latihan berkesinambungan, serta memperkuat soliditas dan jiwa korsa. 


Setiap prajurit juga diminta menjaga kehormatan Korps Marinir dan menjadikan setiap penugasan sebagai bentuk tanggung jawab serta kecintaan kepada bangsa dan negara.


Pada kesempatan yang sama, sambutan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang dibacakan Inspektur Kodaeral IX, Kolonel Marinir Eko Priyo Handoyo menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit Korps Marinir atas dedikasi, loyalitas, dan pengorbanan dalam berbagai penugasan, mulai dari menjaga wilayah perbatasan, membantu penanggulangan bencana, hingga mengatasi kesulitan masyarakat.


Panglima TNI juga menegaskan bahwa dinamika geopolitik dan meningkatnya potensi ancaman di wilayah maritim menuntut Korps Marinir terus meningkatkan kemampuan tempur, penguasaan teknologi militer modern, kesiapan operasional, serta kualitas sumber daya manusia.


Melalui tasyakuran dan doa bersama ini, diharapkan semangat keimanan, profesionalisme, soliditas, dan kesiapsiagaan prajurit semakin kuat dalam mendukung tugas pokok Kodaeral IX, khususnya pertahanan pantai serta menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Rdks) 

Selengkapnya

Post Top Ad

TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI MEDIA KAMI, SEMOGA BERMANFAAT