Tobelo, Globaltimurnn.com– Komandan Kodim 1508/Tobelo, Letkol Kav. Ramdhani Akbar, S.I.P., memimpin Upacara Korps Rapor Pindah Satuan bagi personel Kodim 1508/Tobelo di Aula Makodim 1508/Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Jumat (3/7/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan personel sekaligus bentuk penghormatan atas dedikasi prajurit yang akan melanjutkan pengabdian di satuan baru.

Personel yang melaksanakan pindah satuan yakni Serda Herman, Serda Jaldin, dan Serda Eko Prasetyo. Upacara turut dihadiri Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXI Kodim 1508/Tobelo Ny. Intan Ramdhani, para Danramil, Perwira Staf, perwakilan Persit, serta seluruh personel Kodim 1508/Tobelo.

Dalam amanatnya, Dandim menyampaikan apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian para prajurit selama bertugas di Kodim 1508/Tobelo. Ia menegaskan bahwa perpindahan satuan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan memperluas pengalaman, meningkatkan kapasitas, dan memperkuat profesionalisme prajurit.

"Di mana pun bertugas, setiap prajurit harus mampu menjaga nama baik TNI Angkatan Darat, menjunjung tinggi disiplin, loyalitas, serta memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara," tegas Letkol Kav. Ramdhani Akbar.

Usai memimpin upacara, Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav. Ramdhani Akbar, S.I.P., menyampaikan bahwa Korps Rapor bukan sekadar tradisi militer, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen pengabdian dan regenerasi organisasi.

"Saya berharap seluruh prajurit mampu beradaptasi dengan cepat di satuan baru, menjaga kehormatan institusi, serta terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas," ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Kodim 1508/Tobelo menegaskan komitmennya untuk terus membina prajurit yang berkarakter, profesional, adaptif, serta siap mengemban setiap amanah demi kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. (𝐆𝐈𝐎).

Halut, Globaltimurnn.com – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara secara resmi melepas kontingen yang akan mengikuti ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XII Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Pulau Morotai. Acara berlangsung pada Jumat sore, 3 Juli 2026 di Lapangan Upacara Kantor Bupati Halmahera Utara, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo.

 

Upacara pelepasan dihadiri langsung oleh Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si, Sekretaris Daerah Drs. E.J. Papilaya, M.TP., para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Debora Tongo Tongo, serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Halmahera Utara Zippora Lilian Wallyd. Hadir pula para pelatih, ofisial, atlet, dan tamu undangan lainnya. 

 

Dalam laporannya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga selaku Ketua Kontingen menyampaikan bahwa kontingen Halmahera Utara beranggotakan 203 orang, yang meliputi panitia, atlet, pelatih, ofisial, tenaga medis, dan pendamping. Tim ini akan bertanding di 9 cabang olahraga, yaitu atletik, bulu tangkis, sepak bola, taekwondo, bola voli, bola basket, pencak silat, karate, dan tinju.

 

"Partisipasi ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk meningkatkan prestasi olahraga daerah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah, KONI, dan seluruh pihak yang telah mendukung persiapan ini," ujarnya. Ia juga berpesan agar seluruh atlet menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, menjaga nama baik daerah, dan meraih prestasi terbaik.

 

Sementara Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si dalam sambutannya menyampaikan harapan besar kepada seluruh anggota kontingen. Ia mengingatkan bahwa selain meraih prestasi, atlet juga harus menjaga tata krama dan kesopanan sebagai cerminan identitas daerah.

 

"Kalian mewakili nama dan harga diri Halmahera Utara. Tunjukkan bahwa kita adalah daerah yang santun dan penuh kebersamaan saat berada di Pulau Morotai. Bertandinglah dengan jujur dan sportif. Jika belum berhasil meraih hasil terbaik, anggaplah itu sebagai pelajaran, bukan alasan untuk mengecewakan atau mencoreng nama daerah," tegas Bupati.

 

Dalam acara tersebut juga dilaksanakan penyerahan bendera kontingen serta penyerahan 133 kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan atlet sebagai bentuk perlindungan selama bertanding. (𝐆𝐈𝐎).

Ambon, globaltimurnn.com - Luar biasa, prestasi membanggakan kembali ditorehkan prajurit Kodaeral IX. Kali ini Tim Lari Beregu Kodaeral IX berhasil meraih Juara II pada ajang Trail Run yang digelar dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 yang digelar pada Jumat (3/7/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Bhayangkara tahun 2026 yang tahun ini diwarnai dengan berbagai event olahraga dan kebersamaan di berbagai daerah.

Dalam perlombaan kategori 15 Kilometer, tim lari beregu Kodaeral IX diperkuat oleh Mayor Laut (K) Samsul Bahri, Letda Laut (KH) Gustian, Letda Laut (H) Irsyad, dan Serda JAS Rois Syaiful.

Keempat prajurit Jalasena tersebut, menunjukkan semangat juang tinggi, kekompakan, serta daya tahan fisik yang luar biasa dalam menaklukkan medan lintasan trail yang penuh tantangan.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa prajurit Kodaeral IX tidak hanya unggul dalam tugas pokok menjaga kedaulatan wilayah laut, tetapi juga memiliki kemampuan fisik, mental, dan daya juang yang tangguh dalam berbagai ajang kompetisi.

Komandan Kodaeral IX, Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas capaian yang diraih tim lari beregu Kodaeral IX. 

Menurutnya, prestasi tersebut merupakan hasil dari disiplin, latihan yang konsisten, serta semangat pantang menyerah yang selalu tertanam dalam diri setiap prajurit.

“Prestasi ini adalah kebanggaan bagi seluruh keluarga besar Kodaeral IX. Saya berharap capaian ini dapat menjadi motivasi bagi prajurit lainnya untuk genggali potensi, mengasah kemampuan, menjaga kebugaran fisik, serta menumbuhkan semangat sportivitas dalam setiap kesempatan,” ujarnya.

Melalui pencapaian ini lanjutnya, Kodaeral IX kembali menegaskan komitmennya untuk terus membina prajurit yang profesional, tangguh, dan berprestasi. Keikutsertaan dalam ajang ini, juga sekaligus bukti sinergitas TNI-Polri dalam momentum peringatan HUT Bhayangkara ke-80 Tahun 2026. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com — Rencana dimulainya pengembangan Proyek Blok Masela dinilai menjadi momentum yang akan menentukan arah pembangunan ekonomi Maluku dalam beberapa dekade ke depan. Namun, peluang tersebut hanya akan memberikan manfaat nyata apabila pemerintah daerah mampu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memenuhi standar industri minyak dan gas.

Tokoh Maluku, Fredi Moses Ulemlem, mengingatkan agar pemerintah dan masyarakat tidak menghabiskan energi pada perdebatan mengenai besaran kuota tenaga kerja lokal semata. Menurut dia, persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan putra-putri Maluku memiliki kompetensi yang dibutuhkan sehingga mampu bersaing dan terserap dalam proyek strategis nasional tersebut.

"Jangan terjebak pada perdebatan soal berapa persen tenaga kerja lokal yang diterima di Blok Masela. Yang harus menjadi perhatian utama adalah bagaimana masyarakat Maluku dipersiapkan agar memenuhi seluruh kualifikasi yang dibutuhkan industri migas," kata Fredi, Kamis (2/7/2026).

Menurut Fredi, tanpa investasi yang serius pada pembangunan SDM, tuntutan agar tenaga kerja lokal diprioritaskan hanya akan menjadi slogan yang sulit diwujudkan. Industri migas memiliki standar kompetensi yang ketat dan tidak dapat dipenuhi hanya dengan pendekatan administratif atau pertimbangan domisili.

Ia menjelaskan bahwa kebutuhan tenaga kerja pada proyek Blok Masela mencakup berbagai bidang keahlian dengan persyaratan yang tinggi. Selain pendidikan minimal sarjana (S1) di bidang teknik maupun sains, banyak posisi mensyaratkan pengalaman kerja di sektor minyak dan gas, khususnya fasilitas LNG, kemampuan berbahasa Inggris, penguasaan standar internasional keselamatan kerja, kepatuhan lingkungan, manajemen kontrak, hingga pengalaman pada proyek FPSO maupun FLNG untuk jabatan tertentu.

Karena itu, Fredi menilai pemerintah Provinsi Maluku bersama sebelas pemerintah kabupaten dan kota harus mulai menyusun strategi jangka panjang untuk membangun SDM lokal. Menurut dia, keterbatasan ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi penghalang bagi generasi muda Maluku untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

"Kalau masyarakat tidak mampu membiayai pendidikan dan pelatihan, maka negara melalui pemerintah daerah wajib hadir. Pemerintah harus memfasilitasi pendidikan vokasi, pelatihan, sertifikasi profesi, penguasaan bahasa Inggris, hingga kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan. Jangan membiarkan masyarakat berjuang sendiri," ujarnya.

Lebih jauh, Fredi menilai pemerintah daerah tidak cukup hanya berperan sebagai fasilitator pelatihan. Pemerintah juga harus membangun kepastian hukum yang menjamin keterlibatan tenaga kerja lokal melalui regulasi daerah.

Ia mendorong Pemerintah Provinsi Maluku bersama DPRD menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara jelas komposisi tenaga kerja lokal dan tenaga kerja dari luar daerah pada proyek-proyek strategis di Maluku. Regulasi tersebut, menurut dia, akan memberikan kepastian bagi investor sekaligus menjadi instrumen perlindungan terhadap kepentingan masyarakat lokal.

"Harus ada aturan yang memberikan kepastian mengenai persentase minimal tenaga kerja lokal yang wajib diserap. Dengan demikian, masyarakat memiliki kepastian memperoleh kesempatan, sementara perusahaan juga memiliki pedoman yang jelas dalam proses rekrutmen," katanya.

Menurut Fredi, keberhasilan Blok Masela tidak semestinya hanya diukur dari besarnya investasi atau peningkatan produksi gas nasional, tetapi juga dari sejauh mana proyek tersebut mampu meningkatkan kualitas SDM, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan perekonomian masyarakat Maluku secara berkelanjutan.

"Blok Masela jangan hanya menjadi sumber kekayaan alam yang dinikmati oleh pihak luar. Proyek ini harus menjadi momentum lahirnya generasi profesional Maluku yang mampu menjadi pelaku utama pembangunan di tanahnya sendiri. Kalau SDM dipersiapkan sejak sekarang, manfaat ekonominya akan dirasakan jauh melampaui usia proyek itu sendiri," ujar Fredi. (***) 

Kendari, globaltimurnn.com - Penguatan pelayanan publik terus dilakukan Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara melalui inovasi SIMPUL (SIM Masuk Pulau). Program ini merupakan terobosan pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang ditujukan untuk mempermudah akses masyarakat di wilayah kepulauan, khususnya Kabupaten Konawe Kepulauan (Pulau Wawonii).

Dirlantas Polda Sultra Kombes Pol. Dr. Argowiyono, S.H., S.I.K., M.Si mengatakan program SIMPUL akan resmi diluncurkan pada 5 Juli 2026, setelah melalui rangkaian perencanaan dan persiapan yang dimulai sejak 22 Mei hingga 2 Juli 2026. Seluruh tahapan dipimpin langsung oleh Direktur Lalu Lintas Polda Sultra bersama jajaran Subdit Regident melalui rapat koordinasi, evaluasi, serta pengecekan kesiapan sarana dan prasarana pelayanan.

Berbagai persiapan telah dilaksanakan secara bertahap, mulai dari pengecekan kendaraan SIM Keliling, integrasi kendaraan Gran Max sebagai armada SIMPUL, desain interior, pembuatan video dokumenter, pemasangan perangkat pendukung seperti fingerprint scanner dan Electronic Audio Visual Integrated System (E-AVIS), hingga pemindahan perangkat lunak dan koneksi jaringan ke sistem Korlantas Polri. Pada 2 Juli 2026, kendaraan SIMPUL dinyatakan siap beroperasi.

Sebagai tindak lanjut, pada 3 Juli 2026, kendaraan SIMPUL diberangkatkan menuju Kabupaten Konawe Kepulauan, tepatnya di Pulau Wawonii, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini didampingi langsung oleh Kasi SIM Subdit Regident Ditlantas Polda Sultra, AKP Clara Shinta Liemungenda, S.Tr.K., S.I.K., bersama personel Sie SIM.

Melalui program SIMPUL, Ditlantas Polda Sultra berkomitmen menghadirkan pelayanan SIM yang lebih dekat, cepat, dan mudah dijangkau oleh masyarakat di wilayah kepulauan. Inovasi ini menjadi wujud nyata transformasi pelayanan publik Polri yang presisi, sekaligus mendukung pemerataan akses layanan administrasi lalu lintas bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara.

Program SIMPUL diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Pulau Wawonii serta menjadi model pelayanan kepolisian yang adaptif terhadap kondisi geografis wilayah kepulauan, sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan hingga ke daerah terluar di Sulawesi Tenggara. (V374) 

Ambon, Globaltimurnn.com – Komitmen memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada warga binaan terus diwujudkan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon. Bersinergi dengan Puskesmas Nania, Rutan Ambon menggelar skrining Infeksi Menular Seksual (IMS) dan Human Immunodeficiency Virus (HIV) sebagai langkah deteksi dini guna menjaga kualitas kesehatan warga binaan, Jumat (03/07/2026). 

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut diikuti oleh 75 warga binaan dan dipusatkan di Klinik Rutan Kelas IIA Ambon. Tim kesehatan Puskesmas Nania yang terdiri atas dr. Stephanie Saimima, perawat Roslina Lasarina, dan Nabila Putri Rizky memberikan layanan mulai dari konseling, identifikasi faktor risiko, pemeriksaan kesehatan, hingga pemeriksaan IMS dan HIV sesuai standar pelayanan kesehatan.

Dokter Puskesmas Nania, dr. Stephanie Saimima, menegaskan bahwa skrining merupakan langkah penting untuk mendeteksi kemungkinan infeksi sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

"Melalui skrining ini, kami dapat mengetahui kondisi kesehatan warga binaan sejak dini, khususnya terkait IMS dan HIV. Selain pemeriksaan, kami juga memberikan edukasi agar mereka memahami faktor risiko, pentingnya menjaga kesehatan, serta tidak ragu memanfaatkan layanan kesehatan apabila membutuhkan pemeriksaan maupun pengobatan lanjutan," jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Rutan Kelas IIA Ambon, Jefry R. Persulessy, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin dengan Puskesmas Nania. Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga binaan yang harus dipenuhi secara maksimal.

"Kolaborasi ini menjadi wujud nyata komitmen kami dalam menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas bagi warga binaan. Skrining IMS dan HIV bukan hanya bertujuan mendeteksi penyakit lebih awal, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan yang mengedepankan aspek kemanusiaan. Dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, penanganan dapat segera dilakukan sesuai prosedur sehingga kesehatan warga binaan tetap terjaga," ujar Jefry.

Antusiasme warga binaan terlihat selama kegiatan berlangsung. Salah seorang peserta, Marzuki, mengaku bersyukur dapat mengikuti pemeriksaan kesehatan tersebut. Menurutnya, selain mengetahui kondisi kesehatannya, ia juga memperoleh pemahaman baru mengenai pencegahan IMS dan HIV.

"Kami sangat terbantu dengan adanya pemeriksaan ini. Penjelasan dari petugas kesehatan mudah dipahami sehingga kami menjadi lebih mengerti cara menjaga kesehatan dan mencegah penularan penyakit. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan," ungkapnya.

Selain pemeriksaan kesehatan, tim medis juga memberikan edukasi mengenai pencegahan penularan IMS dan HIV, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara profesional dengan tetap menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan dan memberikan kenyamanan bagi setiap peserta.

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Keikutsertaan 75 warga binaan menjadi bukti meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan. Melalui sinergi bersama Puskesmas Nania, Rutan Kelas IIA Ambon terus memperkuat layanan kesehatan sebagai bagian dari pembinaan yang humanis, sekaligus mendukung terwujudnya lingkungan pemasyarakatan yang sehat, aman, dan produktif.Versi ini menggunakan gaya bahasa yang lebih dinamis, mengalir, dan memiliki nilai berita yang lebih kuat tanpa mengubah substansi informasi. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon kembali menggencarkan upaya deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) melalui inspeksi mendadak (sidak) rutin di blok hunian warga binaan. Kali ini, pemeriksaan menyasar Blok Anggrek, meliputi kamar 1 hingga kamar 5, Kamis (02/07/2026).

Kegiatan dipimpin oleh jajaran pengamanan bersama pejabat struktural dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kamar hunian serta barang-barang milik warga binaan. Sidak dilaksanakan secara profesional, humanis, dan mengacu pada standar operasional prosedur yang berlaku.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Rutan Kelas IIA Ambon, Jefry R. Persulessy, menegaskan bahwa sidak rutin merupakan bagian dari strategi penguatan pengawasan sekaligus langkah preventif untuk menjaga kondisi Rutan tetap aman dan kondusif.

"Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Rutan. Pengawasan akan terus kami tingkatkan untuk mencegah masuk maupun beredarnya barang-barang yang dapat mengganggu stabilitas keamanan," ujar Jefry.

Sementara itu, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka. KPR), Rifky, mengatakan bahwa pelaksanaan sidak secara berkala menjadi instrumen penting dalam mendeteksi potensi gangguan sejak dini sekaligus memperkuat budaya tertib di lingkungan pemasyarakatan.

"Sidak akan terus kami lakukan secara konsisten sebagai bagian dari deteksi dini. Selain memperketat pengawasan, kami juga mengajak seluruh warga binaan untuk bersama-sama menciptakan lingkungan Rutan yang aman, tertib, dan kondusif," katanya.

Dari hasil pemeriksaan di Blok Anggrek, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan, di antaranya dua sendok besi, satu saringan aluminium, dua botol kaleng, dua kaleng, dua botol kaca, satu gunting kuku, dua paku, serta dua pecahan kaca. Seluruh barang tersebut langsung diamankan untuk didata dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun hasil sidak menunjukkan tidak ditemukannya telepon genggam maupun narkotika. Capaian tersebut menjadi indikator bahwa pengawasan terhadap peredaran barang-barang terlarang di lingkungan Rutan Kelas IIA Ambon berjalan secara efektif.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar dengan dukungan penuh dari warga binaan yang bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan. Melalui sidak rutin yang dilaksanakan secara berkelanjutan, Rutan Kelas IIA Ambon terus menegaskan komitmennya dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, sekaligus mendukung implementasi Zero HALINAR (Handphone, Pungutan Liar, dan Narkoba) di seluruh satuan kerja Pemasyarakatan. (Za)