Foto : Pemkot Ambon Perkuat Literasi Digital dan Edukasi Bijak Bermedia Sosial bagi Pelajar

Ambon, Globaltimurnn.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosandi) Kota Ambon menggelar Sosialisasi Literasi Digital bertema “Bijak Bermedia Sosial” bagi siswa MTs Negeri Ambon, Kamis (07/05/2026).

Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Plt. Asisten  Perekonomian dan Pembangunan, Rustam Simanjuntak, menegaskan bahwa digitalisasi telah memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, sehingga literasi digital menjadi penting agar pelajar mampu menggunakan teknologi secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab.

Dalam sambutan tersebut juga disampaikan sejumlah tantangan dunia digital seperti penggunaan AI yang harus dimanfaatkan sebagai alat bantu belajar, maraknya cyber bullying, hingga penyebaran hoaks yang mengharuskan masyarakat lebih teliti dalam memverifikasi informasi sebelum membagikannya.

“Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan memahami, menyaring, dan menggunakan informasi secara bijak dan bertanggung jawab,” demikian kutipan sambutan Wali Kota.

Pemkot Ambon juga menegaskan komitmennya mendorong penguatan empat pilar literasi digital, yakni kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat.

Pada kegiatan tersebut, Kepala Diskominfosandi Kota Ambon, Ronald Lekransy, turut mengingatkan pentingnya penggunaan smartphone dan perangkat digital secara bertanggung jawab demi menciptakan ruang digital yang sehat di Kota Ambon.

“Kita berharap bahwa Literasi Digital ini bisa membantu untuk memberikan sebuah proses membangun ekosistem di kota ini yang sehat terhadap pemanfaatan digital,” ujarnya.

Sementara itu, Michael Latuheru menyampaikan materi terkait peluang dan pemanfaatan internet secara positif untuk mendukung kreativitas dan pengembangan diri generasi muda di era digital. 

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Plh Kepala MTs Negeri Ambon, Muhammad Rizal, yang menyampaikan terima kasih kepada Pemkot dan Diskominfosandi atas pelaksanaan sosialisasi tersebut sebagai upaya edukasi positif bagi para siswa. (Za)

Foto : Wattimena Lepas 461 Jamaah Haji Ambon 2026, Pesan Persaudaraan dan Doa untuk Kota Manise Menggema

Ambon, Globaltimurnn.com – Suasana haru dan penuh khidmat mewarnai pelepasan 461 Jamaah Calon Haji (JCH) asal Kota Ambon tahun 2026 yang dipimpin langsung Wali Kota Ambon, Bodewin Melkias Wattimena, dalam kegiatan silaturahmi di Gedung Azhari, Senin (04/05/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP-PKK Kota Ambon, Ketua Lasqi Kota Ambon, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Ambon, Ketua MUI Kota Ambon, serta sejumlah tokoh Muslim di Kota Ambon.

Dalam sambutannya, Wattimena menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas kesempatan yang diterima para jamaah untuk memenuhi panggilan Allah SWT ke Tanah Suci. Ia menegaskan bahwa ibadah haji bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan hati, iman, mental, dan kesehatan.

“Ibadah haji adalah perjalanan suci yang penuh makna. Tidak semua orang mendapat kesempatan menjadi tamu Allah di Tanah Suci. Karena itu, syukuri kesempatan ini dengan menjaga niat, kesehatan, dan kebersamaan,” ujar Wattimena.

Ia berharap seluruh rangkaian persiapan yang telah dijalani para jamaah, mulai dari administrasi, pemeriksaan kesehatan, hingga pembinaan mental dan manasik, dapat menjadi bekal penting dalam menjalankan seluruh prosesi ibadah haji dengan baik dan lancar.

Wattimena juga mengingatkan para jamaah untuk disiplin menjaga kondisi fisik di tengah padatnya aktivitas selama berada di Arab Saudi. Menurutnya, menjaga pola makan, waktu istirahat, serta rutin mengonsumsi vitamin menjadi hal penting agar jamaah tetap sehat dan kuat selama menjalankan ibadah.

“Jangan abaikan kesehatan. Atur pola makan, cukup istirahat, dan saling mengingatkan antarjamaah agar semua bisa menjalankan ibadah dengan maksimal,” pesannya.

Selain soal kesehatan, orang nomor satu di Kota Ambon itu menekankan pentingnya nilai persaudaraan dan solidaritas selama menjalankan ibadah. Ia meminta para jamaah untuk saling membantu, menjaga kekompakan, dan menunjukkan citra baik masyarakat Ambon di Tanah Suci.

“Tunjukkan bahwa jamaah asal Ambon adalah jamaah yang tertib, santun, saling menolong, dan menjaga persaudaraan,” katanya.

Sebagai bentuk perhatian dan dukungan pemerintah daerah, Pemerintah Kota Ambon turut memberikan uang saku sebesar Rp1 juta kepada setiap jamaah calon haji. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu kebutuhan jamaah selama berada di Tanah Suci.

Tak hanya itu, pemerintah kota juga memastikan dukungan penuh melalui fasilitas transportasi dan pendampingan agar seluruh jamaah dapat lebih fokus menjalankan ibadah dengan khusyuk.

Menutup sambutannya, Wattimena menitipkan pesan khusus kepada seluruh jamaah agar turut mendoakan Kota Ambon selama berada di Tanah Suci.

“Tolong doakan Kota Ambon agar selalu aman, damai, dijauhkan dari bencana, dan masyarakatnya hidup dalam persaudaraan,” ungkapnya penuh harap.

Pelepasan ini menjadi momentum penuh makna, sekaligus wujud perhatian Pemerintah Kota Ambon terhadap para tamu Allah yang akan menunaikan rukun Islam kelima. Harapannya, seluruh jamaah dapat menunaikan ibadah dengan lancar serta kembali ke tanah air sebagai haji dan hajjah yang mabrur. (Za)

Foto : Wali Kota Ambon Tegaskan Air Bersih Jadi Fokus Utama, ASN Diminta Tingkatkan Pelayanan Publik

Ambon, Globaltimurnn.com – Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 dimanfaatkan Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, untuk menegaskan komitmen Pemerintah Kota Ambon dalam membenahi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya persoalan air bersih yang hingga kini masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah kota.

Saat memimpin upacara Hardiknas di Balai Kota Ambon, Senin (04/05/2026), Wattimena menyoroti kondisi Ambon yang memiliki curah hujan tinggi, namun masih mengalami keterbatasan distribusi air bersih bagi masyarakat.

Menurutnya, optimalisasi pelayanan PDAM Tirta Yapono harus menjadi perhatian serius agar masyarakat dapat menikmati akses air bersih secara merata.

“Curah hujan di Ambon sangat tinggi, tetapi masyarakat masih kesulitan mendapatkan air bersih. Ini menjadi tanggung jawab bersama yang harus segera ditangani,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Ambon terus mendorong peningkatan pelayanan melalui kolaborasi antara PDAM Tirta Yapono dengan pihak Citraland guna memperluas jaringan distribusi air ke kawasan permukiman warga.

Wattimena berharap kerja sama tersebut dapat menghadirkan lebih banyak titik layanan air bersih sepanjang tahun 2026, sehingga kebutuhan masyarakat bisa terjawab secara bertahap.

Selain menyoroti persoalan air bersih, dirinya juga memberikan apresiasi kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon atas prestasi membanggakan yang diraih dalam lomba ketangkasan tingkat nasional di Palembang.

Ia turut memuji kesiapsiagaan sejumlah OPD seperti Satpol PP, BPBD, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Kominfo yang dinilai cepat merespons berbagai laporan dan kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah harus selalu hadir untuk masyarakat kapan pun dibutuhkan. Pelayanan tidak boleh berhenti hanya karena waktu,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wattimena juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar terus meningkatkan disiplin, profesionalisme, dan semangat kolaborasi dalam membangun Kota Ambon yang lebih maju.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh elemen pemerintahan.

“Setiap ASN memiliki tanggung jawab sesuai tugasnya masing-masing. Jika semua bekerja maksimal, maka pembangunan kota akan berjalan lebih baik,” katanya.

Menutup amanatnya, Wattimena menyampaikan ucapan selamat Hari Pendidikan Nasional kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan di Kota Ambon serta mengajak mereka terus menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan generasi bangsa.

“Guru adalah pondasi masa depan daerah dan bangsa. Teruslah mengabdi dan melahirkan generasi terbaik untuk Ambon,” pungkasnya. (Za)

Foto : Maluku Darurat Perdagangan Satwa Liar, Wattimena Serukan Satgas Jadi Garda Penyelamat Ekosistem

Ambon, Globaltimurnn.com - Ancaman terhadap kelestarian satwa endemik di Maluku kian mengkhawatirkan. Peredaran tumbuhan dan satwa liar ilegal yang terus meningkat membuat Pemerintah Kota Ambon mendorong penguatan peran Satuan Tugas Pengendalian Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (PPTSL) sebagai benteng utama penyelamatan ekosistem di wilayah timur Indonesia.

Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, saat membuka kegiatan Penguatan Kapasitas Satgas PPTSL yang berlangsung di Zest Hotel Ambon, Selasa (05/05/2026).

Dalam sambutannya, Wattimena menekankan bahwa Maluku merupakan daerah yang dianugerahi kekayaan hayati luar biasa, mulai dari flora endemik, satwa liar langka hingga biota laut yang memiliki nilai ekologis, budaya, dan ekonomi yang sangat tinggi.

Namun menurutnya, kekayaan tersebut kini menghadapi ancaman serius akibat aktivitas ilegal yang terus terjadi dan merusak keseimbangan alam.

“Kalau sumber daya alam ini tidak dijaga dengan baik, maka yang hilang bukan hanya satwa dan tumbuhan, tetapi juga masa depan generasi kita,” tegas Wattimena.

Ia menyoroti berbagai praktik perusakan lingkungan seperti destructive fishing, penggunaan bom ikan, hingga perdagangan satwa liar yang semakin marak. Dampaknya bukan hanya merusak terumbu karang dan habitat alami, tetapi juga mempercepat kepunahan sejumlah satwa endemik Maluku.

Salah satu yang paling memprihatinkan, lanjutnya, adalah menurunnya populasi burung paruh bengkok seperti kakatua dan nuri yang dulunya mudah dijumpai di kawasan hutan Pulau Ambon.

“Dulu suara burung paruh bengkok sangat mudah terdengar di hutan-hutan sekitar Ambon. Sekarang mulai sulit ditemukan karena perburuan liar dan perdagangan ilegal,” ungkapnya.

Data sepanjang periode 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya 339 kasus perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar yang berhasil diungkap, dengan total 64.386 individu satwa diamankan. Sebagian besar merupakan jenis burung paruh bengkok yang menjadi target utama perdagangan gelap.

Menurut Wattimena, posisi strategis Ambon sebagai jalur transit utama di Maluku menjadikan wilayah ini rentan dimanfaatkan sebagai pintu masuk maupun jalur distribusi perdagangan ilegal satwa liar, baik melalui pelabuhan laut maupun bandar udara.

Karena itu, penguatan kapasitas Satgas PPTSL dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat pengawasan dan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan lingkungan.

“Satgas PPTSL harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kekayaan hayati Maluku agar tidak terus dieksploitasi secara ilegal,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa upaya pelestarian lingkungan tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, komunitas pecinta lingkungan, dan masyarakat.

“Perlindungan satwa liar adalah tanggung jawab bersama. Kalau kita ingin anak cucu nanti masih bisa melihat kekayaan alam Maluku, maka hari ini kita harus bergerak bersama menjaganya,” tutup Wattimena. (Za(

Foto : Kajati Maluku Rudy Irmawan Terima Kunjungan Silaturahmi Dirjen Gakkum Kementrian ESDM Jeffri Huwae

Ambon, Globaltimurnn.com - Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Rudy Irmawan, S.H.,M.H beserta sejumlah Pejabat Utama Kejaksaan Tinggi Maluku, menerima kunjungan silaturahmi Direktur Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum di lingkungan Kementerian ESDM Republik Indonesia, Rilke Jeffri Huwae, diruang rapat Kejaksaan Tinggi Maluku, pada Kamis (07/5/2026).

Kunjungan Rilke Jeffri Huwae ke Kejaksaan Tinggi Maluku merupakan kunjungan perdananya sejak ia dilantik menjadi Dirjen Penegakan Hukum di lingkungan Kementerian ESDM RI oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Sebelumnya, Rilke Jeffri Huwae merupakan Warga Adhyaksa yang terakhir menduduki jabatan sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Kajati Maluku Rudy Irmawan saat menerima kunjungan tersebut, ia didampingi oleh Wakajati Maluku Datuk Rosihan Anwar, Asisten Intelijen Diky Oktavia, Asisten Tindak Pidana Khusus Radot Parulian dan Asisten Pidana Militer Kolonel Chk Satar M. Hutabarat.

“Selamat datang Pak Jeffri, terima kasih sudah berkunjung di Kejaksaan Tinggi Maluku. Tentunya kami sangat mengapresiasi kunjungan silaturahmi ini, semoga kedepannya bersama Kementerian ESDM kita bisa saling mensupport dalam pananganan kasus perizinan tambang, kepatuhan pelaku usaha, serta penindakan praktik pertambangan ilegal di Provinsi Maluku,” Sambut Kajati Maluku.

Diketahui, selain kunjungan silaturahmi, Dirjen Gakkum Jeffri Huwae juga membahas tentang penegakan hukum oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku terhadap para pelaku penambangan ilegal di Kawasan Tambang Emas Gunung Botak di Kabupaten Buru.

“Terima Kasih Pak Kajati dan Pak Wakajati Maluku beserta jajaran, ini pertama kalinya saya berkunjung di Kejaksaan Tinggi Maluku sejak saya dilantik sebagai Dirjen Gakkum dilingkungan ESDM, semoga melalui pertemuan ini kita bisa sering berkomunikasi dan berkolaborasi dalam menangani kasus pertambangan yang ada di Provinsi Maluku,” Ucap Dirjen Jeffri Huwae.

Pertemuan ini juga membahas tentang tindak lanjut penegakan hukum terhadap 24 (dua puluh empat) WNA asal China yang telah di amankan pihak Imigrasi di Kawasan Gunung Botak serta akan melakukan pemantauan situasi dan kondisi pasca penertiban Kawasan Tambang Emas Gunung Botak terhadap penambang – penambang ilegal lainnya yang selama ini merusak lingkungan dan memicu persoalan sosial di Kabupaten Buru.

Diakhir kunjungan silaturahmi ini, Dirjen Gakkum ESDM bersama Kejaksaan Tinggi Maluku bersepakat akan terus berkolaborasi untuk memantau aktivitas penambangan ilegal, baik di Kawasan Tambang Emas Gunung Botak maupun Kawasan penambangan ilegal lainnya di Provinsi Maluku. (Rdks) 

Foto : Wakapolda Sultra Buka Musyawarah Daerah V KBPP Polri Sultra Tahun 2026

Kendari, Globaltimurnn.com - Wakapolda Sulawesi Tenggara, Brigjen Pol. Dr. Gidion Arif Setyawan, S.I.K., S.H., M.Hum secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) V Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Sulawesi Tenggara Tahun 2026 yang digelar di Aula Dhacara Polda Sultra, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung mulai pukul 09.00 Wita dan dihadiri oleh _Pju Polda Sultra, unsur TNI, Bhayangkari Sultra, jajaran pengurus serta anggota KBPP Polri Sulawesi Tenggara_. Musda V ini menjadi forum penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyusun arah program kerja KBPP Polri ke depan.

Dalam sambutannya, Wakapolda Sultra menyampaikan apresiasi atas peran KBPP Polri sebagai organisasi yang memiliki hubungan historis dan emosional dengan institusi Polri. Ia berharap Musda ini dapat menghasilkan keputusan terbaik demi kemajuan organisasi serta mempererat sinergi dengan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Sulawesi Tenggara.

Wakapolda Sultra juga berharap KBPP Polri Sulawesi Tenggara dapat terus menjadi mitra strategis Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Sulawesi Tenggara. "Peran KBPP Polri sangat penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga persatuan, mencegah penyebaran hoaks, serta memperkuat semangat nasionalisme di tengah perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berkembang," ungkap Brigjen Gidion.

Wakapolda juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara KBPP Polri dengan Polda Sultra dalam mendukung berbagai program kepolisian yang bersifat sosial, edukatif, dan preventif. Ia berharap KBPP Polri mampu menjadi contoh positif di tengah masyarakat serta hadir sebagai organisasi yang aktif membantu menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Selain menjadi ajang evaluasi program kerja organisasi, Musyawarah Daerah V KBPP Polri Sultra juga diharapkan mampu melahirkan gagasan serta kepengurusan yang solid, profesional, dan berintegritas dalam mendukung pembangunan daerah maupun pengabdian kepada masyarakat. (V374) 

Foto : Pemkab Halut Bentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Thn. 2026

Tobelo, Globaltimurnn.com – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melaksanakan Rapat Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2026, pada Kamis, 7 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Meeting Fredy Tjanduan Lantai II Kantor Bupati Halmahera Utara Jl. Ir. Hein Namotemo, MSP Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo ini dihadiri oleh para pimpinan instansi, aparat pemerintah, dan undangan lainnya. 

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara Drs. E.J. Papilaya, MTP yang mewakili Bupati menegaskan bahwa reforma agraria bukan sekadar program pembagian tanah, melainkan upaya strategis untuk mewujudkan keadilan sosial, kepemilikan lahan yang sah, serta kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023.

 

"Kita harus memastikan empat hal utama dalam pelaksanaan program ini. Pertama, data penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah harus akurat dan valid agar tidak menimbulkan sengketa baru. Kedua, perkuat koordinasi lintas sektor dan hilangkan ego sektoral. Ketiga, lakukan langkah nyata untuk menyelesaikan tumpang tindih hak lahan dan percepat penerbitan sertifikat. Keempat, pastikan tanah diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan dan mampu mengelolanya secara produktif," ujar Sekda.

 

Pemerintah daerah juga menyampaikan dukungan penuh dan komitmen kuat agar program ini berjalan dengan baik, serta meminta agar keputusan yang dihasilkan rapat memiliki rencana kerja yang jelas dan dapat dievaluasi secara berkala.

 

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara John Hendri, S.H. menyampaikan bahwa keberhasilan reforma agraria membutuhkan kerja sama dari seluruh pihak. Sebagai pelaksana teknis, pihaknya membutuhkan dukungan data dari instansi terkait, seperti data tata ruang, kehutanan, perkebunan, dan pertanian untuk memastikan penetapan sasaran yang tepat.

 

"Kami siap berkolaborasi dalam melakukan pengecekan lapangan dan mediasi untuk menyelesaikan konflik lahan. Setelah objek tanah ditetapkan, kami berkomitmen untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat yang akan diserahkan kepada masyarakat yang berhak, dengan tetap menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai peraturan yang berlaku," jelasnya.

 

Setelah sesi sambutan dan diskusi, rapat menyepakati pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria yang akan melibatkan pemerintah daerah, instansi terkait, aparat keamanan, dan unsur masyarakat. Gugus tugas ini bertugas untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan, penataan aset, serta pemberdayaan masyarakat secara terpadu, tertib, dan berkelanjutan.

 

Selain itu, seluruh peserta rapat sepakat untuk bersama-sama memastikan pendataan yang akurat serta menciptakan kepastian hukum atas tanah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi potensi konflik agraria di wilayah Kabupaten Halmahera Utara. (𝐆𝐈𝐎).