Piru, globaltimurnn.com – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terjadi di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), pada Senin (19/10/2026). Menyikapi kejadian tersebut, Kapolres Seram Bagian Barat AKBP REFINDO PRADIKTA RULANDO, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A., turun langsung memimpin upaya pemadaman bersama personel gabungan.

Peristiwa pertama terjadi sekitar pukul 14.30 WIT di lahan samping SMK Negeri 8 SBB, Desa Eti, dengan luas area terbakar diperkirakan mencapai 2 hektare.

Pada pukul 14.35 WIT, Kapolres SBB bersama Wakapolres KOMPOL PIETER FREDY MATAHELUMUAL, S.H., M.H., memimpin upaya pemadaman menggunakan kendaraan "Water Cannon" Polres SBB bersama petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten SBB.

Selanjutnya, sekitar pukul 18.00 WIT, kebakaran kembali terjadi di belakang Desa Neniari, Kecamatan Seram Barat, dengan luas lahan terbakar diperkirakan mencapai 3 hektare. Petugas Damkar Kabupaten SBB bersama masyarakat setempat turut melakukan upaya pemadaman untuk mencegah api meluas.

Kapolres SBB menegaskan bahwa upaya penanganan Karhutla terus dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama lintas instansi guna mengendalikan api serta mencegah kebakaran meluas ke kawasan lainnya.

Polisi berpangkat dua melati itu juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api.

“Penanganan Karhutla membutuhkan kerja sama semua pihak. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran,” demikian imbauan Kapolres SBB.

Polres Seram Bagian Barat bersama instansi terkait akan terus melakukan upaya penanganan di lokasi terdampak dengan mengutamakan keselamatan personel dan masyarakat. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Dankodaeral) IX, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., menerima kunjungan perdana Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Maluku, Adhang Noegroho Adhi, di Lobby Mako Kodaeral IX, Halong, Kota Ambon, Maluku, Senin (19/10/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi dan koordinasi antara Kodaeral IX dan Kanwil DJBC Maluku dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing, khususnya terkait pengawasan dan keamanan wilayah maritim.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban itu, kedua pihak membangun komunikasi serta menjajaki penguatan kolaborasi lintas instansi guna mendukung pengawasan wilayah perairan, mencegah pelanggaran kepabeanan, dan melindungi kepentingan nasional di wilayah Maluku.

Dankodaeral IX didampingi Inspektur Kodaeral IX, Asintel Dankodaeral IX, Kadiskum Kodaeral IX, Danpomal Kodaeral IX, serta Koorsmin Kodaeral IX. Sementara itu, Kakanwil DJBC Maluku hadir bersama Kepala Bagian Umum Punjung Raras, Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas II, Kepala Seksi Penindakan I, serta sejumlah staf.

Sinergi antara TNI AL dan Bea Cukai memiliki arti strategis dalam mendukung pengawasan aktivitas maritim sesuai kewenangan masing-masing instansi. 

Melalui koordinasi yang berkesinambungan, kerja sama tersebut diharapkan semakin efektif dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Maluku.

Kodaeral IX berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan dan kerja sama dengan instansi terkait sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan maritim serta mendukung kepentingan nasional dan kemajuan wilayah Maluku. (Rdks) 

Halut, Globaltimurnn.com — Aktivitas erupsi Gunung Api Dukono yang kerap menyemburkan abu vulkanik menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Halmahera Utara, khususnya warga Kota Tobelo dan wilayah sekitarnya. Paparan debu vulkanik yang berulang menuntut masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan perlindungan pernapasan yang tepat saat beraktivitas.

Selama ini, masker medis atau masker bedah berwarna biru dan hijau masih menjadi pilihan sebagian warga karena mudah diperoleh dan harganya relatif terjangkau. Namun, muncul pertanyaan penting: apakah masker medis cukup efektif melindungi saluran pernapasan dari paparan debu vulkanik Gunung Dukono?

𝙋𝙖𝙠𝙖𝙧 𝙢𝙞𝙩𝙞𝙜𝙖𝙨𝙞 𝙗𝙚𝙣𝙘𝙖𝙣𝙖 𝙜𝙪𝙣𝙪𝙣𝙜 𝙖𝙥𝙞, 𝘿𝙧. 𝘾𝙝𝙚𝙧𝙡𝙮 𝙎𝙖𝙡𝙖𝙬𝙖𝙣𝙚, 𝙎.𝙎𝙞., 𝙈.𝙋𝙙., saat ditemui di ruang kerjanya di Universitas Halmahera (UNIERA), Senin (19/10/2026), menjelaskan bahwa abu vulkanik memiliki karakteristik berbeda dengan debu tanah maupun debu jalanan biasa. Abu vulkanik dapat mengandung fragmen batuan, mineral, serta partikel kaca vulkanik dengan bentuk tidak beraturan dan bersudut tajam. Komposisinya bergantung pada karakteristik magma dan proses erupsi.

Partikel abu yang berukuran sangat halus dapat masuk ke saluran pernapasan ketika terhirup. Paparan berulang berpotensi menyebabkan iritasi hidung dan tenggorokan, batuk, sesak napas, serta memperburuk kondisi penderita asma maupun penyakit paru-paru lainnya.

Dalam jangka panjang, dampak terhadap kesehatan bergantung pada konsentrasi debu, ukuran partikel, kandungan mineral, lamanya paparan, dan kondisi kesehatan masing-masing individu.

𝘔𝘢𝘴𝘬𝘦𝘳 𝘔𝘦𝘥𝘪𝘴 𝘉𝘦𝘭𝘶𝘮 𝘔𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳𝘪𝘬𝘢𝘯 𝘗𝘦𝘳𝘭𝘪𝘯𝘥𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘖𝘱𝘵𝘪𝘮𝘢𝘭

Masker medis biasa tidak dirancang khusus untuk memberikan perlindungan optimal terhadap paparan partikel abu vulkanik di udara. Selain kemampuan penyaringannya yang terbatas untuk penggunaan tersebut, bentuk masker yang tidak menutup rapat wajah memungkinkan udara tercemar masuk melalui celah di sekitar hidung, pipi, dan dagu.

Karena itu, masker medis sebaiknya tidak dijadikan pilihan utama ketika masyarakat menghadapi hujan abu vulkanik yang cukup pekat. Jika tidak tersedia perlindungan lain, masker medis masih dapat digunakan sebagai langkah sementara, tetapi masyarakat tetap perlu membatasi paparan dan segera mencari perlindungan di dalam ruangan.

𝘕95 𝘢𝘵𝘢𝘶 𝘙𝘦𝘴𝘱𝘪𝘳𝘢𝘵𝘰𝘳 𝘗𝘢𝘳𝘵𝘪𝘬𝘶𝘭𝘢𝘵 𝘓𝘦𝘣𝘪𝘩 𝘋𝘪𝘢𝘯𝘫𝘶𝘳𝘬𝘢𝘯

Untuk menghadapi paparan abu vulkanik, masyarakat dianjurkan menggunakan respirator partikulat yang memenuhi standar, seperti N95 atau KN95 yang memenuhi persyaratan terkait. Respirator N95 yang terpasang dengan benar dirancang menyaring sedikitnya 95 persen partikel uji berukuran sekitar 0,3 mikron dalam kondisi pengujian standar.

Meski demikian, efektivitas perlindungan sangat bergantung pada kualitas produk, kesesuaian ukuran, dan kerapatan respirator pada wajah. Rambut atau janggut di area yang menjadi tempat menempelnya respirator juga dapat mengurangi kerapatan.

Bagi warga yang terpaksa bekerja di luar ruangan saat abu vulkanik menyebar, penggunaan respirator yang sesuai menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi risiko terhirupnya partikel berbahaya.

Selain melindungi saluran pernapasan, masyarakat juga disarankan menggunakan kacamata pelindung untuk mengurangi risiko iritasi mata akibat abu vulkanik. Penggunaan lensa kontak sebaiknya dihindari selama kondisi berdebu karena dapat meningkatkan ketidaknyamanan dan iritasi.

𝘉𝘢𝘵𝘢𝘴𝘪 𝘈𝘬𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘢𝘴 𝘥𝘪 𝘓𝘶𝘢𝘳 𝘙𝘶𝘮𝘢𝘩 𝘚𝘢𝘢𝘵 𝘏𝘶𝘫𝘢𝘯 𝘈𝘣𝘶

Perlindungan terbaik bukan hanya bergantung pada jenis masker, tetapi juga pada upaya mengurangi paparan abu vulkanik. Saat terjadi hujan abu, masyarakat diimbau membatasi aktivitas di luar rumah, menutup pintu dan jendela, serta mengikuti informasi resmi mengenai aktivitas Gunung Dukono dari instansi berwenang.

Endapan abu di halaman maupun permukaan bangunan sebaiknya dibasahi sebelum dibersihkan agar tidak mudah beterbangan kembali. Hindari menyapu abu dalam keadaan kering karena tindakan tersebut dapat meningkatkan konsentrasi partikel di udara.

Warga yang mengalami sesak napas, batuk berat, nyeri dada, atau gangguan pernapasan yang memburuk setelah terpapar abu perlu segera mencari pertolongan medis.

Dengan aktivitas Gunung Dukono yang menjadi perhatian masyarakat Halmahera Utara, kesadaran menggunakan alat pelindung yang tepat serta membatasi paparan diharapkan dapat membantu mengurangi risiko gangguan kesehatan. Masyarakat juga perlu terus mengikuti imbauan resmi dari otoritas kebencanaan dan kesehatan agar tetap aman saat aktivitas vulkanik meningkat.  [𝐆𝐈𝐎]

Piru, globaltimurnn.com – Kapolres Seram Bagian Barat (SBB), AKBP REFINDO PRADIKTA RULANDO, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A., bersama Wakapolres SBB KOMPOL PIETER FREDY MATAHELUMUAL, S.H., M.H., menerima kunjungan silaturahmi Pengurus Badan Koordinasi Kerja Sama Antar Gereja (BKKAG) Kabupaten SBB dan Jaringan Doa Sekota Kecamatan Kairatu dan Kairatu Barat, Senin (19/10/2026), pukul 16.30 WIT, bertempat di kediaman Kapolres SBB.

Kegiatan ini menjadi wadah untuk mempererat hubungan antara Polri dan tokoh agama sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan BKKAG sekaligus Plh. Kasi Bimas Kristen Kemenag Kabupaten SBB, JULIANI LEWERISSA, S.Ap., menyampaikan dukungan terhadap upaya Polres SBB dalam menjaga situasi Kamtibmas. Pihaknya juga menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dalam bidang keagamaan, khususnya melalui program pelayanan dan pembinaan umat Kristiani yang telah dijadwalkan di sejumlah gereja di Kabupaten SBB.

Sementara itu, Ketua Jaringan Doa Sekota Kecamatan Kairatu dan Kairatu Barat, Pdt. NICE WATIMENA, S.Th., menegaskan bahwa Polri dan para pendeta memiliki peran pelayanan kepada masyarakat sehingga sinergitas perlu terus diperkuat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polri atas pelayanan dan upaya menjaga keamanan masyarakat siang maupun malam. Menurutnya, penegakan hukum harus tetap berjalan terhadap pelaku tindak pidana, disertai pembinaan kepada jemaat agar senantiasa melakukan kegiatan positif.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakapolres SBB KOMPOL PIETER FREDY MATAHELUMUAL, S.H., M.H., menyampaikan bahwa Polres SBB senantiasa mengedepankan kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, dalam menciptakan situasi yang aman dan damai.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat penting, terutama melalui penyampaian informasi yang akurat terkait potensi gangguan keamanan di lingkungan masing-masing.

Ia menjelaskan bahwa Polres SBB mengutamakan penyelesaian permasalahan melalui pendekatan kekeluargaan sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Namun, terhadap tindak pidana serius, kepolisian akan mengambil tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur operasional standar (SOP).

Wakapolres juga menegaskan bahwa Polres SBB tidak akan mentoleransi anggota yang melakukan pelanggaran, termasuk tindak pidana, penyalahgunaan minuman keras, narkoba, maupun pelanggaran lainnya yang dapat merugikan masyarakat dan mencoreng nama baik institusi Polri.

Pada kesempatan yang sama, Kapolres SBB AKBP REFINDO PRADIKTA RULANDO, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A., menyampaikan permohonan maaf karena baru dapat melaksanakan silaturahmi bersama masyarakat. Hal tersebut disebabkan adanya penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang membutuhkan perhatian serta penanganan cepat hingga situasi dapat dikendalikan.

Polisi Perwira Menengah Lulusan Akpol 2008 itu juga menegaskan bahwa Polres SBB selalu terbuka terhadap masukan, saran, dan informasi dari masyarakat sebagai bagian penting dalam upaya menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Kami mengharapkan dukungan dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat, termasuk para tokoh agama, untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Kami sangat terbuka terhadap setiap masukan maupun informasi yang disampaikan masyarakat, terutama terkait hal-hal yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan,”** ujar Kapolres.

Ia juga menekankan bahwa membangun keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan partisipasi seluruh komponen masyarakat. Melalui komunikasi dan kolaborasi yang baik, berbagai persoalan di tengah masyarakat diharapkan dapat diantisipasi sejak dini.

Kegiatan keagamaan yang melibatkan Polri dan masyarakat, baik melalui kegiatan pada hari Jumat di masjid maupun hari Minggu di gereja, juga menjadi salah satu bentuk nyata pendekatan humanis Polri untuk mempererat hubungan dengan masyarakat serta memperkuat nilai toleransi dan persaudaraan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasat Lantas Polres SBB AKP J. RUNTUTHOMAS, S.Pd.K.; Ketua dan Pengurus BKKAG Kabupaten SBB serta staf Bimas Kristen Kementerian Agama Kabupaten SBB.

Melalui kegiatan silaturahmi ini, Polres SBB berharap hubungan kemitraan dengan tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat semakin kuat, sehingga tercipta situasi Kamtibmas yang aman, damai, harmonis, dan kondusif di Kabupaten Seram Bagian Barat. (Rdks) 

SBB, globaltimurnn.com – Kapolres Seram Bagian Barat (SBB), AKBP Refindo Pradikta Rulando, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A., memberikan edukasi kepada para pelajar melalui kegiatan "Polisi Mengajar" di SMA Muhammadiyah Patinia, Dusun Patinia, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Senin (19/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung pukul 10.15 WIT tersebut mengusung tema Disiplin dalam Membentuk Karakter Pelajar Harapan Bangsa dan diikuti oleh 58 siswa. Program ini bertujuan menanamkan nilai kedisiplinan, moral, tanggung jawab, serta membentuk generasi muda yang berkarakter dan berakhlak mulia.

Dalam penyampaian materinya, Kapolres SBB menekankan pentingnya memilih lingkungan pertemanan yang positif. Menurutnya, teman bergaul memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian, kebiasaan, pola pikir, serta nilai-nilai moral seseorang.

Kapolres juga menjelaskan teori psikoanalisis Sigmund Freud yang membahas tiga struktur kepribadian manusia, yakni" Id, Ego, dan Superego. Pemahaman tersebut diharapkan dapat membantu pelajar mengenali dorongan diri, mempertimbangkan tindakan secara bijaksana, serta membedakan perilaku yang baik dan buruk.

Selain itu, Kapolres mengangkat nilai-nilai ajaran KH. Ahmad Dahlan yang relevan bagi generasi muda, antara lain membangun pola pikir kritis, membiasakan perilaku baik, menumbuhkan kepedulian sosial melalui semangat Al-Ma'un, menjaga integritas, serta menanamkan semangat pengabdian dan keikhlasan.

Kapolres turut mengingatkan para siswa agar membiasakan disiplin dalam mengatur waktu, termasuk melaksanakan salat lima waktu serta membaca dan memahami Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, Menurutnya, kedisiplinan yang dibangun sejak bangku sekolah akan menjadi bekal penting dalam meraih cita-cita dan menghadapi tantangan masa depan.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga menyampaikan pentingnya saling memaafkan sebagai bagian dari pembentukan karakter dan penguatan hubungan antarsesama, Sikap memaafkan tidak hanya mencerminkan kemuliaan akhlak, tetapi juga mempererat persaudaraan, menumbuhkan ketakwaan, dan mengajarkan setiap orang untuk hidup dalam kedamaian.

Melalui kegiatan "Polisi Mengajar" ini, Kapolres SBB berharap para pelajar tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, disiplin, bertanggung jawab, serta mampu menjadi generasi penerus bangsa yang membawa perubahan positif bagi masyarakat.

Kapolres SBB menegaskan bahwa kegiatan "Polisi Mengajar" merupakan implementasi dari program "Polisi Bersama Masyarakat" yang mencerminkan komitmen dan keseriusan Polri dalam mendukung pembentukan karakter generasi muda sebagai harapan bangsa. Melalui kegiatan edukatif yang dilaksanakan secara langsung di lingkungan sekolah, Polri hadir tidak hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai disiplin, moral, tanggung jawab, dan kebangsaan kepada para pelajar.

Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata pelaksanaan "Polisi Sahabat Anak" dengan membangun kedekatan antara Polri dan generasi muda melalui pendekatan yang humanis, edukatif, dan persuasif. 

Kapolres berharap, melalui kegiatan tersebut, para pelajar semakin mengenal peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sekaligus termotivasi untuk menjadi generasi yang berkarakter, berprestasi, serta mampu berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala SMA Muhammadiyah Patinia, Jainal Tuheitu, S.Pd.; Kabag Log Res SBB AKP M. Jayadi; Kasihumas Res SBB AKP M. Masbaitubun; Kasubsi Penmas Sie Humas Res SBB IPDA Asep H. S. Souisa, S.Sos.; Ketua Umum PC IMM SBB Iwan Paisal Tuhuteru; Ketua HMI Cabang Kabupaten SBB Rimim Hitimala; personel Polres SBB; serta para guru dan 58 siswa SMA Muhammadiyah Patinia.

Melalui edukasi yang menyentuh aspek moral, kedisiplinan, dan keagamaan, Polres SBB terus mendorong terwujudnya generasi muda yang berintegritas, berakhlak mulia, dan siap menjadi harapan bangsa. (Tim) 

Piru, globaltimurnn.com - Kapolres Seram Bagian Barat (SBB), AKBP REFINDO PRADIKTA RULANDO, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A., bersama Kasat Lantas Polres SBB AKP JACOB RUNTHUTOMAS, S.Pd.K., personel Polsek Piru, dan personel Sat Lantas Polres SBB melaksanakan pengaturan lalu lintas di depan SMA Negeri 3 Seram Barat, Senin (19/10/2026) pukul 06.40 WIT.

Kegiatan yang dilaksanakan pada jam masuk sekolah tersebut bertujuan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, menjaga keselamatan siswa-siswi yang berangkat ke sekolah, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat yang beraktivitas pada pagi hari.

Dalam pelaksanaannya, personel kepolisian melakukan pengaturan arus kendaraan roda dua dan roda empat, membantu siswa-siswi serta masyarakat yang menyeberang jalan, dan memberikan imbauan kepada para pelajar agar menjaga ketertiban serta menghindari perkelahian maupun aksi tawuran.

Kapolres SBB AKBP REFINDO PRADIKTA RULANDO menyampaikan bahwa kegiatan pengaturan lalu lintas merupakan bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada para pelajar dan pengguna jalan.

Menurutnya, kehadiran personel kepolisian di lingkungan sekolah diharapkan dapat mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran para pengguna jalan untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari Program Prioritas Transformasi Polri Tahun 2026–2029, khususnya pada bidang Pelayanan Publik", yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan yang cepat, transparan, dan ramah terhadap kelompok rentan. Kehadiran personel kepolisian di depan sekolah menjadi salah satu bentuk pelayanan langsung untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada para pelajar serta masyarakat pengguna jalan.

Selain itu, kegiatan tersebut sejalan dengan "Program Quick Wins 100 Hari Pertama" sebagai fase pembuktian arah kepemimpinan yang berfokus pada sejumlah langkah strategis, salah satunya menjaga dan mengamankan ruang publik. Melalui pengaturan lalu lintas di kawasan sekolah, Polres SBB berupaya memastikan ruang aktivitas masyarakat tetap aman, tertib, dan nyaman.

Kapolres juga mengimbau kepada para siswa-siswi agar selalu menjaga kedisiplinan, menghindari tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, serta mengutamakan keselamatan saat berangkat maupun pulang sekolah.

Kepada para pengendara, Kapolres mengingatkan agar selalu berhati-hati, mengurangi kecepatan saat melintasi kawasan sekolah, dan mengutamakan keselamatan pejalan kaki, khususnya anak-anak sekolah.

Melalui kegiatan ini, Polres Seram Bagian Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui kehadiran personel di lapangan, guna mewujudkan situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif serta menciptakan budaya berlalu lintas yang tertib dan berkeselamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat. (Rdks) 

Jakarta, globaltimurnn.com – Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Utang Pihak Ketiga (UP3) Kabupaten Kepulauan Tanimbar senilai ratusan miliar rupiah kian menuai sorotan tajam. Lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), dinilai lamban, ragu-ragu, dan terkesan mengulur waktu dalam menetapkan status hukum para aktor utama yang terlibat.

Desakan publik ini mencuat setelah rangkaian pemeriksaan saksi-saksi kunci—termasuk pengusaha berinisial AT (Agustinus Theodorus) dan sejumlah pejabat daerah—tidak kunjung membuahkan kejelasan hukum atau penetapan tersangka. Mandeknya perkara "bola panas" ini memicu keresahan sosial, demonstrasi massa di Tanimbar, hingga gelombang protes dari elemen masyarakat.

Koordinator Aliansi, Forum Putra Putri Kepulauan Tanimbar, Gilang Kelyombar menyatakan bahwa lambannya respons Kejati Maluku memicu spekulasi liar di tengah masyarakat terkait adanya dugaan intervensi elite politik dan upaya pembungkaman perkara.

"Kasus UP3 ini bukan perkara kecil. Ini menyangkut uang rakyat dalam skala mencolok dengan indikasi mark-up fantastis. Namun, berbulan-bulan sejak statusnya bergulir di ranah penyidikan Bidang Pidana Khusus Kejati Maluku, kelanjutan kasus ini justru seolah tenggelam tanpa ada transparansi perkembangan berkala kepada publik," ujar Gilang Kelyombar dalam pernyataan tertulisnya, Senin (19/10/2026).

Pihaknya juga menyayangkan sikap Kejaksaan Agung yang terkesan melakukan pembiaran dan kurang ketat dalam mengawasi kinerja jajarannya di daerah. Padahal, supervisi langsung dari Kejagung sangat dibutuhkan mengingat kasus ini berpotensi meruntuhkan kepercayaan masyarakat Maluku terhadap institusi adhyaksa.

Sorotan terhadap kinerja kejaksaan makin tajam setelah munculnya isu-isu eksternal, termasuk tanda tanya publik seputar alokasi anggaran daerah senilai Rp2,4 miliar untuk Kejari KKT yang dinilai kontraproduktif di tengah lambatnya penyelesaian kasus korupsi kakap ini. Selain itu, praktisi hukum lokal juga telah berulang kali mempertanyakan keberanian dan komitmen Kejati Maluku dalam menghadapi aktor-aktor kuat di balik proyek UP3 tersebut.

Melalui siaran pers ini, Aliansi Forum Putra Putri Kepulauan Tanimbar menyampaikan, poin-poin tuntutan tegas:

- Mendesak Jaksa Agung RI untuk segera turun tangan melakukan supervisi ketat, mengevaluasi kinerja Kepala Kejati Maluku, serta mengambil alih kasus UP3 jika jajaran di daerah terbukti tidak mampu menyelesaikan perkara ini secara independen.

- Menuntut Kejati Maluku segera mengumumkan status hukum pihak-pihak yang telah diperiksa (termasuk AT) dan menetapkan tersangka guna memberikan kepastian hukum yang transparan dan akuntabel.

- Menghentikan Segala Bentuk Penundaan proses hukum demi menjaga marwah korps Kejaksaan dari tudingan tebang pilih atau tunduk pada tekanan elite politik tertentu.(**)