Tual, globaltimurnn.com - Pada tanggal 12 November pukul 08.40 WIT, Pos SAR Tual menerima informasi dari Ibu Lita (BPBD Tual) melaporkan bahwa pada tanggal 11 November pukul 09.00 WIT, satu orang warga Desa Tanimbar Kei A.n Basilus wiran (L/60 Thn) Menggunakan Longboat berangkat dari Desa Ohoi Dertom tujuan Tanimbar Kei (Kabupaten Maluku Tenggara)., Namun mengalami Hilang kontak hingga saat ini belum tiba di Tanimbar Kei, selanjutnya meminta bantuan SAR.

Masly Roger Ulath selaku Koordinator Pos SAR Tual menyampaikan " Usai kami terima informasi tersebut, pukul 09.00 WIT, Tim SAR Gabungan dikerahkan menuju lokasi kejadian dengan Jarak ± 33. 45 Mil laut dan Heading 204.69° Arah Barat Daya dari Pos SAR Tual.

Ditengah pencarian korban, sekitar pukul 12.00 WIT, Tim SAR Gabungan menerima informasi dari Bapak Opan (Personil BPBD Maluku Tenggara melaporkan bahwa korban telah berhasil kembali dengan selamat dan saat ini sudah berkumpul bersama keluarga. Korban Basilus Wiran (60) berhasil tiba dengan mandiri usai sebelumnya diduga hilang arah akibat kabut di tengah laut. 

Pukul 15.30 WIT, Tim SAR Gabungan berhasil tiba dengan selamat di Dermaga Tual selanjutnya operasi sar dinyatakan dan ditutup. 

Operasi SAR melibatkan berbagai Unsur Potensi diantaranya, Pos SAR Tual, Masyarakat, Bakamla Tual, Lanal Tual, BPBD Tual, Polairud Polres Tual.

Alut dan Palsar yang digunakan diantaranya, RIB Pos SAR Tual dan Longboat Masyarakat.

Kondisi Cuaca dilapangan dilaporkan Berkabut, Angin Timur hingga Tenggara, kecepatan 19 Knots dan Tinggi Gelombang 1,25 Meter.

Dengan ditemukannya korban maka Operasi SAR dinyatakan selesai dan diusulkan untuk ditutup. Seluruh Unsur Potensi SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih. (Rdks) 

MBD, globaltimurnn.com - Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya melalui Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan Pembangunan Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2025.

Penetapan ketiga tersangka tersebut disampaikan dalam konferensi pers oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, Wido Bhernad Gabariel Sihombing, S.H., yang bertempat di Kejaksaan Tinggi Maluku, pada Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan hasil penyidikan serta alat bukti yang telah diperoleh Tim Penyidik, berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan barang bukti yang telah disita, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu: ID, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OL, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day, dan DRL, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan.

KRONOLOGI DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dalam Tahun Anggaran 2025, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya menganggarkan dua paket pekerjaan pembangunan jalan lapen yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD, yaitu: Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dengan nilai kontrak sebesar Rp5.343.934.000,00. Dan Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan dengan nilai kontrak sebesar Rp4.009.385.000,00.

Proses tender kedua paket pekerjaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 September 2025, dengan PT CIE ELEGAN CONSTRUCTION ditetapkan sebagai pemenang tender untuk kedua paket pekerjaan dimaksud.

Selanjutnya, pada tanggal 10 Oktober 2025, dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan Nomor 17/ DPUTRPKP-BM/ SP/ DAU/ X/ 2025 dan Nomor 18/ DPUTRPKP-BM/ SP/ DAU/ X/ 2025 oleh PPK Isaskar Daukar dan pihak penyedia, Denny Tengens.

Namun, dalam pelaksanaannya hingga berakhirnya masa kontrak, kedua pekerjaan tersebut tidak menunjukkan adanya prestasi pekerjaan yang terpasang, dengan capaian progres fisik sebesar 0% (nol persen).

PERAN DAN DUGAAN KELALAIAN PARA TERSANGKA

Dalam proses penyidikan, Tim Penyidik menemukan dugaan perbuatan dan kelalaian para tersangka dalam pelaksanaan serta pengendalian kedua paket pekerjaan tersebut.

Terhadap Tersangka ID selaku PPK, penyidik menemukan bahwa yang bersangkutan diduga tidak melaksanakan pengendalian kontrak secara semestinya, tidak pernah turun langsung ke lokasi pekerjaan, tidak meminta laporan dari Konsultan Pengawas, serta tidak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kedua PPTK maupun pihak penyedia.

Selain itu, PPK juga tidak melakukan pencairan jaminan uang muka sebesar Rp2.483.685.383,00, meskipun pekerjaan tidak menunjukkan progres fisik. Dalam proses pemutusan kontrak, PPK hanya menerbitkan dua surat teguran, masing-masing pada tanggal 17 November dan 15 Desember 2025, tanpa didahului teguran ketiga serta tidak melaksanakan tahapan Show Cause Meeting (SCM), penyusunan rencana pemutusan kontrak, maupun addendum kontrak. Jaminan uang muka juga tidak dicairkan terlebih dahulu.

Sementara itu, terhadap Tersangka OL dan Tersangka DRL selaku PPTK pada masing-masing paket pekerjaan, penyidik menemukan dugaan bahwa keduanya tidak pernah turun langsung ke lokasi pekerjaan, tidak melakukan pengendalian dan pemantauan perkembangan teknis, tidak berkoordinasi dengan Konsultan Pengawas, serta tidak melaporkan kondisi dan perkembangan pekerjaan kepada PPK.

Kedua PPTK tersebut juga diduga telah mengetahui tidak adanya progres pekerjaan, namun tidak mengambil langkah pengendalian maupun tindakan yang diperlukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

HASIL PEMERIKSAAN AHLI DAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Fisik sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ahli Nomor 2259/ DST/ PL13.2/ DV.06.05/ 2026 untuk pekerjaan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan Nomor 2252/ DST/ PL12.2/ DV.06.05/ 2026 untuk pekerjaan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan, diketahui bahwa kedua pekerjaan tersebut seharusnya telah mencapai progres fisik 100% pada Tahun 2025. Namun, faktanya pekerjaan tidak dilaksanakan sehingga capaian progres fisik hanya sebesar 0%.

Selanjutnya, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Nomor 000.5.3.1/78/IX/2026, ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar: Rp2.483.685.383,00 (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

Kerugian keuangan negara tersebut berkaitan dengan tidak dilaksanakannya pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kedua kontrak, sementara uang muka pekerjaan telah dicairkan dan jaminan uang muka tidak dilakukan pencairan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan rangkaian hasil penyidikan dan alat bukti yang telah diperoleh, Tim Penyidik menilai terdapat dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara serta diduga memperkaya diri sendiri atau menguntungkan orang lain.

Atas perbuatan tersebut, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan:

Primair:

Pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

Subsidair:

Pasal 604 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

Dalam penanganan perkara ini, Tim Penyidik telah memeriksa sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli. Penyidikan masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan keterlibatan berdasarkan alat bukti yang sah.

Sebagai tindak lanjut dari penetapan tersangka, terhadap ketiga tersangka

dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak Kamis, 12 November 2026, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya.

Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berdampak terhadap pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Penanganan perkara ini merupakan bentuk keseriusan Kejaksaan dalam mengawal penggunaan keuangan negara agar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memastikan setiap pihak yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. (Rdks) 

Halut, Globaltimurnn.com – Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, M.Si., menegaskan bahwa seluruh aktivitas perambahan dan pembukaan lahan baru di kawasan hutan lindung KM 19, Kecamatan Galela Barat, harus dihentikan. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Permasalahan Sengketa Lahan di kawasan KM 19, yang berlangsung di Ruang Meeting Fredy Tjandua Lantai II Kantor Bupati Halmahera Utara, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati menekankan bahwa sikap pemerintah daerah bukan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan jabatan, melainkan demi kepentingan bersama, terutama masyarakat Halmahera Utara serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Bupati mengaku memahami semangat dan perjuangan masyarakat, khususnya warga Galela, yang selama ini berupaya mengembangkan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun, menurutnya, aktivitas masyarakat tetap harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan, terutama terkait status dan fungsi kawasan hutan lindung.

"Saya tidak mungkin menyampaikan sesuatu hanya untuk menyenangkan masyarakat, tetapi kemudian di belakang hari justru menimbulkan persoalan hukum. Karena itu, saya harus menyampaikan kondisi yang sebenarnya, meskipun mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan untuk didengar," tegas Piet.

Ia menjelaskan, persoalan kawasan hutan lindung di Halmahera Utara telah beberapa kali dikonsultasikan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri maupun instansi terkait. Dari berbagai koordinasi tersebut, pemerintah daerah mendapat penegasan bahwa Bupati tidak dapat mengambil kebijakan sendiri terhadap kawasan hutan lindung karena terdapat kewenangan instansi teknis yang mengaturnya.

Hal serupa juga disampaikan dalam koordinasi bersama pihak kepolisian, kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta perwakilan program Perhutanan Sosial. Seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama bahwa kawasan hutan lindung harus dijaga dan tidak boleh dibuka secara sembarangan.

Menurut Bupati, pemerintah tidak bermaksud mengabaikan masyarakat yang selama ini telah memiliki tanaman produktif di kawasan tersebut. Namun, keberadaan kebun dan tanaman yang sudah terlanjur ada harus ditangani melalui mekanisme serta prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Yang harus kita tegaskan, masyarakat tidak boleh lagi melakukan penambahan ataupun membuka lahan baru di kawasan hutan lindung. Kita tidak sedang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk terus membuka kawasan tersebut. Kita hanya mencari bagaimana aktivitas yang sudah ada dapat ditangani melalui mekanisme yang dibenarkan oleh aturan," ujarnya.

Piet juga mengingatkan pentingnya menjaga fungsi kawasan hutan lindung sebagai penyangga ekosistem, sumber ketersediaan air, pencegah erosi, serta pengurangan risiko banjir dan kerusakan lingkungan.

Ia menilai, pembukaan hutan secara tidak terkendali dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Karena itu, masyarakat diminta tidak hanya memikirkan kebutuhan ekonomi saat ini, tetapi juga mempertimbangkan keselamatan dan kehidupan generasi mendatang.

Bupati turut menyinggung sejumlah kejadian banjir yang pernah terjadi di wilayah Halmahera Utara, Galela hingga Loloda. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa kelestarian lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama.

"Saya memohon dengan hormat kepada seluruh kepala desa, camat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh masyarakat agar tidak lagi melakukan perambahan maupun pembukaan lahan baru di kawasan hutan lindung. Ini merupakan sikap tegas pemerintah daerah," katanya.

Selain persoalan kawasan hutan, Bupati juga meminta seluruh masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban serta menghormati hak kepemilikan tanah masing-masing. Ia mengingatkan agar tidak ada tindakan mengganggu kebun atau tanah milik orang lain yang berpotensi memicu konflik antardesa.

Menurutnya, persoalan yang awalnya hanya melibatkan beberapa orang jangan sampai berkembang menjadi kecurigaan antarkampung maupun konflik yang lebih luas akibat provokasi pihak-pihak tertentu.

"Kita datang disini untuk membangun kebersamaan, bukan untuk saling menyalahkan. Kalau kita tidak ingin diganggu, maka jangan mengganggu orang lain. Prinsip sederhana seperti ini harus kita pegang bersama," ungkapnya.

Bupati juga meminta aparat kepolisian dan polisi kehutanan mengedepankan koordinasi, edukasi, sosialisasi serta pembinaan kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami secara jelas batasan aktivitas yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam kawasan hutan.

Terkait solusi jangka panjang, Piet mendorong agar program Perhutanan Sosial segera ditindaklanjuti melalui pembentukan kelompok masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pengajuan program tersebut tidak dapat dilakukan secara perorangan, tetapi harus melalui kelompok yang memenuhi persyaratan.

Setelah kelompok terbentuk, masyarakat akan mendapatkan sosialisasi dan pendampingan terkait persyaratan administrasi, pengisian formulir hingga penyusunan dokumen yang diperlukan. Proses tersebut juga perlu diperkuat melalui peraturan desa sebagai dasar dukungan di tingkat masyarakat.

Untuk itu, Bupati meminta organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya instansi teknis yang berkaitan dengan pertanian dan pemberdayaan masyarakat, agar proaktif melakukan pendampingan tanpa harus selalu menunggu instruksi.

"Saya minta kelompok-kelompok masyarakat yang sudah terbentuk segera didampingi dan dibantu sampai seluruh proses administrasinya berjalan dengan baik. Jangan sampai masyarakat dibiarkan tanpa kepastian, sementara disisi lain pemerintah harus menjalankan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Ia berharap penyelesaian persoalan lahan KM 19 dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tetap mengedepankan aturan hukum, menjaga kelestarian hutan, serta memperhatikan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Diakhir penyampaiannya, Bupati menegaskan komitmennya untuk tetap hadir di tengah masyarakat dan berupaya mencari jalan keluar terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga Halmahera Utara.

"Saya ingin Halmahera Utara tetap menjadi daerah yang aman, damai dan harmonis. Mari kita tetap menjaga persaudaraan, saling menghargai dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah masyarakat kita," tutupnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Halut Christina Lesnussa, Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav. Ramdhani Akbar, S.I.P., Wakapolres Halut Kompol Saiful Egal, S.A.P., perwakilan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, Sekda Halut Drs. E.J. Papilaya, MTP., para Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD dan Kabag Setda Halut, Kepala Polhut Halut Yusran Humah, Camat Galela Selatan Arif Risaldy, Camat Galela Barat Abdul Wadud Umar Show, para kepala desa dari Igobula, Ori, Bale, Samuda dan Soatabaru, serta tamu undangan lainnya. [GIO]

Kairatu, globaltimurnn.com - Wakil Bupati Seram Bagian Barat Selfinus Kainama. S. Pd hadiri kegiatan bakti sosial Operasi Katarak gratis yang di gelar klinik mata Nusa Ina kolaborasi PT. Erela, Perdami, dan Pemprov Maluku, yang diselenggarakan pada Rabu kemarin pukul 08 : 00 Wit, bertempat di Klinik Mata Nusa Ina, Desa Waipirit, Kecamatan Kairatu Barat. Rabu 11/11/2026

Berkesempatan dalam acara pembukaan yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku yang di wakili Asisten I Sekda Provinsi Maluku, Wakil Bupati SBB dalam sambutannya menyampaikan" Kami menyadari betul bahwa pelayanan kesehatan mata gratis sangat membantu masyarakat, terutama warga yang membutuhkan penanganan medis tetapi memiliki keterbatasan akses. Sebut Wabup

Dikatakan-nya" Kesehatan mata adalah modal utama produktivitas warga dalam beraktivitas sehari - hari oleh karena itu, kami memberikan apresiasi yang setinggi - tingginya kepada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dengan Klinik mata Nusa Ina dan seluruh tim medis, yang telah bekerja keras menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ucap Wabup

Ditambahkan-nya juga" Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat siap terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Maluku dalam mengawal berbagai program pembangunan baik di bidang kesehatan, Kesehatan, pertanian, infrastruktur, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Selain itu Wabup juga mengajak warga masyarakat agar bisa memanfaatkan pelayanan gratis ini dengan baik dan sebaiknya, dengan satu harapan pelayanan kesehatan operasi katarak gratis ini bisa berjalan dengan baik. Pungkasnya  (Rdks) 

Malteng, globaltimurnn.com - Dalam rangka menjaga kamtibmas peredaran minuman keras tradisional (miras) jenis sopi

Ka subsektor Kobi Ipda Ismail Upuolat bersama anggota Polsek amankan miras jenis sopi dalam kapal cantika lestari pada pelabuhan kobisadar, hal tersebut di lakukan guna tetap menjaga situasi kamtibmas pada saat berlayar aman dan kondusif. 

Kegiatan penyitaan miras berlangsun mulai pukul 09 : 00 saat kapal bersandar di pelabuhan kobisadar di pipmpin langsung oleh ka subsektor kobi Ipda Ismail Upuolat bersama sejumlah personel Polsek. 

Penyitaan miras ini merupakan langka Kepolisian untuk menjaga peredaran miras jenis sopi di tengah masyarakat yang sudah menjadi penyakit masyarakat dan potensi ganguan kamtibmas yang dapat timbul akibat konsumsi minuman keras jenis sopi. (AH) 

Ambon, Globaltimurnn.com – Di tengah kesibukan aktivitas jual beli di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pasar Arumbai, Mardika, sebuah perubahan mulai diperkenalkan. Jika selama ini pembayaran retribusi identik dengan transaksi tunai, kini masyarakat dan para pedagang mulai diarahkan memasuki pola pelayanan baru yang lebih praktis, cepat, dan tercatat melalui sistem digital.

Perubahan ini bukan sekadar menghadirkan perangkat teknologi di tengah aktivitas pasar. Lebih dari itu, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel, sekaligus membuka jalan bagi Kota Ambon untuk semakin dekat dengan cita-cita sebagai kota berbasis digital.

Di balik langkah transformasi tersebut, Bank Maluku-Maluku Utara mengambil peran penting melalui kolaborasi bersama Pemerintah Kota Ambon. Dukungan sektor perbankan ini diwujudkan melalui penerapan sistem pembayaran retribusi secara non-tunai di TPI Pasar Arumbai yang resmi diluncurkan pada Kamis (12/11/2026).

Direktur Utama Bank Maluku-Maluku Utara, Syahrisal Imbar, melihat langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Ambon sebagai sebuah kemajuan penting dalam menjawab kebutuhan pelayanan publik di tengah perkembangan zaman.

Baginya, digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan atau mengikuti tren teknologi. Sistem ini telah menjadi kebutuhan untuk menghadirkan pelayanan pemerintahan yang lebih mudah, sekaligus memastikan setiap penerimaan daerah dapat dikelola secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menilai, penerapan transaksi non-tunai akan memberikan perubahan mendasar dalam mekanisme pembayaran retribusi. Setiap transaksi dapat tercatat melalui sistem, sehingga pemerintah memiliki ruang pengawasan yang lebih luas terhadap aktivitas penerimaan daerah.

Dengan demikian, pengelolaan keuangan tidak lagi hanya bergantung pada pencatatan secara manual, tetapi didukung sistem yang memungkinkan proses pemantauan berlangsung lebih terbuka dan terukur.

"Semangat Pak Wali Kota untuk digitalisasi ini luar biasa. Dampaknya tentu baik bagi pendapatan daerah karena pengelolaannya menjadi lebih transparan dan akuntabel," ujar Syahrisal saat peluncuran layanan tersebut di Pasar Arumbai, Mardika.

Bagi sebuah kota yang terus berkembang, transparansi penerimaan daerah menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sebab, setiap rupiah yang masuk ke kas daerah memiliki arti bagi keberlanjutan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Karena itu, sistem pembayaran digital diharapkan dapat memperkecil ruang terjadinya kesalahan pencatatan maupun potensi kebocoran pendapatan.

Syahrisal menjelaskan, untuk menunjang pelaksanaan program tersebut, Bank Maluku-Maluku Utara telah menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung. Di antaranya dashboard pemantauan yang dapat diakses Wali Kota serta perangkat M-Pos untuk memfasilitasi transaksi pembayaran retribusi.

Melalui fasilitas tersebut, aktivitas penerimaan dapat dipantau secara lebih sistematis. Pemerintah memiliki akses untuk melihat perkembangan transaksi sehingga proses pengawasan tidak hanya dilakukan melalui laporan, tetapi juga didukung informasi yang tercatat dalam sistem.

Namun, transformasi ini tentu tidak berhenti pada penyediaan perangkat teknologi. Keberhasilan penerapannya juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, kedisiplinan dalam menjalankan sistem, serta kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan pola pelayanan yang baru.

Sebagai ibu kota Provinsi Maluku, Kota Ambon memiliki posisi strategis, bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat.

Kedudukan tersebut, menurut Syahrisal, memberikan peluang bagi Ambon untuk menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis digital.

Ia mengakui, penerapan teknologi dalam pelayanan pemerintahan masih menjadi tantangan bagi sejumlah daerah. Bahkan, terdapat daerah yang belum mampu menerapkan sistem digital secara optimal pada satu perangkat daerah sekalipun.

Karena itu, langkah yang mulai dibangun Pemerintah Kota Ambon dinilai patut mendapat dukungan bersama. Digitalisasi yang berjalan baik di Ambon diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi kabupaten dan kota lainnya di Maluku.

Bank Maluku-Maluku Utara pun menyatakan kesiapannya untuk terus memperkuat kolaborasi tersebut, tidak hanya pada sektor retribusi pasar, tetapi juga pada berbagai bidang pelayanan pemerintahan lainnya.

Syahrisal mengungkapkan, pihaknya mendapat target agar sejumlah layanan digital di Kota Ambon sudah dapat beroperasi sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru.

Target tersebut menjadi gambaran bahwa pengembangan pelayanan digital di Ambon akan terus diperluas secara bertahap, dengan harapan semakin banyak aktivitas pelayanan publik yang dapat memanfaatkan sistem transaksi elektronik.

Di sisi lain, penerapan transaksi non-tunai juga memiliki hubungan erat dengan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagi pemerintah daerah, optimalisasi pendapatan tidak hanya berbicara mengenai besarnya penerimaan, tetapi juga bagaimana setiap potensi pendapatan dapat dihimpun, dicatat, dan diawasi dengan baik.

Syahrisal menilai, perkembangan aktivitas ekonomi daerah turut memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan sektor perbankan. Terlebih, Pemerintah Kota Ambon tercatat sebagai pemegang saham terbesar kedua di Bank Maluku-Maluku Utara.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya membangun hubungan kerja sama yang saling mendukung antara pemerintah daerah dan sektor perbankan.

Melalui sistem penerimaan yang semakin modern, pemerintah diharapkan dapat memperkuat pengawasan pendapatan, sementara sektor perbankan turut mengambil bagian dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah.

Pada akhirnya, keberhasilan digitalisasi di TPI Pasar Arumbai tidak semata-mata diukur dari tersedianya perangkat M-Pos atau penggunaan sistem pembayaran elektronik.

Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada perubahan yang dirasakan masyarakat: pedagang memperoleh kemudahan dalam membayar retribusi, transaksi tercatat secara tepat, pengawasan semakin terbuka, dan penerimaan daerah dapat dikelola dengan lebih baik.

Dari sebuah pasar tradisional di jantung Kota Ambon, langkah menuju pelayanan pemerintahan berbasis digital mulai dibangun. Perubahan yang mungkin terlihat sederhana dalam aktivitas pembayaran tersebut sesungguhnya menyimpan harapan yang lebih besar, yakni terwujudnya pemerintahan yang semakin modern dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dengan dukungan Bank Maluku-Maluku Utara serta komitmen Pemerintah Kota Ambon, transformasi ini diharapkan tidak berhenti di Pasar Arumbai. Sebaliknya, menjadi awal dari perluasan layanan non-tunai di berbagai sektor, sekaligus memperkuat langkah Ambon menuju kota digital yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. (Za)

Ambon, globaltimurnn.com - Kmando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX terus menanamkan wawasan kemaritiman sejak usia dini melalui kegiatan edukasi luar kelas. Kali ini, Kodaeral IX menerima kunjungan 102 siswa dari tiga lembaga pendidikan, yakni TK Dian Harapan, TK Kartika XVII-1, dan PAUD Suflier, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan yang turut diikuti para guru dan orang tua tersebut mengusung tema pengenalan profesi TNI Angkatan Laut dan transportasi laut. Para siswa diajak mengenal lebih dekat tugas prajurit TNI AL, kehidupan di kapal perang, serta peran transportasi laut sebagai sarana penghubung antarpulau.

Dalam kunjungan tersebut, para siswa berkesempatan naik ke Kapal Angkatan Laut (KAL) Alkura dan KAL Panana milik Kodaeral IX. Mereka mendapatkan penjelasan mengenai fungsi kapal, tugas patroli, serta peran TNI AL dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perairan Indonesia.

Edukasi semakin menarik saat para siswa diajak mengunjungi anjungan kapal. Di lokasi ini, mereka diperkenalkan dengan tugas nakhoda dan awak kapal, termasuk penggunaan peralatan navigasi dan radar untuk memantau serta mengendalikan pelayaran.

Rangkaian kunjungan juga diisi dengan pengenalan bunker bersejarah di kawasan Mako Kodaeral IX. Para peserta mendapat penjelasan mengenai sejarah bangunan tersebut pada masa pendudukan Jepang dan keterlibatan Sekutu, sekaligus memahami fungsi bunker sebagai tempat perlindungan dalam situasi perang dan keadaan darurat.

Khusus siswa TK Dian Harapan, kegiatan semakin meriah dengan berkeliling kawasan Mako Kodaeral IX menggunakan Mobil Maung dan kendaraan patroli Polisi Militer (PM). Mereka juga diperkenalkan dengan kendaraan pemadam kebakaran beserta fungsinya.

Melalui kegiatan edukatif ini, Kodaeral IX tidak hanya memperkenalkan profesi prajurit TNI AL dan sarana transportasi laut, tetapi juga menghadirkan pengalaman belajar langsung yang menyenangkan.

Upaya ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, wawasan kemaritiman, serta kecintaan terhadap laut dan Tanah Air sejak usia dini. (Rdks)