Ambon, Globaltimurnn.com — Pemasyarakatan kini tidak hanya berfokus pada pembinaan kepribadian, tetapi juga diarahkan untuk melahirkan warga binaan yang produktif, terampil, dan memiliki kemandirian ekonomi. Komitmen tersebut diperkuat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Maluku melalui kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program ketahanan pangan.

Langkah strategis itu diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama sejumlah instansi pemerintah, lembaga pelatihan, dan perguruan tinggi yang berlangsung di Aula Serbaguna LPKA Ambon, Kamis (29/10/2026).

Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperluas pembinaan kemandirian warga binaan melalui pengembangan sektor pertanian, peningkatan keterampilan, pemanfaatan potensi pangan lokal, hingga penerapan teknologi tepat guna.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Maluku, Ricky Dwi Biantoro, dalam sambutannya menegaskan bahwa program ketahanan pangan harus menjadi bagian dari pembinaan yang memberikan manfaat langsung bagi warga binaan.

Menurutnya, lingkungan pemasyarakatan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi ruang produktif, tempat warga binaan memperoleh pengalaman, mengasah keterampilan, serta mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah menyelesaikan masa pidana.

"Ketahanan pangan harus menjadi bagian dari pembinaan yang memberikan manfaat nyata. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, kami ingin warga binaan memiliki keterampilan, pengalaman, dan bekal kemandirian agar siap kembali serta berkontribusi positif di tengah masyarakat," ujar Ricky.

Penandatanganan PKS tersebut melibatkan sejumlah mitra strategis, yakni Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Maluku, Gunawan; Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku yang diwakili Kepala Bidang Konsumsi Pangan dan Keanekaragaman Pangan, Elisabeth Tan; Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Yustianto; serta Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura yang diwakili Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, Jeter Donald Siwalette.

Keterlibatan berbagai lembaga tersebut diharapkan mampu memperkuat dukungan teknis, pendampingan, pengembangan kompetensi, serta inovasi dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan.

Kepala BRMP Maluku, Gunawan, menyambut positif kerja sama tersebut. Ia menilai pengembangan kegiatan pertanian di lembaga pemasyarakatan memiliki peluang besar untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi warga binaan.

Melalui dukungan BRMP, penerapan teknologi pertanian yang sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah diharapkan dapat membantu mengoptimalkan pengelolaan lahan serta meningkatkan hasil produksi.

"Kami berharap kerja sama ini dapat mendorong penerapan teknologi pertanian yang tepat guna, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan kegiatan pertanian sebagai sarana pembelajaran bagi warga binaan," ungkapnya.

Dukungan juga datang dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku. Elisabeth Tan menekankan pentingnya mengembangkan potensi pangan lokal sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai pola konsumsi pangan yang beragam dan bergizi.

Sementara itu, Kepala BPVP, Yustianto, mendorong agar program tersebut tidak berhenti pada kegiatan produksi semata, tetapi disertai peningkatan keterampilan praktis yang dapat menjadi bekal warga binaan ketika kembali ke tengah masyarakat.

Dengan kompetensi yang diperoleh selama mengikuti pembinaan, warga binaan diharapkan memiliki peluang untuk mengembangkan usaha produktif dan membangun kehidupan yang lebih mandiri.

Dari kalangan akademisi, Jeter Donald Siwalette menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program melalui penerapan ilmu pengetahuan, inovasi, penelitian, serta pendampingan teknis.

Kolaborasi dengan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura diharapkan dapat menghadirkan pendekatan ilmiah dalam pengembangan pertanian di lingkungan pemasyarakatan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Di sisi internal, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Maluku, Sarwono, mengingatkan pentingnya kesiapan seluruh satuan kerja dalam menerjemahkan kerja sama tersebut menjadi program nyata.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan program membutuhkan perencanaan matang, koordinasi yang kuat, serta konsistensi seluruh jajaran dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

"Kami mendorong seluruh jajaran untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia serta memastikan program berjalan secara terukur dan berkelanjutan, sehingga hasilnya dapat mendukung pembinaan kemandirian warga binaan," tegasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan serta para kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Ditjenpas Maluku.

UPT yang hadir meliputi Lapas Kelas IIA Ambon, LPKA Kelas II Ambon, Lapas Perempuan Kelas III Ambon, Lapas Kelas III Saumlaki, Lapas Kelas III Saparua, Lapas Kelas III Geser, Lapas Kelas III Bandanaira, Lapas Kelas III Wahai, Rutan Kelas IIA Ambon, serta Bapas Kelas II Ambon.

Kehadiran seluruh jajaran tersebut menjadi wujud dukungan terhadap penguatan program ketahanan pangan agar dapat dikembangkan secara lebih luas di berbagai satuan kerja pemasyarakatan di Maluku.

Melalui kolaborasi ini, Kanwil Ditjenpas Maluku ingin memastikan bahwa pembinaan warga binaan tidak hanya berorientasi pada perubahan perilaku, tetapi juga memberikan kemampuan nyata untuk menjalani kehidupan yang produktif setelah bebas.

Lebih dari sekadar program pertanian, kerja sama tersebut menjadi investasi dalam membangun keterampilan, menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan membuka peluang kemandirian ekonomi.

Dengan dukungan pemerintah, lembaga pelatihan, dan perguruan tinggi, pemasyarakatan di Maluku diharapkan mampu menjadi bagian dari gerakan ketahanan pangan sekaligus menciptakan warga binaan yang lebih siap berintegrasi kembali dengan masyarakat.

Dari balik jeruji, produktivitas dan harapan terus dibangun. Sebuah langkah bahwa pembinaan bukan hanya tentang menjalani masa pidana, melainkan juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. (Za)

Jakarta, globaltimurnn.com — Provinsi Maluku kembali menunjukkan capaian positif dalam pembangunan kepemudaan di tingkat nasional. Melalui peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Tahun 2025, Maluku berhasil menempati posisi Terbaik Ketiga Nasional, sebuah prestasi yang mencerminkan kerja bersama pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat. Penghargaan tersebut diterima Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir, dalam rangkaian Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-98 sekaligus Indonesia Youth Summit (IYS) 2026. Kegiatan berlangsung di Gedung Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Penyerahan penghargaan turut disaksikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sejumlah wakil menteri, para gubernur, serta kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam hasil pemeringkatan tersebut, Provinsi Bali berhasil menempati posisi pertama, diikuti Daerah Khusus Jakarta pada posisi kedua, sementara Maluku berada di urutan ketiga nasional. Pada kesempatan itu, Gubernur Lewerissa mempercayakan Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku, S.I. Patta, untuk menerima piala dan piagam penghargaan secara resmi.

Menanggapi capaian tersebut, Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan bahwa keberhasilan Maluku meraih peringkat ketiga nasional merupakan hasil kerja kolektif dan kolaborasi yang terbangun antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, penghargaan ini harus menjadi dorongan bagi seluruh pemerintah daerah untuk semakin memperkuat kebijakan dan program pembangunan yang memberikan ruang serta perhatian lebih besar kepada generasi muda.

"Penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus memacu kinerja pemerintah daerah dalam merancang program-program strategis yang berfokus pada pemuda sebagai subjek utama pembangunan," ujar Gubernur.

Ia menjelaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui pemberdayaan generasi muda, merupakan salah satu komitmen utama Pemerintah Provinsi Maluku yang telah menjadi bagian dari Sapta Cita Pembangunan Daerah Provinsi Maluku.

Lebih jauh, Gubernur menegaskan bahwa penghargaan yang diraih di tingkat nasional tersebut bukan semata-mata menjadi kebanggaan pemerintah provinsi, melainkan merupakan hasil kerja dan kontribusi seluruh elemen masyarakat Maluku, termasuk para pemuda serta jajaran pemerintah di 11 kabupaten/kota.

"Saya hadir mewakili Maluku, namun sesungguhnya penghargaan ini milik seluruh rakyat Maluku, para pemuda, serta jajaran Pemprov dan 11 kabupaten/kota yang telah bekerja keras," tegasnya.

Gubernur berharap prestasi ini dapat menjadi penyemangat untuk memperkuat pembangunan kepemudaan secara berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Maluku pun berkomitmen mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian IPP pada tahun-tahun mendatang, guna melahirkan generasi muda Maluku yang unggul, berkarakter, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. (Rdks) 

Halut, Globaltimurnn.com – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara resmi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Halmahera Utara dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Halut, Jumat (30/10/2026).

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Halut, Christina Lesnussa, dan dihadiri Wakil Bupati Halmahera Utara, Dr. Kasman Hi. Ahmad, S.Ag., M.Pd., Sekretaris Daerah Drs. E.J. Papilaya, MTP., unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD serta sejumlah undangan.

Dalam pidatonya, Ketua DPRD Christina Lesnussa menyampaikan bahwa pengajuan Ranperda APBD merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, APBD bukan sekadar dokumen perencanaan keuangan, tetapi menjadi instrumen kebijakan pemerintah dalam menentukan arah pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ia berharap APBD 2027 dapat memberikan perhatian terhadap sektor-sektor prioritas, mulai dari pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan UMKM, hingga pengembangan sektor pertanian dan perikanan.

Christina juga menekankan pentingnya penyusunan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi serta efektivitas, dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Bupati Halut, Kasman Hi. Ahmad, dalam penyampaian nota pengantar Ranperda menjelaskan bahwa penyusunan APBD 2027 merupakan bagian dari tahapan siklus pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Kasman memaparkan, postur Ranperda APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2027 dirancang dengan total pendapatan sebesar Rp1.080.864.003.924,03, sedangkan total belanja mencapai Rp1.092.864.003.924,03.

Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp12 miliar yang direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp12 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan ditetapkan nol rupiah, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan direncanakan sebesar nol rupiah.

Menurut Kasman, penyusunan postur anggaran tersebut telah memperhitungkan penyesuaian program dan kegiatan berdasarkan rincian dana transfer ke daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil dan sumber penerimaan lainnya yang sebagian besar mengalami penurunan.

Menghadapi kondisi tersebut, ia mengingatkan seluruh pihak agar lebih bijak dalam merancang belanja daerah dan tidak memaksakan alokasi anggaran yang berlebihan karena berpotensi memperbesar defisit serta mengganggu stabilitas keuangan daerah.

"Angka belanja yang kita rancang benar-benar disesuaikan dengan kemampuan riil atas pendapatan yang kita miliki. Hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya beban-beban utang bawaan pada tahun berikutnya," tegas Kasman.

Ia juga menegaskan bahwa APBD 2027 harus tetap mengakomodasi sejumlah program prioritas nasional, di antaranya pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, pengendalian inflasi daerah serta optimalisasi penggunaan produk lokal.

Selain menjaga stabilitas fiskal, Pemerintah Daerah juga berharap melalui perencanaan anggaran yang lebih sehat, pemenuhan hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah desa dan pihak lainnya dapat dilakukan tepat waktu.

Kasman menilai, ketepatan pembayaran hak-hak tersebut turut berkontribusi terhadap perputaran uang di daerah sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Halmahera Utara.

Pada kesempatan itu, ia meminta dukungan dan pemikiran konstruktif dari pimpinan serta seluruh anggota DPRD agar pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama pemerintah daerah dapat berjalan baik hingga memperoleh persetujuan.

Setelah disampaikan dalam rapat paripurna, Ranperda APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2027 kemudian diserahkan kepada DPRD untuk dibahas sesuai mekanisme yang berlaku, sebelum nantinya diajukan kepada Gubernur untuk dievaluasi dan disempurnakan bersama. [GIO]

Ambon, Globaltimurnn.com — Pemerintah Kota Ambon mulai mematangkan langkah strategis untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) periode 2026–2030. Dokumen ini diproyeksikan menjadi peta jalan pembangunan yang mengintegrasikan berbagai program lintas sektor guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Uji Publik RPKD Kota Ambon periode 2026–2030 yang berlangsung di Amaris Hotel Ambon, Jumat (30/10/2026). Forum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat, sekaligus membuka ruang partisipasi bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Drs. Alexander J. Hursepuny, M.T., yang hadir mewakili Wali Kota Ambon. Pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya tahapan uji publik dokumen perencanaan tersebut.

Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakannya, ditegaskan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan pembangunan yang membutuhkan perhatian serius dan penanganan secara menyeluruh.

Kemiskinan, menurutnya, tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, infrastruktur dasar, serta berbagai kebutuhan penting lainnya.

Karena itu, penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kebijakan yang terencana, terukur, dan melibatkan berbagai unsur, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat.

Pemerintah Kota Ambon sendiri memiliki visi pembangunan untuk mewujudkan Ambon Manis yang tangguh, sejahtera, maju, dan berkelanjutan. Visi tersebut sejalan dengan cita-cita pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Namun, pembangunan yang maju tidak akan memiliki makna optimal apabila masih terdapat masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan belum memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Atas dasar itu, penyusunan RPKD 2026–2030 diarahkan bukan sekadar untuk menurunkan angka kemiskinan dalam statistik, melainkan membangun sistem penanganan yang mampu menyentuh akar persoalan dan memberikan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat.

Dalam penyusunan dokumen tersebut, Pemerintah Kota Ambon menetapkan empat strategi utama yang menjadi landasan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial. Strategi ini diarahkan untuk membantu keluarga prasejahtera memenuhi kebutuhan dasar sekaligus memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi.

Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pengembangan ekonomi produktif, pemberdayaan usaha, serta perluasan kesempatan kerja. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga didorong memiliki kemampuan untuk membangun kemandirian ekonomi.

Ketiga, mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar. Pemerataan akses terhadap fasilitas publik, konektivitas wilayah, serta pelayanan masyarakat menjadi bagian penting dalam membuka peluang kesejahteraan yang lebih luas.

Keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Investasi ini dipandang penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi agar anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan lebih baik dalam meraih masa depan.

Keempat strategi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam merancang program yang saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), penyusunan RPKD menjadi instrumen penting untuk menyelaraskan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJMD dan RKPD.

Dokumen tersebut nantinya juga menjadi pedoman bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam mengoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

Karena itu, tahapan uji publik dinilai penting untuk memastikan seluruh substansi dokumen telah mempertimbangkan kondisi masyarakat dan persoalan yang terjadi di lapangan.

Pemerintah mengharapkan seluruh peserta dapat memberikan masukan secara terbuka, mulai dari validitas data kemiskinan, ketepatan sasaran penerima manfaat, indikator keberhasilan program, hingga penyusunan rencana aksi daerah selama periode 2026–2030.

Ketepatan data menjadi salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan. Sebab, kebijakan yang baik harus didukung informasi yang akurat agar bantuan, pemberdayaan, dan intervensi pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat agar berbagai program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan terpadu, efektif, serta tidak tumpang tindih.

Perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok masyarakat rentan, termasuk perempuan, anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta keluarga berpenghasilan rendah yang membutuhkan dukungan lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup.

Penguatan jaring pengaman sosial dan evaluasi program juga menjadi bagian penting agar masyarakat yang telah berhasil keluar dari kondisi kemiskinan tidak kembali terpuruk akibat tekanan ekonomi maupun persoalan sosial lainnya.

Dalam sambutan tersebut, Wali Kota Ambon melalui perwakilannya mengingatkan bahwa RPKD tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif yang selesai disusun, kemudian tersimpan tanpa implementasi yang jelas.

Sebaliknya, dokumen ini harus menjadi pedoman kerja yang benar-benar digunakan dalam menentukan arah kebijakan, mengalokasikan program, serta mengukur keberhasilan pembangunan di bidang penanggulangan kemiskinan.

Oleh sebab itu, seluruh peserta uji publik diharapkan mengambil bagian aktif dengan menyampaikan kritik, gagasan, pengalaman, dan rekomendasi berdasarkan kondisi nyata yang mereka temukan di tengah masyarakat.

Pemerintah juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengesampingkan ego sektoral dan memperkuat komitmen bersama. Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab kolektif yang tidak dapat dibebankan hanya kepada satu perangkat daerah.

Keberhasilan program tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya kegiatan atau besarnya anggaran yang disiapkan. Ukuran terpentingnya adalah seberapa jauh masyarakat dapat merasakan perubahan, memperoleh akses pelayanan yang lebih baik, memiliki kesempatan ekonomi, dan menjalani kehidupan yang lebih sejahtera.

Melalui penyusunan dan penyempurnaan RPKD Kota Ambon 2026–2030, Pemerintah Kota Ambon berharap lahir kebijakan yang lebih inklusif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Dengan keterlibatan seluruh elemen pembangunan, upaya pengentasan kemiskinan di Kota Ambon diharapkan tidak hanya menghasilkan penurunan angka statistik, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata dan kesempatan hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Pemerintah Kota Ambon mulai memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk membaca pergerakan harga, memantau ketersediaan bahan pokok, sekaligus mengantisipasi potensi gangguan distribusi pangan.

Upaya tersebut diperkuat melalui pengenalan aplikasi SIKENDALI AMBON (Sinergitas Kendali Inflasi dan Neraca Logistik), sebuah sistem terintegrasi yang diproyeksikan menjadi instrumen penting dalam mendeteksi lebih awal gejolak harga dan potensi kelangkaan kebutuhan pokok di Kota Ambon.

Komitmen itu disampaikan Wakil Wali Kota Ambon, Elly Toisutta, saat menghadiri Rapat Koordinasi High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama stakeholder dan distributor, yang berlangsung di Manise Hotel Ambon, Jumat (30/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Elly menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan melalui pemantauan angka statistik semata. Pemerintah membutuhkan sistem kerja yang mampu menghubungkan informasi harga, stok pangan, distribusi, hingga kondisi logistik agar setiap potensi persoalan dapat segera diantisipasi.

Menurutnya, Ambon sebagai daerah kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas harga. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, biaya transportasi, konektivitas antarpulau, serta perubahan cuaca dapat memengaruhi kelancaran distribusi dan ketersediaan komoditas di pasar.

Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesamaan langkah dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan kemampuan masyarakat menjangkau harga kebutuhan pokok.

Elly mengungkapkan, berdasarkan data Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kota Ambon pada September 2026 tercatat sebesar 0,68 persen secara bulanan (month-to-month), 3,29 persen secara tahun kalender (year-to-date), dan 4,76 persen secara tahunan (year-on-year).

Angka tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat tekanan inflasi masih dipengaruhi kelompok transportasi dan sejumlah komoditas pangan.

"Angka ini tentu menjadi sinyal penting bagi kita semua agar tidak lengah dalam menjaga stabilitas harga. Kita membutuhkan respons yang cepat, terukur, dan berbasis data dari Pemerintah Kota Ambon bersama seluruh stakeholder terkait," tegas Elly.

Ia menekankan, setiap kebijakan pengendalian inflasi harus bermuara pada perlindungan daya beli masyarakat. Jangan sampai kenaikan harga kebutuhan pokok semakin membebani rumah tangga, terutama masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Untuk itu, Elly meminta seluruh perangkat daerah memperkuat penerapan strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Pada aspek keterjangkauan harga, Dinas Perdagangan dan Perindustrian diminta mengoptimalkan Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM), terutama di kawasan permukiman padat penduduk. Pelaksanaannya harus memperhatikan kebutuhan masyarakat di setiap kecamatan agar intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran.

Dinas Perikanan juga diminta meningkatkan pemantauan harga komoditas perikanan serta memperkuat koordinasi pengendalian harga dengan komoditas pangan lainnya, termasuk cabai.

Sementara pada aspek ketersediaan pasokan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan didorong mengoptimalkan gerakan menanam dengan melibatkan kelompok tani lokal, khususnya untuk komoditas cabai dan bawang di Dusun Taeno serta wilayah Hutumuri.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat produksi pangan lokal sekaligus mengurangi ketergantungan Ambon terhadap pasokan dari daerah lain.

Persoalan kenaikan harga cabai merah dan cabai keriting juga menjadi perhatian khusus. Berdasarkan laporan yang diterima pemerintah daerah, harga kedua komoditas tersebut telah mencapai kisaran Rp120.000 hingga Rp160.000 per kilogram.

Kondisi tersebut membutuhkan langkah antisipatif, terlebih adanya potensi dampak fenomena El Niño berkepanjangan yang dapat memengaruhi produktivitas pertanian, ketersediaan stok, dan kelancaran distribusi pangan.

Elly pun meminta agar kerja sama antar daerah terus diperluas, terutama dengan wilayah sentra produksi seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.

Kerja sama tersebut perlu diperkuat melalui nota kesepahaman atau MoU, sehingga jaminan pasokan kebutuhan pokok ke Kota Ambon dapat berlangsung secara berkelanjutan. Selain pola Government to Government (G2G), pemerintah juga mendorong kemitraan Business to Business (B2B) dengan melibatkan distributor dan pelaku usaha secara langsung.

Kepada para distributor, Elly mengingatkan pentingnya menjaga ketersediaan bahan pokok, terutama menjelang perayaan Natal dan pergantian Tahun Baru. Tantangan transportasi laut maupun kondisi cuaca tidak boleh menjadi alasan terjadinya kelangkaan barang atau praktik spekulasi harga di pasaran.

Untuk memperlancar distribusi, Dinas Perhubungan bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) diminta meningkatkan pengawasan arus bongkar muat barang kebutuhan pokok di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.

Kontainer yang membawa komoditas pangan esensial perlu mendapatkan perhatian dan prioritas agar proses bongkar muat berjalan lebih cepat serta tidak mengalami keterlambatan akibat tingginya dwelling time.

Di sisi lain, koordinasi dengan BPS dan Bank Indonesia juga harus diperkuat untuk memantau perkembangan harga, khususnya komoditas pangan yang rentan mengalami gejolak atau volatile foods.

Salah satu langkah strategis yang menjadi perhatian dalam rapat koordinasi tersebut adalah pengembangan aplikasi SIKENDALI AMBON.

Aplikasi yang dikembangkan melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian bersama TPID Kota Ambon ini dirancang untuk mengintegrasikan data pasokan, harga kebutuhan pokok, serta informasi logistik dari berbagai instansi dan stakeholder.

Melalui sistem tersebut, pemerintah diharapkan dapat memperoleh gambaran kondisi pasar secara lebih cepat dan akurat, mulai dari perkembangan harga komoditas, ketersediaan stok, hingga potensi hambatan distribusi.

Kehadiran SIKENDALI AMBON juga diarahkan sebagai early warning system atau sistem peringatan dini, sehingga pemerintah tidak harus menunggu terjadinya kelangkaan maupun lonjakan harga untuk mengambil tindakan.

Elly berharap aplikasi tersebut mampu mengubah pola kerja TPID dari yang sebelumnya cenderung reaktif menjadi lebih proaktif, terintegrasi, dan mengandalkan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

"Dengan hadirnya SIKENDALI AMBON, kita tidak lagi bekerja berdasarkan perkiraan semata dalam membaca kondisi pasar. Data yang masuk akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengidentifikasi potensi kelangkaan barang, mendeteksi lonjakan harga, serta memberikan peringatan dini agar langkah intervensi dapat segera dilakukan secara tepat dan efektif," ungkapnya.

Untuk mendukung optimalisasi aplikasi, Elly juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh instansi sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diharapkan menjamin keamanan sistem informasi dan perlindungan data. Bank Indonesia Wilayah Maluku berperan sebagai mitra kebijakan dalam menganalisis perkembangan inflasi dan memetakan risiko logistik.

Perum BULOG Kanwil Maluku bertanggung jawab menyediakan informasi stok dan ketersediaan pangan, sedangkan Pelindo Regional 4 Ambon diharapkan menyuplai data lalu lintas bongkar muat serta pergerakan kontainer di Pelabuhan Yos Sudarso.

BPS Kota Ambon menjadi penyedia data statistik resmi sebagai dasar analisis, sementara Stasiun Meteorologi Kelas I Pattimura Ambon berperan memberikan informasi prakiraan cuaca, gelombang, serta arah dan kecepatan angin untuk mengantisipasi gangguan transportasi laut.

Tidak kalah penting, distributor diminta berkomitmen memperbarui data stok dan harga komoditas pangan secara berkala serta akurat. Seluruh anggota TPID juga diharapkan memanfaatkan dasbor SIKENDALI AMBON sebagai acuan bersama dalam menentukan langkah pengendalian inflasi.

Menutup sambutannya, Elly berharap High Level Meeting tersebut tidak sekadar menjadi forum koordinasi dan pertukaran informasi, tetapi mampu melahirkan keputusan konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Baginya, keberhasilan pengendalian inflasi bukan hanya dilihat dari terkendalinya angka statistik, melainkan dari terjaminnya ketersediaan bahan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau.

"Mari kita jadikan SIKENDALI AMBON bukan sekadar aplikasi atau sistem informasi, tetapi sebagai instrumen bersama untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas pengambilan kebijakan, serta memastikan masyarakat Kota Ambon dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan pasokan yang mencukupi," ajaknya.

Melalui sinergi TPID, dukungan distributor, serta pemanfaatan teknologi digital, Pemerintah Kota Ambon berharap pengendalian inflasi ke depan semakin efektif dan terukur.

Dengan demikian, setiap gejolak harga dapat diantisipasi sejak dini, rantai pasok kebutuhan pokok semakin terjaga, dan daya beli masyarakat tetap terlindungi di tengah dinamika ekonomi daerah. (Za)

SBB, globaltimurnn.com - Persoalan agraria, pengelolaan wilayah maritim, hingga keterbatasan kewenangan pemerintah daerah menjadi sorotan akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) A.M. Sangadji Ambon, Dr. Manaf Tubaka, M.Si., dalam kegiatan debat publik yang diselenggarakan Pengurus Cabang Mahasiswa Seram Bagian Barat (SBB) dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda.

Manaf yang di temui beberapa awak media usai kegiatan menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari persoalan regulasi, ketimpangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Menurutnya, berbagai persoalan tersebut masih menjadi tantangan serius yang perlu mendapatkan perhatian bersama, terutama dari kalangan generasi muda.

Ia menjelaskan, persoalan agraria di daerah tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan dan pemanfaatan tanah, tetapi juga bersinggungan dengan berbagai regulasi sektoral, termasuk aturan mengenai kawasan hutan dan aktivitas ekstraktif.

Menurut Manaf, pemerintah daerah masih memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengelola potensi wilayahnya sendiri.

Kondisi tersebut menyebabkan daerah tidak leluasa mengambil keputusan strategis terkait pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pembangunan dan investasi.

Ia mencontohkan upaya Gubernur Maluku bersama DPR dalam memperjuangkan agar kawasan hutan tertentu dapat dikelola sebagai wilayah strategis investasi.

Namun, upaya tersebut menghadapi kendala karena kewenangan pengelolaan masih berada di tangan pemerintah pusat.

"Di situlah ada tingkatan regulasi yang sebetulnya membuat daerah tidak mampu mengelola daerahnya sendiri. Sangat tergantung pada keterbatasan kewenangan itu," ungkap Manaf.

Lebih lanjut, ia menyoroti meningkatnya kesadaran masyarakat adat terhadap hak kepemilikan dan penguasaan wilayah petuanan.

Menurutnya, sejumlah persoalan agraria yang terjadi saat ini tidak terlepas dari kebijakan masa lalu, termasuk pelaksanaan transmigrasi lokal yang tidak sepenuhnya didasarkan pada persetujuan masyarakat setempat.

Akibatnya, persoalan yang sebelumnya tidak diselesaikan secara tuntas kini kembali muncul dalam bentuk penolakan masyarakat, sengketa batas wilayah antarkampung, hingga gugatan terhadap tatanan adat.

Manaf menilai, perubahan kondisi ekonomi turut memengaruhi cara masyarakat memandang tanah.

Jika sebelumnya tanah lebih banyak dimaknai sebagai ruang hidup dan simbol hubungan sosial, kini tekanan ekonomi membuat tanah semakin dipandang sebagai aset atau kapital ekonomi.

"Orang mulai melewati ruang hidup mereka. Dulu, ruang hidup itu berupa tanah yang kosong dan sebagainya, sehingga orang kemudian bisa membangun rumah. Sekarang, dengan himpitan ekonomi yang cukup berat, orang melihat tanah bukan lagi sebagai simbol relasi sosial, tetapi sudah menjadi kapital ekonomi," jelasnya.

Ia menambahkan, pergeseran cara pandang tersebut berpotensi memicu benturan kepentingan, terutama ketika masyarakat mulai mempertanyakan batas-batas wilayah dan keberadaan tatanan adat yang selama ini menjadi pedoman kehidupan bersama.

Ketimpangan Pengelolaan Maritim dan Keterbatasan Fiskal Daerah

Selain persoalan agraria, Manaf juga menyoroti tantangan pembangunan sektor maritim di Maluku sebagai provinsi kepulauan.

Menurutnya, kebijakan pembangunan dan pengalokasian keuangan negara selama ini masih cenderung menggunakan pendekatan wilayah daratan, jumlah penduduk, dan luas daratan sebagai dasar pertimbangan.

Padahal, karakteristik Maluku sebagai daerah kepulauan membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda.

Ia mengungkapkan bahwa wilayah daratan Maluku hanya sekitar tujuh persen, sementara sebagian besar wilayahnya merupakan lautan yang menjadi ruang mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta aktivitas ekonomi.

Namun, kondisi geografis tersebut belum sepenuhnya diperhitungkan dalam kebijakan fiskal dan pembagian kewenangan pengelolaan sumber daya.

"Kalau keuangan hanya dibangun berdasarkan wilayah daratan, sementara kita ini hanya tujuh persen, uang diberikan hanya berdasarkan jumlah jiwa dan luas daratan. Sementara wilayah laut yang menjadi tempat mobilitas orang dan barang tidak memiliki implikasi keuangan," tegasnya.

Ia juga menyoroti persoalan perizinan pengelolaan sumber daya laut yang menurutnya semakin terpusat.

Akibatnya, pemerintah daerah memiliki ruang yang terbatas untuk mengambil keputusan terhadap potensi kelautan yang berada di wilayahnya.

Manaf menilai, kondisi tersebut dapat melemahkan kemampuan daerah dalam merancang pembangunan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.

Karena itu, ia mendorong agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap asas subsidiaritas dan kekhasan daerah melalui kebijakan regulasi yang lebih berpihak kepada daerah kepulauan.

Menurutnya, tanpa kebijakan yang mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan daerah, ketimpangan pembangunan akan terus berlangsung dan berpotensi melahirkan kemiskinan struktural.

"Kalau tidak, kita akan selalu berada dalam perangkap kemiskinan secara struktural. Negara harus bisa berlaku adil terhadap daerah-daerah dengan segala kekhasannya masing-masing," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa ketidakadilan dalam pembangunan dapat menimbulkan kekecewaan masyarakat yang apabila tidak dikelola dengan baik berpotensi berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.

Menjawab pertanyaan mengenai peran pemuda dalam menyikapi persoalan agraria dan maritim di Maluku, Manaf menegaskan bahwa generasi muda harus memiliki kesadaran terhadap berbagai persoalan mendasar yang hingga kini belum terselesaikan.

Ia meminta pemuda agar tidak hanya menjadi penonton dalam dinamika pembangunan daerah, tetapi mampu mengambil bagian melalui pemikiran kritis, dialog, serta gerakan yang sehat dan rasional.

Namun, sikap kritis tersebut harus tetap dibangun dengan mengedepankan persatuan dan menghindari perpecahan di tengah masyarakat.

"Pemuda harus menyadari bahwa ini merupakan isu krusial yang selama ini belum diselesaikan. Mereka harus tetap membangun dinamika yang sehat dan rasional. Namun, pada saat yang sama, jangan terlalu membuka ruang fragmentasi yang cukup tajam," pesannya.

Manaf juga berharap diskusi publik semacam ini dapat membangun kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih cerdas dalam melihat pembangunan.

Setiap kebijakan perlu dipahami dengan mempertimbangkan dampak positif maupun negatifnya sehingga keputusan yang diambil dapat melalui kesepakatan bersama.

Kegiatan debat publik tersebut mengangkat tema "Merajut Persatuan Pembangunan Kolaborasi, Menakar Arah Pemuda SBB di Tengah Perubahan Zaman".

Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 21.00 WIT di Cafe Akropolis, Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Bupati SBB Ir. Asri Arman, M.T.; Dandim 1513/SBB Letkol Arh. Jaka Putra; Ketua DPRD SBB Andreas Kolly, S.H.; Kapolres SBB AKBP Refindo Pradikta Rulando, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A.; serta akademisi UIN A.M. Sangadji Ambon, Dr. Manaf Tubaka, M.Si.

Melalui momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut, forum ini menjadi ruang pertukaran gagasan sekaligus refleksi tentang tantangan pembangunan Seram Bagian Barat dan Maluku ke depan.

Persatuan, kolaborasi, serta keberanian pemuda dalam mengawal persoalan daerah diharapkan menjadi kekuatan untuk mendorong pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat. (Rdks) 

SBB, globaltimurnn.com - Salah satu warga Dusun Ani, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten SBB berinisial JS yang diduga sebagai pelaku penganiayaan yang terjadi beberapa hari kemarin terhadap salah satu warga Dusun Tanah Goyang, hingga korban alami luka berat pada bagian tangan. 

Terduga pelaku inisial JS kemudian kurang dari 3 jam Satreskrim Polres SBB bergerak cepat dan lansung berhasil mengamankan terduga pelaku. Kamis 29/10/2026 sekitar pukul 00 : 30 Wit, tengah malam. 

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka serius pada kedua tangannya dan saat ini sedang menjalani perawatan medis di RSUD Piru.

Kronologi Kejadian

Peristiwa tersebut bermula pada Rabu (28/10/2026) sekitar pukul 23.00 WIT, ketika anggota Pos Polisi (Pospol) Laala yang sedang melaksanakan patroli menemukan korban terlibat perkelahian dengan seorang warga Dusun Olas. Petugas kemudian melerai perkelahian tersebut dan mendamaikan kedua pihak.

Namun, setelah kejadian itu, korban pulang ke rumahnya di Dusun Tanah Goyang untuk mengambil sebilah parang, kemudian kembali ke Dusun Olas dengan maksud mencari warga yang sebelumnya terlibat perkelahian dengannya. Karena tidak menemukan orang tersebut, korban kemudian mencari sepeda motornya hingga ke Dusun Ani. Di tempat tersebut, korban bertemu dengan terduga pelaku dan sempat terjadi percakapan yang berujung pada ancaman menggunakan parang.

Merasa terancam, terduga pelaku kemudian pulang ke rumah untuk mengambil sebilah parang dan kembali ke lokasi. Ia juga menginformasikan kepada sejumlah rekannya bahwa dirinya telah diancam oleh seseorang dari Dusun Tanah Goyang.

Tidak lama kemudian, korban kembali mendatangi lokasi dan menanyakan kepada terduga pelaku beserta rekan-rekannya apakah mereka melihat seseorang yang membawa sepeda motor melintas di wilayah tersebut.

Percakapan itu kemudian berkembang menjadi pertengkaran mulut. Dalam situasi tersebut, terduga pelaku diduga menghampiri korban dan melukai korban menggunakan parang sebanyak tiga kali hingga mengakibatkan luka serius pada kedua tangan korban.

Polisi Amankan Tersangka dan Barang Bukti

Menindaklanjuti peristiwa tersebut, personel Satreskrim Polres SBB di bawah pimpinan KBO Reskrim Polres SBB Ipda. Imanuel. J. Saununu. SH, bergerak melakukan penanganan dan berhasil mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti berupa satu bilah parang dengan panjang sekitar 80 sentimeter.

Terduga pelaku dan barang bukti diamankan pada Kamis (29/10/2026) sekitar pukul 03.00 WIT di Polres SBB untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut.

Kapolres Seram Bagian Barat, AKBP Refindo Pradikta Rulando, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A. menghimbau masyarakat agar tidak menyelesaikan persoalan melalui tindakan kekerasan, apalagi dengan menggunakan senjata tajam.

Masyarakat juga diharapkan dapat menahan diri ketika menghadapi perselisihan, menghindari tindakan yang dapat membahayakan keselamatan orang lain, serta segera melaporkan setiap permasalahan kepada pihak kepolisian agar dapat ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Polres SBB menegaskan komitmennya untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif serta menindaklanjuti setiap tindak pidana melalui proses hukum yang berlaku. (Rdks)