Ambon, Globaltimurnn.com – Di balik kesibukan pembangunan infrastruktur di Dusun Seri, Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, ada pemandangan sederhana yang menghadirkan makna besar tentang kebersamaan. Bukan di lokasi pembangunan jalan atau jembatan, melainkan di dapur Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Kodim 1504/Ambon, tempat prajurit dan masyarakat menyatu dalam suasana penuh kehangatan, Rabu (11/11/2026).

Sejak sore hingga malam hari, dapur Satgas menjadi ruang kebersamaan yang mempertemukan ibu-ibu warga Dusun Seri dengan para personel TMMD. Dengan penuh keakraban, mereka saling berbagi tugas, mulai dari menyiapkan bahan makanan, meracik bumbu, memasak hidangan untuk kebutuhan personel, hingga membersihkan peralatan dapur setelah kegiatan memasak selesai. Tidak ada sekat antara prajurit dan masyarakat. Semuanya bekerja bersama dalam suasana kekeluargaan.

Kegiatan bertajuk "Dapur Satgas TNI Manunggal dengan Rakyat" tersebut menjadi bagian dari sasaran nonfisik program TMMD. Lebih dari sekadar menyiapkan kebutuhan konsumsi personel, dapur ini menjadi ruang interaksi sosial yang mempererat hubungan emosional antara TNI dan masyarakat. Melalui aktivitas sederhana, nilai gotong royong, kepedulian, dan rasa persaudaraan tumbuh secara alami di tengah kehidupan warga Dusun Seri.

Komandan Satgas TMMD ke-130 Kodim 1504/Ambon, Letkol Inf Rudolf Glenn Paulus, mengatakan bahwa keberadaan dapur Satgas memiliki makna lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan logistik. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, khususnya ibu-ibu, menjadi energi tersendiri bagi para personel yang setiap hari bekerja melaksanakan pembangunan di wilayah tersebut. Kekompakan yang terbangun selama memasak hingga membersihkan dapur merupakan gambaran nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat.

"Kehadiran ibu-ibu di Dapur Satgas memberikan energi dan semangat tersendiri bagi para personel di lapangan. Kekompakan yang ditunjukkan saat memasak hingga membersihkan dapur merupakan cerminan nyata dari manunggalnya TNI dengan rakyat," ungkapnya.

Kebahagiaan serupa juga dirasakan Mery Gomies, salah satu warga Dusun Seri yang turut terlibat dalam kegiatan tersebut. Ia mengaku senang dapat mengambil bagian dalam mendukung pelaksanaan TMMD. Baginya, bekerja bersama personel Satgas di dapur bukanlah sebuah beban, melainkan kesempatan untuk menunjukkan rasa terima kasih dan kepedulian terhadap para prajurit yang sedang membantu membangun kampung mereka.

Dengan penuh sukacita, Mery mengungkapkan bahwa warga membantu secara ikhlas karena kehadiran Satgas TMMD Kodim 1504/Ambon bersama Pemerintah Kota Ambon telah membawa perubahan nyata bagi Dusun Seri. Sejumlah pembangunan yang dirasakan masyarakat antara lain perbaikan jalan, pembangunan lapangan voli, fasilitas MCK, jembatan baru, serta penampung air yang diharapkan dapat menunjang kebutuhan dan aktivitas warga sehari-hari.

Kebersamaan di dapur Satgas pun menjadi gambaran bahwa keberhasilan TMMD tidak hanya diukur dari pembangunan fisik yang berdiri dan dapat dimanfaatkan masyarakat, tetapi juga dari tumbuhnya rasa saling memiliki, kepedulian, dan persaudaraan. Di antara aroma masakan dan canda sederhana, terjalin hubungan yang semakin dekat antara prajurit dan warga, sekaligus memperkuat semangat gotong royong yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Satgas TMMD ke-130 Kodim 1504/Ambon berharap kemanunggalan TNI dan rakyat terus terpelihara, tidak hanya selama program TMMD berlangsung, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat ke depan. Sebab, pembangunan sejati bukan semata menghadirkan jalan, jembatan, maupun fasilitas umum, melainkan juga membangun kedekatan hati, kebersamaan, dan semangat persaudaraan yang menjadi kekuatan masyarakat Dusun Seri. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Persoalan tanah OSM di kawasan Kudamati, Kota Ambon, kembali menjadi perhatian publik. Di balik polemik yang berkembang, terdapat perjalanan panjang menyangkut sejarah penguasaan lahan, dokumen administrasi, putusan pengadilan, hingga hak-hak masyarakat yang perlu dipahami secara utuh. 

Di tengah beragam informasi dan pandangan yang beredar, Kodam XV/Pattimura mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan fakta, menghormati proses hukum, serta tidak terburu-buru membangun kesimpulan berdasarkan informasi yang belum dipahami secara menyeluruh.

Melalui Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XV/Pattimura, Kolonel Inf Adi Swastika, Kodam menyampaikan klarifikasi guna memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada masyarakat. Kodam menegaskan tetap menghormati kebebasan pers, hak masyarakat menyampaikan pendapat, serta hak setiap warga negara untuk menempuh jalur hukum maupun menyampaikan pengaduan kepada lembaga negara. 

Namun, penyampaian informasi kepada publik diharapkan tetap mengedepankan keutuhan fakta, ketepatan memahami putusan pengadilan, dan prinsip keberimbangan agar tidak melahirkan persepsi yang keliru.

Salah satu hal yang diluruskan berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara perdata tahun 2013. Dalam perkara tersebut terdapat tiga posisi hukum, yakni gugatan perkara asal yang diajukan Ibu Stella bersama para penggugat lainnya, gugatan rekonvensi dari pihak Kodam, serta gugatan intervensi yang diajukan Sdr. 

Alfons dan pihak lainnya. Berdasarkan dokumen yang menjadi dasar klarifikasi Kodam, gugatan perkara asal dinyatakan ditolak seluruhnya, gugatan intervensi dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), sedangkan gugatan rekonvensi Kodam juga dinyatakan ditolak. Karena itu, Kodam menilai putusan harus dipahami berdasarkan keseluruhan amar, bukan hanya mengutip bagian tertentu yang dapat membentuk kesimpulan berbeda dari substansi perkara.

Penjelasan juga mencakup proses hukum pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 42/PDT/2014/PT.AMB tanggal 12 November 2014 yang disebut menguatkan putusan tingkat pertama. Dalam dokumen Kodam, permohonan banding dari pihak Stella dan Alfons tercatat tidak dikabulkan, sementara putusan tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap pada 6 April 2016. 

Meski demikian, Kodam tetap menghormati seluruh proses peradilan. Apabila terdapat putusan lain pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali yang disampaikan pihak lain, substansi, objek perkara, para pihak, dan pertimbangan hukumnya perlu diperiksa secara menyeluruh agar tidak terjadi pencampuradukan antara perkara yang berbeda.

Mengenai status tanah OSM, Kodam XV/Pattimura menyebut memiliki dasar administrasi dan dokumen pencatatan aset yang menjadi bagian dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Dalam dokumen klarifikasinya, tanah tersebut disebut sebagai tanah bekas Eigendom Verponding yang telah dikuasai sejak tahun 1950 dan tercatat dalam administrasi aset negara. 

Kendati demikian, Kodam memahami bahwa pencatatan administrasi aset dan pembuktian hak atas tanah merupakan aspek hukum yang harus dinilai berdasarkan dokumen serta ketentuan perundang-undangan. Oleh sebab itu, seluruh dokumen terkait perlu diperiksa secara cermat dan objektif oleh pihak yang berwenang.

Di sisi lain, menyangkut dugaan intimidasi, penerbitan surat peringatan kepada pemilik kios, serta rencana pemanfaatan fasilitas di kawasan OSM, Kodam menegaskan tidak membenarkan tindakan intimidasi, kekerasan, maupun perilaku personel yang bertentangan dengan hukum dan disiplin militer. 

Setiap laporan dugaan pelanggaran oleh personel akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan sesuai ketentuan. Sementara itu, berbagai tindakan terkait pemanfaatan kawasan tersebut perlu dijelaskan berdasarkan dokumen, kewenangan, dan prosedur yang berlaku agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Terkait pengaduan persoalan tanah OSM kepada Komisi III DPR RI, Kodam menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi maupun pengaduan kepada DPR dan lembaga negara lainnya. Kodam menyatakan terbuka terhadap mekanisme klarifikasi, komunikasi, serta pembahasan melalui jalur kelembagaan, termasuk kesiapan memberikan penjelasan dan dokumen yang diperlukan kepada pihak berwenang. Sikap tersebut, menurut Kodam, merupakan bagian dari komitmen untuk menempatkan setiap persoalan dalam mekanisme penyelesaian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, Kodam XV/Pattimura menegaskan bahwa supremasi hukum, penghormatan terhadap hak masyarakat, dan penyelesaian persoalan melalui jalur yang sah harus menjadi pijakan bersama. Masyarakat diimbau tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan satu versi pemberitaan atau potongan informasi mengenai putusan pengadilan. 

Persoalan tanah OSM membutuhkan pemeriksaan dokumen secara menyeluruh, objektif, dan berlandaskan hukum, bukan ruang untuk membangun opini yang berpotensi memperkeruh hubungan sosial. Kodam menyatakan akan terus mengedepankan komunikasi yang terbuka, profesional, dan bertanggung jawab demi menjaga kepercayaan publik serta kondusivitas wilayah Maluku. (Za)

Ambon, globaltimurnn.com - Kejaksaan Tinggi Maluku menerima kunjungan kerja Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAM-Pengawasan) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, I Gde Ngurah Sriada, S.H., M.H., beserta rombongan, dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, pada Selasa (10/11/2026), bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku.

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., didampingi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Datuk Rosihan Anwar, S.H., M.H., para Asisten, para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), serta Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Kejaksaan Tinggi Maluku.

Pelaksanaan PKPT Tahun 2026 ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan internal Kejaksaan RI melalui kegiatan inspeksi atau pemeriksaan terhadap kinerja jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku, Kejaksaan Negeri, serta Cabang Kejaksaan Negeri se-Maluku.

Adapun pemeriksaan yang dilaksanakan meliputi evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang, kelengkapan administrasi dan tata kelola organisasi, serta penanganan berbagai permasalahan maupun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan institusi Kejaksaan di wilayah Maluku.

Dalam pelaksanaan inspeksi tersebut, Tim Pengawasan Kejaksaan Agung RI turut melibatkan sejumlah pejabat pemeriksa, di antaranya Inspektur Muda Intelijen, Pidana Khusus dan Pidana Militer, Rudy Hartono, S.H., M.H., Pemeriksa Pemulihan Aset, Tugas Umum dan Perlengkapan pada Inspektur Muda Kepegawaian, Pemulihan Aset dan Tugas Umum, Dellan Febryaldy, S.H., M.H., Pemeriksa Pidana Umum pada Inspektur Muda Pidana Umum dan Perdata dan Tata Usaha Negara, Mali Diaan, S.H., M.H., serta Kepala Subbagian Tata Usaha pada Inspektorat III, Toto Sukarta, S.H.

Sebelumnya, Inspektur III JAM-Pengawasan Kejaksaan Agung RI, I Gde Ngurah Sriada, S.H., M.H., bersama rombongan tiba di Kota Ambon pada Senin (09/11/2026) melalui Bandara Internasional Pattimura Ambon. Rangkaian kunjungan kerja dan pelaksanaan inspeksi pengawasan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku dijadwalkan berlangsung hingga Kamis (12/11/2026).

Selanjutnya, pada Rabu (11/11/2026), Inspektur III JAM-Pengawasan Kejaksaan Agung RI beserta rombongan melaksanakan inspeksi di Kejaksaan Negeri Ambon. Kedatangan Tim Inspeksi diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Riki Septa Tarigan, S.H., M.H., bersama para Kepala Seksi, Kepala Subbagian, serta seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Ambon.

Melalui pelaksanaan PKPT Tahun 2026 ini, diharapkan dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran Kejaksaan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dan permasalahan yang memerlukan perhatian serta tindak lanjut.

Kegiatan pengawasan ini juga menjadi bagian dari upaya penguatan pengendalian internal, peningkatan disiplin dan tertib administrasi, serta mendorong terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, akuntabel, transparan, dan berintegritas.

Kejaksaan Tinggi Maluku beserta seluruh satuan kerja di wilayah hukumnya berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan pengawasan internal sebagai instrumen evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kinerja serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. (Rdks) 

Jakarta, globaltimurnn.com – Pemerintah Provinsi Maluku mengikuti tahapan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Rabu (11/11/2026).

Provinsi Maluku diwakili oleh Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, S.Sos., didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Lily 2, Grand Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta, ini merupakan bagian dari rangkaian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik di seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaan uji publik tersebut, tim panelis terdiri dari Edi Purwanto, Yohan Wahyu, dan Ninik Rahayu. Forum ini mengangkat tema “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik”.

Uji Publik menjadi ruang evaluasi sekaligus pendalaman terhadap komitmen, strategi, kebijakan, serta implementasi keterbukaan informasi yang dijalankan oleh badan publik. Melalui forum ini, badan publik diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana kebijakan keterbukaan informasi telah memberikan dampak nyata terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta mendorong partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Provinsi Maluku dalam penyebaran informasi tidak bisa disamakan dengan daerah lain karena Maluku merupakan daerah kepulauan yang penduduknya tersebar di pulau-pulau dan akses informasi belum tentu sampai ke semua daerah”, tegas Vanath.

Selanjutnya Vanath menjelaskan bahwa “Komitmen Pemerintah Maluku terhadap keterbukaan informasi merupakan bagian dari arah pembangunan daerah Tahun 2025-2029 secara khusus yang tertuang dalam Sapta Cita misi pertama yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adil, inklusif, transparan dan akuntabel.”

Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Maluku dalam tahapan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pelayanan informasi publik yang terbuka, berkualitas, dan mudah diakses masyarakat.

Keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi kewajiban badan publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Melalui partisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Maluku diharapkan terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik, memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pemerintahan yang transparan, responsif, dan partisipatif. (Rdks) 

Piru, globaltimurnn.com – Dalam upaya mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan pemerintah desa serta memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Kapolres Seram Bagian Barat AKBP REFINDO PRADIKTA RULANDO, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A., menerima kunjungan silaturahmi Raja Waisarissa bersama staf desa di kediaman Kapolres SBB, Rabu (11/11/2026) pukul 20.00 WIT.

Dalam suasana penuh keakraban, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi, bertukar informasi, sekaligus membahas pentingnya peran pemerintah desa dan para tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di lingkungan masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres SBB menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Raja Waisarissa bersama staf desa yang telah meluangkan waktu untuk bersilaturahmi.

Kapolres menjelaskan bahwa Polri terus berupaya mengembalikan dan memperkuat peran para tokoh masyarakat dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat, dengan mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan melalui mekanisme yang ada di desa.

Menurutnya, Polri diharapkan menjadi pihak yang dilibatkan apabila suatu permasalahan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian di tingkat desa.

"Seluruh masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan bagian dari saudara kita. Karena itu, Polri senantiasa siap hadir dan membantu masyarakat yang membutuhkan," ungkap Kapolres.

Kapolres juga mengingatkan bahwa persoalan yang awalnya hanya melibatkan antarindividu dapat berkembang menjadi konflik sosial atau konflik komunal apabila dipengaruhi oleh keterlibatan kelompok-kelompok tertentu.

Oleh sebab itu, penyelesaian setiap persoalan harus melibatkan struktur sosial yang ada di tengah masyarakat, termasuk pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya.

Kapolres turut memberikan apresiasi kepada Raja Waisarissa karena meskipun masyarakat di wilayah tersebut memiliki latar belakang yang heterogen, berbagai persoalan yang muncul selama ini dapat diselesaikan dengan cepat melalui komunikasi dan kebersamaan.

Lebih lanjut, Kapolres mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengagendakan kunjungan ke sejumlah desa di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk bertatap muka dan berdialog secara langsung dengan masyarakat dalam suasana santai dan penuh kekeluargaan.

Sementara itu, Raja Waisarissa, BENONI S. HAURISA, menyampaikan terima kasih kepada Kapolres SBB yang telah menerima kunjungan silaturahmi tersebut.

Ia menjelaskan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Waisarissa hingga saat ini dalam keadaan aman dan kondusif.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari kerja sama dan kolaborasi yang terjalin dengan baik antara perangkat desa, Bhabinkamtibmas, serta Babinsa dalam menangani dan menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan seorang pemimpin desa dalam menerima masukan, saran, maupun pendapat masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun kebersamaan dan menjaga keamanan di lingkungan desa.

Kegiatan silaturahmi tersebut turut dihadiri Kasat Binmas Polres SBB IPTU M. IRWAN NISMON SIIFU, Raja Waisarissa BENONI S. HAURISA, Sekretaris Desa Waisarissa BATA TANAMAL, Kasi Kesejahteraan Desa Waisarissa RICKY HAURISA, Kasi Pelayanan Desa Waisarissa ULEN DIAS, Linmas Desa Waisarissa BRURY SITANIAPESSY, serta Bhabinkamtibmas Desa Waisarissa BRIGPOL J. J. PATTIASINA.

Melalui kegiatan silaturahmi ini, Kapolres SBB berharap komunikasi dan koordinasi antara Polri, pemerintah desa, serta seluruh elemen masyarakat semakin kuat sehingga setiap persoalan dapat diantisipasi dan diselesaikan secara bijaksana sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

Kapolres juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persaudaraan, mengedepankan musyawarah, saling menghargai perbedaan, serta bersama-sama menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ambon, Globaltimurnn.com – Di setiap negeri dan desa, selalu ada potensi yang bisa dikembangkan. Ada hasil bumi yang menunggu sentuhan inovasi, usaha kecil yang membutuhkan akses pasar, sumber daya manusia yang siap berkarya, hingga kearifan lokal yang menyimpan peluang ekonomi. Namun, tidak semua potensi itu mampu tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Di tengah tantangan pengangguran yang masih membayangi Kota Ambon, potensi tersebut menjadi harapan baru yang perlu dikelola secara serius.

Bukan semata-mata menghadirkan program pembangunan dari pemerintah, tetapi bagaimana masyarakat di tingkat negeri dan desa diberi ruang untuk mengenali keunggulannya sendiri, mengelolanya, kemudian menjadikannya sebagai sumber penghidupan.

Semangat inilah yang kemudian melahirkan sebuah gagasan perubahan bernama KONEKSI AMBON (Kolaborasi Negeri dan Desa Berbasis Potensi Lokal Terintegrasi dalam Penguatan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja di Kota Ambon).

Program yang diluncurkan pada Selasa (10/11/2026) tersebut menjadi salah satu ikhtiar untuk mengubah cara pandang terhadap pembangunan negeri dan desa. Keduanya tidak lagi sekadar ditempatkan sebagai penerima program pemerintah, tetapi didorong menjadi pelaku utama sekaligus penggerak ekonomi masyarakat.

Gagasan ini digagas Fenly Masawoy, S.STP., M.Si., yang menjabat sebagai Staf Ahli Wali Kota Ambon Bidang Politik, Hukum, dan Aparatur.

Bagi Fenly, persoalan pengangguran tidak cukup dijawab dengan membuka lapangan kerja melalui pendekatan konvensional. Diperlukan terobosan yang mampu menghubungkan potensi lokal dengan peluang usaha, investasi, akses pembiayaan, serta kebutuhan pasar.

Apalagi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Ambon tercatat mencapai 11,37 persen. Angka tersebut berada di atas tingkat pengangguran Provinsi Maluku maupun nasional.

Kondisi ini menjadi pengingat bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.

Salah satu alasan KONEKSI AMBON hadir adalah besarnya kekuatan ekonomi yang sebenarnya dimiliki negeri dan desa di Kota Ambon.

Lebih dari 64 persen penduduk Kota Ambon bermukim di wilayah desa dan negeri. Selain itu, terdapat 22 negeri adat yang tidak hanya memiliki kekuatan dalam menjaga identitas budaya, tetapi juga menyimpan potensi ekonomi berbasis kearifan lokal.

Dukungan kewenangan pemerintahan, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta berbagai potensi sumber daya lokal seharusnya dapat menjadi modal penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.

Namun, potensi tersebut membutuhkan tata kelola yang lebih terarah, kolaborasi yang kuat, dan kemampuan menghubungkan berbagai pihak agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

Fenly melihat bahwa selama ini pengembangan potensi lokal masih menghadapi tantangan dalam membangun tata kelola kolaboratif antara pemerintah negeri dan desa.

Karena itu, melalui KONEKSI AMBON, ia ingin mendorong perubahan mendasar dalam pola pembangunan.

"Kita ingin negeri dan desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi mengambil peran langsung sebagai penggerak dan orkestrator pembangunan di wilayahnya masing-masing," ujar Fenly.

Pernyataan tersebut menjadi inti dari gagasan yang ingin dibangun. Sebab, masyarakat yang paling memahami kebutuhan dan potensi wilayahnya adalah masyarakat itu sendiri.

Dengan memberikan ruang lebih besar kepada negeri dan desa, pembangunan diharapkan tidak hanya berjalan berdasarkan program yang datang dari atas, tetapi juga tumbuh dari kebutuhan, kreativitas, dan kekuatan masyarakat setempat.

KONEKSI AMBON tidak dirancang hanya untuk mendorong lahirnya usaha-usaha baru. Lebih jauh, program ini diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi lokal yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pembenahan dimulai dari penguatan kebijakan, kelembagaan, koordinasi lintas sektor, digitalisasi, hingga pengembangan kemitraan multipihak.

Sejumlah langkah strategis telah disiapkan, antara lain pendataan dan pemetaan potensi lokal, penyusunan Peraturan Wali Kota, pembentukan tim monitoring lintas sektor, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) kolaborasi, serta pengembangan dashboard digital.

Program ini juga akan diuji melalui proyek percontohan atau pilot project di sejumlah negeri dan desa.

Melalui tahapan tersebut, potensi ekonomi masing-masing wilayah diharapkan dapat dipetakan secara lebih jelas. Dengan begitu, pengembangan usaha tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik dan keunggulan setiap negeri maupun desa. BUMDes, BUMNeg, dan pelaku UMKM menjadi bagian penting dalam ekosistem yang ingin diperkuat.

Akses terhadap pasar dan pembiayaan juga menjadi perhatian, sehingga usaha masyarakat tidak hanya mampu bertahan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru. Di balik gagasan penguatan ekonomi lokal, terdapat harapan besar bagi generasi muda Ambon.

Selama ini, pemuda memiliki kreativitas, tenaga, serta gagasan yang dapat menjadi modal penting dalam mengembangkan usaha berbasis potensi daerah. Namun, kemampuan tersebut membutuhkan ruang, pendampingan, akses permodalan, dan kesempatan untuk berkembang.

KONEKSI AMBON diharapkan mampu membuka ruang keterlibatan pemuda secara lebih luas dalam aktivitas ekonomi negeri dan desa.

Kolaborasi dengan dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, pemerintah, serta komunitas menjadi bagian penting untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Dengan keterlibatan berbagai pihak, pengembangan ekonomi lokal diharapkan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi berlanjut menjadi kegiatan produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebab, ketika potensi lokal dikelola dengan baik, peluang usaha dapat tumbuh. Ketika usaha berkembang, kebutuhan tenaga kerja meningkat. Dan ketika masyarakat memiliki kesempatan bekerja serta berusaha, ekonomi keluarga pun memiliki peluang untuk menjadi lebih kuat. Salah satu semangat yang dibawa KONEKSI AMBON adalah konsep One Village, One Theme.

Konsep ini menekankan bahwa setiap negeri dan desa perlu memiliki keberanian untuk mengenali keunggulan lokalnya, kemudian mengembangkannya menjadi identitas sekaligus kekuatan ekonomi.

Tidak semua negeri harus mengembangkan usaha yang sama. Setiap wilayah memiliki karakteristik, sumber daya, budaya, dan peluang yang berbeda. Justru perbedaan itulah yang perlu dirangkai menjadi kekuatan ekonomi Kota Ambon.

Bagi Fenly, keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari banyaknya program yang diluncurkan atau besarnya anggaran yang digunakan. Ukuran terpenting adalah sejauh mana program tersebut memberikan manfaat dan perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

KONEKSI AMBON pun membawa pesan sederhana, tetapi memiliki makna besar bagi masa depan pembangunan daerah.

"Hubungkan potensinya, gerakkan ekonominya, dan ciptakan peluang kerja."Kalimat tersebut bukan sekadar slogan, melainkan semangat perubahan yang ingin diwujudkan melalui kolaborasi negeri dan desa.

Pada akhirnya, masa depan ekonomi Ambon tidak hanya ditentukan oleh pembangunan di pusat kota atau kebijakan yang dirumuskan di tingkat pemerintahan. Kekuatan itu juga berada di negeri dan desa, di tangan masyarakat yang memiliki potensi, kreativitas, serta keinginan untuk berkembang.

Melalui KONEKSI AMBON, potensi yang selama ini mungkin belum tergarap diharapkan dapat menemukan jalannya. Dari negeri dan desa, peluang usaha dibangun. Dari potensi lokal, lapangan kerja diciptakan. Dan dari kolaborasi, kesejahteraan masyarakat diharapkan tumbuh secara lebih merata.

Sebab, ketika negeri dan desa mampu berdiri sebagai penggerak ekonominya sendiri, pembangunan bukan lagi sekadar janji, melainkan harapan yang perlahan dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Keabsahan sebuah dokumen pemerintahan bukan sekadar persoalan administrasi. Di balik setiap surat keputusan yang diterbitkan atas nama pemerintah, terdapat kewenangan, tanggung jawab, serta konsekuensi hukum yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

Berangkat dari prinsip tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengambil langkah hukum dengan menyampaikan laporan pengaduan kepada aparat kepolisian terkait dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) yang dinilai tidak sah.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan tertib administrasi pemerintahan, menjaga kewibawaan institusi, sekaligus melindungi keuangan negara dan daerah dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.

Melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Ambon, surat laporan pengaduan secara resmi telah disampaikan kepada Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease pada 10 November 2026.

Penyampaian pengaduan tersebut merupakan tindak lanjut dari konferensi pers Pemerintah Kota Ambon yang berlangsung pada Senin, 9 November 2026, terkait persoalan dugaan penerbitan SK tidak sah.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ambon, Hendrik Toisuta, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan setiap tindakan yang menggunakan nama dan kewenangan pemerintahan memiliki dasar hukum yang jelas.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga melalui penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, transparan, dan berintegritas.

Dalam laporan pengaduan tersebut, terdapat sejumlah pokok persoalan yang diminta untuk ditelusuri oleh aparat penegak hukum.

Pertama, dugaan penerbitan Surat Keputusan yang tidak sah. Persoalan ini memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, terutama menyangkut keaslian dokumen, kewenangan pihak yang menerbitkan, hingga identitas pihak-pihak yang diduga terlibat.

Kedua, adanya dugaan kerugian keuangan negara atau daerah yang berkaitan dengan penerbitan maupun penggunaan SK tersebut. Namun, pemerintah menegaskan bahwa keberadaan serta besaran kerugian dimaksud masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum oleh instansi yang berwenang.

Selain itu, laporan pengaduan juga memuat informasi mengenai status pihak yang diadukan, yang disebut bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

Meski demikian, seluruh informasi dan dugaan tersebut tetap membutuhkan pendalaman agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Di tengah langkah hukum yang telah ditempuh, Pemkot Ambon menjelaskan bahwa proses pengaduan saat ini masih berada pada tahapan administrasi kepolisian.

Bagian Hukum Setda Kota Ambon masih menunggu disposisi Kapolresta kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Tahapan tersebut termasuk kemungkinan pembuatan Laporan Polisi (LP) serta penerbitan surat tanda penerimaan laporan apabila seluruh persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi.

Dengan demikian, pemerintah menegaskan bahwa surat laporan pengaduan telah disampaikan pada 10 November 2026, sedangkan penerbitan Laporan Polisi masih menunggu proses lebih lanjut dari pihak kepolisian.

Pemerintah Kota Ambon juga menyatakan menghormati sepenuhnya kewenangan dan independensi aparat penegak hukum dalam menangani setiap laporan masyarakat maupun pemerintah.

Seluruh dugaan yang disampaikan diharapkan dapat diperiksa secara profesional, transparan, dan objektif, dengan tetap berpedoman pada bukti serta peraturan perundang-undangan.

Pemkot Ambon turut mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bagi Pemerintah Kota Ambon, persoalan keabsahan dokumen pemerintahan bukan hanya menyangkut benar atau tidaknya sebuah surat keputusan. Lebih dari itu, persoalan tersebut berkaitan erat dengan kepastian hukum, perlindungan keuangan daerah, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu, setiap dugaan penyimpangan administrasi yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum maupun kerugian keuangan daerah perlu ditangani melalui mekanisme yang benar.

Pemkot Ambon pun mengajak seluruh insan pers untuk turut menjaga ketepatan informasi, mengedepankan prinsip keberimbangan, serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Pemerintah memastikan perkembangan selanjutnya akan disampaikan secara terbuka kepada publik berdasarkan informasi yang telah terverifikasi.

Langkah hukum ini sekaligus menjadi penegasan bahwa kewibawaan pemerintahan harus dibangun di atas keabsahan dokumen, kepatuhan terhadap aturan, dan tanggung jawab kepada masyarakat.

Sebab, di balik tertibnya administrasi pemerintahan, terdapat hak masyarakat yang harus dilindungi dan kepercayaan publik yang wajib dipertahankan. (Za)