Ambon, Globaltimurnn.com — Semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) mulai terasa di Kota Ambon. Salah satunya melalui gelaran Open Tournament Tennis Lapangan Piala Panglima TNI Cup 2026 yang resmi dibuka Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P., M.Han., Jumat (18/09/2026).

Turnamen yang digelar dalam rangka menyemarakkan HUT ke-81 TNI yang akan diperingati pada 5 Oktober 2026 itu, tidak hanya menjadi ajang perebutan prestasi olahraga, tetapi juga menjadi ruang mempererat silaturahmi, sinergitas, dan sportivitas antara TNI, pemerintah, serta masyarakat.

Pembukaan kejuaraan berlangsung meriah dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku, Kasdam XV/Pattimura, Kapok Sahli Pangdam XV/Pattimura, Danrem 151/Binaiya, Danrindam XV/Pattimura, serta perwakilan Pengurus Provinsi Persatuan Lawn Tennis Indonesia (Pelti) Maluku.

Tanda dimulainya pertandingan dilakukan secara simbolis melalui pemukulan bola pertama oleh Pangdam XV/Pattimura.

Sebanyak 21 tim, dengan masing-masing tim diperkuat tujuh atlet, ambil bagian dalam turnamen tersebut. Para peserta akan beradu kemampuan selama dua hari dengan pertandingan yang berlangsung di tiga lapangan, yakni Lapangan Tennis Indoor Tapal Kuda, Lapangan Tennis Makorem 151/Binaiya, dan Lapangan Tennis Pomdam XV/Pattimura.

Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto mengatakan, penyelenggaraan Piala Panglima TNI Cup tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar gelar juara.

Menurutnya, olahraga memiliki kekuatan untuk mempertemukan berbagai elemen dalam suasana yang penuh kebersamaan. Karena itu, para peserta diharapkan dapat menjadikan turnamen tersebut sebagai momentum untuk membangun solidaritas, memperkuat sinergi, sekaligus meningkatkan kemampuan.

Pangdam juga mengingatkan para atlet agar tidak menjadikan piala dan penghargaan sebagai satu-satunya tujuan dalam bertanding. Sportivitas, kebersamaan, serta kegembiraan dalam mengikuti seluruh rangkaian pertandingan menjadi hal yang tidak kalah penting.

Melalui event ini, diharapkan dapat tercipta bibit-bibit atlet baru, khususnya dari kalangan generasi muda, ujar Mayjen TNI Dody Triwinarto.

Ia juga mengapresiasi antusiasme dan komitmen seluruh peserta yang ikut ambil bagian dalam kejuaraan tersebut.

Di balik kompetisi yang berlangsung di lapangan, Pangdam XV/Pattimura juga membawa perhatian pada masa depan pembinaan tenis lapangan di Maluku.

Menurutnya, Maluku selama ini lebih dikenal sebagai salah satu daerah yang banyak melahirkan atlet berprestasi dari cabang olahraga seperti tinju dan sepak bola. Sementara itu, jumlah atlet tenis lapangan asal Maluku yang tampil di ajang nasional seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) masih perlu terus didorong.

Kondisi tersebut, kata Pangdam, menjadi tantangan sekaligus peluang untuk membangun pembinaan olahraga tenis lapangan secara lebih serius di daerah.

Karena itu, ia mendorong Pemerintah Daerah, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) untuk memberikan perhatian lebih terhadap pembinaan atlet tenis lapangan maupun tenis meja.

Harapannya, kompetisi seperti Piala Panglima TNI Cup tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi dapat menjadi bagian dari proses pencarian dan pembinaan atlet muda Maluku.

Kejuaraan ini diharapkan menjadi ruang bagi para atlet untuk menguji kemampuan sekaligus menemukan pengalaman baru dalam kompetisi.

Bagi generasi muda Maluku, keberadaan turnamen seperti ini juga membuka peluang untuk melihat olahraga tenis lapangan sebagai salah satu cabang yang dapat ditekuni secara serius hingga ke tingkat nasional.

Di akhir turnamen, para pemenang akan mendapatkan medali, piagam penghargaan, serta uang pembinaan.

Melalui Piala Panglima TNI Cup 2026, semangat olahraga di Maluku diharapkan semakin tumbuh. Dari lapangan tenis di Kota Ambon, diharapkan muncul talenta-talenta baru yang kelak mampu membawa nama Maluku bersaing di tingkat nasional.(Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan terus diperkuat Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon. Kali ini, Rutan Ambon menggelar inspeksi mendadak (sidak) dan tes urine secara bersama-sama dengan aparat penegak hukum (APH), Kamis (17/09/2026) malam.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah deteksi dini sekaligus pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban (Kamtib), termasuk masuk dan beredarnya barang terlarang serta penyalahgunaan narkotika di lingkungan Rutan.

Sidak dilaksanakan di Blok Cempaka dan Blok Dahlia, dengan melibatkan jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Maluku, petugas Rutan Ambon, serta unsur APH yang terdiri dari TNI, Polri, BNN, dan tenaga kesehatan.

Kepala Rutan Kelas IIA Ambon, Meta Putra, mengatakan sidak dan tes urine merupakan langkah konkret untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan kondisi lingkungan hunian tetap aman, tertib, kondusif, dan bersih dari narkoba.

Deteksi dini merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Rutan Ambon. Karena itu, pengawasan melalui sidak maupun tes urine akan terus kami lakukan secara rutin dan insidentil sebagai bentuk komitmen kami untuk menciptakan lingkungan Rutan yang aman, tertib, dan bersih dari narkoba, tegas Meta Putra.

Kegiatan penggeledahan dipimpin Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Maluku, Novriadi, bersama jajaran Kanwil Ditjenpas Maluku dan petugas Rutan Ambon.

Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh pada kamar hunian warga binaan. Petugas memeriksa berbagai bagian kamar untuk memastikan tidak terdapat barang-barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

Dalam pelaksanaannya, petugas tetap mengedepankan ketelitian, profesionalitas, serta pendekatan yang humanis.

Dari hasil penggeledahan, petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian. Namun, tim menemukan sejumlah barang yang tidak seharusnya berada di kamar warga binaan, di antaranya sendok besi, paku, korek api gas, serta kartu domino buatan.

Seluruh barang tersebut kemudian diinventarisasi dan diamankan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Novriadi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pengawasan dan mencegah terjadinya gangguan Kamtib di lingkungan pemasyarakatan.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan pengawasan, pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban, serta deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkotika. Ke depan, penggeledahan rutin dan insidentil, kontrol keliling, serta tes urine berkala akan terus ditingkatkan, jelas Novriadi.

Setelah penggeledahan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan tes urine secara acak terhadap 22 warga binaan dan 5 petugas Rutan Kelas IIA Ambon.

Pemeriksaan melibatkan tenaga kesehatan dan petugas terkait untuk memastikan seluruh proses berjalan tertib, objektif, dan sesuai prosedur.

Perwakilan Polsek, Taufik, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang melibatkan Rutan Ambon bersama unsur APH.

Menurutnya, kolaborasi lintas instansi menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif, sekaligus memperkuat langkah pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan di lingkungan Rutan.

Sinergi seperti ini perlu terus dilakukan secara berkelanjutan. Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan bersama menjadi langkah preventif untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Kami dari pihak kepolisian siap mendukung upaya Rutan Ambon dalam menjaga keamanan dan ketertiban, ujar Taufik.

Hal senada disampaikan perwakilan BNNP, Jane. Ia mengatakan, tes urine merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkotika.

Pemeriksaan secara berkala, kata dia, juga menjadi bagian dari upaya pengawasan untuk memastikan lingkungan pemasyarakatan tetap terbebas dari penyalahgunaan narkoba.

Tes urine menjadi salah satu langkah deteksi dini yang penting untuk mengetahui kondisi warga binaan sekaligus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kami mengapresiasi komitmen Rutan Ambon dalam melaksanakan pemeriksaan dan membangun sinergi bersama BNNP serta APH lainnya, ungkap Jane.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh 27 orang yang menjalani tes urine, terdiri dari 22 warga binaan dan 5 petugas, dinyatakan negatif narkoba.

Hasil tersebut menjadi bagian dari upaya Rutan Ambon dalam memastikan lingkungan hunian tetap bersih dari penyalahgunaan narkotika sekaligus memperkuat sistem pengawasan internal. 

Rutan Kelas IIA Ambon memastikan kegiatan deteksi dini tidak berhenti pada pelaksanaan sidak dan tes urine kali ini. Pengawasan akan terus dilakukan melalui penggeledahan rutin maupun insidentil, kontrol keliling, pemeriksaan area hunian, serta tes urine secara berkala.

Langkah tersebut tidak hanya bertujuan menemukan dan mengamankan barang-barang yang dilarang, tetapi juga membangun budaya disiplin serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif.

Sinergi dengan TNI, Polri, BNN, tenaga kesehatan, dan unsur terkait lainnya juga akan terus diperkuat. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pengamanan sekaligus mempersempit ruang bagi masuknya barang terlarang dan penyalahgunaan narkotika.

Dengan semangat “PRIMA”, Rutan Kelas IIA Ambon berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat deteksi dini, serta mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, bersih dari narkoba, profesional, dan berintegritas. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bersih dari narkoba terus diperkuat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Maluku.

Selama dua malam berturut-turut, Rabu (16/9/2026) dan Kamis (17/09/2026), jajaran Kanwil Ditjenpas Maluku bersama petugas satuan kerja dan aparat penegak hukum (APH) turun langsung melakukan penggeledahan serta tes urine di sejumlah unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan di Kota Ambon.

Langkah tersebut menyasar Lapas Kelas IIA Ambon pada malam pertama. Selanjutnya pada malam kedua, kegiatan diperluas ke Rutan Kelas IIA Ambon, LPKA Kelas II Ambon, dan LPP Ambon.

Rangkaian pemeriksaan ini menjadi bagian dari deteksi dini sekaligus langkah preventif untuk meminimalkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban (Kamtib), termasuk mencegah masuk dan beredarnya barang terlarang serta penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemasyarakatan.

Pelaksanaan kegiatan merupakan tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk memperkuat pengawasan di seluruh jajaran.

Dalam pelaksanaannya, Kanwil Ditjenpas Maluku melibatkan petugas dari masing-masing satuan kerja serta unsur TNI, Polri, dan BNN, sehingga pemeriksaan dapat berjalan sesuai standar operasional prosedur dengan tetap mengedepankan aspek keamanan, ketelitian, dan pendekatan humanis.

Pada Rabu (16/09/2026) malam, penggeledahan di Lapas Kelas IIA Ambon dipimpin langsung Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku, Ricky Dwi Biantoro.

Tim menyasar dua blok hunian, yakni Blok Pidana Umum Elang dan Blok Pidana Khusus Narkotika Kakatua.

Pemeriksaan melibatkan jajaran Kanwil Ditjenpas Maluku, petugas Lapas Ambon, BNN Provinsi Maluku, Polsek Baguala, serta Koramil 1504-01 Baguala.

Petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kamar hunian maupun barang-barang milik warga binaan. Dari kegiatan tersebut, sejumlah barang yang tidak seharusnya berada di dalam kamar berhasil diamankan.

Barang-barang tersebut antara lain satu unit handphone, gunting, korek api, botol kaca, besi, kabel, perangkat listrik, peralatan makan berbahan besi, headset, gelas kaca, serta pecahan peralatan makan.

Kepala Lapas Kelas IIA Ambon, Sumarwoto Hendra Budiman, mengatakan seluruh barang hasil penggeledahan langsung didata dan diamankan untuk diproses sesuai ketentuan.

Seluruh barang terlarang yang berhasil diamankan malam ini didata secara ketat dan transparan untuk segera dimusnahkan. Langkah ini diambil agar potensi gangguan keamanan dan ketertiban dapat ditekan sekecil mungkin, sekaligus memastikan bahwa Blok Elang dan Blok Kakatua tetap berada dalam pengawasan yang ketat, ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Kelas IIA Ambon, Jefry Persulessy, mengatakan kesiapsiagaan petugas menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan penggeledahan.

Menurutnya, pemeriksaan dilakukan secara terstruktur dengan dukungan personel Babinkamtibmas Polsek Baguala dan Babinsa Koramil 1504-01 Baguala.

> “Kami bergerak cepat dan terstruktur bersama rekan-rekan Babinkamtibmas Polsek Baguala dan Babinsa Koramil 1504-01 Baguala untuk menyisir setiap kamar. Penggeledahan badan hingga penertiban barang-barang yang tidak seharusnya berada di dalam kamar hunian berjalan tanpa hambatan berarti berkat kesiapan anggota di lapangan,” tuturnya.

Tak berhenti pada pemeriksaan kamar hunian, kegiatan malam pertama juga dilanjutkan dengan tes urine secara acak terhadap 17 warga binaan.

Pemeriksaan dilakukan dengan melibatkan BNN Provinsi Maluku sebagai bagian dari deteksi dini terhadap kemungkinan penyalahgunaan narkotika.

Hasilnya, seluruh 17 sampel urine dinyatakan negatif narkotika.

Perwakilan BNN Provinsi Maluku, Mendy Yesda Pesewarissa, mengapresiasi keterbukaan dan sinergi yang dibangun Lapas Ambon bersama BNNP Maluku serta unsur APH lainnya.

“Kami menyambut baik inisiatif dan keterbukaan pihak Lapas Ambon dalam menggandeng BNNP Maluku. Hasil pemeriksaan tes urine malam ini menunjukkan bahwa 17 warga binaan yang dipilih secara acak semuanya negatif narkotika,” ungkapnya.

Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku, Ricky Dwi Biantoro, menegaskan bahwa penggeledahan gabungan tersebut bukan sekadar kegiatan rutin.

Menurutnya, langkah itu merupakan bentuk keseriusan jajaran pemasyarakatan bersama APH dalam menjalankan kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam pemberantasan narkoba dan berbagai modus pelanggaran di lingkungan lapas.

Kegiatan penggeledahan gabungan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk keseriusan kita bersama APH dalam mendukung penuh Program Aksi Kemenimipas untuk memberantas peredaran narkoba serta segala bentuk modus penipuan di dalam lapas. Kami pastikan jajaran pemasyarakatan di Maluku siap mengamankan kebijakan pusat demi menciptakan lapas yang bersih, aman, dan tertib, tegasnya.

Memasuki Kamis (17/09/2026) malam, pengawasan kembali dilanjutkan. Kali ini, tiga UPT pemasyarakatan menjadi sasaran kegiatan, yakni Rutan Kelas IIA Ambon, LPKA Kelas II Ambon, dan LPP Ambon.

Di Rutan Kelas IIA Ambon, penggeledahan dipimpin Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Maluku, Novriadi.

Tim gabungan yang terdiri dari petugas Kanwil Ditjenpas Maluku, Rutan Ambon, TNI, Polri, BNN, dan tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan di sejumlah kamar hunian.

Hasilnya, petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba. Namun, ditemukan sejumlah barang yang tidak seharusnya berada di dalam kamar, antara lain sendok besi, paku, korek api gas, dan kartu domino buatan.

Seluruh barang tersebut kemudian diinventarisasi dan diamankan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah penggeledahan, 22 warga binaan Rutan Kelas IIA Ambon menjalani tes urine secara acak. Hasil pemeriksaan seluruhnya dinyatakan negatif narkoba.

Novriadi menegaskan, pola pengawasan seperti ini akan terus diperkuat sebagai bagian dari sistem deteksi dini.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan pengawasan, pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban, serta deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkotika. Ke depan, penggeledahan rutin dan insidentil, kontrol keliling, serta tes urine berkala akan terus ditingkatkan, jelasnya.

Pada malam yang sama, pengawasan juga menyasar LPKA Kelas II Ambon.

Kegiatan dipimpin Kepala Bidang Pembimbing Kemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Maluku, Catherian V. Picauly, didampingi Kepala LPKA Kelas II Ambon, Manuel Yenusi.

Pemeriksaan melibatkan petugas Kanwil, petugas LPKA, serta mitra pengamanan dari unsur TNI dan Polri.

Selain memastikan kondisi keamanan lingkungan, pemeriksaan juga diarahkan untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang. Tes urine turut dilaksanakan sebagai bagian dari langkah deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan narkotika.

Sementara itu, penggeledahan di LPP Ambon dipimpin Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjenpas Maluku, Sarwono, bersama jajaran Kanwil dan petugas LPP Ambon.

Rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif.

Dua malam pengawasan tersebut memperlihatkan bahwa upaya menciptakan pemasyarakatan yang aman dan bersih dari narkoba membutuhkan kerja bersama.

Kanwil Ditjenpas Maluku tidak hanya mengandalkan pengawasan internal, tetapi memperkuat koordinasi dengan satuan kerja serta unsur TNI, Polri, BNN, dan pihak terkait lainnya.

Penggeledahan rutin dan insidentil, kontrol keliling, pemeriksaan kamar hunian, serta tes urine menjadi bagian dari strategi deteksi dini untuk mencegah potensi gangguan Kamtib sejak awal.

Melalui penguatan sinergi tersebut, Kanwil Ditjenpas Maluku meneguhkan komitmen untuk menghadirkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, aman, tertib, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, sekaligus memastikan seluruh jajaran mampu menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Menghadapi musim kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah, termasuk Maluku dan Maluku Utara, jajaran TNI bersama pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh agama, dan masyarakat menggelar doa bersama lintas agama secara serentak.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut perintah Panglima TNI sebagai bentuk ikhtiar bersama untuk memohon keselamatan, keberkahan, serta turunnya hujan di tengah kondisi kemarau yang terjadi di berbagai wilayah.

Di Kota Ambon, kegiatan dipusatkan di Lapangan Merdeka, Jumat (18/09/2026), dengan pelaksanaan Sholat Istisqa yang diikuti Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P., M.Han., bersama jajaran Forkopimda Provinsi Maluku, tokoh agama, prajurit TNI, personel Polri, PNS, serta masyarakat.

Selain Sholat Istisqa, doa bersama lintas agama juga dilaksanakan secara serentak di sejumlah tempat ibadah di Kota Ambon. Di antaranya Gereja Ignatius Slamet Riyadi, Gereja Katedral St. Fransiskus Xaverius, dan Pura Yudha Mandala.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi momentum spiritual, tetapi juga memperlihatkan kuatnya semangat persatuan dan kerukunan antarumat beragama di Maluku.

Pemerintah, TNI-Polri, tokoh agama, dan masyarakat duduk bersama dalam satu ikhtiar, memanjatkan doa agar bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku dan Maluku Utara, senantiasa diberikan keselamatan serta dijauhkan dari berbagai bencana dan kesulitan akibat kondisi cuaca ekstrem dan kemarau panjang.

Dalam sambutannya, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto mengatakan, doa bersama lintas agama merupakan salah satu bentuk ikhtiar dalam menyikapi berbagai situasi yang dihadapi bangsa.

Menurutnya, kegiatan tersebut sekaligus menjadi teladan bahwa perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk membangun kebersamaan dan kerukunan.

“Doa bersama lintas agama ini merupakan salah satu langkah kita dalam menyikapi situasi bangsa. Ini juga menjadi contoh bahwa para pemimpin dan tokoh agama dapat bersama-sama berdoa dan bersyukur, sekaligus menunjukkan kerukunan umat beragama,” ujar Pangdam.

Ia berharap doa yang dipanjatkan bersama dapat membawa keberkahan dan keselamatan bagi seluruh masyarakat. Pangdam juga secara khusus mendoakan agar Maluku dan Maluku Utara dijauhkan dari berbagai musibah yang berpotensi terjadi akibat kemarau panjang, termasuk kebakaran dan kekeringan.

Semoga doa tulus hari ini dikabulkan dan mendatangkan keberkahan serta keselamatan bagi kita semua, tuturnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath mengapresiasi pelaksanaan doa bersama lintas agama tersebut.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk kebersamaan sekaligus ikhtiar seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi kemarau panjang yang tengah melanda sejumlah wilayah di Maluku.

Ia berharap doa yang dipanjatkan secara bersama-sama dapat dikabulkan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hujan segera turun dan masyarakat Maluku senantiasa diberikan keselamatan serta dijauhkan dari berbagai musibah.

Doa bersama tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa dalam menghadapi kondisi sulit, kebersamaan dan semangat gotong royong seluruh elemen masyarakat menjadi kekuatan penting untuk menjaga ketenteraman serta menghadapi berbagai tantangan yang terjadi. (Za)

Jakarta, globaltimurnn.com - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) atas perhatian besar pemerintah pusat terhadap kesejahteraan masyarakat di bumi Raja-Raja. Hal ini disampaikan setelah alokasi Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) atau program Bedah Rumah di Provinsi Maluku mengalami lonjakan drastis dari yang semula hanya 81 unit pada tahun 2025 menjadi 7.227 unit pada tahun 2026.(18/9/2026).

Apresiasi tersebut disampaikan langsung usai mengikuti rapat koordinasi secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama sejumlah kepala daerah. Dalam agenda penting ini, Gubernur Hendrik Lewerissa didampingi oleh Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku.

Kenaikan alokasi yang mencapai sekitar 8.000 persen ini menjadi angin segar dan kabar yang sangat menggembirakan bagi ribuan keluarga di Maluku yang mendambakan hunian layak. Tak berhenti di situ, Pemerintah Provinsi Maluku optimis menargetkan bantuan program Bedah Rumah ini dapat menembus angka 10.000 unit pada tahun 2027 mendatang.

Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bukan sekadar pencapaian angka statistik, melainkan langkah nyata untuk menyentuh kehidupan masyarakat bawah. Realiasasi bantuan ini diyakini bakal berdampak langsung pada penurunan angka backlog (kesenjangan kepemilikan rumah) sekaligus membantu mengentaskan kemiskinan di Provinsi Maluku.

Kegembiraan masyarakat Maluku kian bertambah setelah daerah ini juga dipercaya oleh Kementerian PKP untuk menjadi pilot project atau proyek percontohan nasional program perumahan subsidi. Melalui skema baru ini, jangka waktu pinjaman (tenor) perumahan subsidi yang sebelumnya berkisar 20 tahun dengan cicilan sekitar Rp1,2 juta per bulan, kini diperpanjang menjadi 40 tahun.

Kebijakan perpanjangan tenor tersebut membuat beban cicilan bulanan berkurang drastis menjadi hanya Rp500.000 hingga Rp700.000 per bulan. Skema terjangkau ini membukakan pintu harapan yang jauh lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Maluku agar bisa mewujudkan impian memiliki rumah sendiri yang aman dan nyaman bagi keluarga mereka. (Rdks) 

Jakarta, globaltimurnn.com – Upaya tanpa lelah untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kemajuan daerah terus ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Gubernur Maluku, didampingi Kepala Kantor Perwakilan Maluku di Jakarta serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, menyelesaikan serangkaian pertemuan penting dengan tiga menteri kabinet di Jakarta.(18/9/2026). 

Rangkaian agenda intensif ini membawa kabar bahagia dan angin segar bagi seluruh masyarakat Maluku, khususnya para nelayan dan petani rumput laut yang menggantungkan hidupnya pada kekayaan bahari.   

Perjuangan ini diawali dengan apresiasi tingkat nasional, di mana Provinsi Maluku berhasil meraih penghargaan atas prestasi pemerintah daerah dalam membukakan akses pendidikan yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

Keberhasilan ini menjadi pemantik semangat bagi jajaran pemerintah daerah untuk terus menghadirkan manfaat nyata di sektor-sektor strategis lainnya, terutama sektor kelautan dan perikanan yang menjadi urat nadi kehidupan Maluku.   

Dalam pertemuan hangat bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), berbagai komitmen besar berhasil disepakati. Salah satu kabar yang sangat menggembirakan adalah rencana pengembangan program budidaya rumput laut seluas 20.000 hektare.

Pemerintah Provinsi Maluku telah menyambut baik program ini dengan menyiapkan kesiapan lahan serta pendataan para petani rumput laut di kawasan Maluku Tenggara, Kota Tual, hingga Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kehadiran program ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup dan perekonomian para keluarga petani rumput laut di wilayah-wilayah tersebut. 

  

Tidak hanya itu, jerih payah dan aspirasi mendalam dari masyarakat nelayan Maluku terkait praktik transhipment atau alih muat kapal di tengah laut akhirnya didengar dan direspons cepat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menteri KKP menegaskan akan segera menerbitkan surat untuk mengakhiri relaksasi penangkapan ikan terukur. Keputusan ini mewajibkan seluruh kapal ikan di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura untuk mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan pendaratan pantai milik Pemerintah Provinsi Maluku. Langkah bertahap ini menjadi bentuk keadilan nyata agar hasil kekayaan laut Maluku benar-benar memberi nilai tambah dan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal.

   

Perhatian pemerintah pusat terhadap kesejahteraan nelayan Maluku juga terlihat dari melonjaknya dukungan infrastruktur. Jika pada tahun 2025 Maluku merealisasikan pembangunan dua Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Buru dan Kota Tual, kini di tahun yang sama sebanyak 79 Kampung Nelayan Merah Putih sedang dibangun di seluruh wilayah Provinsi Maluku. Peningkatan yang sangat signifikan ini menjadi bukti nyata hadirnya negara di tengah pemukiman nelayan. Selain itu, Maluku juga menerima bantuan satu unit kapal pembersih sampah laut (SeaCleaner) hasil hibah dari lembaga swadaya masyarakat asal Swis melalui KKP, yang nantinya akan dikelola bersama pemerintah kota/kabupaten untuk menjaga kebersihan dan kelestarian laut Maluku.

   

Perjuangan untuk masa depan Maluku semakin lengkap dengan hadirnya dukungan penuh dari Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang. Sebagai Ketua Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, Gubernur Maluku menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas perhatian, kepedulian, serta kerja sama erat yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat demi terwujudnya Maluku yang lebih sejahtera, adil, dan berkelanjutan. (Rdks)

Waimital, globaltimurnn.com - Kapolres SBB AKBP. Refindo Pradikta Rulando, S. I. K, M.A.P., C.L.M.A., terus memperkuat sinergitas dengan para tokoh adat. Pada Jumat, 18 September 2026, Kapolres melaksanakan silaturahmi dengan Kepala Desa Waimital dan Raja Negeri Iha.

Kegiatan pertama dilaksanakan di kediaman Kepala Desa Waimital  Kecamatan Kairatu, Kabupaten SBB Drs. Ahmad Amin, S.E., Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.

Kepala Desa Waimital menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Kapolres SBB yang telah berkenan bersilaturahmi langsung di kediamannya. Ia mengapresiasi upaya Kapolres dalam membangun komunikasi yang baik dengan para Kepala Desa serta unsur masyarakat adat.

"Kami akan senantiasa mendukung Kapolres SBB dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, khususnya di wilayah Desa Waimital," ujar Kepala Desa Waimital.

Kepala Desa Waimital juga menegaskan siap membantu Polri dalam menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat serta menjaga persatuan dan kerukunan. Apabila terdapat permasalahan di tengah masyarakat, pihaknya akan mengedepankan komunikasi dan musyawarah guna mencegah terjadinya konflik maupun gangguan Kamtibmas.

Selanjutnya, silaturahmi dengan Raja Negeri Iha dilaksanakan di kediaman Kapolres SBB.

Dalam pertemuan tersebut, Raja Negeri Iha Zain Saiful Latukaisupy juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolres SBB yang telah menerima kunjungan dan silaturahmi tersebut. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan tugas Polres SBB dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Kami siap membantu Polri dalam menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Iha serta menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk menjaga persatuan, kerukunan dan kedamaian. Kami akan menjadi mitra dalam pencegahan konflik di Kabupaten SBB khususnya wilayah Iha," ungkap Raja Iha.

Sementara itu, Kapolres SBB AKBP Refindo Pradikta Rulando menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi ini merupakan bentuk komitmen Polres SBB untuk terus merawat komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, khususnya para Raja sebagai tokoh adat yang menjadi panutan masyarakat.

Kapolres berharap, dengan terjalinnya komunikasi yang baik, sinergitas antara Polri dan para Raja dan Kepala Desa dapat semakin solid dalam menjaga dan merawat Harkamtibmas di Bumi Saka Mese Nusa.

"Keamanan bukan hanya tugas Polri, tetapi tugas kita bersama. Dengan dukungan para Raja ataupun Kepala Desa dan seluruh masyarakat, kita wujudkan Kabupaten Seram Bagian Barat yang aman, damai, dan kondusif," pungkas Kapolres. (Rdks)