Foto : RDP Komisi I DPRD SBB Soroti Konflik Batas Desa, Pemda Dinilai Lambat Bertindak

SBB, Globaltimurnn.com - Komisi I DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) guna membahas konflik batas wilayah antar desa yang dinilai berpotensi memicu konflik horizontal di masyarakat.

RDP yang berlangsung di ruang Komisi I DPRD SBB sejak Selasa siang (7/4/2026) itu digelar secara bertahap mulai pukul 12.00 WIT. 

Rapat dipimpin Ketua Komisi I, Fredy Pentury, S.Sos, didampingi tujuh anggota komisi, dengan menghadirkan berbagai pihak terkait.

Pada sesi pertama, RDP diikuti Pemerintah Desa Alang Asaude bersama perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Asisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum Setda SBB, Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Badan Kesbangpol. 

Sesi berikutnya menghadirkan Pemerintah Desa Waisala, dan dilanjutkan dengan camat Seram Barat dan camat Waisala.

Fredy Pentury menegaskan bahwa pelaksanaan RDP ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2021.

“Yang jelas bahwa hari ini, selaku Komisi I, kami menggelar rapat dengar pendapat dengan pemerintah desa, Kesbangpol, bagian hukum, Jemaat Waisalah, serta kedua desa yang mengalami konflik. Ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang diamanatkan undang-undang, dan kami memiliki tanggung jawab moral serta kelembagaan untuk merespons persoalan di daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Komisi I sebelumnya telah melakukan kunjungan kerja pada Februari lalu untuk meninjau langsung konflik antara Desa Waisalah dan Desa Alang Asaude. Konflik tersebut bahkan sempat memicu pembakaran empat unit kendaraan roda dua dan aksi pemalangan jalan oleh warga.

Dalam RDP, Pemerintah Desa Alang Asaude telah menyerahkan dokumen administratif terkait hak kepemilikan wilayah kepada DPRD melalui Asisten I. Namun, Komisi I menilai penanganan konflik oleh pemerintah daerah masih berjalan lambat.

“Kami merespons persoalan ini dengan cepat karena ingin menghindari konflik horizontal yang meluas. Kami tidak ingin ini menjadi bom waktu. Namun, kami melihat pemerintah daerah masih lambat menyelesaikan konflik batas wilayah, padahal sudah diatur dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016,” tegasnya.

Ia menambahkan, dalam aturan tersebut diperlukan Peraturan Bupati sebagai dasar penegasan batas desa. 

Bahkan, pemerintah daerah disebut telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp300 juta untuk proyek penentuan batas di Kecamatan Manipa, namun hingga kini belum rampung.

Komisi I juga menyayangkan ketidakhadiran Kepala Desa Waisala dalam RDP, padahal desa tersebut menjadi salah satu pihak yang bersengketa.

“Ini sudah dua kali Kepala Desa Waisala tidak menunjukkan itikad baik terhadap upaya DPRD. Bahkan saat kami melakukan kunjungan, tidak ada fasilitas yang disiapkan, hanya BPD yang hadir dan mereka menyampaikan penyesalan,” ungkap Fredy.

Sebagai langkah lanjutan, DPRD meminta pemerintah daerah segera memfasilitasi pertemuan kedua pihak yang bersengketa melalui camat, dengan batas waktu hingga 21 April 2026. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan melalui musyawarah mufakat.

Namun, jika tidak tercapai kesepakatan, DPRD mempersilakan pihak-pihak terkait menempuh jalur hukum.

Selain konflik batas desa, Komisi I juga menyoroti perpanjangan masa jabatan tiga pejabat kepala desa, yakni Desa Kulur, Desa Murukauw, dan Desa Lumuli, yang dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

“Perpanjangan hingga tiga kali ini menimbulkan kekosongan hukum, karena aturan hanya mengatur masa jabatan enam bulan sampai satu tahun untuk desa definitif. Ini yang kami pertanyakan dasar yuridisnya,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi I merekomendasikan konsultasi hukum ke Biro Hukum Kantor Gubernur bersama instansi terkait guna mendapatkan kepastian hukum.

Komisi I DPRD SBB menegaskan bahwa penyelesaian konflik batas desa menjadi prioritas untuk mencegah konflik berkepanjangan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah. 

DPRD juga mengapresiasi peran media dalam mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Barat. (Rdks) 

Foto : Pentury Soroti Nilai Nol Pelayanan Publik, Minta Bupati Segera Evaluasi OPD

SBB, Globaltimurnn.com - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Fredy Pentury, S.Sos, menyoroti kinerja pelayanan publik pemerintah daerah yang dinilai memprihatinkan. 

Hal tersebut disampaikannya usai sidang paripurna DPRD SBB terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.

Ditemui sejumlah awak media di halaman kantor sementara DPRD SBB di Desa Kairatu, Rabu sore (pukul 17.00 WIT), Fredy Pentury yang juga merupakan Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangannya terhadap laporan LKPJ yang dibacakan oleh Wakil Bupati.

Ia menjelaskan bahwa dari sisi fiskal, laporan pemerintah daerah masih dapat diterima. Namun, ia menyoroti secara serius klaim dalam laporan tersebut yang menyebutkan bahwa pelayanan publik berjalan baik.

“Fungsi pengawasan dan peliputan pada hari ini, saya selaku Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan menyikapi, sebelum Pansus memberikan jawaban resmi terhadap laporan LKPJ yang disampaikan oleh pemerintah daerah tahun 2025 yang dibacakan oleh Wakil Bupati hari ini, terkait dengan masalah fiskal saya nilai oke-oke saja. Namun, terkait dengan penegasan oleh Wakil Bupati dalam laporannya bahwa masalah pelayanan publik itu baik, bagi saya tim penyusun konsep LKPJ pemerintah daerah tahun 2025 ini telah menipu Bupati Asri Arman dan Wakil Bupati Sepinus Kenama,” tegas Fredy.

Menurutnya, pernyataan tersebut tidak sejalan dengan data resmi yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tahun 2025. 

Ia menyebutkan bahwa sejumlah dinas yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik justru tidak menyampaikan laporan kepada kementerian tersebut.

“Hal ini karena hari ini terdapat data resmi yang dirilis oleh Kementerian PAN-RB tahun 2025 tentang pelayanan publik, khususnya terkait dinas-dinas yang terlibat langsung dalam pelayanan publik, yang ternyata tidak memberikan laporan ke Kementerian PAN-RB. Sehingga dari 11 kabupaten dan kota, hasil penilaian untuk Kabupaten Seram Bagian Barat dalam pelayanan publik adalah nol, dan ini sangat memalukan,” ungkapnya.

Atas kondisi tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD SBB mendesak kepala daerah untuk segera mengambil langkah tegas. Evaluasi menyeluruh terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pelayanan publik dinilai penting agar kejadian serupa tidak terulang.

“Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar Bupati Asri Arman segera mengevaluasi dinas-dinas terkait pelayanan publik di Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga hal ini tidak terulang kembali. Jadi, kita berbicara berdasarkan data,” tutupnya.

Sorotan DPRD ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan transparansi dan akuntabilitas kinerja OPD ke depan. (Tim) 

Foto : Pansus LKPJ 2025 Dibentuk, Andy Koly Sebut Target Opini WTP Jadi Prioritas

SBB, Globaltimurnn.com - Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Andy Koly, SH, menegaskan bahwa pembentukan panitia khusus (pansus) menjadi langkah awal dalam mengawal pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Hal tersebut disampaikan Andy Koly kepada awak media usai sidang paripurna DPRD SBB dalam rangka penyampaian LKPJ Pemda SBB tahun anggaran 2025 oleh Wakil Bupati Selfinus Kainama, S.Pd, yang berlangsung di kantor sementara DPRD di Desa Kairatu, Selasa sore (7/4/2026).

Andy menjelaskan bahwa sesuai ketentuan, kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Oleh karena itu, DPRD telah melaksanakan rapat paripurna sebagai bagian dari mekanisme pertanggungjawaban tersebut.

“Bupati wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa LKPJ paling lambat tiga bulan setelah masa akhir laporan keuangan. Terkait hal tersebut, tadi kita telah melaksanakan rapat paripurna sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD juga telah membentuk pansus yang beranggotakan 10 orang untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap LKPJ tersebut. 

Hasil pembahasan nantinya akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi kepada kepala daerah sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintahan.

“Setelah itu, kita juga telah membentuk panitia khusus sebanyak 10 orang yang nantinya akan melakukan pembahasan, kemudian menyampaikan rekomendasi-rekomendasi kepada Bupati,” lanjutnya.

Terkait struktur kepemimpinan pansus, Andy mengungkapkan bahwa penunjukan ketua belum dilakukan dalam rapat paripurna. Hal ini karena anggota pansus menginginkan proses pemilihan dilakukan melalui mekanisme internal.

“Sebenarnya tadi direncanakan untuk langsung menunjuk ketua pansus, tetapi mereka mengusulkan agar pemilihan dilakukan melalui rapat internal terlebih dahulu. Kemungkinan besok atau lusa mereka akan melakukan pertemuan untuk penetapan pimpinan pansus,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia berharap proses pembahasan LKPJ dapat berjalan maksimal sehingga mampu menghasilkan evaluasi yang konstruktif terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun 2025.

“Harapannya, laporan keuangan daerah tahun 2025 dapat dievaluasi dan dikritisi secara baik, sehingga dapat memberikan bobot dan perbaikan bagi pelaksanaan di tahun-tahun berikutnya, yaitu tahun 2026 dan 2027,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa target utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kualitas laporan keuangan hingga meraih opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Target kita adalah memperoleh opini WDP hingga WTP, yaitu wajar tanpa pengecualian,” tutupnya.

Pembentukan pansus ini diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan, sekaligus mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat. (Tim) 

Foto : Jembatan Sungai Riwapa Desa Waimital Jadi Tempat Pembuangan Sampah

Kairatu, Globaltimurnn.com - Melintasi jembatan sungai Riwapa, yang membelah Desa Waimital dan Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Bukan keindahan alam yang disaksikan, melainkan pemandangan memalukan yang membuat perut mual dan darah mendidih.

Tumpukan sampah di bahu dan balok jembatan, Popok bayi bekas, yang seharusnya menjadi simbol kasih sayang pada generasi penerus, kini menjadi simbol kebodohan kolektif Masyarakat. 

Plastik, sisa makanan, botol, deterjen, semua bercampur dalam satu tumpukan kekacauan yang diciptakan oknum malas dan tidak bertanggung jawab.

Perlu diketahui, sampah itu tidak diam di tempat, Ia hanyut, Ia menuju laut, Sungai Riwapa bukan hanya mati tercekik di hulu dan tengahnya, tapi ia menjadi saluran kematian bagi ekosistem laut. 

Ikan-ikan yang kita makan, terumbu karang yang menjadi benteng pantai, semuanya terancam oleh ulah kebodohan sendiri.

Pihak pemerintah daerah jangan hanya diam dan bungkam, hal ini bukan hal sepele namun butuh perhatian serius, bayangkan bukan saja sampah yang di tebar dari tangan jembatan sampai ke sungai, namun besi tangan jembatan pun di curi, di potong dengan menggunakan gergaji besi. (***) 

Foto : Kuatkan Persatuan Hadapi Krisis Global, Gerindra Maluku Gelar Halal Bihalal Penuh Makna

Ambom, Globaltinurnn.com – Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai kegiatan Halal Bihalal Keluarga Besar Partai Gerindra Provinsi Maluku yang digelar di Islamic Center Maluku, Selasa (07/04/2026). Acara ini bukan sekadar silaturahmi pasca Idul Fitri, melainkan momentum untuk memperkokoh persatuan di tengah tantangan zaman.

 

Mengusung tema “Sucikan Hati, Sambung Silaturahmi, dan Perkuat Persatuan Umat”, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Maluku yang juga Ketua DPD Gerindra Maluku, Hendrik Lewerissa, beserta Wakil Gubernur Abdullah Vanad, jajaran pejabat daerah, pengurus partai, hingga ribuan kader dan relawan.

 

Dalam sambutannya, Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa tradisi Halal Bihalal adalah kekayaan budaya Indonesia yang luar biasa. Hal ini bahkan menjadi ciri khas yang tidak dimiliki oleh negara-negara mayoritas Muslim lainnya.

 

“Tidak semua negara Muslim punya tradisi ini. Ini adalah keistimewaan kita, jembatan emas untuk memaafkan dan menyambung kembali tali persaudaraan yang mungkin sempat terputus,” ujarnya.

 

Di tengah situasi global yang sedang tidak menentu, mulai dari gejolak ekonomi, konflik dunia, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok yang terasa hingga ke daerah, Gubernur mengajak seluruh masyarakat untuk tetap kuat dan adaptif.

 

“Kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Tidak ada yang tahu kapan krisis ini berakhir. Karena itu, kita tidak boleh hanya mengeluh, tapi harus mencari solusi dan saling menguatkan,” tegasnya.

 

Ia menekankan bahwa kunci untuk bertahan di masa sulit adalah persatuan. Hendrik meminta agar masyarakat tidak mudah terprovokasi, dan menyelesaikan setiap persoalan melalui jalur hukum, bukan kekerasan.

 

“Jangan biarkan masalah pribadi menjadi konflik komunal. Ingat, dalam konflik tidak pernah ada pemenang, yang tersisa hanya kerusakan dan penderitaan. Biarkan masa lalu cukup dialami generasi sebelumnya,” pesannya menyentuh hati.

 

Tidak lupa, Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga etika di dunia maya. Ia meminta seluruh pihak untuk bijak bermedia sosial dan berhenti menyebarkan konten negatif yang hanya memperkeruh suasana.

 

“Hentikan penggunaan medsos untuk hal-hal yang tidak positif. Tidak ada manfaatnya, yang ada hanya merusak kebersamaan,” tegasnya.

 

Acara yang diketuai oleh Saudah Tuankotta ini juga dimeriahkan dengan pembagian tali kasih kepada anak-anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial.

 

Saudah menjelaskan, seluruh biaya kegiatan ini murni berasal dari swadaya dan kontribusi para kader serta simpatisan.

 

“Tujuannya jelas, mempererat ukhuwah dan menjaga kedamaian di Maluku agar tetap harmonis dan sejahtera,” tutupnya.

 

Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Gerindra Maluku untuk terus merawat nilai-nilai persaudaraan demi Maluku yang lebih baik. 

(Za) 

 

Foto : Sandar di Ambon, Komandan KRI REM-331: Terimakasih Komandan Kodaeral lX Merflug KRI REM-331

Ambon, Globaltimurnn.com - Komandan KRI Raden Eddy Martadinata-331 (REM-331), Kolonel Laut (P) Andi Kristanto mengucapkan terimakasih atas sambutan hangat Komandan Komando Daerah TNl Angkatan Laut (Dankodaeral) IX, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H. saat Merflug KRI REM-331 di Dermaga Tawiri Kodaeral lX, Kota Ambon, Maluku, Selasa (7/4/2026). 

"Sebagai Komandan KRI REM-331, kami merasa terhormat ditengah kesibukan, beliau berserta staf maupun dari Guspurla Koarmada III berkenan untuk merflu KRI REM-331," ungkapnya. 

Saat bertemu dengan Dankodaeral lX, la menceritakan pengalaman saat pertama KRI REM-331 menerima perintah untuk melaksanakan Latma Kakadu 2026 di Sydney.

Latma Kakadu Tahun 2026 merupakan latihan rutin antara TNI Angkatan Laut dan Royal Australian Navy (RAN) yang bertujuan meningkatkan interoperabilitas, kerja sama taktis, serta memperkuat hubungan bilateral kedua negara di bidang pertahanan maritim.

Terhitung 3 Maret 2026 hingga 12 April mendatang, dimana selama perjalanan pergi dan pulang, KRl REM-331 transit di beberapa kota untuk pengisian bahan bakar dan logistik lainnya, juga melaksanakan courtesy call kepada Konsulat Jenderal Rl di Sydney dan latihan peran berseri lainnya. 

Selama di Australia lanjutnya, sebelum melaksanakan latihan, KRl REM-331 melaksanakan Harbour Phase, di mana seluruh peserta yang terdiri dari 34 kapal perang, melaksanakan diskusi bersama, merencanakan suatu latihan besar, dan kemudian dilanjutkan dengan tahap Sea Phase.

Disini terang Andi -sapaan akrab Komandan KRI REM-331, seluruh unsur dibagi dalam beberapa Task Unit yang mempunyai tugas tertentu dan dipimpin oleh salah satu negara untuk memasangkan tugas secara terintegrasi untuk menguji interoperabilitas antar negara, khususnya untuk kapal perang.

"Pada latihan ini, saya menitikberatkan pada pengujian profesionalisme tiap-tiap pengawak dari kapal perang, khususnya untuk domen peperangan anti udara, domen peperangan bawah air, domen peperangan kapal permukaan, dan maupun domen peperangan elektronika," terangnya. 

Pada saat Harbour Phase tambahnya, dilaksanakan diskusi untuk perencanaan latihan, dan pada saat Sea Phase kita melaksanakan apa yang telah kita rencanakan. 

"Dari tiap-tiap rencana yang telah dikerjakan oleh tiap Komandan Task Unit. Disitu nanti pada saat endingnya adalah latihan pertempuran antara gugus Tugas Merah dan gugus Tugas Biru," ujarnya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mendukung kesiapan operasional serta memperkuat kerja sama antar unsur TNI Angkatan Laut dalam menghadapi berbagai dinamika tugas di wilayah perairan Indonesia nanti. 

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat semakin meningkatkan sinergi, koordinasi, dan profesionalisme prajurit dalam mendukung keberhasilan setiap operasi dan latihan yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut. (Rdks) 

Foto ,: Cegah Aksi Teror Bom Di Huamual, Polres SBB Turunkan Satu Regu Personel Dalmas Polres SBB

SBB, Globaltimurnn.com - Pasca teror bom yang kurang lebih selama tiga hari dari malam, pagi hingga siang, yang terjadi di sekitar antara dusun Ani dan Dusun tanah goyang, tepatnya TT. 06 pa wae, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, cukup mengganggu dan mencekam warga sekitar. 

Hal tersebut cukup menarik perhatian semua pihak, dan jadi perbincangan publik siapa aktor di balik semua ini, dan apa maksud dari teror tersebut. 

Masyarakat sekitar merasa sangat tidak nyaman, nyawa terancam, dan cukup menganggu situasi kamtibmas yang ada. 

Meredam situasi dan kembalikan kamtibmas kembali kondusif, satu regu dalmas polres Seram Bagian Barat di turunkan guna meredam situasi. 

Satu regu dalmas polres SBB yang diturunkan lansung menduduki lokasi dengan penjagaan ketat, bersenjata lengkap, di bawa pimpinan Kasat Sabhara Iptu. Ronny Parihala

Lokasi RT. 06 Pawae Dusun tanah goyang, perbatasan Dusun Ani, di amankan personel Dalmas Polres SBB, guna mencegah situasi kian memanas, dan kemungkinan jatuhnya korban, serta meredam situasi berkepanjangan. 

Kapolres Seram Bagian Barat AKBP. Andi Zulkifli menghimbau, warga tetap tenang, jangan mudah terprovokasi, jangan terpancing, menahan diri, Polisi akan terus hadir guna memberikan rasa aman, dan setiap pelaku kejahatan akan ditindak tegas sesuai prosedur hukum jika terbukti melakukan hal - hal yang merugikan orang lain. Pungkasnya  (V374)