Ambon, globaltimurnn.com - Tim SAR Gabungan berhasil mengevakuasi seorang pendaki yang mengalami Hipotermia di Gunung Kayu Satu, Desa Batu Merah, Kota Ambon. Minggu, 21/6.

Korban bernama Muhammad Syafi'i Al Faruq Dahlan berusia 18 tahun berhasil dievakuasi dengan selamat oleh Tim SAR Gabungan dari Gunung Kayu Satu setelah dilaporkan mengalami Hipotermia. Proses evakuasi korban berjalan dengan aman dan selanjutnya dievakuasi menuju Rumah Sakit Siloam Kota Ambon.

Kepala Kantor SAR Ambon menyampaikan, "Kami terima informasi pada minggu pagi sekitar pukul 05.30 WIT dari Ibu Miken Ratih. Dalam keterangan yang disampaikan, meminta bantuan evakuasi untuk korban yang mengalami Hipotermia pada Gunung Kayu Satu. Selanjutnya Tim dikerahkan menuju lokasi kejadian dengan jarak -+ 18 KM, Sekitar pukul 06.30 WIT Tim tiba dan berkoordinasi dengan masyarakat setempat guna melakukan pendakian. 

Korban kemudian berhasil ditemukan Tim SAR Gabungan sekitar pukul 06.57 WIT dalam keadaan selamat dan diberikan penanganan medis selanjutnya dievakuasi menuju Rumah Sakit Siloam.

Arafah menambahkan, pada tanggal 20/6 sekitar pukul 22.40 WIT sebanyak tujuh orang Mahasiswa Universitas Pattimura melakukan pendakian pada Gunung Kayu Satu untuk berkemah. 

Namun pada pukul sekitar 05.30 WIT salah satu pendaki Mohammad Syafii Al Faruq Dahlan mengalami Hipotermia dan membutuhkan bantuan SAR. 

Setelah dilaporkan dan dilaksanakan Operasi SAR korban berhasil evakuasi dengan selamat dan sudah berada di rumah sakit guna penanganan lebih lanjut. 

Operasi SAR melibatkan Unsur Potensi diantaranya Basarnas Ambon dan Masyarakat setempat. 

Alut yang digunakan diantaranya Rescuer Car, Peralatan Medis, dan alat komunikasi 

Dengan ditemukannya korban maka Operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup seluruh Unsur Potensi SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com – Semangat mendukung Tim Nasional Belanda mewarnai suasana Lapangan Merdeka Kota Ambon pada malam Minggu (21/06/2026). Ribuan warga tumpah ruah mengikuti kegiatan nonton bareng (nobar) pertandingan Piala Dunia 2026 antara Belanda melawan Swedia yang digelar Pemerintah Kota Ambon.

Kegiatan yang berlangsung meriah itu menjadi perhatian tersendiri karena dihadiri langsung oleh Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia yang turut menyaksikan pertandingan bersama masyarakat dan jajaran Pemerintah Kota Ambon.

Kawasan Lapangan Merdeka telah dipadati warga dari berbagai penjuru kota. Dominasi warna oranye dari atribut, jersey, hingga syal yang dikenakan warga menciptakan atmosfer khas pendukung Timnas Belanda yang penuh semangat dan antusiasme.

Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga atas kehadiran Duta Besar Belanda yang memilih hadir dan berbaur langsung dengan masyarakat Ambon dalam suasana penuh keakraban.

Menurutnya, kecintaan masyarakat Ambon terhadap Timnas Belanda sudah menjadi bagian dari sejarah dan budaya sepak bola yang berkembang di Maluku selama bertahun-tahun.

"Kehadiran Duta Besar Belanda di tengah-tengah masyarakat Ambon merupakan suatu kehormatan bagi kami. Ini menunjukkan hubungan yang baik dan kedekatan yang selama ini terjalin antara masyarakat Maluku dan Belanda," ujar Wattimena.

Ia menilai momentum tersebut bukan sekadar kegiatan olahraga, tetapi juga dapat menjadi sarana mempererat hubungan antara kedua pihak dalam berbagai bidang.

Pemerintah Kota Ambon, lanjutnya, berharap hubungan yang terjalin baik selama ini dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas, baik dalam bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, maupun pembangunan daerah.

Pada kesempatan itu, Wali Kota juga menyampaikan salam dari Gubernur Maluku yang sedang berada di Manokwari mendampingi Kontingen Pesparawi Maluku dalam ajang nasional.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan dukungan dan doa agar kontingen Maluku mampu meraih prestasi terbaik serta membawa nama baik daerah.

Di tengah tingginya antusiasme masyarakat, Wattimena turut mengingatkan seluruh pendukung untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama maupun setelah pertandingan berlangsung.

Menurutnya, kegembiraan dalam mendukung tim favorit harus tetap dibarengi dengan sikap dewasa dan tanggung jawab sebagai warga kota.

Kegiatan nobar tersebut berlangsung penuh kehangatan dan kebersamaan. Selain menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola dunia, acara itu juga menjadi ruang silaturahmi yang mempertemukan masyarakat, pemerintah daerah, dan tamu kehormatan dari Belanda dalam suasana yang akrab dan penuh semangat persaudaraan.

Malam itu, Lapangan Merdeka bukan hanya menjadi pusat dukungan bagi Timnas Belanda, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan warga Ambon yang mampu menyatukan berbagai kalangan dalam satu perayaan olahraga yang meriah dan berkesan. (Za)

Malteng, globaltimurnn.com - Masyarakat Adat Negeri Solea, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, secara tegas menyatakan penolakan terhadap penetapan dan pemasangan patok tapal batas kawasan Taman Nasional Manusela yang dinilai telah mencaplok wilayah hutan adat mereka. 

Pernyataan sikap tersebut disampaikan sebagai bentuk protes atas kebijakan penetapan batas kawasan konservasi yang menurut mereka dilakukan tanpa musyawarah dan persetujuan masyarakat adat.

Dalam dokumen pernyataan sikap yang dikeluarkan masyarakat adat Negeri Solea, disebutkan bahwa penetapan tapal batas lama tahun 1997 maupun tapal batas baru tahun 2022 telah memasukkan sebagian wilayah adat ke dalam kawasan Taman Nasional Manusela. Masyarakat menilai kebijakan tersebut mengabaikan fakta sejarah, hukum adat, serta ruang hidup yang telah diwariskan dan dikelola turun-temurun jauh sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Atas dasar itu, masyarakat adat Negeri Solea mendesak pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Balai Taman Nasional Manusela, serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) untuk mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan yang mereka anggap sebagai perampasan hak-hak masyarakat adat.

Desakan tersebut disampaikan bersama dalam aksi protes yang berlangsung di negeri Solea pada Jumat (19/6/2026).

Dalam aksi berlangsung, masyarakat adat negeri Solea dipimpin langsung oleh Perwakilan Tetua Adat Negeri Solea, Yoel Amarua. 

Masyarakat Adat Negeri Solea menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi tersebut dengan membentangkan sejumlah tulisan pada poster dan mengenakan busana adat. 

Berdasarkan pernyataan sikap yang disampaikan Masyarakat Adat Negeri Solea, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, terdapat delapan tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Balai Taman Nasional Manusela, serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

1. Menolak Penetapan Tapal Batas Sepihak

Masyarakat Adat Negeri Solea dengan tegas menolak segala bentuk penetapan tapal batas, pemasangan patok kawasan konservasi, maupun kegiatan refungsionalisasi kawasan Taman Nasional Manusela yang dilakukan di dalam wilayah hutan adat tanpa musyawarah, persetujuan, dan keterlibatan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

2. Menuntut Pengembalian Hutan Adat

Masyarakat mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan dan mengembalikan hutan adat Negeri Solea yang selama ini diklaim secara sepihak sebagai bagian dari kawasan Taman Nasional Manusela oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dan Balai Taman Nasional Manusela.

3. Menghentikan Aktivitas dan Survei di Wilayah Adat

Masyarakat meminta Balai Taman Nasional Manusela menghentikan seluruh bentuk aktivitas maupun survei di wilayah tanah adat Negeri Solea yang masih bersengketa sampai adanya penyelesaian yang adil dan pengakuan yang jelas terhadap hak-hak masyarakat adat.

4. Mendorong Pengakuan Wilayah Adat Secara Hukum

Masyarakat mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk segera memfasilitasi penetapan wilayah adat secara partisipatif serta mengakui hak-hak masyarakat hukum adat melalui penerbitan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Maluku Tengah.

5. Meninjau Ulang Tapal Batas Tahun 1997

Masyarakat meminta Pemerintah, Balai Taman Nasional Manusela, dan BPKH untuk meninjau kembali tapal batas tahun 1997 yang dinilai telah memasukkan wilayah pemukiman Negeri Lama, dusun sagu, dusun langsa, dusun durian, dusun kelapa, ruang kelola masyarakat, serta wilayah sakral leluhur ke dalam kawasan konservasi. Mereka juga meminta perlindungan dari ancaman kriminalisasi dan tindakan represif ketika mengakses wilayah adat mereka.

6. Melakukan Pemetaan Partisipatif dan Tata Batas Ulang

Masyarakat mendesak Balai Taman Nasional Manusela dan BPKH untuk segera melakukan pemetaan partisipatif atau tata batas ulang secara bersama-sama di lapangan dengan melibatkan tua-tua adat, Pemerintah Negeri, Saniri Negeri, dan masyarakat adat agar tercipta kejelasan batas wilayah yang adil dan transparan.

7. Menghormati Hak-Hak Masyarakat Adat dan Mempercepat Perda Adat

Masyarakat meminta Balai Taman Nasional Manusela dan BPKH menghormati hak-hak masyarakat adat sebagaimana dijamin dalam konstitusi. 

Selain itu, masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan DPRD untuk mempercepat penyusunan, pembahasan, dan pengesahan Peraturan Daerah tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Maluku Tengah.

8. Mengembalikan Hutan Adat Negeri Solea

Sebagai tuntutan terakhir, Masyarakat Adat Negeri Solea meminta Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk mengembalikan seluruh wilayah hutan adat Negeri Solea kepada masyarakat adat sebagai pemilik sah berdasarkan sejarah, hukum adat, dan hak ulayat yang diwariskan secara turun-temurun.

Melalui delapan tuntutan tersebut, Masyarakat Adat Negeri Solea menegaskan sikap penolakan terhadap kebijakan yang dianggap merampas wilayah adat mereka dan mendesak pemerintah serta instansi terkait untuk segera memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat secara nyata dan berkeadilan.

Kepala Pemerintah Negeri Solea, Jemmi Falate, menegaskan pihaknya mendukung aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat adat Negeri Solea.

"Kami pemerintah negeri sangat mendukung pernyataan sikap yang dilakukan oleh masyarakat adat Negeri Solea, karena tindakan dan perbuatan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Maluku. Penetapan batas kawasan hutan lewat pengklapingan hutan adat masyarakat negeri Solea tanpa ada musyawarah, persetujuan, bahkan melibatkan masyarakat dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional dan BPKH" ujarnya.

Senada dengan itu, Pemuda Adat Negeri Solea, Jhon Derek Atuany menegaskan penolakan dan larangan aktivitas yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Manusela dan BPKH diatas tanah adat mereka.

"Kami atas nama pemuda adat negeri Solea menegaskan bahwa kami menolak seluruh aktivitas  Balai Taman Nasional Manusela dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan di hutan adat kami" tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Balai Taman Nasional Manusela dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah Maluku. (Adrian) 

Kairatu, Globaltimurnn.com - Kegiatan Musancab partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang di gelar DPC PDIP Kabupaten SBB, siang tadi pukul 11 : 00 Wit, bertempat di gedung serba guna Kairatu Beach, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten SBB, dihadiri lansung Ketua DPRD SBB Andy Koly. SH yang juga adalah kader partai PDIP. Sabtu 20/06/2026

Kegiatan ini melibatkan kader partai PDIP Sebagai peserta Musancab, yang berasal dari lima Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat, diantaranya" Kecamatan Kairatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kecamatan Inamosol, Kecamatan Amalatu, Kecamatan Elpaputih". 

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting partai PDIP dalam hal ini di hadiri juga oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai PDIP Provinsi Maluku (DPD) Hendrik Sahureka Ketua Bidang Politik Dan Pemenang Pemilu DPD PDIP Maluku, sekertaris DPC PDIP Kabupaten SBB La Nyong. S. Sos, Ketua DPRD SBB Andy. Koly. SH, Fredy Pentury. S. Sos, Ketua DPC PDIP SBB Zeth Marayate. S. Sos, anggota DPRD SBB Petronela Istia, dan juga La Anwar Tiha. S. Sos. 

Kehadiran tokoh penting kader partai ini disambut meriah oleh sugukan tarian Pata Siwa Pata Lima oleh Pemudi - pemudi Desa Kairatu, Friska Neite, Jesica Turumena, Claudia Tenmury, Jendry taniwel. 

Usai acara pembukaan kegiatan yang di buka secara resmi oleh Hendrik Sahureka Ketua Bidang Politik Dan Pemenang Pemilu DPD PDIP Provinsi Maluku, Andy Koly kepada wartawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia pelaksanaan dan juga DPC serta kader partai dari kelima Kecamatan yang telah memenuhi undangan kehadiran demi terlaksana kegiatan dimaksud. 

Tidak panjang lebar Andy Koly yang juga adalah Ketua DPRD SBB itu, mengaku dirinya terpilih sebagai anggota DPRD SBB dan saat ini memikul tanggungjawab besar sebagai Ketua DPRD SBB adalah atas kehendak Yang Maha Kuasa dan kehendak rakyat, sehingga amanat rakyat harus benar - benar dipukul dengan penuh tanggungjawab. Ucapnya

Selain itu, dirinya berharap semua peserta bisa memanfaatkan kesempatan ini, guna menentukan pilihan pada struktur kepengurusan Kecamatan yang tepat, sehingga bisa membawa partai PDIP di tingkat Kecamatan hingga Desa dan Dusun menjadi lebih baik dan terus menjadi kepercayaan masyarakat. Harapnya

Ini momentum penting dan berharga, sehingga kita semua yang terlibat didalamnya sebagai kader partai yang baik, dapat menunjukan loyalitas jati diri sebagai kader partai demi memajukan partai tersebut.  Pungkasnya  (V374) 

KOLAKA, globaltimurnn.com – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulawesi Tenggara menggelar Pasar Rakyat selama dua hari, yakni pada Jumat-Sabtu, 19–20 Juni 2026, di Mako Kompi 2 Batalyon C Pelopor, Kompleks Sikim, Kabupaten Kolaka. Kegiatan ini disambut antusias masyarakat karena menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Pelaksanaan pasar rakyat berlangsung aman, tertib, dan kondusif di bawah pengamanan personel Kompi 2 Batalyon C Pelopor. Sebanyak 39 personel diterjunkan dalam kegiatan tersebut yang dipimpin Danyon C Pelopor Satbrimob Polda Sultra, Kompol Jamaluddin Saho, S.H.I., M.H.

Pasar rakyat menghadirkan berbagai distributor dan mitra, di antaranya Perum Bulog Kolaka, PT Sumber Sejati Perkasa, PT Karya Agung Cemerlang (Wings), PT Cinta Damai, PT Naga Mas, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, serta PT Tunas Baru. Kehadiran para distributor tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibanding harga pasar.

Kompol Jamaluddin mengatakan bahwa penyelenggaraan Pasar Rakyat merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, BUMN, dan dunia usaha dalam menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan di Kabupaten Kolaka," ujarnya.

Selain menyediakan sembako murah, kegiatan tersebut juga melibatkan pelaku UMKM lokal sehingga mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Pasar rakyat menjadi wadah kolaborasi antara Brimob, Pemerintah Kabupaten Kolaka, DPRD Kabupaten Kolaka, Polres Kolaka, Perum Bulog, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta sejumlah distributor swasta.

Selama dua hari pelaksanaan, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar tanpa adanya kejadian menonjol. Kehadiran personel Brimob di setiap titik pengamanan turut memastikan aktivitas masyarakat berjalan dengan aman dan nyaman.

Melalui kegiatan Pasar Rakyat Hari Bhayangkara ke-80 ini, Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sultra berharap dapat membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat sebagai wujud pengabdian Polri yang Presisi untuk negeri. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Selama tujuh hari terakhir, Tim Terpadu yang terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi Maluku, instansi terkait daerah, serta didampingi penuh oleh jajaran Kodam XV/Pattimura melaksanakan kegiatan pendataan hingga pemasangan data tanaman di sekitar lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela. Kegiatan ini berpusat di Kios Ibu Sovhia Laratmase, Shelter Groundbreaking, Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pada Minggu (20/6/2026), sebagai langkah awal persiapan pembangunan proyek yang diharapkan membawa perubahan signifikan bagi perekonomian Maluku dan wilayah sekitarnya.

 

Menurut Kapendam XV/Pattimura, Letkol Inf Adi Swastika, dukungan TNI dalam proyek ini agar seluruh tahapan proses berjalan aman, tertib, dan lancar.

 

“Tugas kami adalah ikut membantu menjaga keamanan wilayah bersama dgn Polri, membantu mengatasi berbagai kendala yang mungkin muncul, serta memastikan proses mulai dari pendataan, penilaian aset warga, hingga pelaksanaan pembangunan nanti dapat berjalan tanpa gangguan. Kami hadir agar masyarakat merasa tenang, sementara investor dan pelaksana proyek dapat bekerja dengan nyaman dan fokus,” ujar Kapendam.

 

Ia menjelaskan, peran Kodam XV/Pattimura meliputi membantu pengamanan lokasi kegiatan, menjembatani komunikasi dan aspirasi antara masyarakat dengan pihak pengembang serta pemerintah, membantu membuka akses jalan jika medan sulit dijangkau, serta terus memantau perkembangan situasi hingga proyek selesai dibangun. Melalui satuan teritorial yang menjangkau hingga ke tingkat desa, TNI dapat memantau kondisi secara langsung dan merespons setiap permasalahan dengan cepat.

 

Sementara itu, dukungan penuh juga diberikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Pemerintah daerah berperan dalam memfasilitasi koordinasi antarinstansi, memastikan kebijakan berjalan sesuai peraturan yang berlaku, serta menjamin hak dan kepentingan masyarakat setempat tetap terjaga selama proses persiapan hingga pelaksanaan proyek. Kolaborasi erat antara TNI dan Pemprov Maluku menjadi kunci agar setiap tahapan pembangunan berjalan selaras dengan kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan warga.

 

“Kami mendampingi sejak langkah paling awal, tidak hanya saat ini saja. Nanti saat pembangunan dimulai, kami tetap hadir untuk memantau bersama unsur pemerintah daerah. Tujuannya agar proyek ini selesai tepat waktu, aman, dan manfaatnya segera dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dari tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan ekonomi, hingga kemajuan infrastruktur daerah,”

 

Bagi warga setempat, kehadiran kodam XV/Ptm dan dukungan aktif dari Pemerintah Provinsi Maluku memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan kenyamanan. Proyek Blok Masela sendiri diproyeksikan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian baru di wilayah Maluku. Dukungan bersama ini diharapkan mampu menghilangkan segala hambatan yang ada, sehingga harapan bersama untuk kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat terwujud dengan baik. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon terus memperkuat program pembinaan kemandirian bagi warga binaan melalui kegiatan budidaya tanaman terong yang dikembangkan di area lahan tanam (brandgang) rutan. Program ini menjadi salah satu sarana pembinaan produktif yang bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan pertanian sekaligus memanfaatkan lahan yang tersedia secara maksimal. Sabtu (20/06/2026).

Saat ini, tanaman terong yang dikelola warga binaan menunjukkan pertumbuhan yang baik. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari perawatan rutin yang dilakukan setiap hari, mulai dari penyiraman, penyiangan gulma, hingga pemupukan yang dilakukan secara teratur di bawah pengawasan petugas.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Rutan Kelas IIA Ambon, Jefry Persulessy, mengatakan bahwa kegiatan pertanian merupakan salah satu bentuk pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada hasil produksi, tetapi juga pada pengembangan keterampilan dan karakter warga binaan.

“Budidaya tanaman terong ini menjadi media pembelajaran yang efektif bagi warga binaan untuk memperoleh keterampilan bercocok tanam. Selain menghasilkan produk pertanian, kegiatan ini juga menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta semangat kerja yang positif sebagai bekal ketika mereka kembali ke masyarakat,” ujar Jefry.

Menurutnya, pembinaan kemandirian merupakan bagian penting dalam proses pemasyarakatan karena memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk mengembangkan potensi diri dan meningkatkan produktivitas selama menjalani masa pidana.

Sementara itu, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja, Ode Ena, menjelaskan bahwa perkembangan tanaman terus dipantau secara berkala oleh petugas bersama kelompok tani warga binaan. Pendampingan dilakukan sejak tahap penanaman hingga menjelang masa panen agar warga binaan memahami seluruh proses budidaya secara menyeluruh.

“Kami berupaya memberikan pembelajaran yang aplikatif kepada warga binaan, mulai dari teknik penanaman, perawatan, hingga pengelolaan hasil panen. Dengan demikian, mereka memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha maupun sumber penghasilan setelah kembali ke lingkungan masyarakat,” jelasnya.

Salah seorang warga binaan yang tergabung dalam kelompok tani, berinisial J.S, mengaku memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan baru melalui kegiatan tersebut. Ia menilai program budidaya terong memberikan manfaat positif sekaligus menjadi aktivitas yang produktif selama menjalani masa pembinaan.

“Melalui kegiatan ini saya belajar bagaimana cara menanam dan merawat tanaman dengan benar. Kami bekerja bersama-sama setiap hari dan merasa bangga melihat tanaman tumbuh dengan baik. Pengetahuan yang diperoleh tentu akan sangat berguna bagi kami setelah bebas nanti,” ungkapnya.

Melalui program budidaya tanaman terong ini, Rutan Kelas IIA Ambon berharap dapat terus meningkatkan kualitas pembinaan kemandirian warga binaan sehingga mampu menciptakan pribadi yang lebih terampil, produktif, dan siap berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan tersebut juga menjadi bukti nyata komitmen Rutan Ambon dalam mewujudkan pembinaan yang berkelanjutan serta mendukung semangat “Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat” melalui berbagai program pemberdayaan yang berdampak positif bagi warga binaan. (Za)