SBB, globaltimurnn.com – Satuan Polisi Perairan dan Udara (Sat Polairud) Polres Seram Bagian Barat (SBB) bersama unsur masyarakat berhasil menemukan tiga nelayan asal Dusun Uhua, Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, yang sebelumnya dilaporkan hilang saat melaut. Ketiga nelayan tersebut ditemukan dalam keadaan selamat pada Senin (26/10/2026) malam.

Operasi pencarian dipimpin oleh Kasat Polairud Polres SBB, IPTU Piter N. Souhoka, bersama personel Sat Polairud dan unsur masyarakat. Ketiga korban ditemukan pada pukul 22.20 WIT di rompong nelayan milik masyarakat Dusun Lirang, dengan jarak sekitar 20,18 mil laut (NM) dari lokasi yang menjadi acuan pencarian.

Kapolres SBB, AKBP Refindo Pradikta Rulando, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A. menyampaikan apresiasi kepada personel Sat Polairud dan masyarakat yang telah bekerja sama dalam proses pencarian hingga ketiga nelayan berhasil ditemukan.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama dan kepedulian bersama dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat yang mengalami musibah di laut. Kami mengapresiasi seluruh personel dan masyarakat yang telah membantu proses pencarian hingga ketiga korban ditemukan,” ujar Kapolres.

MESIN LONG BOAT RUSAK, KORBAN HANYUT SELAMA DUA HARI

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut bermula pada Sabtu (24/10/2026) sekitar pukul 08.00 WIT, ketika ketiga korban bertolak dari Dusun Pele Jaya, Kepulauan Manipa, menggunakan perahu jenis *body fiber* atau *long boat* yang dilengkapi satu unit mesin Yamaha berkekuatan 15 PK.

Dalam perjalanan, mesin perahu mengalami gangguan akibat kerusakan busi sehingga tidak dapat dihidupkan kembali. Kondisi tersebut menyebabkan perahu hanyut terbawa arus laut.

Situasi semakin sulit ketika kabut asap tebal menutupi pandangan, sehingga para korban tidak dapat melihat pulau-pulau di sekitarnya dan kehilangan orientasi arah selama kurang lebih dua hari.

Dalam kondisi tersebut, para korban akhirnya menemukan sebuah rompong nelayan dan mengikatkan perahunya di lokasi itu. Rompong tersebut diketahui milik nelayan dari Dusun Lirang.

Sat Polairud Polres SBB menerima informasi mengenai hilangnya ketiga nelayan pada Minggu (25/10/2026) sekitar pukul 15.00 WIT dan segera melakukan upaya pencarian.

Selanjutnya, pada Senin (26/10/2026) sekitar pukul 20.00 WIT, Kasat Polairud Polres SBB menerima informasi dari Ahmad Tamalene, warga Desa Buano Utara, mengenai dugaan lokasi terakhir keberadaan ketiga korban.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan segera bergerak menuju lokasi yang dimaksud. Setelah melakukan pencarian, pada pukul 22.20 WIT ketiga nelayan berhasil ditemukan di rompong milik masyarakat Dusun Lirang.

Tim kemudian melaksanakan evakuasi sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Pada Selasa (27/10/2026) pukul 00.16 WIT, tim gabungan tiba dan merapat di Dusun Uhua. Ketiga korban selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga, sekaligus menandai berakhirnya operasi pencarian dan pertolongan (SAR).

Adapun ketiga korban tersebut adalah Said Ninilouw (56), Ruzilang Ninilouw (57), dan Adian Tuhuteru (13). Ketiganya merupakan warga Desa Buano Utara dan sekitarnya yang berprofesi sebagai petani atau nelayan, sedangkan korban termuda masih berstatus pelajar tingkat sekolah dasar.

### KAPOLRES SBB INGATKAN NELAYAN UTAMAKAN KESELAMATAN SAAT MELAUT

Menyikapi kejadian tersebut, Kapolres SBB mengingatkan seluruh masyarakat, khususnya nelayan tradisional, agar selalu mengutamakan keselamatan ketika melaut untuk mencari nafkah.

Menurutnya, kondisi cuaca, arus laut, gangguan mesin, serta kabut asap yang menghalangi jarak pandang merupakan faktor yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan menyebabkan nelayan kehilangan arah di laut.

Kapolres mengimbau para nelayan untuk memastikan kondisi mesin dan kelengkapan perahu sebelum berangkat, membawa alat komunikasi, serta melengkapi diri dengan perangkat navigasi seperti kompas dan GPS (*Global Positioning System*) guna membantu menentukan posisi dan arah perjalanan.

“Keselamatan harus menjadi prioritas utama. Sebelum melaut, pastikan mesin dan perlengkapan perahu dalam kondisi baik. Nelayan juga perlu membawa kompas, GPS, alat komunikasi, serta perlengkapan keselamatan lainnya. Apabila jarak pandang terganggu akibat kabut asap atau kondisi alam lainnya, jangan memaksakan perjalanan dan utamakan langkah-langkah yang dapat menjaga keselamatan,” tegas Kapolres.

Ia juga mengingatkan agar nelayan menyampaikan informasi mengenai tujuan dan perkiraan waktu kembali kepada keluarga sebelum berangkat, sehingga apabila terjadi keadaan darurat, proses pencarian dapat segera dilakukan.

Kapolres turut mengajak masyarakat pesisir untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian atau petugas terkait apabila mengetahui adanya nelayan yang mengalami keadaan darurat di laut.

Dengan ditemukannya ketiga nelayan tersebut dan diserahkannya mereka kepada pihak keluarga, operasi SAR dinyatakan selesai. Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh nelayan agar selalu mempersiapkan diri dengan baik dan mengutamakan keselamatan sebelum melakukan aktivitas di laut. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mulai menindaklanjuti temuan dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat palsu atau bodong di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, melalui pelaksanaan audit khusus. 

Proses pemeriksaan tersebut berlangsung selama 15 hari kerja, terhitung sejak 19 Oktober hingga 6 November 2026.

Jubir Pemkot Ambon, sekaligus Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransy menjelaskan , audit khusus yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas pemberitaan media mengenai dugaan beredarnya SK kenaikan pangkat palsu di lingkungan Pemkot Ambon, dan konferensi pers yang dilakukan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena.

“Langkah tersebut merupakan respons pemerintah daerah, untuk menelusuri persoalan penerbitan SK kenaikan pangkat yang diduga tidak sah," tegas Ronald kepada wartawan di Ambon, Senin (26/10/2026). 

Ia menjelaskan, Wali Kota Ambon telah menerbitkan Surat Nomor 800.1/4728/2026 tertanggal 16 Oktober 2026 perihal audit khusus. Surat tersebut diterbitkan, untuk menindaklanjuti pemberitaan media  pada 15 Oktober 2026 terkait dugaan beredarnya SK kenaikan pangkat bodong di lingkungan Pemkot Ambon.

Selain itu, Pemkot Ambon juga telah menerima surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional IV Makassar Nomor 078/B.KP.06.01/SD/KR.IV/X/2026 tertanggal 15 Oktober 2026 tentang jawaban atas permohonan pemeriksaan SK kenaikan pangkat.

"Sebagai tindak lanjut, Inspektur Kota Ambon menerbitkan Surat Tugas Nomor 094/95-Inspekot tertanggal 16 Oktober 2026 untuk membentuk tim audit khusus," ujar Lekransy. 

Tim tersebut diberikan waktu selama 15 hari kerja, mulai 19 Oktober hingga 6 November 2026, untuk melaksanakan pemeriksaan.

Menurut Ronald, seluruh proses pemeriksaan dan laporan hasil audit khusus nantinya akan disampaikan kepada Wali Kota Ambon, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Hasil audit tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah, untuk menentukan langkah tindak lanjut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan audit khusus ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai persoalan dugaan SK kenaikan pangkat bodong, sekaligus memastikan penanganannya dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Pemkot Ambon juga perlu memastikan setiap keputusan administrasi kepegawaian diterbitkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, guna menjaga tertib administrasi serta integritas pengelolaan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Ambon, " tandas Jubir. (Rdks) 

HALUT, Globaltimurnn.com – Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, bersama Dandim dan Kapolres melaksanakan mediasi terkait pemalangan akses jalan lintas Galela-Tobelo oleh warga Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Senin (26/10/2026).

Mediasi yang berlangsung di Desa Igobula sekitar pukul 10.10 WIT tersebut bertujuan untuk menyelesaikan persoalan pemalangan jalan sekaligus mendorong masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban di tengah situasi yang berkembang pascakejadian pembacokan di wilayah KM 19.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua, Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav Ramdhani Akbar, Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlichson Pasaribu, S.I.K., S.H., Camat Galela Selatan Arif Rizaldi, Camat Galela Barat Abd Wadud Umar Show, Kepala Desa Igobula Hairun Dangkelo, serta puluhan warga setempat. 

Dalam mediasi tersebut, Dandim 1508/Tobelo menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan orang tua korban melalui sambungan telepon dan WhatsApp. Berdasarkan komunikasi tersebut, pihak keluarga meminta agar pemalangan jalan tidak lagi dilakukan dan akses jalan segera dibuka.

Dandim juga menyampaikan bahwa aparat TNI-Polri telah bersiaga hingga pukul 04.00 WIT untuk mengantisipasi situasi di lokasi. Namun, dengan mempertimbangkan arahan Bupati, pembukaan akses jalan dilaksanakan pada pagi hari.

Ia menegaskan bahwa aparat keamanan akan mengambil langkah sesuai ketentuan apabila kembali terjadi pemalangan jalan yang mengganggu ketertiban masyarakat.

Sementara itu, Kapolres Halmahera Utara mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi. Ia menekankan pentingnya menghindari aksi pemalangan jalan serta mengingatkan masyarakat untuk tidak berkumpul atau berkeliaran di jalan pada waktu yang telah ditentukan dalam upaya menjaga keamanan.

Kapolres juga meminta masyarakat untuk bersama-sama membantu memberikan informasi mengenai keberadaan pihak yang dicari dalam penanganan perkara tersebut, sehingga proses pencarian dapat berjalan lebih efektif.

Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, dalam arahannya meminta pemerintah kecamatan dan pemerintah desa agar memanggil Riko Salim untuk memberikan penjelasan terkait dugaan keterlibatannya dalam mendorong aksi pemalangan jalan.

Bupati menegaskan bahwa apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran, penanganannya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menyebarkan provokasi maupun membuat pernyataan yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat. Menurutnya, penyelesaian persoalan harus dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta aparat keamanan.

“Sebagai seorang ASN, saudara Riko diharapkan dapat memberikan contoh yang baik dan membimbing para pemuda ke arah yang positif, bukan justru menimbulkan persoalan baru,” demikian inti arahan Bupati dalam mediasi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Riko Salim menyampaikan bahwa dirinya merasa emosi setelah mendengar informasi mengenai pembukaan pemalangan jalan yang menurutnya tidak dikoordinasikan dengan warga Desa Igobula. Ia mengakui telah meminta para pemuda menutup kembali akses jalan lintas Galela-Tobelo.

Riko juga menjelaskan bahwa dirinya berada di lokasi saat kejadian pembacokan di KM 19 dan mengaku merasa khawatir ketika melakukan aktivitas berkebun karena adanya situasi yang dianggap mengancam keselamatan warga.

Tokoh masyarakat Desa Igobula, Abidin Manyila, mengimbau para orang tua agar membimbing anak-anak mereka supaya tidak mudah terprovokasi oleh perkembangan situasi. Ia juga mengingatkan pentingnya memberikan teladan yang baik kepada masyarakat, terutama bagi pihak yang memiliki tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara.

Senada dengan itu, Haji Jarnayu Wadud selaku kakek korban meminta masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia menyampaikan bahwa keluarga korban telah menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada kepolisian dan meminta masyarakat memberikan waktu kepada aparat untuk melakukan penyelidikan serta mencari pihak yang bertanggung jawab.

Ia berharap masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri yang dapat menimbulkan persoalan baru sebelum proses penanganan oleh kepolisian memperoleh perkembangan.

Melalui mediasi tersebut, seluruh pihak diharapkan dapat menahan diri, menghindari tindakan provokatif, serta mengutamakan penyelesaian masalah melalui jalur hukum dan komunikasi yang baik. 

Kegiatan mediasi berakhir pada pukul 12.00 WIT. Selama kegiatan berlangsung, situasi dilaporkan dalam keadaan aman dan lancar. [𝐆𝐈𝐎]

Kawa, globaltimurnn.com - Menindaklanjuti program Kapolri, "Polisi Peduli Lingkungan", Polres SBB melaksanakan program tersebut peduli terhadap pendidikan, Kapolres SBB AKBP. Refindo Pradikta Rulando. S. I. K, M. A. P, CLMA, lewat Kasi Humas Polres SBB sambangi SMPN 7 SBB tepatnya di Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten SBB. 

Dalam kegiatan sambang SMPN 7 SBB di Desa Kawa itu, Kasi Humas Polres SBB AKP. Esau. M. Masbaitubun memimpin lansung upacara rutin senin pagi. 

Dalam amanat-nya Kasi Humas selaku pembina upacara, Masbaitubun menyampaikan" Pihaknya Kepolisian Negara Indonesia kususnya Polres SBB berharap kepada siswa SMPN 7 SBB sebagai penerus generasi muda bangsa, bahwa" Harus tetap bersemangat meniti karier dan masa depan, serta terus mengikuti kemajuan pendidikan secara berkelanjutan selama berasa di bangku pendidikan. Harapnya

Masbaitubun pun menitip pesan singkat bahwa" Sebagai Siswa yang baik, jadilah siswa yang selalu menghargai dan menghormati orang tua di rumah serta guru di sekolah ataupun dikalangan masyarakat. Pintanya

Masbaitubun juga meminta dengan penuh harap kepada para siswa SMPN 7 SBB agar mampu dan berusaha menghindari diri dari kejahatan berupa apa saja termasuk narkoba, bahkan juga judi, bulling sesama teman. Harapnya

Dikatakan-nya" Yang paling fatal lagi kalau sejak masih menginjakkan kaki dibangku SD, SMP, siswa sudah terjerumus dan terpengaruh dengan miras, serta pergaulan bebas, sehingga sangat diharapkan agar para siswa berusaha menghindari diri dari hal - hal tersebut karena akan merusak cita - cita dan masa depan bahkan hal - hal tersebut membawa ke raja pidana nantinya. Jelas Masbaitubun

Masbaitubun menambahkan bahwa" Program Kapolri ini bertujuan agar mendorong Polisi untuk terus dekatkan diri dengan masyarakat, dilain sisi, Masbaitubun mengajak siswa agar segera menghubungi 110 sebagai no komunikasi masyarakar dengan Polisi, sehingga setiap permasalahan bisa cepat teratasi karena komunikasi ke 110 itu mempercepat Polisi dalam penanganan sebuah permasalahan tindak pidana. Tutupnya (***) 

Kawatu, globaltimurnn.com - Musim kemarau panjang, dampaknya pada masyarakat, terjadi kebakaran hutan dan lahan akibat dari kekeringan yang melanda disejumlah wilayah termasuk di Kabupaten seram bagian barat. 

Hal ini terasa oleh masyarakat hingga kesulitan air bersih, jangankan nyuci pakaian dan mandi masak dan minum pun hampir kesulitan. 

Rasa kepedulian-nya Polis Polres SBB kepada masyarakat SBB yang kesulitan air bersih akibat kemarau panjang puluhan liter hingga mencapai tin air bersih terus di kerahkan oleh Kapolres SBB ke sejumlah Desa dan Dusun yang bisa dijangkau. 

Kapolres SBB AKBP. Refindo Pradikta Rulando. S.I.K, M. A. P, C.L.M.A, lewat Kapolsek Kairatu Iptu. Arthur. M. Serhalawan. SH. MH mendorong 1.200 liter atau dua Tangki air bersih guna membantu dan permudah warga Desa Rumberu, Dusun Kawatu, Kecamatan Inamosol, mendapatkan air bersih. 

Kesulitan-nya warga Dusun Kawatu mendapatkan air bersih, sehingga lewat Polsek Kairatu, warga akhirnya bisa terbantukan mendapatkan air bersih. 

Tersalurnya 1.200 liter air bersih tersebut dilaksanakan oleh Kapolsek Kairatu bersama sejumlah personel Polsek itu pada pukul 17 : 30 Wit, sore tadi. Senin 26/10/2026

Dalam kesempatan tersebut Kapolsek Kairatu dalam himbauan-nya kepada masyarakat Dusun Kawatu bahwa" Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pelayanan Polri kepada masyarakat dalam menghadapi dampak musim kemarau. Ucap Kapolsek

Dikatakan-nya" Air bersih yang kami salurkan kepada warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti memasak, mandi, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Sebutnya

Pasal-nya" Agar menggunakan air bersih secara bijak dan mengutamakan kebutuhan pokok sehari-hari. Harapnya

Selain itu Kapolsek bersama personel Polsek dan masyarakat juga Bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mulai menindaklanjuti temuan dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat palsu atau bodong di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, melalui pelaksanaan audit khusus. 

Proses pemeriksaan tersebut berlangsung selama 15 hari kerja, terhitung sejak 19 Oktober hingga 6 November 2026.

Jubir Pemkot Ambon, sekaligus Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransy menjelaskan , audit khusus yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas pemberitaan media mengenai dugaan beredarnya SK kenaikan pangkat palsu di lingkungan Pemkot Ambon, dan konferensi pers yang dilakukan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena.

“Langkah tersebut merupakan respons pemerintah daerah, untuk menelusuri persoalan penerbitan SK kenaikan pangkat yang diduga tidak sah," tegas Ronald kepada wartawan di Ambon, Senin (26/10/2026). 

Ia menjelaskan, Wali Kota Ambon telah menerbitkan Surat Nomor 800.1/4728/2026 tertanggal 16 Oktober 2026 perihal audit khusus. Surat tersebut diterbitkan, untuk menindaklanjuti pemberitaan media  pada 15 Oktober 2026 terkait dugaan beredarnya SK kenaikan pangkat bodong di lingkungan Pemkot Ambon.

Selain itu, Pemkot Ambon juga telah menerima surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional IV Makassar Nomor 078/B.KP.06.01/SD/KR.IV/X/2026 tertanggal 15 Oktober 2026 tentang jawaban atas permohonan pemeriksaan SK kenaikan pangkat.

"Sebagai tindak lanjut, Inspektur Kota Ambon menerbitkan Surat Tugas Nomor 094/95-Inspekot tertanggal 16 Oktober 2026 untuk membentuk tim audit khusus," ujar Lekransy. 

Tim tersebut diberikan waktu selama 15 hari kerja, mulai 19 Oktober hingga 6 November 2026, untuk melaksanakan pemeriksaan.

Menurut Ronald, seluruh proses pemeriksaan dan laporan hasil audit khusus nantinya akan disampaikan kepada Wali Kota Ambon, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Hasil audit tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah, untuk menentukan langkah tindak lanjut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan audit khusus ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai persoalan dugaan SK kenaikan pangkat bodong, sekaligus memastikan penanganannya dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Pemkot Ambon juga perlu memastikan setiap keputusan administrasi kepegawaian diterbitkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, guna menjaga tertib administrasi serta integritas pengelolaan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Ambon, " tandas Jubir. (Rdks) 

Piru, globaltimurnn.com – Kapolres Seram Bagian Barat (SBB), AKBP Refindo Pradikta Rulando, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A., melaksanakan kegiatan Polisi Peduli Pendidikan (Polidik) atau "Police Goes to School" di SMP Negeri 1 Seram Barat, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Senin (26/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIT tersebut menjadi bagian dari upaya Polres SBB dalam membangun karakter generasi muda, menanamkan kedisiplinan, serta mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan bebas dari perundungan.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres SBB disambut Kepala SMP Negeri 1 Seram Barat, Ny. W. Manupassa, S.Pd., M.Pd., sebelum mengikuti prosesi pelantikan Pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMP Negeri 1 Seram Barat masa bakti 2026–2027 di aula sekolah.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat, diawali dengan pembukaan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan surat keputusan kepengurusan OSIS, pengucapan janji, pelantikan pengurus oleh kepala sekolah, serta penandatanganan berita acara.

Dalam sambutannya, Kapolres SBB menyampaikan bahwa pelantikan pengurus OSIS bukan sekadar pergantian kepengurusan, melainkan momentum untuk belajar tentang tanggung jawab, integritas, dan kepemimpinan sejak dini.

Kapolres juga berbagi pengalaman saat dirinya menjadi pengurus OSIS ketika masih duduk di bangku SMP hingga SMA. Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran dalam membangun jiwa kepemimpinan.

Ia menegaskan bahwa setiap janji yang diucapkan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Kuasa maupun kepada diri sendiri dan lingkungan sekolah.

“Sebagai pengurus OSIS, adik-adik harus mampu menjadi contoh yang baik, bukan hanya dalam perkataan dan tindakan, tetapi juga dalam prestasi belajar, kesantunan, akhlak, serta kepatuhan terhadap aturan sekolah,” tegas Kapolres.

Menurutnya, pengurus OSIS harus mampu membuktikan bahwa aktif berorganisasi tidak menjadi penghalang untuk meraih prestasi akademik. Sebaliknya, para pengurus OSIS harus menjadi garda terdepan dalam memberikan teladan positif bagi siswa lainnya.

Kapolres juga menyoroti tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini, termasuk kenakalan remaja, aksi tawuran, serta pengaruh negatif media sosial dan lingkungan pergaulan.

Karena itu, ia mengingatkan para siswa agar mampu memilih lingkungan pertemanan yang positif dan tidak mudah terpengaruh oleh perilaku yang bertentangan dengan norma serta aturan yang berlaku.

“Sebagai pengurus OSIS, adik-adik harus mampu memengaruhi lingkungan pergaulan ke arah yang positif, bukan justru terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik. Jadilah agen perubahan yang membawa dampak positif bagi teman-teman dan sekolah,” pesannya.

Kapolres turut mengingatkan agar kepengurusan OSIS yang baru tidak serta-merta menghapus seluruh program pengurus sebelumnya hanya untuk menunjukkan perubahan. Menurutnya, setiap program harus dinilai berdasarkan manfaatnya bagi sekolah dan para siswa.

Ia berharap masa bakti satu tahun dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menghadirkan kegiatan yang bermanfaat, membangun kebersamaan, dan meninggalkan prestasi yang membanggakan bagi sekolah.

“Ini merupakan tahap awal untuk belajar tentang kepemimpinan. Laksanakan setiap tanggung jawab dengan hati yang ikhlas, penuh semangat, dan gembira. Manfaatkan kesempatan ini untuk belajar, berkembang, serta mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan,” tambahnya.

Setelah prosesi pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan doa yang dipimpin Ny. M. Siahaya, S.Th., sesi foto bersama, pembuatan video singkat Salam Polisi, dan penutupan.

Edukasi Siswa Kelas VII, Kapolres Tekankan Pencegahan Bullying dan Narkoba

Pada pukul 09.45 WIT, Kapolres SBB melanjutkan kegiatan Polisi Peduli Pendidikan dengan memberikan edukasi langsung kepada siswa kelas VIIA SMP Negeri 1 Seram Barat.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres menyampaikan sejumlah materi penting yang berkaitan dengan pembentukan karakter dan perlindungan generasi muda, meliputi penanaman kedisiplinan, pencegahan perundungan (bullying), bahaya penyalahgunaan narkoba, pencegahan kenakalan remaja, serta motivasi belajar.

Para siswa diajak untuk mematuhi tata tertib sekolah, menghormati guru, menghargai sesama teman, serta membangun hubungan pertemanan yang sehat tanpa kekerasan maupun tindakan perundungan.

Kapolres juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan narkotika, pergaulan yang berisiko, dan aksi tawuran dapat membawa dampak buruk bagi masa depan pelajar. Oleh karena itu, para siswa diharapkan mampu menjaga diri, memilih pergaulan yang positif, dan berani menjauhi segala bentuk perilaku negatif.

Selain memberikan edukasi mengenai pencegahan kenakalan remaja, Kapolres memotivasi para siswa agar tekun belajar, mengembangkan potensi diri, dan terus berusaha meraih cita-cita.

Melalui program Polisi Peduli Pendidikan atau "Police Goes to School", Polres SBB berharap kehadiran Polri di lingkungan sekolah dapat memperkuat kemitraan dengan pihak pendidikan sekaligus menumbuhkan kesadaran hukum, kedisiplinan, dan karakter positif di kalangan pelajar.

Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen Polres Seram Bagian Barat dalam mendukung terciptanya generasi muda yang berprestasi, berakhlak baik, taat aturan, serta mampu menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala SMP Negeri 1 Seram Barat bersama dewan guru dan para siswa, Kasat Binmas Polres SBB IPTU Nismon Shifu bersama personel Binmas, serta Kasubsi Penmas Si Humas Polres SBB IPDA Asep H. S. Souisa, S.Sos., bersama personel. (Rdks)