Foto : Wagub Maluku Ikuti Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional Bersama Presiden RI Secara Virtual

Ambon, Globaltimurnn.com – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath mengikuti kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang digelar secara virtual melalui zoom meeting dari Aula Pertemuan Gedung BRMP Maluku , Rabu (07/01/2026)

Kegiatan nasional yang dipusatkan di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, tersebut menjadi momentum penting pengumuman resmi keberhasilan Indonesia kembali mencapai swasembada pangan pada tahun 2025.

Dalam pidatonya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan fondasi utama kedaulatan bangsa dan tidak boleh lagi bergantung pada impor pangan.

“Tidak masuk akal bagi saya, negara yang begitu besar, tanahnya subur, dan rakyatnya pekerja keras, tetapi masih bergantung pada bangsa lain untuk pangan. Karena itu, swasembada pangan adalah keharusan,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden juga menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada para petani Indonesia yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan dan kemandirian nasional.

“Para petani adalah rakyat yang paling setia dan paling cinta merah putih. Tanpa petani, bangsa ini tidak akan berdiri kuat,” ujar Presiden.

Usai mengikuti zoom meeting, Wagub Vanath menyampaikan rasa syukur atas capaian nasional tersebut, yang dinilainya melampaui target awal pemerintah.

“Baru saja kita selesai mengikuti zoom meeting penetapan pernyataan Presiden tentang swasembada pangan tahun 2025 yang diumumkan hari ini dan dipusatkan di Karawang. Kita patut bersyukur karena target awal swasembada pangan yang semula empat tahun, kemudian dimajukan menjadi tiga tahun, bahkan satu tahun, ternyata bisa tercapai,” ujar Vanath

Vanath juga mengungkapkan bahwa capaian swasembada pangan tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi telah berdampak pada kontribusi Indonesia di tingkat internasional.

“Dalam laporan Menteri Pertanian disampaikan bahwa kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, bahkan Indonesia sudah mulai melakukan ekspor dan mengirim bantuan pangan ke Gaza, Palestina,” tambahnya.

Lebih lanjut, Vanath menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas areal tanam guna memenuhi kebutuhan pangan daerah secara mandiri.

“Khusus di Maluku, kita berharap produktivitas pertanian meningkat dan keluasan tanam diperbanyak. Selama ini kebutuhan pangan Maluku masih ditopang dari Jawa, sehingga secara bertahap kita akan berkolaborasi dengan balai, Dinas Pertanian, OPD terkait, serta kabupaten dan kota untuk meningkatkan produktivitas dan perluasan tanam, terutama menuju tahun 2026,” jelasnya.

Melalui momentum ini, Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan nasional swasembada pangan serta komitmen memperkuat sektor pertanian sebagai pilar utama ketahanan dan kemandirian pangan daerah.

Zoom Meeting Panen Raya dan Swasembada ini dihadiri oleh unsur TNI, Asisten I Setda Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, Kepala BRMP Maluku, serta para penyuluh pertanian. (Rdks) 

Foto : Paripurna DPRD SBB Sambut HUT Kab. SBB Ke-22, Ketua DPRD Sampaikan Ini

Kairatu, Globaltimurnn.com - Puncak perayaan HUT Kabupaten Seram Bagian Barat ke-22, yang diselenggarakan tepatnya pagi siang pukul 11 : 00 Wit, bertempat di Kantor DPRD sementara, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Rabu 07/01/2026

Perayaan HUT tersebut dilaksanakan secara sederhana, yang dihadiri oleh Bupati dan wakil Bupati SBB, Ketua DPRD dan anggota DPRD SBB, Forkopimda SBB dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemda SBB, TNI, Polri, Camat se-Kabupaten SBB, Kades se-Kabupaten SBB, serta tokoh pemekaran Kab. SBB, mantan Bupati, serta sejumlah kepala sekolah, serta perusahan swasta lain-nya. 

Dalam sambutannya Ketua DPRD SBB Andy. H. Koly. SH menyampaikan" diketahui pada tahun 1999 sejak berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang menandai dimulainya sebuah otonomi daerah. 

Hal ini berdasarkan hasil usaha dan upaya para tokoh dan masyarakat SBB yang didasari dari jiwa dan semangat kebersamaan maka terbentuklah Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Maluku Tengah dengan menetapkan UU No. 40 tahun 2003 sebagai bentuk lahirnya Kabupaten Seram Bagian Barat. 

Dalam sambutan itu, Ketua DPRD juga menyampaikan apresiasi serta ucapan Terima kasih kepada sejumlah tokoh dan masyarakat dengan memberikan kontribusi yang besar. 

Andy Koly juga menyampaikan" Syukur dengan perayaan HUT Kabupaten SBB ke-22 ini sebagai sebuah inspirasi dan motifasi untuk mengisi kembali setiap detik sebuah karya kerja nyata dengan prestasi dan inovasi guna mencapai cita - cita dan harapan yang lebih baik ke depan. 

Dengan mensyukuri perayaan HUT ke-22 Kab. SBB saat ini sebagai sejarah dalam untaian peristiwa yang penuh dengan makna dan hikmah,  dan ini dilaksanakan setiap tahun berjalan. 

Perayaan hari ini bukan saja diperingati sebagai sebuah perayaan seremonial , namun kiranya dapat menjadi makna yang dapat dipetik menjadj wadah sebuah wahana rangkaian evaluasi, intropeksi, dan edukasi atas apa yang di laksanakan serta memberikan warna bagi perjalanan sejarah Kabupaten SBB. Pungkasnya  (V374) 

Foto : Polres Buru Gelar Sosialisasi Penggunaan Dipa RKA-KL Tahun Anggaran 2026

Namlea, Globaltimurnn.com - Kepolisian Resor (Polres) Buru menggelar kegiatan sosialisasi penggunaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2026. Acara yang berlangsung di Aula Endra Dharma Laksana Polres Buru ini dihadiri langsung oleh Kapolres Buru, pejabat utama Polres Buru, serta seluruh Kapolsek jajaran.

 

Dalam sambutannya, Kapolres Buru menekankan pentingnya pemahaman mendalam terkait pengelolaan anggaran untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas kepolisian. "Anggaran TA 2026 merupakan pijakan penting dalam menjalankan tugas kita menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penggunaannya harus berdasarkan aturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang lengkap," ujar Kapolres.

 

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari Bagian Perencanaan (Bagren) Polres Buru yang menjelaskan mengenai struktur DIPA, alokasi pagu anggaran TA 2026, mekanisme pengajuan dan pelaporan, serta poin-poin penting dalam RKA-KL. Penekanan diberikan pada efisiensi penggunaan anggaran, prioritas program kerja, dan pemenuhan syarat pertanggungjawaban keuangan.

 

Selain paparan materi, acara juga menyertakan sesi tanya jawab yang memungkinkan peserta untuk mengklarifikasi permasalahan terkait pelaksanaan anggaran di masing-masing unit kerja. Para Kapolsek juga mendapatkan arahan terkait penyusunan rencana kerja yang selaras dengan target dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

 

Kegiatan ini diakhiri dengan penegasan komitmen bersama untuk menjalankan pengelolaan anggaran dengan profesionalisme dan integritas tinggi, serta penandatanganan perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2026 guna mewujudkan pelayanan kepolisian yang lebih baik bagi masyarakat Buru. (V374) 

Foto : Sikapi Isu Pilkada Dipilih DPRD, Fraksi PDIP SBB Angkat Suara, Petronela Istia Sebut Dua Alasan Penting Ini

Kairatu, Globaltimurnn.com - Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat ke pemilihan melalui DPRD kembali mencuat ke ruang publik.

Petronela J. M. Istia. SPT saat ditemui di ruang Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat siang tadi menilai wacana tersebut tidak bisa dibaca secara sederhana sebagai pilihan teknis antara pemilihan langsung dan tidak langsung. Ucapnya

“Saya melihatnya sebagai gejala dari dua hal sekaligus. 

Pertama, ini merupakan alaran bahwa Pilkada langsung memang memiliki problem serius, Namun di sisi lain, wacana ini juga mencerminkan kalkulasi kepentingan partai politik, karena Pilkada langsung kerap melahirkan kepala daerah dengan legitimasi kuat yang sulit dikendalikan oleh partai pengusungnya. Ungkapnya

Petronela menjelaskan" Secara menyeluruh diseluruh daerah termasuk Fraksi PDIP yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat tetap berdiri teguh pada komitmen awal, yang mana komitmen Reformasi. Ulasnya

Ditambahkan-nya pula" Hal tersebut karena pemilihan lansung ini itu hasil dari Reformasi sehingga PDIP tidak akan pernah lari dari komitmen awal, dan jika PDIP lari dari komitmen awal itu artinya PDIP menghianati hati rakyat yang lahir bukan sekedar dari sebuah surat atau UU namun lewat sebuah perjuangan dan pengorbanan rakyat mempertaruhkan hak-nya mempertahankan satu kepentingan bersama bagi semua rakyat. 

Lebih tegas Petronela menyampaikan bahwa" Bagi Fraksi PDIP secara menyeluruh dan juga di SBB tetap menolak adanya pilkada lewat jalur pemilihan yang di pilih oleh DPRD. Tegasnya

Petronela juga menguraikan dua hal penting yang menjadi dasar bahwa pemilihan yang di lakukan secara lansung itu" 

Pertama : tidak lalu mengebiri hak rakyat dalam memberikan suara-nya. 

Kedua : pemilihan lansung itu yang mana rakyat akan menilai lansung pemimpin mereka lewat paparan visi misi sehingga rakyat akan secara lansung mengetahui calon pemimpin tersebut punya tekrekor. 

Secara lantang Petronela menyebutkan bahwa pemilihan lewat DPRD itu adalah pemilihan secara tertutup dan hanya diketahui oleh sebagian orang, dan ada dugaan kuat akan terjadi sebuah nepotisme dalam pemilihan tersebut. Jelasnya

Kita belajar dari orde Lama lalu yang mana jika kekuasaan itu langgeng maka akan menggiring semua untuk menyukai seseorang yang hendak mencalonkan dirinya. Ucap Petronela

Hal itu bisa saja terjadi karena jelas akan terjadi sebuah proses transaksional yang luar biasa akan terjadi. 

Petronela mengakui" Dari sisi penghematan memang lebih hemat jika dilihat dari sisi anggaran, namun yang akan hancur adalah demokrasi karena bagaimanapun juga proses transaksional itu akan terjadi saat pemilihan itu berlangsung. Beber Petronela

Hal itu akan terjadi karena tujuannya guna memenangkan calon yang mengikuti konsentrasi pemilu tersebut, dan rakyat tidak akan tahu siapa pemimpin mereka, karena tidak secara lansung. 

Paling berpengaruh lagi jika terjadi pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPR maka terkait masalah rekomendasi partai akan cukup ikut berpengaruh, dan disitu akan besar dugaan suap akan terjadi. Terang Petronela

PDIP dalam menyikapi akan hal tersebut, akan mengambil langkah yang sangat hati - hati, dan pada dasarnya PDIP akan memilih figur pemimpin adalah orang yang benar - benar mau bekerja untuk rakyatnya, karena menyangkut hajat hidup rakyat banyak bukanlah sesuatu yang main - main. 

Diakhir keterangan-nya petronrla menyampaikan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia terlebih kusus rakyat SBB agar ke depan pilihlah pemimpin yang benar - benar pro rakyat, dan dekat dengan rakyat, bukan karena sebagai seorang pimpinan saja, namun sebagai orang tua dengan anak. Pungkasnya  (V374) 

Foto : Walikota Ambon Dukung Kegiatan Nasional Panen Raya 2026, Dorong Pertanian Sebagai Profesi Membanggakan

Ambon, Globaltimurnn.com – Walikota Ambon Bodewin M. Wattimena menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Tahun 2026 yang akan secara serentak digelar oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di beberapa waktu ke depan.

Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa ketahanan pangan merupakan pilar penting pembangunan nasional, terutama mengingat Indonesia sebagai negara agraris yang terus berupaya meningkatkan ketersediaan pangan untuk komoditas strategis seperti padi, jagung, dan kedelai.

 

Kegiatan ini diikuti oleh Kota Ambon secara daring sebagai bentuk partisipasi dalam kegiatan nasional sekaligus untuk mendokumentasikan capaian pertanian daerah yang dapat dipublikasikan. 

Panen raya yang akan digelar juga menjadi wujud nyata keberhasilan program peningkatan produksi pertanian baik di tingkat daerah maupun nasional, sekaligus sebagai apresiasi terhadap kerja keras petani dan seluruh pihak terkait. 

Pengumuman status ketahanan pangan diharapkan memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat, sekaligus memotivasi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mempertahankan serta meningkatkan produktivitas di masa mendatang.

 

Di Kota Ambon, perwujudan ketahanan pangan berkontribusi melalui pengembangan padigogo seluas sekitar 12 hektare, serta potensi tanaman pangan berupa umbi-umbian dan jagung yang tersebar di beberapa lokasi. Di Dusun Air Low, Jemaat Kayeli, terdapat lahan 2 hektare yang telah mencapai pertumbuhan 70% dan sedang dalam persiapan panen. 

Sedangkan di Dusun Karang-Karang, Desa Koka, lahan 2 hektare akan dipanen pada Januari 2026. Di Dusun Batu Tagipi, Desa Koka, lahan 2 hektare direncanakan dipanen pada Februari 2026, serta di Dusun Kahena Negeri Batu Merah, lahan 0,5 hektare akan dipanen pada Maret 2026.

 

Walikota mengakui bahwa Kota Ambon masih memiliki keterbatasan di mana banyak kebutuhan pokok harus disuplai dari daerah lain, sehingga diperlukan peran aktif dari seluruh pihak, terutama pendamping penyuluh pertanian dan para petani yang telah berkontribusi secara luar biasa. 

Meskipun dalam keterbatasan, kota ini berupaya memberikan inovasi pertanian baru melalui budidaya padigogo. Pada tahun 2026, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon, pemerintah akan mengakomodir bantuan kepada kelompok tani aktif berupa penyediaan benih, bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya untuk menunjang ketahanan pangan secara nasional dan daerah.

 

Walikota mengucapkan terima kasih kepada para petani yang giat bekerja menyediakan pangan, serta para penyuluh pertanian meskipun sebagian telah beralih status kepegawaian ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan pesan untuk tetap menjaga semangat kerja terbaik bagi Kota Ambon. 

Secara khusus, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kodam 1504/Pattimura, seluruh jajaran TNI, Polres Kota Ambon, Polres Kepulauan Lease, dan seluruh jajaran Polri yang telah memberikan bantuan luar biasa pada komunitas padigogo dan jagung. Kolaborasi antara berbagai pihak ini diharapkan menjadi contoh kerja sama sinergis untuk mendukung ketahanan pangan baik di Kota Ambon maupun secara nasional.

 

Akhirnya, Walikota mengajak seluruh stakeholder untuk aktif berperan dalam mendukung keberhasilan ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan untuk tanaman komoditas unggulan, mengolahnya secara produktif, dan menjadikan pertanian sebagai profesi yang membanggakan serta menguntungkan, bukan hanya sebagai kegiatan sampingan.

 

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Penyuluh Kota Ambon, Nona Talakua, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus menunjukkan kontribusi nyata bagi daerah termasuk Kota Ambon.

Kota Ambon telah mengembangkan budidaya padigogo bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat dan komunitas jagung bersama Polri. Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar serta memberikan manfaat dan semangat baru bagi kita semua, ujarnya. (Za)

Foto :  𝐑𝐚𝐩𝐚𝐭 𝐊𝐞𝐫𝐣𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐏𝐞𝐦𝐤𝐚𝐛 𝐇𝐚𝐥𝐦𝐚𝐡𝐞𝐫𝐚 𝐔𝐭𝐚𝐫𝐚 𝐑𝐞𝐬𝐦𝐢 𝐃𝐢𝐠𝐞𝐥𝐚𝐫

𝐓𝐎𝐁𝐄𝐋𝐎, Globaltimurnn.com – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menggelar Rapat Kerja Tahun 2026 yang dibuka langsung oleh Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, bertempat di Ruang Meeting Freedy Tjandua, Lantai II Kantor Bupati, Senin (5/1/2026).

Rapat kerja tersebut dihadiri Wakil Bupati Halmahera Utara Kasman Hi. Ahmad, Sekretaris Daerah E. J. Papilaya, Asisten I, Staf Ahli Bupati, para Camat dari 17 kecamatan, Tim Percepatan Pembangunan, serta seluruh pimpinan OPD.

Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya pengendalian dan pengawasan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara rutin dan terukur. Bupati meminta BKAD dan Bapenda untuk menyampaikan laporan realisasi pendapatan setiap bulan guna memastikan capaian PAD dapat dipantau langsung oleh pimpinan daerah.

Bupati juga menyoroti capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, khususnya pada pengelolaan BUMD dan ULP, yang masih membutuhkan penyempurnaan dokumen pendukung agar penilaian daerah semakin optimal. Selain itu, dukungan terhadap koperasi desa menjadi perhatian serius dengan meminta para camat memastikan ketersediaan lahan di setiap desa.

Pada sektor pelayanan publik, Bupati menekankan koordinasi lintas OPD terkait penyelesaian kewajiban BPJS serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis secara berkelanjutan. Sementara pada sektor infrastruktur, perhatian diberikan terhadap penerangan lampu dalam kota.

Bupati juga menegaskan pentingnya sinergi OPD dalam Tim Percepatan Pembangunan serta menciptakan manajemen ASN yang profesional, kondusif, dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Wakil Bupati Halmahera Utara Kasman Hi. Ahmad mengapresiasi capaian MCP serta menekankan penguatan kelembagaan koperasi desa sebagai upaya meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat. 

Beliau juga mengajak seluruh OPD untuk memahami dan melaksanakan visi misi kepala daerah, meningkatkan kompetensi aparatur, serta memastikan seluruh target pembangunan tahun 2026 tercapai sesuai perencanaan. (𝐆𝐈𝐎)

Foto : Gubernur Maluku Apresiasi Bantuan Kementerian Pertanian Tahun 2026 Dukung Swasembada Pangan

Ambon, Globaltimurnn.com – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mengapresiasi dukungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui alokasi berbagai program dan bantuan pada Tahun Anggaran 2026 dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional di Provinsi Maluku. Selasa (06/01/2026)

Melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian mengalokasikan program cetak sawah seluas 4.466 hektare, yang tersebar di Kabupaten Maluku Tengah seluas 1.500 hektare, Kabupaten Seram Bagian Timur 1.966 hektare, dan Kabupaten Seram Bagian Barat 1.000 hektare. Selain itu, juga dialokasikan SID optimasi lahan seluas 5.600 hektare serta konstruksi optimasi lahan seluas 3.926 hektare yang akan difokuskan pada empat sentra padi sawah di Maluku, yakni Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Buru.

Dukungan lainnya meliputi pembangunan dan penguatan infrastruktur pertanian berupa irigasi perpompaan sebanyak 196 unit, irigasi perpipaan 9 unit, jalan usaha tani sepanjang 3.500 meter, pelaksanaan SID irigasi tersier seluas 2.000 hektare, pemeliharaan irigasi tersier seluas 6.000 hektare, serta pembangunan dam parit atau long storage dan bangunan konservasi air sebanyak 6 unit yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota sebagai langkah antisipasi terhadap anomali iklim.

Lewerissa menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan di daerah kepulauan seperti Maluku.

“Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pertanian atas dukungan yang diberikan. Bantuan ini sangat strategis dalam mendukung upaya percepatan swasembada pangan nasional, khususnya di Provinsi Maluku,” ujarnya

Lewerissa juga berharap agar pemerintah kabupaten/kota penerima bantuan dapat memanfaatkan program tersebut secara optimal, terutama dalam pelaksanaan cetak sawah dan optimasi lahan.

“Saya berharap pemerintah kabupaten/kota dapat menyiapkan lahan serta petani yang memenuhi kriteria dan ketentuan yang berlaku, sehingga seluruh bantuan yang dialokasikan dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda, menjelaskan bahwa bantuan dari Kementerian Pertanian tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan nasional dalam memperkuat ketahanan pangan daerah, khususnya untuk komoditas pangan strategis.

“Sebagian besar bantuan ini dialokasikan langsung kepada petani melalui mekanisme swakelola. Dengan demikian, diharapkan pemanfaatannya lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung terhadap peningkatan produksi pangan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Dinas Pertanian Provinsi Maluku akan turut melakukan pendampingan dan pengawasan agar seluruh program dan bantuan yang diterima dapat berjalan sesuai dengan ketentuan serta memberikan manfaat maksimal bagi petani dan masyarakat. (V374)