Ambon, Globaltimurnn.com – Setiap pembangunan yang direncanakan pemerintah idealnya berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat. Jalan yang harus diperbaiki, fasilitas umum yang membutuhkan perhatian, hingga berbagai persoalan pelayanan publik merupakan bagian dari aspirasi yang harus mendapat tempat dalam kebijakan pembangunan daerah.

Namun, menyampaikan aspirasi saja tidak cukup. Dibutuhkan proses perencanaan yang matang, sinkronisasi program, serta ketepatan dalam penganggaran agar setiap kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan menjadi program pembangunan yang benar-benar dapat direalisasikan.

Kesadaran inilah yang menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ambon bertema "Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Kota Ambon".

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Ambon, Sabtu (14/11/2026), tersebut bukan sekadar agenda peningkatan kapasitas anggota legislatif. Lebih dari itu, Bimtek menjadi ruang strategis untuk memperkuat pemahaman mengenai bagaimana aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui DPRD dapat terintegrasi dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Ambon.

Hadir dalam kegiatan tersebut pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah B2KD Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Simon Seimima, S.STP., M.Si., serta Benny Pandan Nugroho selaku Pemeriksa Ahli Madya yang mewakili Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku.

Turut hadir Sekretaris DPRD Kota Ambon Alfian Lewenussa dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Dalam laporan pelaksanaan kegiatan, Sekretaris DPRD Kota Ambon, Alfian Lewenussa, menjelaskan bahwa keterlibatan DPRD dalam proses perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting dari tanggung jawab kelembagaan sebagai representasi masyarakat.

Melalui kegiatan reses, rapat dengar pendapat, maupun kunjungan kerja di daerah pemilihan, anggota DPRD memperoleh berbagai masukan dan kebutuhan masyarakat. Aspirasi tersebut kemudian dihimpun dan dirumuskan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD untuk diperjuangkan dalam proses perencanaan pembangunan.

Meski demikian, proses tersebut membutuhkan ketelitian dan pemahaman regulasi agar usulan yang disampaikan tidak sekadar menjadi daftar kebutuhan, tetapi benar-benar memenuhi persyaratan perencanaan dan dapat diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sejumlah tantangan masih menjadi perhatian, di antaranya keterbatasan anggaran, kemungkinan terjadinya tumpang tindih usulan dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta belum optimalnya penyelarasan prioritas antara DPRD dan pemerintah daerah.

Karena itu, melalui Bimtek ini, DPRD Kota Ambon berupaya mengevaluasi kembali mekanisme pengelolaan pokok-pokok pikiran, meningkatkan kualitas penjaringan dan penginputan aspirasi, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.

Pengelolaan usulan juga diharapkan semakin transparan, akuntabel, tertib administrasi, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Ambon, Morits L. Tamaela, dalam sambutannya memberikan penekanan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD memiliki kedudukan penting dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan pemerintah daerah.

Ia menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran bukan sekadar daftar keinginan politik, melainkan kristalisasi aspirasi masyarakat yang dihimpun secara langsung melalui kegiatan kedewanan.

Menurutnya, DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan secara optimal untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai kepentingan masyarakat.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, penyusunan pokok-pokok pikiran menjadi instrumen penting yang membutuhkan keselarasan dengan kebijakan pemerintah daerah.

Morits menilai tema Bimtek kali ini sangat relevan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memastikan usulan DPRD dapat terintegrasi secara utuh ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Ia menyoroti pentingnya sinkronisasi pokok-pokok pikiran dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, keselarasan tersebut menjadi kunci untuk menghindari tumpang tindih program, menjaga ketepatan sasaran pembangunan, serta memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap akuntabel.

Pada kesempatan itu, Morits juga menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku atas kesediaan memberikan materi dan penguatan kapasitas kepada pimpinan serta anggota DPRD Kota Ambon.

Ia berharap kehadiran para narasumber dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme penyelarasan pokok-pokok pikiran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sekaligus memperkuat pemahaman terhadap regulasi perencanaan dan penganggaran daerah.

Tidak hanya itu, perspektif BPK RI juga diharapkan menjadi bekal penting bagi anggota DPRD dalam memahami aspek pemeriksaan, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Kepada seluruh peserta, Morits mengajak agar mengikuti setiap sesi kegiatan dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, serta memanfaatkan momentum tersebut untuk menggali pengetahuan dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan teknis yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan.

Sebagai tanda dimulainya kegiatan, Ketua DPRD Kota Ambon secara resmi membuka Bimtek melalui pemukulan tifa, yang dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, kegiatan ini menghadirkan dua narasumber dari bidang yang saling melengkapi.

Simon Seimima, S.STP., M.Si., selaku Direktur Perencanaan Anggaran Daerah B2KD Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, menjadi narasumber yang diharapkan memperdalam pemahaman peserta mengenai mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk penyelarasan pokok-pokok pikiran DPRD.

Sementara itu, Benny Pandan Nugroho selaku Pemeriksa Ahli Madya yang mewakili Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku memberikan perspektif dari sisi pemeriksaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kehadiran kedua narasumber tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang seimbang antara kepentingan perencanaan pembangunan dan kewajiban menjaga tata kelola keuangan daerah yang sesuai aturan.

Rangkaian kegiatan kemudian dilaksanakan melalui dua sesi. Sesi pertama berupa pemaparan materi secara panel, dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) antara DPRD dan OPD terkait.

Melalui forum diskusi tersebut, para peserta diharapkan dapat menyamakan persepsi, membangun koordinasi, serta mengidentifikasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan sinkronisasi pokok-pokok pikiran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang masuk dalam dokumen perencanaan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat.

Aspirasi yang dihimpun oleh wakil rakyat harus memiliki arah yang jelas, proses pengusulan yang benar, serta pertimbangan kemampuan anggaran dan ketentuan regulasi.

Karena itu, penguatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD melalui Bimtek ini menjadi bagian penting dalam membangun hubungan kerja yang lebih efektif antara legislatif dan eksekutif.

DPRD Kota Ambon berharap, melalui sinkronisasi yang semakin baik, pokok-pokok pikiran yang diperjuangkan dapat menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang lebih terarah, realistis, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebab, pembangunan yang baik bukan hanya tentang apa yang ingin dibangun pemerintah, tetapi juga tentang bagaimana suara masyarakat didengar, diperjuangkan, dan diwujudkan melalui kebijakan yang tepat.

Semangat itulah yang diharapkan menjadi landasan bersama dalam mendorong pembangunan Kota Ambon yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan. (Za)

Jakarta, globaltimurnn.com – Pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat langkah percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela dengan memastikan penyelesaian hak-hak masyarakat terdampak berjalan secara adil, transparan, dan memberikan kepastian. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mengawal investasi strategis nasional sekaligus memastikan masyarakat Maluku memperoleh manfaat nyata dari pembangunan.

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Blok Masela bersama Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, di Ruang Rapat Makalehi, Gedung Heritage, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, selaku Ketua Tim Terpadu (Timdu) Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK), unsur Forkopimda Provinsi Maluku, Pangdam dan Irdam XVI/Pattimura, Kapolda Maluku, Danlantamal IX, perwakilan SKK Migas, Inpex selaku kontraktor kontrak kerja sama, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Sekda Maluku, Sadali Ie, menjelaskan bahwa salah satu fokus utama rapat adalah mempercepat penyelesaian hak-hak masyarakat yang terdampak langsung pembangunan fasilitas Blok Masela.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Maluku mendorong pihak Inpex dan KJPP agar segera merealisasikan pembayaran kompensasi kepada masyarakat sesuai hasil penilaian dan data yang telah diverifikasi.

Selain pembayaran kompensasi, pemerintah juga memastikan sejumlah bentuk penanganan bagi masyarakat terdampak, meliputi Bantuan biaya hidup selama satu tahun bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan, Relokasi enam unit rumah warga yang berada dalam area pembangunan Blok Masela, termasuk penyiapan lokasi dan hunian pengganti, penggantian biaya tanam tumbuh sebagai bentuk perhatian terhadap hak masyarakat serta Bantuan peralatan hidup, dengan besaran nilai yang akan ditetapkan setelah memperoleh rekomendasi akhir dari SKK Migas.

Kehadiran unsur TNI-Polri, Forkopimda Provinsi Maluku dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rapat tersebut juga memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan seluruh tahapan pelaksanaan di lapangan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan bahwa percepatan pembangunan Blok Masela harus berjalan seiring dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat. 

Penyelesaian dampak sosial kemasyarakatan menjadi bagian penting agar pembangunan proyek strategis nasional ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi nasional, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Maluku, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, SKK Migas, dan Inpex, Pemprov Maluku optimistis penyelesaian PDSK dapat segera dituntaskan sehingga tahapan pembangunan Blok Masela dapat berjalan lebih cepat dengan tetap mengedepankan keadilan dan kepentingan masyarakat. (Rdks) 

Halut, Globaltimurnn.com – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) kembali menghidupkan kegiatan Car Free Day (CFD) yang dirangkaikan dengan peresmian UMKM Tomahai (Tobelo Marahai), Sabtu (14/11/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di kawasan depan Kantor Bupati Halmahera Utara, Jalan Ir. Hein Namotemo, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Halut, Dr. Piet Hein Babua, M.Si. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Halut Dr. Kasman Hi. Ahmad, S.Ag., M.Pd., Ketua DPRD Halut Christina Lesnussa, Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H., Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav. Ramdhani Akbar, S.I.P., Sekda Halut Drs. E.J. Papilaya, MTP, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Maria Silfi Deyabora Tongo Tongo, serta unsur Forkopimda, pimpinan OPD, ASN dan tamu undangan lainnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan jalan sehat dan senam bersama, dilanjutkan pembacaan surat keputusan serta pengukuhan pengurus UMKM Tomahai, laporan panitia, sambutan, pemotongan tumpeng, foto bersama hingga peninjauan lokasi para pelaku usaha UMKM.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Halut menyampaikan bahwa jumlah UMKM yang terdaftar di Kabupaten Halmahera Utara saat ini mencapai 4.601 unit usaha yang tergabung dalam berbagai kelompok, perkumpulan dan komunitas.

Ia menjelaskan, UMKM Tomahai bekerja sama dengan aplikasi Belanjain untuk mempermudah masyarakat mendapatkan berbagai produk lokal. Seluruh pelaku usaha yang tergabung telah terdaftar dalam aplikasi tersebut sehingga masyarakat dapat melakukan pemesanan secara langsung, bahkan produk yang dibeli dapat diantarkan ke tempat pembeli.

Selain itu, pihaknya mengajak seluruh pimpinan OPD agar memanfaatkan produk UMKM lokal untuk kebutuhan konsumsi kegiatan kedinasan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pertumbuhan usaha masyarakat.

Sementara itu, Bupati Halut Piet Hein Babua dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Car Free Day sebelumnya pernah dilaksanakan di kawasan pemerintahan, namun belum berjalan berkelanjutan karena kurangnya dukungan kegiatan pendamping.

Karena itu, melalui pembukaan kembali Car Free Day yang dirangkaikan dengan aktivitas UMKM Tomahai, pemerintah daerah berupaya menyediakan ruang bagi para pelaku usaha untuk memasarkan dan mengembangkan produk lokal.

Bupati menegaskan, kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara rutin setiap hari Sabtu. Ia juga meminta Dinas Koperasi dan UMKM untuk terus melakukan pendampingan terhadap para pelaku usaha, serta Dinas Perhubungan agar memaksimalkan pengaturan lalu lintas demi kenyamanan masyarakat dan pengunjung.

Menurut Piet, pengaturan lalu lintas juga perlu ditingkatkan mulai pekan berikutnya, termasuk penutupan sejumlah akses jalan di sekitar kawasan Kodim dan Polres hingga lokasi kegiatan, sehingga kendaraan pengunjung dapat diarahkan melalui jalur alternatif.

Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa jumlah pelaku UMKM di Halmahera Utara saat ini mencapai lebih dari 4.600 unit. Jika setiap UMKM mempekerjakan minimal dua orang, maka terdapat sekitar 9.200 tenaga kerja yang dapat terserap dari sektor tersebut.

"UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan penuh agar UMKM terus tumbuh dan berkembang," tegasnya.

Ia berharap para pelaku UMKM terus membangun kerja sama dengan berbagai pihak sehingga usaha lokal di Halmahera Utara dapat berkembang secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Piet Hein Babua secara resmi membuka kegiatan Car Free Day yang dirangkaikan dengan aktivitas UMKM di sepanjang kawasan pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara.

Dengan dibukanya kembali kegiatan ini, pemerintah daerah berharap setiap hari Sabtu kawasan tersebut dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus ruang promosi bagi produk-produk unggulan UMKM lokal. [GIO

SBB, globaltimurnn.com - Pembentukan peraturan daerah bukan sekadar menyusun daftar regulasi atau memenuhi kewajiban administratif pemerintah. Di balik setiap rancangan peraturan daerah, terdapat kebutuhan masyarakat, kepastian hukum, serta harapan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi daerah.

Namun, komitmen tersebut membutuhkan keseriusan, bukan hanya dalam mengusulkan judul rancangan peraturan daerah, tetapi juga dalam menyiapkan anggaran, dokumen pendukung, hingga mengawal setiap tahapan pembahasannya.

Persoalan inilah yang menjadi perhatian serius Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) saat menyampaikan hasil pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten SBB.

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten SBB, Asrul S. Kaisuku, S.HI, saat membacakan laporan hasil pembahasan Ranperda dalam rapat paripurna yang berlangsung pukul 16.00 WIT, bertempat di ruang paripurna DPRD SBB, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, menegaskan bahwa keberhasilan pembentukan produk hukum daerah sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah bersama seluruh perangkat daerah pengusul.

Dalam laporannya, Asrul menjelaskan bahwa penyusunan Propemperda Tahun 2027 telah melalui proses inventarisasi, koordinasi, pembahasan, serta penyelarasan terhadap berbagai usulan rancangan peraturan daerah, baik yang berasal dari pemerintah daerah maupun inisiatif DPRD.

Proses tersebut juga dilakukan melalui konsultasi dengan Kementerian Hukum Wilayah Maluku serta Biro Hukum Provinsi Maluku guna memastikan kesesuaian materi dan judul rancangan peraturan daerah, sekaligus menghindari tumpang tindih kewenangan dalam pembentukan regulasi.

Pembahasan turut melibatkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) pengusul dengan mempertimbangkan kebutuhan pembentukan regulasi, perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kesesuaian dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, serta aspirasi publik.

Dari seluruh proses tersebut, Bapemperda menetapkan sebanyak 14 rancangan peraturan daerah untuk masuk dalam Propemperda Kabupaten SBB Tahun 2027.

Jumlah tersebut terdiri atas sembilan usulan pemerintah daerah dan lima rancangan peraturan daerah yang merupakan inisiatif DPRD.

Empat belas rancangan tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari perlindungan lingkungan hidup, pembangunan keluarga, kelembagaan dan perlindungan masyarakat hukum adat, pengendalian minuman beralkohol tradisional, hingga pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Selain itu, terdapat rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, Rencana Kerja Daerah, Penataan Desa, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta Penetapan APBD Tahun Anggaran 2028.

Dua rancangan lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan serta sistem pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Meski demikian, di balik penetapan 14 rancangan tersebut, Bapemperda memberikan catatan kritis terhadap pelaksanaan Propemperda pada tahun-tahun sebelumnya.

Asrul mengungkapkan bahwa hampir seluruh usulan rancangan peraturan daerah dari pemerintah daerah belum diikuti keseriusan dalam proses tindak lanjut, terutama terkait kesiapan dukungan anggaran.

Menurutnya, pengusulan sebuah rancangan peraturan daerah tidak boleh berhenti pada penyampaian judul semata. Setiap OPD yang mengusulkan regulasi harus memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan kebutuhan anggaran, naskah akademik, serta dokumen pendukung lainnya.

Persoalan ini menjadi semakin penting setelah adanya perhatian dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku yang menyampaikan bahwa Kabupaten Seram Bagian Barat termasuk daerah dengan indeks reformasi hukum yang sangat rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Maluku.

Kondisi tersebut seharusnya menjadi peringatan sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen dalam membangun sistem hukum dan regulasi yang berkualitas.

Bapemperda juga meminta Bupati Seram Bagian Barat agar memberikan perhatian khusus terhadap konsistensi pimpinan OPD yang telah mengusulkan rancangan peraturan daerah.

Koordinasi lintas sektor bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah harus berjalan aktif agar setiap rancangan yang telah masuk dalam Propemperda dapat diproses sesuai tahapan dan jadwal yang ditetapkan.

Bahkan, berdasarkan rekomendasi Bapemperda, proses pembentukan peraturan daerah sebelumnya telah memberikan batas waktu sekitar April hingga Mei bagi OPD pengusul untuk menyampaikan dokumen dan melakukan koordinasi.

Namun, hingga penghujung tahun 2026, Bapemperda menilai belum ada OPD yang secara aktif dan serius mengoordinasikan sejumlah judul Ranperda yang telah ditetapkan dalam Propemperda Tahun 2026.

Selain persoalan dukungan anggaran, Bapemperda juga menyoroti lambannya proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Tantribun) yang merupakan usulan pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Ranperda tersebut hingga kini masih menghadapi kendala dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum, meskipun telah berproses lebih dari dua tahun.

Padahal, keberadaan regulasi tersebut dinilai sangat penting untuk memperjelas norma, memperkuat landasan hukum, serta mempertegas kedudukan dan kewenangan Satpol PP sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah.

Tanpa adanya regulasi yang memadai, pelaksanaan tugas dan kewenangan Satpol PP berpotensi tidak berjalan secara optimal karena belum didukung landasan hukum daerah yang dibutuhkan.

Karena itu, Bapemperda berharap proses penyelesaian Ranperda Tantribun dapat segera dituntaskan sehingga paling lambat pada awal 2027 sudah terdapat kemajuan menuju penetapannya.

Bagi Bapemperda, penetapan 14 Ranperda dalam Propemperda Tahun 2027 bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari tanggung jawab bersama untuk menghadirkan produk hukum daerah yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Pemerintah daerah diharapkan segera mempersiapkan seluruh dokumen pendukung, termasuk naskah akademik dan rancangan awal peraturan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Namun, seluruh persiapan tersebut tidak akan berjalan maksimal tanpa keberpihakan anggaran yang jelas.

Karena itu, seluruh pimpinan OPD pengusul diminta memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk mengawal setiap rancangan peraturan daerah yang telah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah.

Bapemperda juga menekankan pentingnya menjaga kualitas substansi setiap regulasi serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembahasannya.

Pada akhirnya, keberhasilan Propemperda Tahun 2027 tidak semata-mata diukur dari berapa banyak rancangan peraturan daerah yang berhasil didaftarkan. Lebih dari itu, keberhasilan harus terlihat dari kesungguhan pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelesaikan regulasi yang dibutuhkan, memiliki kepastian hukum, serta mampu menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.

Sebab, sebuah peraturan daerah tidak akan memberikan manfaat apabila hanya berhenti sebagai dokumen perencanaan tanpa keseriusan untuk mewujudkannya. (Rdks) 

Buru, globaltimurnn.com – Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Abdul Muthalib Sangadji Ambon melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Kecamatan Waeapo dan Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru, pada 11–13 November 2026.

Kegiatan yang didampingi oleh Dr. Sri Ratna Dewi Lampong, MA ini mengusung semangat pengabdian berbasis keilmuan, nilai-nilai keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat. Terdapat tiga program utama yang dilaksanakan, yakni membangun budaya anti-bullying dan anti-hoaks di lingkungan sekolah, sosialisasi nilai-nilai ekoteologi melalui program penghijauan, serta gerakan masyarakat berbasis ekoteologi melalui konservasi dan penanaman mangrove.

Ketiga program tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Agama dalam merespons berbagai persoalan sosial, pendidikan, keagamaan, dan lingkungan hidup di tengah masyarakat.

1. Membangun Budaya Anti-Bullying dan Anti-Hoaks di Sekolah

Program pertama dilaksanakan di SMA Negeri 3 Kabupaten Buru melalui kegiatan diskusi dan edukasi bertema “Membangun Budaya Anti-Bullying dan Anti-Hoaks melalui Literasi Digital di Sekolah.”

Kegiatan ini diikuti sekitar 50 peserta yang berasal dari siswa kelas XII. Para peserta diajak memahami berbagai bentuk tindakan perundungan (bullying), dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkannya, serta pentingnya membangun lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan saling menghargai.

Selain itu, literasi digital menjadi perhatian utama, khususnya dalam membangun kesadaran siswa agar lebih bijak menggunakan media sosial, mampu memilah informasi, melakukan verifikasi terhadap berita yang diterima, serta tidak mudah menyebarkan informasi bohong atau hoaks.

Melalui kegiatan ini, para siswa diharapkan dapat menjadi generasi muda yang memiliki karakter positif, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta bertanggung jawab dalam kehidupan sosial maupun aktivitas digital.

2. Sosialisasi Nilai-Nilai Ekoteologi melalui Program “Satu Pohon, Satu Calon Pengantin”

Program kedua dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waeapo dengan mengangkat tema “Sosialisasi Nilai-Nilai Ekoteologi melalui Program Satu Pohon, Satu Calon Pengantin.”

Kegiatan ini dihadiri sekitar 30 peserta yang terdiri dari pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM), Penyuluh Agama, kelompok pengajian ibu-ibu, serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Waeapo.

Program ini mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Melalui pendekatan ekoteologi, masyarakat diajak memahami bahwa menjaga alam bukan semata-mata tanggung jawab sosial, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab spiritual dan pengamalan ajaran agama.

Program “Satu Pohon, Satu Calon Pengantin” menjadi bentuk konkret edukasi lingkungan yang menghubungkan momentum pembentukan keluarga baru dengan komitmen menjaga kelestarian alam.

Pesan yang ingin dibangun adalah bahwa pernikahan tidak hanya menjadi awal kehidupan keluarga, tetapi juga dapat menjadi momentum menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan bagi generasi mendatang.

3. Gerakan Masyarakat Berbasis Ekoteologi melalui Konservasi dan Penanaman Mangrove

Program ketiga dilaksanakan di Desa Kaki Air, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru, melalui kegiatan “Gerakan Masyarakat Berbasis Ekoteologi melalui Konservasi dan Penanaman Mangrove.”

Kegiatan ini memadukan dialog bersama masyarakat dengan aksi nyata penanaman mangrove di kawasan pesisir. Masyarakat diajak berdiskusi mengenai pentingnya menjaga ekosistem pesisir, melestarikan hutan mangrove, serta meningkatkan kesadaran kolektif terhadap ancaman kerusakan lingkungan.

Penanaman mangrove menjadi simbol gerakan bersama dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Mangrove memiliki fungsi ekologis yang penting, antara lain melindungi kawasan pantai dari abrasi, menjadi habitat berbagai biota laut, serta mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan masyarakat pesisir.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa bersama masyarakat berupaya membangun kesadaran bahwa pelestarian lingkungan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan partisipasi masyarakat dapat menjadi kekuatan penting dalam membangun gerakan konservasi yang berkelanjutan.

Mengintegrasikan Ilmu Pengetahuan, Nilai Agama, dan Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan tiga program PKM tersebut memperlihatkan bahwa kajian Sosiologi Agama memiliki ruang kontribusi yang luas dalam kehidupan masyarakat. Agama tidak hanya dipahami dalam dimensi ritual dan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memiliki relevansi kuat dalam membangun hubungan sosial yang harmonis serta hubungan manusia dengan alam.

Melalui pendekatan ekoteologi dan pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini berupaya menghadirkan pemahaman bahwa nilai-nilai keagamaan dapat menjadi landasan etis dalam menjawab persoalan sosial dan ekologis.

Rangkaian kegiatan PKM yang berlangsung selama tiga hari ini diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi dapat menjadi awal dari gerakan bersama yang berkelanjutan, baik dalam membangun lingkungan pendidikan yang bebas perundungan dan hoaks, membudayakan kepedulian lingkungan melalui institusi keagamaan, maupun memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga ekosistem pesisir.

Kehadiran mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Agama UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon di Kabupaten Buru menjadi wujud implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, lembaga pendidikan, institusi keagamaan, pemerintah, dan masyarakat.

Tim Pelaksana PKM

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan oleh tim mahasiswa Pascasarjana Program Studi Sosiologi Agama UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon dengan susunan sebagai berikut:

Dosen Pendamping Dr. Sri Ratna Dewi Lampong, MA, Ketua Tim PKM Nurul Ain Kabakoran, Anggota Tim" 1. Akmil Djapa, 2. Sainal Muhammad Ali, 3. Abdurrahman Tuhepaly, 4. Ainur Rachman, 5. Luwu Datumboyo, 6. Justin D. Malo, 7. Azhari, 8. Hapsari , 9. Rosa. 

Dari ruang kelas hingga kawasan pesisir, dari literasi digital hingga penanaman mangrove, pengabdian ini membawa satu pesan penting: membangun masyarakat yang berkarakter, religius, dan peduli lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. (Rdks) 

Halut, Globaltimurnn.com – Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, M.Si., melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Kao Barat, Jumat (13/11/2026), dalam rangka meninjau progres pekerjaan pencetakan sawah baru sekaligus memastikan kesiapan wilayah tersebut menjelang rencana kunjungan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Republik Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav. Ramdhani Akbar, S.I.P., Ketua DPRD Halmahera Utara Cristina Lesnussa, Sekretaris Daerah Drs. E.J. Papilaya, serta sejumlah pimpinan OPD dan unsur TNI-Polri.

Rombongan disambut Camat Kao Barat Abihud Jawali, tim penyuluh pertanian, perwakilan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) Social Performance Dody W. Panudu, Kasubsektor Kao Barat IPDA Abrianto, serta para kepala desa se-Kecamatan Kao Barat.

Agenda kunjungan diawali dengan peninjauan langsung progres pekerjaan pencetakan sawah baru di Desa Soahukum. Selanjutnya, Bupati bersama rombongan meninjau lokasi persawahan di Desa Margomulyo untuk memastikan kesiapan pelaksanaan panen raya padi.

Selain sektor pertanian, rombongan juga meninjau kesiapan lokasi pendaratan helikopter (helipad) di Lapangan Desa Tolabit sebagai bagian dari persiapan rencana kunjungan Wamentan RI ke Kecamatan Kao Barat.

Dalam pertemuan bersama para kepala desa dan pemerintah kecamatan di Aula Kantor Camat Kao Barat, Bupati menyampaikan arahan mengenai pentingnya dukungan seluruh pemerintah desa dan kecamatan dalam menyukseskan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Bupati juga menekankan pentingnya membangun sinergi, memperkuat kerja sama, serta saling mendukung antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa guna mendorong pembangunan serta kemajuan daerah.

Rangkaian kunjungan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan lokasi kolam pembibitan ikan air tawar jenis nila di Desa Makarti. Setelah itu, Bupati dan rombongan kembali meninjau lokasi persawahan di Desa Soahukum untuk melihat kesiapan pelaksanaan panen raya padi.

Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam memastikan kesiapan program pengembangan sektor pertanian, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor menjelang rencana kunjungan Wamentan RI. [GIO]

Kairatu, globaltimurnn.com - Upaya mengakhiri perselisihan dan memperkuat kembali hubungan persaudaraan antara masyarakat Desa Kairatu dan Desa Uraur diwujudkan melalui pelaksanaan aksi damai yang dirangkaikan dengan penandatanganan Deklarasi Damai, prosesi adat dan doa bersama di wilayah perbatasan kedua desa serta seputaran Pohon Johar Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Jumat (13/11/2026).

Untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan kondusif, Kapolsek Kairatu IPTU Arthur M. Serhalawan, S.H., M.H., memerintahkan personelnya untuk melaksanakan pengamanan di lokasi kegiatan. Pengamanan dipimpin oleh Wakapolsek Kairatu IPTU D. Noya dengan melibatkan anggota Polsek Kairatu melalui pengamanan terbuka dan tertutup.

Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Refindo Pradipta Rulando, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A., menjelaskan bahwa langkah pengamanan tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan kepolisian dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat yang mengikuti aksi damai dan prosesi deklarasi perdamaian.

"Kapolsek Kairatu telah memerintahkan personel untuk melakukan pengamanan sejak awal kegiatan hingga seluruh rangkaian selesai. Kehadiran anggota kepolisian bertujuan memastikan proses perdamaian ini berjalan aman, tertib dan lancar, sehingga masyarakat dapat mengikuti seluruh kegiatan dengan baik," jelas Kapolres.

Dalam pelaksanaan aksi damai tersebut, Pemerintah Desa Kairatu dan Pemerintah Desa Uraur secara bersama-sama menyampaikan serta menandatangani Deklarasi Damai yang memuat sepuluh poin kesepakatan sebagai komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan mengakhiri segala bentuk perselisihan.

Melalui deklarasi tersebut, kedua desa sepakat menghentikan segala bentuk kekerasan, penyerangan, pelemparan, intimidasi dan provokasi, baik secara fisik, verbal maupun melalui media sosial. Masyarakat juga berkomitmen untuk tidak menyebarkan foto, video hoaks maupun ujaran kebencian serta bersama-sama menjaga kebenaran informasi.

Kesepakatan itu turut menegaskan bahwa apabila terjadi konflik antarwarga yang merupakan tindak pidana atau pelanggaran hukum, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pribadi pelaku dan bukan atas nama desa. Begitu pula apabila terjadi pengrusakan aset atau harta benda milik warga, pelaku secara pribadi berkewajiban mengganti kerugian yang ditimbulkan. Setiap oknum yang terlibat dalam pertikaian akan ditangani pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, kedua desa sepakat menyelesaikan setiap perselisihan atau kesalahpahaman melalui dialog dan musyawarah mufakat secara kekeluargaan dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat keamanan. Masyarakat juga berkomitmen mencegah perilaku cacian dan makian di tempat umum, menjaga persaudaraan, saling menghormati, serta bersama-sama memelihara keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat.

Kesepakatan tersebut juga menjadi komitmen kedua desa untuk menjadi pelopor perdamaian demi masa depan generasi yang lebih baik. Seluruh poin deklarasi ditegaskan melalui sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan adat sebagai bentuk kesungguhan untuk menjaga serta tidak mengingkari perdamaian yang telah dibangun.

Deklarasi Damai dibacakan oleh Sekretaris Desa Kairatu E. Ruspanah dan perwakilan Desa Uraur Jemi Ukakale, S.Pd., kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa Kairatu E. Rumahlatu dan Kepala Desa Uraur Niklas Ihalewey, S.Sos.

Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sambutan dari kedua kepala desa serta Camat Kairatu J.P. Kainama, S.Sos., M.Si. Selanjutnya dilaksanakan pembacaan deklarasi, penandatanganan kesepakatan, prosesi adat oleh tokoh adat Desa Kairatu Onesimus Rumahlatu, Melianus Ulate dan Dominggus Niak, penyerahan dokumen deklarasi oleh Camat Kairatu kepada kedua kepala desa, serta doa bersama yang dipimpin perwakilan gereja dari Desa Kairatu dan Desa Uraur.

Pada pukul 11.55 WIT, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan kembali Deklarasi Damai di seputaran Pohon Johar Desa Kairatu oleh Sekretaris Desa Kairatu E. Ruspanah dan Sekretaris Desa Uraur J. Lehurnitua, kemudian ditutup dengan foto bersama seluruh unsur yang hadir.

Kapolres menegaskan bahwa perdamaian yang telah dibangun merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Karena itu, pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat diharapkan terus menjaga komunikasi serta tidak memberikan ruang bagi munculnya provokasi yang dapat merusak hubungan persaudaraan.

"Saya mengajak seluruh masyarakat Desa Kairatu dan Desa Uraur agar menghormati serta menjalankan kesepakatan yang telah ditandatangani. Jangan mudah terpengaruh provokasi maupun informasi yang belum tentu benar. Apabila terdapat persoalan, utamakan dialog dan musyawarah, bukan tindakan kekerasan. Mari kita jaga bersama perdamaian ini karena keamanan bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tetapi tanggung jawab kita semua," imbau AKBP Refindo.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Kairatu, Kapolsek Kairatu IPTU Arthur M. Serhalawan, S.H., M.H., Wakapolsek Kairatu IPTU D. Noya, perwakilan Danramil 1513-01 Kairatu, personel Polsek Kairatu, Bhabinkamtibmas, Babinsa, kedua kepala desa beserta perangkatnya, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat serta kurang lebih 70 warga Desa Kairatu dan Desa Uraur.

Pengamanan yang dilaksanakan personel Polsek Kairatu berlangsung hingga seluruh rangkaian aksi damai, prosesi adat, penandatanganan deklarasi dan doa bersama selesai. Kegiatan berakhir pada pukul 12.05 WIT dengan situasi aman, tertib dan kondusif.

Polres Seram Bagian Barat berharap deklarasi dan aksi damai ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menjadi komitmen bersama untuk mempererat tali persaudaraan, mencegah terjadinya konflik kembali serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Kairatu. (Rdks)