Foto : Gelar Pengobatan Massal dan Berbagi Sembako, Kodim 1504/Ambon Hadir Ditengah Masyarakat Aboru

Malteng, Globaltimurnn.com - Kodam XV/Pattimura bersama Pemerintah Provinsi Maluku, dengan dukungan Pemerintah Negeri Aboru, menggelar bakti sosial berupa pengobatan massal, pembagian sembako, serta pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) di Negeri Aboru, Kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis (23/4/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Perwira Penghubung (Pabung) Maluku Tengah Kodim 1504/Ambon Letkol Inf La Ala Buton, S.Ag., M.M., didampingi Danramil 1504-07/Haruku Kapten Inf Law Nuru, Penjabat Raja Negeri Aboru Melkianus Leuhena, serta tim medis dari Kesdam XV/Pattimura.

Bakti sosial ini diawali dengan karya bakti pembersihan jalan lorong setapak dan pembangunan dua titik MCK di Dusun Salele sejak Selasa (21/4/2026). Pembangunan MCK tersebut saat ini masih dalam tahap awal penggalian, sementara tiga titik lainnya direncanakan dilanjutkan secara bertahap.

Selain karya bakti, kegiatan pengobatan massal dilaksanakan selama dua hari. Pada hari pertama, pelayanan kesehatan umum dan gigi dibuka bagi warga sektor jemaat Bethel yang meliputi Bethesda, Zaitun, Tiberias, dan Daiken.

Sedangkan pada hari kedua, Jumat (24/4/2026), pelayanan dilanjutkan dengan pemeriksaan gigi, mata, kesehatan umum, serta penyakit dalam bagi warga wilayah Getsemani dan Nazaret.

Animo masyarakat pada hari pertama tercatat tinggi. Dari target awal 50 orang, jumlah warga yang memeriksakan kesehatan meningkat menjadi 72 orang, dengan rincian 21 pasien gigi dan 51 pasien umum.

Tak hanya itu, sebanyak 169 warga menerima bantuan beras program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Bantuan tersebut disalurkan melalui perwakilan masyarakat di Dusun Salele, Dusun Amalaina, Dusun Waikenang, dan Dusun Hour. Sementara warga Dusun Naira, Kampung Baru, dan Tanital dijadwalkan menerima bantuan dan layanan kesehatan gratis pada hari kedua.

Tim medis yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri atas Kapten CKM Adrian Hardianto (dokter umum), Kapten (K) drg Amanda Anggrek Amelia (dokter gigi), Lettu CKM dr Fritz Geraldi Syah (dokter umum), serta Kopda Ronaldo de Lima sebagai pengemudi ambulans.

Dalam sambutannya, Letkol Inf La Ala Buton menyampaikan salam hormat dari Pangdam XV/Pattimura dan Dandim 1504/Ambon kepada masyarakat Negeri Aboru. Ia menegaskan bahwa pengobatan massal diberikan secara gratis guna membantu warga memperoleh layanan kesehatan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke Kota Ambon.

“Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Salah satu indikator kesejahteraan adalah kesehatan. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman,” ujar La Buton.

Sementara itu, Penjabat Raja Negeri Aboru Melkianus Leuhena mengapresiasi jajaran TNI atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI yang sudah meluangkan waktu hadir memberikan pelayanan kesehatan. Ini sangat membantu karena masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk berobat,” katanya.

Leuhena menambahkan, bantuan sembako akan diprioritaskan bagi warga yang benar-benar membutuhkan, seperti janda, duda, anak yatim piatu, serta penyandang disabilitas.

Kegiatan bakti sosial tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat kepedulian TNI terhadap kesejahteraan warga di wilayah Maluku Tengah. (V374) 

Foto : Dua Atlit Terbaik Pencak Silat SMAN 1 SBB, Diturunkan Ikuti Kejurnas Championship 2026 Jakarta

Jakarta, Globaltimurnn.com - Dalam mengembangkan potensi siswa di bidang ekstrakurikuler khususnya olahraga Pencak Silat, SMA Negeri 1 SBB mengirim 2 siswa terbaik untuk mengikuti kejuaraan Nasional Pencak Silat Championship 2026, sekaligus merebut Piala Kemenpora, yang berlangsung di  Gor Ciracas Jakarta Timur pada tanggal 25 - 29 April 2026.

Kepala Sekolah SMA N 1 SBB, Inci Nely Warbal, S.Pd lewat media ini menyatakan" siswa yg dikirim adalah merupakan hasil pengembangan potensi ekstrakurikuler Pencak silat di sekolah dan berdasarkan track record peraih medali emas pada saat ajang Gubernur Cup Pencak Silat 2025 tahun kemarin.

Kedua siswa tersebut adalah Reinhard Saputra de Fretes dan Simon Akollo, keduanya akan bertanding pada kelas tanding 43-47 Kg putra dan 47-51 Kg putra.

Disamping itu mereka berdua didampingi oleh pelatih Andreas de Fretes, S.Pd.,Gr, yang adalah Guru  pada SMA N 1 SBB dan sudah menyandang lisensi Pelatih Nasional Tingkat III dan sekaligus merupakan Ketua Lembaga Kepelatihan IPSI Provinsi Maluku. 

Andreas berharap kedua siswa tersebut dapat mempersembahkan hasil yang terbaik yaitu menyumbang medali untuk sekolah. 

Disisih lain, hasil dari Kejuaraan nanti akan merupakan Barometer bagi kedua atlit untuk mengikuti seleksi Pra Popnas di tahun ini. Pungkasnya (V374) 

Foto : Respons Cepat Damkar Ambon: Pohon Tumbang di Sirimau Berhasil Ditangani Tanpa Korban Jiwa

Ambon, Globaltimurnn.com– Aksi sigap kembali ditunjukkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon dalam menangani insiden pohon tumbang yang terjadi di wilayah Kecamatan Sirimau, Kamis (23/04/2026).

Peristiwa tersebut dilaporkan warga melalui call center pada pukul 12.36 WIT. Menindaklanjuti laporan itu, tim piket langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian dan tiba pada pukul 13.13 WIT.

Kejadian pohon tumbang ini berlokasi di Jalan Said Perintah No. 5, Kelurahan Ahusen, tepatnya di depan Hotel Sahabat. Berdasarkan informasi di lapangan, insiden dipicu oleh faktor cuaca berupa hujan dengan intensitas cukup tinggi.

Dalam kejadian tersebut, satu unit angkutan kota jurusan Kudamati dengan nomor polisi DE 1609 dilaporkan terdampak. Meski demikian, tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa ini.

Untuk melakukan penanganan, Damkar Kota Ambon mengerahkan satu unit mobil rescue dari markas komando (Mako) dengan dukungan personel PLATON C. Proses evakuasi dan pembersihan material pohon berlangsung cepat dan terkoordinasi, sehingga akses jalan dapat kembali normal dalam waktu singkat.

Situasi dinyatakan aman dan terkendali pada pukul 13.35 WIT. Seluruh armada kemudian kembali ke pos masing-masing untuk melanjutkan piket kesiapsiagaan.

Pihak Damkar mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu, guna menghindari potensi kejadian serupa.

Peristiwa ini menjadi bukti pentingnya respon cepat layanan darurat dalam meminimalisir dampak bencana di tengah masyarakat. (Za)

Foto : Pledoi Petrus Fatalolon Tegaskan ‘Saya Bukan Koruptor"

Ambon, Globaltimurnn.com – Mantan Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatalolon, menyampaikan pembelaan panjang dalam sidang dugaan korupsi penyertaan modal daerah yang digelar di Pengadilan Negeri Ambon. Dalam pledoinya, ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diambil selama menjabat merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan, bukan tindak pidana, Rabu (22/04/2026). 

Di hadapan majelis hakim, Petrus membuka pembelaannya dengan pernyataan tegas, dirinya hadir bukan sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai kepala daerah yang menjalankan amanat undang-undang demi kepentingan masyarakat.

Petrus menempatkan proyek strategis nasional Blok Masela sebagai dasar utama kebijakan yang kini dipersoalkan. Ia menyebut ladang gas Abadi sebagai “berkat Tuhan” yang diyakini mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat Kepulauan Tanimbar.

Menurutnya, potensi besar dari cadangan gas yang mencapai puluhan triliun kaki kubik membuka peluang pendapatan signifikan melalui Participating Interest (PI). Meski demikian, daerah hanya memperoleh sebagian kecil dari porsi PI yang diperjuangkan melalui proses panjang bersama pemerintah pusat dan berbagai pihak terkait.

“Perjuangan ini bukan hal mudah. Kami berupaya dari daerah hingga pusat agar Tanimbar mendapat bagian dari kekayaan alamnya,” ujarnya.

Dalam pledoi tersebut, Petrus menegaskan bahwa kebijakan penyertaan modal kepada BUMD bukanlah keputusan sepihak. Ia menyebut seluruh proses telah melalui mekanisme resmi bersama DPRD serta berlandaskan regulasi yang berlaku, termasuk dokumen perencanaan daerah.

Langkah tersebut, kata dia, ditujukan untuk memperkuat kapasitas BUMD agar siap mengelola potensi daerah, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, Ini keputusan institusional, bukan keputusan pribadi, tegasnya.

Petrus secara tegas membantah seluruh tuduhan jaksa. Ia menilai tidak ada unsur pidana dalam kebijakan tersebut karena :

Tidak memiliki niat jahat, Tidak ada aliran dana ke dirinya, Tidak memperoleh keuntungan pribadi, Tidak ada kerugian negara yang nyata

Ia juga menekankan bahwa kerugian yang disebutkan masih bersifat estimasi karena investasi tersebut berjangka panjang.

Salah satu poin krusial dalam pembelaannya adalah kritik terhadap hasil audit yang dijadikan dasar tuntutan. Petrus menilai audit tersebut cacat secara hukum, baik dari sisi kewenangan auditor maupun metode yang digunakan.

Ia mengklaim audit dilakukan tanpa independensi dan tanpa klarifikasi kepada pihak terkait, bahkan disebut tidak memenuhi standar sebagai alat bukti, Produk audit itu tidak bisa dijadikan dasar dalam perkara ini, ujarnya.

Tak hanya itu, Petrus juga menyoroti sejumlah kejanggalan dalam dokumen tuntutan jaksa, termasuk kesalahan identitas terdakwa yang dinilai fatal.

Ia menyebut adanya perbedaan data pribadi dalam berkas tuntutan sebagai bentuk “error in persona”, yang menurutnya mencederai proses hukum.

Selain itu, ia mengungkap adanya saksi yang mengaku mendapat tekanan saat proses pemeriksaan dan tidak membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan.

Petrus menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam pengelolaan teknis dana penyertaan modal. Ia menyebut kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada jajaran direksi BUMD.

“Saya tidak pernah memerintahkan pencairan dana dan tidak pernah menerima keuntungan apa pun,” tegasnya. 

Menutup pledoinya, Petrus mengungkapkan telah menjalani masa penahanan selama 154 hari. Ia mengaku mengalami masa sulit karena harus terpisah dari keluarga, namun tetap berusaha kuat.

“Saya tidak pernah korupsi. Saya hanya menjalankan tugas sebagai kepala daerah,” ucapnya.

Dalam permohonannya, Petrus meminta majelis hakim untuk :

1, Menerima seluruh nota pembelaannya

2, Menyatakan dirinya tidak terbukti bersalah

3, Membebaskannya dari seluruh dakwaan

4, Memulihkan nama baik dan martabatnya

Ia juga menegaskan prinsip hukum in dubio pro reo, bahwa keraguan harus berpihak pada terdakwa.

“Biarlah kebenaran yang berbicara. Saya percaya keadilan akan ditegakkan,” pungkasnya. (Tim)

Foto : Sebuah momen penting dan sebuah. Kebanggaan Dari kisah inspiratif menjadi sebuah momen

Ambon, Globaltimurnn.com — Suasana haru dan bangga mewarnai momen wisuda periode April 2026 di Universitas Pattimura. Namun lebih dari sekadar seremoni akademik, panggung wisuda kali ini menjelma menjadi ruang lahirnya harapan baru bagi generasi muda Indonesia Timur.

Kehadiran Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menjadi sorotan utama. Dalam Rapat Terbuka Luar Biasa Senat yang digelar di auditorium kampus, Kamis (23/04/2026), ia menyampaikan komitmen kuat untuk mendukung masa depan pendidikan mahasiswa berprestasi.

Dengan nada tegas namun penuh empati, Eddy menegaskan kesiapannya untuk membuka jalan bagi para lulusan terbaik agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang magister (S2). Pernyataan tersebut bukan sekadar janji seremonial, melainkan bentuk kepedulian nyata terhadap pemerataan akses pendidikan di kawasan timur Indonesia.

Sorotan mengerucut pada kisah inspiratif seorang wisudawati asal Nusa Tenggara Timur, Claris Fransiska Lali Neka, S.P.. Lulusan Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis ini berhasil meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sempurna 4,00 di tengah keterbatasan ekonomi. Perjuangannya menjadi simbol keteguhan dan bukti bahwa mimpi besar tetap bisa diraih dengan tekad kuat.

Kisah Claris tak hanya mengundang decak kagum, tetapi juga menggugah kepedulian. Eddy secara khusus menyatakan akan memperjuangkan akses beasiswa melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi yang bersangkutan. Bahkan, ia menegaskan komitmen pribadi untuk memastikan pendidikan lanjutan tersebut tetap terwujud.

“Jika memang belum mendapatkan beasiswa, saya siap memastikan yang bersangkutan tetap bisa melanjutkan pendidikan ke S2,” tegas Eddy kepada awak media.

Pernyataan ini menjadi angin segar di tengah tantangan akses pendidikan tinggi yang masih dihadapi banyak mahasiswa di daerah. Komitmen tersebut sekaligus menjadi pesan kuat bahwa negara, melalui para pemimpinnya, hadir untuk mendukung generasi muda berprestasi.

Momentum wisuda kali ini pun tidak hanya meninggalkan kenangan, tetapi juga menanamkan optimisme baru, bahwa mimpi anak bangsa, sekecil apa pun, layak diperjuangkZa dan tidak harus berjalan sendiri. (Za)

Foto : RUU Daerah Kepulauan Masuk Prolegnas 2026, Hendrik Lewerissa Gerak Cepat Perkuat Koalisi 10 Provinsi

Jakarta, Globaltimurnn.com - Langkah besar menuju penguatan daerah kepulauan kian nyata. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 sebagai usulan inisiatif Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Kabar strategis ini mengemuka dalam rapat koordinasi Tim Kerja RUU Daerah Kepulauan yang digelar di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

 Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan didampingi oleh Assisten III Setda Maluku D.N Kaya dan Karo Pemerintahan  Elias Patty.

Undangan resmi rapat ditandatangani Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, sebagai bagian dari upaya percepatan pembahasan RUU secara tripartit bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Surat Presiden Nomor R-01/Pres/01/2026 yang menunjuk wakil pemerintah dalam proses legislasi tersebut.

Tak menunggu lama, usai mengikuti rapat koordinasi, Lewerissa langsung bergerak cepat. Ia menggelar rapat internal bersama para gubernur anggota Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan di Sekretariat DPD RI.

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah dari provinsi kepulauan strategis, seperti Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Momentum ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat solidaritas kawasan kepulauan. Dua provinsi, yakni Sulawesi Barat dan Papua Barat Daya, resmi mengajukan diri untuk bergabung dalam Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan.

Melalui mekanisme organisasi dan musyawarah mufakat, seluruh anggota menyepakati menerima kedua provinsi tersebut. Dengan demikian, jumlah anggota resmi bertambah menjadi 10 provinsi.

“Penambahan ini telah melalui ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, termasuk syarat kewilayahan dan kesepahaman terhadap tujuan organisasi,” ujar Lewerissa.

Seiring keputusan tersebut, dilakukan pula perubahan pada Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar yang kini menetapkan komposisi keanggotaan menjadi 10 provinsi, yaitu: Maluku, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Papua Barat Daya.

Lewerissa menegaskan, seluruh anggota baru wajib mematuhi aturan organisasi sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperjuangkan kepentingan daerah kepulauan di tingkat nasional.

Dengan masuknya RUU Daerah Kepulauan dalam Prolegnas 2026 dan semakin solidnya kerja sama antarprovinsi, harapan akan lahirnya regulasi yang berpihak pada wilayah kepulauan kini semakin terbuka lebar. (Rdks) 

Foto : SPPG Polri Mulai Terapkan Sistem Prasmanan, Perdana di Pejaten

Jakarta Selatan, Globaltimurnn.com - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Pejaten menghadirkan pendekatan berbeda dalam penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada pelajar dengan menyajikan menu secara prasmanan di SMA Kemala Bhayangkari 1, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Langkah ini dilakukan sebagai terobosan inovasi pelayanan yang lebih dinamis, tidak hanya berfokus pada distribusi makanan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan pengalamannya belajar bagi siswa.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung pada Rabu, 22 April 2026, pukul 08.00–17.00 WIB, dengan penyajian MBG prasmanan pada pukul 09.30 WIB. Kegiatan ini diberikan kepada 336 siswa dan masih dalam tahap simulasi penerapan.

Menu MBG yang disajikan meliputi nasi putih, lele crispy, tahu bumbu kuning, tumis buncis wortel, dan pisang, yang disusun oleh ahli gizi untuk memastikan keseimbangan nutrisi bagi para pelajar.

Dari total 9 sekolah penerima manfaat, sistem prasmanan saat ini mulai diterapkan pada 1 sekolah, yaitu SMA Kemala Bhayangkari. Sementara itu, total penerima manfaat MBG dari SPPG Polri Pejaten mencapai 2.606 porsi, yang didistribusikan ke berbagai jenjang pendidikan.

Kepala SPPG Polri Pejaten, Muhammad Iqbal Salim, S.Gz, menyampaikan bahwa pola prasmanan menjadi bagian dari pendekatan pembelajaran yang lebih luas.

“Melalui sistem ini, siswa tidak hanya menerima makanan, tetapi juga belajar tentang kedisiplinan, tanggung jawab, serta membangun kebersamaan melalui budaya antre dan pengambilan porsi sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Kasatgas MBG Polri Irjen. Pol. Nurworo Danang, S.I.K. menegaskan bahwa pendekatan ini merupakan bagian dari inovasi pelayanan yang berdampak langsung bagi penerima manfaat.

“Penyajian MBG secara prasmanan ini kami lakukan sebagai terobosan inovasi penyaluran makanan yang lebih dinamis kepada para pelajar. Tidak hanya memberikan asupan gizi, tetapi juga menghadirkan pengalaman berbeda yang membangun kebersamaan, tanggung jawab, kesabaran, dan disiplin. Kami juga mendorong partisipasi aktif serta meningkatkan antusiasme siswa dalam mengonsumsi makanan sehat,” jelasnya.

Ia menambahkan, edukasi menjadi bagian penting dalam program MBG.

“Pemberian menu MBG kepada pelajar bukan hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga bagian dari proses edukasi untuk menanamkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya.

Salah satu siswa SMA Kemala Bhayangkari 1 Pasar Minggu menyambut baik penyajian MBG secara prasmanan.

“Aku suka karena makan begini makanannya jadi lebih fresh,” ujarnya.

Meski demikian, ia juga menyampaikan pengalaman antre yang menjadi bagian dari sistem tersebut.

“Suka, tapi jadinya lama. Kalau di ompreng kan dianter terus langsung bisa makan, kalau ini pake antre dulu,” tambahnya.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini tetap mengedepankan standar keamanan pangan melalui uji organoleptik oleh ahli gizi serta pengujian food safety oleh tim Dokpol. Sistem antrean tertib diterapkan untuk memastikan distribusi berjalan lancar sekaligus melatih kedisiplinan siswa.

Selain itu, SPPG Polri juga melibatkan UMKM dan bahan pangan lokal dalam penyediaan bahan makanan sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi masyarakat.

Program MBG Polri sendiri terus berkembang. Saat ini terdapat 661 unit operasional, 170 tahap persiapan operasional, dan 502 tahap pembangunan, sehingga total mencapai 1.333 unit, dengan rencana penambahan 170 unit di wilayah terpencil menjadi total 1.503 unit.

Ke depan, hasil evaluasi dari penerapan ini akan menjadi dasar pengembangan pola pelayanan MBG yang lebih adaptif dan berdampak luas, baik dari sisi pemenuhan gizi maupun pembentukan karakter generasi muda.

SPPG Polri menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memberikan nilai tambah melalui pendekatan edukatif dan humanis. (Rdks)