SBB, globaltimurnn.com - Pembentukan peraturan daerah bukan sekadar menyusun daftar regulasi atau memenuhi kewajiban administratif pemerintah. Di balik setiap rancangan peraturan daerah, terdapat kebutuhan masyarakat, kepastian hukum, serta harapan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi daerah.

Namun, komitmen tersebut membutuhkan keseriusan, bukan hanya dalam mengusulkan judul rancangan peraturan daerah, tetapi juga dalam menyiapkan anggaran, dokumen pendukung, hingga mengawal setiap tahapan pembahasannya.

Persoalan inilah yang menjadi perhatian serius Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) saat menyampaikan hasil pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten SBB.

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten SBB, Asrul S. Kaisuku, S.HI, saat membacakan laporan hasil pembahasan Ranperda dalam rapat paripurna yang berlangsung pukul 16.00 WIT, bertempat di ruang paripurna DPRD SBB, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, menegaskan bahwa keberhasilan pembentukan produk hukum daerah sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah bersama seluruh perangkat daerah pengusul.

Dalam laporannya, Asrul menjelaskan bahwa penyusunan Propemperda Tahun 2027 telah melalui proses inventarisasi, koordinasi, pembahasan, serta penyelarasan terhadap berbagai usulan rancangan peraturan daerah, baik yang berasal dari pemerintah daerah maupun inisiatif DPRD.

Proses tersebut juga dilakukan melalui konsultasi dengan Kementerian Hukum Wilayah Maluku serta Biro Hukum Provinsi Maluku guna memastikan kesesuaian materi dan judul rancangan peraturan daerah, sekaligus menghindari tumpang tindih kewenangan dalam pembentukan regulasi.

Pembahasan turut melibatkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) pengusul dengan mempertimbangkan kebutuhan pembentukan regulasi, perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kesesuaian dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, serta aspirasi publik.

Dari seluruh proses tersebut, Bapemperda menetapkan sebanyak 14 rancangan peraturan daerah untuk masuk dalam Propemperda Kabupaten SBB Tahun 2027.

Jumlah tersebut terdiri atas sembilan usulan pemerintah daerah dan lima rancangan peraturan daerah yang merupakan inisiatif DPRD.

Empat belas rancangan tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari perlindungan lingkungan hidup, pembangunan keluarga, kelembagaan dan perlindungan masyarakat hukum adat, pengendalian minuman beralkohol tradisional, hingga pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Selain itu, terdapat rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, Rencana Kerja Daerah, Penataan Desa, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta Penetapan APBD Tahun Anggaran 2028.

Dua rancangan lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan serta sistem pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Meski demikian, di balik penetapan 14 rancangan tersebut, Bapemperda memberikan catatan kritis terhadap pelaksanaan Propemperda pada tahun-tahun sebelumnya.

Asrul mengungkapkan bahwa hampir seluruh usulan rancangan peraturan daerah dari pemerintah daerah belum diikuti keseriusan dalam proses tindak lanjut, terutama terkait kesiapan dukungan anggaran.

Menurutnya, pengusulan sebuah rancangan peraturan daerah tidak boleh berhenti pada penyampaian judul semata. Setiap OPD yang mengusulkan regulasi harus memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan kebutuhan anggaran, naskah akademik, serta dokumen pendukung lainnya.

Persoalan ini menjadi semakin penting setelah adanya perhatian dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku yang menyampaikan bahwa Kabupaten Seram Bagian Barat termasuk daerah dengan indeks reformasi hukum yang sangat rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Maluku.

Kondisi tersebut seharusnya menjadi peringatan sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen dalam membangun sistem hukum dan regulasi yang berkualitas.

Bapemperda juga meminta Bupati Seram Bagian Barat agar memberikan perhatian khusus terhadap konsistensi pimpinan OPD yang telah mengusulkan rancangan peraturan daerah.

Koordinasi lintas sektor bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah harus berjalan aktif agar setiap rancangan yang telah masuk dalam Propemperda dapat diproses sesuai tahapan dan jadwal yang ditetapkan.

Bahkan, berdasarkan rekomendasi Bapemperda, proses pembentukan peraturan daerah sebelumnya telah memberikan batas waktu sekitar April hingga Mei bagi OPD pengusul untuk menyampaikan dokumen dan melakukan koordinasi.

Namun, hingga penghujung tahun 2026, Bapemperda menilai belum ada OPD yang secara aktif dan serius mengoordinasikan sejumlah judul Ranperda yang telah ditetapkan dalam Propemperda Tahun 2026.

Selain persoalan dukungan anggaran, Bapemperda juga menyoroti lambannya proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Tantribun) yang merupakan usulan pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Ranperda tersebut hingga kini masih menghadapi kendala dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum, meskipun telah berproses lebih dari dua tahun.

Padahal, keberadaan regulasi tersebut dinilai sangat penting untuk memperjelas norma, memperkuat landasan hukum, serta mempertegas kedudukan dan kewenangan Satpol PP sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah.

Tanpa adanya regulasi yang memadai, pelaksanaan tugas dan kewenangan Satpol PP berpotensi tidak berjalan secara optimal karena belum didukung landasan hukum daerah yang dibutuhkan.

Karena itu, Bapemperda berharap proses penyelesaian Ranperda Tantribun dapat segera dituntaskan sehingga paling lambat pada awal 2027 sudah terdapat kemajuan menuju penetapannya.

Bagi Bapemperda, penetapan 14 Ranperda dalam Propemperda Tahun 2027 bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari tanggung jawab bersama untuk menghadirkan produk hukum daerah yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Pemerintah daerah diharapkan segera mempersiapkan seluruh dokumen pendukung, termasuk naskah akademik dan rancangan awal peraturan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Namun, seluruh persiapan tersebut tidak akan berjalan maksimal tanpa keberpihakan anggaran yang jelas.

Karena itu, seluruh pimpinan OPD pengusul diminta memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk mengawal setiap rancangan peraturan daerah yang telah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah.

Bapemperda juga menekankan pentingnya menjaga kualitas substansi setiap regulasi serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembahasannya.

Pada akhirnya, keberhasilan Propemperda Tahun 2027 tidak semata-mata diukur dari berapa banyak rancangan peraturan daerah yang berhasil didaftarkan. Lebih dari itu, keberhasilan harus terlihat dari kesungguhan pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelesaikan regulasi yang dibutuhkan, memiliki kepastian hukum, serta mampu menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.

Sebab, sebuah peraturan daerah tidak akan memberikan manfaat apabila hanya berhenti sebagai dokumen perencanaan tanpa keseriusan untuk mewujudkannya. (Rdks) 

Buru, globaltimurnn.com – Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Abdul Muthalib Sangadji Ambon melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Kecamatan Waeapo dan Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru, pada 11–13 November 2026.

Kegiatan yang didampingi oleh Dr. Sri Ratna Dewi Lampong, MA ini mengusung semangat pengabdian berbasis keilmuan, nilai-nilai keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat. Terdapat tiga program utama yang dilaksanakan, yakni membangun budaya anti-bullying dan anti-hoaks di lingkungan sekolah, sosialisasi nilai-nilai ekoteologi melalui program penghijauan, serta gerakan masyarakat berbasis ekoteologi melalui konservasi dan penanaman mangrove.

Ketiga program tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Agama dalam merespons berbagai persoalan sosial, pendidikan, keagamaan, dan lingkungan hidup di tengah masyarakat.

1. Membangun Budaya Anti-Bullying dan Anti-Hoaks di Sekolah

Program pertama dilaksanakan di SMA Negeri 3 Kabupaten Buru melalui kegiatan diskusi dan edukasi bertema “Membangun Budaya Anti-Bullying dan Anti-Hoaks melalui Literasi Digital di Sekolah.”

Kegiatan ini diikuti sekitar 50 peserta yang berasal dari siswa kelas XII. Para peserta diajak memahami berbagai bentuk tindakan perundungan (bullying), dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkannya, serta pentingnya membangun lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan saling menghargai.

Selain itu, literasi digital menjadi perhatian utama, khususnya dalam membangun kesadaran siswa agar lebih bijak menggunakan media sosial, mampu memilah informasi, melakukan verifikasi terhadap berita yang diterima, serta tidak mudah menyebarkan informasi bohong atau hoaks.

Melalui kegiatan ini, para siswa diharapkan dapat menjadi generasi muda yang memiliki karakter positif, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta bertanggung jawab dalam kehidupan sosial maupun aktivitas digital.

2. Sosialisasi Nilai-Nilai Ekoteologi melalui Program “Satu Pohon, Satu Calon Pengantin”

Program kedua dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waeapo dengan mengangkat tema “Sosialisasi Nilai-Nilai Ekoteologi melalui Program Satu Pohon, Satu Calon Pengantin.”

Kegiatan ini dihadiri sekitar 30 peserta yang terdiri dari pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM), Penyuluh Agama, kelompok pengajian ibu-ibu, serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Waeapo.

Program ini mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Melalui pendekatan ekoteologi, masyarakat diajak memahami bahwa menjaga alam bukan semata-mata tanggung jawab sosial, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab spiritual dan pengamalan ajaran agama.

Program “Satu Pohon, Satu Calon Pengantin” menjadi bentuk konkret edukasi lingkungan yang menghubungkan momentum pembentukan keluarga baru dengan komitmen menjaga kelestarian alam.

Pesan yang ingin dibangun adalah bahwa pernikahan tidak hanya menjadi awal kehidupan keluarga, tetapi juga dapat menjadi momentum menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan bagi generasi mendatang.

3. Gerakan Masyarakat Berbasis Ekoteologi melalui Konservasi dan Penanaman Mangrove

Program ketiga dilaksanakan di Desa Kaki Air, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru, melalui kegiatan “Gerakan Masyarakat Berbasis Ekoteologi melalui Konservasi dan Penanaman Mangrove.”

Kegiatan ini memadukan dialog bersama masyarakat dengan aksi nyata penanaman mangrove di kawasan pesisir. Masyarakat diajak berdiskusi mengenai pentingnya menjaga ekosistem pesisir, melestarikan hutan mangrove, serta meningkatkan kesadaran kolektif terhadap ancaman kerusakan lingkungan.

Penanaman mangrove menjadi simbol gerakan bersama dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Mangrove memiliki fungsi ekologis yang penting, antara lain melindungi kawasan pantai dari abrasi, menjadi habitat berbagai biota laut, serta mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan masyarakat pesisir.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa bersama masyarakat berupaya membangun kesadaran bahwa pelestarian lingkungan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan partisipasi masyarakat dapat menjadi kekuatan penting dalam membangun gerakan konservasi yang berkelanjutan.

Mengintegrasikan Ilmu Pengetahuan, Nilai Agama, dan Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan tiga program PKM tersebut memperlihatkan bahwa kajian Sosiologi Agama memiliki ruang kontribusi yang luas dalam kehidupan masyarakat. Agama tidak hanya dipahami dalam dimensi ritual dan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memiliki relevansi kuat dalam membangun hubungan sosial yang harmonis serta hubungan manusia dengan alam.

Melalui pendekatan ekoteologi dan pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini berupaya menghadirkan pemahaman bahwa nilai-nilai keagamaan dapat menjadi landasan etis dalam menjawab persoalan sosial dan ekologis.

Rangkaian kegiatan PKM yang berlangsung selama tiga hari ini diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi dapat menjadi awal dari gerakan bersama yang berkelanjutan, baik dalam membangun lingkungan pendidikan yang bebas perundungan dan hoaks, membudayakan kepedulian lingkungan melalui institusi keagamaan, maupun memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga ekosistem pesisir.

Kehadiran mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Agama UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon di Kabupaten Buru menjadi wujud implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, lembaga pendidikan, institusi keagamaan, pemerintah, dan masyarakat.

Tim Pelaksana PKM

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan oleh tim mahasiswa Pascasarjana Program Studi Sosiologi Agama UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon dengan susunan sebagai berikut:

Dosen Pendamping Dr. Sri Ratna Dewi Lampong, MA, Ketua Tim PKM Nurul Ain Kabakoran, Anggota Tim" 1. Akmil Djapa, 2. Sainal Muhammad Ali, 3. Abdurrahman Tuhepaly, 4. Ainur Rachman, 5. Luwu Datumboyo, 6. Justin D. Malo, 7. Azhari, 8. Hapsari , 9. Rosa. 

Dari ruang kelas hingga kawasan pesisir, dari literasi digital hingga penanaman mangrove, pengabdian ini membawa satu pesan penting: membangun masyarakat yang berkarakter, religius, dan peduli lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. (Rdks) 

Halut, Globaltimurnn.com – Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, M.Si., melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Kao Barat, Jumat (13/11/2026), dalam rangka meninjau progres pekerjaan pencetakan sawah baru sekaligus memastikan kesiapan wilayah tersebut menjelang rencana kunjungan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Republik Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav. Ramdhani Akbar, S.I.P., Ketua DPRD Halmahera Utara Cristina Lesnussa, Sekretaris Daerah Drs. E.J. Papilaya, serta sejumlah pimpinan OPD dan unsur TNI-Polri.

Rombongan disambut Camat Kao Barat Abihud Jawali, tim penyuluh pertanian, perwakilan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) Social Performance Dody W. Panudu, Kasubsektor Kao Barat IPDA Abrianto, serta para kepala desa se-Kecamatan Kao Barat.

Agenda kunjungan diawali dengan peninjauan langsung progres pekerjaan pencetakan sawah baru di Desa Soahukum. Selanjutnya, Bupati bersama rombongan meninjau lokasi persawahan di Desa Margomulyo untuk memastikan kesiapan pelaksanaan panen raya padi.

Selain sektor pertanian, rombongan juga meninjau kesiapan lokasi pendaratan helikopter (helipad) di Lapangan Desa Tolabit sebagai bagian dari persiapan rencana kunjungan Wamentan RI ke Kecamatan Kao Barat.

Dalam pertemuan bersama para kepala desa dan pemerintah kecamatan di Aula Kantor Camat Kao Barat, Bupati menyampaikan arahan mengenai pentingnya dukungan seluruh pemerintah desa dan kecamatan dalam menyukseskan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Bupati juga menekankan pentingnya membangun sinergi, memperkuat kerja sama, serta saling mendukung antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa guna mendorong pembangunan serta kemajuan daerah.

Rangkaian kunjungan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan lokasi kolam pembibitan ikan air tawar jenis nila di Desa Makarti. Setelah itu, Bupati dan rombongan kembali meninjau lokasi persawahan di Desa Soahukum untuk melihat kesiapan pelaksanaan panen raya padi.

Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam memastikan kesiapan program pengembangan sektor pertanian, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor menjelang rencana kunjungan Wamentan RI. [GIO]

Kairatu, globaltimurnn.com - Upaya mengakhiri perselisihan dan memperkuat kembali hubungan persaudaraan antara masyarakat Desa Kairatu dan Desa Uraur diwujudkan melalui pelaksanaan aksi damai yang dirangkaikan dengan penandatanganan Deklarasi Damai, prosesi adat dan doa bersama di wilayah perbatasan kedua desa serta seputaran Pohon Johar Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Jumat (13/11/2026).

Untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan kondusif, Kapolsek Kairatu IPTU Arthur M. Serhalawan, S.H., M.H., memerintahkan personelnya untuk melaksanakan pengamanan di lokasi kegiatan. Pengamanan dipimpin oleh Wakapolsek Kairatu IPTU D. Noya dengan melibatkan anggota Polsek Kairatu melalui pengamanan terbuka dan tertutup.

Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Refindo Pradipta Rulando, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A., menjelaskan bahwa langkah pengamanan tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan kepolisian dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat yang mengikuti aksi damai dan prosesi deklarasi perdamaian.

"Kapolsek Kairatu telah memerintahkan personel untuk melakukan pengamanan sejak awal kegiatan hingga seluruh rangkaian selesai. Kehadiran anggota kepolisian bertujuan memastikan proses perdamaian ini berjalan aman, tertib dan lancar, sehingga masyarakat dapat mengikuti seluruh kegiatan dengan baik," jelas Kapolres.

Dalam pelaksanaan aksi damai tersebut, Pemerintah Desa Kairatu dan Pemerintah Desa Uraur secara bersama-sama menyampaikan serta menandatangani Deklarasi Damai yang memuat sepuluh poin kesepakatan sebagai komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan mengakhiri segala bentuk perselisihan.

Melalui deklarasi tersebut, kedua desa sepakat menghentikan segala bentuk kekerasan, penyerangan, pelemparan, intimidasi dan provokasi, baik secara fisik, verbal maupun melalui media sosial. Masyarakat juga berkomitmen untuk tidak menyebarkan foto, video hoaks maupun ujaran kebencian serta bersama-sama menjaga kebenaran informasi.

Kesepakatan itu turut menegaskan bahwa apabila terjadi konflik antarwarga yang merupakan tindak pidana atau pelanggaran hukum, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pribadi pelaku dan bukan atas nama desa. Begitu pula apabila terjadi pengrusakan aset atau harta benda milik warga, pelaku secara pribadi berkewajiban mengganti kerugian yang ditimbulkan. Setiap oknum yang terlibat dalam pertikaian akan ditangani pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, kedua desa sepakat menyelesaikan setiap perselisihan atau kesalahpahaman melalui dialog dan musyawarah mufakat secara kekeluargaan dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat keamanan. Masyarakat juga berkomitmen mencegah perilaku cacian dan makian di tempat umum, menjaga persaudaraan, saling menghormati, serta bersama-sama memelihara keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat.

Kesepakatan tersebut juga menjadi komitmen kedua desa untuk menjadi pelopor perdamaian demi masa depan generasi yang lebih baik. Seluruh poin deklarasi ditegaskan melalui sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan adat sebagai bentuk kesungguhan untuk menjaga serta tidak mengingkari perdamaian yang telah dibangun.

Deklarasi Damai dibacakan oleh Sekretaris Desa Kairatu E. Ruspanah dan perwakilan Desa Uraur Jemi Ukakale, S.Pd., kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa Kairatu E. Rumahlatu dan Kepala Desa Uraur Niklas Ihalewey, S.Sos.

Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sambutan dari kedua kepala desa serta Camat Kairatu J.P. Kainama, S.Sos., M.Si. Selanjutnya dilaksanakan pembacaan deklarasi, penandatanganan kesepakatan, prosesi adat oleh tokoh adat Desa Kairatu Onesimus Rumahlatu, Melianus Ulate dan Dominggus Niak, penyerahan dokumen deklarasi oleh Camat Kairatu kepada kedua kepala desa, serta doa bersama yang dipimpin perwakilan gereja dari Desa Kairatu dan Desa Uraur.

Pada pukul 11.55 WIT, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan kembali Deklarasi Damai di seputaran Pohon Johar Desa Kairatu oleh Sekretaris Desa Kairatu E. Ruspanah dan Sekretaris Desa Uraur J. Lehurnitua, kemudian ditutup dengan foto bersama seluruh unsur yang hadir.

Kapolres menegaskan bahwa perdamaian yang telah dibangun merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Karena itu, pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat diharapkan terus menjaga komunikasi serta tidak memberikan ruang bagi munculnya provokasi yang dapat merusak hubungan persaudaraan.

"Saya mengajak seluruh masyarakat Desa Kairatu dan Desa Uraur agar menghormati serta menjalankan kesepakatan yang telah ditandatangani. Jangan mudah terpengaruh provokasi maupun informasi yang belum tentu benar. Apabila terdapat persoalan, utamakan dialog dan musyawarah, bukan tindakan kekerasan. Mari kita jaga bersama perdamaian ini karena keamanan bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tetapi tanggung jawab kita semua," imbau AKBP Refindo.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Kairatu, Kapolsek Kairatu IPTU Arthur M. Serhalawan, S.H., M.H., Wakapolsek Kairatu IPTU D. Noya, perwakilan Danramil 1513-01 Kairatu, personel Polsek Kairatu, Bhabinkamtibmas, Babinsa, kedua kepala desa beserta perangkatnya, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat serta kurang lebih 70 warga Desa Kairatu dan Desa Uraur.

Pengamanan yang dilaksanakan personel Polsek Kairatu berlangsung hingga seluruh rangkaian aksi damai, prosesi adat, penandatanganan deklarasi dan doa bersama selesai. Kegiatan berakhir pada pukul 12.05 WIT dengan situasi aman, tertib dan kondusif.

Polres Seram Bagian Barat berharap deklarasi dan aksi damai ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menjadi komitmen bersama untuk mempererat tali persaudaraan, mencegah terjadinya konflik kembali serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Kairatu. (Rdks) 

Lisabata, globaltimurnn.com - Membangun kedekatan dengan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui tugas-tugas kepolisian, tetapi juga melalui pendekatan keagamaan dan silaturahmi. Hal tersebut ditunjukkan Kapolres Seram Bagian Barat (SBB) AKBP REFINDO PRADIKTA RULANDO, S.I.K., M.A.P., C.L., M.A., saat melaksanakan kegiatan Sholat Jumat Keliling bersama masyarakat di Masjid Al-Mu'min, Desa Lisabata, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, Jumat (13/11/2026).

Kehadiran Kapolres SBB di tengah masyarakat dalam pelaksanaan ibadah Sholat Jumat tersebut menjadi salah satu bentuk nyata pendekatan humanis Polri sekaligus upaya mempererat hubungan silaturahmi antara kepolisian, tokoh agama, dan masyarakat.

Momentum kebersamaan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat agar terus menjaga kerukunan antarumat beragama, memperkuat persatuan, serta memelihara rasa kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kapolres SBB mengajak seluruh masyarakat Desa Lisabata untuk senantiasa menjaga hubungan baik antarsesama, saling menghormati, dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan maupun stabilitas keamanan di lingkungan masing-masing.

Menurutnya, terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan dukungan dan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

Melalui kegiatan Sholat Jumat Keliling ini, Polres SBB terus berupaya membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi, serta menumbuhkan kepercayaan dan sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Kegiatan berlangsung dengan penuh khidmat dan kebersamaan. Hingga berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan, situasi di Desa Lisabata terpantau aman, tertib, dan kondusif. (Rdks) 

Piru, globaltimurnn.com - Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Operasi Zebra Salawaku 2026, Polres Seram Bagian Barat (SBB) menggelar kegiatan Latihan Pra Operasi (Lat Pra Ops) Zebra Salawaku 2026, bertempat di Aula Polres SBB, Jumat (23/11/2026) pukul 09.45 WIT.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kesiapan personel dalam melaksanakan operasi kepolisian guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, sekaligus mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas).

Kegiatan diawali dengan pembukaan, laporan perwira yang ditunjuk, kemudian dilanjutkan dengan arahan Kapolres SBB AKBP REFINDO PRADIKTA RULANDO, S.I.K., M.A.P., C.L., M.A.

Dalam arahannya, Kapolres SBB menyampaikan bahwa Lat Pra Ops merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan sebelum operasi kepolisian. Namun, kegiatan tersebut hendaknya tidak hanya dipandang sebagai rutinitas semata, melainkan menjadi momentum untuk meningkatkan kesiapan dan profesionalisme personel dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas di tengah masyarakat.

Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang telah melaksanakan tugas di lapangan melalui kegiatan penindakan dan penilangan. Ia menekankan agar dalam proses pemanggilan maupun penanganan terhadap para pelanggar tetap memperhatikan prosedur dengan melibatkan unsur-unsur terkait.

Selain itu, Kapolres mengingatkan seluruh personel agar senantiasa menjaga kesehatan dan mengutamakan keselamatan selama melaksanakan tugas di lapangan.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh para pemateri.

Kabag Ops Polres SBB AKP IDRIS MUKADAR, S.Hi, memaparkan bahwa Operasi Zebra Salawaku 2026 akan berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 16 hingga 29 November 2026. Operasi ini bertujuan menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib dan lancar bagi masyarakat melalui optimalisasi kegiatan preemtif dan preventif guna mewujudkan Kamseltibcar Lantas.

Sementara itu, Kasat Intelkam Polres SBB AKP FERIZAL menyampaikan materi terkait dasar pelaksanaan operasi, target operasi yang meliputi orang dan benda, analisa dan prediksi, saran serta langkah antisipasi, hingga cara bertindak fungsi intelijen dalam mendukung pelaksanaan operasi.

Materi berikutnya disampaikan oleh Kasat Lantas Polres SBB AKP JACOB RUNTUTHOMAS, S.Pd.K, yang memaparkan sejumlah hal teknis terkait dasar operasi, analisa dan evaluasi kecelakaan serta pelanggaran lalu lintas, pemetaan daerah rawan kecelakaan, target dan sasaran operasi, tujuan operasi, tugas pokok, serta cara bertindak personel di lapangan.

Kegiatan Lat Pra Ops Zebra Salawaku 2026 turut dihadiri Wakapolres SBB KOMPOL PIETER FREDY METAHELUMUAL, S.H., M.H., Kasiwas Polres SBB IPTU HENDRIK NIKIJULUW, Kasi Propam Polres SBB IPTU SIMON AJAWAILA, Kasubbagbin Ops Polres SBB AKP HELMI HUWAE, S.H., KBO Sat Lantas Polres SBB IPDA FREDI SBASTIAN, serta personel Polres SBB yang terlibat dalam kegiatan Operasi Zebra Salawaku 2026.

Kegiatan kemudian diakhiri dengan doa, laporan perwira yang ditunjuk, dan penutupan.

Melalui pelaksanaan Lat Pra Ops ini, diharapkan seluruh personel dapat memahami tugas, tanggung jawab, serta cara bertindak sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga pelaksanaan Operasi Zebra Salawaku 2026 dapat berjalan secara optimal.

Polres Seram Bagian Barat mengimbau seluruh masyarakat agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor, serta selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com – Mengurus paspor kini tidak lagi harus diawali dengan kebingungan mencari informasi. Di tengah keramaian Molukas Financial Day 2026 yang berlangsung di Pattimura Park, Kota Ambon, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon hadir membawa informasi pelayanan keimigrasian lebih dekat ke tengah masyarakat.

Kehadiran Imigrasi Ambon dalam kegiatan yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku pada Jumat (13/11/2026) tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses informasi publik, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen perjalanan untuk berbagai keperluan ke luar negeri.

Bukan sekadar mengikuti sebuah agenda pameran pelayanan, partisipasi Imigrasi Ambon menjadi kesempatan untuk membangun komunikasi langsung dengan masyarakat. Pengunjung dapat memanfaatkan kehadiran petugas untuk bertanya, berkonsultasi, hingga memperoleh penjelasan mengenai tata cara pengajuan permohonan paspor.

Di tengah aktivitas masyarakat yang mengunjungi berbagai stan pelayanan, informasi mengenai pembuatan paspor menjadi salah satu hal penting yang diperkenalkan. Mulai dari penggunaan aplikasi M-Paspor, persyaratan administrasi, hingga proses penggantian paspor lama, semuanya menjadi bagian dari edukasi yang diberikan kepada pengunjung.

Kegiatan Molukas Financial Day 2026 sendiri berlangsung selama dua hari, 13–14 November 2026, sebagai puncak Bulan Inklusi Keuangan 2026. Melalui momentum tersebut, berbagai lembaga memiliki kesempatan untuk memperkenalkan layanan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kemudahan akses pelayanan.

Bagi Imigrasi Ambon, mendekatkan pelayanan tidak selalu berarti menghadirkan seluruh proses penerbitan dokumen di setiap kegiatan publik. Penyampaian informasi yang benar dan mudah dipahami juga menjadi langkah penting agar masyarakat dapat mempersiapkan kebutuhan administrasi sebelum mengajukan permohonan.

Salah satu informasi yang menjadi perhatian adalah perbedaan persyaratan pembuatan paspor baru dan penggantian paspor. Untuk permohonan paspor baru, masyarakat perlu menyiapkan KTP serta dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, atau buku nikah/akta perkawinan sesuai ketentuan.

Sementara itu, bagi pemohon yang melakukan penggantian paspor biasa, dokumen yang perlu disiapkan meliputi paspor lama dan KTP. Adapun paspor yang rusak maupun hilang memiliki mekanisme penanganan tersendiri karena harus melalui pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas imigrasi.

Selain memberikan pemahaman mengenai persyaratan, masyarakat juga memperoleh informasi tentang biaya pengurusan paspor yang tetap mengacu pada ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai jenis layanan yang dipilih.

Namun, upaya mendekatkan pelayanan tidak berhenti sampai di lokasi Molukas Financial Day. Imigrasi Ambon juga menyiapkan langkah lanjutan melalui program Paspor Merdeka yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (15/11/2026), bertempat di Ambon Plaza (Amplaz).

Program ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan paspor di luar hari kerja. Kehadirannya diharapkan dapat membantu kelompok pekerja maupun masyarakat dengan aktivitas padat yang selama ini mengalami keterbatasan waktu untuk datang ke kantor imigrasi.

Dengan adanya pelayanan tersebut, masyarakat memiliki alternatif waktu yang lebih fleksibel dalam mengurus dokumen perjalanan. Sosialisasi program Paspor Merdeka pun turut dilakukan selama Molukas Financial Day agar informasi mengenai jadwal dan lokasi pelayanan dapat diketahui lebih luas.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan Imigrasi Ambon pada 13–14 November lebih difokuskan pada edukasi, konsultasi, dan penyebaran informasi. Dengan demikian, kehadiran petugas tidak semata-mata diukur dari jumlah paspor yang diterbitkan, melainkan dari sejauh mana masyarakat memperoleh pemahaman mengenai prosedur pelayanan keimigrasian.

Langkah ini sekaligus memperlihatkan bahwa pelayanan publik membutuhkan pendekatan yang lebih terbuka dan komunikatif. Masyarakat tidak hanya menunggu informasi datang dari kantor pelayanan, tetapi institusi pemerintah juga perlu hadir di ruang-ruang publik tempat masyarakat beraktivitas.

Pada akhirnya, kemudahan mengurus paspor bukan hanya berkaitan dengan cepat atau lambatnya proses penerbitan dokumen. Lebih dari itu, kemudahan juga dimulai dari tersedianya informasi yang jelas, persyaratan yang dipahami, serta kesempatan pelayanan yang dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.

Melalui partisipasi dalam Molukas Financial Day 2026 dan pelaksanaan program Paspor Merdeka, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon terus mendorong pelayanan keimigrasian yang semakin dekat, informatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(Za)