Ambon, Globaltimurnn.com – Sejumlah aktivis mahasiswa Maluku mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polres Pulau Buru, untuk segera meningkatkan penanganan laporan dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Waedangan, Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru, Tahun Anggaran 2023–2025, ke tahap penyelidikan.

Desakan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa yang diperkirakan telah menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp2 miliar.

Salah satu perwakilan mahasiswa, Adit Solissa, mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelusuran, dokumentasi warga, serta informasi yang dihimpun di lapangan, terdapat sejumlah pekerjaan fisik yang diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun realisasi pelaksanaannya.

Beberapa temuan yang menjadi sorotan antara lain :

1. Pembangunan Talud Dusun Warei dengan volume dalam RAB sepanjang 100 meter. Namun, realisasi di lapangan diduga hanya sekitar 75 meter, sehingga terdapat kekurangan volume sekitar 25 meter yang diduga fiktif.

2. Pembangunan Lampu Jalan Dusun Kudilale yang diduga tidak sesuai spesifikasi dalam RAB. Sejumlah titik lampu dilaporkan rusak bahkan belum terpasang, sementara anggaran disebut telah dicairkan secara penuh.

3. Pembangunan Gorong-gorong Dusun Warei yang diduga mengalami kekurangan volume pekerjaan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga ratusan juta rupiah.

4. Pembangunan Jembatan di Desa Induk Waedangan yang dalam RAB direncanakan selesai 100 persen, namun realisasi fisiknya disebut baru mencapai sekitar 70 persen.

5. Pekerjaan Gorong-gorong lainnya yang diduga hanya terealisasi sekitar 80 persen, sementara sisa anggaran dipersoalkan karena diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

6. Program Ketahanan Pangan di Dusun Kudilale yang juga diduga sarat kejanggalan dan berindikasi terjadi penyalahgunaan anggaran.

Adit Solissa menegaskan bahwa masyarakat Desa Waedangan kini semakin resah karena pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa selama tiga tahun terakhir dinilai tidak transparan.

"Kami meminta Polres Pulau Buru segera mempercepat proses hukum terhadap dugaan penyalahgunaan DD dan ADD Desa Waedangan. Masyarakat sudah terlalu lama menunggu kepastian hukum. 

Dana desa adalah uang rakyat yang harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika benar ditemukan unsur tindak pidana korupsi, maka kami mendesak agar seluruh pihak yang terlibat diproses sesuai hukum yang berlaku hingga ke meja hijau," tegasnya.

Para aktivis juga meminta aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan DD dan ADD Tahun Anggaran 2023–2025, memanggil seluruh pihak terkait, serta membuka proses penanganan perkara secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Mereka menegaskan akan terus mengawal proses hukum tersebut hingga ada kepastian penegakan hukum sebagai bentuk komitmen dalam mengawal penggunaan anggaran negara dan mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. (Rdks)

Ambon, globaltimurnn.com - Kemeriahan ajang Piala Dunia 2026 masih terus berlanjut di babak 32 besar, Komandan Satuan Pertahanan Pantai (Dansathantai) Kodaeral IX, Kolonel Laut (P) Frejohn Da Costa mewakili Dankodaeral IX, Laksda TNl Hanarko Djodi Pamungkas, S.H.,M.H., menghadiri undangan Nonton Bareng (Nobar) bersama Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa pada Sabtu pagi (4/7/2026).

Nobar bersama masyarakat Kota Ambon yang menyuguhkan pertandingan Argentina melawan Cape Verde tersebut, dilangsungkan di Tribun Lapangan Merdeka, Kota Ambon, Maluku. 

Kegiatan Nobar tersebut berlangsung meriah dan dipadati masyarakat Kota Ambon yang antusias menyaksikan jalannya pertandingan babak 32 besar FIFA World Cup 2026.

Momentum ini menjadi ajang kebersamaan antara pemerintah daerah, unsur TNI-Polri, serta masyarakat dalam menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia sebagai bentuk hiburan sekaligus mempererat silaturahmi.

Kehadiran Dansathantai besama perwakilan prajurit dalam kegiatan tersebut, mencerminkan sinergitas yang kuat antara Kodaeral IX dengan Pemerintah Provinsi Maluku dalam membangun kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan yang bersifat positif dan membangun persatuan.

Suasana semakin semarak saat pertandingan berlangsung sengit hingga akhirnya Argentina berhasil mengamankan kemenangan dramatis atas Cape Verde dengan skor 3-2 dan memastikan langkah ke babak 16 besar.

Kemenangan tersebut disambut sorak sorai dan euforia para pendukung yang memadati Lapangan Merdeka Ambon.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat sportivitas, persatuan, dan kebersamaan terus terjaga, sejalan dengan komitmen Kodaeral IX untuk selalu hadir di tengah masyarakat dalam berbagai momentum, baik tugas pertahanan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. (Rdks) 

Halut, Globaltimurnn.com – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menyambut hangat kedatangan Uskup Amboina Mgr. Seno "Inno" Ngutra beserta rombongan, Sabtu (4/7/2026) pukul 13.00 WIT di Lapangan depan Kantor Bupati Halmahera Utara, Jalan Hein Namotemo, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo.

 

Kedatangan Uskup Amboina disambut langsung oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pejabat daerah. Hadir dalam penyambutan antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara Drs. E.J. Papilaya, MTP (mewakili Bupati), Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav. Ramdhani Akbar, S.I.P., Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlichson Pasaribu, S.H., S.I.K., Pastor Paroki Tobelo Johanes Ouduka, Pr., serta para Asisten, staf khusus Bupati, dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

 

Rombongan Uskup tiba menggunakan pesawat Copera Air Fast dengan nomor registrasi PK-OCA milik PT NHM. Setelah disambut di lapangan, rombongan bergerak menuju lobi Kantor Bupati dan tiba di ruang lobi kantor sekitar pukul 13.05 WIT.

 

Dalam sambutannya, Sekda Drs. E.J. Papilaya menyampaikan selamat datang dengan penuh sukacita dan kehormatan atas kehadiran Uskup Amboina di Bumi Hibualamo. "Kehadiran Bapak Uskup dan rombongan merupakan kehormatan bagi seluruh masyarakat Halmahera Utara. 

Kami berharap kunjungan pastoral ini semakin mempererat hubungan sinergis antara gereja, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat untuk membangun kehidupan yang rukun, damai, dan saling menghargai di tengah keberagaman," ujarnya.

 

Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya mendukung terciptanya kehidupan beragama yang harmonis sebagai pondasi pembangunan daerah. "Sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan akan terus menghadirkan nilai kasih, persaudaraan, dan pelayanan yang nyata bagi masyarakat Halmahera Utara," tambahnya. (𝐆𝐈𝐎).

Seti, globaltimurnn.com - Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, bulan Juni 2026 kemarin ditemukan salah satu oknum petugas Dinas Kehutanan Provinsi Maluku datangi Negeri Seti dengan maksud melakukan survey di wilayah hutan adat Negeri Seti. 

Maksud jahat pihak oknum Dinas Kehutanan tersebut dinilai akan merampok hak rakyat dalam hal ini lahan adat milik masyarakat Negeri Seti. 

Hal tersebut kemudian disikapi dengan tegas Aliansi "Yana Nusa Folla" Yang dinahkodai Yorhan Buluhroy. 

Buluhroy dalam pernyataan-nya kepada awak media ini mengatakan" Maksud dan Tujuan Pihak Kehutanan datang Melalui Survey dan Melakukan Pematokan di wilayah Adat Negeri Seti tanpa ada Sosialisasi dengan Masyarakat Adat dan juga Marga-Marga yang memiliki Tanah tersebut. Ungkap Buluhroy

Bulohroy menambahkan, Masyarakat Adat Bertanya-tanya Maksud dan Tujuan Pihak Kehutanan Melakukan Survey di Wilayah Adat Seti apa maksudnya, Selama ini Masyarakat Adat Negeri Seti Hidup dari Hutan adat Mereka namun dengan Kehadiran Pihak Kehutanan yang melakukan Survey dan Melakukan Pematokan di wilayah Adat Negeri Seti Mereka semakin merasa Resa dan Ruang Hidup Masyarakat Adat Negeri Seti terganggu. Ungkap Buluhroy

Aliansi pemuda "Yana Nusa Folla" Akan tegas mempertahankan gak wilayah adat masyarakat, dari aktifitas oknum Dinas Kehutanan Provinsi itu sangat jelas diduga kuat Penyerobotan Lahan dan Dugaan Pelanggaran HAM yang dilakukan Pihak Kehutanan. Tegasnya

Buluhroy juga mengatakan" Aliansi Pemuda Seti "Yana Nusa Folla" Mengecam keras atas Tindakan yang dilakukan oleh Pihak Kehutanan yang masuk ke Wilayah Adat Negeri Seti tidak ada Sosialisasi Terhadap masyarakat Adat Negeri Seti. Ucapnya

Ketua Aliansi "Yana Nusa Folla" Meminta Kepada Raja Negeri Seti dan Saniri Negeri untuk Segera melakukan Konfirmasi dengan Pihak Kehutanan untuk segera melakukan Pencabutan Patok dan Menolak serta segera Sasi Adat terkait dengan Hutan adat yang pihak kehutanan Melakukan Patok di Tanah-tanah Marga tanpa sepengetahuan Masyarakat Adat. Tegasnya

Lebih lanjut Aliansi pemuda" Yana Nusa Seti" Keluhkan pembiaraan oleh Gubernur Maluku terhadap kejahatan yang terus dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku merampok setiap gak adat masyarakat, yang mana sudah jelas - jelas hal tersebut adalah mafia kelas dunia perdagangan karbon, yang melibatkan orang besar termasuk dugaannya ada oknum pejabat di lingkup pemprov Maluku. Terangnya

Diakhir keterangan-nya Buluhroy juga mengancam dengan tegas bahwa jika hal tersebut tidak disikapi serius pemerintah baik Negeri, Kabupaten, Provinsi, maka pihaknya akan melakukan aksi besar - besaran baik di Kabupaten maupun Kantor Gubernur Maluku, membuka aib kejahatan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dengan sasaran perdagangan karbon. Pungkasnya  (Adrian) 

Kendari, globaltimurnn.com – Polda Sulawesi Tenggara menggelar Sidang Terbuka Penentuan Kelulusan Akhir Penerimaan Bintara dan Tamtama Polri Tahun Anggaran 2026 di Aula Dhacara Polda Sulawesi Tenggara Jumat (03/07). Kegiatan ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian proses seleksi calon anggota Polri yang dilaksanakan secara terbuka, objektif, transparan, dan akuntabel. 

Dalam Kegiatan Tersebut dihadiri langsung oleh Kapolda Sultra Irjen Pol. Dr. Himawan Bayu Aji, S.H., S.I.K., M.H, Wakapolda Brigjen Pol. Budi Hermawan, S.I.K beserta para pejabat utama Polda Sultra.

Sidang penentuan kelulusan diikuti oleh seluruh peserta seleksi serta disaksikan oleh panitia, pengawas internal, pengawas eksternal, tim audit, serta orang tua atau wali peserta. Pelaksanaan sidang terbuka ini menjadi wujud komitmen Polda Sulawesi Tenggara dalam menerapkan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) serta prinsip meritokrasi, sehingga seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama untuk dinyatakan lulus berdasarkan kemampuan, kompetensi, prestasi, dan hasil seleksi yang telah dijalani tanpa intervensi dari pihak mana pun.

Dalam kesempatan tersebut,Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol. Dr. Himawan Bayu Aji, S.H., S.I.K., M.H.,menyampaikan bahwa pelaksanaan sidang terbuka ini merupakan bentuk komitmen Polda Sulawesi Tenggara untuk menghadirkan proses rekrutmen anggota Polri yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.

"Pelaksanaan sidang terbuka penentuan kelulusan akhir penerimaan Bintara dan Tamtama Polri Tahun Anggaran 2026 merupakan wujud komitmen kami dalam menghadirkan proses rekrutmen yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara objektif berdasarkan prinsip meritokrasi, sehingga setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk lulus sesuai kemampuan, kompetensi, dan prestasinya tanpa adanya intervensi maupun praktik-praktik yang menyimpang," Kapolda Sultra Irjen Pol. Dr. Himawan Bayu Aji, S.H., S.I.K., M.H.,

Kapolda Sultra menegaskan bahwa Polda Sulawesi Tenggara menerapkan zero tolerance terhadap segala bentuk penyimpangan selama proses penerimaan anggota Polri.

"Sebagai unsur pengawas internal, kami menegaskan bahwa Polda Sulawesi Tenggara menerapkan zero tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran, seperti suap, percaloan, penipuan, maupun pemerasan dalam proses penerimaan anggota Polri. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pengawas internal, pengawas eksternal, serta pemanfaatan teknologi informasi guna memastikan seluruh proses berjalan secara clear and clean serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," tegasnya.

Diakhir penyampaiannya,Kapolda Sultra Irjen Pol Irjen Pol. Dr. Himawan Bayu Aji, S.H., S.I.K., M.H.,mengucapkan selamat kepada peserta yang dinyatakan lulus dan berpesan agar terus menjaga integritas serta semangat pengabdian selama mengikuti pendidikan pembentukan Polri.

"Kepada peserta yang dinyatakan lulus, kami mengucapkan selamat dan berharap dapat mengikuti pendidikan dengan penuh disiplin, integritas, serta semangat pengabdian. Sementara bagi peserta yang belum berhasil, jangan berkecil hati karena kesempatan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara masih terbuka. Jadikan pengalaman ini sebagai motivasi untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan diri lebih baik pada kesempatan berikutnya," tutup Kapolda Sultra  (V374) 

Tobelo, Globaltimurnn.com– Komandan Kodim 1508/Tobelo, Letkol Kav. Ramdhani Akbar, S.I.P., memimpin Upacara Korps Rapor Pindah Satuan bagi personel Kodim 1508/Tobelo di Aula Makodim 1508/Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Jumat (3/7/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan personel sekaligus bentuk penghormatan atas dedikasi prajurit yang akan melanjutkan pengabdian di satuan baru.

Personel yang melaksanakan pindah satuan yakni Serda Herman, Serda Jaldin, dan Serda Eko Prasetyo. Upacara turut dihadiri Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXI Kodim 1508/Tobelo Ny. Intan Ramdhani, para Danramil, Perwira Staf, perwakilan Persit, serta seluruh personel Kodim 1508/Tobelo.

Dalam amanatnya, Dandim menyampaikan apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian para prajurit selama bertugas di Kodim 1508/Tobelo. Ia menegaskan bahwa perpindahan satuan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan memperluas pengalaman, meningkatkan kapasitas, dan memperkuat profesionalisme prajurit.

"Di mana pun bertugas, setiap prajurit harus mampu menjaga nama baik TNI Angkatan Darat, menjunjung tinggi disiplin, loyalitas, serta memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara," tegas Letkol Kav. Ramdhani Akbar.

Usai memimpin upacara, Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav. Ramdhani Akbar, S.I.P., menyampaikan bahwa Korps Rapor bukan sekadar tradisi militer, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen pengabdian dan regenerasi organisasi.

"Saya berharap seluruh prajurit mampu beradaptasi dengan cepat di satuan baru, menjaga kehormatan institusi, serta terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas," ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Kodim 1508/Tobelo menegaskan komitmennya untuk terus membina prajurit yang berkarakter, profesional, adaptif, serta siap mengemban setiap amanah demi kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. (𝐆𝐈𝐎).

Halut, Globaltimurnn.com – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara secara resmi melepas kontingen yang akan mengikuti ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XII Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Pulau Morotai. Acara berlangsung pada Jumat sore, 3 Juli 2026 di Lapangan Upacara Kantor Bupati Halmahera Utara, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo.

 

Upacara pelepasan dihadiri langsung oleh Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si, Sekretaris Daerah Drs. E.J. Papilaya, M.TP., para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Debora Tongo Tongo, serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Halmahera Utara Zippora Lilian Wallyd. Hadir pula para pelatih, ofisial, atlet, dan tamu undangan lainnya. 

 

Dalam laporannya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga selaku Ketua Kontingen menyampaikan bahwa kontingen Halmahera Utara beranggotakan 203 orang, yang meliputi panitia, atlet, pelatih, ofisial, tenaga medis, dan pendamping. Tim ini akan bertanding di 9 cabang olahraga, yaitu atletik, bulu tangkis, sepak bola, taekwondo, bola voli, bola basket, pencak silat, karate, dan tinju.

 

"Partisipasi ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk meningkatkan prestasi olahraga daerah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah, KONI, dan seluruh pihak yang telah mendukung persiapan ini," ujarnya. Ia juga berpesan agar seluruh atlet menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, menjaga nama baik daerah, dan meraih prestasi terbaik.

 

Sementara Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si dalam sambutannya menyampaikan harapan besar kepada seluruh anggota kontingen. Ia mengingatkan bahwa selain meraih prestasi, atlet juga harus menjaga tata krama dan kesopanan sebagai cerminan identitas daerah.

 

"Kalian mewakili nama dan harga diri Halmahera Utara. Tunjukkan bahwa kita adalah daerah yang santun dan penuh kebersamaan saat berada di Pulau Morotai. Bertandinglah dengan jujur dan sportif. Jika belum berhasil meraih hasil terbaik, anggaplah itu sebagai pelajaran, bukan alasan untuk mengecewakan atau mencoreng nama daerah," tegas Bupati.

 

Dalam acara tersebut juga dilaksanakan penyerahan bendera kontingen serta penyerahan 133 kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan atlet sebagai bentuk perlindungan selama bertanding. (𝐆𝐈𝐎).