Ambon, Globaltimurnn.com – Pemerintah Kota Ambon menggandeng Pengadilan Agama Ambon Kelas IA dan Kantor Kementerian Agama Kota Ambon menghadirkan pelayanan terpadu bagi masyarakat yang belum memiliki kepastian hukum atas perkawinan maupun dokumen administrasi kependudukan.

Pelayanan terpadu tersebut dibuka di Gedung Azhari, Senin (24/08/2026), dengan menyasar sekitar 60 pasangan. Program ini dirancang agar masyarakat dapat menyelesaikan sejumlah kebutuhan administrasi perkawinan dan kependudukan secara terpadu dalam satu tempat.

Sambutan Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena pada kegiatan tersebut dibacakan Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Ambon, N. Edwin J. Pattikawa.

Dalam sambutannya, Menegaskan bahwa persoalan perkawinan dan administrasi kependudukan tidak dapat dipandang sebagai urusan administratif semata. Status perkawinan yang tercatat secara resmi memiliki dampak langsung terhadap kepastian hukum keluarga serta pemenuhan hak-hak anak.

Menurutnya, perkawinan merupakan ikatan suci secara agama sekaligus peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi dalam kehidupan bernegara. Ketika perkawinan tidak tercatat secara resmi, keluarga dapat menghadapi berbagai kendala dalam mengurus dokumen dan memperoleh pelayanan administrasi kependudukan.

Kondisi tersebut, katanya, masih ditemukan di tengah masyarakat Kota Ambon, terutama pasangan yang melangsungkan perkawinan secara agama namun belum melakukan pencatatan secara resmi.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Kota Ambon bersama Pengadilan Agama dan Kementerian Agama membangun pola pelayanan yang memungkinkan masyarakat mendapatkan beberapa layanan sekaligus tanpa harus berpindah-pindah tempat.

Pengadilan Agama Ambon dalam kegiatan ini memberikan pelayanan sidang di luar gedung untuk proses isbat nikah bagi pasangan yang memenuhi persyaratan. Setelah memperoleh penetapan, proses dilanjutkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pencatatan perkawinan dan penerbitan dokumen pernikahan.

Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon memberikan pelayanan terkait dokumen kependudukan, termasuk perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta penerbitan akta kelahiran anak sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam satu hari dan satu tempat, masyarakat dapat sekaligus memperoleh dokumen pernikahan dan dokumen kependudukan yang sangat penting bagi kebutuhan dan masa depan keluarga, demikian disampaikan dalam sambutan Wali Kota.

Penilaian model pelayanan tersebut merupakan bentuk inovasi pelayanan publik yang mengedepankan koordinasi antarlembaga. Masyarakat tidak hanya mendapatkan kemudahan dalam proses administrasi, tetapi juga memperoleh kepastian hukum atas status perkawinan dan dokumen kependudukan keluarganya.

Hal penting lainnya, pelayanan yang diberikan dalam kegiatan tersebut tidak dipungut biaya atau gratis bagi pasangan yang menjadi peserta pelayanan.

Setiap pasangan yang akan dilayani melalui kegiatan ini tidak dipungut biaya apa pun, alias gratis, tegasnya.

Harapannya, program tersebut tidak berhenti pada pelaksanaan kali ini. Sebab, masih terdapat masyarakat yang menghadapi persoalan serupa dan membutuhkan pendampingan untuk menyelesaikan status hukum perkawinan serta administrasi kependudukannya.

Karena itu, ia mendorong agar kerja sama antara Pemerintah Kota Ambon, Pengadilan Agama Ambon, dan Kementerian Agama dapat terus diperkuat serta diperluas hingga menjangkau masyarakat di tingkat kecamatan dan desa/negeri.

“Kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu, agar persoalan administrasi perkawinan dan kependudukan dapat diselesaikan secara tertib dan teratur,” ujarnya.

Wali Kota juga mengajak jajaran Pengadilan Agama Ambon, Kementerian Agama melalui KUA di kecamatan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk terus membangun koordinasi dalam menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, terintegrasi, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Melalui program tersebut, Pemerintah Kota Ambon berharap masyarakat yang selama ini menghadapi kendala dalam pencatatan perkawinan dapat memperoleh kepastian hukum. Di sisi lain, kelengkapan dokumen kependudukan diharapkan semakin menjamin terpenuhinya hak-hak keluarga dan anak serta memudahkan masyarakat mengakses berbagai pelayanan publik. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Isu yang menyeret kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Ambon ke dalam persoalan agama dan dugaan nepotisme mendapat sorotan dari Ketua Yayasan Ar Rahmah Ambon dan sekaligus Penasehat DPP FPMM (Front Pemuda Muslim Maluku)  Habib Rifqi Alhamid, S.Kom., M.Si.

Alhamid menilai narasi yang menuding Pemerintah Kota Ambon melakukan diskriminasi berdasarkan agama maupun nepotisme tidak memiliki dasar yang kuat. Menurutnya, isu tersebut justru berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat dan mengganggu kerukunan antarumat beragama yang selama ini terjaga di Kota Ambon.

“Saya atas nama Ketua Yayasan Ar Rahmah Ambon dan sekaligus Penasehat DPP FPMM (Front Pemuda Muslim Maluku)  sangat mengecam munculnya isu-isu miring yang diarahkan kepada Pemerintah Kota Ambon,” tegasnya. 

Pembangunan daerah tidak mungkin dilakukan secara bersamaan di seluruh wilayah dalam waktu yang sama. Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran sehingga setiap program pembangunan harus disusun berdasarkan perencanaan, kebutuhan masyarakat, kondisi wilayah, serta skala prioritas.

Penentuan lokasi pembangunan maupun perbaikan infrastruktur seharusnya didasarkan pada tingkat urgensi dan kondisi di lapangan, bukan dikaitkan dengan latar belakang agama masyarakat yang tinggal di suatu kawasan.

Pembangunan tidak mungkin dilakukan secara bersamaan di seluruh wilayah Kota Ambon. Pemerintah harus menentukan kebutuhan yang paling mendesak untuk kemudian ditangani secara bertahap sesuai kemampuan anggaran dan agenda pembangunan, ujarnya.

Ia memberikan contoh, apabila terdapat infrastruktur di suatu wilayah yang kondisinya lebih rusak dan membutuhkan penanganan segera, maka kawasan tersebut sudah semestinya menjadi prioritas pemerintah.

Mana mungkin kalau kondisi di suatu daerah sudah rusak, lalu diperbaiki di tempat lain. Tentu yang menjadi prioritas adalah yang kondisinya lebih membutuhkan penanganan, katanya.

Alhamid menegaskan dirinya menolak keras apabila kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Ambon dibingkai sebagai bentuk diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu.

Narasi seperti itu perlu dihentikan karena dapat membangun persepsi yang keliru sekaligus berpotensi mengadu masyarakat dan mengganggu hubungan sosial antarumat beragama di Kota Ambon.

Jangan membawa persoalan pembangunan ke ranah yang justru bisa mengadu domba masyarakat. Kami menolak cara-cara seperti itu, tegasnya.

Sebagai salah satu tokoh Muslim di Kota Ambon, Alhamid juga menyampaikan bahwa dirinya melihat adanya perhatian dan dukungan Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena terhadap berbagai kegiatan dan program keumatan Islam.

Salah satu bentuk dukungan tersebut, kata dia, terlihat dari respons Pemerintah Kota Ambon terhadap program Indonesia Bisa Baca Al-Qur’an (IBBQ) yang sebelumnya dilaksanakan di Kota Ambon.

Wali Kota Ambon dan Wakil Wali Kota Ambon juga mendukung program-program keislaman. Bahkan program Indonesia Bisa Baca Al-Qur’an mendapat dukungan penuh, ungkapnya.

Karena itu, Alhamid mengajak seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya. Ia meminta masyarakat melihat proses pembangunan secara utuh serta menilai kinerja pemerintah berdasarkan fakta, perencanaan, dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kalau kita ingin membangun Kota Ambon, jangan membawa persoalan agama ke dalam kebijakan pembangunan. Pemerintah harus bekerja berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas, katanya.

Harapannya, seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga keamanan, kedamaian, dan kerukunan di Kota Ambon. Menurutnya, pembangunan hanya dapat berjalan maksimal apabila seluruh elemen masyarakat memiliki komitmen yang sama untuk menjaga persatuan.

Tugas kita sebagai masyarakat adalah menjaga agar Ambon tetap aman, damai dan bersatu, sehingga seluruh proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Sesuai moto Wali Kota, "Beta Par Ambon, Ambon Par Samua," pungkas Alhamid. (Za)

Ambon, globaltimurnn.com – Pemerintah Provinsi Maluku menyambut kepulangan dua anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional asal Maluku yang telah menuntaskan tugas kenegaraan pada Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat nasional.

Kepulangan kedua putra-putri terbaik Maluku tersebut disambut langsung oleh Asisten II Bidang Peremonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Maluku, Kasrul Selang, dikantor Gubernur Maluku, Senin (24/8/2026). Turut mendampingi Asisten I Setda Provinsi Maluku serta Kepala Kesbangpol Provinsi Maluku.

Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Wakil Gubernur Abdullah Vanath dan Sekretaris Daerah Sadali Ie menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi kedua Paskibraka Nasional tersebut yang telah membawa nama baik Maluku di tingkat nasional.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada kedua anak kita yang telah melaksanakan tugas kenegaraan dengan baik. Terima kasih juga kepada orang tua dan para guru yang telah memberikan dukungan sehingga mereka mampu menjalankan tugas dan mengharumkan nama Provinsi Maluku,” ujar Kasrul.

Menurutnya, keberhasilan menjadi Paskibraka Nasional bukan sekadar pencapaian pribadi, tetapi juga merupakan amanah dan tanggung jawab untuk memberikan dampak positif ketika kembali ke lingkungan masing-masing.

Kasrul berharap berbagai pengalaman, pengetahuan, kedisiplinan dan nilai-nilai kebangsaan yang diperoleh selama menjalankan tugas di tingkat nasional dapat dibawa kembali ke sekolah dan lingkungan mereka.

“Tugas di tingkat nasional sudah dilaksanakan dengan baik. Sekarang yang lebih penting adalah bagaimana seluruh pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh di sana dibawa kembali ke sekolah dan lingkungan masing-masing, sehingga menjadi contoh dan teladan bagi teman-teman serta adik-adik kelas,” katanya.

Ia menambahkan, status sebagai Paskibraka Nasional secara tidak langsung menempatkan keduanya sebagai role model bagi generasi muda Maluku. Karena itu, prestasi tersebut diharapkan menjadi awal untuk terus berkontribusi dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

“Mau tidak mau, suka tidak suka, kalian sekarang menjadi panutan. Jadilah role model bagi teman-teman dan adik-adik kelas. Perjuangkan masa depan yang baik, terus belajar, jaga disiplin dan tunjukkan bahwa anak-anak Maluku mampu berprestasi serta mengharumkan nama daerah,” pesan Kasrul.

Pemerintah Provinsi Maluku juga berharap keberhasilan kedua Paskibraka Nasional ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk berani bermimpi, berprestasi dan mengikuti jejak mereka di masa mendatang.

“Kita berharap dari Maluku akan lahir lagi generasi-generasi terbaik yang dapat tampil di tingkat nasional. Keberhasilan hari ini harus menjadi motivasi untuk membuka jalan bagi anak-anak Maluku lainnya untuk terus berprestasi,” pungkasnya. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Dankodaeral) IX, Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Asisten Personel (Aspers) Dankodaeral IX sekaligus pengukuhan Asisten Komunikasi dan Elektronika (Askomlek) Dankodaeral IX, Senin (24/8/2026).

Dalam prosesi yang dilangsungkan di Mako Kodaeral IX, Lantai II, Halong, Kota Ambon tersebut, jabatan Aspers Dankodaeral IX diserahterimakan dari Kolonel Laut (KH) Rojilun kepada Kolonel Mar Hendy Dwi Bayu Ardiyanto dan  Kolonel Laut (E) Elias Baratiku dikukuhkan sebagai Askomlek Dankodaeral IX.

Dankodaeral IX mengatakan, serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika pembinaan organisasi dan personel di lingkungan TNI AL. Pergantian jabatan diharapkan menjadi momentum penyegaran organisasi, optimalisasi kinerja, sekaligus kesinambungan kepemimpinan dalam menghadapi tuntutan tugas yang semakin kompleks.

Menurutnya, bidang personel serta komunikasi dan elektronika memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kesiapsiagaan operasional Kodaeral IX.

“Serah terima jabatan bukan sekadar pergantian posisi, melainkan wujud kepercayaan pimpinan dan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan organisasi TNI AL, khususnya Kodaeral IX,” ujar Dankodaeral lX.

Kepada pejabat lama, Dankodaeral IX menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi, loyalitas, serta pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas di Kodaeral IX.

Sementara kepada pejabat baru, Dankodaeral IX menyampaikan ucapan selamat atas kepercayaan yang diberikan pimpinan TNI Angkatan Laut. Ia berharap pejabat yang baru dapat segera beradaptasi dengan lingkungan dan tanggung jawab tugas, sekaligus menghadirkan inovasi serta terobosan positif untuk meningkatkan kinerja organisasi.

“Segera beradaptasi dengan tugas dan lingkungan kerja, serta terus berinovasi untuk memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi. Jadikan kepercayaan ini sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja dan pengabdian,” pesannya.

Upacara berlangsung khidmat dan dihadiri Wakil Komandan Kodaeral IX Laksma TNI Dr. Muhammad Risahdi, para Pejabat Utama (PJU) Kodaeral IX, Dansatrol, Danpomal, Dansathantai, Dandenintel, serta Dandenma Kodaeral IX.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan acara ramah tamah. Suasana hangat mewarnai momen tersebut sebagai bentuk penghormatan dan perpisahan kepada pejabat lama sekaligus penyambutan bagi pejabat baru untuk memperkuat kebersamaan dan soliditas keluarga besar Kodaeral IX. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Tim SAR Gabungan yang terdiri dari Basarnas, Polairud Polda Maluku, Polsek Leitimur Selatan, Kodaeral IX, dan masyarakat setempat kembali melanjutkan Ops SAR hari ketujuh di sekitar Perairan Desa Rutong, Kota Ambon. Minggu 23 agustus 2026.

Empat SRU kembali dikerahkan sejak pukul 8 pagi untuk memaksimalkan pencarian korban di hari ketujuh Ops SAR.

Renhard Lopies selaku Dantim Ops SAR menyampaikan "Upaya pencarian korban yang dilaksanakan hingga sore hari melaui udara, permukaan air, bawah air, dan pesisir pantai belum jua menemukan tanda tanda keberadaan korban.

Setelah dilakukan koordinasi bersama dengan keluarga dan seluruh Unsur SAR Gabungan, Ops SAR resmi dihentikan dan akan dilanjutkan dengan pemantuan. Apabila kedepan ditemukan tanda tanda pasti keberadaan korban maka Ops SAR akan dibuka kembali.

Basarnas Ambon juga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari seluruh Unsur SAR Gabungan baik dari Polairud Polda Maluku, Kodaeral IX dan masyarakat Negeri Rutong atas pelaksanaan Operasi SAR yang berlangsung selama tujuh hari. 

Dengan ditutupnya Ops SAR hari ketujuh maka, seluruh Unsar SAR Gabungan dikembalikan ke satuannya masing masing dengan ucapan terima kasih. 

Sebelumnya, korban bersama 2 orang temannya dilaporkan hendak pergi melaut menjaring ikan pada tanggal 17/8 sekitar pukul 16.30 wit disekitar pesisir perairan Desa Hutumuri, Kota Ambon. 

Naas saat tengah menjaring ikan mereka bertiga dihantam gelombang tinggi sekitar pukul 19.00 wit. 

Dalam insiden tersebut, korban a.n Arien Maspaitella dilaporkan hilang terseret ombak sementara 2 rekan lainnya berhasil selamat.

Setelah dilakukan pencarian pertama secara mandiri oleh masyarakat, korban belum jua berhasil ditemukan. 

Hingga sepekan Pencarian dan tidak ditemukannya tanda-tanda keberadaan korban Operasi SAR kemudian resmi dihentikan pada Minggu, 23/8/2026.

Operasi SAR melibatkan berbagai Unsur Potensi diantaranya, Basarnas Ambon, Kodaeral IX, Polairud Polda Maluku, Polsek Leitimur Selatan, BPBD Kota Ambon, dan masyarakat setempat. 

Sarana dan Prasarana yang digunakan diantaranya, Truck Personil, Rubber Boat Basarnas, Rubber Boat Polairud, Searider Kodaeral IX, Peralatan Selam, dan Drone Thermal. 

Sementara data cuaca dilapangan dilaporkan Berawan, Angin Tenggara kecepatan 35 Knots, dan tinggi gelombang 2,5 meter.  (Za) 

Waimital, globaltimurnn.com — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Amanat Nasional (PAN) ke-28 yang jatuh pada Minggu, 23 Agustus 2026, berlangsung khidmat dan penuh rasa syukur. Mengusung tema kebersamaan dan kepedulian sosial, DPP PAN menggelar doa bersama secara daring yang diikuti serentak oleh seluruh pengurus, kader, santri, serta anak yatim piatu dari berbagai penjuru Indonesia.

Semangat kebangsaan dan nilai-nilai spiritual tersebut turut bergema kuat di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). DPD PAN SBB bersama Barisan Muda (BM) PAN SBB menggelar doa bersama secara daring yang dipusatkan di TPQ Raudhatul Waimital. Suasana haru dan hangat menyelimuti lokasi acara saat sekitar 200 santri dan anak yatim piatu khusyuk memanjatkan doa demi kemajuan bangsa dan daerah.

Dalam sambutan syukurnya, Ketua DPD PAN SBB, Hj. Abd. Rauf Latulumamina, S.Sos, menegaskan pentingnya momentum HUT ke-28 ini sebagai wadah mempererat tali silaturahmi serta memperkuat nilai kemanusiaan di atas kepentingan politik praktis.

"Dari Amalatu hingga Waimital, PAN dan BM PAN akan terus bergerak. Bagi kami, politik bukan sekadar urusan kekuasaan, melainkan tentang pelayanan dan kemanusiaan," ujar Hj. Abd. Rauf Latulumamina di hadapan para santri dan tamu undangan.

Hadir mendampingi Ketua DPD PAN SBB dalam perayaan syukur tersebut, Sekretaris DPD PAN SBB Ridal J. Kaisupy (yang juga Anggota DPRD Kabupaten SBB), Bendahara DPD PAN SBB Endang Kusumawati (selaku Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten SBB), beserta seluruh jajaran pengurus DPD PAN SBB.

Turut hadir pula Ketua BM PAN SBB, Kadim AB, S.T, bersama jajaran pengurus Barisan Muda PAN yang tampak berbaur dan berbagi kebahagiaan bersama anak-anak yatim dan santri TPQ Raudhatul Waimital.

Sebagai wujud kepedulian nyata dan bentuk rasa syukur di puncak acara, Ketua DPD PAN SBB bersama para Anggota Legislative (Aleg) PAN SBB menyerahkan santunan secara langsung kepada 200 anak yatim piatu dan santri TPQ Raudhatul Waimital. Penyerahan santunan ini disambut senyum bahagia dan rasa haru dari para santri.

Melalui perayaan sederhana namun bermakna ini, DPD dan BM PAN SBB berkomitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat, membawa aspirasi rakyat, dan menjadi pelopor gerakan kemanusiaan di Kabupaten Seram Bagian Barat. (Rdks)