Ambon, Globaltimurnn.com – Upaya memperkuat tata kelola pertambangan dan penegakan hukum di sektor energi terus dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Melalui kunjungan kerja di Ambon, Staf Ahli Menteri ESDM RI, Michael Wattimena, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan aparat penegak hukum dalam mengawal pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, Rabu (24/06/2026). 

Kunjungan tersebut diawali dengan pertemuan bersama Universitas Pattimura dan akan dilanjutkan dengan koordinasi bersama Kejaksaan Tinggi Maluku. Menurut Wattimena, agenda tersebut menjadi langkah awal membangun komunikasi yang lebih intensif sebelum memasuki pembahasan teknis mengenai regulasi, tata kelola pertambangan, serta penguatan aspek penegakan hukum.

Ia menjelaskan bahwa Kementerian ESDM memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Berawal dari Jawatan Tambang dan Geologi yang dibentuk sejak awal kemerdekaan, lembaga ini terus bertransformasi untuk memastikan kekayaan alam dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Salah satu langkah strategis yang kini mendapat perhatian adalah pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM. Kehadiran direktorat tersebut dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat pengawasan serta penindakan terhadap berbagai pelanggaran di sektor energi dan mineral.

Wattimena juga memberikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada putra Maluku, Jefri Huwei, untuk memimpin direktorat tersebut. Meski masih tergolong baru, berbagai langkah konkret telah dilakukan dalam mendukung penegakan hukum di sektor pertambangan dan sumber daya mineral.

“Direktorat ini memang masih berusia muda, tetapi telah menunjukkan komitmen dan kinerja yang positif dalam memperkuat pengawasan serta penegakan hukum di bidang energi dan sumber daya mineral,” kata Wattimena.

Selain isu pertambangan, kunjungan kerja tersebut juga membahas perkembangan proyek strategis nasional Blok Masela. Wattimena menilai proyek yang telah lama dinantikan masyarakat Maluku itu mulai menunjukkan perkembangan setelah pemerintah pusat mengambil sejumlah langkah percepatan.

Ia mengapresiasi komitmen Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang dinilai serius mengawal realisasi proyek tersebut. Menurutnya, setelah bertahun-tahun berjalan tanpa kemajuan berarti, kini terdapat optimisme baru bahwa pengembangan Blok Masela akan bergerak lebih cepat.

Wattimena berharap sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, Forkopimda, dunia akademik, serta para pemangku kepentingan lainnya dapat semakin diperkuat untuk mendukung percepatan proyek yang diyakini mampu memberikan dampak ekonomi signifikan bagi daerah.

Ia juga menyoroti semakin banyaknya putra-putri Maluku yang dipercaya menduduki posisi strategis di tingkat nasional. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang besar untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara pusat dan daerah dalam mendorong investasi, pembangunan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Yang terpenting adalah membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan aparat penegak hukum agar pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan transparan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku,” tutup Wattimena. (Za)

Ambon, globaltimurnn.com - Mantan Kepala BPBD Maluku Tengah, Bob Rachmat, kembali menjalani pemeriksaan panjang oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku selama kurang lebih tujuh jam, Selasa (23/6/2026).

Penyidikan dugaan penyimpangan dana bantuan penanganan bencana gempa bumi Maluku Tengah tahun 2019 kembali bergerak ke tahap pendalaman intensif. 

Dilansir dari pemberitaan media online RRI Ambon, mengungkapkan bahwa" Pemeriksaan yang berlangsung di Kantor Kejati Maluku itu dimulai pukul 09.00 WIT dan baru berakhir sekitar pukul 16.00 WIT. 

Tidak hanya Bob Rachmat, penyidik juga memeriksa dua pejabat lain di lingkungan BPBD Maluku Tengah dalam rangka memperdalam alur penggunaan dana siap pakai (DSP) untuk rehabilitasi rumah warga terdampak bencana.

Sekitar pukul 17.00 WIT, Bob Rachmat terlihat meninggalkan kantor Kejati Maluku bersama dua rekannya yang juga ikut diperiksa, Dengan mengenakan kemeja putih, ia memilih irit bicara saat ditanya awak media.

Penyidik Dalami Aliran Dana dan Mekanisme Penyaluran

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy, membenarkan bahwa pemeriksaan terhadap Bob Rachmat merupakan lanjutan dari rangkaian pemeriksaan sebelumnya.

Menurutnya, penyidik masih membutuhkan keterangan tambahan untuk memperjelas mekanisme penyaluran dana bantuan bencana yang bersumber dari anggaran negara.

“Ini pemeriksaan lanjutan, Senin kemarin sudah ada 12 saksi diperiksa, termasuk yang bersangkutan, Hari ini dilanjutkan karena penyidik masih membutuhkan pendalaman,” kata Ardy.

Kasus ini berkaitan dengan penggunaan dana siap pakai untuk perbaikan dan pembangunan rumah rusak pasca gempa bumi tahun 2019 di Maluku Tengah.

Sumber di lingkungan penegakan hukum menyebutkan, penyidik kini mulai memperdalam pola distribusi anggaran, mulai dari tahap perencanaan, penetapan penerima bantuan, hingga realisasi di lapangan.

Pola pemeriksaan berulang terhadap sejumlah saksi mengindikasikan bahwa Kejati Maluku tengah membangun konstruksi perkara secara menyeluruh sebelum mengambil langkah hukum lanjutan.

Dua Pejabat Lain Ikut Diperiksa

Selain Bob Rachmat, dua pejabat BPBD Maluku Tengah juga turut dimintai keterangan dalam pemeriksaan tersebut, Namun, Kejati Maluku belum membuka identitas keduanya kepada publik.

Ardy mengaku belum menerima informasi lengkap terkait inisial maupun posisi dua saksi lainnya. “Kalau dua saksi lainnya saya belum tahu inisialnya, Yang pasti hanya BR yang saya ketahui diperiksa hari ini,” ujarnya.

Eks Kepala BPBD Malteng Diperiksa Maraton 7 Jam di Kejati Maluku. (Red) 

Ambon, globaltimurnn.com - Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kodaeral IX, Kolonel Laut (K) Joko Santoso mewakili Komandan Kodaeral IX, Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., menghadiri Bakti Kesehatan peringatan HUT ke-80 Bhayangkara Tahun 2026 yang digelar di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Selasa (23/6/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kodaeral mengirimkan Tim Medis yakni satu dokter umum dan para medis untuk berpartisipasi dan membantu pelaksanaan Bakti Kesehatan yang dipertukan bagi masyarakat ini. 

Bakti kesehatan ini merupakan bentuk kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan serta bantuan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Maluku.

Dalam kegiatan tersebut, berbagai layanan kesehatan diberikan kepada masyarakat, meliputi khitanan massal, pengobatan umum dan spesialis, pengobatan gigi, serta pemberian santunan dan paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan.

Acara ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Provinsi Maluku, yang menunjukkan sinergitas dan soliditas antar instansi dalam mendukung kegiatan kemanusiaan serta mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat.

Kehadiran Kadiskes Kodaeral IX dalam kegiatan tersebut menjadi wujud dukungan TNI Angkatan Laut, khususnya Kodaeral IX, terhadap program-program sosial dan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Polri. 

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat semakin memperkuat kerja sama lintas sektor dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjaga stabilitas dan keharmonisan di wilayah Maluku. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Tim SAR Gabungan berhasil mengevakuasi seorang penyelam tradisional dalam kondisi meninggal dunia disekitar Perairan Desa Haria, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Selasa, 23/6.

Bermula pada tanggal 22/6 sekitar pukul 14.00 WIT, korban Ahmade Lestaluhu (64) bersama seorang rekannya (Rian) pergi menyelam untuk mengangkat mesin kapal dari kapal cepat yang terbakar dan tenggelam di sekitar perairan Desa Haria. Pukul 14.20 WIT penyelam Rian berhasil naik ke permukaan sementara korban tak kunjung juga naik ke permukaan. 

Peristiwa itu sontak membuat rekan-rekan korban panik dan melakukan upaya pencarian namun nihil hasilnya. 

Dantim Ops SAR Haria, Tengku A Yani, S.H menyampaikan, Usai kami terima informasi kondisi membahayakan jiwa manusia itu dari Bapak Hidayat pada pukul 10.20 WIT, Tim langsung dikerahkan sekitar pukul 10.40 WIT menuju lokasi kejadian dengan jarak 47 Nautical Mile, Heading 82.56° arah Timur dari Pelabuhan BRIN.

Pada pukul 15.12 WIT, korban berhasil ditemukan ±300 meter dari Pelabuhan Desa Haria, Kabupaten Maluku Tengah dalam keadaan meninggal dunia selanjutnya dievakuasi menggunakan speedboat ke Desa Tulehu Kab. Maluku Tengah.

Pukul 16.30 WIT Tim SAR Gabungan tiba di Desa Tulehu Kab. Maluku Tengah selanjutnya korban diserahkan kepada pihak keluarga.

Operasi SAR melibat berbagain Unsur Potensi diantaranya, Basarnas Ambon, Masyarakat, Babinsa Desa Haria, Bhabinkamtibmas, Dit Polairud Polda Maluku, Relawan Penyelam , dan UPP Haria.

Alut dan Palsar yang digunakan diantaranya, Truck Personil, Rubber Boat, longboat masyarakat, alat selam, aqua eye.

Kondisi Cuaca dilaporkan Hujan sedang, Angin Tenggara kecepatan 28 Knots dan Tinggi Gelombang 2.5 meter

Dengan ditemukannya korban maka Operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup seluruh unsur Potensi SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing. (Rdks) 

SBB, globaltimurnn.com - Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P., M.Han., melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di Markas Batalyon Infanteri TP 865/Satria Manewata pada Selasa, (23/6/2026).

​Kedatangan Pangdam XV/Pattimura beserta rombongan disambut langsung oleh Danbrig 27/Nusa Ina Kolonel Inf Sri Widodo, Dandim 1513/SBB Letkol Arh Jaka Putra Dinda, S.H., M.Han., serta Wadanyonif TP 865/SMW Kapten Inf Dipta Candra Oktovian bersama seluruh Prajurit satuan.

​Dalam kunker tersebut, Pangdam XV/Pattimura melaksanakan beberapa agenda penting, di antaranya menerima paparan satuan yang dipaparkan oleh  Wadanyonif TP 865/SMW di Ruang Yudha. Usai menerima paparan Pangdam juga berkesempatan memberikan penekanan utama kepada seluruh prajurit Yonif TP 865/SMW di Lapangan Mayon.

Dalam arahannya Pangdam menekankan bahwa seluruh Prajurit Yon Tp 865 untuk selalu bersyukur,  menikmati dan menjalankan tugas sesuai tupoksi, serta wajib memiliki mental petarung yang prima.

Pangdam juga menekankan untuk memelihara komunikasi  jika menghadapi kendala atau suatu permasalahan serta jangan ragu untuk melapor. Kemudian Pangdam juga menyempatkan meninjau kondisi infrastruktur pangkalan yang ada mulai dari area tenda, dapur, hingga fasilitas kamar mandi Satuan. 

Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian pimpinan terhadap satuan jajarannya. Diakhir kunjungan Pangdam memberikan pesan dan kesan yang ditutup dengan pelepasan rombongan Pangdam dengan tepuk tangan Prajurit.

Kegiatan kunjungan di daerah Seram Bagian Barat diakhir dengan peninjauan pembangunan KDKMP di Desa Waipirit. Di kesempatan tersebut Pangdam didampingi Dandim 1513/SBB mengikuti vicon bersama Wakil Panglima TNI yang membahas tentang progres perkembangan pembangunan KDKMP di jajaran TNI. (V374) 

Malteng, Globaltimurnn.com - Warga masyarakat adat Dusun Selumena, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, menggelar aksi protes pada Sabtu (20/6/2026). 

Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap aktivitas yang dilakukan Balai Taman Nasional (TN) Manusela dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang dinilai telah memasuki dan menetapkan wilayah adat tanpa persetujuan serta sepengetahuan masyarakat setempat.

Dalam aksi yang berlangsung di Dusun Selumena itu, warga adat menyampaikan berbagai tuntutan terkait perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hutan yang selama ini mereka kelola secara turun-temurun. 

Aksi dipimpin oleh tokoh adat setempat, Aser Falate, yang menegaskan bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam terhadap berbagai aktivitas yang dianggap mengancam keberadaan ruang hidup mereka.

“Hutan kami jangan diserobot, ini hutan adat,” tegas Aser Falate di hadapan warga yang mengikuti aksi tersebut.

Menurut Aser, masyarakat adat Selumena selama ini tidak pernah dilibatkan secara penuh dalam berbagai proses yang berkaitan dengan penetapan maupun pengelolaan kawasan yang berbatasan langsung dengan wilayah adat mereka. 

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi menghilangkan hak-hak masyarakat atas tanah, hutan, dan sumber daya alam yang telah diwariskan oleh leluhur mereka.

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat adat merasa dirugikan oleh berbagai aktivitas yang dilakukan di atas wilayah yang mereka klaim sebagai tanah adat.

“Jangan ada lagi aktivitas apa pun yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Manusela dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan di atas tanah adat kami, karena kami merasa sangat dirugikan,” ujarnya.

Warga menilai pendekatan yang dilakukan oleh institusi kehutanan tersebut belum sepenuhnya mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat adat sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi yang mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. 

Mereka mempertanyakan proses penetapan batas kawasan yang dinilai tidak melibatkan masyarakat secara terbuka dan transparan.

Bagi masyarakat Selumena, hutan bukan sekadar kawasan ekologis, melainkan ruang hidup yang memiliki nilai sosial, budaya, sejarah, dan spiritual. 

Kehilangan akses terhadap hutan adat berarti kehilangan bagian penting dari identitas dan keberlangsungan hidup komunitas mereka.

Aksi protes tersebut juga menjadi bentuk kritik terhadap kebijakan pengelolaan kawasan hutan yang dinilai masih menempatkan masyarakat adat sebagai pihak yang harus menyesuaikan diri dengan keputusan negara, sementara hak-hak tradisional yang telah ada jauh sebelum penetapan kawasan sering kali tidak mendapatkan pengakuan yang memadai.

Masyarakat adat Selumena mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk segera melakukan dialog terbuka dan menyeluruh dengan masyarakat adat sebelum mengambil kebijakan apa pun yang berkaitan dengan wilayah adat mereka. 

Mereka juga meminta penghentian seluruh aktivitas yang dianggap berpotensi menimbulkan konflik agraria hingga terdapat kejelasan mengenai status dan pengakuan hak-hak masyarakat adat atas wilayah tersebut.

Aksi berlangsung secara damai dengan pengawalan masyarakat setempat. 

Melalui aksi ini, warga berharap suara mereka didengar oleh pemerintah dan lembaga terkait, sehingga penyelesaian persoalan dapat dilakukan secara adil dengan menghormati hak-hak masyarakat adat yang telah hidup dan menjaga kawasan tersebut secara turun-temurun.

“Hutan adat bukan tanah kosong yang dapat ditetapkan sepihak. Ia adalah ruang hidup yang menyimpan sejarah, identitas, dan masa depan masyarakat adat,” demikian pesan yang mengemuka dalam aksi warga Dusun Selumena. (Adrian)

Ambon, Globaltimurnn.com – Komitmen Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon dalam membentuk warga binaan yang mandiri dan produktif terus diwujudkan melalui berbagai program pembinaan keterampilan. Salah satu program yang saat ini mendapat perhatian adalah pelatihan pembuatan pintu kaca berkualitas, yang tidak hanya mengasah kemampuan teknis, tetapi juga membangun karakter dan etos kerja warga binaan. Selasa (23/06/2026).

Di bengkel kerja Rutan Ambon, sejumlah warga binaan tampak tekun mengikuti setiap tahapan proses pembuatan pintu kaca. Mulai dari pengenalan material, teknik pengukuran yang presisi, pemotongan kaca, perakitan rangka, hingga tahap penyelesaian akhir (finishing), seluruh proses dilakukan dengan pendampingan dan pengawasan petugas yang berkompeten.

Program ini menjadi bagian dari pembinaan kemandirian yang bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan kerja yang dapat dimanfaatkan setelah mereka kembali ke tengah masyarakat. Selain meningkatkan kemampuan teknis, pelatihan tersebut juga menanamkan nilai-nilai penting seperti kedisiplinan, ketelitian, kerja sama, tanggung jawab, serta semangat untuk terus belajar.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Rutan Kelas IIA Ambon, Jefry Persulessy, menegaskan bahwa pembinaan keterampilan merupakan salah satu fokus utama dalam upaya menciptakan warga binaan yang siap beradaptasi dan berkontribusi positif setelah menjalani masa pidana.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga binaan memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang bermanfaat. Pelatihan pembuatan pintu kaca ini merupakan salah satu bentuk pembinaan yang memberikan keterampilan nyata dan memiliki nilai ekonomi. Harapannya, ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka memiliki bekal untuk bekerja maupun berwirausaha,” ujar Jefry.

Menurutnya, keberhasilan pembinaan tidak hanya diukur dari keterampilan yang diperoleh, tetapi juga dari perubahan sikap dan pola pikir yang terbentuk selama mengikuti proses pembinaan.

Yang kami bangun bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga karakter kerja yang positif. Disiplin, tanggung jawab, dan rasa percaya diri adalah modal penting untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas nanti, tambahnya.

Sementara itu, salah satu warga binaan berinisial A.T. mengaku sangat terbantu dengan adanya program pelatihan tersebut. Ia merasakan banyak manfaat, baik dari sisi pengetahuan maupun pengalaman kerja yang sebelumnya belum pernah dimilikinya.

Awalnya saya tidak tahu sama sekali tentang pembuatan pintu kaca. Tapi melalui pelatihan ini saya belajar mulai dari membaca ukuran, mengolah material, merakit hingga tahap finishing. Memang tidak mudah, tetapi dengan latihan yang terus dilakukan saya menjadi lebih paham dan percaya diri, ungkapnya.

A.T. berharap keterampilan yang diperolehnya dapat menjadi jalan untuk membangun masa depan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pembinaan.

Ilmu yang saya dapatkan di sini sangat berharga. Saya berharap nantinya bisa memanfaatkan keterampilan ini untuk bekerja atau bahkan membuka usaha sendiri sehingga dapat hidup mandiri dan membantu keluarga, katanya.

Melalui program pembinaan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, Rutan Kelas IIA Ambon terus menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan bukan sekadar tempat menjalani hukuman, tetapi juga ruang pembelajaran dan perubahan. Dengan keterampilan yang dimiliki, warga binaan diharapkan mampu membuka lembaran baru kehidupan yang lebih produktif, mandiri, dan bermanfaat bagi masyarakat. (Za)