Ambon, globaltimurnn.com - Tim SAR TNI Angkatan Laut dari Satuan Kapal Patroli (Satrol) Kodaeral IX bersama Basarnas dan Polairud terus melakukan pencarian terhadap seorang warga yang dilaporkan hilang di perairan Negeri Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon.

Warga yang dilaporkan hilang tersebut adalah Vercolev Amigo Maspaitella, 25 tahun, warga Negeri Rutong. Ia dilaporkan hilang setelah terseret arus dan gelombang laut saat mencari ikan menggunakan jaring di perairan sejajar Puskesmas Rawat Inap Hutumuri, Senin (17/8/2026) sekitar pukul 20.00 WIT.

Berdasarkan informasi yang diterima, korban saat itu bersama dua orang saudaranya berada di laut tanpa menggunakan perahu. Ketika air mencapai dada, arus dan gelombang tiba-tiba membawa ketiganya ke arah perairan yang lebih dalam.

Dua warga Hutumuri yang mendengar teriakan minta tolong kemudian memberikan pertolongan. Namun, karena keterbatasan perlengkapan, kedua warga tersebut terlebih dahulu mengevakuasi dua orang yang berhasil diselamatkan.

Saat kembali untuk menolong korban, Vercolev sudah tidak terlihat dan diduga terseret arus serta gelombang laut.

Upaya pencarian awal dilakukan keluarga bersama masyarakat dan Pemerintah Negeri Hutumuri di sekitar lokasi kejadian. Namun, hingga permintaan bantuan disampaikan kepada TNI AL, korban belum ditemukan.

Menindaklanjuti permohonan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri, Komandan Kodaeral IX, Laksda TNl Hanarko Djodi Pamungkas, S.H.,M.H. memerintahkan Komandan Satrol Kodaeral IX, Kolonel Laut (P) Irwin Kurniady, untuk mengerahkan unsur dan personel guna membantu proses pencarian.

Satrol Kodaeral IX kemudian menugaskan Tim SAR menggunakan Searider 01 yang diawaki Lettu Laut (P) Abraham Fahmi bersama Kopda Bah Markus, Kls Mer Samsudin, dan Kls Amo Zulfikar.

Pada Rabu (19/8/2026), tim bergerak menuju lokasi kejadian sejak pukul 06.45 WIT. Pencarian dilakukan dengan menyisir area yang diperkirakan menjadi lokasi terakhir korban terlihat. Tim juga berkoordinasi dengan Basarnas dan Polairud dalam pelaksanaan operasi pencarian.

Pencarian dilanjutkan setelah siang hari dengan penyisiran bersama unsur SAR gabungan. Tim kemudian kembali ke pangkalan Tulehu pada pukul 15.30 WIT setelah seluruh personel dan material dinyatakan aman.

Operasi pencarian kembali dilaksanakan pada Kamis (20/8/2026). Tim SAR bergerak menuju lokasi pada pukul 12.30 WIT dan melakukan penyisiran di sekitar perairan Hutumuri hingga kembali ke pangkalan Tulehu pada pukul 15.30 WIT.

Hingga pencarian hari kedua tersebut, korban belum ditemukan. Tim SAR gabungan terus melakukan koordinasi dan pencarian sesuai perkembangan situasi di lapangan.

Pencarian ini merupakan bentuk sinergi TNI AL bersama Basarnas, Polairud, pemerintah negeri, dan masyarakat dalam upaya memberikan pertolongan serta memastikan keberadaan warga yang dilaporkan hilang di wilayah perairan Maluku. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com – Pemerintah Kota Ambon mulai mengambil langkah strategis untuk mengurangi aliran sampah yang masuk ke Teluk Ambon. Upaya tersebut dilakukan dengan menjajaki kerja sama bersama organisasi internasional Ocean Cleanup untuk menangani sampah di sejumlah sungai yang bermuara ke teluk.

Pertemuan awal antara Pemerintah Kota Ambon dan Ocean Cleanup berlangsung di Ambon, Kamis (20/08/2026), dengan melibatkan Wali Kota Ambon, Wakil Wali Kota Ambon, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Kota Ambon, Dinas PUPR, perwakilan Ocean Cleanup, BRIN, Balai Wilayah Sungai, serta komunitas Green Molucas.

Dalam pertemuan tersebut, Ocean Cleanup memaparkan rencana teknis awal terkait penerapan solusi pengendalian dan penangkapan sampah di sembilan sungai besar yang menjadi jalur masuk sampah menuju Teluk Ambon.

Pembahasan tidak hanya berkaitan dengan pemasangan perangkat penangkap sampah, tetapi juga mencakup kesiapan lokasi, kondisi hidrologi sungai, sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah setelah ditangkap, hingga keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai.

Sembilan sungai tersebut nantinya menjadi lokasi prioritas untuk dikaji lebih lanjut guna menentukan titik pemasangan perangkat yang dinilai paling efektif dan sesuai dengan kondisi lingkungan setempat.

Selain itu, Pemerintah Kota Ambon bersama para pemangku kepentingan juga membahas pembagian peran dalam pengoperasian, pemeliharaan, serta pemantauan efektivitas perangkat penangkap sampah.

Aspek pengelolaan sampah setelah proses penangkapan turut menjadi perhatian. Sampah yang berhasil dikumpulkan akan diarahkan untuk melalui proses pemilahan, pengolahan, termasuk potensi daur ulang, serta diintegrasikan dengan sistem pengelolaan sampah yang telah berjalan di Kota Ambon.

Keterlibatan masyarakat juga dinilai penting. Karena itu, pendekatan berbasis komunitas akan dikembangkan melalui edukasi, pemberdayaan warga, serta kampanye pencegahan pembuangan sampah ke sungai.

Usai pertemuan bersama Wali Kota Ambon, pembahasan dilanjutkan secara teknis antara DLHP Kota Ambon dan Balai Wilayah Sungai untuk menyusun rencana kerja yang lebih rinci, termasuk studi kelayakan lokasi dan persiapan pelaksanaan proyek percontohan atau pilot project.

Sementara itu, BRIN akan memberikan dukungan dari sisi ilmiah, terutama dalam pemantauan kualitas air serta kajian terhadap dampak ekologis dari pelaksanaan program tersebut.

Wali Kota Ambon menyambut baik inisiatif kerja sama dengan Ocean Cleanup. Pemerintah Kota Ambon, kata dia, berkomitmen mendukung berbagai langkah yang dapat mengurangi beban sampah di sungai sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan Teluk Ambon.

Upaya tersebut dinilai penting bukan hanya untuk menjaga ekosistem, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat serta keberlanjutan aktivitas ekonomi yang bergantung pada kondisi lingkungan Teluk Ambon.

Pemkot Ambon juga menekankan bahwa penanganan sampah sungai tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, lembaga penelitian, instansi teknis, organisasi internasional, komunitas, hingga masyarakat.

Pada tahap awal, DLHP Kota Ambon akan memprioritaskan penyusunan work plan bersama dan nota kesepahaman (MoU) sebagai dasar kerja sama.

Selanjutnya, pemerintah akan mendorong pelaksanaan pilot project di satu hingga dua lokasi prioritas untuk menguji efektivitas teknologi sekaligus melihat dampak sosial dan kesiapan masyarakat.

Program edukasi dan pemberdayaan masyarakat juga akan berjalan bersamaan dengan pengembangan sistem pengumpulan data mengenai volume serta komposisi sampah yang tertangkap.

Data tersebut nantinya menjadi salah satu indikator untuk mengukur efektivitas perangkat sekaligus menentukan langkah pengembangan program ke lokasi lainnya.

Ocean Cleanup sendiri menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan Pemerintah Kota Ambon dan mitra lokal. Dukungan yang ditawarkan mencakup transfer teknologi, pelatihan operasional, hingga bantuan teknis agar solusi yang diterapkan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan sesuai kondisi Ambon.

Pemerintah Kota Ambon akan menyampaikan detail teknis serta jadwal pelaksanaan setelah proses studi kelayakan dan finalisasi MoU rampung.

Pemkot juga mengajak masyarakat untuk ikut mengambil bagian dalam upaya tersebut dengan tidak membuang sampah ke sungai serta mendukung berbagai program edukasi dan aksi kebersihan yang nantinya dilaksanakan.

Dengan kolaborasi tersebut, penanganan sampah diharapkan tidak hanya berhenti pada upaya menangkap sampah yang telah berada di sungai, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat sehingga sumber sampah yang masuk ke sungai dapat ditekan sejak dari hulu. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Hotel Santika Premiere Ambon terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan Training “Pelayanan Prima” bagi para karyawan, Kamis (20/08/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Santika Meeting Room 1 & 2, lantai 6 Hotel Santika Premiere Ambon tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk membangun budaya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan dan pengalaman tamu.

Training diberikan oleh Human Resources Manager Hotel Santika Premiere Ambon, Aldo Soumokil, dengan fokus utama pada pentingnya kesadaran, sikap, keterampilan, kerja sama, serta konsistensi karyawan dalam memberikan pelayanan terbaik.

Dalam materi yang disampaikan, Aldo menekankan bahwa pelayanan berkualitas tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus diciptakan melalui kontribusi setiap individu di dalam organisasi.

Para karyawan juga diajak memahami kembali makna customer. Tamu tidak hanya dipandang sebagai orang yang melakukan transaksi atau membayar jasa, tetapi sebagai setiap orang yang menerima manfaat dari barang maupun pelayanan yang diberikan.

Pemahaman tersebut menjadi dasar penting dalam membangun pola pikir pelayanan yang lebih luas, yakni dengan menempatkan kebutuhan dan kepuasan orang lain sebagai bagian utama dari pekerjaan.

Aldo menjelaskan, terdapat sejumlah karakteristik successful service, di antaranya memiliki sikap positif dan penampilan yang baik, mampu bekerja sama sebagai tim, energik, membangun hubungan yang baik, fleksibel menghadapi tantangan maupun pengalaman baru, serta memiliki orientasi terhadap kepuasan tamu.

Sebaliknya, sikap negatif, bekerja hanya untuk kepentingan pribadi, serta lebih mengutamakan aspek teknis dibandingkan kepuasan tamu dapat menjadi penyebab terjadinya pelayanan yang tidak berhasil.

“Pelayanan prima bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana kita membuat orang yang kita layani merasa dihargai, diperhatikan, dan mendapatkan pengalaman yang baik. Keberhasilan pelayanan yang berkualitas harus diciptakan, bukan muncul secara otomatis,” ujar Aldo Soumokil.

Training tersebut juga membahas hubungan erat antara kepuasan tamu dan reputasi hotel. Tamu yang mendapatkan pengalaman positif berpotensi menceritakan pengalaman tersebut kepada orang lain, sementara pengalaman negatif juga dapat menyebar dan memengaruhi citra sebuah hotel.

Karena itu, pelayanan tidak hanya diarahkan agar tamu merasa puas, tetapi juga untuk membangun keinginan mereka untuk kembali menggunakan layanan hotel.

Dalam mencapai pelayanan yang berhasil, peserta diperkenalkan dengan empat langkah utama, yakni memiliki sikap positif dan penampilan menarik, memahami kebutuhan tamu, memenuhi atau bahkan melampaui ekspektasi tamu, serta memberikan alasan bagi tamu untuk kembali.

Materi tersebut kemudian diperkuat melalui pembahasan sequence of excellent service, mulai dari greeting, warm welcome, sincere service, handling complaint, thank the guest, hingga warm goodbye.

Rangkaian tersebut menjadi pengingat bahwa setiap interaksi dengan tamu merupakan kesempatan untuk menciptakan pengalaman yang berkesan.

Penguatan materi pelayanan juga diberikan oleh General Manager Hotel Santika Premiere Ambon, Edy Dwi Sutrisno, melalui materi video bertajuk “Human Powered”.

Melalui materi tersebut, para karyawan diajak memahami bahwa pelayanan bukan sekadar menjalankan prosedur pekerjaan, tetapi merupakan pengalaman manusia yang dibangun sejak pertama kali tamu berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan hotel.

Salah satu pesan yang ditekankan adalah pentingnya memberikan perhatian dan bantuan bahkan sebelum tamu memintanya. Nilai pelayanan juga diharapkan tidak berhenti pada posisi atau jabatan tertentu, tetapi menjadi budaya yang melekat pada seluruh karyawan.

Materi “Human Powered” turut menyoroti pentingnya membangun emotional value, memberikan perhatian terhadap pengalaman tamu, serta menjadikan budaya perusahaan sebagai invisible asset yang tercermin melalui perilaku setiap individu.

Di industri hospitality, manusia adalah kekuatan utama di balik sebuah pengalaman. Sistem dan fasilitas memang penting, tetapi yang membuat tamu merasa diterima, dihargai, dan ingin kembali adalah manusia yang berada di balik pelayanan tersebut, kata Edy Dwi Sutrisno.

Menurutnya, budaya pelayanan harus hidup dalam diri setiap karyawan dan tidak sekadar menjadi slogan perusahaan.

Melalui training tersebut, Hotel Santika Premiere Ambon berharap seluruh karyawan dapat menerapkan semangat pelayanan prima dalam aktivitas sehari-hari.

Penerapannya dimulai dari hal-hal sederhana, seperti cara menyapa, berkomunikasi, mengenali kebutuhan tamu, menangani keluhan, hingga memberikan personal touch yang membuat pengalaman tamu menjadi lebih bermakna.

Hotel Santika Premiere Ambon menilai bahwa keunggulan sebuah hotel tidak hanya ditentukan oleh fasilitas yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas service, great attitude, great smile, sincerity, willingness to serve, serta personal touch yang diberikan kepada setiap tamu.

Semangat tersebut kemudian dirangkum dalam prinsip SUDAH, yakni Smile, Understand, Deliver, Anticipate, dan Handle It.

Prinsip ini menjadi pengingat bagi seluruh karyawan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih responsif, tulus, peduli, dan berorientasi pada pengalaman tamu.

Hotel Santika Premiere Ambon percaya bahwa pelayanan prima tidak berhenti pada standar kerja, tetapi tumbuh dari manusia, budaya, serta kemauan setiap individu untuk memberikan yang terbaik.

Pada akhirnya, semangat tersebut bermuara pada satu prinsip dalam industri hospitality: “Hospitality is about making people feel cared for.” (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan peningkatan mutu pendidikan, kesejahteraan guru, serta kepastian status kepegawaian tenaga pendidik di Maluku.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua PGRI Provinsi Maluku, Nizam Idary Toekan, S.Pd., saat menghadiri Konferensi Kerja I PGRI Kota Ambon, Kamis (20/08/2026).

Menurut Nizam, konferensi kerja bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan menjadi ruang untuk mengevaluasi program yang telah berjalan sekaligus menyusun langkah strategis untuk satu tahun ke depan.

“Dalam konferensi kerja ini kita mengevaluasi program satu tahun yang lalu. Kemudian dari hasil evaluasi itu menyusun program untuk tahun 2026-2027. Di samping itu, merancang anggaran belanja organisasi PGRI tingkat kota,” ujar Nizam.

Ia berharap program kerja yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan para guru dan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kota Ambon.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian PGRI Maluku adalah status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya tenaga pendidik yang masih berstatus paruh waktu.

Nizam menegaskan, PGRI akan terus mengawal aspirasi para guru tersebut agar memperoleh kepastian status dan dapat segera diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

“Kita tetap berkomitmen berjuang agar guru-guru kita, terutama guru PPPK paruh waktu, dapat segera diproses untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” tegasnya.

Selain persoalan status kepegawaian, PGRI juga mendorong peningkatan profesionalisme guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Nizam menilai sertifikasi profesi menjadi bagian penting dalam membangun kualitas tenaga pendidik. Karena itu, guru yang belum mengikuti pendidikan profesi diharapkan mendapatkan kesempatan untuk menuntaskan proses tersebut.

“Guru profesional adalah guru yang betul-betul dianggap profesional dan disertai dengan sertifikat profesi pendidik,” jelasnya.

Peningkatan kompetensi, lanjutnya, dapat dilakukan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), baik di tingkat daerah maupun nasional.

PGRI Maluku juga memberikan perhatian serius terhadap wacana pemerataan guru secara nasional.

Nizam menyatakan pihaknya mendukung kebijakan pemerataan tenaga pendidik, namun pelaksanaannya harus memperhatikan kondisi geografis dan karakteristik wilayah, terutama daerah kepulauan seperti Maluku.

“Kami pada prinsipnya sangat mendukung adanya kepastian hukum terkait pemerataan guru di seluruh Indonesia. Nasib guru, terutama dalam proses pengembangan mutu, jangan sampai terkotak-kotak,” katanya.

Menurutnya, pemerataan guru tidak cukup hanya dengan memindahkan tenaga pendidik dari satu daerah ke daerah lain. Kebijakan tersebut harus dibarengi dengan kepastian hukum, peningkatan kompetensi, serta jaminan kesejahteraan.

Maluku, kata dia, memiliki tantangan geografis yang berbeda dengan daerah lain. Sebaran pulau dan jarak antardaerah harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan distribusi tenaga pendidik.

Dalam proses pengembangan mutu guru harus juga memperhatikan proses penyebaran guru. Bagi daerah-daerah seperti Maluku, Papua dan daerah lainnya, harus memperhatikan aspek keterwakilan wilayah, ujarnya.

Ia menyebut masih terdapat wilayah yang mengalami kekurangan guru, sementara pada daerah tertentu terjadi penumpukan tenaga pendidik.

Karena itu, diperlukan sistem distribusi yang lebih adil agar setiap sekolah dan wilayah memperoleh tenaga pendidik sesuai kebutuhan.

Tak hanya berbicara mengenai persoalan internal profesi guru, PGRI Maluku juga mendorong pemerintah daerah mempersiapkan sumber daya manusia lokal menghadapi peluang ekonomi yang akan berkembang di Maluku.

Nizam mencontohkan rencana pengembangan Blok Masela yang membutuhkan tenaga kerja terampil dalam jumlah besar.

PGRI, menurutnya, siap memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar generasi muda Maluku dipersiapkan sejak dini melalui pendidikan dan peningkatan kompetensi.

“Kita memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan tenaga-tenaga kerja siap pakai, terutama untuk proses pengelolaan migas Blok Masela di tahun mendatang,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat Maluku nantinya tidak hanya menjadi penonton dalam pengembangan sektor strategis tersebut, tetapi mampu mengambil bagian sebagai tenaga profesional dan terampil.

“Kita berharap pemerintah daerah mendengar aspirasi ini sehingga segera terwujud generasi cerdas yang nantinya dapat direkrut menjadi tenaga kerja terampil,” tambahnya.

Di sisi lain, konsolidasi organisasi PGRI di Maluku juga diperkuat melalui program Bunda Guru.

Nizam mengatakan, hingga saat ini pengukuhan Bunda Guru telah dilakukan di lima kabupaten/kota, yakni Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Buru Selatan.

Untuk Bunda Guru, sudah lima kabupaten/kota yang melaksanakan, sementara yang lain masih kita tunggu untuk kemudian kita proses pelantikannya, jelasnya.

Program tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara organisasi guru, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung berbagai agenda peningkatan kualitas pendidikan.

Nizam menambahkan, konsolidasi organisasi juga terus dilakukan hingga ke tingkat cabang dan ranting. Evaluasi kepengurusan serta pergantian antarwaktu (PAW) bagi pengurus yang tidak lagi aktif menjadi bagian dari pembenahan organisasi.

“Kami PGRI Provinsi Maluku hadir untuk memberikan respons positif terhadap pelaksanaan konferensi ini,” katanya.

Nizam menegaskan, semangat pemerataan pendidikan pada akhirnya harus diarahkan pada peningkatan kualitas layanan pendidikan di seluruh Indonesia.

Ia bahkan membuka ruang bagi mobilitas guru antardaerah sebagai salah satu bentuk pemerataan, dengan tetap memperhatikan kepastian status, kesejahteraan, serta kesiapan tenaga pendidik.

Prinsipnya kita satu Indonesia. Mudah-mudahan dalam proses layanan pendidikan, guru dari Maluku bisa bertugas di Kalimantan, bisa bertugas di Jawa, dan guru dari Jawa juga bisa bertugas di Maluku, pungkasnya.

Menurutnya, pemerataan tersebut bukan sekadar persoalan distribusi tenaga pendidik, tetapi bagian dari upaya memastikan setiap anak Indonesia, di mana pun mereka berada, mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas.

PGRI Maluku berharap sinergi antara pemerintah dan organisasi profesi dapat terus diperkuat sehingga persoalan status guru, pemerataan tenaga pendidik, peningkatan kompetensi, hingga kesejahteraan dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Lisa M. Wattimena resmi dikukuhkan sebagai Bunda Guru Kota Ambon. Kehadiran Bunda Guru diharapkan tidak sekadar menjadi simbol, tetapi mampu memperkuat komunikasi antara para guru, organisasi profesi, dan Pemerintah Kota Ambon dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan.

Pengukuhan tersebut berlangsung bersamaan dengan Konferensi Kerja I PGRI Kota Ambon Masa Bakti XXXIII Tahun 2025–2030, yang dirangkaikan dengan pelatihan bagi para guru. Kegiatan berlangsung di Kamari Hotel Ambon, Kamis (20/08/2026), dengan mengusung tema “Transformasi PGRI Menuju Indonesia Maju.”

Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si., mengatakan amanah sebagai Bunda Guru memiliki tanggung jawab yang cukup besar, terutama dalam membantu membangun jembatan komunikasi antara PGRI, para guru, dan pemerintah daerah.

Dalam prosesi pengukuhan, Bodewin menyampaikan keyakinannya bahwa Lisa M. Wattimena mampu menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.

“Saya percaya bahwa Saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Bodewin.

Menurutnya, keberadaan Bunda Guru dapat menjadi salah satu sarana untuk mempercepat penyampaian berbagai persoalan yang dihadapi guru kepada pemerintah daerah.

Tujuannya supaya persoalan-persoalan yang dialami PGRI dan guru-guru yang ada di Kota Ambon bisa lebih cepat sampai kepada Wali Kota, sehingga pemerintah dapat cepat merespons dan menyelesaikannya, jelasnya.

Bodewin menegaskan, Pemkot Ambon membuka ruang komunikasi bagi organisasi profesi maupun masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Menurutnya, komunikasi yang terbuka menjadi kunci agar berbagai persoalan tidak berkembang menjadi konflik karena tidak segera ditangani.

Dalam kesempatan tersebut, Bodewin juga mengingatkan PGRI agar tidak hanya berfokus pada persoalan kesejahteraan guru. Organisasi profesi tersebut, kata dia, harus ikut menjadi penggerak peningkatan kompetensi dan kualitas pendidikan.

PGRI tidak dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan pribadi-pribadi, tetapi kepentingan profesi seluruh guru, tegasnya.

Ia meminta hasil Konferensi Kerja I PGRI Kota Ambon benar-benar menghasilkan program yang mampu menjawab persoalan pendidikan, termasuk peningkatan kualitas guru, literasi, numerasi, hingga pemerataan tenaga pendidik.

Bodewin menyebut Kota Ambon masih berada pada posisi Tuntas Pratama dan menargetkan peningkatan menuju Tuntas Madya. Target tersebut, menurutnya, membutuhkan identifikasi persoalan yang tepat serta kerja bersama antara pemerintah, PGRI, dan seluruh tenaga pendidik.

Kalau kita bisa melakukan identifikasi yang baik terhadap persoalan yang kita hadapi hari ini dan menyelesaikannya, maka upaya meningkatkan mutu pendidikan akan lebih mudah dilakukan. Ambon bisa naik kelas, katanya.

Ia pun meminta konferensi kerja dimanfaatkan sebagai ruang untuk melahirkan gagasan dan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah.

Gunakan konferensi ini untuk menyusun dan merumuskan program-program kerja yang dapat menopang PGRI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang paling penting adalah mencari kiat-kiat dan memberikan masukan untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kota Ambon, ujarnya.

Selain berbicara mengenai peran PGRI dan peningkatan mutu pendidikan, Bodewin turut menyinggung proses seleksi kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

Ia meminta para guru mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai mekanisme yang telah ditentukan dan tidak mudah terpengaruh oleh isu mengenai adanya perlakuan berbeda dalam proses tersebut.

Kalau melewati semua proses dengan baik, pasti menjadi kepala sekolah. Kita sudah buktikan, semua yang lulus seleksi dan mengikuti diklat akan menjadi kepala sekolah. Ada beberapa yang belum karena masih berproses dan ada berkas yang masih harus dilengkapi, ungkapnya.

Menurut Bodewin, pemerintah berupaya memastikan seluruh guru memperoleh kesempatan yang sama dalam proses pengembangan karier.

Bodewin juga menyinggung kemungkinan perubahan pengelolaan status kepegawaian guru apabila kebijakan pemerintah pusat terkait pengalihan pengelolaan tenaga pendidik nantinya diterapkan.

Ia menegaskan, terlepas dari siapa yang nantinya mengelola guru, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada guru harus tetap menjadi perhatian.

Yang penting, kesejahteraan Bapak-Ibu tetap terjamin dan Bapak-Ibu bisa melaksanakan tugas dengan baik, katanya.

Menurutnya, standar pengelolaan yang lebih seragam secara nasional dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan guru antardaerah.

Di hadapan para guru, Bodewin juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian para pendidik yang telah berperan dalam perjalanan hidup setiap orang.

Ia mengaku tidak terlepas dari jasa para guru yang mendidiknya sejak usia dini. Salah satu sosok yang dikenangnya adalah gurunya, Bapak Guru Renwarin, yang mengajarinya membaca dan menulis saat masih berada di kelas awal sekolah.

Tidak ada seorang pun yang sukses hari ini tanpa peran guru. Karena itu kalau kita tidak memperhatikan guru, itu keterlaluan, ungkapnya.

Bodewin berharap pengalaman, kesabaran, dan ketekunan para guru dapat menjadi kekuatan bagi PGRI untuk membangun organisasi yang semakin solid.

Kesabaran dan keuletan Bapak-Ibu dalam mendidik anak-anak mesti dijadikan modal yang kuat untuk membina dan membangun organisasi PGRI ini supaya semakin kuat, tuturnya.

Ia berharap Konferensi Kerja I PGRI Kota Ambon mampu menghasilkan program yang bukan hanya bermanfaat bagi anggota organisasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kota Ambon.

Selamat melaksanakan konferensi. Mudah-mudahan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, tidak saja bagi PGRI, tetapi juga bagi Kota Ambon yang sama-sama kita cintai, pungkas Bodewin.

Dengan dikukuhkannya Lisa M. Wattimena sebagai Bunda Guru, Pemkot Ambon berharap sinergi antara pemerintah, PGRI, dan para tenaga pendidik semakin kuat untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.(Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon mulai menyiapkan langkah rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi potensi kemacetan di kawasan Pasar Mardika dan Pasar Batu Merah selama berlangsungnya pekerjaan yang diperkirakan memakan waktu sekitar dua bulan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Yan D. Suitella, S.STP., mengatakan pengaturan lalu lintas di dua kawasan tersebut membutuhkan koordinasi bersama sejumlah instansi, terutama pihak kepolisian dan Dishub Provinsi Maluku.

Menurutnya, kepadatan kendaraan perlu diantisipasi sejak awal mengingat kawasan Mardika dan Batu Merah merupakan salah satu titik dengan aktivitas kendaraan dan masyarakat yang cukup tinggi.

Pasar Mardika maupun Pasar Batu Merah itu akan kita koordinasikan dengan Lantas Polda maupun Satlantas, Dishub Kota, dan Dishub Provinsi. Karena menurut Balai, jangka waktunya sekitar dua bulan, sehingga perlu ada kerja sama dengan dinas-dinas terkait, ujar Yan saat diwawancarai di Ambon.

Ia menjelaskan, Dishub bersama pihak kepolisian masih membahas sejumlah opsi pengaturan arus kendaraan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penerapan pengalihan jalur pada waktu-waktu tertentu, khususnya ketika volume kendaraan mengalami peningkatan.

Jadi ada tiga jalur yang kita mau koordinasikan dengan pihak Polres maupun Satlantas, khususnya pada saat sore. Masih kita koordinasikan, ada beberapa jalur tertentu yang nanti akan dialihkan sehingga tidak terjadi penumpukan di depan Pasar Mardika maupun Pasar Batu Merah, jelasnya.

Yan mengatakan, waktu sore menjadi salah satu periode yang mendapat perhatian karena peningkatan aktivitas masyarakat dan kendaraan berpotensi menyebabkan antrean panjang apabila tidak diatur dengan baik.

Selain kendaraan pribadi, Dishub juga akan memperhitungkan pergerakan angkutan umum dalam penyusunan skema rekayasa lalu lintas. Hal ini penting agar perubahan jalur tidak mengganggu pelayanan transportasi masyarakat.

Termasuk angkutan dari Laha, Hunut maupun Passo, itu akan kita perhitungkan dalam pengaturan jalurnya, tambah Yan.

Ia menegaskan, pola rekayasa lalu lintas yang nantinya diterapkan belum bersifat final karena masih melalui tahapan koordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait. Skema tersebut akan disesuaikan dengan kondisi lalu lintas serta perkembangan pekerjaan di lapangan.

Dishub Kota Ambon berharap pengaturan yang disiapkan dapat menjaga kelancaran arus kendaraan sekaligus memastikan aktivitas perdagangan dan mobilitas masyarakat di kawasan Mardika dan Batu Merah tetap berjalan.

Yang kita harapkan, pekerjaan tetap berjalan, tetapi aktivitas masyarakat dan arus kendaraan juga tidak terganggu secara signifikan, ujarnya.

Dengan rekayasa tersebut, Dishub berupaya mencegah terjadinya penumpukan kendaraan di titik-titik rawan sekaligus menjaga kelancaran angkutan umum selama pekerjaan berlangsung di kawasan Pasar Mardika dan Batu Merah. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Pemerintah Kota Ambon mulai menyiapkan langkah strategis untuk mengendalikan emisi kendaraan sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem transportasi yang lebih sehat dan ramah lingkungan.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon akan mengambil peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), terutama melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).

Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Yan D. Suitella, S.STP., mengatakan persoalan emisi kendaraan memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, termasuk pemeriksaan kelayakan teknis dan gas buang kendaraan yang beroperasi di jalan.

Kalau terkait emisi kendaraan, memang ada keterkaitannya dengan Dishub. Nanti kita lihat sesuai tupoksinya. Dishub lebih banyak terkait UPTD PKB, karena menyangkut emisi gas buang kendaraan, bahkan sampai dengan usia kendaraan, ujar Yan saat ditemui di Ambon.

Menurutnya, pengendalian emisi tidak cukup hanya dilakukan melalui kebijakan pemerintah. Diperlukan data dan kajian yang dapat menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan sehingga setiap kebijakan yang nantinya diterapkan memiliki dasar yang kuat.

Untuk itu, Pemerintah Kota Ambon menggandeng Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pattimura dalam melakukan kajian terkait pengendalian emisi kendaraan.

Kerja sama tersebut nantinya akan dilanjutkan dengan pembahasan teknis bersama pihak-pihak terkait. Dari pertemuan tersebut diharapkan dapat dirumuskan langkah yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Kota Ambon.

Sesudah penandatanganan kerja sama, mungkin nanti akan ada pertemuan-pertemuan teknis terkait dengan langkah-langkah yang kita ambil, katanya.

Yan menjelaskan, hasil kajian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi emisi kendaraan di Kota Ambon, termasuk keterkaitannya dengan usia kendaraan serta hasil pengujian gas buang.

Dalam pelaksanaannya, Dishub akan menyesuaikan setiap langkah dengan kewenangan yang dimiliki. UPTD PKB dinilai memiliki posisi penting karena berkaitan langsung dengan proses pengujian kendaraan bermotor.

Yang jelas, kita akan menyesuaikan dengan tupoksi Dishub. Kalau menyangkut pengujian kendaraan bermotor dan emisi gas buang, itu memang menjadi bagian yang akan kita lihat melalui UPTD PKB,  jelasnya.

Ia berharap hasil kajian bersama Universitas Pattimura nantinya tidak hanya menjadi dokumen akademik, tetapi dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi yang bisa diterapkan di lapangan.

“Harapannya nanti dari hasil kajian itu kita bisa menentukan langkah-langkah teknis yang tepat,” pungkas Yan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Ambon memperkuat pengelolaan transportasi sekaligus menjaga kualitas lingkungan perkotaan. Pengendalian emisi kendaraan diharapkan dapat berjalan berbasis data, kajian ilmiah, serta dukungan teknis dari instansi terkait.

(Za)