Foto : Mantan Pangdam Pattimura Mayjen TNI Gatot Sri Handoyo Kunjungi Kajati, Berpamitan

Maluku, Globaltimurnn.com – Ambon, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H.,M.H, menerima kunjungan pamitan Mantan Panglima Komando Daerah Militer (PANGDAM) XV/Pattimura Mayjen TNI Gatot Sri Handoyo, S,Sos, M.M beserta rombongan, di Ruang Rapat Kejaksaan Tinggi Maluku, pada Kamis (2/4/2026).

Saat kunjungannya, Mantan Pangdam XV/Pattimura didampingi Asintel Kodam Kolonel Inf Rooy Chandra Sihombing, Asops Kodam Kolonel Inf Nuryanto, S.A.P, Aster Kodam Kolonel Inf Aris Prasetyo, Dandim 1504 Ambon Kolonel Inf Hari Sandra dan Dandenintel Letkol Inf Ahmad Hady Syahputro.

Dalam Agenda berpamitan ini, Mayjen TNI Gatot Sri Handoyo berkunjung ke beberapa jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) termasuk Kejaksaan Tinggi Maluku untuk berpamitan setelah 15 bulan bertugas di bumi Raja – Raja Maluku.

“Terima kasih kepada Bapak Kajati Maluku yang telah menerima kunjungan kami dan terima kasih pula atas kerjasama yang selama ini terjalin baik, saya ijin berpamitan untuk menjalankan tugas yang baru sebagai Pa Sahli Tk. III Bid. Komsos Panglima TNI,” ungkap Gatot Sri Handoyo.

Ia berharap, Kejaksaan Tinggi Maluku bersama Pangdam XV/Pattimura yang baru, dapat meneruskan kerjasama yang telah terjalin baik seperti peningkatan koordinasi dalam penanganan perkara koneksitas dan Perjanjian Kerjasama (MoU) baik pada bantuan pengamanan penanganan perkara maupun pengamanan Sumber Daya Organisasi pada Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejaksaan di Daerah.

Sementara itu, Kajati Maluku yang didampingi jajaran Pejabat Utamanya, juga menyampaikan terima kasih atas jalinan kerjasama dan silaturahmi yang selama ini terjalin baik.

“Kami Ucapkan selamat atas promosi jabatan barunya dan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan selama ini. Tentunya dengan hubungan kerjasama yang baik ini, akan kami teruskan bersama Pangdam XV/Pattimura yang baru,” Ucap Kajati Maluku.

Selaku Pimpinan Adhyaksa, Kajati Maluku Rudy Irmawan, S.H.,M.H mewakili jajarannya, menghaturkan permohonan maaf yang sebesar - besarnya bilamana selama dalam kerjasama, terdapat kekurangan ataupun kekhilafan, semoga kerjasama Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kodam XV/Pattimura kedepannya akan semakin lebih baik dan ditingkatkan.

Diakhir pertemuan silaturahmi tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Rudy Irmawan bersama Mayjen TNI Gatot Sri Handoyo, saling bertukar cenderamata sebagai kenang – kenangan dan melakukan foto bersama.

Turut hadir mendampingi Kajati Maluku antara lain Wakajati Maluku Adhi Prabowo, Asisten Pembinaan Cahyadi Sabri, Asisten Intelijen Diky Oktavia, Asisten Tindak Pidana Umum I Ketut Suwardi, Asisten Tindak Pidana Khusus Radot Parulian, Asisten Pemulihan Aset Devi F. Muskitta, Asisten Pidana Militer Kolonel Chk Satar M. Hutabarat dan Kabag Tata Usaha Ariyanto Novindra. (V374) 

Foto : Wagub Maluku Buka Rakor Evaluasi PAD 2025: Dorong Digitalisasi dan Sinergi untuk Wujudkan Kemandirian Fiskal

Ambon, Globaltimurnn.com – Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku, Wakil Gubernur Maluku secara resmi membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sekaligus penyampaian target PAD Tahun Anggaran 2026, yang mengusung tema “Menjawab Tantangan, Mengelola Peluang, untuk Mewujudkan Target PAD” bertempat diruang rapat lantai 6 kantor gubernur maluku. ( Kamis, 2/04/2026)

Kegiatan ini turut dihadiri Asisten II Setda Provinsi Maluku, pimpinan OPD pengelola retribusi daerah lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta pimpinan BUMD Provinsi Maluku.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa kemandirian fiskal merupakan fondasi utama pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, kondisi saat ini menunjukkan bahwa Maluku masih sangat bergantung pada Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat. Di tengah tantangan ekonomi global dan meningkatnya kebutuhan pelayanan publik, Provinsi Maluku dituntut untuk memperkuat pendapatan daerah secara lebih mandiri.

“Kita harus bisa menggenjot kemampuan fiskal untuk menopang rencana pembangunan di Maluku,” tegas Wagub.

Berdasarkan laporan, target PAD murni Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 adalah Rp846,271 miliar, dengan realisasi 74,27% atau Rp628,56 miliar.

“Capaian ini patut diapresiasi, tetapi tetap harus menjadi bahan evaluasi agar kita mengetahui akar persoalan dan dapat melakukan perbaikan,” ujar Wagub.

Dari sektor pajak daerah—termasuk pemberlakuan opsen pajak ke kabupaten/kota target yang ditetapkan sebesar Rp474,167 miliar, dan berhasil terealisasi 98,44% atau Rp466,777 miliar. Sementara dari sektor retribusi daerah, target Rp55,224 miliar baru tercapai 55,87% atau Rp30,856 miliar.

 “Capaian ini masih jauh dari harapan dan memerlukan perhatian serius, terutama dalam hal optimalisasi,” jelasnya.

Wagub menekankan pentingnya penanganan kebocoran pendapatan daerah. Pemerintah Provinsi Maluku telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan kebocoran, yang akan ditangani melalui penerapan sistem digitalisasi yang terintegrasi.

“Saya minta digitalisasi ini dikerjakan secara serius dan menjadi instrumen utama pengawasan. Pengawasan harus dilakukan ketat, tidak hanya menunggu evaluasi dari provinsi, tetapi dilakukan rutin oleh masing-masing unit kerja,” tegasnya.

Wagub menggarisbawahi empat fokus utama yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan:

Pertama,Perumusan strategi inovatif, termasuk digitalisasi pemungutan, penerapan big data, dan integrasi layanan retribusi online.

Kedua, Penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemprov, pemkab/pemkot, DPRD, aparat hukum, dunia usaha, hingga masyarakat.

Ketiga, Peningkatan kualitas layanan publik, karena kenaikan PAD harus sejalan dengan, peningkatan layanan kepada masyarakat.

Keempat, Inovasi menggali sumber pendapatan baru, tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.

Tidak hanya sinergi antar unit, Wagub juga menekankan pentingnya harmonisasi di internal setiap OPD. Kreativitas dalam menggali sumber PAD juga didorong, termasuk potensi sektor wisata dan sosial kapital masyarakat.

Wagub meminta agar pada rapat evaluasi berikutnya, setiap OPD dapat mempresentasikan kekurangan dan kelebihan kinerjanya sehingga solusi dapat dirumuskan bersama untuk peningkatan PAD secara menyeluruh.

“Saya menaruh harapan besar agar ide dan masukan dari rakor ini dapat menjadi langkah nyata untuk meningkatkan PAD. Dengan PAD yang tumbuh optimal dan berkelanjutan, kita akan memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mendorong pembangunan ekonomi inklusif di seluruh wilayah kepulauan Maluku, menuju Maluku yang Maju, Adil, dan Sejahtera menyongsong Indonesia Emas 2045,” katanya.

Di akhir sambutannya, Wagub menyampaikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dan seluruh pihak terkait atas terselenggaranya kegiatan ini dengan baik. (V374) 

Foto : LPKA Ambon Gandeng Puskesmas Passo Tingkatkan Pengawasan Kesehatan Anak Binaan

Ambon, Globaltimurnn.com – Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon melaksanakan kegiatan pemeriksaan Infeksi Menular Seksual (IMS), HIV, serta skrining Tuberkulosis (TB) paru bagi Anak Binaan, 

Kamis (02/04/2026), bertempat di ruang serbaguna LPKA Ambon. Kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini penyakit menular maupun tidak menular guna menjaga kesehatan Anak Binaan.

Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan bekerja sama dengan Puskesmas Passo dan dipimpin langsung oleh dokter penanggung jawab, Betsy Leipeny, bersama tim tenaga kesehatan. Pemeriksaan meliputi skrining kesehatan umum, tes IMS dan HIV, serta pemeriksaan gejala dan risiko TB paru.

Kepala LPKA Kelas II Ambon, Kurniawan Wawondos, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen LPKA dalam memastikan hak kesehatan Anak Binaan tetap terpenuhi.

“Kami berupaya memastikan seluruh Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Pemeriksaan ini penting sebagai langkah deteksi dini agar jika ditemukan indikasi penyakit, dapat segera ditangani dengan tepat,” ujar Kurniawan.

Sementara itu, dokter Betsy Leipeny menjelaskan bahwa kegiatan skrining ini sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit di lingkungan tertutup seperti LPKA.

“Melalui pemeriksaan ini, kami bisa mengidentifikasi lebih awal potensi penyakit, baik IMS, HIV, maupun TB paru. Dengan demikian, penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan risiko penularan bisa diminimalkan,” jelas Betsy.

Salah satu Anak Binaan berinisial A turut menyampaikan kesannya setelah mengikuti pemeriksaan.

“Kami merasa diperhatikan karena ada pemeriksaan kesehatan seperti ini. Jadi kami bisa tahu kondisi kesehatan kami dan lebih menjaga diri,” ungkapnya.

Kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar serta tetap memperhatikan prosedur kesehatan. LPKA Ambon berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkala guna menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung proses pembinaan Anak Binaan. (Za)

Foto : Posyandu Jadi Jantung Kesehatan Masyarakat Ambon Lisa Wattimena Dorong Penerapan SPM dan Perlindungan Generasi Masa Depan

Ambon, Globaltimurnn.com - Awal April 2026 menjadi momen penting bagi perbaikan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Ambon, setelah Ketua Pembina Posyandu Kota Ambon, Lisa Wattimena, melakukan kunjungan langsung ke dua posyandu unggulan: Posyandu Sinar Kasih di kawasan Air Putri (Lorong SD Negeri 78 Ambon) dan Posyandu Merpati di kawasan KudaMati, Kamis (02/04/2026). 

 

Bukan hanya sekadar peninjauan, kunjungan ini menjadi ajang pembinaan langsung bagi para kader yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat. Lisa menekankan pentingnya mengakarinya 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai fondasi utama pelayanan posyandu.

 

"SPM ini mencakup segala lini usia mulai dari ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, anak usia sekolah, hingga usia produktif dan lansia. Semua sasaran harus mendapatkan layanan yang merata dan sesuai standar agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya," jelas Lisa.

 

Salah satu poin fokus utama adalah perlindungan terhadap balita sebagai generasi masa depan. Para kader diimbau untuk tidak hanya menunggu masyarakat datang, tetapi aktif menjangkau dengan melakukan pemantauan tumbuh kembang secara rutin melalui penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan pemantauan status gizi untuk mencegah stunting. Selain itu, kelengkapan imunisasi dasar, pemberian vitamin, serta edukasi tentang pola asuh dan gizi seimbang juga menjadi hal yang tidak boleh diabaikan.

 

"Tugas posyandu kini lebih luas dari sekadar tempat pelayanan kesehatan," tambah Lisa. "Kita harus menjadi ruang komunikasi yang terbuka, di mana masyarakat bisa menyampaikan masukan, keluhan, dan kebutuhan mereka. Para kader sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah harus siap menangani setiap permasalahan dengan cepat dan tepat."

 

Melalui kunjungan ini, diharapkan seluruh kader Posyandu di Kota Ambon semakin memahami peran penting yang mereka emban membangun masyarakat yang sehat dan sejahtera melalui penerapan SPM yang optimal dan perhatian khusus terhadap kesehatan balita. (Za)

Foto : Dalam Waktu Dekat, Kapal PT. Pelni Sudah Masuk di Pelabuhan Tobelo

Halut, Globaltimurnn.com - Rencana masuknya kapal PT Pelni di Pelabuhan Tobelo yang diupayakan oleh Pemda Halut beberapa waktu lalu semakin mendekati realisasi nya. Hal ini terungkap saat bincang media ini dengan Kadis Perhubungan Halut, Wahyudin Ahmad di ruang kerjanya, Rabu, (01/04/2026), Kantor Dinas Perhubungan.

Yudi, begitu sapaannya memaparkan bahwa walaupun baru beberapa saat menjabat, namun ia langsung melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait masalah perhubungan di daerah ini dan salah satunya menyangkut pelayanan kapal PT Pelni yang akan masuk di pelabuhan Tobelo yang sudah diupayakan oleh Bupati dan Wakil Bupati, Piet-Kasman. 

"Ada beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh Pemda Halut sebagai syarat agar kapal milik PT Pelni bisa masuk ke pelabuhan Tobelo yaitu,  tangga dorong kapal kelas ekonomi, ruang tunggu yang representatif, instalasi air bersih untuk suplai ke kapal, termasuk persiapan ambulance yang standby jika dibutuhkan. 

Semua fasilitas ini sudah disiapkan oleh Pemda Halut sisa menunggu tanggal mainnya. Bahkan rute kapal pun sudah ada", ungkap Yudi.

Menurut mantan Kabag Umum DPRD Halut ini, dalam koordinasi terakhir dengan pihak PT Pelni, rencananya KM Tatamailau setelah menyelesaikan agenda mudik Lebaran, baru bisa menjalankan rute yang telah ditetapkan dimana salah satu pelabuhan yang akan disinggahi yaitu Pelabuhan Tobelo. 

Karena itu pihaknya berharap agar masyarakat bisa bersabar dan menunggu upaya dan koordinasi yang telah dilakukan oleh Pemda Halut dengan pihak PT Pelni demi kemajuan daerah ini. (𝐆𝐈𝐎).

Foto : Dampingi Danrem 151/Binaiya Letakan Batu Pertama, Dandim 1513/SBB Harap Warga Kaibobu Berperan Aktif Dukung Pembangunan Jembatan Garuda

Kaibobu, Globaltinurnn.com - Terselenggaranya kegiatan Groundbreaking peletakan batu pertama pembangunan jembatan Garuda di Desa Kaibobu siang kemarin, Dandim 1513/SBB turut mengambil peran sebagai pimpinan TNI AD di Kabupaten SBB. 

Dalam kegiatan groundbreaking itu, selain mendampingi Danrem 151/Binaiya, Dandim 1513/SBB Letkol Arh.Jaka Putra Dinda SH.M.Han yang didampingi sejumlah PJU Kodim 1513/SBB, Danramil se-SBB, personel Kodim 1513/SBB, serta sejumlah Babinsa. 

Kegiatan tersebut terselenggara pagi jelang siang kemarin pukul 10 : 30 Wit, bertempat di salah satu jembatan kayu jalan menuju Desa Kaibobu, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. Rabu, 01/04/2026

Dalam kegiatan itu Dandim 1513/SBB terlibat lansung mengambil bagian dalam peletakan batu pertama pembangunan jembatan. 

Disela - sela pelaksanaan kegiatan tersebut, Dandim 1513/SBB menyempatkan diri ditengah masyarakat Desa Kaibobu yang hadir sekedar menghimbau dan mengajak warga untuk bersama TNI AD dalam pekerjaan pembangunan jembatan dimaksud, sehingga percepat proses penyelesaian pekerjaannya, hingga dapat di manfaatkan oleh warga masyarakat Desa Kaibobu dalam aktifitas keseharian. 

Tersedia nnya jembantan tersebut sangat membantu lancarnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Kaibobu, karena merupakan jalur satu - satunya akses masyarakat terhubung dengan Ibu Kota Kecamatan, Kabupaten dan Desa - Desa lain. 

Harapan Dandim lewat kerja sama masyarakat dalam proses pembangunan tersebut menambah daya semangat, kekompakan, kerja sama dan peningkatan kelanjutan pekerjaan ke tahap pekerjaan selanjutnya sesuai kebutuhan masyarakat dan harapan masyarakat nantinya. 

Mengingat ada kurang lebih sebanyak 12 jembatan yang dilalui selama ini, yang belum memiliki jembatan beton masih sementara menggunakan kayu, sehingga berhasilnya pembangunan jembatan Garuda tahap pertama ini meningkatkan daya gedor ke pembangunan selanjutnya nanti sesuai harapan. (V374) 

Foto : Sinkronisasi Pembangunan Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Maritim Jadi Fokus Diskusi Seskoal Angkatan ke-65

Jakarta, Globaltimurnn.com – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan pentingnya sinkronisasi arah kebijakan pembangunan daerah dengan pengelolaan sumber daya nasional dalam mendukung pertahanan maritim Indonesia, khususnya di kawasan perbatasan strategis dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Rabu  (01/04/2026)

Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Panel Kuliah Kerja Dalam Negeri Pendidikan Reguler Seskoal Angkatan ke-65 Tahun 2026 yang berlangsung pada 1 Maret 2026. 

Dalam sambutannya, Lewerissa mengajak seluruh peserta untuk bersyukur atas kesempatan mengikuti forum strategis tersebut.

“Momen ini adalah suatu kehormatan bagi saya. Forum ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi antara arah pembangunan daerah dengan kepentingan strategis nasional, khususnya dalam memperkokoh pertahanan maritim Indonesia,” ujarnya

Lewerissa menekankan bahwa tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dirinya menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, sistem pertahanan negara bersifat semesta dan melibatkan seluruh sumber daya nasional.

“Kekuatan pertahanan tidak hanya bertumpu pada militer, tetapi juga pada kekuatan ekonomi, sumber daya manusia, serta infrastruktur nasional,” tegasnya.

Secara geografis, Maluku memiliki posisi strategis dengan 1.388 pulau dan 92,4 persen wilayah berupa laut, serta berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III dan berbatasan langsung dengan kawasan internasional.

Menurut Lewerissa, kebijakan pembangunan maritim Maluku dirancang sebagai instrumen strategis yang memiliki dua fungsi utama, yakni memperkuat kedaulatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Di satu sisi, kebijakan ini menjadi perisai untuk menjaga kedaulatan NKRI. Di sisi lain, menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan laut sebagai sumber kehidupan dan kemakmuran,” jelasnya.

Dirinya juga memaparkan bahwa Maluku memiliki potensi besar dalam sektor perikanan nasional, dengan kontribusi signifikan dari tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang mencakup Laut Banda, Laut Seram, hingga Laut Arafura.

Namun demikian, Lewerissa mengakui masih adanya tantangan serius, termasuk praktik illegal fishing, destructive fishing, serta tingginya biaya logistik yang berdampak pada kesenjangan pembangunan.

“Kita menghadapi paradoks, di mana kekayaan sumber daya alam yang melimpah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Dalam konteks wilayah perbatasan, Maluku memiliki 19 pulau kecil terluar yang memerlukan pendekatan pembangunan terintegrasi. Pemerintah daerah mendorong transformasi kawasan perbatasan menjadi “sabuk kemakmuran”.

“Kami ingin mengubah kawasan perbatasan dari beranda belakang yang terisolasi menjadi kawasan yang hidup dan sejahtera,” kata Lewerissa.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku menerapkan berbagai strategi ekonomi biru, termasuk pengembangan Maluku Integrated Port, penguatan sektor perikanan, pengembangan Blok Masela, serta peningkatan konektivitas antarwilayah.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI Angkatan Laut dinilai menjadi kunci dalam memperkuat keamanan laut dan percepatan pembangunan kawasan strategis.

“Kolaborasi ini tidak hanya pada aspek keamanan, tetapi juga mencakup pembangunan wilayah, konektivitas, dan pemberdayaan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Mengakhiri pemaparannya, Lewerissa menegaskan bahwa pembangunan maritim Maluku diarahkan untuk menjadikan laut sebagai sumber kedaulatan dan kesejahteraan.

“Kita tidak hanya membangun wilayah, tetapi juga memperkuat garis pertahanan bangsa. Karena di laut itulah kedaulatan diuji, dan di sanalah Indonesia harus tegak tanpa kompromi,” tutupnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh, Komandan Seskoal, Laksamana Muda (TNI) Ariantyo Condrowibowo, Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, Pimpinan Dan Jajaran Sekolah Staff dan Komando Angkatan Laut. (Rdks)