Halut, Globaltimurnn.com — Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si., memaparkan strategi pemerintah daerah dalam mendorong hilirisasi komoditas kelapa dan pala menuju ekonomi berkelanjutan dalam Diskusi Panel Akademik Universitas Hein Namotemo, Jumat (9/10/2026).

Diskusi yang digelar dalam rangka menyambut Dies Natalis ke-11 Universitas Hein Namotemo yang akan diperingati pada 24 November 2026 itu berlangsung di Kampus Universitas Hein Namotemo, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, pukul 14.40 WIT.

Kegiatan mengangkat tema “Potensi Lokal Menuju Ekonomi Berkelanjutan, Mempercepat Hilirisasi Kelapa dan Pala di Halut”, dan dihadiri Bupati, para pimpinan OPD, Rektor Universitas Hein Namotemo Dr. Hendriyane Namotemo, M.M., dosen, mahasiswa, panelis serta tamu undangan.

Rektor Universitas Hein Namotemo, Dr. Hendriyane Namotemo, menyampaikan bahwa Dies Natalis tahun ini menjadi momentum pertama bagi universitas tanpa kehadiran pembina universitas, almarhum Ir. Hein Namotemo, M.Sp.

Meski demikian, menurutnya, universitas tetap melanjutkan pengabdian dengan dukungan Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan.

Ia menegaskan, tema diskusi memiliki relevansi strategis dengan pembangunan Halmahera Utara. Perguruan tinggi, kata dia, siap mendukung pengelolaan potensi daerah secara berkelanjutan sekaligus membangun sinergi antara pemerintah, kampus, dunia usaha dan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Piet Hein Babua menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi Halmahera Utara tidak dapat dipisahkan dari potensi lokal, seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata hingga pertambangan.

Jika dikelola secara tepat dan bertanggung jawab, sektor-sektor tersebut dinilai mampu membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Bupati mengatakan, arah pembangunan tersebut harus sejalan dengan agenda nasional terkait hilirisasi dan industrialisasi dalam Asta Cita. Untuk Halmahera Utara, pemerintah memprioritaskan dua komoditas unggulan, yakni kelapa dan pala.

Menurutnya, kebijakan hilirisasi kelapa melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Hilirisasi Buah Kelapa dilatarbelakangi kondisi harga kopra yang selama ini mengalami fluktuasi dan kerap menempatkan petani pada posisi yang kurang menguntungkan ketika hanya menjual bahan mentah.

Pembatasan penjualan buah kelapa ke luar daerah diarahkan untuk mendorong pengolahan di dalam daerah, memperkuat industri lokal, meningkatkan penyerapan bahan baku dan menjaga stabilitas harga di tingkat petani.

“Kita tidak boleh hanya melihat fluktuasi harga jangka pendek, melainkan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kebijakan berjalan,” ujar Bupati.

Ia menyebutkan, sebelum kebijakan tersebut diterapkan, harga kopra pernah berada pada kisaran Rp6.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Rantai komoditas kelapa juga memiliki dampak luas terhadap masyarakat, termasuk tenaga kerja pelabuhan yang sebagian besar aktivitasnya berkaitan dengan distribusi kopra.

Bupati juga memaparkan pertumbuhan ekonomi Halmahera Utara yang mencapai 11,05 persen, sehingga masuk dalam jajaran daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

Salah satu persoalan yang sebelumnya dihadapi adalah hasil olahan kelapa dari Halmahera Utara yang diekspor dengan pencatatan asal barang di Surabaya. Kondisi tersebut membuat kontribusi ekonomi dari aktivitas ekspor belum sepenuhnya tercatat sebagai bagian dari perekonomian daerah.

Kini, Halmahera Utara telah memperoleh Surat Keterangan Asal (SKA) pada Mei 2026, sehingga pencatatan asal barang ekspor dapat dilakukan secara lebih jelas dan manfaat ekonomi dari aktivitas ekspor diharapkan semakin optimal.

Untuk komoditas pala, Pemkab Halut juga menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam pengembangan bibit unggul, teknik budidaya serta pengolahan pascapanen. Sampel buah pala Halut telah dikirim ke UGM untuk dilakukan pengujian sebagai dasar peningkatan mutu dan daya saing produk.

Bupati turut menyinggung dampak fenomena El Niño yang menyebabkan kerusakan pada sejumlah tanaman petani. Pemerintah daerah merencanakan bantuan bibit dan program pemulihan pertanian pada tahun mendatang.

Halut sendiri memiliki sekitar enam juta pohon kelapa yang dinilai menjadi aset besar untuk dikembangkan melalui pengolahan dan hilirisasi.

Dalam jangka panjang, pemerintah daerah juga mendorong konsep ekonomi biru dan ekonomi hijau, dengan mengembangkan sektor perikanan dan kelautan sekaligus perkebunan serta kehutanan secara berkelanjutan.

“Pembangunan ekonomi harus memberikan nilai tambah, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” demikian arah yang disampaikan dalam forum tersebut.

Diskusi panel Universitas Hein Namotemo ini menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pemerintah, akademisi dan masyarakat dalam merumuskan gagasan pembangunan berbasis potensi lokal.

Hilirisasi kelapa dan pala, penguatan tata kelola ekspor, serta pemulihan sektor pertanian pasca-El Niño diharapkan menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara secara berkelanjutan. (GIO).

Ambon, globaltimurnn.com — Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediyati Hariyadi, menyampaikan apresiasi kepada Perum Bulog atas pencapaian target pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 4 juta ton setara beras. Apresiasi tersebut disampaikan dalam acara Tasyakuran Pencapaian Pengadaan CBP 4 Juta Ton yang berlangsung di Gudang Bulog Nusaniwe, Airsalobar, Ambon. Jumat (9/10/2026)

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, turut menghadiri kegiatan tersebut bersama jajaran Perum Bulog dan sejumlah perwakilan instansi terkait. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengapresiasi kerja keras Bulog sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Dalam sambutannya, Siti Hediyati Hariyadi menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama kedaulatan bangsa, terlebih di tengah dinamika global dan tantangan perubahan iklim yang dapat memengaruhi ketersediaan serta distribusi pangan.

“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota Komisi IV DPR RI, kami menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Perum Bulog atas capaian memenuhi target pengadaan 4 juta ton setara beras,” ujarnya.

Ia mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil dedikasi, pengabdian, dan kerja keras seluruh jajaran Bulog. Ia berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga Bulog terus berperan dalam menjaga stabilitas pangan serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

Siti juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama antara Bulog, petani, lembaga terkait, dan DPR RI agar pelaksanaan tugas pengadaan serta pengelolaan cadangan pangan berjalan optimal.

“Karena itu, tingkatkan terus kerja sama Bulog dengan para petani, lembaga-lembaga terkait, serta DPR, sehingga tugas Bulog dapat berjalan dengan baik dan mampu memenuhi segala kebutuhan masyarakat,” katanya.

Selain menyampaikan apresiasi atas capaian pengadaan beras, Siti mengungkapkan kesan saat mengunjungi Gudang Bulog Nusaniwe. Menurutnya, fasilitas tersebut telah berdiri selama puluhan tahun dan masih dimanfaatkan dengan baik berkat pemeliharaan yang dilakukan oleh jajaran Bulog.

Ia berharap fasilitas pergudangan yang ada terus dirawat agar tetap mendukung kelancaran penyimpanan dan distribusi pangan kepada masyarakat.

Siti kembali menyampaikan ucapan selamat kepada Perum Bulog atas pencapaian target pengadaan CBP 4 juta ton. Ia berharap capaian tersebut menjadi dorongan untuk memperkuat peran Bulog dalam menjaga ketahanan pangan dan mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Unsur Forkopimda Provinsi Maluku, Wali Kota Ambon, Pimpinan OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Wakil Direktur Utama Bulog, Perwakilan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, perwakilan Badan Karantina Indonesia, Perwakilan PT Pupuk Indonesia,  serta jajaran Perum Bulog Maluku. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX menegaskan dukungannya terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pertumbuhan ekonomi daerah melalui kehadiran perwakilannya dalam Opening Ceremony Maluku Manggurebe ke-6 Tahun 2026 di Taman Pattimura, Jl. Slamet Riyadi, Sirimau, Kota Ambon, Jumat (9/10/2026).

Komandan Satuan Pertahanan Pantai (Dansathantai) Kodaeral IX, Kolonel Laut (P) Frejhon Da Costa bersama Kepala Keuangan Wilayah (Kakuwil) Kodaeral IX, Kolonel Laut (S) Eko Judianto hadir mewakili Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., dalam kegiatan yang menjadi salah satu upaya mendorong pengembangan UMKM dan memperkuat perekonomian di Provinsi Maluku.

Mengusung tema “Manggurebe Mendorong Kreativitas dan Inovasi UMKM untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Tahan”, kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk unggulan, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing melalui kreativitas, inovasi, dan pemanfaatan teknologi digital.

Acara tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Ir. Sadali Ie, Ketua TP-PKK/Dekranasda Provinsi Maluku Ny. Maya Baby Rampen Lewerissa, Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulawesi Selatan M. Amando Irawan, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala KPw BI Provinsi Maluku Surya Alamsyah, Kabinda Maluku Marsma TNI R. Harys Suryo Mahendro.

Kemudian Wakil Ketua III DPRD Provinsi Maluku Abdullah Azis Sangkala, Wali Kota Ambon Drs. Bodewin M. Wattimena, Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Billady, serta unsur Forkopimda, perbankan, pimpinan BUMN/BUMD, instansi pemerintah, dan masyarakat.

Dalam sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan oleh Sadali Ie, Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku atas konsistensi penyelenggaraan Maluku Manggurebe yang telah memasuki tahun keenam.

Kegiatan ini dinilai sejalan dengan upaya memperkuat UMKM sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah. Sambutan tersebut juga menyoroti kinerja ekonomi Maluku yang tumbuh sebesar 5,31 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,16 persen.

Potensi sumber daya alam Maluku, khususnya sektor perikanan, pala, cengkih, serta kerajinan dan busana khas daerah, dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah.

Kehadiran perwakilan Kodaeral IX dalam kegiatan ini merupakan wujud dukungan TNI AL terhadap sinergi lintas sektor dalam mendorong pembangunan daerah. Kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, TNI-Polri, dunia usaha, dan pelaku UMKM diharapkan dapat memperkuat ekosistem usaha yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.

Melalui Maluku Manggurebe ke-6 Tahun 2026, Kodaeral IX berharap pelaku UMKM di Maluku semakin berkembang, mandiri, dan inovatif sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Rdks) 

Piru, globaltimurnn.com - Dampak kebakaran di berbagai tempat sangat menarik perhatian semua pihak, hal tersebut tidak luput juga dari perhatian Kapolres Seram Bagian Barat AKBP. Rifando Pradikta Rulando. S. I. K, M. A. P, C. L. M. A. 

Menariknya" Kapolres SBB sering turun lansung ke sejumlah titik kebakaran temua masyarakat dan bahkan tebarkan hinbaun, bahkan pantau setiap titik rawan kebakaran. 

Kapolres SBB yang ditemui di Mako Polres SBB pagi tadi noleh sejumlah awak media menjelaskan"  Saat ini pihaknya sering melakukan aksi silaturahmi bersama dengan sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan Ormas, dan juga paguyuban yang ada di Kabupaten bertajuk Saka Mese Nusa ini, bahkan sampai ke perangkat Desa. 

Hal tersebut dilakukan sebagai wujud menjaga Kamtibmas tetap kondusif dan terus ajak warga masyarakat jaga Kamtibmas dan toleransi. 

Tidak hanya itu, pihaknya juga sambangi setiap lembaga pendidikan baik SD, SMP, SMA yang ada di sekitar SBB, hal itu dilakukan karena menindaklanjuti program Kapolda Maluku "Polisi Masuk Sekolah" Ucapnya

Kepada awak media Kapolres mengatakan" Menyikapi kebakaran hutan dan lahan yang setiap saat terjadi di SBB, pihaknya sedang melakukan identifikasi berbagai titik rawan kebakaran, sehingga pihaknya mengambil langkah - langkah dengan menghimbau setiap masyarakat setempat. Jumaat 09/10/2026

Dikatakan-nya" Selain turun lansung pada masyarakat, pihaknya sedang mempersiapkan spanduk - spanduk himbauan yang akan dipajang pada sejumlah titik, baik lokasi kebakaran maupun lahan yang belum termakan si jago merah. 

Ada sejumlah lokasi lahan yang baru dibersihkan masyarakat untuk siap menanam tanaman baik tanaman umur panjang maupun hasil kebun lain-nya, Kapolres akan segera turun ke lokasi tersebut dan akan menghimbau pemilik lahan untuk lakukan pencegahan kebakaran saat hendak membakar lahan yang baru dibersihkan, karena rumput pada mengering. Jelasnya  (Rdks) 

Huamual, globaltimurnn.com - Perhatian penuh pada masyarakat penambang di Desa Iha, dan Luhu, dari Ketua DPD Amkay SBB Hasan Narahaubun yang mana melihat secara lansung kehidupan keseharian para penambang sinabar di Desa Luhu dan Negeri Iha. 

Menurutnya" Masyarakat penambang beradaptasi, secara bersama dari berbagai suku agama dalam mencari sesuap nasi di lokasi penambang sinabar sangat terlihat rukun dan damai. 

Hal itu dikarenakan tidak ada tekanan intimidasi dari pihak manapun, baik dari pihak pemerintah Negeri, maupun pemerintah Dusun apalagi dari Satgas dan para tokoh masyarakat serta tokoh agama dan tokoh pemuda serta tokoh adat. Ucapnya 

Hasan juga menyampaikan" Para penambang juga tidak merasakan ada tekanan intimidasi baik secara tekanan batin, maupun Restribusi atau hal apa saja, namun semua penambang terus di beri kebebasan dalam beradaptasi dengan semua orang di lokasi tambang sinabar. 

Pasalnya" Hal ini menunjukan sebuah kerukunan, kekompakan dan kebersamaan dalam menjaga toleransi antar sesama yang sedang mencari sesuap nasi di lokasi penambang. Sebutnya

Dirinya berharap serta mengajak semua masyarakat yang ada di lokasi penambang sinabar, baik yang di Luhu maupun di Iha, jaga terus kebersamaan dan kekompakan serta kerukunan antar sesama ini dengan baik, rawat dan terus kita ikat tali silaturahmi dengan baik, kedamaian jadi prioritas kita yang utama. Harapnya

Dirinya juga menghimbau bahwa percayakan semua keamanan, Kamtibmas, dan kehidupan di lokasi tambang kepada pemerintah Negeri, Satgas, Dusun, dan semua yang ikut dalam kata kebersamaan ini, agar semuanya tetap hidup dalam kebersamaan. 

Saya bangga, saya beri apresiasi pada Pemerintah Negeri Iha, Kepala Dusun, Satgas, para tokoh, yang sangat luar biasa peduli terhadap penambang, dengan tidak melakukan sebuah sikap intimidasi namun sebaliknya terus beri ruang dan kebebasan menambang bagi setiap penambang. Pungkasnya (Rdks) 

Piru, globaltimurnn.com - Terjadi kebakaran hutan dan lahan dimana - mana, hingga mengakibatkan kabur asap tebal yang disertai debu akibat kebakaran, berpengaruh pada gangguan kesehatan. 

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten SBB saat ditemui diruang kerja-nya Gariman Kurniawan. SKM, M. Kes kepada awak media menjelaskan" Beberapa waktu terakhir ini terjadi dimana -- mana peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap tepak dan debu akibat kebakaran. Ucapnya

Dinas kesehatan SBB sangat prihatin akan hal tersebut, sehingga sebagai upaya dan langkah antisipasi, Dinas kesehatan telah menyebarkan masker sebagai solusi mengantisipasi dampak dari menghirup kabut asap. 

Masker yang di sebarkan itu sebanyak kurang lebih 5000 buah dan itu dilakukan atas kerja sama pihak dinas kesehatan, BPBD, dan pemerintah Kecamatan Taniwel. 

Sebagai kepala Dinas dirinya sudah menghimbau kepada semua puskesmas untuk menyediakan masker gratis kepada setiap masyarakat yang membutuhkan, baik yang hendak dibutuhkan guna beraktifitas keseharian maupun bagi setiap pasien maupun keluarga pasien yang hendak berobat ke puskesmas. Terangnya

Gariman menyampaikan" Dampak dari kabut asap yang di hirup setiap orang maka akan berdampak pada gangguan pernapasan, sehingga masyarakat dihimbau agar tetap menggunakan masker saat beraktifitas dan banyak - banyaklah minum air putih. Ajak Gariman (Rdks) 

Halut, Globaltimurnn.com — Suasana penuh harapan mewarnai konferensi pers hasil mediasi Pemerintah Daerah dan Forkopimda terkait persoalan internal Gereja Masehi Injili Halmahera (GMIH) Jalan WKO, Desa WKO, Kecamatan Tobelo Tengah, Jumat (9/10/2026).

Konferensi pers yang berlangsung pukul 11.30 WIT di Kantor Sinode GMIH WKO tersebut dihadiri Ketua Sinode GMIH Jalan WKO Pdt. Anselmus Puasa, M.Th., Pdt. Grace M. Rubawange, S.Si.Teol., Pnt. Jolly Pulo, S.E., serta sejumlah warga jemaat.

Pdt. Anselmus Puasa menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan Forkopimda atas proses mediasi yang menghasilkan keputusan pengembalian kunci Kantor Sinode kepada Badan Pekerja Harian Sinode (BPHS) GMIH Jalan WKO sebagai kepengurusan yang sah periode 2022–2027.

“Kami berharap seluruh pihak dapat menghormati kepengurusan yang sah ini. Langkah ini merupakan bagian dari perjuangan bersama untuk mewujudkan penyatuan GMIH yang menjadi harapan seluruh jemaat,” ujar Anselmus.

Ia menjelaskan, upaya penyatuan GMIH akan terus dilanjutkan melalui Sidang Penyatuan Kedua di Kabupaten Halmahera Barat pada 2027, setelah sebelumnya dilaksanakan Sidang Sinode Istimewa Bersama (SSIB).

Terkait informasi mengenai pemberhentian lima orang pengurus, termasuk bendahara, Anselmus menegaskan bahwa mereka bukan diberhentikan, melainkan dikenakan skorsing berkaitan dengan persoalan administratif dan ketidakikutsertaan dalam SSIB.

Menurutnya, kesempatan untuk kembali bergabung dalam pelayanan tetap terbuka hingga pelaksanaan Sidang Sinode pada 17–20 November 2026.

“Kalau datang dengan niat baik untuk melanjutkan pelayanan bersama, pintu tetap terbuka. Namun jika datang membawa kepengurusan baru, kami persilakan mencari tempat pelayanan lain,” tegasnya.

Ia menambahkan, apabila hingga batas waktu tersebut belum tercapai kesepakatan untuk kembali bersatu, pihaknya akan melengkapi susunan kepengurusan guna melanjutkan pelayanan hingga 2027. Keputusan pribadi dari lima orang tersebut untuk tidak bergabung kembali juga akan tetap dihormati.

Anselmus turut mengingatkan seluruh pihak yang mengatasnamakan GMIH di luar kepengurusan Jalan WKO dan Jalan Kemakmuran agar menghormati hasil kesepakatan mediasi, khususnya poin kedelapan yang menegaskan bahwa organisasi yang diakui adalah organisasi yang telah terdaftar dan setiap kepengurusan baru harus mengikuti mekanisme yang berlaku.

“Kantor ini adalah milik bersama. Kami tetap terbuka bagi semua pihak yang memiliki niat baik untuk penyatuan. Mari hentikan pertikaian, kesampingkan perbedaan dan bergandengan tangan demi GMIH yang bersatu,” ajaknya.

Ia berharap seluruh warga GMIH dapat kembali bersatu pada 2027 tanpa ada pihak yang tertinggal.

Konferensi pers berlangsung aman dan lancar. Proses mediasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mengakhiri pertikaian serta memulihkan kerukunan di tengah keluarga besar GMIH. (GIO).