Kairatu, Globaltimurnn.com - Tulisan “BANK BRI – NASABAH DALAM PENGAWASAN BANK BRI” terlihat disemprotkan pada dinding sebuah rumah warga di wilayah Kecamatan Inamosol, KM 9, Dusun Kawatu, Desa Rumberu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tuai sorotan. 

Tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan" siapa yang memerintahkan, apa dasar kewenangannya, dan mengapa penandaan dilakukan ketika pemilik rumah tidak berada di tempat.

OJK mengatur bahwa penagihan kredit wajib dilakukan sesuai norma dan peraturan perundang-undangan serta tidak boleh menggunakan tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen. 

Sementara itu, PP Nomor 47 Tahun 2024 mengatur penghapusan piutang macet UMKM, bukan secara khusus mengenai penandaan dinding rumah nasabah. 

Database Peraturan | JDIH BPK

Kini publik menunggu penjelasan Kepala BRI Kairatu, Cabang Masohi, yang beralamat di Gemba Desa Waimital, Apakah penyemprotan tulisan tersebut merupakan prosedur resmi BRI? Jika iya, apa dasar dan SOP-nya? 

Akibat kesal dengan sikap pihak BRI, sebagian masyarakat yang rumahnya di semprot hendak menghapus sendiri tulisan hitam yang disemprotkan pihak BRI. 

BRI Kairatu cabang Masohi, perlu menjelaskan hal tersebut, hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari pihak BRI Kairatu Cabang Masohi, pimpinan BRI Kairatu Cabang Masohi yang coba di konfirmasi lewat awak media datangi lansung kantor BRI di Waimital gemba, namun sudah beberapa kali upaya konfirmasi dilakukan namun gagal tidak bisa ditemui, belum bisa terhubung dan belum ada keterangan konfirmasi, media ini masih tetap menunggu konfirmasi dan klarifikasi pihak - pihak yang diberitakan dalam pemberitaan media ini. (***) 

TOBELO, Globaltimurnn.com - Aliansi Masyarakat Peduli Petani Kelapa Halmahera Utara (AMPPK-HALUT) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Halmahera Utara, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Senin (28/9/2026).

Aksi yang dikoordinatori Hein Rajawange tersebut melibatkan ratusan massa yang berasal dari kalangan petani dan masyarakat Kecamatan Tobelo Tengah, Tobelo Selatan, Tobelo Timur, dan Tobelo Barat.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan dukungan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Hilirisasi Buah Kelapa di Halmahera Utara. Massa juga meminta Pemerintah Daerah dan DPRD Halut konsisten menjalankan perda tersebut serta menjaga iklim investasi industri kelapa agar tetap berjalan secara efektif dan efisien.

Massa aksi juga menegaskan bahwa masyarakat Halmahera Utara membuka ruang bagi investor untuk menanamkan modal dan mengembangkan investasi, khususnya dalam sektor industri kelapa.

Saat melakukan hearing terbuka di depan Kantor Bupati Halut, Bupati Halmahera Utara menyampaikan bahwa kebijakan hilirisasi kelapa merupakan langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa, menjaga dan meningkatkan harga jual, serta memperkuat perekonomian daerah.

“Hilirisasi buah kelapa bukan bertujuan membuat para petani mengalami kesulitan, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani kelapa,” ujar Bupati.

Bupati juga mengajak para petani kelapa untuk tetap bersatu serta tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan petani kelapa. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan meminta seluruh pihak bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Halmahera Utara.

Sementara itu, perwakilan massa aksi menyatakan bahwa petani dari sejumlah kecamatan tersebut mendukung pemerintah daerah dan merasa resah terhadap aksi-aksi yang mengatasnamakan petani kelapa.

Mereka menegaskan bahwa kehidupan masyarakat petani sangat bergantung pada hasil perkebunan kelapa sehingga situasi keamanan dan stabilitas ekonomi daerah perlu dijaga agar tidak terganggu oleh berbagai kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan.

Usai menyampaikan aspirasi di Kantor Bupati, sekitar pukul 11.33 WIT massa bergerak menuju Kantor Pajak Tobelo. Di lokasi tersebut, massa meminta klarifikasi dari salah satu pegawai terkait pernyataan yang dinilai menyepelekan Perda Hilirisasi Buah Kelapa.

Massa kembali menegaskan bahwa masyarakat Halmahera Utara membutuhkan situasi yang tenang dan kondusif serta meminta seluruh aparatur pemerintah menjaga sikap dalam menyikapi kebijakan Pemerintah Daerah. 

Seluruh rangkaian aksi berakhir pada pukul 13.00 WIT dengan situasi aman dan kondusif. (𝐆𝐈𝐎).

Ambon, globaltimurnn.com - Ancaman kenaikan muka air laut mulai menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan di Maluku. Hasil kajian yang dipaparkan dalam Dialog Kebijakan Kenaikan Muka Air Laut mencatat sekitar 49 ribu penduduk, 16 fasilitas kesehatan, 27 bangunan sekolah, serta lebih dari 31 ribu hektare kawasan di Maluku berada di wilayah yang berpotensi terdampak.

Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat perencanaan pembangunan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim, khususnya untuk melindungi masyarakat, layanan dasar, serta keberlanjutan pembangunan di kawasan pesisir.

Upaya itu dibahas dalam Dialog Kebijakan Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif di Provinsi Maluku, yang digelar Pemprov Maluku bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Ambon, Jumat (25/9/2026).

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, dalam sambutan yang disampaikan Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie, mengatakan karakter Maluku sebagai provinsi kepulauan menghadirkan tantangan pembangunan yang berbeda dengan daerah yang didominasi wilayah daratan.

Maluku memiliki sekitar 92,4 persen wilayah laut dan hanya 7,6 persen daratan. Kondisi ini membuat kehidupan masyarakat sangat bergantung pada kawasan pesisir. Permukiman, mata pencaharian hingga berbagai layanan dasar banyak berada di wilayah pesisir.

Data BPS 2023 bahkan mencatat terdapat 1.040 desa di Maluku yang berlokasi di kawasan pesisir.

“Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong agar perencanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada masalah hari ini, tetapi juga mampu mengantisipasi risiko masa depan,” ujar Sadali.

Sadali menegaskan, menghadapi kenaikan muka air laut tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur perlindungan pesisir.

Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih menyeluruh, mulai dari menyesuaikan perencanaan ruang dan desain infrastruktur, memperkuat sistem pelayanan dasar, melindungi kelompok rentan, hingga membangun ketahanan ekonomi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim.

“Saya berharap dialog ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan langkah nyata untuk mengintegrasikan kajian kenaikan muka air laut ke dalam perencanaan pembangunan daerah,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard. Ia mengatakan karakter geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan membuat tantangan perubahan iklim semakin kompleks.

“Kita bukan sedang bicara tentang air yang naik beberapa sentimeter. Kita berbicara tentang sekolah, puskesmas, rumah, mata pencaharian, dan capaian pembangunan yang telah kita capai bertahun-tahun,” jelas Ruddyard.

Untuk merespons potensi risiko tersebut, terdapat tiga langkah strategis yang perlu diperkuat.

Pertama, mengendalikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko, termasuk melalui pengelolaan air tanah dan kawasan pesisir.

Kedua, memperkuat perlindungan ekosistem pesisir, salah satunya melalui pelestarian mangrove sebagai benteng alami.

Ketiga, memperkuat kebijakan berbasis data dan hasil kajian agar langkah adaptasi, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan, dapat direncanakan secara lebih tepat.

Dalam dialog tersebut, Bappenas turut memperkenalkan buku “Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif.”

Buku ini menyajikan analisis berbasis data melalui Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu (SEPAKAT). Analisis tersebut menggabungkan informasi mengenai wilayah yang berpotensi terdampak kenaikan muka air laut dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Data tersebut diharapkan menjadi rujukan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan dampak sosial ekonomi kenaikan muka air laut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan maupun penataan ruang.

Dialog kebijakan ini turut didukung SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia–Indonesia.

Counsellor Governance and Human Development Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Joanna O’Shea, mengatakan karakter Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki keterkaitan erat antara risiko iklim dan keberlanjutan akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Ia menekankan pentingnya perencanaan yang didasarkan pada bukti dan data yang kuat. Melalui Program SKALA, Australia mendukung penguatan pemanfaatan data, perencanaan, penganggaran, tata kelola pemerintahan, serta penyediaan layanan dasar yang inklusif.

Pemprov Maluku berharap dialog tersebut menjadi momentum untuk memperkuat integrasi kajian risiko kenaikan muka air laut ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dengan perencanaan yang semakin berbasis data, pemerintah diharapkan dapat mengantisipasi risiko perubahan iklim sekaligus menjaga keberlanjutan layanan dasar dan penghidupan masyarakat di wilayah kepulauan Maluku. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX menerima kunjungan edukasi 91 siswa SD Negeri 61 Ambon dalam rangka Program Pembelajaran Luar Kelas bertema “Memperkenalkan Angkatan Laut”, Senin (28/9/2026).

Kunjungan yang didampingi delapan guru dan pendamping tersebut menjadi momentum bagi para siswa untuk belajar secara langsung tentang kehidupan prajurit TNI Angkatan Laut, dunia kemaritiman, sistem operasional kapal, hingga sejarah pertahanan yang ada di lingkungan Kodaeral IX.

Bertempat di Kapal Angkatan Laut (KAL) Alkura, para siswa diajak mengenal lebih dekat fungsi dan peran kapal dalam mendukung tugas TNI AL, khususnya dalam pelaksanaan patroli, pengamanan, serta pertahanan wilayah laut. Para siswa juga berkesempatan melihat langsung bagian anjungan kapal yang menjadi pusat kendali pelayaran, navigasi, dan komunikasi.

Dalam sesi tersebut, siswa diperkenalkan dengan tugas nakhoda dan awak kapal, termasuk penggunaan perangkat navigasi dan radar serta berbagai sistem pendukung operasional kapal. 

Pembelajaran secara langsung ini memberikan gambaran kepada para siswa mengenai bagaimana sebuah kapal dioperasikan dan bagaimana prajurit TNI AL menjalankan tugas di laut. Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke bunker yang menjadi bagian dari pembelajaran sejarah dan pertahanan. 

Para siswa mendapatkan penjelasan mengenai keberadaan peninggalan masa pendudukan Jepang (1942-1946) di Ambon serta fungsi bunker sebagai bangunan perlindungan yang digunakan untuk menghadapi ancaman serangan dalam situasi peperangan.

Kunjungan tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan belajar di luar kelas, tetapi juga menjadi upaya Kodaeral IX untuk menggugah semangat generasi muda agar mengenal, mencintai, dan memiliki kepedulian terhadap laut serta dunia kemaritiman sejak dini.

Melalui pengalaman langsung melihat kapal, mengenal tugas prajurit TNI AL, serta memahami sejarah pertahanan, para siswa diharapkan memiliki wawasan yang lebih luas mengenai pentingnya laut bagi kehidupan, keamanan, dan masa depan Indonesia sebagai negara kepulauan.

Kodaeral IX terus berkomitmen membangun ruang interaksi dan edukasi bagi generasi muda sebagai bagian dari upaya mendekatkan TNI AL dengan masyarakat. Edukasi kemaritiman sejak usia dini diharapkan dapat menumbuhkan generasi penerus yang memiliki wawasan kebaharian, kecintaan terhadap laut, serta kesadaran akan pentingnya menjaga laut Indonesia. (Rdks) 

TOBELO, Globaltimurnn.com — Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara Brigjen Pol. Mirzal Alwi, S.I.K. melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Halmahera Utara, Senin (28/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor BNN Kabupaten Halmahera Utara, Jalan Ir. Hein Namotemo, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Halmahera Utara Dr. Kasman Hi. Ahmad, S.Ag., M.Pd., Ketua DPRD Halut Christina Lesnussa, Kapolres Halut AKBP Elrichson Pasaribu, S.H., S.I.K., Kajari Halut Rahmat, S.H., M.H., serta unsur Forkopimda dan sejumlah pimpinan instansi terkait.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNNP Maluku Utara bersama rombongan melakukan tatap muka dengan Forkopimda Halmahera Utara guna memperkuat koordinasi dan sinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika (P4GN).

Wakil Bupati Halmahera Utara dalam sambutannya menyampaikan bahwa koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan BNN selama ini telah berjalan dengan baik. Program Halut Bersinar di sejumlah kecamatan dan desa juga dinilai perlu terus diperkuat.

“Semakin banyak desa dan kecamatan yang berstatus Bersinar, semakin kuat pula upaya pencegahan narkoba di daerah,” ujar Kasman.

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus bekerja sama dengan BNN dalam mewujudkan Halmahera Utara yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, termasuk melalui penguatan program pencegahan di tingkat masyarakat.

Sementara itu, Kepala BNNP Maluku Utara Brigjen Pol. Mirzal Alwi menekankan pentingnya perhatian serius terhadap persoalan narkoba dan perlindungan anak di Maluku Utara.

Menurutnya, penyalahgunaan narkoba banyak terjadi pada kelompok usia muda, khususnya usia 15–24 tahun. Karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan sejak dini melalui keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, serta penguatan program Desa dan Kecamatan Bersinar.

BNNP Maluku Utara juga mendorong penguatan pemeriksaan atau tes urine sebagai salah satu langkah pencegahan, termasuk wacana pemeriksaan bagi calon pengantin dan calon kepala desa.

Selain itu, pihak sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan vape guna mencegah potensi penyalahgunaan perangkat tersebut untuk memasukkan zat terlarang.

Brigjen Pol. Mirzal juga mengimbau masyarakat yang telah terlanjur menggunakan narkoba dan memiliki keinginan untuk berhenti agar tidak takut melapor kepada BNN untuk mendapatkan rehabilitasi dan penanganan yang tepat.

Khusus terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, penanganan diharapkan mengedepankan aspek perlindungan, konseling, dan rehabilitasi dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sesuai ketentuan yang berlaku.

“Persoalan narkoba tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, BNN, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, keluarga, dan masyarakat,” demikian disampaikan dalam kegiatan tersebut. (𝐆𝐈𝐎).

Buru, Globaltimurnn.com — Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor jasa keuangan menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Buru, Senin (28/09/2026). 

Hal tersebut mengemuka dalam audiensi Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku bersama Bupati Buru, Ikram Umasugi, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Buru, Azis Tomia. Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi sekaligus mengidentifikasi berbagai peluang yang dapat dikembangkan guna mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.

Kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam membangun ekosistem ekonomi yang semakin inklusif. Tidak hanya mendorong pertumbuhan sektor usaha, sinergi tersebut juga diarahkan untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap produk dan layanan keuangan.

Dalam konteks tersebut, peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi bagian penting. Masyarakat dan pelaku usaha perlu memiliki pemahaman yang memadai agar mampu mengenali, memilih, mengakses, serta memanfaatkan layanan keuangan secara bijak dan sesuai dengan kebutuhan.

Kabupaten Buru memiliki sejumlah sektor potensial yang dapat terus dikembangkan, antara lain pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, kelautan dan perikanan, kehutanan, serta perkebunan.

Melalui sinergi OJK bersama Pemerintah Kabupaten Buru dan industri jasa keuangan, sektor-sektor produktif tersebut diharapkan memperoleh dukungan yang lebih kuat, terutama dalam hal akses pembiayaan. Dengan demikian, masyarakat dan pelaku usaha memiliki ruang yang lebih luas untuk mengembangkan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan.

Penguatan akses pembiayaan juga diharapkan tidak berhenti pada aspek permodalan, tetapi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan. Dengan ekosistem yang semakin inklusif, potensi ekonomi daerah dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan baru yang memberikan manfaat lebih luas.

Salah satu wadah yang dapat memperkuat kolaborasi tersebut adalah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Melalui TPAKD, pemerintah daerah dan sektor jasa keuangan dapat menyusun langkah bersama untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus mendorong pembiayaan pada sektor-sektor produktif.

Ke depan, sinergi tersebut diharapkan mampu membuka semakin banyak peluang bagi masyarakat Kabupaten Buru, khususnya bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, serta pelaku usaha di sektor kehutanan dan perkebunan.

Dengan kolaborasi yang kuat, akses keuangan yang semakin terbuka, serta pemanfaatan potensi daerah secara optimal, sektor jasa keuangan diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak dalam memperkuat perekonomian Kabupaten Buru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Dukungan terhadap penguatan sistem pengamanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon datang dari Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini.

Sebanyak 20 rol kawat duri diserahkan untuk mendukung kebutuhan sarana pengamanan di lingkungan Rutan Ambon, Senin (28/09/2026).

Bantuan tersebut menjadi perhatian tersendiri karena memiliki kaitan dengan perjalanan pengabdian Brigjen Pol. Jermias Rontini di Kota Ambon. Sebelum dipercaya memimpin Polda Papua Tengah, ia pernah menjalani penugasan Bawah Kendali Operasi (BKO) di Ambon selama kurang lebih sembilan bulan pada awal perjalanan kariernya sebagai anggota Polri.

Dalam masa penugasan tersebut, Jermias Rontini juga pernah melaksanakan tugas di lingkungan pemasyarakatan. Pengalaman itu menjadi bagian dari perjalanan karier yang kemudian membawanya mengemban sejumlah amanah hingga akhirnya dipercaya sebagai Kapolda Papua Tengah.

Meski telah berlalu cukup lama, hubungan dengan Ambon kembali terjalin melalui perhatian dan dukungan yang diberikan kepada Rutan Kelas IIA Ambon.

Kepala Rutan Kelas IIA Ambon, Meta Putra, menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut. Menurutnya, 20 rol kawat duri yang diterima akan memberikan manfaat dalam mendukung kebutuhan pengamanan di lingkungan Rutan.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Brigjen Pol. Jermias Rontini atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada Rutan Ambon. Bantuan 20 rol kawat duri ini tentunya sangat bermanfaat untuk mendukung kebutuhan pengamanan dan pelaksanaan tugas kami,” ujar Meta Putra.

Ia mengatakan, bantuan tersebut memiliki nilai lebih karena diberikan oleh sosok yang pernah menjadi bagian dari perjalanan tugas di Ambon.

Beliau pernah menjalankan tugas di Ambon selama kurang lebih sembilan bulan. Tentunya ada pengalaman dan hubungan yang terbangun selama masa penugasan tersebut. Kami sangat menghargai perhatian beliau kepada Rutan Ambon, terlebih bantuan ini dapat memberikan manfaat nyata dalam mendukung pengamanan, lanjutnya.

Meta Putra memastikan bantuan tersebut akan dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pengamanan Rutan.

Bantuan ini akan kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung sistem pengamanan Rutan Ambon. Kami berharap dukungan seperti ini dapat semakin memperkuat sinergi dan kepedulian bersama terhadap pelaksanaan tugas pemasyarakatan, tambahnya.

Bagi jajaran Rutan Ambon, bantuan tersebut bukan sekadar tambahan sarana pengamanan. Dukungan itu juga menjadi bagian dari kesinambungan hubungan yang terbangun dari sebuah perjalanan pengabdian di masa lalu.

Dari penugasan selama kurang lebih sembilan bulan di Ambon hingga dipercaya mengemban amanah sebagai Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini kembali memberikan perhatian kepada lingkungan pemasyarakatan di Kota Ambon.

Kini, jejak pengabdian yang pernah ditorehkan di Ambon kembali hadir dalam bentuk dukungan nyata. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat sarana pengamanan sekaligus mendukung pelaksanaan tugas Rutan Ambon dalam menjaga keamanan dan ketertiban. (Za)