Foto : DisKominfo Maluku Dorong Percepatan Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber di Seluruh Daerah

Ambon, Globaltimurnn.com – Rabu 22 April 2026. Menindaklanjuti pertemuan strategis dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kementerian Dalam Negeri, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Maluku menegaskan urgensi penguatan keamanan informasi di seluruh wilayah Maluku.

​Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si menyampaikan bahwa saat ini terdapat ancaman nyata berupa insiden siber yang berkembang, seperti maraknya aktivitas judi online serta gangguan pada aplikasi yang tiba-tiba terkunci. 

Kondisi ini dinilai menghambat kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 

 

​Sebagai upaya mitigasi terhadap serangan siber, Diskominfo mendorong pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di setiap pemerintah kabupaten/kota serta tingkat pemerintah provinsi.  

Beberapa poin penting yang ditekankan dalam pernyataan tersebut antara lainPrioritas Keamanan dengan Pembentukan CSIRT yang kini menjadi agenda utama bagi setiap jajaran pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan dalam menangani insiden siber.  

​Pihak Diskominfo memohon dukungan penuh dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, serta Bupati dan Walikota se-Maluku untuk mempercepat proses pembentukan tim ini. 

 

​Setelah tim terbentuk, langkah selanjutnya adalah pemberian asistensi teknis bagi personel yang menangani bidang siber dan sandi, guna memastikan keamanan informasi di Provinsi Maluku tetap terjaga.  

​

Langkah ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam melindungi data dan infrastruktur digital pemerintah daerah dari berbagai ancaman siber yang kian kompleks.

Rapat yang dilaksanakan pada Ruang Rapat Kadis Diskominfo Maluku ini turut dihadiri oleh Kepala Bidang Persandian dan Kepala Bidang Aptika Diskominfo Provinsi Maluku beserta staf. (Rdks) 

Foto : Peringati Hari Kartini, Sekda Maluku Ajak Perempuan Jadi Penggerak Pembangunan Daerah

Ambon, Globaltimurnn.com – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, menghadiri perayaan Hari Kartini yang diselenggarakan di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran strategis perempuan dalam pembangunan daerah serta menghidupkan kembali semangat perjuangan R.A. Kartini di tengah dinamika pembangunan masa kini. Rabu (22/4/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku atau yang mewakili, Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku, anggota DPRD Provinsi Maluku, staf ahli gubernur, asisten sekda, pimpinan OPD Provinsi Maluku, pimpinan beserta pengurus organisasi wanita se-Maluku, pimpinan instansi vertikal dan BUMN, serta para tokoh perempuan.

Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Maya Baby Lewerissa, menyampaikan bahwa peringatan Hari Kartini merupakan momentum untuk mengenang perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan hak dan martabat perempuan Indonesia.

“Hari Kartini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua bahwa perempuan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa, khususnya di daerah yang kita cintai ini, Provinsi Maluku,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa semangat Kartini harus terus hidup dalam diri setiap perempuan agar menjadi pribadi yang kuat, mandiri, berdaya, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam keluarga, masyarakat, dan negara.

Menurutnya, sebagai bagian dari TP PKK, perempuan memiliki peran penting dalam memberdayakan keluarga sebagai unit terkecil pembangunan. Melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, perempuan Maluku didorong untuk semakin aktif, kreatif, dan inovatif tanpa meninggalkan nilai budaya serta kearifan lokal.

“Saya mengajak seluruh perempuan di Maluku untuk terus meningkatkan kapasitas diri, menjaga persatuan, serta menjadi pelopor dalam menciptakan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berakhlak mulia. Jadilah perempuan yang tidak hanya menginspirasi, tetapi juga memberi dampak nyata bagi lingkungan sekitar,” lanjutnya.

Sementara itu, dalam wawancaranya, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, mengajak seluruh perempuan, khususnya generasi muda di Maluku, untuk terus mengimplementasikan semangat Kartini dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan kerja.

“Kartini-kartini muda di bumi raja-raja ini harus terus mengimplementasikan semangat Kartini, baik dalam keluarga, kehidupan sehari-hari, maupun di unit-unit kerja masing-masing. Mudah-mudahan semangat Kartini ini mampu melahirkan semangat-semangat baru bagi perempuan di Maluku,” ungkapnya.

Sekda juga menyoroti pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan. Menurutnya, peran perempuan saat ini semakin strategis dan tidak lagi dipandang sebagai pelengkap semata.

“Kita melihat sekarang perempuan mengambil peran besar, baik di pemerintahan, legislatif, maupun menduduki jabatan strategis di dunia swasta. Kesetaraan ini harus terus dijaga agar perempuan tidak lagi dipandang sebelah mata,” tegasnya.

Peringatan Hari Kartini ini diharapkan menjadi penguat komitmen bersama untuk terus mendorong pemberdayaan perempuan di Maluku agar semakin berdaya saing, berkontribusi aktif, serta menjadi pilar penting dalam pembangunan daerah menuju Maluku yang lebih maju dan sejahtera. (Rdks) 

Foto : Pemda dan Loka POM Perkuat Pengawasan Obat dan Makanan di Halmahera Utara

Halut, Globaltimurnn.com – Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai menggelar kegiatan advokasi pemerintah daerah dan lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Halmahera Utara, pada Selasa (22/4/2026). Bertempat di Ruang Setda Fredy Tjandua dengan mengusung tema “Bersama Menjamin Keamanan Obat dan Makanan untuk Masyarakat Halmahera Utara yang Sehat dan Sejahtera”.

Hadir dalam kegiatan tersebut unsur pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta berbagai stakeholder terkait sebagai upaya memperkuat koordinasi dalam pengawasan peredaran obat dan makanan.

Kepala Loka POM Pulau Morotai, Salman Fariesy, menyampaikan bahwa pengawasan obat dan makanan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus menjamin produk yang beredar aman dan layak konsumsi.

Menurutnya, pengawasan akan diperkuat melalui koordinasi lintas sektor, termasuk penanganan resistensi antimikroba (AMR), penggunaan antibiotik sesuai resep dokter, serta pembentukan tim terpadu pengawasan.

Sementara itu, Bupati Halmahera Utara melalui Asisten I Bidang Pemerintahan Setda, Drs. F.N. Sahetapy, M.H menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh upaya pengawasan tersebut sebagai bagian dari pembangunan sektor kesehatan.

Ia berharap seluruh pihak dapat berperan aktif agar peredaran obat dan makanan di Halmahera Utara tetap terjaga keamanan dan kualitasnya.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama, kerja sama lintas sektor, penyampaian materi, diskusi, serta diakhiri dengan sesi foto bersama. (𝐆𝐈𝐎).

Foto : DPRD Halmahera Utara Bahas Dampak Kenaikan BBM, Tarif Transportasi Masih Dikaji

Halut, Globaltimurnn.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat Halmahera Utara, terutama di sektor transportasi dan kebutuhan pokok. Menyikapi kondisi tersebut, DPRD Halmahera Utara menggelar rapat kerja bersama sejumlah instansi teknis, Senin (20/4/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bangsaha DPRD di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, itu mempertemukan unsur legislatif dan eksekutif, termasuk Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pihak Pertamina, hingga organisasi angkutan darat (Organda).

Dalam forum tersebut, DPRD mendorong adanya langkah cepat untuk menyesuaikan tarif transportasi yang terdampak langsung oleh kenaikan BBM. Dinas Perhubungan pun diminta segera berkoordinasi dengan Organda guna merumuskan skema tarif baru yang realistis namun tetap berpihak kepada masyarakat.

Meski pembahasan lanjutan telah dilakukan antara Dinas Perhubungan dan Organda, keputusan final hingga kini belum diumumkan. Pemerintah daerah masih menunggu persetujuan Bupati Halmahera Utara sebagai dasar penetapan resmi.

Kepala Dinas Perhubungan, Wahyudin Ahmad, menegaskan bahwa penentuan tarif tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah daerah, kata dia, tengah melakukan kajian menyeluruh agar kebijakan yang diambil tidak memberatkan salah satu pihak.

“Semua masih dalam tahap kajian. Kami harap masyarakat dan pelaku transportasi bisa bersabar menunggu keputusan resmi,” ujarnya.

Di sisi lain, kenaikan BBM subsidi pada pertengahan April telah mendorong lonjakan biaya operasional, terutama bagi sopir angkutan umum. Kondisi ini sempat memicu penyesuaian tarif secara sepihak oleh sebagian pelaku transportasi.

Namun, pemerintah daerah menegaskan bahwa penetapan tarif tanpa koordinasi resmi dinyatakan tidak berlaku. Seluruh kebijakan tarif harus melalui mekanisme yang sah dan ditetapkan oleh kepala daerah.

Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah daerah juga mempertimbangkan penyediaan biosolar bersubsidi untuk membantu meringankan beban operasional. Meski demikian, opsi tersebut masih memerlukan koordinasi lintas pihak, termasuk dengan pemerintah pusat.

Sembari menunggu keputusan resmi, masyarakat dan pelaku transportasi diimbau tetap menjaga stabilitas layanan dan tidak mengambil langkah sepihak yang berpotensi merugikan publik. (𝐆𝐈𝐎).

Foto : Ikrar Zero Halinar, Komitmen Lapas Dobo Ciptakan Lingkungan Bersih dari Narkoba, Pungli dan Peredaran HP

Dobo, Globaltimurnn.com - Sebagai komitmen dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dari Narkoba, Peredaran Handphone dan pungutan liar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dobo, Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, melaksanakan Ikrar Zero Halinar, Selasa(21/04/2026). 

Pelaksanaan Ikrar ini diikuti oleh seluruh pegawai dan warga binaan, pada apel pagi, bertempat pada lapangan upacara. Dipimpin langsung oleh Kepala Lapas, kegiatan ini berlangsung khidmat, sebagai bentuk profesionalsime dan tanggung jawab dalam memberantas peredaran narkoba, handphone illegal dan praktek pungutan liar. 

Dalam arahan Pieter J. Lessy selaku Kepala Lapas Dobo, ia menyampaikan bahwa pelaksaan ikrar merupakan bentuk integritas diri yang harus diwujudkan dalam pelaksanan tugas sehari-hari.

“Komitmen yang telah dibangun bersama bukan hanya wacana semata melainkan sikap tanggung jawab untuk memberantas narkoba, peredaran hp maupun pungli. Mari kita bersama-sama mewujudkan lingkugan yang aman dan kondusif, ungkap Lessy. 

Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dan konsisten diri secara berkelanjutan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional serta menghindari praktek penyimpangan. 

Selain itu, momentum yang baik ini diharapkan untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi demi menjaga marwah pemasyarakatan yang menjadi lebih baik ke depan. (Za)

Foto : Tinjau SPPG Polres Baubau, Wakapolri Tegaskan Dukungan Polri terhadap Asta Cita Presiden RI

Baubau, Globaltimurnn.com - Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., melakukan kunjungan kerja di Polres Baubau, Sulawesi Tenggara, Senin (20/4/2026). Kunjungan tersebut difokuskan pada peninjauan kesiapan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di Jalan Dayanu Ikhsanudin, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, sebagai bagian dari dukungan Polri terhadap program Asta Cita dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Keberadaan SPPG yang berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi elemen penting dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Unit ini berfungsi sebagai dapur dan pusat layanan distribusi makanan bergizi bagi masyarakat, sekaligus menjadi ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas gizi nasional.

Di wilayah Polda Sultra, saat ini telah terdapat 16 SPPG Polri, dengan 12 unit telah beroperasi dan melayani 22.278 penerima manfaat. Sementara itu, empat unit lainnya masih dalam tahap pembangunan dan persiapan. Kehadiran fasilitas ini menunjukkan komitmen Polri dalam mendukung pembangunan manusia yang sehat dan produktif sebagai bagian dari implementasi Asta Cita.

Dalam kunjungannya, Wakapolri tidak hanya meninjau infrastruktur gedung, tetapi juga memastikan seluruh proses operasional berjalan sesuai standar. Mulai dari penyediaan bahan baku, penerapan higienitas dan sanitasi, proses pencucian ompreng, hingga penyajian makanan kepada masyarakat diperiksa secara langsung. Selain itu, bantuan paket gizi juga diserahkan secara simbolis kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, lansia, dan anak sekolah.

“Kehadiran SPPG ini menjadi bukti bahwa Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat,” kata Dedi Prasetyo.

Program SPPG diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah Baubau dan sekitarnya. Wakapolri menekankan bahwa investasi pada sektor gizi merupakan langkah strategis dalam menciptakan generasi masa depan yang unggul, sejalan dengan visi pembangunan nasional dalam Asta Cita.

Selain itu, Wakapolri menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan kedaulatan energi dan pangan. Menurutnya, kolaborasi strategis antara institusi pemerintah menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan nasional, termasuk dalam upaya mencapai swasembada pangan.

“Polri mendukung penuh upaya pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan sebagai langkah menuju swasembada,” ujar Dedi Prasetyo.

Sebagai bentuk konkret dukungan tersebut, Polda Sulawesi Tenggara telah melaksanakan program penanaman jagung seluas 369 hektare dengan total produksi mencapai 350,47 ton. Program ini menjadi bagian dari kontribusi Polri dalam memperkuat sektor pangan yang berkelanjutan. (V374) 

Foto : Sinergitas Ketua Daerah Kodaeral IX Gabungan Jalasenastri Koarmada RI dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon Tinjau Pelaksanaan Posyandu Bobara

Ambon, Globaltimurnn.com - Ketua Daerah Kodaeral IX Gabungan Jalasenastri Koarmada RI Ny. Inca Hanarko Djodi Pamungkas meninjau pelaksanaan layana rutin Posyandu Bobara yang berlokasi di Komplek Kesatriaan Kodaeral IX, Halong, Kota Ambon, Maluku pada Selasa (21/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Ia didampingi Pengurus Daerah Kodaeral IX Gabungan Jalasenastri Koarmada RI, Ketua Cabang 1, Kasi Sosial Cabang 1 dan Kasi Sosial Cabang 5 mengecek layanan Posyandu rutin kepada bayi, Balita, APRAS dan remaja serta Lansia di wilayah Kodaeral IX. 

Kegiatan rutin Posyandu Bobara Kodaeral IX binaan Ketua Daerah Kodaeral IX Jalasenastri Gabungan Koarmada Rl kali ini, mendapat kehormatan dikunjungi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon (lstri Walikota Ambon), Ny. Felisa Maria Kalalo. 

Pelaksanaan Posyandu rutin diharapkan dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak, menurunkan angka stunting, serta mendeteksi dini masalah kesehatan di masyarakat.

Menurut Ketua Daerah Kodaeral IX, Layanan Posyandu rutin ini memantau pertumbuhan balita (0-5 tahun) untuk mencegah gizi buruk dan memastikan perkembangan optimal, sekaligus memberikan layanan bagi ibu hamil dan lansia. 

Posyandu lanjutnya, bertujuan menurunkan angka kematian ibu dan bayi, memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah stunting, serta mendekatkan layanan kesehatan dasar (imunisasi, KB, gizi) kepada masyarakat.

Posyandu Bobara Kodaeral IX dalam kegiatannya kali ini, melaksanakan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, imunisasi, cek tensi darah, cek gula darah, pemeriksaan ibu hamil dan penyuluhan mengenai pola asuh, gizi seimbang, ASI eksklusif, MPASI, serta kesehatan reproduksi.

Ia berharap warga komplek Kodaeral IX ini dapat memanfaatkan keberadaan dan layanan rutin Posyandu Bobara ini sebaik mungkin untuk kesehatan dan kesejahteraan keluarga. (Rdks)