Ambon, Globaltimurnn.com – Meningkatnya kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital mendorong Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Cabang Maluku memperkuat kapasitas para insan pers. Melalui Workshop "Jurnalis Perempuan dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)" bertema "KBGO dan Tantangan Jurnalis di Era Digital", sebanyak 40 jurnalis perempuan dan laki-laki di Maluku dibekali pemahaman mengenai peliputan yang beretika, profesional, dan berperspektif korban.

Kegiatan yang berlangsung di Biz Hotel Ambon, Sabtu (01/08/2026), menjadi ruang pembelajaran sekaligus diskusi mengenai tantangan yang dihadapi jurnalis di era digital, khususnya dalam memberitakan kasus-kasus kekerasan berbasis gender yang semakin kompleks.

Ketua FJPI Maluku, Frida Rayman, menegaskan bahwa kemajuan teknologi memang membuka banyak peluang bagi masyarakat. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan ancaman baru berupa meningkatnya berbagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online.

Menurutnya, KBGO dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pelecehan di media digital, penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan, doxing, ancaman, hingga tindakan lain yang melanggar hukum dan hak asasi manusia. Perempuan menjadi kelompok yang paling rentan menjadi sasaran.

"Media tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab membangun kesadaran publik melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, beretika, dan mengutamakan perlindungan terhadap korban," ujar Frida.

Ia berharap workshop tersebut mampu meningkatkan kemampuan jurnalis dalam memahami isu KBGO sehingga proses peliputan dilakukan secara profesional, sensitif terhadap korban, serta berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Frida juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan kegiatan, terutama IPAS yang selama ini menjadi mitra FJPI Maluku dalam berbagai program peningkatan kapasitas jurnalis.

"Dengan pengetahuan yang diperoleh hari ini, kami berharap para jurnalis dapat terus menghasilkan karya jurnalistik yang profesional, bertanggung jawab, dan memberikan perlindungan kepada korban melalui pemberitaan yang berkualitas," katanya.

Sementara itu, perwakilan INPEX, Evan Adam, menilai isu KBGO menjadi tantangan yang semakin nyata di tengah transformasi digital. Karena itu, peningkatan literasi bagi jurnalis dinilai penting agar pemberitaan mengenai kekerasan berbasis gender tidak menimbulkan dampak lanjutan bagi korban.

Ia mengungkapkan, ancaman terhadap jurnalis perempuan sebenarnya bukan persoalan baru. Namun, perkembangan teknologi membuat bentuk ancaman tersebut semakin beragam dan sulit dihindari.

"Dengan hadirnya teknologi digital, tantangan yang dihadapi jurnalis perempuan menjadi semakin kompleks. Kami ingin hadir mendengar pengalaman teman-teman FJPI Maluku sekaligus memberikan dukungan agar mereka terus berkarya di tengah berbagai tantangan tersebut," ujarnya.

Menurut Evan, workshop ini bukan sekadar menambah pengetahuan peserta, tetapi juga menjadi langkah bersama membangun ekosistem jurnalistik yang aman, inklusif, serta bebas dari segala bentuk kekerasan.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pemaparan materi mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Melalui forum ini, para peserta diharapkan semakin siap menghadapi tantangan jurnalistik di era digital serta mampu menghasilkan pemberitaan yang lebih berpihak pada korban dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Menyambut bulan Agustus 2026 yang sarat dengan berbagai momentum bersejarah, Hotel Santika Premiere Ambon menghadirkan konsep tematik bertajuk "Back to Roots" melalui rangkaian program What's On August 2026. Tema ini menjadi ajakan bagi masyarakat untuk kembali menghargai akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi kehidupan, sekaligus menatap masa depan tanpa melupakan identitas bangsa.

Pemilihan tema tersebut sejalan dengan sejumlah peringatan penting sepanjang Agustus, seperti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku, hingga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ketiga momentum itu dinilai memiliki pesan yang sama, yakni pentingnya menjaga warisan budaya dan nilai kebersamaan sebagai bekal membangun masa depan.

Hotel Santika Premiere Ambon ingin menghadirkan pengalaman yang lebih dari sekadar layanan akomodasi. Melalui konsep Back to Roots, para tamu diajak menikmati suasana yang memadukan keramahan khas Santika dengan kekayaan budaya Indonesia, selaras dengan filosofi Hospitality from the Heart yang menjadi identitas jaringan Santika Indonesia Hotels & Resorts.

Sebagai bagian dari program spesial bulan Agustus, Gandaria Restaurant menyuguhkan beragam menu yang mengangkat cita rasa autentik Nusantara. Di antaranya Ayam Kremes dengan sambal cacapan khas Kalimantan, Ayam Sambal Matah yang memadukan ayam goreng renyah dengan sambal matah segar khas Bali, hingga Ice Cream Cake sebagai sajian penutup yang manis dan menyegarkan.

Tak hanya itu, dua minuman spesial juga diperkenalkan untuk melengkapi pengalaman bersantap para tamu, yakni Ice Coffee Cocopandan, perpaduan espresso, susu segar, dan sirup cocopandan dengan sentuhan cita rasa Indonesia, serta Ice Butterscotch Salt Latte yang menawarkan kombinasi rasa manis, gurih, dan aroma kopi yang kaya.

Public Relations Manager Hotel Santika Premiere Ambon, Audra Pattiasina, mengatakan bahwa tema bulanan yang diusung pihaknya selalu memiliki makna yang ingin disampaikan kepada masyarakat, bukan sekadar menghadirkan promosi kuliner maupun paket menginap.

"Melalui tema Back to Roots, kami ingin mengajak masyarakat untuk kembali mengingat nilai-nilai yang membentuk jati diri kita. Hotel bukan hanya menjadi tempat menginap atau menikmati hidangan, tetapi juga ruang untuk berbagi cerita, mengenang perjalanan, serta merayakan identitas budaya yang menjadi kekuatan bangsa. Kami berharap setiap pengalaman yang dirasakan tamu mampu menghadirkan kehangatan, kebersamaan, dan makna yang lebih mendalam," ujarnya.

Menurut Audra, setiap menu yang dihadirkan sepanjang Agustus dipilih untuk merepresentasikan keberagaman kuliner Nusantara yang menjadi bagian dari identitas Indonesia.

"Setiap hidangan dan minuman yang kami sajikan membawa cerita tentang kekayaan rempah, tradisi, dan kreativitas kuliner Indonesia. Kami ingin menghadirkan perjalanan rasa yang sederhana namun berkesan, sekaligus memperkuat komitmen kami dalam mengangkat kekayaan lokal melalui industri hospitality," tambahnya.

Melalui program What's On August 2026, Hotel Santika Premiere Ambon berharap dapat menjadi bagian dari berbagai momen kebersamaan masyarakat Maluku selama bulan Agustus. Hotel ini tidak hanya ingin menjadi destinasi pilihan untuk menikmati sajian kuliner berkualitas, tetapi juga ruang yang menghadirkan inspirasi, memperkuat rasa bangga terhadap budaya, serta menciptakan pengalaman yang berkesan bagi setiap tamu.

Dengan mengusung semangat Back to Roots, Hotel Santika Premiere Ambon menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan terbaik yang tulus, menghadirkan pengalaman autentik, serta menjembatani nilai-nilai masa lalu dengan semangat masa depan melalui filosofi Hospitality from the Heart.

Bagi masyarakat yang ingin menikmati berbagai promo dan pengalaman spesial selama Agustus, reservasi dapat dilakukan melalui telepon (0911) 3833888 atau email ambonpremiere.reservation@santika.com.(Za)

Haruku, Globaltimurnn.com - Putusnya akses jalan lintas Negeri Oma ke Negeri Wasu, akibat longsor besar yang menutupi jalan tersebut, mengakibatkan masyarakat tidak bisa melintas kedua Negeri, akses ekonomi masyarakat terputus, dan ini bukan hal baru namun sudah jelang hampir dua tahun tidak ada perhatian pemerintah baik Kabupaten maupun Provinsi.

Tidak hanya akses ekonomi masyarakat yang terhenti di kedua Negeri, di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, namun juga akses penyaluran MBG pun terputus dan tidak bisa tersalur.

Pantauan media ini, sekitar pukul 10 : 00 WIT, tepatnya dusun Tope, Negeri Oma, Pulau Haruku, atas dedikasi dan dorongan Kapolsek Pulau Haruku Iptu. Bobby Y. Dethan, bersama BhabinKamtibmas Negeri Oma Bripka R. sapulette bersama pemerintah Negeri wassu beserta masyarakat wassu dan pemerintah Negeri Oma beserta masyarakat Oma melaksanakan Giat Gotong royong memindahkan material longsor di Dusun Tope Negeri Oma. Jumat 31/07/2026

 Kegiatan tersebut berlangsung dengan tujuan Untuk membuka akses jalan utama agar masyarakat  dari ke dua desa Oma dan Wassu dapat beraktivitas dengan lancar.

Selain itu, dengan dibukanya akses jalan itu, maka program Presiden dalam rangka penyaluran makan bergizi gratis atau MBG itu bisa tersalur dengan baik dan lancar di daerah Pulau Haruku kususnya pada Negeri Oma dan Wasu.

Tidak berhenti pada hari kemarin Jumat itu saja, namun komitmen kedua Negeri dan pemerintah Negeri, kegiatan gotong royong yang di laksanakan masyarakat kedua Negeri itu direncanakan akan berlangsung pada hari Minggu besok. (Ogen)

Tobelo, Globaltimurnn.com –  Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melantik 23 pejabat struktural lingkup Pemkab yang menduduki jabatan Eselon III dan IV. Upacara pelantikan berlangsung di Pandopo Lantai II Kantor Bupati Halmahera Utara, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Jumat (31/7/2026). 

 

Acara dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara Drs. E.J. Papilaya, M.TP, yang juga bertindak mengangkat sumpah jabatan serta menyampaikan amanat Bupati dan Wakil Bupati. Turut hadir para Asisten, Staf Ahli Bupati, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, serta tamu undangan lainnya. 

 

Dalam amanatnya yang disampaikan Sekda, Bupati menyampaikan kebanggaan dan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. Pelantikan ini ditegaskan bukan sekadar perpindahan tugas, melainkan penilaian kompetensi, kapasitas, serta kesempatan pembaharuan kinerja guna menyamakan persepsi dalam mewujudkan visi dan misi daerah: Setara, Maju, dan Berkelanjutan.

 

“Visi ibarat helikopter yang memandang jauh ke depan, jadikan jabatan ini sebagai dongkrak untuk memetakan tugas pokok dan fungsi agar selaras dengan arah pembangunan daerah,” ungkap Sekda menyampaikan pesan Bupati.

 

Pelantikan ini juga sejalan dengan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang mengedepankan semangat meritokrasi, talenta, dan profesionalisme. Pejabat diharapkan tidak hanya meningkatkan etos kerja dan moralitas, tetapi juga menyadari bahwa tugas yang diemban adalah tugas mulia—bukan sekadar bekerja untuk pemerintah daerah, melainkan mengabdi kepada masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

 

“Bekerjalah tanpa bersungut-sungut, penuh tanggung jawab untuk kemajuan daerah dan kemuliaan Tuhan,” tambahnya mengingatkan.

 

Rangkaian kegiatan berlangsung khidmat mulai dari pembacaan SK Bupati Nomor 821.2/07/BKPSDA/KEP/PD/2026, pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara, hingga doa penutup dan salam keakraban. (𝐆𝐈𝐎).

Ambon, globaltimurnn.com - Guna mendukung pelaksanaan Latihan Operasi Amfibi (Latopsfib) TA 2026 sebagai bagian dari latihan TNI terintegrasi TA 2026 berjalan lancar dan sukses, Komando Daerah TNl Angkatan Laut (Kodaeral) lX menggelar doa bersama di Masjid Nurul Iman, Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku, Jumat (31/7/2026).

Doa bersama yang juga tersambung secara video conference (vicon) dengan Komando Armada Republik Indonesia (Koarmada Rl) ini dipimpin Panglima Koarmada RI, Laksamana Madya TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M. dan diikuti secara serentak satuan jajaran.

Komandan Kodaeral IX Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., didampingi Wadan Kodaeral lX, Laksma TNl Dr. Muhammad Risahdi, PJU dan Kasatker serta seluruh personel jajaran Kodaeral lX ditempat ibadah masing-masing.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan mulai pukul 15.00 WIT, Panglima Koarmada RI menyampaikan bahwa doa bersama merupakan bentuk ikhtiar spiritual untuk memohon petunjuk, perlindungan, keselamatan, serta kelancaran dalam pelaksanaan Latopsfib TA 2026.

“Melalui doa bersama ini, kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar seluruh rangkaian Latopsfib TA 2026 diberikan kelancaran, keselamatan dan keberhasilan, serta seluruh personel senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan perlindungan dalam melaksanakan tugas,” kata Panglima Koarmada RI.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan doa, pemberian tali asih kepada adik-adik yatim piatu dari panti asuhan, serta pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur dan ungkapan kebersamaan dalam menyambut pelaksanaan latihan.

Selain di Masjid Nurul Iman, personel Kodaeral IX yang beragama Nasrani mengikuti kegiatan secara vicon di Gereja Mahanaim Kodaeral IX, sedangkan personel beragama Hindu dan Budha mengikuti dari tempat yang menyesuaikan.

Usai rangkaian kegiatan vicon, personel beragama Islam melaksanakan salat Ashar. Seluruh rangkaian kegiatan selesai pada pukul 16.08 WIT dalam keadaan aman dan lancar.

Pelaksanaan doa bersama ini menjadi salah satu bentuk kesiapan moril dan spiritual seluruh personel Kodaeral IX dalam mendukung suksesnya Latopsfib TA 2026 sebagai bagian dari latihan TNI terintegrasi TA 2026.

Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat kebersamaan, soliditas, sinergitas, serta kesiapan seluruh personel TNI dalam melaksanakan latihan secara profesional dan bertanggung jawab. (Rdks)

Ambon, globaltimurnn.com - Kejaksaan Tinggi Maluku kembali melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan desa. Kegiatan kali ini menyasar Pemerintah Desa Hunuth–Durian Patah, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, dengan mengusung tema "Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Untuk Kemajuan Ekonomi Desa", yang diselenggarakan pada Jumat (31/7/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan Tinggi Maluku dalam meningkatkan kesadaran hukum aparatur pemerintah desa agar mampu mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Kejaksaan Tinggi Maluku menghadirkan Narasumber Michel Gasperz, S.H., M.H., dan Mourits Palijama, S.H., M.H., yang didampingi Tim Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Maluku, yakni Erwin Amiruddin, S.H., Khoirul Ilham, dan Michelle De Fretes.

Kedatangan Tim Kejaksaan Tinggi Maluku disambut hangat oleh Kepala Pemerintahan Desa Hunuth–Durian Patah, Yondry Kappuw, didampingi Sekretaris Desa Marlen R. Soumokil beserta jajaran perangkat desa, Ketua dan Anggota BPD, para Ketua RT/RW, Ketua KDMP, Pengurus BUMDes, PKK, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta unsur terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala Pemerintahan Desa Hunuth–Durian Patah, Yondry Kappuw, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya desanya sebagai lokasi kegiatan penyuluhan hukum.

"Atas nama Pemerintah Desa Hunuth–Durian Patah, kami mengucapkan selamat datang kepada Tim Penyuluhan dan Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Maluku. Terima kasih telah memilih desa kami sebagai lokasi kegiatan ini. Semoga edukasi hukum yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi seluruh aparatur desa dan masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Michel Gasperz, S.H., M.H., yang mewakili Pimpinan Kejaksaan Tinggi Maluku, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan dengan penuh antusias.

"Penyuluhan hukum ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, khususnya Bidang Intelijen, dalam mengedepankan langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa," ujarnya.

Secara bergantian, Michel Gasperz, S.H., M.H., dan Mourits Palijama, S.H., M.H., memaparkan materi mengenai konsep keuangan negara sebagai dasar pengelolaan Dana Desa. Dijelaskan bahwa keuangan desa pada hakikatnya merupakan bagian dari keuangan negara yang wajib dikelola secara tertib, transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pemaparannya, Tim Narasumber juga menguraikan berbagai bentuk potensi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, di antaranya penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi pekerjaan maupun addendum dalam APBDes, penggunaan anggaran yang tidak sesuai tujuan dan manfaatnya, hingga penerimaan keuangan yang seharusnya masuk ke kas desa namun tidak disetorkan atau disetorkan tidak sesuai dengan jumlah penerimaan yang sebenarnya.

Selain itu, peserta diberikan pemahaman mengenai pengaturan tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, khususnya ketentuan Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605, dan Pasal 606, sebagai bentuk penguatan kesadaran hukum aparatur desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Sebagai langkah pencegahan, Tim Narasumber menekankan pentingnya memperkuat integritas moral aparatur pemerintah desa, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pembekalan teknis perencanaan pembangunan, administrasi dan pengelolaan keuangan desa, melaksanakan sosialisasi terhadap setiap perubahan regulasi, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, termasuk optimalisasi penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), sehingga seluruh proses pengelolaan keuangan desa dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Tim Narasumber juga menegaskan pentingnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan secara berkelanjutan dan proporsional, merekapitulasi setiap temuan sebagai bahan evaluasi dan pencegahan, serta memberikan rekomendasi maupun sanksi secara tegas apabila ditemukan penyimpangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, perangkat daerah yang membidangi pembinaan pemerintahan desa diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pelayanan kepada pemerintah desa, serta memperkuat koordinasi dan konsultasi dengan dinas teknis, Inspektorat selaku APIP, maupun aparat penegak hukum guna mencegah sekaligus mendeteksi secara dini potensi penyimpangan.

Dalam kesempatan tersebut, Tim Narasumber turut menjelaskan peran strategis Kejaksaan dalam mengawal pembangunan desa melalui pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), koordinasi dan optimalisasi pemulihan aset, pengawalan Dana Desa melalui Program Jaksa Masuk Desa, penyediaan data, informasi, keterangan saksi dan/atau ahli dalam penanganan perkara pidana, pengembangan sumber daya manusia, serta berbagai bentuk kerja sama lainnya.

Lebih lanjut, diperkenalkan pula Program Jaksa Garda Desa sebagai implementasi kebijakan Jaksa Agung Republik Indonesia yang bertujuan menghadirkan Kejaksaan sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam mengawal pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Program tersebut mengedepankan pendampingan, pengawalan, konsultasi, serta penguatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisir sejak dini.

Melalui kegiatan ini, Kejaksaan terus mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa dengan mengedepankan langkah-langkah preventif dalam menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat. Dalam penegakan hukum, Kejaksaan tetap memperhatikan adanya unsur niat jahat (mens rea) dari pelaku dengan mempertimbangkan latar belakang terjadinya penyimpangan, sehingga penanganan perkara dilakukan secara proporsional, berkeadilan, serta berorientasi pada upaya pencegahan.

Melalui kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum ini, Kejaksaan Tinggi Maluku berharap aparatur Pemerintah Desa Hunuth–Durian Patah semakin memahami pentingnya tata kelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mampu mewujudkan pembangunan desa yang berintegritas, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Rdks)

Ambon, globaltimurnn.com - Dalam rangka memperkuat kelestarian lingkungan dan ketahanan pangan, Sahli B Pok Sahli Kodaeral IX, Letkol Laut (KH) Sudiko, S.H., M.H., mewakili Komandan Komando Kodaeral IX, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., menghadiri Penanaman Pohon Sukun Serentak di Wilayah Jajaran Kodam XV/Pattimura, Jumat (31/7/2026). 

Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Bukit Paralayang, Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon ini, menjadi simbol nyata dari kuatnya sinergi dan soliditas antar instansi di Maluku. Sejumlah pejabat dan perwakilan jajaran Forkopimda turut hadir langsung mengawal gerakan hijau ini.

Kehadiran perwakilan Komandan Kodaeral IX dalam kegiatan ini merupakan bukti nyata dukungan TNI Angkatan Laut terhadap program-program konservasi alam dan penguatan ketahanan pangan lokal di Maluku.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, Irdam XV/Pattimura, Brigjen TNI Muhammad Ali, Kapok Sahli Pangdam XV/Pattimura, Brigjen TNI Julius Jolly Suawa, Dandim 1504/P. Ambon, Kasdim 1504/Ambon, Danyon A Brimob, Wakapolresta Ambon dan P.P. Lease, Koordinator Kejaksaan Tinggi Maluku, Perwakilan Pengadilan Tinggi Maluku, serta tamu undangan terkait lainnya.

Langkah penanaman pohon sukun ini dinilai sangat strategis. Dari sisi ekologis, pohon sukun memiliki sistem perakaran kuat yang berperan penting dalam penghijauan dan pencegahan erosi tanah di area perbukitan seperti Nusaniwe.

Sementara dari sisi ekonomi, sukun merupakan tanaman lokal produktif yang dapat menjadi komoditas alternatif penopang ketahanan pangan masyarakat setempat.

Dengan pemanfaatan lahan produktif melalui penanaman tanaman lokal seperti sukun tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan pangan bagi masyarakat di masa mendatang. (Rdks)