Foto : Danpomal dan Kadiskum Kodaeral IX Hadiri Upacara Gelar Operasi Gaktib dan Yustisi TNI TA.2026

Ambon, Globaltimurnn.com - Komandan Polisi Militer (Danpomal) Kodaeral IX, Letkol Laut (PM) Kusnaidi S. Pd., dan Kepala Dinas Hukum (Kadiskum) Kodaeral IX Letkol Laut (H) Harjanto S.H., mewakili Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas S.H., menghadiri Upacara Gelar Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi Polisi Militer TNI TA.2026 di Makodam XV/PTM pada Jumat (13/2/2026)

Upacara Gelar Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi Polisi Militer TNI TA.2026 yang digelar serentak diseluruh jajaran TNl se Indonesia ini, merupakan bagian dari komitmen TNI dalam menegakkan disiplin, tata tertib, serta hukum di lingkungan prajurit.

Upacara gelar operasi ini menandai dimulainya pelaksanaan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi yang akan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.

Dankodaeral IX dalam kesempatan terpisah menyampaikan bahwa pelaksanaan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan disiplin, kepatuhan hukum, serta soliditas prajurit di wilayah kerja Kodaeral IX.

Dankodaeral lX menegaskan bahwa setiap prajurit harus menjadi contoh yang baik di lingkungan kedinasan maupun di tengah masyarakat. 

“Disiplin adalah nafas seorang prajurit. Melalui operasi ini, kita teguhkan komitmen untuk menjaga marwah TNI serta memperkuat sinergitas dengan seluruh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah,” tegasnya.

Operasi Gaktib dan Yustisi 2026 diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan hukum prajurit TNI agar tetap menjadi teladan di masyarakat dalam menjaga kedaulatan NKRI.

Kegiatan tersebut di hadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasdam XV/PTM, Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada III, para Pejabat Utama Kodam XV/PTM, Danpomdam XV/PTM, LO TNI AL Kodam XV/PTM, Kadiskum Kodaeral IX dan undangan terkait lainnya. (V374) 

Foto : Presiden Prabowo Resmikan 1.179 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri di Seluruh Indonesia, Salah Satunya SPPG Polresta Kendari

Jakarta, Globaltimurnn.com – Prabowo Subianto meresmikan 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 18 gudang ketahanan pangan Polri secara serentak di seluruh Indonesia, Jumat (13/2/2026). Peresmian dipusatkan di SPPG Palmerah, Polsek Palmerah, Jakarta Barat.

Presiden tiba sekitar pukul 09.05 WIB dan disambut langsung oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Agenda peresmian juga dirangkaikan dengan groundbreaking sejumlah fasilitas pendukung program ketahanan pangan Polri.

Dalam kunjungannya, Presiden meninjau langsung dapur SPPG, kolam bioflok ikan, serta budidaya tanaman hidroponik yang menjadi bagian dari ekosistem pemenuhan gizi dan ketahanan pangan. Setelah peninjauan, Presiden memasuki lokasi acara dan mengikuti rangkaian peresmian bersama jajaran pejabat Polri.

Kegiatan tersebut turut diikuti secara virtual oleh jajaran kepolisian daerah. Di Sulawesi Tenggara, peresmian diikuti melalui zoom meeting dari SPPG Polresta Kendari yang dihadiri Wakapolda Sultra Brigjen Pol Dr. Gidion Arief Setyawan, S.I.K., S.H., M.Hum, Irwasda Kombes Pol Hartoyo, S.I.K, Kapolresta Kendari Kombes Pol Edwin Louis Sengka, S.I.K., M.Si, serta pejabat utama Polda Sultra.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga melakukan dialog interaktif dengan sejumlah Kapolda dari berbagai daerah yang mengikuti acara secara daring.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Program SPPG Polri bertujuan meningkatkan status gizi anak-anak, mencegah kekurangan gizi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program ini juga mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.

"Program MBG salah satu program asta cita terbaik cepat, dengan harapan anak-anak Indonesia dapat tumbuh sehat dan cerdas untuk melahirkan SDM yang berdaya saing dimasa depan," kata Kapolri.

Diketahui Polri memiliki 1.179 SPPG yang apabila semuanya telah beroperasi diproyeksikan akan dapat memberikan manfaat bagi 2,9 juta orang penerima manfaat dan akan menyerap 58 ribu lebih tenaga kerja. Kapolri menambahkan 33 SPPG Polri dibangun di daerah 3T, tertinggal, terluar dan terisolir.

SPPG Polri menjadi bagian dari dukungan institusi kepolisian terhadap program pemerintahan Presiden Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita. Inisiatif ini diharapkan berkontribusi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Dengan beroperasinya SPPG dan gudang ketahanan pangan Polri di berbagai daerah, layanan pemenuhan gizi diharapkan berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas. (V374) 

Foto : PAW di 6 Negeri & Desa Di Ambon, Walikota Minta Saniri dan BPD Jadi Pasukan Depan Bina Pemerintahan Akar Rumput

Ambon, Globaltimurnn.com – Pelantikan atau Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di enam wilayah Kota Ambon bukan sekadar proses administratif, melainkan upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang harus didukung sinergi antar lembaga. Itu ditegaskan Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, saat ditemui awak media di Ruang Rapat Vlisingen pada Jumat (13/02/2026).

 

Menurut Walikota, proses PAW merupakan mekanisme resmi yang jelas diatur dalam perundang-undangan dan peraturan daerah. Baik karena kondisi tertentu seperti meninggal dunia anggota, maupun berdasarkan mekanisme penggantian yang sesuai dengan ketentuan adat di negeri, seluruh langkah akan dijalankan sesuai aturan yang berlaku.

 

“Kalau ada yang perlu diganti sesuai ketentuan hukum atau adat, silakan kita proses dengan benar. Ini adalah bagian dari tata kelola pemerintahan yang sah dan harus kita jaga kredibilitasnya,” jelasnya.

 

Walikota mengingatkan para anggota baru yang dilantik untuk benar-benar memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga. Saniri Negeri sebagai badan representatif tingkat negeri, dan BPD sebagai mitra strategis pemerintah desa, diharapkan mampu menjadi tulang punggung bagi raja atau kepala desa dalam menggerakkan pembangunan, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat paling bawah.

 

“Kita harapkan mereka bisa menjadi pasukan depan yang kuat untuk memastikan segala program dan pelayanan sampai dengan tepat ke masyarakat,” tambahnya.

 

Dengan lengkapnya struktur kelembagaan ini, diharapkan kinerja pemerintah desa menjadi lebih optimal. PAW Saniri Negeri dilakukan di empat negeri, yaitu Halong, Rutong, Passo, dan Batu Merah, sedangkan PAW BPD berlangsung di Desa Waiheru dan Nania.

 

Pemerintah Kota Ambon berharap, melalui penguatan kelembagaan akar rumput ini, stabilitas pemerintahan desa dan negeri dapat terjaga dengan baik, serta sinergi antara lembaga adat dan pemerintah desa semakin solid untuk mendorong kemajuan daerah. (Za)

Foto :  "Jangan Biarkan Ambon Terancam Air Asin" Walikota Tegaskan Perlindungan Hutan, Air Tanah & Pesisir di RTRW 2025-2045"

Ambon, Globaltimurnn.com – Dalam Konsultasi Publik II Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2025-2045 yang digelar hari ini Jumat, (13/02/2026) di Ballroom Kamari Hotel, Walikota Ambon mengangkat suara keras, "Pembangunan tidak boleh memaksakan diri di kawasan yang tidak boleh"

 

Acara yang menjadi wadah partisipasi bagi pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan tersebut fokus pada penyempurnaan dokumen strategis yang akan jadi fondasi pembangunan kota selama dua dekade ke depan.

 

Walikota menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di kawasan Hutan Soya dan Leitimur Selatan, di mana tekanan akibat alih fungsi lahan untuk permukiman semakin meningkat. Ia mengingatkan, jika hal ini dibiarkan berlanjut, Kota Ambon bukan hanya berpotensi menghadapi krisis air bersih, tetapi juga ancaman serius intrusi air laut yang bisa membuat air menjadi asin di masa depan.

 

"Ancaman ini mungkin belum terasa hari ini, tapi akan menjadi beban besar bagi generasi mendatang," tegasnya dengan nada tegas.

 

Selain hutan dan air tanah, wilayah pesisir juga menjadi prioritas utama. Walikota mengajak semua pihak untuk mendukung pengaturan ketat pemanfaatan ruang terbuka hijau dan kawasan pesisir agar kerusakan lingkungan tidak meluas.

 

Setelah RTRW ditetapkan, pemerintah akan melakukan pengawasan dan penertiban yang tegas terhadap setiap pelanggaran tata ruang. Tak hanya itu, penjabaran RTRW ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) juga akan difokuskan pada wilayah Baguala, Leitimur Selatan, hingga Nusaniwe dan Soya untuk mengantisipasi pembangunan di kawasan rawan bencana seperti lereng dan jurang.

 

"Penataan ruang bukan sekadar kertas kerja administratif. Ini adalah legasi kita bagi anak cucu tentang bagaimana kita menjaga kualitas hidup mereka dengan seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan," pungkas Walikota.

 

Konsultasi publik ini diharapkan menghasilkan RTRW yang komprehensif, selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi, serta benar-benar mampu menjaga masa depan Kota Ambon.(Za)

Foto : Kunjungan Ketua TP PKK Maluku ke LPP Ambon, Soroti Penguatan Pembinaan dan Pemberdayaan Warga Binaan

Ambon, Globaltimurnn.com – Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Maluku, Sarwono, menerima kunjungan Maya Beby Lewarissa, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon. Jum’at (13/02/2026)

Kunjungan tersebut berfokus pada penguatan sinergi program pembinaan serta pemberdayaan perempuan warga binaan pemasyarakatan (WBP), khususnya dalam bidang keterampilan, ketahanan keluarga, dan pembinaan mental spiritual.

Dalam sambutannya, Sarwono menegaskan bahwa dukungan lintas sektor, termasuk dari TP PKK, memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pembinaan di LPP Ambon.

“Kami menyambut baik kehadiran Ketua TP PKK Provinsi Maluku sebagai bentuk perhatian nyata terhadap proses pembinaan warga binaan perempuan. Sinergi ini penting untuk memastikan program pemberdayaan berjalan berkelanjutan dan berdampak langsung pada kesiapan mereka kembali ke masyarakat,” ujar Sarwono.

Ia menambahkan bahwa Kanwil Ditjenpas Maluku terus mendorong penguatan program pembinaan berbasis keterampilan produktif yang selaras dengan kebutuhan pasar serta penguatan karakter, sehingga WBP memiliki bekal kemandirian setelah bebas nanti.

Sementara itu, Maya Beby Lewarissa menyampaikan komitmen TP PKK untuk mendukung program pembinaan perempuan di lingkungan pemasyarakatan, terutama dalam aspek peningkatan kapasitas dan penguatan peran perempuan sebagai pilar keluarga.

“Perempuan memiliki peran sentral dalam keluarga dan masyarakat. Melalui kolaborasi ini, kami berharap warga binaan di LPP Ambon tetap mendapatkan pendampingan, motivasi, dan keterampilan yang dapat menjadi modal membangun kehidupan yang lebih baik ke depan,” ungkap Maya Beby Lewarissa.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam pembinaan, agar warga binaan merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki diri.

Di kesempatan yang sama, Kepala LPP Ambon, Hesta Van Harling, memaparkan sejumlah program pembinaan yang telah berjalan, mulai dari pelatihan keterampilan seperti tata boga dan kerajinan tangan, hingga pembinaan kepribadian dan kerohanian.

“Kami berupaya menghadirkan pembinaan yang komprehensif, tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis, tetapi juga pembentukan karakter. Dukungan TP PKK Provinsi Maluku menjadi motivasi tambahan bagi kami dan warga binaan untuk terus berkembang,” jelas Hesta.

Kunjungan ini diharapkan menghasilkan tindak lanjut konkret berupa program kolaboratif antara TP PKK Provinsi Maluku dan LPP Ambon, guna memperkuat pemberdayaan perempuan binaan serta meningkatkan kualitas pembinaan pemasyarakatan di wilayah Maluku.(Za)

Foto ; Implementasi Program Aksi Kemenimipas, Kanwil Ditjenpas Maluku Bahas Usulan Izin Berobat Warga Binaan

Ambon, Globaltimurnn.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Maluku menggelar Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dalam rangka membahas usulan izin berobat bagi satu orang narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Banda Neira. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pemenuhan hak warga binaan, khususnya dalam aspek pelayanan kesehatan. Jumat (13/02/2026)

Sidang TPP dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Maluku, Fifi Firda, serta diikuti oleh jajaran terkait yang tergabung dalam tim. Pembahasan dilakukan secara objektif dan komprehensif dengan mempertimbangkan aspek administratif, kondisi kesehatan narapidana, serta rekomendasi dari pihak Lapas.

Dalam arahannya, Fifi Firda menegaskan bahwa setiap warga binaan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami memastikan seluruh proses pengusulan izin berobat ini melalui mekanisme yang transparan dan sesuai prosedur. 

Hak atas kesehatan adalah hak dasar yang tetap harus dipenuhi, meskipun yang bersangkutan sedang menjalani masa pidana. Sidang TPP menjadi forum penting untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan pertimbangan profesional dan kemanusiaan,” ujar Fifi Firda.

Ia juga menambahkan bahwa Kanwil Ditjenpas Maluku berkomitmen untuk terus mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan asas kemanfaatan dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut warga binaan.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas III Banda Neira, Samad Rumuar, menyampaikan bahwa usulan izin berobat tersebut diajukan berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan rekomendasi petugas kesehatan.

“Kami mengusulkan izin berobat ini karena kondisi kesehatan narapidana yang bersangkutan membutuhkan penanganan lanjutan di fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Proses pengajuan telah melalui tahapan administrasi dan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Samad Rumuar.

Melalui pelaksanaan Sidang TPP ini, diharapkan keputusan yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin terpenuhinya hak kesehatan warga binaan, sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang humanis dan berkeadilan. (Za)

Foto : Hasil Karya Anak Binaan LPKA Ambon Dibeli Ketua TP PKK Provinsi Maluku

Ambon, Globaltimurnn.com — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Maya Beby Lewarissa, membeli hasil karya anak binaan LPKA Ambon saat melakukan kunjungan ke LPKA Ambon, Jumat (13/02/2026). Kunjungan tersebut dirangkaikan dengan pameran kerajinan karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan anak binaan dari UPT Pemasyarakatan se-Ambon.

Pameran menampilkan beragam produk hasil pembinaan kemandirian, di antaranya ukiran kerang, hiasan tas, kerajinan kayu, serta berbagai dekorasi. Dari sejumlah karya yang dipamerkan, Ketua TP PKK Provinsi Maluku membeli hiasan ukiran kerang hasil karya anak binaan LPKA Ambon sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas dan keterampilan yang ditunjukkan.

Kepala LPKA Ambon, Kurniawan Wawondos, mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi bukti nyata keberhasilan program pembinaan yang dijalankan. 

“Apresiasi yang diberikan Ibu Ketua TP PKK Provinsi Maluku menjadi motivasi besar bagi anak binaan untuk terus berkarya dan percaya diri. Kami berkomitmen menghadirkan pembinaan yang berkelanjutan agar mereka memiliki bekal keterampilan saat kembali ke masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Maya Beby Lewarissa, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, menyampaikan apresiasinya setelah melihat langsung hasil karya anak binaan. 

“Saya mengapresiasi hasil karya anak binaan yang dipamerkan, khususnya ukiran kerang dari LPKA Ambon. Karyanya rapi, memiliki nilai seni, dan layak dipasarkan. Hal ini menunjukkan potensi besar anak binaan jika dibina dengan baik,” tuturnya.

Melalui pameran ini, LPKA Ambon menegaskan perannya sebagai agen pembinaan dan pemberdayaan anak binaan, sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mendukung pengembangan keterampilan, kreativitas, dan kemandirian anak binaan ke depan. (Za)