Foto : 749 Karya Terbanyak dalam Lima Tahun, Dewan Juri Tetapkan Peraih Anugerah Adinegoro 2025

Jakarta, Globaltimurnn.com - Lima karya jurnalistik yang disiarkan di berbagai media di Indonesia selama 2025 terpilih sebagai peraih Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2025, dalam sidang dewan juri yang dilaksanakan di Jakarta pada 7-9 Januari 2026.

Karya karya tersebut masing-masing untuk kategori media cetak, siber, fotografi, karya audio dan video, dinyatakan layak menerima penghargaan Adinegoro. 

"Pengumuman nama peraih penghargaan akan dilakukan beberapa hari mendatang, sedangkan penyerahan anugerah akan dilaksanakan pada acara puncak Hari Pers Nasional di Serang, Banten 9 Februari 2026," Kata Direktur Anugerah Adinegoro, Maria D. Andriana di Jakarta, Jumat. 

Dewan juri terdiri atas para praktisi kewartawanan, untuk kategori cetak adalah Asro Kamal Rokan, Petty S. Fatimah dan Syamsudin Hadi Sutarto, kategori audio Rosarita Niken Widiastuti, M. Rafiq dan Latief Siregar.

Kategori media siber dinilai oleh lima juri yaitu Ahmed Kurnia, Priyambodo RH, Elin Yunita, Makali Kumar dan Teguh Santosa, serta untuk foto jurnalistik dengan juri Oscar Motuloh, Melly Riana Sari dan Tagor Siagian. Pada kategori video dewan juri terdiri atas Tjandra Wibowo, Agung Darmajaya, dan AryoArdi. Dewan juri juga memutuskan tiga karya unggulan pada masing-masing kategori.

AJA2025 yang diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana Hari Pers Nasional 2026, merupakan ajang penilaian karya jurnalistik tahunan, terbuka untuk lima kategori yaitu cetak, siber, fotografi, audio dan video. Untuk tahun ini ditetapkan empat tema yaitu demokrasi, korupsi, ketahanan pangan, energi dan lingkungan. 

Terdapat sebanyak 749 karya yang masuk sejak 4 November hingga 17 Desember 2025 untuk lima kategori tersebut dan merupakan jumlah terbanyak dalam lima tahun trakhir yaitu 583 karya pada tahun 2021.

Para Peraih Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2025 akan menerima hadiah berupa trophy tetap AJA, Piagam penghargaan dan yang tunai sebesar 50 juta rupiah, sedangkan untuk 10 karya unggulan diberikan Piagam serta hadiah total senilai 25 juta rupiah.

Para juri menyatakan dari ratusan karya yang masuk sebagian besar berkualitas dari sisi jurnalistik, namun ada ketimpangan kualitas jurnalistik antara karya dari media pusat dan karya dari media daerah. Penentuan topik selaras dengan situasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2025, meskipunpenentuan topik ini membatasi masuknya karya dengan topik- topik yang lain.

Panitia HPN 2026 sangat bersyukur dengan semangat dan antusiasme luar biasa wartawan seIndonesia mengikuti kompetisi Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2025, Kata ketua Panitia Pelaksana HPN 2026, Zulmansyah Sekedang.

Antusiasme wartawan itu, salah satu yang menandakan jurnalisme investigasi atau pun indepth news tak pernah padam pada wartawan se nusantara, Kata Zulmansyah Sekedang yang juga sekjen PWI Pusat. (Yan)

Foto : DLHP Kota Ambon Inginkan Tempat Kerja yang Layak "Pasar Tagalaya yang Terbengkalai Jadi Opsi Ideal"

Ambon, Globaltimurnn.com – Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon mengajak Pemerintah Kota untuk bersama-sama mencari solusi atas kondisi kantor yang saat ini jauh dari ideal. Keterbatasan ruang dan fasilitas menjadi hambatan utama dalam menjalankan tugas pengelolaan lingkungan dan persampahan di kota ini.

 

Kepala DLHP Kota Ambon, Apries Gasper, mengungkapkan hal itu saat berbincang dengan awak media pada hari Jumat (09/01/2026), di ruang kerjanya yang terletak di belakang Kantor DPRD Kota Ambon. Menurutnya, kantor yang digunakan sekarang tidak hanya sempit, tetapi juga tidak mampu menampung berkas dinas dan peralatan yang semakin bertambah.

 

“Kita sangat berharap mendapatkan dukungan nyata dari Pemkot Ambon agar fasilitas kerja kita bisa lebih memadai. Saat ini, sebagian berkas bahkan harus disusun di lorong karena tidak ada ruang penyimpanan yang cukup,” ujar Apries dengan nada khawatir.

 

Namun, ada kabar menggembirakan, Tim DLHP telah menemukan solusi yang dianggap sangat realistis memanfaatkan Pasar Tagalaya melalui skema pinjam pakai sebagai kantor sementara. Lokasi tersebut tidak hanya strategis, tetapi juga memiliki fasilitas yang pas dengan kebutuhan dinas.

 

Di bawah pasar ada basement yang bisa kita jadikan tempat parkir mobil Tosa. Letaknya juga dekat dengan sungai, jadi sangat cocok untuk mencuci kendaraan dan peralatan operasional. Di bagian belakang bahkan ada gudang besar yang bisa digunakan untuk menyimpan suku cadang dan bahan operasional lainnya, jelasnya dengan semangat.

 

Apries menambahkan, daripada dibiarkan terbengkalai, lebih baik bangunan Pasar Tagalaya dimanfaatkan untuk kepentingan publik yang mendukung kebersihan kota. Kabar baiknya, Walikota Ambon telah menyetujui ide ini secara prinsip, meskipun pembahasan terkait proses alih fungsi bangunan masih berlangsung dan belum dapat segera direalisasikan.

 

Selain masalah ruang penyimpanan, akses menuju kantor saat ini juga menjadi kendala karena harus melewati lorong yang sangat sempit, membuat area parkir untuk kendaraan dinas sangat terbatas. Meskipun demikian, DLHP tetap optimis bahwa solusi konkret akan segera terwujud, sehingga pelayanan kebersihan dan pengelolaan lingkungan di Kota Ambon dapat berjalan lebih maksimal. (Za)

Foto : Resmikan Kantor Fungsional Pengawasan Dan Sidang MP/TGR Inspektorat SBB, Bupati Tekan Profesionalisme Dan Tingkatkan Pengawasan

Piru, Globaltimurnn.com - Bupati Seram Bagian Barat Ir. Asri Arman. MT yang di dampingi Ketua PKK Kab. SBB, Wakil Bupati SBB Selfinus Kainama, S. Pd secara resmi meresmikan gedung kantor Inspektorat SBB, yang di laksanakan di Kota Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, pukul 10 : 00 Wit. Jumat 9/01/2026

Dalam kegiatan peresmian kantor baru Inspektorat SBB ini dihadiri oleh Wakil Bupati SBB Selfinus Kainama. S. Pd, Forkopimda SBB, pimpinan OPD lingkup Pemda SBB. 

Bupati, dalam sambutan-nya mengatakan" Pembangunan membutuhkan struktur yang rapih menggambarkan wujud komitmen pemerintah dalam mensuport fungsi pengawasan fungsional, peningkatan profesionalisme, aparatur serta mendorong wujud nyata pemerintahan yang bersih dan bersinergi. 

Dengan hadirnya gedung kantor yang lebih megah dan lebih bagus dengan satu harapan ke depannya ada kantor lain yang juga bisa berdiri megah pada sekitar lokasi yang sama, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.  Harap Bupati

Bupati juga berharap dengan berdirinya gedung kantor Inspektorat SBB ini, sangat di harapkan dapat meningkatkan kinerja pengawasan tidak hanya dalam bentuk pengawasan tetapi juga melalui pendampingan - pendampingan dan pencegahan terhadap potensi penyimpangan sejak dini. Sebut Bupati

Bupati pun tekankan pentingnya sinergi antara Inspektorat dan seluruh perangkat daerah, pengawasan bukan mencari salah, tetapi sebagai upaya bersama dalam memperbaiki sistem, memperkuat pengendalian intern, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat SBB. Tegas Bupati

Ditambahkan-nya" Gedung ini hendaknya menjadi simbol semangat baru, semangat integritas, semangat profesionalisme, dan tanggungjawab dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ujarnya

Diakhir sambutannya Bupati menyampaikan apresiasi dan Terima kasih serta penghargaan yang setinggi - tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan gedung kantor Inspektorat Kab. SBB dengan sebuah harapan gedung tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat. Pungkasnya (V374) 

Foto : Di Antara Komando dan Hukum: Jejak Penyelesaian Internal Kasus Yonif 733/Masariku, Korban Bagai Pimpong, Prajurit Brengsek Dilindungi

Ambon, Globaltimurnn.com - Penanganan dugaan kekerasan yang melibatkan oknum prajurit Yonif 733/Masariku di Maluku membuka pertanyaan mendasar tentang relasi antara rantai komando militer dan akses korban terhadap proses hukum yang independen.

Kasus ini tidak semata menyorot dugaan pelanggaran oleh individu, tetapi juga menggambarkan bagaimana mekanisme internal satuan bekerja ketika sebuah laporan mulai bergerak ke jalur hukum formal. 

Korban mengaku telah berupaya menempuh prosedur resmi, Namun, alih-alih memperoleh kepastian perlindungan, ia justru diarahkan pada penyelesaian di tingkat satuan.

Dalam rangkaian tersebut, Komandan Kompi Markas Yonif 733/Masariku, Lettu Inf Amin Tomia, disebut melakukan komunikasi dengan Polisi Militer (POM). 

Berdasarkan keterangan korban, komunikasi itu kemudian disertai permintaan agar laporan ke POM tidak dilanjutkan. 

Korban mempertanyakan mengapa proses yang berada di ranah aparat penegak hukum diketahui dan dibahas di tingkat batalyon.

Korban menyatakan tidak bersedia melanjutkan proses apabila tidak ada jaminan bahwa penanganan perkara dilakukan secara objektif dan adil. 

Dalam pertemuan internal, terlapor disebut menyampaikan secara terbuka ketidaksediaannya untuk bertanggung jawab, Pada kesempatan yang sama, atasan langsung terlapor disebut menawarkan bentuk tanggung jawab personal kepada korban. 

Pernyataan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai batas kewenangan komando dalam perkara yang berpotensi masuk wilayah hukum pidana.

Pada fase yang sama, korban mengaku mengalami tekanan psikologis, Menurut keterangannya, tekanan tersebut dirasakan datang dari berbagai arah, termasuk lingkungan satuan dan aparat terkait. 

Bahkan sebelum korban mendatangi institusi-institusi tersebut secara langsung, ia mengaku telah menerima sejumlah pesan pribadi yang berdampak pada kondisi psikologisnya. 

Situasi ini membuat korban merasa tidak aman untuk melanjutkan proses pelaporan.

Sejumlah pemerhati hukum militer menilai, praktik penyelesaian internal semacam ini berisiko menempatkan korban pada posisi lemah, terutama ketika terlapor masih aktif berdinas dan berada dalam struktur komando yang sama. 

Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, mekanisme informal kerap berujung pada terhentinya proses hukum dan hilangnya hak korban untuk memperoleh keadilan.

Pegiat hak perempuan mengingatkan bahwa setiap upaya yang berpotensi mendorong pencabutan laporan atau menggantikan proses hukum dengan kesepakatan internal dapat dipandang sebagai pengaburan akuntabilitas. 

Tekanan psikologis terhadap korban, baik langsung maupun tidak langsung, dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan korban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hingga kini, belum ada penjelasan terbuka dari Yonif 733/Masariku maupun Kodam Pattimura mengenai standar prosedur penanganan laporan serupa, termasuk sejauh mana satuan dapat terlibat ketika perkara telah masuk atau berpotensi masuk ranah Polisi Militer, terkesan melindungi Prajurit brengsek atas perbuatan bejatnya. 

Padahal, institusi militer memiliki perangkat hukum, mekanisme etik, serta kewajiban untuk selaras dengan hukum nasional terkait kekerasan terhadap perempuan.

Kasus ini kembali menegaskan bahwa persoalan utama bukan hanya pada dugaan pelanggaran individu, melainkan pada respons institusi dalam menjamin transparansi, perlindungan korban, dan akuntabilitas hukum. 

Tanpa kejelasan batas kewenangan antara komando dan aparat penegak hukum, agenda profesionalisme dan reformasi militer berisiko kehilangan makna substantif.

Redaksi membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait. 

Foto : Awali Peresmian Gedung Kantor Inspektorat SBB, Kepala Kantor Inspektorat SBB Paparkan Proses Pembangunan

Piru, Globaltimurnn.com - Berdirinya kantor Inspektorat Seram Bagian Barat dapat mendorong profesionalisme kinerja dan peningkatan pengawasan secara baik. 

Hal ini di sampaikan Kepala Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat Indra. Maruapaey. ST dalam penyampaian-nya sebagai ketua panitia pembangunan gedung kantor Inspektorat Kab. SBB, mengawali pengreamian oleh Bupati SBB. 

Menurutnya" Dengan diresmikan-nya gedung kantor tersebut pihaknya akan lebih meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelaksanaan pengawasan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas dari penyimpangan. 

Indra juga mengatakan bahwa" Gedung tersebut diharapkan jadi sarana pendukung penguatan peran Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), baik dalam pengawasan perangkat daerah maupun pemerintah Desa. Sebutnya

Indra mengatakan" Pihaknya menyadari bahwa keberhasilan pengawasan tidak dapat dilakukan secara sendiri, karena itu pihaknya berharap adanya sinergi dan kerja sama yang berkelanjutan antara Inspektorat dengan seluruh perangkat daerah demi kemajuan Kabupaten Seram Bagian Barat. 

Indra pun membeberkan nilai anggaran dalam pembangunan gedung kantor tersebut sebesar Rp. 2.159.716. 600,- dengan sumber dana yang berasal dari APBD SBB dan telah di laksanakan selama 145 hari kerja hingga akhir dapat diselesaikan dan dapat di manfaatkan sebagaimana yang terlihat saat ini. Terang Indra  (V374) 

Foto : Komandan Kodaeral lX Pimpin Upacara Sertijab PJU dan Kasatker Kodaeral lX

Ambon, Globaltimurnn.com - Guna memantapkan jalannya organisasi, Komandan Komando Daerah Angkatan Laut IX (Kodaeral IX), Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas S.H. memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pejabat Utama (PJU) dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Kodaeral IX yang digelar di Dermaga Irian Mako Kodaeral IX,  Kota Ambon, Maluku, Jumat (9/1/2026). 

Sertijab merupakan proses formal penyerahan tanggung jawab, wewenang, dan tugas dari pejabat lama kepada pejabat baru dalam sebuah organisasi, sebagai bagian dari regenerasi kepemimpinan yang bertujuan menjaga kesinambungan, meningkatkan kinerja, serta memperkuat sinergi dan solidaritas tim untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih baik. 

Pada Upacara Sertijab kali ini, 30 PJU dan Kasatker Kodaeral IX dilantik Dankodaeral lX diawali dengan pembacaan surat keputusan Kasal, pengambilan sumpah jabatan, penyematan tanda jabatan, penandatanganan fakta integritas dan naskah berita acara.

Dankodaeral IX dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Sertijab ini, sebagai tindak lanjut dari validasi organisasi Lantamal lX menjadi Kodaeral lX yang tugas pokok dan fungsinya ditingkatkan menjadi Komando Utama Operasi. 

"Dengan beralihnya nama dari Lantamal IX ke Kodaeral IX tentunya ada reorganisasi yang secara struktur jabatan berubah dari Jabatan Lantamal IX ke Jabatan Kodaeral IX," tegasnya Laksda Hanarko Djodi Pamungkas. 

Rotasi atau pergantian pejabat di lingkungan TNI AL lanjut Dankodaeral lX, juga merupakan mata rantai pembinaan personel, yang bertujuan mewujudkan kesinambungan kepemimpinan dalam rangka mendinamiskan organisasi TNl AL agar selalu responsif, antisipatif dan adaptif terhadap perkembangan situasi dan kondisi terkini. (V374) 

Foto : Aksi Nyata TNI AD, Korem 152/Baabullah Gelar Karya Bakti dan Bagikan Sembako di Kalomata

Ternate, Globaltimurnn.com - Korem 152/Baabullah melaksanakan kegiatan karya bakti berupa pembersihan saluran air dan pembersihan sampah sepanjang bibir pantai di wilayah rawan terdampak bencana, tepatnya di Kelurahan Kalomata, Kota Ternate, Maluku Utara, pada Jumat, 9 Januari 2026. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian TNI terhadap kebersihan lingkungan dan upaya pencegahan bencana.

Karya bakti tersebut melibatkan prajurit jajaran Korem 152/Baabullah, aparat kelurahan, serta masyarakat setempat. Sasaran kegiatan difokuskan pada pembersihan saluran drainase yang tersumbat dan pengangkatan sampah di sepanjang pesisir pantai yang berpotensi menimbulkan banjir dan pencemaran lingkungan.

Danrem 152/Baabullah, Brigjen TNI Enoh Solehudin, S.E., menegaskan bahwa kegiatan karya bakti ini merupakan langkah konkret TNI AD dalam membantu pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya bencana, khususnya di wilayah pesisir yang rawan terdampak.

“Melalui kegiatan karya bakti ini, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Dengan saluran air dan pantai yang bersih, kita dapat meminimalisir risiko bencana serta menciptakan lingkungan yang sehat dan aman,” ujar Danrem.

Dalam kesempatan tersebut, Danrem 152/Baabullah juga menyerahkan paket sembako kepada masyarakat yang turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan karya bakti sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian terhadap kebersamaan dan semangat gotong royong.

Masyarakat Kelurahan Kalomata menyambut baik kegiatan karya bakti ini dan mengapresiasi perhatian Korem 152/Baabullah yang dinilai sangat membantu dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Kegiatan karya bakti ini diharapkan dapat menjadi contoh dan mendorong kesadaran masyarakat untuk terus menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan guna mencegah terjadinya bencana di wilayah pesisir. (V374)