Foto : Luar Biasa, Atlet Taekwondo Railetti Sabet 24 Emas Di Kejuaraan Bupati Cup I MBD

Tiakur, Globaltimurnn.com - Prestasi gemilang yang di raih 28 atlet Taekwondo Railetti dibawa asuhan pelatih Korneles Malewan yang akrab di sapa sabeum Ongen, dengan kepemimpinan Koptu TTU Adi Himawan Susanti Anggota Posal Tanjung Tutpateh Letti sebagai Ketua Dojang, harumkan nama Kecamatan Letti di ajang Kejuaran Taekwondo Bupati Cup I di Ibu Kota Kabupaten MBD Tiakur. 

Pencapaian tersebut membanggakan masyarakat Kecamatan Letti, dan pemerintah Kecamatan, serta para atlet yang di turunkan mengikuti ajang Kejuaraan tersebut sebanyak 28 atlet dari dua ketegori Kyorugi dan Poomse. 

Dari 31 pertandingan, atlet Taekwondo Railetti sebanyak 28 atlet yang diturunkan berhasil sabet 24 medali emas dan 7 medali perak, sementara atlet putra meraih juara umum peraih medali terbanyak. 

Selalu Ketua Dojang Koptu TTU Adi Himawan Susanti Anggota Posal Tanjung Tutpateh pulau Letti kepada Redakai Globaltimurnn.com lewat pesan singkat Whatsapp-nya mengatakan bahwa" Kepada para atlet dirinya mengingatkan bahwa prestasi yang di raih saat ini merupakan sebuah ketekunan dan disiplin berlatih dari para atlet, sehingga tidak ada yang namanya menyombongkan diri, namun kebanggaan itu dikembangkan lewat ketekunan dan giat dalam berlatih lebih tekun dan serius. Sebutnya

Dikatakan-nya" Bagi para atlet yang belum meraih yang lebih baik, jangan pernah berkecil hati, namun kekalahan itu merupakan sebuah keberhasilan yang tertunda, untuk lebih giat dalam berlatih, demi mengejar kekalahan untuk meraih kemenangan di kanca - kanca berikutnya, harus tetap semangat dan terus berlatih. Ujarnya

Kopka Jadi juga menghimbau para atlet, agar tetap menjaga kesehatan, jauhi kenakalan remaja, dan tetap rajin belajar di sekolah, sehingga masa depan akan menjadi lebih baik, bahkan prestasi akan lebih berkembang nantinya. Pungkasnya  

Kami pelatih akan terus suport, dan tetap setia melatih, kami juga berharap perhatian pemerintah daerah Kabupaten maupun Kecamatan terhadap setiap prestasi atlet yang di raih, agar tidak sia - sia dalam berolah raga mengembangkan bakat, talenta dan hobby yang ada. Tutupnya  (V374) 

Foto : Terima Kunjungan Kapusjarah TNI, Kodaeral IX Siap Dukung Pengumpulan Data Pembuatan Sejarah TNI

Ambon, Globaltimurnn.com - Komando Daerah Angkatan Laut IX (Kodaeral IX). Wakil Komandan Kodaeral IX (Wadan Kodaeral IX) Laksamana Pertama TNI Dr. Muhammad Risahdi, M.Si., (Han)., M.Tr. Opsla. mewakili Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral) IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas S.H., menerima kunjungan Kepala Pusat Sejarah Tentara Nasional Indonesia (Kapusjarah TNI) Brigjen TNI Stefie Jantje Nuhujan, S.I.P. dan rombongan dalam rangka pengumpulan data sejarah operasi yang bersifat OMP/OMSP serta sejarah satuan-satuan militer bertempat di Lobby Mako Kodaeral IX. Rabu (10/12/2025)

Kunjungan ini berfokus pada kegiatan pengumpulan data sejarah operasional, baik yang bersifat Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP), serta pendataan sejarah satuan-satuan militer yang berada di bawah naungan Kodaeral IX.

Kunjungan tersebut juga bertujuan untuk melengkapi arsip dan dokumentasi sejarah TNI yang berkaitan dengan peran dan kontribusi TNI Angkatan Laut khususnya Kodaeral IX, dalam menjalankan berbagai operasi di wilayah tugasnya.

Selain itu, pengumpulan data ini melibatkan satuan TNI Angkatan Darat di wilayah Kodam XV/Pattimura, TNI Angkatan Laut di Kodaeral IX/Ambon, dan TNI Angkatan Udara di Lanud Pattimura dalam OMP dan OMSP di Maluku.

Selain pengumpulan data operasional, tim juga mencari data sejarah perjuangan daerah setempat dan biografi Pahlawan Nasional/lokal Maluku di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi.

Kehadiran Kapusjarah TNI menegaskan komitmen institusi dalam menjaga integritas dan akurasi sejarah militer nasional. Kapusjarah TNI mengucapkan terima kasih kepada Kodaeral IX yang sudah menyambut dengan baik dan membantu mengumpulkan data.

"Data yang berhasil dikumpulkan diharapkan dapat memperkaya khazanah Pusat Sejarah TNI, memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika operasional untuk generasi mendatang", ujar Kapusjarah TNI. 

Wadan Kodaeral IX dalam kesempatan tersebut juga menyatakan "Kodaeral IX siap memberikan dukungan penuh serta akses terhadap semua data dan dokumen yang diperlukan untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan catatan sejarah peran TNI Angkatan Laut di Wilayah Maluku", ujarnya. (V374) 

Foto :  "Nataru di Ujung Tanduk : Pedagang Terminal Ambon Merayu Pemkot Demi Secercah Harapan"

Ambon, Globaltimurnn.com - Di tengah gemerlap lampu Natal yang mulai menghiasi Kota Ambon, denyut nadi perekonomian kecil justru berdegup kencang di Terminal A dan B. Hadiyanto Junaidi S.IP, anggota DPRD Kota Ambon dari Fraksi Hanura, turun gunung menyerap aspirasi para pedagang yang terhimpit antara harapan dan ketidakpastian. 

Reses Masa Sidang I Tahun 2025-2026 ini menjadi panggung bagi jeritan hati para pelaku UMKM, yang berjuang di tengah himpitan harga kebutuhan pokok dan kebijakan yang belum berpihak.

 

Selasa, (09/12/2025). Di Cafe The Robot, Batu Merah, keluh kesah pedagang terminal menggema, Mereka memohon agar Pemkot Ambon memberikan angin segar berupa izin berjualan lebih awal, mulai pukul 18.00 WIT, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Bagi mereka, waktu adalah uang. Semakin cepat mereka menjajakan dagangan, semakin besar pula peluang untuk meraup rezeki.

 

Setelah pukul 21.00, pembeli sudah sepi. Kami mohon agar diberi kesempatan berjualan lebih awal, ujar salah seorang pedagang dengan nada memelas.

 

Hadiyanto Junaidi, dengan sigap, berjanji akan memperjuangkan aspirasi mereka. "Kami di Komisi II akan memanggil Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan pihak terkait lainnya untuk membahas masalah ini," tegasnya.

 

Namun, masalah ini bukan sekadar tentang jam berjualan. Lebih dari itu, ini adalah tentang kepastian. Para pedagang terminal, meski tidak berjualan di lokasi resmi, tetap berkontribusi pada PAD melalui retribusi kebersihan dan pungutan lainnya, Mereka berhak mendapatkan tempat yang layak untuk mencari nafkah.

 

Rencana Pemkot untuk merelokasi pedagang ke kawasan Mardika, khususnya Pasar Apung, masih menjadi misteri. Siapa yang akan dipindahkan? Kapan? Belum ada jawaban yang jelas. Pengalaman pahit relokasi ke Pasar Gedung Putih, yang sepi pengunjung, masih membekas di benak para pedagang.

 

Tugas kami adalah mencari nafkah. Jika kami ditempatkan di tempat yang tidak ada pembeli, bagaimana kami bisa bertahan, keluh seorang pedagang dengan nada putus asa.

 

Dalam jangka pendek, para pedagang hanya meminta satu hal : izin berjualan di Terminal A dan B selama masa Nataru dan Lebaran, Mereka berjanji tidak akan membangun lapak permanen, melainkan hanya bongkar-pasang setiap malam. Mereka juga berkomitmen untuk kembali tertib setelah momentum tersebut berakhir.

 

Sebagai langkah konkret, Komisi II akan memanggil Sekretaris Kota Ambon, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penertiban dan Penataan Terminal, untuk membahas relokasi dan penyediaan lokasi yang lebih layak bagi pedagang.

 

"Kami tidak hanya bicara tentang kebutuhan Nataru, tetapi juga tentang penataan yang berkelanjutan. Konsep penataan menyeluruh harus segera disampaikan Pemkot agar masalah ini tidak terus berulang setiap tahun," tegas Hadiyanto.

 

Penertiban memang penting untuk menjaga ketertiban kota. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa ada ruang yang adil bagi para pedagang yang selama ini menggantungkan hidup di kawasan terminal. Di tengah hiruk pikuk persiapan Natal dan Tahun Baru, nasib para pedagang terminal ini menjadi ujian bagi Pemkot Ambon. Mampukah mereka memberikan secercah harapan bagi para pelaku UMKM ini. (Za)

Foto : Ditlantas Polda Sultra Bersama Instansi Terkait Evaluasi Pembukaan Kembali Akses Jalan Nasional Pomalaa–Wolulu

Kolaka, Globaltimurnn.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara bersama sejumlah instansi teknis melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan terhadap pembukaan kembali akses Jalan Nasional pada Ruas Pomalaa–Wolulu, Selasa (9/12/2025). Peninjauan difokuskan pada area pembangunan flyover yang menjadi jalur utama penghubung transportasi di Kabupaten Kolaka.

Kegiatan dimulai pukul 11.00 WITA dan melibatkan unsur Ditlantas Polda Sultra, BPJN Sultra, BPTD Wilayah XVIII, Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka, Dinas PU Kabupaten Kolaka, Satlantas Polres Kolaka, serta manajemen teknis PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur sebelum akses jalan dibuka kembali sepenuhnya untuk masyarakat.

Hasil Evaluasi Lapangan

1. Rekomendasi Ditlantas Polda Sultra

• Pemasangan rambu batas ketinggian 5,8 meter

Ditlantas mengusulkan pemasangan rambu pembatas ketinggian pada titik rawan untuk mencegah kendaraan bermuatan tinggi menabrak struktur flyover.

• Penambahan penerangan jalan umum (PJU)

Beberapa titik masih minim pencahayaan sehingga perlu penambahan lampu untuk meningkatkan visibilitas, terutama pada malam hari.

• Rambu larangan parkir dan penjagaan area flyover

Ditlantas mengimbau pemasangan rambu dilarang parkir untuk mencegah masyarakat berhenti atau berfoto di area flyover yang dapat menghambat arus lalu lintas.

• Penguatan koordinasi jelang Nataru

Ditlantas meminta Satlantas Polres Kolaka dan Pemda Kolaka memastikan area flyover tidak menjadi lokasi keramaian dadakan menjelang Natal dan Tahun Baru.

2. Rekomendasi BPJN Sulawesi Tenggara

• Overlay AC-WC setebal 5 cm

BPJN menilai kondisi permukaan jalan perlu dilapisi ulang guna memenuhi standar kenyamanan dan keselamatan jalan nasional.

• Perkerasan bahu jalan beton FC-15

Bahu jalan pada beberapa segmen butuh perkuatan dengan beton mutu FC-15 ketebalan minimal 10 cm.

• Perkuatan abutment jembatan

Untuk menjaga stabilitas struktur flyover, BPJN mengusulkan penambahan perkerasan beton FC-15 pada sisi abutment.

• Penanganan saluran dengan U-Ditch FC-20

Beberapa saluran drainase ditemukan terganggu sehingga direkomendasikan pemasangan U-Ditch tipe buka–tutup agar fungsi drainase optimal

3. Rekomendasi BPTD Wilayah XVIII

• Penerapan marka jalan standar nasional

Marka garis kuning di tengah dan marka putih di tepi direkomendasikan untuk memberikan panduan yang jelas bagi pengemudi.

• Pemasangan rambu peringatan “Hati-Hati”

Rambu peringatan diminta tetap dipasang selama masa transisi pembukaan jalan karena kondisi lalu lintas masih beradaptasi.

• Penambahan rambu larangan berhenti

Rambu ini dinilai penting untuk mencegah hambatan samping yang berpotensi menimbulkan kemacetan, terutama di bawah flyover.

Usai peninjauan, seluruh temuan dan rekomendasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi dan Peninjauan Lapangan pembukaan kembali akses Jalan Nasional Ruas Pomalaa–Wolulu. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai dasar tindak lanjut oleh instansi terkait dalam memastikan jalur tersebut aman dan layak digunakan masyarakat. (V374) 

Foto : Ketua DPRD SBB Andy Koly Hadiri Giat Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2025 Oleh BPK RI Perwakilan Maluku

Ambon, Globaltimurnn.com - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Repoblik Indonesia (RI) perwakilan Maluku menggelar kegiatan pertemuan bersama di Kantor BPK perwakilan Maluku yang beralamat di jln. Laksamana Madya Leo Wattimena Negeri Lama Ambon, pagi tadi pukul 14 : 00 Wit. Rabu 10/12/2025

Kegiatan tersebut di dasari oleh surat undangan yang di kirimkan oleh pihak BPK pada tanggal 8 Desember 2025, yang mana surat tersebut ditujukan pada semua Bupati se-Kabupaten/Kota, Ketua DPRD se-Kabupaten/Kota se-Maluku. 

Dalam kegiatan tersebut di pimpin lansung oleh Kepala BPK RI perwakilan Maluku Hari Haryanto. 

Sesuai Undang - undang No. 15 tahun 2024 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara dan Undang - undang No. 15 tahun 2026 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu semester II tahun 2025.

Berdasarkan undangan tersebut Ketua DPRD Andy Koly. SH, yang di dampingi Wakil - Wakil Ketua DPRD serta Plt. Sekertaris Dewan Kabupaten SBB Sahrir. A. Mahulette. SE.  (V374) 

Foto : Kapolres Buru dan Tim Polda Maluku Tinjau Pengamanan Gunung Botak, Pastikan Penertiban PETI Berjalan Humanis dan Terukur

Buru, Globaltimurnn.com - Pada Rabu, 10 Desember 2025, jajaran Kepolisian Resor Buru bersama tim dari Polda Maluku melaksanakan peninjauan langsung ke beberapa Pos Pengamanan di kawasan pertambangan emas Gunung Botak. 

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memastikan proses penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) berjalan secara humanis dan tetap mengedepankan pendekatan persuasif.

Kapolres Buru, AKBP Sulastri Sukidjang, S.I.K., M.M., melakukan pengecekan sekaligus memberikan arahan kepada personel Pos Pengamanan Anahoni pada pukul 10.10 WIT. Dalam arahannya, Kapolres menekankan pentingnya pembagian tugas yang jelas antar regu, serta menjaga area agar tetap kondusif. 

Kapolres juga menginstruksikan agar seluruh tenda penambang dibongkar secara baik tanpa pembakaran, kecuali tenda yang digunakan personel dan warung makan yang masih beroperasi.

Setelah memberikan arahan, Kapolres bersama rombongan melanjutkan pengecekan lokasi yang direncanakan menjadi titik penempatan pos baru, sebelum akhirnya menuju jalur D untuk bergabung dengan Dansat Brimob dan Dirkrimsus melakukan pengecekan lanjutan.

Sementara itu, pada pukul 11.05 WIT di Pos Pengamanan Tanah Merah, Dir Krimsus Polda Maluku Kombes Pol Piter Yanottama, S.H., S.I.K., M.H., bersama Dansat Brimob Polda Maluku Kombes Pol Irfan S.P. Marpaung, S.I.K., M.Si., juga melaksanakan kunjungan serta pengecekan personel pengamanan. Kedatangan kedua pejabat tersebut turut didampingi AKP Deni Indrawan Lubis, S.I.K., M.M. dan AKP Ardiansyah R.H., Sos.

Pada kesempatan tersebut, Dir Krimsus dan Dansat Brimob meninjau proses pembongkaran tenda para penambang sekaligus memastikan kesiapsiagaan personel yang bertugas di Pos Pam Tanah Merah. 

Setelah melakukan pengecekan menyeluruh, rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke pos-pos pengamanan lainnya di wilayah Gunung Botak.

Melalui kegiatan ini, Polri ingin menegaskan bahwa setiap langkah penertiban dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan, keselamatan masyarakat, serta menjaga hubungan baik dengan warga sekitar. 

Polres Buru bersama Polda Maluku berkomitmen menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan bertanggung jawab demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif di wilayah pertambangan Gunung Botak. (V374) 

Foto : Berita Menarik,,,Kasus Anggaran Pecahan Ombak Siri Sori Islam Makin Buram

Masohi, Globaltimurnn.com - Masohi Hingga kini, kejelasan terkait anggaran proyek pecahan ombak di Negeri Siri Sori Islam masih menggantung tanpa arah. Warga menilai pemerintah negeri dan instansi terkait seakan bungkam, sementara kondisi fisik pekerjaan di lapangan terus dipertanyakan.

Salah satu tokoh masyarakat Siri Sori Islam, Husen Patty, yang akrab disapa Lapindo, kembali bersuara lantang. Ia mendesak Kejaksaan untuk segera turun tangan memeriksa secara menyeluruh anggaran proyek tersebut yang dianggap tidak transparan dan rawan penyimpangan.Rabu 10/12/25

“Jangan tunggu sampai masyarakat hilang kepercayaan. Anggaran pecahan ombak ini harus dibuka secara terang benderang. Kalau ada penyelewengan, proses hukum harus jalan,” tegas Lapindo.

Menurutnya, masyarakat sudah terlalu lama menunggu penjelasan resmi—mulai dari besaran anggaran, progres pekerjaan, hingga siapa pihak yang bertanggung jawab. Namun sampai detik ini, tidak ada satu pun laporan terbuka yang disampaikan kepada warga.

Lapindo menilai bahwa proyek yang seharusnya menjadi perlindungan bagi pesisir Siri Sori Islam justru berubah menjadi tanda tanya besar. Ia juga menegaskan bahwa permintaan pemeriksaan bukan untuk menyerang pihak tertentu, melainkan untuk memastikan bahwa uang negara benar-benar digunakan sesuai peruntukan.

Ketidakjelasan ini memicu kekecewaan dan keresahan masyarakat, terutama karena pecahan ombak merupakan infrastruktur penting bagi keselamatan warga pesisir.

Masyarakat pun menunggu sikap tegas aparat penegak hukum. Jika Kejaksaan segera bertindak, kasus ini dapat membuka tabir apakah proyek tersebut berjalan sesuai aturan atau justru menyimpan masalah yang lebih besar.

Keterbukaan anggaran kini menjadi tuntutan utama warga Siri Sori Islam. Dan publik menunggu: apakah Kejaksaan berani mengambil langkah hukum, ataukah kasus ini kembali dibiarkan tenggelam tanpa kejelasan.