Ambon, Globaltimurnn.com – Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits Tamaela, mengapresiasi pelaksanaan Dialog Kebangsaan bertajuk “Bacarita Kota Ambon for Ambon Pung Bae” yang digelar Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Selasa (11/08/2026), di Santika Premiere Hotel Ambon.

Mourits menilai, kegiatan tersebut menjadi ruang penting untuk memperkuat kembali kesadaran masyarakat akan arti persatuan, kerukunan dan semangat orang basudara sebagai fondasi kehidupan sosial di Kota Ambon.

Menurutnya, dialog kebangsaan tersebut memiliki arti strategis karena digelar menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus HUT ke-81 Provinsi Maluku.

Ia mengapresiasi langkah Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease yang menghadirkan ruang dialog bersama berbagai elemen masyarakat untuk membicarakan masa depan Kota Ambon dalam suasana kebersamaan.

“Ini menjadi momentum yang sangat baik untuk kita kembali mengingatkan bahwa persatuan dan kesatuan adalah modal utama dalam membangun Kota Ambon,” ujar Mourits.

Ia mengajak masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh persoalan kecil yang dapat berkembang menjadi pertikaian. Menurutnya, setiap warga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang sejuk dan mencegah perbedaan berubah menjadi konflik.

Mourits pun menggunakan perumpamaan “api” dan “air” untuk menggambarkan sikap yang seharusnya dibangun masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan.

“Jangan kita menjadi api di tengah pertikaian-pertikaian kecil. Bagaimana kita bisa menjadi air untuk mereduksi semua perbedaan, bahkan potensi-potensi konflik,” tegasnya.

Ia menambahkan, tantangan menjaga persatuan masyarakat saat ini tidak hanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga semakin kuat di ruang digital.

Media sosial, menurutnya, dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan antarmasyarakat. Namun, apabila digunakan secara tidak bijak, perbedaan pendapat dan informasi yang tidak dikelola dengan baik justru dapat memperbesar persoalan.

Karena itu, Mourits mendorong agar ketahanan sosial masyarakat Ambon terus diperkuat. Semangat persaudaraan orang Ambon, kata dia, harus menjadi benteng bersama dalam menghadapi berbagai provokasi, propaganda maupun narasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.

“Bagaimana kita bicara kemajuan pembangunan ke depan kalau kita tidak bersatu?” katanya.

Mourits juga menegaskan bahwa menjaga keamanan dan kedamaian Kota Ambon bukan hanya menjadi tugas aparat keamanan. Menurutnya, pemerintah, masyarakat adat, tokoh agama, pemuda, media, organisasi kemasyarakatan hingga seluruh warga memiliki tanggung jawab yang sama.

Ia berharap semangat “Bacarita Kota Ambon for Ambon Pung Bae” tidak berhenti sebagai sebuah forum dialog, tetapi dapat diterjemahkan dalam kehidupan masyarakat melalui sikap saling menghargai, menjaga komunikasi dan menyelesaikan persoalan dengan cara-cara yang damai.

Bagi Mourits, keberagaman merupakan kekuatan besar yang dimiliki Kota Ambon. Karena itu, persatuan dan kerukunan harus terus dirawat agar pembangunan kota tidak hanya menghadirkan kemajuan secara fisik, tetapi juga membangun masyarakat yang aman, solid dan kuat dalam semangat orang basudara.

“Ambon pung bae hanya bisa kita wujudkan kalau torang samua mau menjaga persatuan, saling menghargai dan tidak memberi ruang bagi hal-hal yang dapat memecah belah katong,” pungkasnya. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Pemerintah Kota Ambon kembali menghadirkan pelayanan nikah massal secara gratis bagi masyarakat Muslim dan non-Muslim sebagai bagian dari rangkaian menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-451 Kota Ambon.

Program ini ditujukan bagi pasangan yang selama ini telah hidup bersama sebagai suami istri, namun belum memiliki pengakuan perkawinan secara resmi maupun dokumen administrasi kependudukan yang lengkap.

Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si., mengatakan, program tersebut merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan sekaligus membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum atas status perkawinan mereka.

Menurutnya, masih ada pasangan di Kota Ambon yang belum mencatatkan perkawinannya karena berbagai alasan. Di antaranya keterbatasan biaya maupun kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan prosedur administrasinya.

“Nikah massal ini tanda kehadiran pemerintah. Ada masyarakat yang sudah hidup bersama, tetapi mungkin karena keterbatasan biaya atau ketidaktahuan terhadap aturan, mereka belum mengurus secara resmi pengakuan dari pemerintah,” ujar Wattimena.

Ia menjelaskan, melalui program tersebut pemerintah berupaya memfasilitasi masyarakat agar perkawinan yang telah dijalani dapat memperoleh pengakuan secara resmi oleh negara.

Khusus bagi masyarakat Muslim, proses dilakukan melalui sidang isbat nikah. Setelah memenuhi persyaratan, pasangan dapat memperoleh buku nikah dan sekaligus mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan secara terintegrasi.

Tidak hanya pasangan, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga dapat memperoleh dokumen kependudukan yang diperlukan, seperti akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), serta dokumen kependudukan lainnya sesuai ketentuan.

“Di situ nanti terintegrasi semuanya. Mereka bisa mendapatkan buku nikah, kemudian yang sudah punya anak bisa mendapatkan akta lahir, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga, KTP dan dokumen kependudukan lainnya,” jelasnya.

Sementara bagi masyarakat non-Muslim, Pemkot Ambon juga memberikan fasilitas bagi pasangan yang telah hidup bersama namun belum melaksanakan perkawinan melalui gereja maupun belum melakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Wattimena menegaskan, pelayanan nikah massal tersebut bukan pertama kali dilaksanakan oleh Pemkot Ambon. Program serupa telah beberapa kali dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan masyarakat memperoleh kepastian hukum serta identitas kependudukan.

“Ini bukan baru dilakukan, sudah dilakukan beberapa kali. Begitu juga dengan umat Kristen yang sudah hidup bersama tetapi belum menikah di gereja dan belum tercatat di Capil, kita fasilitasi secara gratis,” katanya.

Pendaftaran program nikah massal tersebut telah dibuka sejak 3 Agustus dan akan berlangsung hingga 24 Agustus 2026. Sementara pelaksanaan nikah massal dijadwalkan berlangsung secara serentak pada 28 Agustus 2026 di sejumlah lokasi di Kota Ambon.

Wali Kota pun mengajak masyarakat yang selama ini belum memiliki dokumen perkawinan maupun administrasi kependudukan secara lengkap agar tidak melewatkan kesempatan tersebut.

Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan program ini, semakin baik karena semakin banyak pula keluarga yang memperoleh pengakuan resmi negara dan memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.

“Semakin banyak yang mendaftar, semakin baik, supaya mereka tercatat sebagai warga negara yang sah dan punya identitas kependudukan,” tandasnya.

Saparua, globaltimurnn.com – Dugaan penyalahgunaan dana Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) di Negeri Siri Sori Islam, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, menjadi sorotan masyarakat.

Dana BUMNeg Tahun Anggaran 2025 yang nilainya disebut mencapai puluhan juta rupiah tersebut diduga belum dipertanggungjawabkan secara jelas hingga saat ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dana tersebut diduga digunakan oleh oknum pengurus BUMNeg bersama sejumlah staf pemerintah negeri, Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Seorang sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan, sebelumnya terdapat komitmen pengembalian dana oleh dua staf negeri yang disebut berinisial B-K dan D-P.

Menurut sumber tersebut, pengembalian dana sempat dijanjikan dilakukan pada 30 Juli 2026. Namun, hingga Selasa, 11 Agustus 2026, pengembalian yang dijanjikan tersebut disebut belum terealisasi.

“Informasinya memang ada janji untuk mengembalikan dana pada 30 Juli, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan apakah dana tersebut sudah dikembalikan atau belum,” ujar sumber tersebut.»

Sumber yang sama berharap persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut pengelolaan keuangan BUMNeg yang seharusnya dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Masyarakat hanya ingin ada kejelasan, Kalau memang sudah dikembalikan, sebaiknya disampaikan secara terbuka. Kalau belum, harus ada langkah untuk menyelesaikannya,” tambahnya.

Warga Minta Laporan Pertanggungjawaban Dibuka

Dugaan tersebut kini menjadi perhatian masyarakat Negeri Siri Sori Islam, Warga meminta pemerintah negeri maupun pengurus BUMNeg memberikan penjelasan terbuka mengenai penggunaan dana Tahun Anggaran 2025 tersebut.

Masyarakat juga mendorong agar laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran disampaikan sesuai mekanisme yang berlaku sehingga pengelolaan keuangan BUMNeg dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan dapat diketahui masyarakat.

Selain pemerintah negeri dan pengurus BUMNeg, peran pendamping desa juga menjadi perhatian warga.

Masyarakat berharap pendamping desa dapat menjalankan fungsi pendampingan, pembinaan, dan pengawasan sesuai kewenangannya agar pengelolaan keuangan serta kegiatan BUMNeg tidak keluar dari ketentuan yang berlaku.

Warga menilai, apabila dalam proses pemeriksaan nantinya ditemukan adanya penyimpangan atau penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan, maka persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.

Raja Negeri Baru Diharapkan Segera Evaluasi

Masyarakat juga berharap Raja Negeri Siri Sori Islam yang baru dapat segera melakukan evaluasi dan penelusuran terhadap pengelolaan dana BUMNeg tersebut.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus memastikan pengelolaan BUMNeg berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Jika terdapat pihak yang nantinya terbukti bertanggung jawab atas penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan, masyarakat berharap pertanggungjawaban dapat diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan pada 11 Agustus 2026, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Negeri Siri Sori Islam, pengurus BUMNeg, maupun pihak-pihak yang disebut terkait dugaan tersebut. (Tim) 

Ambon, globaltimurnn.com - Asisten Personel (Aspers) Komandan Kodaeral IX, Kolonel Laut (KH) Rojilun, S.Pd., CTMP, mewakili Komandan Kodaeral IX Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H.,M.H. menerima kunjungan pengurus dan anggota Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) Maluku di Gedung Manggala Loka Kodaeral IX, Halong, Baguala, Kota Ambon, Selasa (11/8/2026).

Pertemuan tersebut menjadi sarana untuk mempererat komunikasi dan silaturahmi antara personel aktif Kodaeral IX dengan keluarga besar purnawirawan TNI Angkatan Laut di wilayah Maluku.

Dalam pertemuan itu, Kolonel Laut (KH) Rojilun menyampaikan apresiasi dan salam dari Komandan Kodaeral IX kepada pengurus serta anggota PPAL yang hadir.

“Kami menyampaikan apresiasi dan salam hangat kepada seluruh anggota PPAL yang berkenan hadir. Kunjungan ini menjadi kehormatan bagi kami untuk terus menjaga silaturahmi sekaligus belajar dari nilai-nilai pengabdian yang telah diwariskan para senior,” ujar Rojilun.

Kodaeral IX lanjutnya, berkomitmen untuk menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan keluarga besar purnawirawan TNI Angkatan Laut sebagai bagian dari keluarga besar TNI AL.

Selain mempererat hubungan antargenerasi, pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan untuk bertukar pengalaman dan menyerap masukan dari para purnawirawan.

Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi prajurit aktif Kodaeral IX dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan serta kedaulatan wilayah perairan Maluku.

Hubungan yang terjalin antara prajurit aktif dan purnawirawan diharapkan dapat terus dipelihara sebagai bagian dari upaya menjaga solidaritas, kesinambungan nilai-nilai perjuangan, dan semangat pengabdian di lingkungan TNI AL. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Asisten Logistik (Aslog) Komandan Kodaeral IX, Kolonel Laut (T) Hendi Kitris Merisa, mewakili Komandan Kodaeral IX Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, menerima kunjungan Wakil Keuskupan Indonesia untuk TNI/Polri, Pastor Kolonel (Sus) Yoseph Maria Marcelinus Bintoro, Pr., di Mako Kodaeral IX, Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku, Selasa (11/8/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi serta memperkuat komunikasi dalam pembinaan kehidupan rohani dan kerukunan umat beragama di lingkungan TNI Angkatan Laut, khususnya Kodaeral IX.

Dalam pertemuan tersebut, Kolonel Laut (T) Hendi Kitris Merisa mewakili Komandan Kodaeral lX menyampaikan apresiasi atas kunjungan Pastor Yoseph Maria Marcelinus Bintoro beserta rombongan.

Pertemuan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan membahas pentingnya sinergi dalam pembinaan mental dan spiritual prajurit serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AL.

Pembinaan kehidupan rohani dinilai memiliki peran dalam mendukung pembentukan karakter dan profesionalisme personel dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Melalui komunikasi dan kerja sama yang terjalin, Kodaeral IX dan Keuskupan Indonesia untuk TNI/Polri diharapkan dapat terus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kehidupan beragama yang harmonis, toleran, dan saling menghormati. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com – Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si., mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat rasa nasionalisme sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan lingkungan Kota Ambon.

Ajakan tersebut disampaikan Wali Kota Ambon saat memberikan keterangan kepada awak media di Santika Premiere Hotel Ambon, Selasa (11/08/2026).

Dalam momentum menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Wali Kota mengingatkan masyarakat agar mengibarkan bendera Merah Putih dan memasang umbul-umbul di lingkungan masing-masing.

Menurutnya, pemasangan bendera bukan hanya sebatas tradisi dalam menyambut hari kemerdekaan, tetapi menjadi salah satu bentuk nyata kecintaan terhadap tanah air.

“Kita sudah ingatkan kepada seluruh masyarakat, mari pasang bendera Merah Putih, mari pasang umbul-umbul. Ini wujud daripada rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme. Bagaimana kita bicara soal tanah air kalau kasih bendera saja tidak bisa,” tegasnya. 

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Ambon turut terlibat dalam rangkaian peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Maluku. Sejumlah agenda telah dipersiapkan dan sebagian telah dilaksanakan.

Rangkaian kegiatan tersebut meliputi jalan santai kebangsaan, pawai kebangsaan, hingga upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan. Selain itu, terdapat pula rangkaian kegiatan sebelum upacara, prosesi penurunan bendera, serta pemberian remisi bagi warga binaan.

Namun, di tengah semangat perayaan kemerdekaan, Bodewin mengingatkan masyarakat agar tidak melupakan tanggung jawab menjaga Kota Ambon.

Ia menyoroti masih adanya tindakan oknum yang merusak lingkungan maupun fasilitas yang telah dibangun pemerintah. Menurutnya, pembangunan dan penataan kota tidak akan berjalan maksimal apabila tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat.

“Kalau kita mau berkontribusi bagi Kota Ambon, tidak boleh ada perbuatan seperti itu, merusak. Pemerintah ini tugasnya mengatur, menertibkan, memperbaiki. Bagaimana kita mengatur dan menertibkan, tapi masyarakat sendiri merusak, percuma,” ujarnya.

Ia menegaskan, menciptakan Kota Ambon yang harmonis bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Seluruh masyarakat harus memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan dan fasilitas umum.

“Bagaimana mau tercipta harmoni kalau satu buat lain, satu buat lain,” katanya.

Ia bahkan memastikan Pemkot Ambon akan mengambil langkah tegas terhadap pihak yang terbukti sengaja merusak fasilitas maupun lingkungan kota.

“Kalau ketahuan siapa orangnya, pasti saya tuntut. Pemkot akan menuntut dia karena itu merusak apa yang dibangun oleh Pemkot,” tegasnya.

Untuk memperkuat pengawasan dan kebersihan lingkungan, Wali Kota juga meminta kepala desa, raja, dan lurah agar lebih aktif mengambil tanggung jawab di wilayah masing-masing.

Menurutnya, persoalan kebersihan tidak seharusnya selalu menunggu Wali Kota atau jajaran Pemerintah Kota Ambon turun langsung.

“Saya sudah sampaikan bahwa kades, raja, lurah harus berperan. Masa lingkungan kotor, Wali Kota yang harus turun?” ungkapnya.

Meski demikian, Bodewin menilai kepedulian mayoritas masyarakat Kota Ambon terhadap kebersihan sudah semakin baik. Karena itu, ia meminta perilaku sejumlah oknum yang merusak tidak dijadikan gambaran terhadap seluruh warga.

“Saya selalu melihat sesuatu secara komprehensif. Tindakan oknum-oknum tidak bisa kita inventarisir seluruh warga Kota Ambon. Satu hal yang harus kita syukuri bahwa mayoritas warga Kota Ambon sudah mau terlibat menjaga kebersihan. Ini harus diapresiasi,” tuturnya.

Ia pun mengajak warga yang selama ini telah berkontribusi menjaga lingkungan untuk bersama-sama memberikan tekanan sosial terhadap pihak-pihak yang masih melakukan tindakan merusak.

“Semua orang yang sudah mau berbuat baik, mari kita lawan oknum-oknum yang kerjanya hanya buat rusak. Kalau semua bersatu, mereka tidak ada tempat di Kota Ambon,” tegasnya.

Dan di harapkan kepedulian tersebut terus tumbuh sehingga masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap Kota Ambon.

Menurutnya, menjaga kota bukan hanya soal menjalankan aturan pemerintah, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat.

“Supaya semua orang merasa bahwa Kota Ambon adalah milik bersama. Tugas kita adalah, kalau tidak bisa buat baik, jangan buat rusak,” pungkasnya. (Za)

Ambon, globaltimurnn.com - Komandan Satuan Pertahanan Pantai (Dansathantai) Kodaeral IX Kolonel Laut (P) Frejhon Da Costa, mewakili Komandan Kodaeral lX, Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., menghadiri Dialog Kebangsaan bertajuk “Bacarita Kota Ambon for Ambon Pung Bae” yang digelar di Hotel Santika Premiere Ambon, Sirimau, Kota Ambon, Selasa (11/8/2026).

Mengusung tema “Pembangunan, Pelayanan dan Persatuan di Kota Ambon”, kegiatan tersebut menjadi forum silaturahmi dan komunikasi lintas elemen masyarakat untuk memperkuat wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Ambon.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kota Ambon, doa bersama, selayang pandang Kota Ambon, serta penampilan tarian nusantara. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, sambutan Wali Kota Ambon, deklarasi, dan foto bersama.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menekankan pentingnya pembangunan, pelayanan publik, dan persatuan sebagai tiga pilar dalam mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga toleransi dan memperkuat persatuan dengan merawat nilai-nilai kearifan lokal, seperti Pela Gandong dan filosofi Orang Basudara, yang selama ini menjadi modal sosial masyarakat Kota Ambon.

Usai acara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan dialog, diskusi, dan sesi tanya jawab bersama para narasumber dan peserta.

Forum tersebut menjadi ruang untuk bertukar pandangan serta menyampaikan gagasan dan aspirasi terkait pembangunan daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan penguatan persatuan di Kota Ambon.

Sejumlah pejabat dan tokoh turut hadir, di antaranya Wali Kota Ambon, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ketua DPRD Kota Ambon, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Pabandya Kasdim 1504/Ambon, pimpinan OPD Kota Ambon, serta tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya.

Kehadiran Dansathantai Kodaeral IX dalam forum tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI AL, khususnya Kodaeral IX, dalam membangun komunikasi dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, serta seluruh komponen masyarakat.

Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya situasi keamanan yang kondusif sekaligus memperkuat persatuan dan keharmonisan masyarakat dalam mendukung pembangunan Kota Ambon. (Rdks)