Foto : Dusun Batu Tagepe ‘Bebas Cemas’ Berkat Drainase TMMD Kodim 1504/Ambon

Ambon, Globaltimurnn.com – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 Kodim 1504/Ambon di Desa Poka memberikan dampak transformatif, terutama dalam mengatasi ancaman banjir. Kepala Dusun Batu Tagepe dan Karang-Karang, Amadin, menyampaikan rasa syukur mendalam atas selesainya pembangunan infrastruktur vital, termasuk drainase di Dusun Batu Tagepe, Desa Poka, Kota Ambon, Selasa (4/11/2025).

Saat diwawancarai di lokasi pekerjaan drainase di Dusun Batu Tagepe, Amadin memastikan bahwa program TMMD tahun ini telah memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warganya.

"Saya selaku Kepala Dusun Batu Tagepe dan Dusun Karang-Karang mengucapkan banyak terima kasih kepada Kodim 1504/Ambon yang telah memberikan manfaat yang cukup banyak di dusun kami ini," ujar Amadin, merujuk pada pembangunan jalan setapak, drainase, dan MCK.

Amadin secara khusus menyoroti masalah drainase yang sebelumnya menjadi momok bagi warga. Sebelum ada pembangunan selokan, limpahan air hujan seringkali mengganggu dan merusak lingkungan.

"Kalau dulu ini sebelum ada drainase ini memang air itu yang mengalir... kalau setiap hujan itu dia sangat berdampak sekali," ungkap Kadus. Ia menegaskan, kondisi itu cukup parah dan sangat mengganggu aktivitas warga saat terjadi hujan besar, sehingga pembangunan drainase menjadi sebuah kebutuhan mendesak.

Berkat intervensi TMMD Ke-126, ancaman genangan dan dampak parah akibat air hujan di Dusun Batu Tagepe kini berhasil diatasi, memberikan rasa aman baru bagi masyarakat.

Selain bebas banjir, perbaikan akses jalan setapak turut membawa kegembiraan, terutama bagi aspek ekonomi dan pendidikan. Amadin melaporkan bahwa masyarakat merasa sangat senang dengan akses jalan yang lebih baik.

"Masyarakat sangat senang sekali, kebetulan apalagi sudah diberikan akses jalan yang begitu baik di bawah sana itu," katanya.

Peningkatan infrastruktur jalan ini secara spesifik memberikan manfaat besar bagi:

Ibu-ibu yang Berjualan: Mereka kini dapat melakukan aktivitas perdagangan, terutama pada malam hari, dengan lebih aman dan nyaman.

Anak Sekolah: Perbaikan jalan membuat mereka merasa senang dan mempermudah akses mereka menuju dan dari sekolah.

Kepala Dusun Amadin sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Kodim 1504/Ambon atas kepercayaan dan manfaat berkelanjutan yang diberikan TMMD Ke-126 kepada Dusun Batu Tagepe dan Karang-Karang. (V374) 

Foto : Dari Adinegoro hingga Tribrata Award, PWI Pusat Perkuat Tradisi Apresiasi Pers Nasional

Jakarta, Globaltimurnn.com - PWI Pusat secara resmi meluncurkan empat ajang penghargaan bergengsi dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 2026, yakni Anugerah Jurnalistik Adinegoro, SIWO Award, Press Card Number One (PCNO), dan Tribrata Award hari ini, Selasa (4/10) di Sekretariat PWI, Jakarta.

Peluncuran tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir didampingi oleh Ketua Panitia HPN yang juga Sekjen PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang beserta pengurus lainnya.

Dalam sambutannya, Akhmad Munir menegaskan bahwa Anugerah Jurnalistik Adinegoro merupakan penghargaan tertinggi bagi insan pers Indonesia. Ajang ini diharapkan menjadi wadah untuk menampilkan karya jurnalistik terbaik yang menjunjung tinggi etika, integritas, dan profesionalisme.

“Anugerah Adinegoro ini adalah penghargaan paling bergengsi bagi wartawan di seluruh Indonesia. Kami berharap PWI daerah aktif mengirimkan karya terbaik, sehingga kita dapat menemukan karya-karya jurnalistik berkualitas, berintegritas, dan bermartabat,” ujar Munir.

Selain Anugerah Adinegoro, Munir juga menjelaskan makna dari penghargaan SIWO Award yang diberikan oleh Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi bagi insan olahraga, mulai dari atlet, pelatih, pembina, hingga kepala daerah yang memiliki kepedulian terhadap prestasi olahraga nasional.

“Kita ingin SIWO Award menjadi inspirasi bagi pelaku olahraga lainnya untuk terus mengibarkan prestasi olahraga Indonesia di kancah nasional maupun internasional,” tambahnya.

Sementara itu, Anugerah PCNO diberikan kepada para wartawan senior dan tokoh pers yang telah menunjukkan dedikasi serta loyalitas tinggi terhadap dunia jurnalistik dan masyarakat.

“PCNO adalah bentuk penghormatan kepada para senior dan jurnalis yang telah lama mengabdi, memberikan keteladanan, serta menjadi panutan bagi insan pers muda,” jelas Munir.

Tahun ini, PWI juga memperkenalkan penghargaan baru bernama Tribrata Award, hasil kerja sama dan kolaborasi antara PWI Pusat dan Polri. Penghargaan ini diberikan kepada wartawan yang menulis karya terbaik mengenai dunia kepolisian mencakup pengabdian, profesionalisme, dan peran Polri dalam menjaga ketertiban masyarakat.

“Melalui Tribrata Award, kita ingin mendorong wartawan di seluruh Indonesia untuk menulis tentang profesionalisme dan dedikasi polisi dalam menjaga keamanan, agar dapat menjadi inspirasi dan edukasi bagi masyarakat,” ujar Munir.

Selain keempat penghargaan tersebut, PWI Pusat juga meluncurkan Lomba Foto “Banten Terkini” yang bertujuan mengabadikan potret Banten masa kini sebagai bentuk dokumentasi dan inspirasi bagi masyarakat.

Sehingga kelima penghargaan ini melengkapi penghargaan Anugerah Kebudayaan PWI Pusat yang telah dilaunching pada 20 Oktober lalu.

Menutup sambutannya, Akhmad Munir secara resmi menyatakan peluncuran seluruh rangkaian ajang tersebut dengan membaca basmalah, menandai dimulainya Anugerah Adinegoro, SIWO Award, PCNO, Tribrata Award, dan Lomba Foto Banten Terkini serta Anugerah Kebudayaan PWI.

Sekretaris Jenderal PWI Pusat menambahkan bahwa total hadiah yang disiapkan untuk seluruh kategori mencapai lebih Rp500 juta atau lebih setengah miliar rupiah, sebagai bentuk apresiasi nyata kepada para insan pers tanah air.

“Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat bagi teman-teman wartawan di seluruh Indonesia, sekaligus bentuk apresiasi untuk insan pers dan mitra dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional,” tutupnya. (Tim) 

Foto : Dua Bulan Menuju Aturan Tegas, DLHP Ambon Kebut Perbaikan TPS dan Edukasi Warga

Ambon, Globaltimurnn.com - Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon tengah berpacu dengan waktu, Menjelang pemberlakuan sanksi tegas bagi warga yang membuang sampah sembarangan pada 1 Januari 2026, pemerintah kota fokus menata fasilitas dan memperkuat kesadaran masyarakat.

Kepala DLHP Kota Ambon, Apries Benel Gaspersz, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin terburu buru menerapkan aturan tanpa kesiapan infrastruktur pendukung.

“Kita ingin masyarakat patuh karena sadar, bukan karena terpaksa. Karena itu, dua bulan ke depan kita fokus membenahi tempat penampungan sampah sementara (TPS) di seluruh wilayah kota,” ujar Gaspersz saat ditemui di Gedung DPRD Kota Ambon, Selasa (04/11/2025).

DLHP bersama instansi teknis terkait kini mempercepat pembangunan collection point titik kumpul sampah yang lebih tertutup dan higienis, Fasilitas baru ini di harapkan dapat mendorong masyarakat membuang sampah pada tempat yang benar sebelum sanksi resmi di terapkan.

Kalau sanksi sudah jalan tapi TPS belum siap, masyarakat pasti keberatan. Jadi, kita pastikan infrastrukturnya dulu, tambahnya.

Untuk pengawasan, DLHP akan menggandeng Satpol PP guna memastikan penegakan aturan berjalan efektif, Petugas gabungan akan di kerahkan untuk memantau perilaku masyarakat di lapangan, termasuk kebiasaan buruk membuang sampah dari kendaraan.

Petugas kebersihan itu membersihkan sampah, bukan menanggung perilaku orang yang seenaknya buang dari mobil, Itu justru tukang sampah yang sebenarnya, tegas Gaspersz.

Sebagai langkah pencegahan, Dinas Perhubungan bersama DLHP telah mengimbau agar setiap kendaraan baik angkot maupun mobil pribadi menyediakan tempat sampah mini di dalam mobil.

Tak hanya fokus pada penegakan aturan, DLHP juga terus menjalankan program pembelian sampah plastik dari masyarakat, Program ini menjadi cara kreatif pemerintah membangun kesadaran bahwa sampah memiliki nilai ekonomi.

Setiap bulan kita lakukan kegiatan beli sampah plastik dari warga. Dari botol bekas saja, mereka bisa dapat uang. Ini juga bagian dari edukasi,” jelasnya.

Dalam waktu dekat, DLHP akan kembali menggelar kegiatan ‘Timbang Sampah’ di Kecamatan Baguala, di mana warga dapat menukarkan botol dan plastik rumah tangga dengan uang tunai.

Kalau masyarakat bisa mulai memilah dari rumah, itu sudah langkah besar. Tapi kalau semua di campur, nilainya hilang,” ujarnya.

Gaspersz pun menutup dengan ajakan sederhana namun bermakna "menjaga Ambon agar tetap bersih adalah tanggung jawab bersama, Kota yang bersih bukan karena banyak petugas sapu, tapi karena warganya disiplin membuang sampah pada tempat dan waktu yang di tentukan.”(Za)

Foto : Buka Rapat Koordinasi Mitra Percepatan Penurunan Stunting ProvMal 2025, Wagub Tekankan Ini

Ambon, Globaltimurnn.com - Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Mitra dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Maluku Tahun 2025, yang digelar di Lantai 9 Zest Hotel, Ambon, Selasa (4/11/2025).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Maluku dan dihadiri oleh pimpinan instansi vertikal, Pimpinan OPD Terkait Pemerintah Provinsi Maluku, organisasi wanita, TNI-Polri, LSM, serta mitra kerja lintas sektor yang berkomitmen terhadap percepatan penurunan angka stunting di daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa stunting kini menjadi isu strategis nasionaldan menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.

“Kalau dulu stunting ini belum menjadi isu besar, tetapi dalam perjalanannya menjadi hal yang sangat penting. Kini BKKBN bukan hanya berbicara soal keluarga berencana, tetapi juga menjadi lembaga terdepan dalam percepatan penurunan stunting,” ujar Vanath.

Berdasarkan data BKKBN dan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, angka prevalensi stunting di Maluku tahun 2023 dan 2024 masih berada di kisaran 28,4 persen, jauh di atas target nasional sebesar 14 persen. Maluku termasuk dalam 18 provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia.

Vanath menekankan bahwa penurunan stunting tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan.

“Bicara stunting berarti bicara soal nutrisi, pola asuh, lingkungan, dan kesehatan. Karena itu semua instansi harus berperan. Pemerintah daerah telah membentuk tim percepatan penurunan stunting yang dipimpin oleh Wakil Gubernur sendiri,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa mulai tahun 2026, program percepatan stunting akan diperkuat dalam perencanaan daerah dengan melibatkan seluruh OPD dan organisasi mitra agar langkah penanganan lebih terukur dan terkoordinasi.

Wakil Gubernur menyoroti bahwa stunting tidak hanya disebabkan oleh kekurangan gizi, tetapi juga oleh rendahnya pengetahuan orang tua, pola asuh yang keliru, dan kondisi ekonomi keluarga yang lemah.

“Pola asuh menjadi salah satu faktor utama penyebab stunting. Di banyak daerah, anak-anak menikah di usia muda, belum memahami cara merawat bayi dengan baik, dan akhirnya anak-anak mereka rentan terhadap stunting,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga menjadi faktor penting dalam memastikan terpenuhinya gizi anak. “Jika ekonomi keluarga kuat, kebutuhan nutrisi bayi pasti terpenuhi. Namun bila belum, pemerintah harus hadir dengan langkah mitigasi dan program pemberdayaan,” tegas Vanath.

Dalam arahannya, Vanath mengajak seluruh pihak untuk menjadikan gerakan penurunan stunting sebagai gerakan bersama dan berkelanjutan. Ia mengibaratkan penanganan stunting seperti merawat pohon pala yang produktif karena dirawat dengan baik menggambarkan pentingnya perhatian dan perawatan terhadap tumbuh kembang anak.

“Kita tidak perlu banyak anak, yang penting anak-anak kita produktif dan sehat. Anak-anak inilah yang akan menjadi sumber daya manusia unggul menyongsong Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.

Vanath menutup sambutannya dengan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku untuk memperkuat ekonomi keluarga, pendidikan orang tua, serta kerja sama lintas sektor dalam upaya menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas SDM Maluku.

Di akhir arahannya, Wakil Gubernur juga menitipkan pesan khusus kepada seluruh peserta untuk menjaga kedamaian dan persatuan di Maluku, karena stabilitas sosial dan keamanan menjadi fondasi utama keberhasilan pembangunan, termasuk dalam penurunan angka stunting.

“Semua yang kita bicarakan hari ini tidak akan berarti bila kita masih hidup dengan rasa saling curiga dan bermusuhan. Maluku harus tetap aman dan harmonis, karena hanya dengan kedamaian kita dapat membangun daerah ini,” tegasnya.

Kegiatan rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarinstansi, menyusun langkah strategis, serta mengevaluasi capaian program percepatan penurunan stunting di Maluku.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis kependudukan untuk percepatan penurunan stunting, serta nota kesepakatan antara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dengan Kepala BPS Provinsi Maluku terkait harmonisasi Rumah Data Kependudukan dan Desa Cinta Statistik menuju satu data terintegrasi, sebagai bentuk komitmen bersama untuk mendukung program percepatan penurunan stunting melalui data yang akurat dan kolaborasi lintas sektor.

Dengan doa dan harapan agar Maluku mampu menurunkan prevalensi stunting secara signifikan menuju target nasional, Wakil Gubernur secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordinasi Mitra Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Maluku Tahun 2025. (V374) 

Foto : Pejabat Fungsional Dan PPPK Dilantik Gubernur Maluku, Tekankan Integritas Dan Profesionalisme ASN

Ambon, Globaltimurnn.com - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, melantik Pejabat Fungsional dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku. Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan tersebut berlangsung di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (4/11/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut dan menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Maluku untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menekankan bahwa ASN memiliki peran penting sebagai pelayan masyarakat yang keberadaannya mencerminkan kehadiran negara di tengah rakyat.

“Pelantikan pejabat dan pegawai ASN hari ini adalah bagian dari langkah memperkuat birokrasi yang profesional, efisien, dan berorientasi pelayanan. 

ASN sejatinya adalah civil servant atau pelayan masyarakat, yang keberadaannya mencerminkan kehadiran negara di tengah rakyat,” ujar Gubernur Lewerissa.

Ia menambahkan bahwa birokrasi bukan sekadar tentang jabatan yang diemban, melainkan tentang warisan pengabdian dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Karena itu, pejabat yang baru dilantik diharapkan menjadi motor penggerak perubahan, bukan sekadar pelengkap struktur birokrasi.

Gubernur juga mengingatkan bahwa di tengah dinamika zaman dan perubahan yang cepat, aparatur negara harus mampu beradaptasi dengan perkembangan dan tantangan baru. ASN dan PPPK diharapkan dapat menjadi simpul penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat agar setiap program dan kegiatan pembangunan tepat sasaran.

“Kita dihadapkan dengan tantangan perubahan zaman yang begitu cepat. Saya berharap saudara-saudara tidak hanya memperkuat birokrasi, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah sesuai harapan masyarakat,” tegasnya.

Dalam arahannya, Gubernur Hendrik Lewerissa menekankan pentingnya integritas dan etika kerja bagi seluruh aparatur sipil negara. Ia meminta seluruh ASN untuk mematuhi aturan normatif, menanamkan nilai-nilai etika, dan meningkatkan disiplin kerja. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan ASN, menurutnya, akan mendapatkan sanksi tegas.

Selain itu, ASN juga diminta untuk terus mengembangkan wawasan, meningkatkan kompetensi, dan menciptakan terobosan baru dalam mendukung kemajuan pembangunan daerah. Profesionalisme, efisiensi, efektivitas, dan ketepatan kerja menjadi kunci utama dalam merespons berbagai tantangan dan persoalan birokrasi pemerintahan.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penting untuk memperkuat komitmen dan tanggung jawab ASN terhadap amanah jabatan. Ia mengingatkan bahwa kinerja setiap pegawai akan dievaluasi secara berkala dan menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan karier ke depan.

“Ingatlah bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada pemerintah dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itu, tunjukkan kinerja terbaik dan berikan pelayanan yang tulus,” pesan Lewerissa.

Di akhir sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh pejabat fungsional dan PPPK yang baru dilantik. Ia mengajak mereka untuk bekerja bersama, saling mendukung, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan Maluku yang lebih maju dan sejahtera.

“Mari kita sama-sama baku sorong bahu, bekerja dan berkarya, par Maluku pung bae,” tutupnya.

Sebagai informasi, Pejabat Fungsional yang dilantik berjumlah 36 orang, sementara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 77 orang, berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 2151–2227 Tahun 2025 tanggal 1 Oktober 2025.

Acara pelantikan turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Staf Ahli Gubernur dan para Asisten Sekda, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta tokoh agama, dan seluruh pejabat yang dilantik. (V374) 

Foto : Kapolres Halut Pimpin Apel Gelar Pasukan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi

Halut, Globaltimurnn.com - Dalam Rangka Memastikan kesiapan seluruh unsur terkait menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, Polres Halut menggelar Apel Gelar Pasukan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025 di Lapangan Apel Bhayangkara Polres Halut, Selasa (4/11/2025) pukul 08.30 Wit.

‎

‎Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Halut AKBP Erlichson Pasaribu S.H. S.I.K. Selaku Pimpinan apel, dengan AKP Yulianus Balangan,S.H. sebagai perwira apel dan Ipda Dwi Agus Sunarto,S.H sebagai komandan apel.

‎

‎Apel dihadiri Mewakili Bupati Halmahera Utara Asisten III Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bpk. Samud Taha,S.P,.M.Si Mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Halut, Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Halut  Ridzky Septriananda,S.H, Mewakili Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Tobelo Bpk. Catur Noviantoris Yusuf Putra, S.H.,Mewakili Dandim 1508/Tobelo, Kasdim 1508/Tobelo Mayor Inf. Salim, perwakilan Satpol PP, Basarnas, , serta unsur TNI, Polri, BPBD, Dishub, dan OPD Halut.

‎

‎Dalam pelaksanaannya, apel terdiri dari Sat Regu  Kodim 1508 Tobelo Satu regu Brimob, Satu regu Samapta 1, Sat Regu Polairud Satu Regu  Res-Intel, Gabungan Staf, Satu regu Dishub,Sat regu Pol PP, Satu regu Basarnas 

‎

‎Dalam amanatnya, Kapolres Halut AKBP Erlichson Pasaribu S.H. S.I.K. menyampaikan bahwa apel gelar pasukan ini merupakan bentuk kesiapan dan sinergitas lintas instansi dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan gelombang tinggi yang rawan terjadi di Kabupaten Halut.

‎

‎“Apel kesiapan penanggulangan bencana ini dilaksanakan sebagai bentuk sinergitas dan pengecekan kesiapan personel, sarana, dan prasarana seluruh unsur terkait, seperti TNI, Polri, BPBD, Basarnas, dan instansi pemerintah daerah, dalam menghadapi potensi bencana di Kabupaten Halmahera Utara,” ujar Kapolres.

‎

‎rekan-rekan peserta apel yang saya banggakan. sebagaimana kita ketahui, bencana tidak bisa kita cegah, tetapi dampaknya dapat kita kurangi dengan kesiapsiagaan, mitigasi, dan respons yang baik untuk itu, saya tekankan beberapa hal penting perkuat koordinasi dan komunikasi antar instansi, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan darurat.

Siapkan rencana kontinjensi yang realistis dan dapat dijalankan sesuai karakteristik masing-masing wilayah, optimalkan sistem informasi peringatan dini dan pastikan tersampaikan dengan cepat kebencanaan kepada masyarakat, libatkan masyarakat dan relawan lokal dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, karena merekalah garda terdepan di lapangan, utamakan keselamatan jiwa manusia di atas segala kepentingan lainnya.

‎

‎Kapolres menekankan, penanggulangan bencana harus dilakukan melalui koordinasi yang kuat, peningkatan kapasitas SDM, serta edukasi masyarakat agar tercipta masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.

‎

‎“Diperlukan kerja sama lintas sektor dan partisipasi seluruh elemen masyarakat agar penanggulangan bencana dapat berjalan cepat, tepat, dan bertanggung jawab,” lanjutnya.

‎

‎“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” tutupnya.

‎

‎Apel gelar pasukan yang berlangsung selama kurang lebih satu jam tersebut berjalan tertib dan khidmat, serta menjadi momentum penting dalam memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi antarinstansi menghadapi potensi bencana di wilayah Kabupaten Halut. (V374) 

Foto : Polri Gelar FGD Sinergi Antar Lembaga Lindungi Hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Jakarta, Globaltimurnn.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Sinergi Antar Lembaga untuk Terlindunginya Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, bertempat di Grand Ballroom Hotel Ambara, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Kegiatan ini menghadirkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si. sebagai narasumber utama.

FGD ini merupakan bentuk kolaborasi lintas lembaga yang diinisiasi oleh Polri untuk mencari solusi terbaik dalam perlindungan hak anak, khususnya bagi anak-anak yang sempat terlibat dalam aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.

Dalam penyampaiannya, Menteri PPPA menekankan pentingnya pendekatan yang berperspektif perlindungan anak dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak. Ia mencontohkan beberapa kasus di Jawa Barat dan Jawa Timur, di mana sejumlah anak ikut dalam aksi demonstrasi tanpa memahami risiko yang ditimbulkan.

“Kami menemukan banyak anak yang tidak tahu bahwa demonstrasi yang mereka ikuti bisa berujung anarki. Mereka ikut karena rasa ingin tahu, ajakan teman, atau informasi di media sosial,”ujar Arifatul Choiri.

Ia menjelaskan, sebagian anak bahkan diajak dengan dalih kegiatan lain seperti konser musik atau pertandingan sepak bola, namun akhirnya justru diturunkan di lokasi aksi.

Hal ini membuat banyak orang tua terkejut dan khawatir karena anak mereka harus berhadapan dengan proses hukum.

Meski demikian, Arifatul menegaskan bahwa pemerintah bersama Polri dan lembaga terkait berkomitmen memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi.

“Berkat sinergi yang kami lakukan, anak-anak yang sedang menjalani proses hukum tetap bisa mendapatkan hak pendidikannya. Mereka tetap bersekolah secara daring,”ungkapnya.

Ia menambahkan, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan perlindungan anak sesuai dengan arahan Presiden RI.

“Tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang bisa berjalan sendiri. Semua harus berkolaborasi dan bersinergi. Hari ini kita melaksanakan semangat itu bersama,” tegas Arifatul Choiri.

FGD ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam mencegah keterlibatan anak dalam situasi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum serta memastikan pemenuhan hak-hak anak tetap terlindungi. (V374)