Namlea, Globaltimurnn.com — Upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan terus diperkuat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Namlea. Salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan pengawasan melalui razia rutin guna memastikan tidak ada barang terlarang yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di dalam Lapas.

Langkah tersebut kembali dilakukan jajaran pengamanan Lapas Namlea dengan menyasar Blok Djava, yang dihuni warga binaan dengan kasus tindak pidana narkotika, Senin (02/11/2026).

Razia ini menjadi bagian dari upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib), sekaligus memastikan lingkungan hunian warga binaan tetap aman, tertib, dan terbebas dari benda-benda yang dilarang.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan sejumlah barang yang tidak diperbolehkan berada di dalam blok hunian. Barang-barang yang berhasil diamankan meliputi delapan sendok, lima buah silet, satu kaleng, aluminium, dua jepit kuku, tiga paku, serta sebuah piring kaca.

Temuan tersebut menjadi perhatian jajaran pengamanan untuk terus memperketat pemeriksaan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuk maupun penyimpanan barang terlarang di lingkungan Lapas.

Kepala Subseksi Keamanan dan Ketertiban (Kasubsi Kamtib) Lapas Namlea, Heriyanto, menjelaskan bahwa razia pada Blok Djava, khususnya blok hunian warga binaan kasus narkotika, bertujuan memastikan tidak terdapat narkoba maupun penggunaan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang serta barang ilegal lainnya.

Menurutnya, pengawasan tidak hanya berfokus pada pemberantasan narkoba, tetapi juga mencakup benda-benda yang berpotensi membahayakan keselamatan warga binaan maupun petugas.

"Kami berupaya menciptakan lingkungan blok yang benar-benar bersih, baik itu bersih dari benda-benda tajam, narkoba, handphone, dan barang-barang yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban," jelas Heriyanto.

Ia menegaskan, upaya menjaga kondusivitas Lapas membutuhkan kedisiplinan dan tanggung jawab seluruh petugas pengamanan. Karena itu, prinsip kewaspadaan terus ditekankan kepada setiap regu jaga agar tidak lengah dalam menjalankan tugas.

Heriyanto juga mengingatkan bahwa setiap pelaksanaan tugas pengamanan harus berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) serta ketentuan yang berlaku.

"Kami terus beri wejangan kepada petugas bahwa keamanan dan ketertiban harus diutamakan apalagi dalam bertugas. Setiap regu pengamanan harus mampu bertanggung jawab dalam tugasnya dan harus dilaksanakan sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas III Namlea, Muhammad M. Marasabessy, memberikan apresiasi kepada jajaran pengamanan yang terus menunjukkan komitmen dalam melakukan pengawasan dan deteksi dini melalui kegiatan razia.

Menurutnya, petugas pengamanan memiliki posisi penting sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas dan menciptakan situasi yang kondusif di lingkungan pemasyarakatan.

"Petugas pengamanan adalah tembok utama dalam memastikan kondusivitas di dalam Lapas. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan jajaran pengamanan sudah sangat efektif dan terukur," tuturnya.

Ia berharap kegiatan pengawasan dan razia dapat terus dilaksanakan secara konsisten sebagai bentuk keseriusan Lapas Namlea dalam mencegah peredaran barang terlarang serta meminimalkan potensi gangguan keamanan.

Bagi Lapas Namlea, keamanan bukan sekadar memastikan kondisi blok hunian tetap terkendali, tetapi juga menjadi fondasi penting agar seluruh proses pembinaan warga binaan dapat berjalan dengan baik.

Melalui penguatan pengawasan, kedisiplinan petugas, serta pelaksanaan razia secara berkelanjutan, Lapas Namlea berkomitmen menjaga lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif.

Sebab, pembinaan yang optimal hanya dapat berjalan dalam lingkungan yang terjaga keamanannya. Karena itu, setiap potensi gangguan harus diantisipasi sejak dini demi mewujudkan Lapas yang bersih dari barang terlarang dan tetap mengedepankan ketertiban. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Di balik tembok Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon, ada ruang sederhana yang menyimpan kesempatan untuk belajar, memperluas wawasan, dan menata kembali masa depan. Ruang itu adalah perpustakaan, tempat warga binaan dapat menemukan pengetahuan sekaligus membangun kebiasaan positif melalui kegiatan membaca.

Bagi warga binaan, menjalani masa pembinaan bukan berarti harus berhenti belajar. Justru di tengah keterbatasan ruang dan waktu, kesempatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang lebih baik ketika kembali ke tengah masyarakat.

Semangat inilah yang terus didorong Rutan Kelas IIA Ambon melalui optimalisasi fasilitas perpustakaan sebagai salah satu sarana pembinaan kepribadian bagi warga binaan, Senin (02/11/2026).

Perpustakaan tersebut dihadirkan bukan sekadar sebagai tempat menyimpan dan membaca buku, melainkan juga sebagai ruang pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk mengembangkan kemampuan diri.

Berbagai bahan bacaan yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk memperkaya pengetahuan, mengenal berbagai bidang kehidupan, serta membangun cara berpikir yang lebih terbuka dan positif.

Kepala Rutan Kelas IIA Ambon, Meta Putra, menegaskan bahwa perpustakaan memiliki peran penting dalam mendukung proses pembinaan, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga binaan.

Menurutnya, membaca merupakan aktivitas sederhana yang dapat memberikan manfaat besar. Melalui buku, seseorang bisa memperoleh pengetahuan baru, memperluas sudut pandang, sekaligus membangun motivasi untuk terus memperbaiki diri.

“Melalui fasilitas perpustakaan ini, kami ingin memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan. Kami berharap budaya membaca dapat tumbuh menjadi kebiasaan positif, sehingga warga binaan dapat memanfaatkan waktu selama menjalani masa pembinaan dengan kegiatan yang bermanfaat,” ungkap Meta Putra.

Dukungan terhadap pengembangan budaya literasi tersebut juga disampaikan Kasubsi Pelayanan Tahanan, Rido. Ia menilai, perpustakaan menjadi fasilitas yang dapat membantu warga binaan tetap produktif dan memperoleh kesempatan belajar selama menjalani masa pidana.

Baginya, kegiatan membaca tidak hanya bermanfaat untuk mengisi waktu luang, tetapi juga mampu merangsang kreativitas, meningkatkan wawasan, dan membentuk pola pikir yang lebih konstruktif.

“Perpustakaan ini kami harapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh warga binaan sebagai tempat untuk belajar dan menambah pengetahuan. Kami terus mendorong agar kegiatan membaca menjadi kebiasaan positif, sehingga waktu yang dimiliki selama menjalani masa pembinaan dapat digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat,” ujar Rido.

Manfaat keberadaan perpustakaan itu turut dirasakan warga binaan. Salah satunya Beni, yang mengaku kehadiran fasilitas membaca memberikan kesempatan bagi dirinya dan warga binaan lainnya untuk melakukan kegiatan yang lebih produktif.

Menurutnya, buku menjadi salah satu sumber pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk mempelajari berbagai hal baru sekaligus mengisi waktu dengan aktivitas yang memberikan manfaat.

“Dengan adanya perpustakaan ini, kami bisa membaca berbagai macam buku dan mendapatkan banyak pengetahuan baru. Kegiatan membaca juga membuat waktu kami lebih bermanfaat dan memberikan motivasi untuk terus belajar serta memperbaiki diri,” tutur Beni.

Ia berharap fasilitas tersebut terus dipertahankan dan dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh warga binaan. Sebab, pengetahuan yang diperoleh melalui membaca dapat menjadi bekal berharga ketika nantinya kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Lebih dari sekadar aktivitas membaca, keberadaan perpustakaan juga menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Pengetahuan yang diperoleh dapat menjadi modal untuk meningkatkan kepercayaan diri, mengenali potensi pribadi, serta mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan setelah menyelesaikan masa pembinaan.

Rutan Ambon pun terus mendorong agar perpustakaan menjadi ruang yang hidup dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Budaya literasi diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, tetapi berkembang menjadi kebiasaan yang melekat dalam keseharian warga binaan.

Melalui langkah tersebut, Rutan Kelas IIA Ambon ingin memastikan bahwa pembinaan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan masa pidana, tetapi juga memberikan ruang bagi peningkatan kualitas diri, pengembangan pengetahuan, dan pembentukan karakter.

Sebab, perubahan tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Terkadang, perubahan justru berawal dari sebuah buku yang dibaca, pengetahuan yang dipahami, dan kesadaran untuk memperbaiki kehidupan.

Dari perpustakaan sederhana di balik tembok rutan, harapan untuk masa depan yang lebih baik terus ditumbuhkan. Bahwa setiap warga binaan tetap memiliki kesempatan untuk belajar, berkembang, dan kembali ke masyarakat dengan bekal pengetahuan serta semangat menjalani kehidupan yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. (Za)

Jakarta, globaltimurnn.com – Pemerintah Provinsi Maluku terus memperjuangkan pemerataan akses dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, termasuk warga yang berada di wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar.

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, saat melakukan audiensi resmi dengan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) II Republik Indonesia, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR, di Kantor Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Maluku secara khusus memperjuangkan dukungan pemerintah pusat untuk program pembenahan infrastruktur kesehatan secara menyeluruh di Provinsi Maluku, dengan target pelaksanaan pada tahun 2027.

Salah satu agenda prioritas yang disampaikan adalah usulan renovasi total RSUD dr. M. Haulussy sebagai rumah sakit rujukan utama di Provinsi Maluku. Pembenahan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas, kualitas fasilitas, serta jangkauan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat.

Gubernur menegaskan, penguatan fasilitas kesehatan harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan mempertimbangkan karakteristik geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan.

Dalam pemaparannya, Pemprov Maluku mempertimbangkan optimalisasi fungsi RSUD dr. M. Haulussy yang didukung RSUD dr. Ishak Umarella sebagai fasilitas penyangga. Dengan jarak tempuh antarkedua rumah sakit sekitar 20 menit, pengembangan layanan diharapkan lebih efektif, tidak tumpang tindih, serta didukung ketersediaan tenaga medis dan dokter spesialis.

Sementara itu, Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) akan tetap diarahkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan jiwa sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi.

"Dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal daerah serta besarnya kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Maluku yang tersebar di wilayah kepulauan, kami sangat mengharapkan dukungan penuh Kementerian Kesehatan untuk memprioritaskan renovasi total RSUD dr. M. Haulussy pada tahun 2027," tegas Gubernur.

Tidak hanya memperjuangkan peningkatan fasilitas rumah sakit rujukan, Gubernur Maluku juga mengusulkan dukungan pembiayaan untuk rehabilitasi dan perbaikan 141 unit Puskesmas yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Berdasarkan data teknis hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI, kebutuhan perbaikan tersebut terdiri atas 62 Puskesmas dengan kondisi rusak ringan, 38 rusak sedang, dan 41 rusak berat.

Menurut Gubernur, kondisi infrastruktur Puskesmas menjadi perhatian serius karena fasilitas kesehatan tingkat pertama merupakan garda terdepan pelayanan masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan dan fasilitas rumah sakit.

Karena itu, pembenahan Puskesmas menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat di seluruh wilayah Maluku memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak, aman, dan berkualitas tanpa terkendala kondisi geografis maupun keterbatasan sarana prasarana.

Melalui audiensi ini, Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong penguatan sinergi dan dukungan pemerintah pusat agar program peningkatan infrastruktur kesehatan dapat direalisasikan secara bertahap dan tepat sasaran.

Pemprov Maluku optimistis, dukungan Kementerian Kesehatan terhadap renovasi RSUD dr. M. Haulussy dan perbaikan 141 Puskesmas akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan daerah.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Maluku untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih merata, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memastikan bahwa masyarakat di pulau besar maupun pulau-pulau terluar memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. (Rdks) 

Masohi, Globaltimurnn.com — Sebuah kota tidak hanya dibangun melalui gedung-gedung pemerintahan, jalan yang terbentang, ataupun berbagai fasilitas publik yang berdiri megah. Lebih dari itu, sebuah kota tumbuh dari sejarah, perjuangan, persatuan, serta harapan masyarakat yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Semangat itulah yang kembali menemukan maknanya ketika Kota Masohi memasuki usia ke-69 tahun pada 3 November 2026.

Kota yang lahir dari gagasan besar tentang persatuan dan kebersamaan tersebut kini kembali menjadi ruang refleksi bagi seluruh masyarakat Maluku Tengah untuk melihat perjalanan pembangunan yang telah dilalui sekaligus menentukan arah masa depan yang ingin diwujudkan.

Dalam momentum menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Kota Masohi, Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, S.P., M.A.P., menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan, merata, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan dalam sambutannya pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka memperingati HUT ke-69 Kota Masohi Tahun 2026, yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Senin (02/11/2026).

Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh undangan yang hadir, Zulkarnain mengajak masyarakat untuk tidak sekadar merayakan pertambahan usia Kota Masohi, tetapi juga kembali mengingat sejarah panjang yang menjadi fondasi lahirnya kota tersebut.

Ia mengingatkan bahwa Kota Masohi diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, pada 3 November 1957. Kelahiran Masohi bukanlah peristiwa biasa, melainkan sebuah cita-cita besar yang dibangun di atas nilai persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong.

Menurutnya, sejarah tersebut harus terus dijaga sebagai bagian dari identitas masyarakat Maluku Tengah. Sebab, kemajuan sebuah daerah tidak boleh membuat generasi penerus melupakan akar sejarah dan perjuangan orang-orang yang telah lebih dahulu meletakkan dasar pembangunan.

Pada kesempatan itu, Zulkarnain juga menyampaikan penghormatan dan penghargaan kepada para leluhur, raja-raja, tokoh adat, serta masyarakat Negeri Amahai, Makariki, Haruru, Ruta, Sepa, Tamilouw, Waraka, dan negeri-negeri lainnya yang telah memberikan kontribusi besar bagi lahir dan berkembangnya Kota Masohi.

Penghargaan serupa diberikan kepada para bupati, wakil bupati, serta anggota DPRD dari masa ke masa yang telah bekerja, mengabdi, dan meletakkan fondasi pembangunan Kabupaten Maluku Tengah.

Baginya, perjalanan pembangunan hari ini merupakan bagian dari rangkaian perjuangan panjang yang tidak dapat dipisahkan dari pengabdian para pendahulu.

Mengusung tema “Bergerak, Bertumbuh, Berdaya”, peringatan HUT ke-69 Kota Masohi menjadi momentum penting untuk memperkuat tekad bersama dalam mendorong perubahan dan menghadirkan pembangunan yang semakin merata.

Tema tersebut mengandung pesan bahwa kemajuan daerah membutuhkan gerakan bersama, pertumbuhan yang berkesinambungan, serta kemampuan masyarakat untuk menjadi bagian aktif dalam pembangunan.

Zulkarnain memaparkan sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan perkembangan positif di Kabupaten Maluku Tengah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 75,10 pada tahun 2024 menjadi 75,87 pada tahun 2025. Sementara itu, angka kemiskinan mengalami penurunan dari 17,67 persen menjadi 16,71 persen, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,76 persen.

Capaian tersebut menjadi gambaran adanya perkembangan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, Bupati mengingatkan bahwa angka-angka pembangunan tidak boleh membuat pemerintah cepat berpuas diri.

Di balik setiap indikator statistik, terdapat kehidupan masyarakat yang harus terus diperjuangkan. Masih ada kebutuhan pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, kesempatan ekonomi, serta berbagai persoalan sosial yang membutuhkan perhatian dan kehadiran pemerintah.

Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur melalui angka pertumbuhan, tetapi juga sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah-wilayah negeri dan pelosok Maluku Tengah.

Dalam refleksi kepemimpinannya, Zulkarnain menegaskan bahwa amanah yang diemban saat ini merupakan bagian dari kesinambungan pembangunan yang telah dirintis oleh para pemimpin sebelumnya.

“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama sekaligus menjadi dorongan untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat yang masih harus kita tuntaskan.

Amanah kepemimpinan yang kami emban saat ini bukanlah untuk memulai dari awal, melainkan melanjutkan perjuangan para pendahulu dan membawa Maluku Tengah menuju keadaan yang lebih baik,” ungkap Zulkarnain.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pembangunan daerah membutuhkan kesinambungan, konsistensi, dan keberanian untuk melakukan pembenahan.

Setiap kepemimpinan memiliki tantangan dan prioritas masing-masing, tetapi tujuan akhirnya tetap sama, yakni menghadirkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Zulkarnain menekankan pentingnya memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD. Menurutnya, hubungan kedua lembaga tersebut harus dibangun melalui komunikasi, koordinasi, serta kesamaan visi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan juga menjadi kekuatan penting dalam mempercepat pembangunan.

Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan dukungan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dunia usaha, generasi muda, serta seluruh elemen daerah agar setiap program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak yang lebih luas.

Ada satu pesan yang kembali diangkat Zulkarnain dalam sambutannya, yakni filosofi Kota Masohi: “Jangan jemu mendaki kalau hendak ke puncak cita.”

Ungkapan tersebut bukan sekadar rangkaian kata yang melekat pada identitas Kota Masohi. Di dalamnya terkandung pesan mendalam tentang arti perjuangan, ketekunan, kesabaran, dan semangat pantang menyerah.

Mencapai sebuah cita-cita tidak selalu melalui jalan yang mudah. Ada tantangan yang harus dihadapi, keterbatasan yang perlu diatasi, serta pengorbanan yang harus dilakukan.

Begitu pula dengan pembangunan Maluku Tengah. Berbagai keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah, melainkan tantangan yang harus dijawab melalui kerja keras, inovasi, dan kebersamaan.

Di usia ke-69 tahun, Kota Masohi diharapkan tidak hanya tumbuh sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas masyarakat, tetapi juga semakin berkembang sebagai ruang yang memberikan kesempatan, kesejahteraan, dan harapan bagi seluruh masyarakat Maluku Tengah.

Menutup sambutannya, Zulkarnain mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persaudaraan, merawat kebersamaan, dan memperkuat semangat gotong royong.

Sebab, kekuatan sebuah daerah tidak hanya terletak pada besarnya anggaran pembangunan atau banyaknya proyek yang berhasil diselesaikan, tetapi juga pada kemampuan masyarakatnya untuk tetap bersatu, saling mendukung, dan bergerak menuju tujuan bersama.

Enam puluh sembilan tahun perjalanan Kota Masohi menjadi pengingat bahwa sebuah kota dibangun bukan hanya untuk generasi hari ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

Sejarah telah meletakkan fondasinya, perjuangan para pendahulu telah membuka jalannya, dan kini menjadi tanggung jawab bersama untuk melanjutkan cita-cita tersebut.

Masohi harus terus bergerak, bertumbuh, dan berdaya. Bukan hanya menjadi kota yang bertambah usia, tetapi menjadi kota yang semakin bermakna bagi kehidupan masyarakatnya dan masa depan Maluku Tengah. (Za)

Ambon, globaltimurnn.com - Sebanyak 17 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Ambon mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, sejak 2 Agustus hingga 11 Desember 2026 mendatang,

Keikutsertaan para pejabat tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Ambon memperkuat kapasitas kepemimpinan sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang berdampak nyata terhadap pembangunan dan pelayanan publik.

Juru Bicara Pemerintah Kota Ambon, Ronald Lekransy, Senin (2/11/26) di Ambon mengatakan, keikutsertaan para pejabat dalam program tersbut merupakan bagian dari UPAYA  pengembangan kompetensi kepemimpinan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menekankan profesionalitas, kompetensi, dan kinerja aparatur.

Menurutnya, pelatihan tersebut tidak sekadar memenuhi standar kompetensi jabatan, tetapi juga membentuk pemimpin yang berintegritas, adaptif, inovatif, serta mampu mengelola perubahan dan membangun kolaborasi lintas sektor.

"Setiap peserta dituntut merancang dan mengimplementasikan proyek perubahan yang menjawab persoalan strategis organisasi, dengan tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang serta hasil yang terukur," jelas Lekransy.

Ia menambahkan, bahwa  sejalan dengan arah transformasi pemerintahan digital, inovasi yang dikembangkan oleh Pejabat juga didorong memanfaatkan teknologi untuk memperkuat tata kelola, integrasi data, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, sesuai kebijakan nasional tentang SPBE, Satu Data Indonesia, dan keterpaduan layanan digital.

Dengan demikian, keikutsertaan 17 pejabat lingkup Pemerintah Kota Ambon, dipastikan akan  melahirkan 17 proyek perubahan atau inovasi strategis sesuai tugas dan fungsi masing - masing, yang tidak berhenti sebagai persyaratan pelatihan, tetapi dapat diterapkan dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Lekransy juga menambahkan bahwa dalam waktu mendatang masyarakat akan menjumpai berbagai publikasi inovasi melalui media sosial, media daring, dan kanal komunikasi pemerintah.

Publikasi tersebut menurut Lekransy, merupakan bagian dari sosialisasi, diseminasi informasi, serta upaya membangun dukungan dan kolaborasi dalam implementasi proyek perubahan, bukan semata-mata kegiatan seremonial maupun promosi individu pejabat.

“Dari hasil yang hendak dicapai, jelas bahwa  ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan hanya pada jabatan yang diemban, tetapi pada kemampuan menghadirkan perubahan yang bermanfaat. Jabatan memiliki batas waktu, sementara inovasi yang baik harus terus hidup dan memberi manfaat bagi masyarakat," tegasnya.

Ia berharap, dengan 17 inovasi yang akan dikembangkan tersebut dapat menjadi kontribusi nyata dalam mendukung visi pembangunan Kota Ambon 2025–2029, yakni "Ambon Manise yang Inklusif, Toleran, dan Berkelanjutan."

"PKN Tingkat II harus menjadi momentum melahirkan pemimpin yang tidak hanya mampu merumuskan gagasan, tetapi juga mewujudkannya menjadi solusi. Sebab, pada akhirnya, keberhasilan kepemimpinan diukur dari perubahan dan manfaat yang dirasakan masyarakat," tutup Lekransy. (Rdks) 

Bali, globaltimurnn.com - Ada dua cara mempromosikan daerah. Pertama, dengan anggaran besar dan gegap gempita yang cepat dilupakan. Kedua, dengan kecerdasan strategis yang menempatkan daerah pada pusat lalu lintas dunia, tanpa harus membakar uang rakyat. Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa tampaknya memilih jalan kedua. Dan di situlah letak daya tarik sekaligus ketajaman manuver “Maluku di Bali” yang saya simak dari cuplikan video promosi tersebut.

Di video itu, pesannya sederhana tetapi menusuk. Maluku adalah Negeri Rempah, kaya alam, budaya, dan sejarah dan dari Bali, Maluku hendak diperkenalkan sebagai potensi serta kebanggaan Indonesia. Kalimat penutupnya, “Dari Bali, mari bersama memperkenalkan Maluku sebagai Negeri Rempah yang kaya akan potensi dan kebanggaan Indonesia”, bukan sekadar slogan. Itu adalah deklarasi diplomasi pariwisata yang cerdas.

Bali bukan sekadar Pulau Dewata. Ia adalah pintu masuk utama wisatawan mancanegara ke Indonesia, simpul penerbangan internasional, dan pusat perhatian dunia wisata. Menempatkan promosi Maluku di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai adalah langkah piggybacking yang cerdas. Maluku tidak membangun arus baru dari nol, tetapi menumpang pada arus global yang sudah mapan. Ini bukan promosi biasa, ini adalah penyusupan narasi yang halus ke dalam rute perjalanan dunia.

Promosi ini disebut dilakukan melalui kolaborasi dengan mitra strategis seperti Bank Mandiri dan Bea Cukai, tanpa membebani APBD. Hal ini sangat layak diapresiasi, Gubernur tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk diam. Ia mengubah ruang komersial bandara menjadi etalase budaya. Ini adalah low-cost, high-impact diplomacy sebuah seni mengelola keterbatasan menjadi daya ungkit.

Maluku tidak dijual sebagai “Bali kedua” atau destinasi pantai biasa. Maluku dijual sebagai Negeri Rempah, titik nol sejarah globalisasi, pusat peradaban maritim yang menghubungkan Timur dan Barat. Ini adalah storynomics tourism tingkat tinggi. Ketika dunia mendengar “Maluku”, yang muncul bukan hanya keindahan alam, tetapi juga sejarah Banda, rempah, pelayaran, dan peradaban. Di tengah pasar wisata yang jenuh dengan pantai dan sunset, Maluku menawarkan kedalaman.

Manuver di Bali bukan gerakan tunggal. Ia terhubung dengan Calendar of Event 2026 yang memuat puluhan agenda wisata dari bahari, seni, hingga budaya. Artinya, promosi di Bali adalah pintu masuk menuju pengalaman nyata di Maluku. Ini adalah strategi funnel, kesadaran di bandara internasional, ketertarikan pada destinasi, lalu konversi berupa kunjungan yang menggerakkan UMKM, komunitas seni, dan ekonomi kreatif.

Gubernur Maluku tidak sekadar menjual destinasi, ia menempatkan Maluku dalam peta narasi dunia. Dari Bali, Maluku tidak menumpang popularitas Maluku sedang menenun takdirnya sendiri.

Ambon, globaltimurnn.com - Kabar menggembirakan datang dari jantung pelayanan kesehatan Maluku. RSUD dr. M. Haulussy, rumah sakit yang telah berdiri sejak 1940 dan selama puluhan tahun menjadi rujukan utama masyarakat Maluku, kini berada di jalur menuju perubahan besar, renovasi total dan modernisasi menyeluruh. Bagi banyak orang Maluku, ini bukan sekadar proyek fisik. Ini adalah momentum bersejarah, sebuah pencapaian fenomenal setelah bertahun-tahun bangunan tua itu menanggung beban layanan dengan kondisi yang jauh dari layak, banyak bagian rusak, dan sebagian kian terbengkalai.

Selama ini, RSUD Haulussy adalah cermin ironi Maluku. Di satu sisi, ia adalah rumah sakit kebanggaan, tempat ribuan pasien dari pulau-pulau mencari kesembuhan. Di sisi lain, bangunannya yang renta dan fasilitas yang menua menjadi pengingat bahwa daerah kepulauan sering kali harus berjuang lebih keras hanya untuk mendapatkan layanan dasar yang layak. Kini, arah cerita itu berubah. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, membawa persoalan ini langsung ke meja Kementerian Kesehatan RI. Dalam audiensi dengan Wakil Menteri Kesehatan II, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Gubernur tidak datang dengan keluhan kosong, tetapi dengan data, prioritas, dan desain system, renovasi total RSUD Haulussy, perbaikan 141 Puskesmas terintegrasi di 11 kabupaten/kota, serta penguatan rujukan kepulauan melalui Integrated Island Health System.

Langkah Gubernur Maluku ini layak mendapat apresiasi setinggi-tingginya. Ia tidak membiarkan Haulussy terus menjadi rumah sakit tua yang hanya dikenang dari cerita masa lalu. Ia memilih memperjuangkannya di arena yang tepat, anggaran pusat dengan argumen yang tajam. Maluku adalah provinsi kepulauan, sistem kesehatannya tidak boleh dirancang dengan logika daratan. Renovasi Haulussy diproyeksikan menjadikannya rumah sakit rujukan utama berstandar unggul pada 2027, bukan sekadar gedung yang dipercantik, tetapi rumah sakit yang modern, tertata, dan membanggakan. Efisiensi juga dihitung, Haulussy dan RSUD dr. Ishak Umarella hanya berjarak sekitar 20 menit, sehingga peran keduanya dibagi Haulussy sebagai kekuatan rujukan utama, sementara RSKD tetap fokus pada layanan kesehatan jiwa. Ini adalah keputusan visioner yang mendahulukan mutu sistem di atas simbolisme proyek.

Apresiasi juga pantas diberikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Maluku beserta jajarannya. Mereka adalah garda terdepan yang menerjemahkan visi gubernur menjadi data teknis, prioritas wilayah, dan rencana integrasi layanan. Tanpa kerja keras dan ketelitian dinas kesehatan, perjuangan ke Kemenkes tidak akan memiliki pijakan yang kuat. Begitu pula kepada Direktur RSUD dr. M. Haulussy dan seluruh manajemen rumah sakit, yang selama ini bertahan mengelola layanan di tengah keterbatasan. Ketahanan mereka adalah bukti bahwa Haulussy bukan hanya bangunan, ia adalah pengabdian. Kini, pengabdian itu mendapat jalan menuju standar baru, rumah sakit modern, bersih, aman, dan layak menjadi kebanggaan orang Maluku.

Yang membuat pencapaian ini semakin bermakna adalah adanya pendampingan RS Fatmawati Jakarta sejak Juli 2026 untuk memperkuat tata kelola, SDM, operasional, dan keuangan RSUD Haulussy. Artinya, renovasi total tidak berjalan sendiri. Gubernur memastikan bahwa setelah gedung diperbaiki, cara rumah sakit itu dikelola juga ikut bertransformasi. Ini adalah upaya memutus siklus “bangun–rusak–bangun” yang sering menjebak daerah. Renovasi Haulussy dan 141 Puskesmas 62 rusak ringan, 38 rusak sedang, dan 41 rusak berat adalah fondasi fisik dari sistem kesehatan kepulauan yang lebih adil. Rumah sakit rujukan yang hebat tanpa puskesmas yang kuat hanyalah menara di atas rawa. Gubernur, Dinas Kesehatan, dan Direktur RSUD Haulussy tampaknya memahami betul hal itu.

Tentu, target 2027 bukan akhir dari segalanya. Masih ada pekerjaan Panjang, pengawasan anggaran, distribusi tenaga kesehatan, logistik obat antar pulau, dan disiplin pelaksanaan proyek. Namun, arahnya sudah jelas. Setelah puluhan tahun terpuruk, RSUD dr. M. Haulussy kini berdiri di ambang kebangkitan. Jika semua rencana berjalan, Maluku akan memiliki rumah sakit kebanggaan yang modern, bukan lagi bangunan tua yang membuat hati nyeri. Dan di situlah letak pencapaian fenomenalnya, seorang gubernur, dinas kesehatan, dan manajemen rumah sakit memilih tidak berpasrah pada keterbatasan, tetapi merancang masa depan. No Island Left Behind bukan lagi slogan. Di RSUD Haulussy, ia mulai menjadi kenyataan.