Ambon, Globaltimurnn.com — Memperkuat kebersamaan dan menjaga stabilitas keamanan di Maluku menjadi pesan utama dalam kunjungan kerja Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XV/Pattimura, Mayjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P., M.Han., ke Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Maluku, Kamis (15/10/2026).

Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda silaturahmi antarpimpinan, tetapi juga menjadi momentum memperkokoh komitmen TNI dan Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keharmonisan kehidupan masyarakat di Bumi Raja-Raja.

Kehadiran Pangdam disambut hangat oleh Kapolda Maluku yang baru, Irjen Pol. Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H., bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku. Dalam kunjungan itu, Pangdam turut didampingi Kepala Staf Kodam (Kasdam) XV/Pattimura, Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko, beserta sejumlah pejabat utama Kodam XV/Pattimura.

Suasana pertemuan berlangsung penuh keakraban. Di tengah agenda resmi tersebut, Pangdam memberikan kejutan sekaligus menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada Irjen Pol. Suwondo Nainggolan atas amanah baru sebagai Kapolda Maluku.

Momen tersebut menjadi simbol penghormatan sekaligus penegasan bahwa pergantian kepemimpinan di tubuh Polri harus diiringi dengan kesinambungan kerja sama yang kuat bersama TNI.

Dalam pertemuan itu, Mayjen TNI Dody Triwinarto menekankan bahwa sinergitas dan soliditas TNI-Polri merupakan fondasi penting dalam menjaga situasi keamanan yang kondusif. Menurutnya, hubungan harmonis yang selama ini terbangun di Maluku perlu terus dipelihara dan diperkuat.

“Sinergisitas dan soliditas TNI-Polri adalah harga mati! Hubungan harmonis dan kerja sama yang terjalin erat di Maluku ini harus kita pertahankan serta menjadi pilot project atau percontohan bagi daerah-daerah lain di Indonesia,” tegas Dody.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kesamaan langkah kedua institusi dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan. Koordinasi yang solid, komunikasi yang terbuka, serta semangat kebersamaan dinilai menjadi kunci dalam menjaga kedamaian dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Lebih dari itu, kerja sama TNI-Polri diharapkan tidak hanya terlihat dalam pelaksanaan tugas pengamanan, tetapi juga melalui kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan dan kemajuan daerah.

Pangdam XV/Pattimura juga menyampaikan harapan agar kepemimpinan Kapolda Maluku yang baru semakin memperkuat hubungan kelembagaan antara Polda Maluku dan Kodam XV/Pattimura.

Ia berharap kedua institusi tetap berjalan beriringan, menjaga komunikasi dan koordinasi, serta mengedepankan kepentingan masyarakat demi terpeliharanya stabilitas keamanan di seluruh wilayah Maluku.

“Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas jabatan baru Bapak Kapolda. Semoga dengan kepemimpinan yang baru ini, Bumi Raja-Raja bisa menjadi semakin maju, sejahtera, dan senantiasa aman,” pungkasnya.

Rangkaian kunjungan kerja ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah antara pimpinan serta pejabat utama kedua institusi. Suasana akrab yang terbangun mencerminkan tekad bersama untuk terus menjaga hubungan baik dan memperkuat kolaborasi.

Bagi Maluku, sinergitas TNI-Polri bukan sekadar slogan, melainkan komitmen bersama untuk menjaga persatuan, merawat kedamaian, dan memastikan masyarakat dapat menjalani aktivitas dengan aman dan nyaman.

Dengan semangat kebersamaan tersebut, Kodam XV/Pattimura dan Polda Maluku diharapkan terus menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung terwujudnya Maluku yang semakin maju dan sejahtera. (Za)

Ambon, globaltimurnn.com — Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, secara resmi membuka The Second International Conference on Advanced Sciences and Technology (ICAST) 2026 yang diselenggarakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pattimura, di Lantai 5 Hotel Santika Ambon. Jumat (16/10/2026).

Konferensi internasional yang mengusung tema “Integrating Science and Technology for Sustainable and Inclusive Development” ini menjadi forum pertukaran pengetahuan, penguatan kolaborasi internasional, serta pengembangan inovasi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam sambutannya, Lewerissa menegaskan bahwa kemajuan sains dan teknologi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak hanya sebatas menghasilkan penemuan baru. Menurutnya, inovasi perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan, menjaga lingkungan, dan membuka peluang bagi generasi mendatang.

“Nilai sebenarnya terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan, menjaga lingkungan kita, dan menciptakan peluang bagi generasi mendatang,” tegas Lewerissa.

Ia mengatakan, Maluku memiliki potensi besar sebagai wilayah maritim dengan kekayaan sumber daya kelautan, perikanan, dan keanekaragaman hayati. Namun, potensi tersebut perlu didukung pemanfaatan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, serta kebijakan berbasis bukti untuk menjawab tantangan pembangunan, termasuk keterbatasan konektivitas antarpulau, tingginya biaya logistik, dan ketimpangan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

Karena itu, Gubernur mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Ia juga menekankan pentingnya investasi pada sumber daya manusia, terutama generasi muda, melalui penguatan literasi ilmiah, kompetensi digital, kemampuan berpikir kritis, dan kreativitas.

“Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk memajukan agenda pembangunan yang menjadikan sains, teknologi, dan inovasi sebagai penggerak utama transformasi daerah,” ujarnya.

Lewerissa berharap ICAST 2026 tidak hanya menghasilkan pengetahuan baru dan publikasi ilmiah, tetapi juga melahirkan kemitraan, rekomendasi, serta inisiatif konkret yang dapat mendukung pembangunan daerah, nasional, dan global.

Acara tersebut dihadiri Rektor Universitas Pattimura, Wali Kota Ambon, Dekan dan sivitas akademika Fakultas Sains dan Teknologi, para profesor, peneliti, akademisi, praktisi industri, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku, serta perwakilan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Ambon. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - — Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, membuka secara resmi Musyawarah Besar (Mubes) IV Latupati Maluku, yang digelar di Baileo Oikumene, Ambon. Dalam kesempatan tersebut, Lewerissa mengajak seluruh raja dan kepala pemerintahan negeri adat untuk memperkuat peran dalam menjaga kerukunan antarnegeri, menyelesaikan persoalan adat, serta mendukung pembangunan daerah. Jumat (16/10/2026)

Lewerissa menegaskan, musyawarah besar merupakan momentum penting untuk mengevaluasi kepengurusan sekaligus memperkuat tanggung jawab Latupati terhadap negeri-negeri adat dan masyarakat yang dipimpin.

“Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam musyawarah, tetapi jangan sampai meninggalkan perpecahan,” tegas Lewerissa dalam sambutannya.

Sebagai Upulatu Maluku, ia juga mengingatkan para pemimpin adat agar senantiasa dekat dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi dan kesulitan warga, serta memberikan ruang bagi generasi muda untuk berperan dalam kehidupan negeri.

Menurutnya, kehormatan seorang raja tidak hanya terletak pada gelar dan kedudukan adat, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat yang dipimpinnya.

Selain itu, Lewerissa meminta Latupati Maluku berperan aktif memfasilitasi penyelesaian persoalan batas wilayah dan petuanan antarnegeri yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah. Penyelesaian persoalan tersebut, katanya, harus mengedepankan kebijaksanaan, keterbukaan, dialog konstruktif, bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, hukum adat yang relevan, serta ketentuan yang berlaku.

“Jangan biarkan persoalan batas petuanan merusak hubungan antarnegeri,” ujarnya.

Lewerissa juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, mengingat Maluku merupakan wilayah kepulauan yang rentan terhadap gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, serta kebakaran hutan dan lahan. Ia mengajak Latupati mendorong peningkatan kesadaran masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait.

Di sisi pembangunan, Gubernur mengajak para pemimpin adat mendukung agenda strategis daerah, antara lain perjuangan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan, pengembangan Blok Masela, pembangunan Maluku Integrated Logistic Hub, serta pemanfaatan Bendungan Way Apu untuk memperkuat ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ia berharap dukungan para pemimpin adat dapat memastikan pembangunan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, kelestarian lingkungan, dan kepentingan negeri-negeri di Maluku.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPR RI Sadiah Uluputy, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, pimpinan DPRD Provinsi Maluku dan Kota Ambon, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie, Sekretaris Kota Ambon, Bupati Maluku Tengah, Ketua dan pengurus Latupati Maluku, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, pimpinan perguruan tinggi dan akademisi, para Upulatu dan Inalatu peserta musyawarah besar. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat PNS Golongan IVb di lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang diduga palsu dan mencatut nama serta tanda tangan elektronik Gubernur Maluku bukan merupakan dokumen resmi Pemerintah Provinsi Maluku.

Juru Bicara Pemprov Maluku, Kasrul Selang, mengatakan klarifikasi ini disampaikan menyusul maraknya pemberitaan di media massa dan media sosial terkait dugaan pemalsuan SK kenaikan pangkat tersebut.

Menurut Selang, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Dugaan pemalsuan dokumen kepegawaian tersebut harus ditangani secara cermat dan tuntas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dokumen tersebut bukan merupakan produk resmi Pemerintah Provinsi Maluku. Dugaan pemalsuan ini merupakan persoalan serius yang harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Selang.

Ia menjelaskan, penerbitan SK kenaikan pangkat PNS, khususnya Golongan IVa dan IVb, wajib mengikuti prosedur administrasi resmi melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Proses tersebut melalui verifikasi berjenjang, mulai dari BKPSDM Kabupaten/Kota, BKD Provinsi Maluku, hingga BKN Regional IV Makassar.

Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, BKN menerbitkan Persetujuan Teknis (Pertek) sebagai dasar penandatanganan SK secara elektronik oleh Gubernur. SK digital yang sah selanjutnya tersimpan pada akun MyASN milik PNS yang bersangkutan.

Menindaklanjuti dugaan pemalsuan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Ambon untuk mengambil langkah tegas sesuai kewenangan masing-masing.

Koordinasi juga dilakukan dengan aparat penegak hukum guna memastikan dugaan pelanggaran tersebut ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Pemerintah Provinsi Maluku telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Ambon untuk mengambil langkah tegas sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Selang.

Ia menegaskan, penanganan persoalan ini akan dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan dengan tetap mengedepankan kepastian hukum.

Di sisi lain, Gubernur Maluku kembali mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa pengurusan dokumen kepegawaian, termasuk kenaikan pangkat, tidak dipungut biaya alias gratis.

Karena itu, ASN diminta mengurus administrasi kepegawaian melalui perangkat daerah resmi dan tidak mudah tergiur tawaran pihak tertentu yang menjanjikan kemudahan pengurusan dokumen dengan imbalan uang.

ASN juga diimbau untuk memeriksa keabsahan setiap dokumen melalui saluran resmi guna menghindari penipuan maupun penyalahgunaan identitas pejabat.

“Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen menjaga integritas birokrasi, memperkuat tertib administrasi kepegawaian, serta memastikan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan,” ungkap Selang.

Ia berharap klarifikasi ini dapat memberikan kepastian informasi kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kewaspadaan ASN terhadap dugaan pemalsuan dokumen kepegawaian.

“Melalui klarifikasi ini, masyarakat dan seluruh ASN diharapkan memperoleh informasi yang benar serta lebih waspada terhadap dugaan pemalsuan dokumen kepegawaian di lingkungan pemerintahan, dengan selalu melihat pada aplikasi myAsn dan bila perlu mengkalrifikasi secara langsung ke BKD”, tutupnya. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com — Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menerima kunjungan Kapolda Maluku yang baru Irjen Pol. Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H. beserta jajaran di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku. Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Polda Maluku dalam menjaga stabilitas keamanan serta menciptakan situasi yang kondusif di daerah. Jumat (16/10/2026)

Lewerissa menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan kolaborasi yang selama ini terjalin antara Pemerintah Provinsi Maluku dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang baik menjadi kunci dalam menangani berbagai persoalan keamanan, termasuk konflik antarkelompok masyarakat.

“Secara umum, kondisi stabilitas keamanan di Maluku relatif aman dan terkendali. Memang masih terjadi satu atau dua peristiwa di tengah masyarakat, tetapi setiap kali terjadi konflik, Forkopimda kami kompak. Kami langsung berkomunikasi dan turun ke lapangan,” ujar Lewerissa.

Ia menjelaskan, langkah bersama tersebut efektif mencegah konflik meluas dan mempercepat penanganan persoalan di lapangan. Meski demikian, sejumlah tantangan masih perlu mendapat perhatian, di antaranya tindak kriminalitas yang berkaitan dengan minuman keras, penyalahgunaan narkoba, serta sengketa batas wilayah dan konflik agraria yang berpotensi memicu konflik horizontal antarkampung maupun antarnegeri.

Gubernur berharap Polda Maluku terus memperkuat langkah pencegahan, mengedepankan pendekatan persuasif, serta melaksanakan penegakan hukum secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya membangun kesadaran hukum masyarakat agar berbagai persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum.

Selain itu, Lewerissa menegaskan bahwa tantangan pembangunan dan persoalan sosial di Maluku membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan kepolisian.

“Saya kira menghadapi situasi seperti ini tidak ada cara lain bagi kami selain kita berkompak, bersinergi, dan berkolaborasi dalam menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat,” tegasnya.

Pertemuan tersebut juga ditandai dengan pertukaran plakat antara Kapolda Maluku Irjen Pol. Suwondo Nainggolan dan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa. Kapolda Maluku menyerahkan plakat kepada Gubernur Maluku, yang kemudian dibalas dengan penyerahan plakat dari Gubernur kepada Kapolda Maluku sebagai bentuk penghargaan dan penguatan hubungan kelembagaan antara Polda Maluku dan Pemerintah Provinsi Maluku.

Pertemuan ini dihadiri oleh, Wakil Gubernur Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Maluku. (Rdks) 

Piru, Globaltimurnn.com — Pemanfaatan lahan produktif terus dikembangkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Piru sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus membekali Warga Binaan dengan keterampilan pertanian. Kali ini, kebun kemandirian Lapas Piru berhasil menghasilkan panen 6,5 kilogram terong, yang dilanjutkan dengan persiapan lahan baru untuk penanaman pepaya California, Kamis (15/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa pembinaan di lingkungan pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pembentukan sikap dan kedisiplinan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi Warga Binaan untuk mengembangkan kemampuan praktis yang bermanfaat bagi kehidupan setelah menjalani masa pidana.

Panen terong dilakukan melalui pengelolaan kebun kemandirian oleh Warga Binaan dengan pendampingan petugas. Setelah panen selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pemerataan tanah sebagai tahap awal pembukaan lahan baru yang akan dimanfaatkan untuk budidaya pepaya California.

Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen Lapas Piru dalam mendukung 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sejalan dengan Asta Cita Presiden, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan lahan secara optimal.

Kepala Subseksi Kegiatan Kerja Lapas Piru, Ode Mustafa, mengatakan bahwa kegiatan pertanian menjadi salah satu sarana pembinaan yang memberikan pengalaman langsung kepada Warga Binaan dalam mengelola usaha produktif.

Menurutnya, proses bercocok tanam tidak hanya mengajarkan teknik pertanian, tetapi juga membentuk ketekunan, kedisiplinan, serta rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan.

“Melalui kegiatan ini, Warga Binaan memperoleh pengalaman langsung dalam mengelola pertanian sekaligus belajar membangun ketekunan dan tanggung jawab,” ujar Mustafa.

Manfaat pembinaan tersebut juga dirasakan oleh Warga Binaan yang terlibat dalam kegiatan berkebun. Salah seorang Warga Binaan berinisial L mengungkapkan bahwa pengalaman yang diperoleh selama mengikuti kegiatan pertanian menjadi kesempatan berharga untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

“Melalui kegiatan ini, kami belajar untuk tekun dan bertanggung jawab. Kami berharap keterampilan yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk hidup mandiri dan lebih produktif ketika kembali ke masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja, Muh. Ramdhan Basir, menegaskan bahwa pengembangan lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) tidak semata-mata mengejar hasil produksi pertanian. Lebih dari itu, kegiatan tersebut diarahkan untuk membangun keterampilan dan kemandirian Warga Binaan agar memiliki bekal yang dapat dimanfaatkan setelah bebas.

“Pengembangan lahan SAE tidak hanya berorientasi pada hasil panen, tetapi juga pada peningkatan keterampilan Warga Binaan. Kami berharap keterampilan yang diperoleh melalui kegiatan pertanian ini dapat menjadi bekal untuk hidup mandiri dan produktif setelah kembali ke masyarakat,” kata Ramdhan.

Terpisah, Kepala Lapas Kelas IIB Piru, Hery Kusbandono, menekankan pentingnya pengelolaan lahan secara maksimal agar setiap area yang tersedia dapat memberikan manfaat produktif dan berkelanjutan.

“Lahan yang tersedia harus dimanfaatkan secara optimal, tidak hanya untuk menghasilkan produk pertanian, tetapi juga membekali Warga Binaan dengan keterampilan dan kemandirian,” tegas Hery.

Keberhasilan memanen 6,5 kilogram terong dan dimulainya persiapan lahan untuk pepaya California menjadi bagian dari pengembangan pertanian di Lapas Piru. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas kegiatan produktif, meningkatkan pemanfaatan lahan, serta memberikan pengalaman nyata kepada Warga Binaan dalam mengelola tanaman pangan dan hortikultura.

Melalui pembinaan yang berkelanjutan, Lapas Piru berupaya menjadikan kegiatan pertanian sebagai sarana pembelajaran sekaligus ruang untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan semangat hidup mandiri.

Dengan demikian, hasil yang dicapai tidak hanya terlihat dari panen yang diperoleh, tetapi juga dari keterampilan dan tanggung jawab yang tumbuh selama proses pembinaan. Bekal tersebut diharapkan dapat membantu Warga Binaan beradaptasi, berkarya, dan memberikan kontribusi positif ketika kembali ke tengah masyarakat. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Upaya memperkuat ketahanan pangan membutuhkan sinergi, pendampingan, serta pengelolaan sumber daya yang tepat. Semangat tersebut mendorong Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Maluku menjajaki kerja sama dengan Dinas Pertanian Provinsi Maluku untuk mengoptimalkan program ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan.

Langkah tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja Kepala Bagian Umum (Kabagtum) Kanwil Ditjenpas Maluku, Sarwono, bersama jajaran Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) ke Kantor Dinas Pertanian Provinsi Maluku di Ambon, Rabu (14/10/2026). Rombongan diterima langsung oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda.

Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi kedua instansi untuk membangun komunikasi dan menjajaki bentuk kolaborasi yang dapat mendukung pengembangan sektor pertanian, khususnya dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Maluku.

Dalam pertemuan tersebut, Sarwono menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu program strategis yang perlu didukung melalui keterlibatan berbagai pihak. Menurutnya, dukungan teknis dari instansi yang memiliki kompetensi di bidang pertanian sangat dibutuhkan agar program yang dijalankan di lingkungan pemasyarakatan dapat berkembang secara optimal.

“Ketahanan pangan merupakan salah satu program strategis yang perlu kita dukung bersama. Melalui kolaborasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Maluku, kami berharap dapat memperoleh dukungan, pendampingan, serta masukan teknis untuk mengoptimalkan pelaksanaan program ketahanan pangan di UPT Pemasyarakatan se-Maluku,” ujar Sarwono.

Ia menjelaskan, kerja sama tersebut diharapkan dapat membuka peluang pengembangan pertanian yang lebih terarah, mulai dari pemanfaatan lahan produktif, penentuan komoditas sesuai kondisi wilayah, hingga penerapan metode pertanian yang efektif dan berkelanjutan.

Dengan dukungan yang tepat, potensi lahan dan sumber daya yang tersedia di masing-masing UPT diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selain mendukung program ketahanan pangan, langkah ini juga berpotensi memperkuat kegiatan pembinaan kemandirian bagi warga binaan melalui aktivitas pertanian yang produktif.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda, menyambut positif inisiatif kerja sama yang dibangun Kanwil Ditjenpas Maluku. Ia menilai koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan potensi masing-masing instansi untuk mendukung program pembangunan yang berkelanjutan.

“Kolaborasi lintas sektor merupakan langkah penting dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki masing-masing instansi. Kami menyambut baik upaya Kanwil Ditjenpas Maluku untuk memperkuat ketahanan pangan dan berharap komunikasi serta koordinasi ini dapat ditindaklanjuti melalui program kerja sama yang konkret,” ungkap Ilham.

Selain membahas peluang kolaborasi, pertemuan tersebut juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi bentuk dukungan yang dapat dikembangkan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing pihak. Keterlibatan jajaran Bidang Umum dan SDM Kanwil Ditjenpas Maluku turut memperkuat koordinasi internal dalam mendukung pelaksanaan program strategis kementerian.

Bagi lingkungan pemasyarakatan, pengembangan ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan lahan, tetapi juga menjadi peluang untuk meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan kemandirian warga binaan. Melalui kegiatan pertanian yang terencana, warga binaan diharapkan memperoleh pengalaman praktis yang bermanfaat sebagai bekal ketika kembali ke tengah masyarakat.

Kanwil Ditjenpas Maluku berharap penjajakan kerja sama tersebut dapat ditindaklanjuti melalui program yang nyata dan sesuai dengan potensi masing-masing UPT. Pendampingan dari Dinas Pertanian diharapkan mampu membantu meningkatkan kualitas pengelolaan lahan serta mendorong penerapan praktik pertanian yang lebih efektif.

Kunjungan kerja ini sekaligus menegaskan komitmen Kanwil Ditjenpas Maluku untuk memperluas kemitraan dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Dengan koordinasi yang berkesinambungan, program ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan diharapkan semakin terarah, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat bagi pembinaan warga binaan dan penguatan ketahanan pangan di Maluku. (Za)