Masohi, globaltimurnn.com - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Maluku Tengah resmi dilantik di Gedung Mae Oku, Masohi, pada Selasa (28/10/2026).

Pelantikan pengurus KNPI Maluku Tengah di bawah kepemimpinan La Hamidun selaku ketua dan Yusuf Michael Efamutam sebagai sekretaris, resmi dilantik oleh Sekretaris DPD KNPI Provinsi Maluku, Almindes Syauta.

Momen pelantikan yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 ini menjadi penanda dimulai-nya era baru konsolidasi pemuda di Bumi Pamahanunusa.

Salah satu sorotan dalam kepengurusan baru ini adalah sosok Sekretaris KNPI Maluku Tengah, Yusuf Michael Efamutam. Putra asli Seram Utara yang dikenal sebagai praktisi hukum itu kini tampil sebagai representasi pemuda dari wilayah pegunungan.

Kepada media ini, Yusuf Michael Efamutam menegaskan komitmen kepengurusannya untuk merangkul seluruh elemen kepemudaan tanpa sekat.

"Di bawah kepemimpinan La Hamidun sebagai ketua dan dirinya sebagai Sekretaris, pihaknya berkomitmen untuk menyatukan seluruh pemuda-pemudi dari desa dan negeri di seluruh Maluku Tengah," ujar Yusuf usai pelantikan (AH) 

Ambon, globaltimurnn.com - Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Dankodaeral) IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., menghadiri Forum Diskusi Pemanfaatan Sungai Wai Tomu yang digelar Kodam XV/Pattimura di Serambi Kehormatan Makodam XV/Pattimura, Ambon, Kamis (29/10).

Forum tersebut membahas penataan kawasan Sungai Wai Tomu, termasuk rencana pembangunan lahan parkir dan sentra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan memperhatikan aspek administrasi, teknis, keselamatan, serta kelestarian lingkungan.

Kegiatan ini melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, akademisi, instansi teknis, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan insan pers sebagai wadah bertukar pandangan serta menyamakan persepsi mengenai pemanfaatan kawasan tersebut.

Dalam pemaparannya, Kapoksahli Pangdam XV/Pattimura Brigjen TNI Julius Jolly Suawa menjelaskan latar belakang, prosedur, dan perkembangan pembangunan lahan parkir serta sentra UMKM. Ia menyampaikan bahwa dokumen lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan telah diterbitkan. 

Sementara itu, calon pelaku UMKM yang akan menempati kawasan tersebut direncanakan melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kebersihan, ketertiban, dan kelestarian lingkungan.

Ia juga menjelaskan bahwa pendanaan proyek bersumber dari sumbangan masyarakat kepada Pangdam XV/Pattimura, bukan dari APBN maupun dana hibah pemerintah.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Dr. Ir. Ruslan Malik memaparkan aspek teknis terkait kewenangan pengelolaan, kronologi korespondensi, serta hasil evaluasi terhadap sejumlah persoalan administrasi, hidraulika, keselamatan, dan fungsi sungai.

Ia menekankan pentingnya sinkronisasi dan komunikasi konstruktif antara Kodam XV/Pattimura dan Kementerian Pekerjaan Umum agar berbagai persoalan dapat dibahas sesuai ketentuan yang berlaku serta dipahami secara tepat oleh masyarakat.

Dukungan terhadap penataan kawasan Sungai Wai Tomu dan Pasar Mardika turut disampaikan mantan Gubernur Maluku ke-11 sekaligus mantan Danrem 174/Pattimura periode 1998–1999, Brigjen TNI (Purn.) Dr. Karel Albert Ralahalu. Ia berharap penataan tersebut dapat mendorong pengembangan destinasi wisata baru sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat Kota Ambon.

Kehadiran Dankodaeral IX dalam forum ini mencerminkan komitmen TNI AL untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah. Dialog terbuka antarpemangku kepentingan diharapkan dapat mendorong penyelesaian persoalan secara konstruktif dengan tetap mengutamakan kepentingan publik, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan oleh pejabat dan tamu undangan yang hadir sebagai bagian dari tindak lanjut hasil diskusi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasdam XV/Pattimura, Danrem 151/Binaiya, Wali Kota Ambon, Danlanud Pattimura, Kapolresta Pulau Ambon dan PP Lease, Dandim 1504/Ambon, Rektor Universitas Pattimura, Kepala BWS Maluku, para asisten dan kepala dinas terkait, Aspidmil, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya. (Rdks) 

Halut, Globaltimurnn.com – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara bersama keluarga besar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) melepas kepergian almarhumah Praja Henderika Maanana melalui ibadah pemakaman dan upacara penghormatan terakhir yang berlangsung di rumah duka keluarga Maanana/Antara, Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, Kamis (29/10/2026).

Rangkaian kegiatan yang dimulai pukul 13.15 WIT tersebut dihadiri Ketua DPRD Halmahera Utara, Christina Lesnussa, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Halut, Drs. F.N. Sahetapy, M.H., Kasatpol-PP Halut, Muhammad Kacoa, S.Pd.I., jajaran pejabat dan staf Satpol-PP, serta keluarga dan jemaat dengan jumlah sekitar ratusan orang.

Dalam upacara penghormatan terakhir, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Halut, Ir. Valentino F. Leiwakabessy, M.MA., bertindak sebagai inspektur upacara, sedangkan Djidon Bahabu, S.IP., bertindak sebagai komandan upacara.

Prosesi diawali dengan pembukaan, ungkapan hati keluarga, pembacaan riwayat hidup almarhumah, dan ibadah di rumah duka. Selanjutnya, dilaksanakan upacara pelepasan jenazah sebagai bentuk penghormatan atas kepergian almarhumah yang semasa hidupnya menjadi bagian dari keluarga besar Satpol-PP Halmahera Utara.

Dalam sambutan pelepasan jenazah, Valentino F. Leiwakabessy menyampaikan belasungkawa mendalam atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara kepada keluarga yang ditinggalkan.

Ia menyampaikan bahwa kepergian almarhumah merupakan kehilangan bagi keluarga, rekan kerja, dan institusi tempatnya mengabdi. Pengabdian almarhumah sebagai anggota Satpol-PP dinilai menjadi bagian dari upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan ketenteraman masyarakat.

“Dalam suasana dukacita ini, keluarga tidak berjalan sendiri. Pemerintah Daerah turut merasakan kesedihan yang dialami oleh keluarga besar almarhumah,” demikian pesan yang disampaikan dalam sambutan tersebut.

Ia juga mengajak seluruh keluarga dan rekan kerja almarhumah untuk tetap tabah serta menaruh pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa di tengah kehilangan yang dialami.

Sebagai penguatan iman bagi keluarga yang berduka, Valentino mengutip firman Tuhan dalam Mazmur 34:19 yang berbunyi, “TUHAN itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya.”

Menurutnya, kenangan tentang kasih, kebersamaan, ketulusan, dan pengabdian almarhumah hendaknya tetap hidup di hati keluarga serta seluruh rekan kerja yang pernah berjalan bersama almarhumah.

Usai sambutan, prosesi dilanjutkan dengan menyanyikan lagu “Bagimu Negeri”, penghormatan kepada jenazah yang dipimpin komandan upacara, serta pengusungan peti jenazah menuju tempat pemakaman Jemaat Eksodus MKCM untuk dimakamkan.

Ibadah pemakaman kemudian dilaksanakan di lokasi pekuburan sebelum jenazah almarhumah dikebumikan.

Seluruh rangkaian ibadah dan upacara penghormatan terakhir berlangsung dengan lancar dan berakhir pada pukul 17.25 WIT.

Kepergian Praja Henderika Maanana menjadi momen dukacita bagi keluarga besar Satpol-PP Halmahera Utara. Penghormatan terakhir tersebut menjadi ungkapan belasungkawa sekaligus penghargaan atas pengabdian almarhumah selama menjadi bagian dari institusi pemerintah daerah.

Tuhan kiranya memberikan penghiburan, kekuatan, dan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan.  [𝐆𝐈𝐎]

Ambon, Globaltimurnn.com — Upaya meningkatkan kualitas lingkungan dan kenyamanan masyarakat terus dilakukan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Tahun 2026. Di Dusun Seri, Kelurahan Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Satgas TMMD Kodim 1504/Ambon kini mengerjakan pembangunan saluran drainase untuk membantu mengatasi persoalan genangan air yang kerap terjadi saat musim hujan.

Pembangunan saluran air tersebut menjadi salah satu sasaran fisik yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam memperlancar aliran air di sepanjang jalan setapak dan mengurangi risiko genangan yang dapat mengganggu aktivitas warga.

Selama ini, buruknya sistem aliran air di sejumlah titik kawasan tersebut berpotensi menyebabkan genangan hingga banjir ringan ketika curah hujan meningkat. Kondisi itu tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi kebersihan lingkungan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan.

Melalui pembangunan drainase ini, Satgas TMMD berupaya menghadirkan solusi infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

Briptu Rafli menjelaskan bahwa penentuan sasaran pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi serta kebutuhan mendesak warga setempat. Karena itu, pembangunan drainase menjadi bagian penting dari upaya mendorong pemerataan pembangunan hingga ke lingkungan permukiman.

“Program TMMD tidak hanya hadir untuk membangun jalan, tetapi juga memprioritaskan infrastruktur dasar yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Dengan dibangunnya drainase di sepanjang jalan setapak ini, kami berharap aliran air menjadi lancar, lingkungan desa menjadi lebih bersih, serta terhindar dari ancaman genangan air dan banjir saat musim penghujan tiba,” ujarnya.

Pengerjaan drainase dilakukan melalui kolaborasi personel Satgas TMMD bersama masyarakat setempat. Semangat gotong royong terlihat dalam setiap tahapan pekerjaan, mulai dari penggalian saluran, pemasangan dinding bekisting atau boplang, hingga pengecoran struktur drainase.

Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut. Selain mempercepat pekerjaan fisik, kebersamaan ini juga memperkuat hubungan antara aparat dan warga dalam membangun lingkungan yang lebih baik.

Hingga Kamis, progres pembangunan drainase dilaporkan telah mencapai 25 persen. Pekerjaan selanjutnya akan dilanjutkan secara bertahap hingga sasaran yang direncanakan dapat diselesaikan.

Pembangunan ini diharapkan mampu membantu mengurangi persoalan genangan air, terutama ketika musim hujan tiba, sekaligus menciptakan lingkungan permukiman yang lebih tertata dan nyaman.

Program TMMD ke-130 Kodim 1504/Ambon tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui kerja bersama yang berangkat dari kebutuhan masyarakat.

Pembangunan drainase di Dusun Seri menjadi salah satu wujud bahwa infrastruktur sederhana memiliki peran besar dalam mendukung kehidupan sehari-hari warga. Saluran air yang berfungsi baik dapat membantu menjaga kebersihan lingkungan, memperlancar aliran air hujan, dan mengurangi potensi gangguan terhadap aktivitas masyarakat.

Melalui sinergi antara TNI, Polri, dan warga, pelaksanaan TMMD diharapkan dapat memberikan manfaat nyata sekaligus menumbuhkan semangat kepedulian bersama terhadap pembangunan wilayah.

Dengan semangat gotong royong, Satgas TMMD Kodim 1504/Ambon terus mendorong terwujudnya lingkungan Dusun Seri yang lebih aman, bersih, dan nyaman, sekaligus memperkokoh kemanunggalan TNI dan rakyat sebagai fondasi pembangunan serta ketahanan wilayah. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Upaya menjaga soliditas TNI-Polri di Maluku kembali ditunjukkan melalui penyelesaian insiden yang melibatkan oknum prajurit Zidam XV/Pattimura dan dua anggota Polsek Kairatu Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Meski kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan damai melalui mediasi, proses hukum terhadap prajurit yang bersangkutan dipastikan tetap berlanjut.

Kepala Zeni Daerah Militer (Kazidam) XV/Pattimura, Kolonel Czi Ferry Kriswardana, S.Sos., M.Tr.(Han), menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), khususnya jajaran Polres SBB dan Polsek Kairatu Timur, atas tindakan tidak terpuji yang dilakukan Kopka DA terhadap Aipda ST dan Aipda H.

Permohonan maaf tersebut disampaikan menyusul mediasi formal yang berlangsung di Mapolsek Kairatu Timur, Kabupaten SBB, Rabu (28/10/2026). Pertemuan itu digelar dalam suasana kekeluargaan dan dihadiri Danramil 1513-03/Kairatu Kapten Inf Heri Tupamahu, Kapolsek Kairatu Timur Iptu Lodewyk R. Alfons, serta perwakilan dari kedua institusi.

Bagi Kazidam XV/Pattimura, penyelesaian secara damai menjadi langkah penting untuk memulihkan hubungan antarpersonel sekaligus menjaga keharmonisan dan kerja sama TNI-Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan masyarakat.

Dalam pernyataannya, Kolonel Czi Ferry Kriswardana mengungkapkan penyesalan mendalam atas tindakan anggotanya. Ia menegaskan bahwa perilaku tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai keprajuritan maupun komitmen Kodam XV/Pattimura dalam membangun hubungan yang solid dengan Polri.

“Secara pribadi dan atas nama keluarga besar Zidam XV/Pattimura, saya menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada institusi Polri, khususnya kepada Aipda ST dan Aipda H beserta keluarga,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada kedua anggota kepolisian tersebut atas sikap terbuka dan kesediaan menyelesaikan persoalan melalui jalur kekeluargaan.

Menurutnya, kebesaran hati untuk saling memaafkan merupakan modal penting dalam mempertahankan soliditas aparat keamanan, terutama di wilayah Maluku yang membutuhkan sinergi kuat antarinstitusi.

“Kami sangat berterima kasih atas kebesaran jiwa dan keluhuran budi rekan-rekan kepolisian yang telah membukakan pintu maaf dan sepakat menyelesaikan kesalahpahaman ini melalui jalur kekeluargaan demi menjaga soliditas aparat keamanan di Maluku,” tambahnya.

Meski mediasi telah menghasilkan kesepakatan damai, Kazidam XV/Pattimura menegaskan bahwa penyelesaian secara kekeluargaan tidak menghapus tanggung jawab prajurit atas tindakan yang dilakukannya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi, Kopka DA seusai mediasi langsung dikembalikan ke satuan Zidam XV/Pattimura untuk menjalani pemeriksaan intensif. Prajurit tersebut selanjutnya akan menghadapi proses hukum dan penjatuhan sanksi internal sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan hasil pemeriksaan.

Kolonel Czi Ferry Kriswardana menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi pelanggaran disiplin maupun etika yang dilakukan prajurit TNI AD.

“Permohonan maaf yang tulus ini kami barengi dengan tindakan tegas demi marwah institusi TNI. Kami tidak menoleransi segala bentuk pelanggaran disiplin dan etika prajurit,” tegasnya.

Ia menambahkan, penegakan aturan merupakan bagian dari komitmen pembinaan prajurit agar setiap anggota TNI mampu menjaga kehormatan satuan, bersikap profesional, serta mengedepankan perilaku humanis ketika berinteraksi dengan masyarakat maupun sesama aparat.

Penyelesaian insiden Kairatu ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi, saling menghormati, dan koordinasi antara TNI dan Polri di wilayah Maluku.

Melalui pendekatan kekeluargaan yang disertai proses pertanggungjawaban sesuai ketentuan, kedua institusi diharapkan tetap menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan sinergi dalam pelaksanaan tugas keamanan dan pelayanan publik berjalan dengan baik. (Za)

Geser, Globaltimurnn.com — Ancaman kabut asap, potensi peningkatan curah hujan, hingga persoalan pengelolaan sampah menjadi perhatian bersama di Pulau Geser, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Menghadapi tantangan tersebut, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Geser memperkuat sinergi lintas sektor untuk membangun lingkungan yang tangguh terhadap bencana sekaligus mendorong pengembangan potensi wisata daerah.

Komitmen itu mengemuka dalam Dialog Komunikasi Publik bertajuk “Asap Kapan Hilang, Hujan Kapan Datang?” yang diinisiasi Stasiun Meteorologi Kelas III Kuffar Seram Bagian Timur di Pulau Geser, Kamis (29/10/2026).

Forum tersebut menjadi ruang bertukar informasi dan menyatukan langkah antara instansi pemerintah, aparat keamanan, pemerintah negeri, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merespons dampak perubahan iklim yang semakin membutuhkan kesiapsiagaan bersama.

Kepala Urusan Tata Usaha Lapas Geser, M. Alhamid, yang hadir mewakili institusinya, menegaskan bahwa informasi cuaca dan iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

Menurutnya, informasi meteorologi yang akurat dapat menjadi dasar untuk mengantisipasi risiko gangguan keamanan dan ketertiban, melindungi keselamatan warga binaan ketika terjadi cuaca ekstrem, serta menyesuaikan program pembinaan kemandirian dengan kondisi lingkungan.

“Informasi meteorologi dan klimatologi ini menjadi basis data penting bagi kami dalam menyusun mitigasi risiko gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib), memastikan keselamatan warga binaan saat cuaca ekstrem, serta merancang program pembinaan kemandirian yang adaptif terhadap lingkungan,” ujar Alhamid.

Keterlibatan Lapas Geser dalam forum ini sekaligus memperlihatkan bahwa kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga yang bergerak di bidang kebencanaan, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh institusi, termasuk jajaran pemasyarakatan.

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III Kuffar SBT di Geser, Moksen Siwasiwan, menjelaskan bahwa dinamika iklim dipengaruhi berbagai faktor, termasuk fenomena El Niño dan anomali suhu permukaan laut.

Ia menekankan bahwa tantangan tersebut tidak dapat ditangani secara terpisah. Diperlukan koordinasi antarlembaga agar informasi prakiraan cuaca dan potensi bencana dapat diterjemahkan menjadi langkah antisipasi yang nyata di tengah masyarakat.

“Perubahan iklim global menuntut kita untuk membangun sistem peringatan dini yang terintegrasi. BMKG tidak dapat berjalan sendiri; data cuaca yang kami suplai harus mampu diterjemahkan menjadi aksi mitigasi konkret oleh seluruh instansi di Geser, mulai dari kesiapan menghadapi bencana hingga perencanaan tata kota yang mendukung sektor wisata,” tegas Moksen.

Ia juga berharap informasi yang dikeluarkan BMKG dapat disebarluaskan oleh seluruh instansi kepada masyarakat sehingga warga memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi cuaca dan langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko bencana.

Dalam diskusi tersebut, peserta turut menyoroti potensi peningkatan intensitas hujan pada pertengahan November hingga Desember 2026. Kondisi itu mendorong perlunya persiapan sejak dini, terutama melalui penataan area resapan air, pembersihan saluran, dan pengelolaan lingkungan yang lebih terarah.

Dukungan terhadap upaya mitigasi juga disampaikan Kapolsek Geser, Iptu Jufrin Djaena. Ia menegaskan bahwa kepolisian siap mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, termasuk ketika wilayah menghadapi keadaan darurat akibat bencana alam.

Menurutnya, koordinasi antara kepolisian, TNI, Lapas, dan unsur pemerintah lainnya sangat diperlukan agar penanganan situasi darurat dapat berlangsung secara terpadu.

“Sinergi profesional ini sangat penting. Kami dari pihak Kepolisian siap memberikan dukungan penuh, baik dalam menjaga kondusivitas kamtibmas maupun menerjunkan personel secara terpadu bersama Lapas dan TNI ketika terjadi situasi darurat atau bencana alam di wilayah Geser,” kata Jufrin.

Senada dengan itu, Danramil Geser, Kapten Inf. Iksan Pattimura, menyatakan kesiapan TNI untuk mendukung kegiatan mitigasi bencana dan aksi sosial di tengah masyarakat.

Ia menilai ketahanan wilayah tidak hanya ditentukan oleh kesiapan aparat, tetapi juga oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan.

“TNI selalu siap bergerak di garis depan mitigasi bencana dan aksi sosial. Melalui program padat karya dan gotong royong terintegrasi yang disepakati hari ini, Koramil Geser akan bahu-membahu bersama Lapas, Polsek, dan masyarakat untuk membersihkan saluran air dan menata lingkungan guna mencegah banjir,” ujarnya.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan masyarakat sekaligus membangun budaya peduli lingkungan melalui kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Dari sisi pemerintahan adat, Raja Negeri Geser, Suilani Kelian, menyambut positif keterlibatan Lapas, BMKG, dan berbagai instansi dalam merumuskan langkah bersama untuk masa depan Pulau Geser.

Ia menilai pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan bagian penting dari upaya menjaga kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik wisata daerah.

“Atas nama pemerintah negeri dan masyarakat Geser, kami sangat bersyukur atas kolaborasi lintas sektoral ini. Integrasi pengelolaan sampah dan mitigasi lingkungan ini adalah kunci. Kami siap menggerakkan warga untuk mendukung aksi gotong royong demi menjaga estetika pulau kita tercinta, sehingga Geser tidak hanya aman dari bencana tetapi juga siap tumbuh sebagai destinasi wisata yang bersih dan memikat,” ungkap Suilani.

Forum ini turut melibatkan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), pimpinan instansi vertikal, serta unsur pemerintah negeri. Sementara itu, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pulau Geser, Basarnas SBT, Dinas Perhubungan SBT, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya mengikuti kegiatan secara virtual.

Keterlibatan berbagai pihak tersebut memperkuat pembahasan mengenai hubungan antara mitigasi bencana, kebersihan lingkungan, dan pengembangan potensi wisata bahari serta sejarah Pulau Geser.

Dialog komunikasi publik tersebut menghasilkan kesepakatan kolaboratif yang dituangkan dalam empat program prioritas untuk ditindaklanjuti bersama.

Pertama, penggunaan masker secara massal ketika terjadi kabut asap sebagai langkah mengurangi paparan asap dan risiko gangguan pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Kedua, penyiapan dan pemeliharaan area resapan air menjelang potensi peningkatan intensitas hujan pada November hingga Desember 2026. Upaya ini ditujukan untuk mengantisipasi genangan sekaligus menjaga cadangan air tanah.

Ketiga, pelaksanaan pembersihan berkala dan penguatan tata kelola sampah terpadu lintas instansi guna mengurangi penumpukan limbah serta meminimalkan risiko tersumbatnya saluran air yang dapat memicu banjir.

Keempat, pelaksanaan kerja bakti bersama masyarakat untuk menjaga kebersihan dan estetika kawasan, sekaligus meningkatkan daya tarik wisata bahari dan sejarah di Pulau Geser.

Keempat program tersebut diharapkan tidak berhenti pada kesepakatan forum, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kegiatan nyata melalui pembagian peran, koordinasi, dan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.

Melalui sinergi Lapas Geser, BMKG, TNI-Polri, pemerintah negeri, dan seluruh pemangku kepentingan, Pulau Geser diharapkan semakin siap menghadapi perubahan kondisi iklim, lebih tertata dalam pengelolaan sampah, serta mampu mengembangkan potensi wisata yang dimiliki.

Bagi Lapas Geser, kolaborasi ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang responsif terhadap risiko lingkungan, sekaligus mendukung terciptanya wilayah yang aman, bersih, dan tangguh menghadapi tantangan perubahan iklim. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Pembangunan kawasan Sungai Wai Tomu di Kota Ambon memasuki tahap evaluasi menyusul pembahasan berbagai aspek teknis dan administrasi dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Kodam XV/Pattimura, Kamis (29/10/2026). Sebagai tindak lanjut, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto memutuskan menghentikan sementara pembangunan jembatan hingga seluruh persyaratan perizinan yang diperlukan terpenuhi.

Keputusan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam FGD pengembangan dan pemanfaatan Sungai Wai Tomu yang berlangsung di Serambi Kehormatan Makodam XV/Pattimura, Ambon. Forum ini mempertemukan unsur TNI, pemerintah daerah, instansi teknis, akademisi, tokoh masyarakat, LSM, dan insan pers untuk menyamakan persepsi mengenai rencana penataan kawasan tersebut.

Kegiatan itu turut dihadiri Kasdam XV/Pattimura, Danrem 151/Binaiya, Wali Kota Ambon Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si., Dankodaeral IX/Ambon, Danlanud Pattimura, Kapolresta Pulau Ambon dan PP Lease, Dandim 1504/Ambon, Plt. Kepala BWS Provinsi Maluku, para asisten dan kepala dinas terkait, Aspidmil, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Dalam pemaparan awal, Kapoksahli Pangdam XV/Pattimura Brigjen TNI Julius Jolly Suawa, S.Sos., menjelaskan latar belakang, tahapan prosedur, dan perkembangan pembangunan lahan parkir serta sentra UMKM di kawasan Sungai Wai Tomu.

Ia menyampaikan bahwa dokumen lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) telah diterbitkan. Pengelolaan sentra UMKM nantinya juga akan dilakukan melalui proses seleksi agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan seiring dengan upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Menurutnya, desain pembangunan turut mempertimbangkan kondisi aliran sungai, termasuk dengan tidak menggunakan pilar tengah pada konstruksi yang direncanakan. Ia juga menegaskan bahwa pembiayaan proyek tersebut bersumber dari sumbangan masyarakat, bukan dari APBN maupun dana hibah pemerintah.

Meski demikian, pembahasan dalam forum tidak hanya berfokus pada manfaat pembangunan, tetapi juga menyentuh persoalan kewenangan, kelengkapan administrasi, keselamatan konstruksi, dan keberlanjutan fungsi sungai.

Plt. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Dr. Ir. Ruslan Malik, S.T., M.T., memaparkan sejumlah aspek teknis, termasuk status kewenangan pengelolaan sungai, kronologi korespondensi, serta hasil evaluasi terhadap temuan administrasi, hidraulika, keselamatan, dan fungsi sungai.

Paparan tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan langkah lanjutan agar pengembangan kawasan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang memiliki kewenangan.

Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menyatakan dukungannya terhadap penataan kawasan Sungai Wai Tomu selama pelaksanaannya mengikuti peraturan yang berlaku dan tidak mengganggu fungsi lingkungan sungai.

Ia menegaskan bahwa pembangunan Kota Ambon membutuhkan kebersamaan, komunikasi, serta koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, TNI, dan kementerian terkait.

Pernyataan tersebut, menurutnya, mencerminkan semangat kebersamaan dalam membangun daerah. Namun, dukungan terhadap pembangunan juga harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap aturan dan kepentingan masyarakat luas.

Bodewin turut mengimbau Kodam XV/Pattimura, Pemerintah Kota Ambon, dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk terus menyelaraskan langkah melalui komunikasi yang konstruktif. Ia berharap perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui koordinasi dan pembahasan teknis, bukan perdebatan di media sosial yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Dukungan terhadap gagasan penataan kawasan juga disampaikan mantan Gubernur Maluku ke-11 sekaligus mantan Danrem 174/Pattimura periode 1998–1999, Brigjen TNI (Purn.) Dr. Karel Albert Ralahalu.

Ia mengapresiasi inisiatif Pangdam XV/Pattimura dalam mendorong penataan kawasan Sungai Wai Tomu dan Pasar Mardika. Ia berharap pengembangan tersebut dapat menghadirkan ruang publik yang lebih tertata sekaligus membuka peluang bagi kawasan itu untuk berkembang menjadi destinasi wisata baru di Kota Ambon.

Dari kalangan akademisi, Ketua Kajian Studi Lingkungan Universitas Pattimura, Dr. Ir. Abraham Tualessy, M.Si., turut mengapresiasi gagasan pengembangan ruang publik di Wai Tomu.

Berdasarkan pengamatan lapangan, ia menjelaskan bahwa kondisi genangan air di kawasan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain curah hujan dan pasang laut. Karena itu, penataan kawasan perlu didukung kajian yang memadai agar solusi yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru.

Ia menekankan pentingnya kesesuaian dokumen lingkungan dengan klasifikasi kegiatan, perlindungan terhadap fungsi sungai, serta keterlibatan pelaku UMKM lokal dalam pengembangan kawasan ekonomi tersebut.

Sementara itu, perwakilan media Lensa Maluku, Wan Sangadji, mengapresiasi gagasan penataan kawasan perkotaan yang diinisiasi Kodam XV/Pattimura. Ia juga mendorong BWS Maluku untuk memperkuat koordinasi dengan pihak terkait dan memberikan kejelasan mengenai rekomendasi teknis kepada Kementerian Pekerjaan Umum.

Setelah mendengarkan berbagai pandangan dan masukan, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto menegaskan bahwa pembangunan jembatan dihentikan sementara sampai persyaratan perizinan yang diperlukan dipenuhi.

Langkah tersebut menjadi bentuk komitmen untuk menempatkan kepatuhan hukum dan prosedur sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan. Proses penyelesaian selanjutnya akan dilakukan melalui koordinasi dengan instansi berwenang, dengan memperhatikan aspek administrasi, teknis konstruksi, keselamatan, lingkungan, serta manfaat yang hendak diberikan kepada masyarakat.

Dengan demikian, pengembangan kawasan Sungai Wai Tomu diharapkan tetap dapat dibahas dan ditindaklanjuti secara terukur, tanpa mengabaikan ketentuan yang mengatur pemanfaatan sungai.

Rangkaian FGD ditutup dengan penandatanganan berita acara hasil diskusi oleh para pejabat dan tamu undangan yang hadir. Penandatanganan tersebut menjadi bentuk komitmen bersama untuk menindaklanjuti hasil pembahasan melalui koordinasi dan langkah-langkah sesuai kewenangan masing-masing.

Keputusan penghentian sementara ini sekaligus menegaskan bahwa upaya menata kawasan perkotaan tidak hanya membutuhkan gagasan dan dukungan, tetapi juga kepastian perizinan, kajian teknis, serta perlindungan terhadap fungsi lingkungan demi kepentingan masyarakat Ambon dalam jangka panjang. (Za)