Foto : Ketua PMTI Ambon Serukan Natal Damai : Warga Toraja Diminta Jaga Ketertiban, Kebersihan, dan Hindari Pesta Miras

Ambon, Globaltimurnn.com – Menjelang perayaan Natal 2025, Ketua Persekutuan Masyarakat Toraja Indonesia (PMTI) Kota Ambon, Drs. Ruben Ruru, mengeluarkan imbauan penting kepada seluruh warga Toraja yang bermukim di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Ia menekankan perlunya menjaga keamanan, ketertiban, serta kebersihan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial.

Kamis, (04/12/2025). Imbauan ini di sampaikan Ruben usai menghadiri Perayaan Natal PMTI Sektor 3 di Gudang Dua Putri Waitatiri, Dalam pesannya, ia mengingatkan bahwa Natal bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum untuk memperkuat persaudaraan dan menunjukkan jati diri komunitas Toraja sebagai warga yang disiplin serta menghormati keberagaman Maluku.

Seluruh warga PMTI harus tetap mengikuti aturan, menjaga keamanan lingkungan, serta membangun kebersamaan dengan masyarakat Kota Ambon dan Maluku Tengah, tegas Ruben dalam keterangannya kepada sejumlah awak media.

Ruben memberi perhatian serius terhadap maraknya penyalahgunaan momen Natal oleh oknum tertentu untuk melakukan kegiatan negatif, seperti pesta minuman keras hingga penyalahgunaan narkotika.

“Kami berharap warga Toraja jauh dari pesta miras, narkoba, dan segala aktivitas yang dapat merusak citra komunitas kita. Ini pesan yang wajib disampaikan,” ujarnya.

Menurutnya, sebagai komunitas perantau yang sudah lama menjadi bagian dari masyarakat Maluku, menjaga perilaku baik adalah bentuk penghormatan terhadap daerah yang telah menerima mereka dengan tangan terbuka.

Ruben juga mengingatkan bahwa warga Toraja tersebar di dua wilayah administratif Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Karena itu, ia menekankan pentingnya mendukung program pemerintah di kedua daerah tersebut.

“Kita berada di dua wilayah, sehingga ketertiban harus dijaga di semua lini. Dukungan terhadap program pemerintah adalah bagian dari kontribusi kita sebagai masyarakat Toraja,” jelasnya.

Ia turut menyoroti pesan Wali Kota Ambon mengenai kebersihan kota, yang menjadi salah satu isu utama menjelang akhir tahun.

Kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Wali Kota sudah mengingatkan, dan kita wajib ikut menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman, tambah Ruben.

Saat ini, jumlah warga Toraja di Pulau Ambon diperkirakan mencapai sekitar 1.500 jiwa, tersebar di berbagai kecamatan. Data registrasi sebelumnya mencatat terdapat 823 kepala keluarga, namun Ruben mengatakan angka riil kemungkinan jauh lebih besar.

Ia juga menegaskan bahwa PMTI Ambon berada dalam koordinasi langsung dengan struktur nasional di bawah kepemimpinan Letjen Purn. Selvanus Lumba, yang juga menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara.

Di akhir wawancara, Ruben kembali menegaskan komitmen PMTI untuk menjadi komunitas yang memberi dampak positif, terutama dalam menjaga kerukunan antarwarga.

“Kami mengimbau seluruh warga Toraja agar tidak mudah tersulut konflik dengan kelompok masyarakat lainnya. Jaga ketertiban, hindari gesekan, dan kita ciptakan Natal yang damai untuk semua,” tutupnya. (Za)

Foto : PMTI Ambon Hadirkan Format Baru : Natal Per Sektor Pererat Ikatan Warga Toraja di Dua Kabupaten

Ambon, Globaltimurnn.com – Perayaan Natal Persekutuan Masyarakat Toraja Indonesia (PMTI) Kota Ambon tahun 2025 menghadirkan konsep baru yang langsung disambut antusias warga. Untuk pertama kalinya, perayaan tidak lagi dilaksanakan secara gabungan, melainkan dibagi per sektor dengan tujuan memperkuat kedekatan dan persekutuan di tingkat wilayah.

Kamis, (04/12/2025). Hal ini di sampaikan Ketua Panitia Natal PMTI Sektor III, Ronilo Tandikura, SE., MM, seusai pelaksanaan ibadah dan perayaan di Gudang Dua Putri. 

Natal ini kegiatan rutin setiap tahun, hanya saja tahun tahun lalu kita laksanakan secara gabungan. Baru tahun ini kami mulai per sektor, dan khusus Sektor Tiga, kami lakukan untuk lebih mempererat persekutuan masyarakat Toraja di wilayah masing masing, jelas Ronilo.

Sektor III PMTI tercatat sebagai salah satu sektor dengan wilayah cakupan paling luas. Ronilo merinci bahwa sektor ini meliputi :

Kota Ambon : Kecamatan Baguala, Teluk Ambon, dan Leitimur Selatan. 

Kabupaten Maluku Tengah : Kecamatan Salahutu dan Leihitu Barat. 

Totalnya ada lima kecamatan di dua kabupaten. Dengan sektor seperti ini, pelayanan organisasi lebih terarah dan kita bisa menjangkau warga Toraja secara maksimal, lanjutnya.

Menurutnya, format sektor dinilai lebih efektif dibanding perayaan gabungan yang selama ini sulit menghimpun seluruh warga karena jarak dan kesibukan masing masing anggota.

Ronilo menegaskan bahwa konsep perayaan Natal per sektor bukan hanya uji coba sesaat, tetapi akan menjadi model tetap PMTI untuk tahun-tahun berikutnya.

Ke depan, setiap tahun Natal dilaksanakan per sektor. Dengan begitu, hubungan antarwarga akan semakin dekat, dan kegiatan PMTI bisa berjalan lebih hidup dan terfokus, katanya.

Meski demikian, PMTI tetap merencanakan perayaan besar secara gabungan dalam periode tertentu sebagai bentuk kebersamaan skala luas.

Mungkin setiap lima tahun sekali kita akan adakan Natal gabungan. Itu akan melibatkan pengurus PMTI provinsi atau kota. Jadi acara besar tetap ada, tetapi rutinnya tetap per sektor, tambahnya.

Melalui pola baru ini, panitia berharap seluruh warga Toraja di Ambon dan Maluku Tengah bisa lebih terjangkau dalam pelayanan organisasi. Selain itu, partisipasi warga diyakini akan meningkat karena kegiatan dilakukan lebih dekat dengan domisili masing-masing.

“Kami ingin semua warga Toraja bisa terlibat, merasa dihimpun, dan semakin solid dalam persekutuan maupun kehidupan bermasyarakat,” tutup Ronilo.(Za)

Foto : Natal PMTI Ambon Penuh Sukacita, Wali Kota Ajak Warga Toraja Terus Rawat Kebersihan dan Kerukunan Kota

Ambon, Globaltimurnn.com - Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai Perayaan Natal Persekutuan Masyarakat Toraja Indonesia (PMTI) Kota Ambon yang di gelar di Gudang Dua Putri Waitatiri, Ratusan warga Toraja dari Kota Ambon hingga Maluku Tengah larut dalam ibadah dan perayaan yang berlangsung penuh sukacita.

Kamis, (04/12/2025). Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama Ketua PMTI Kota Ambon Drs. Ruben Ruru, para pimpinan OPD, dan tokoh masyarakat termasuk Raja Negeri Suli.

Dalam sambutannya, Wali Kota memberi apresiasi mendalam atas kontribusi komunitas Toraja di Ambon, yang selama ini dinilai sebagai kelompok yang rukun, disiplin, dan aktif mendukung pembangunan kota.

Warga Toraja adalah bagian penting dari wajah Ambon hari ini, Mereka hidup berdampingan dengan penuh harmoni dan selalu memberi pengaruh positif bagi kota, kata Wattimena.

Ia menegaskan, kehadirannya bukan sekadar memenuhi undangan, tetapi sebagai bentuk pengakuan atas peran nyata PMTI dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kerukunan antarwarga lintas agama maupun etnis. 

Wattimena mengingatkan bahwa perayaan Natal harus dimaknai sebagai kesempatan memperbaiki diri dan meneladani kasih Kristus dalam kehidupan sehari hari.

Natal bukan hanya acara tahunan, Ini momen untuk meneguhkan komitmen berbuat baik sesuai kehendak Tuhan, ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota menitipkan tiga pesan penting :

1. Dukung Program Kota Ambon

Menurutnya, pemerintah tidak mungkin berjalan sendiri tanpa partisipasi masyarakat.

“Kita ingin Ambon makin maju. Itu hanya bisa dicapai bila semua turut mendukung,” tegasnya.

2. Jaga Kebersihan Kota

Ia menyoroti pentingnya kedisiplinan membuang sampah sesuai aturan, Kalau Ambon mau sejahtera, kota ini harus bersih dulu, katanya.

3. Hindari Konflik Berbasis Suku

Wali Kota meminta masyarakat menghentikan kebiasaan mencampurkan masalah individu dengan identitas adat atau daerah asal, Kalau ada masalah, selesaikan secara personal. Jangan bawa bawa suku. Energi kita habis untuk konflik, lalu kapan kita bangun Ambon?, pesannya.

Ia menyampaikan apresiasi karena selama ini nyaris tidak pernah terdengar konflik yang melibatkan warga Toraja di Ambon.

Perayaan Natal PMTI tahun ini mengusung tema, “Allah Hadir Untuk Menyelamatkan Keluarga”. Tema ini, kata Wali Kota, sangat relevan karena keluarga adalah titik awal pembangunan masyarakat.

Kalau keluarga kuat, kota pasti kuat. Itu juga yang menjadi fokus kebijakan pemerintah hari ini, jelasnya.

Wattimena menutup sambutannya dengan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru kepada seluruh warga Toraja.

Sebelumnya, Ketua PMTI Kota Ambon Drs. Ruben Ruru mengajak seluruh anggota PMTI untuk terus menjaga kerukunan, menjauhi tindakan negatif, dan mempertahankan reputasi warga Toraja yang dikenal disiplin dan dapat dipercaya.

Nama baik warga Toraja adalah warisan dan tanggung jawab. Mari kita tetap menjadi pembawa damai serta turut membangun Ambon, ujar Ruru.

Ia menekankan bahwa sebagai perantau yang sudah menetap dan berkeluarga di Ambon, warga Toraja memiliki kewajiban moral untuk memberi kontribusi bagi kota yang menjadi rumah mereka kini. (Za)

Foto : Rumberu di Ambang Kehancuran, Warga Muak Dengan Tirani dan Nepotisme Kades Mussa Tibaly

Rumberu, Globaltimurnn.com - Kemarahan dan kekecewaan masyarakat Desa Rumberu terhadap kepemimpinan Kepala Desa Rumberu, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat, Mussa Tibalya, kini mencapai puncaknya. 

Masyarakat menilai tata kelola pemerintahan desa saat ini telah mati suri, penuh kecurangan, dan dijalankan tanpa mengindahkan etika maupun moral. 

Desa Rumberu dinilai tidak sedang berjalan menuju kemajuan, melainkan mundur ke masa kegelapan akibat arogansi penguasa desa. Ungkap salah satu warga masyarakat Rumberu selaku tokoh pemuda yang enggan namanya di mediakan kepada media ini pagi tadi

Dikatakan-nya" Sorotan utama warga tertuju pada praktik nepotisme yang dipertontonkan secara vulgar oleh sang Kepala Desa. Ungkapnya

Sementara itu dikutip dari postingan salah satu akun Facebook bernama Marisa Marisa dalam postingannya yang mendapat komentar dari salah satu netisen dengan nama Facebook Vecky Niak, yang dalam komentarnya mengatakan" TPK jadi tumbal for orang pung sanang itu,, ator barang - barang di dalam rumah baru bilang orang lain, BPD Rumberu dong tidur trus, Kades su seng pernah ka kantor cuman ka kabong, lalu program jalan seng pernah rapat deng masyarakat cuman tinggal bapa anak dan mama yang ator akang dalam rumah saja, makan uang masyarakat su sama deng warisan keluarga,,, basudara e cuman di Rumberu saja yang bagimu,, seorang Kades melawan aturan,,, Rumberu Galap..!! 

Cara - cara ini dinilai sangat mencederai akal sehat, mengesampingkan moral, dan secara mutlak merusak kepercayaan masyarakat. Ujar sumber seraya menambahkan

"Ini bukan lagi pemerintahan desa, tapi kerajaan keluarga, Bapaknya Kades, anaknya Bendahara, Ke mana transparansi? Bagaimana mungkin ada pengawasan jika yang memegang uang dan yang memerintah adalah ayah dan anak? Ini adalah puncak kerusakan etika di desa kami," Sekarang turun dari bendahara jadi kaur umum, ini bahasa orang tua bilang bado, staf Desa keluarga milik keluarga, 11/12 sama saja. Jelasnya

Kekacauan tidak berhenti di situ, Istri Kepala Desa juga terlibat terlalu jauh mencampuri urusan pemerintahan, bahkan turut mengatur keuangan desa selayaknya pejabat berwenang. Ucapnya

Sumber menegaskan lagi" Hal ini memperparah dugaan bahwa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dikelola secara tertutup bak "uang dapur" keluarga Kades, tanpa pernah dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Terangnya

Ini Fakta di desa Rumberu memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan:

1. Matinya Demokrasi Desa: 

Tidak pernah ada rapat atau musyawarah untuk menghimpun aspirasi warga, Suara masyarakat dianggap angin lalu dan dibungkam oleh ketertutupan birokrasi desa.

2. Nepotisme : 

Kades mengangkat anaknya Valen Tibaly sebagi bendahara di desa Ruberu.

3. Pembangunan Eksklusif: 

Proyek pembangunan fisik di desa hanya dikerjakan dan melibatkan keluarga Kades sendiri, sementara masyarakat luas hanya dijadikan penonton di tanah kelahirannya sendiri.

4. Kantor Desa "Berhantu": 

Kades Mussa Tibaly dituding tidak pernah berkantor di Desa induk, melainkan hanya berdiam diri di dusun, Akibatnya, Kantor Desa menjadi bangunan kosong tanpa aktivitas pelayanan.

5. Staf Makan Gaji Buta: 

Perangkat dan staf pemerintahan desa dinilai tidak berfungsi sama sekali, Mereka hanya menerima gaji rutin tanpa memberikan kinerja nyata bagi kemajuan desa.

Masyarakat Rumberu kini diliputi rasa pesimis yang mendalam.

Dengan gaya kepemimpinan Mussa Tibaly yang otoriter dan sarat kepentingan pribadi, warga merasa tidak ada lagi harapan bagi Desa Rumberu untuk bangkit. 

Masa depan desa ini dinilai suram, terpuruk di bawah kendali segelintir orang yang hanya memikirkan perut sendiri.

"Katong (kita) sudah tidak berharap apa-apa lagi, Desa Rumberu sudah rusak dari dalam, Pemerintahannya bobrok, pemimpinnya tidak punya hati untuk rakyat, Rumberu benar-benar dalam kondisi darurat dan menyedihkan," Tutupnya tegas 

Aparat penegak hukum diminta bertindak tegas dan cepat menyelesaikan permasalahan Rumberu, Bupati diminta evaluasi Kades dan jika perlu rekomendasikan pergantian Kades lebih eloknya begitu, dari pada masyarakat terus di hantui rasa kawatir, dengan anggaran yang tidak tau kemana arahnya dan yang mengait untung siapa. Pungkas sumber (Rdks) 

Foto : Kapolres Buru Bersama Satgas Penertiban Sosialisasikan Penataan Tambang Emas Gunung Botak Dengan Pendekatan Humanis

Namlea, Globaltimurnn.com - Kapolres Buru, AKBP Sulastri Sukidjang, S.H., S.I.K., M.M., bersama Tim Satgas Penertiban dan Pengosongan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Gunung Botak, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat adat dan penambang yang beraktivitas di wilayah tersebut. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah penataan dan penertiban yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Buru untuk memperbaiki pengelolaan tambang emas Gunung Botak yang selama ini dianggap ilegal.

Acara dimulai dengan apel kesiapan pasukan yang digelar di halaman Polres Buru pada pukul 09.00 WIT, yang dihadiri oleh sejumlah pejabat dan personil yang terlibat dalam operasi, termasuk Kabag Ops Polres Buru AKP Denny Indrawan Lubis, S.I.K., M.M., serta para perwakilan dari Kodim 1506 Namlea, Yonif TP 821/Satria Bupolo, dan Satpol PP. Kapolres Buru, dalam sambutannya, menekankan pentingnya pendekatan persuasif dan dialogis dengan masyarakat agar tujuan dari penertiban ini bisa diterima dengan baik oleh seluruh pihak.

"Sosialisasi yang kita lakukan hari ini bertujuan untuk memastikan masyarakat memahami bahwa kebijakan ini untuk kemakmuran bersama. Kita ingin menghindari terjadinya kesalahpahaman yang bisa memicu ketegangan. 

Pemerintah telah menetapkan adanya 10 koperasi yang akan mengelola tambang emas ini, dan semuanya sudah memiliki izin resmi. Kami ingin masyarakat dapat bekerja dengan aman dan sejahtera di lokasi yang telah ditata," ujar Kapolres Buru dalam arahannya.

Setelah apel, personil yang terlibat dalam operasi bergerak menuju Desa Dava, Kecamatan Waelata, di mana terjadi pemblokadean jalan oleh sekelompok masyarakat adat dan penambang yang menolak kegiatan penertiban. 

Aksi pemalangan tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pengosongan dan penataan wilayah tambang Gunung Botak yang dinilai mengancam mata pencaharian mereka. 

Sebagai respons, tim sosialisasi yang dipimpin oleh Kapolres Buru bersama Asisten I Setda Provinsi Maluku, Dr. Djalaludin Salampessy, S.Pi., SH., M.Si., Kadis ESDM Provinsi Maluku, Dr. Abdul Haris, serta Dandim 1506 Namlea, Letkol Inf. Heribertus Perwanto, S.I.P., turun langsung ke lokasi untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Pada kesempatan itu, Kapolres Buru memberikan pengarahan kepada masyarakat, menekankan bahwa tujuan dari penertiban ini adalah untuk menata kawasan pertambangan agar dikelola secara legal dan terstruktur. 

“Kami memahami bahwa perubahan ini mempengaruhi kehidupan banyak orang. 

Namun, kami harap masyarakat bisa melihat bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi ekonomi daerah maupun keberlanjutan lingkungan," jelas Kapolres Buru.

Dalam dialog yang berlangsung dengan masyarakat, beberapa perwakilan masyarakat adat, seperti Stefanus Huknula dan Akbar Latbual, mengungkapkan kekhawatiran mereka mengenai keberlanjutan mata pencaharian mereka dan transparansi dalam pengelolaan koperasi. 

Mereka menekankan pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait penataan tambang dan keberlanjutan pekerjaan di area Gunung Botak.

"Sebagai masyarakat adat, kami ingin ada keterbukaan dalam proses ini. 

Kami ingin memastikan bahwa koperasi yang dibentuk benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat luas, bukan hanya segelintir orang," ujar Stefanus Huknula, salah satu tokoh masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Namun, meski ada ketegangan, sosialisasi berjalan dengan aman dan kondusif. 

Masyarakat, meskipun masih ada yang menolak, mendengarkan penjelasan dari pihak pemerintah dan aparat keamanan. Para tokoh adat dan penambang juga menyampaikan keinginan untuk terus berdialog dan mencari solusi terbaik agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Setelah lebih dari tiga jam berdialog, aksi pemalangan jalan pun akhirnya dibuka, dan masyarakat mulai membubarkan diri dengan damai. 

Kapolres Buru, bersama dengan tim, mengakhiri kegiatan tersebut dengan harapan bahwa kesepahaman akan terus terjalin antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat adat serta penambang di Gunung Botak.

"Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah. 

Mari kita jaga bersama keamanan dan ketertiban, serta pastikan bahwa penertiban ini dilakukan dengan adil dan bijaksana," tutup Kapolres Buru sebelum meninggalkan lokasi.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan bisa mengurangi ketegangan dan membuka ruang untuk dialog lebih lanjut mengenai masa depan pengelolaan tambang di Gunung Botak, sehingga dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat setempat. (V374) 

Foto : Sambut HUT Armada RI Tahun 2025, Kodarral IX Ajak Prajurit Dan Semua Anggota Olah Raga Bersama

Ambon, Globaltimurnn.com - Komando Daerah Angkatan Laut IX (Kodaeral IX). Wakil Komandan Kodaeral IX (Wadan Kodaeral IX) Laksamana Pertama TNI Dr. Muhammad Risahdi, M.Si., (Han)., M.Tr. Opsla. Laksanakan Olahraga Bersama Keluarga Besar Kodaeral IX bertempat di Mako Kodaeral IX. Kamis (04/12/2025).

Olahraga Bersama ini merupakan salah satu rangkaian acara kegiatan dalam rangka memperingati HUT Armada RI Tahun 2025, olahraga bersama ini dilaksanakan selain untuk menjaga kesehatan dan kebugaran khususnya, juga sebagai sarana untuk menjalin tali silaturahmi antara Prajurit, PNS dan Ibu-ibu Jalasenastri serta menumbuhkan rasa kebersamaan antar keluarga besar Kodaeral IX pada umumnya.

Kegiatan olahraga bersama ini diawali dengan Jalan Sehat yang dimulai dari depan Mako Kodaeral IX kemudian berjalan mengelilingi lingkungan Kodaeral IX dan finish di Lapangan Lease (sepak bola) Kodaeral IX, kemudian kegiatan dilanjutkan dengan senam SKJ 88, Tabola Bale, dan Senam Lion.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan Video Conference bersama Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang berpusat di Dermaga Madura Koarmada II, Ujung Surabaya.

Kegiatan Olahraga Bersama tersebut juga dimeriahkan dengan berbagai lomba yang sangat seru yang diikuti oleh seluruh prajurit Kodaeral IX dan Ibu Jalasenastri, pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan pembagian doorprize kepada para pemenang lomba.

Wadan Kodaeral IX berharap dengan adanya kegiatan seperti ini dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan para prajurit.

"Dengan adanya kegiatan ini tentunya kita semua berharap dapat menjadi salah satu ajang silaturahmi agar menumbuhkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan, sebagai energi baru yang positif, agar kita semua dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja dalam menjaga kedaulatan maritim bangsa," ujar Wadan Kodaeral IX. (Rdks)

Foto : Korban Penganiayaan ibu Hamil di Unit 18 Pulau Buru Bantah Tuduhan Pemerasan

Buru, Globaltimurnn.com - Korban penganiayaan ibu hamil di umur 18, wamsait Namlea Pulau Buru membantah tuduhan tentang pemerasan yang disampaikan oleh pelaku Jelian Wairaka alias Princes Farah.

Korban Hajrawati saat ditemui media ini di kediaman-nya di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat membantah dengan tegas tudingan yang disampaikan oleh pelaku Jelian Wairaka, korban tidak pernah meminta kerugian sebesar 600 juta terhadap pelaku namun jika harus digantikan senilai nominal tersebut pun tidak dapat menggantikan kerugian baik secara fisik atas penganiayaan terhadap korban maupun secara materi akibat perbuatan para pelaku atas pengrusakan tempat usaha caffe milik korban yang berada di Jalur E, Desa Dava, Kecamatan Waleta, Kabupaten Buru, bahkan akibat perbuatan para pelaku, korban tidak memiliki mata pencarian sejak bulan agustus 2025, sampai saat ini yang dimana ini bisa terhitung kerugian selama 5 bulan yang dialami korban dan keluarga. 

Jika apa yang disampaikan pelaku bahwa saya melakukan pemerasaan, silakan pelaku Jelian Wairaka menunjukan bukti pemerasaan dimaksud. Pinta Korban tegas

Lanjutnya" Saya berbicara dengan bukti apa yang dilakukan oleh Jelian Wairaka dan Pelaku lainnya namun mereka hanya berbicara dengan mengada-ngada tanpa bukti. Ujar Korban

Mengenai tudingan kehamilan saya tidak benar, saya pun menjawab dengan tegas, Saya saat dianiaya pada bulan agustus 2025, benar-benar sedang hamil dengan usia kandungan 1 bulan lebih dan saat ini sudah memasuki usia kandungan hampir 6 bulan. Jelas korban

Menyangkut persoalan di masa lalu dengan tudingan permintaan 200 juta, korban tidak ingin berkomentar karena tidak ada kaitan dengan persoalan hukum yang dialami korban saat ini, namun jika korban berkomentar tentang masalah ini, maka akan terseret nama lain yaitu Some Nurlatu, dan yang sebenarnya adalah pelaku Jelian Wairaka yang menawarkan untuk mengganti rugi atas permasalahan senilai 200 juta, 

"saya tidak mau membahas yang sudah berlalu, ujar korban". Korban saat ini hanya ingin proses hukum terhadap para pelaku segera ditahan dan mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan para pelaku. Harap Korban

Kasus tersebut sedang ditangani penyidik Polres Buru Aiptu. Avian, informasi yang diterima media ini pelaku saat ini dalam status tersangka namun balik masuk tahap 1 ke Kejaksaan. 

Pelaku sudah berstatus tersangka, namun hingga kini belum di tahan, pihak penyidik beri kesempatan untuk mediasi, namun korban yang merasa sangat dirugikan tidak ingin mediasi, harus tetap proses secara hukum. 

Untuk memastikan ditetapkan-nya pelaku penganiayaan Jelian Wairaka sebagai tersangka, Kasat Reskrim Polres Buru yang di konfirmasi hingga berita ini tayang belum memberikan keterangannya, hal yang sama penyidik juga demikian.   (V374)