Fasilitas ini dijadwalkan mulai beroperasi pada Rabu, 7 Oktober 2026, dan menjadi bagian dari komitmen Swiss-Belhotel Ambon dalam menghadirkan pelayanan serta fasilitas yang semakin memenuhi kebutuhan para tamu.

Berada di lingkungan hotel yang nyaman, The Pool Terrace menawarkan suasana santai bagi tamu yang ingin melepas penat setelah menjalani aktivitas di tengah kesibukan Kota Ambon.

Kolam renang tersebut akan dibuka setiap hari mulai pukul 07.00 hingga 19.00 WIT. Waktu operasional ini memberikan keleluasaan bagi tamu untuk menikmati fasilitas, baik untuk berenang pada pagi hari maupun bersantai menikmati suasana menjelang sore.

Cluster General Manager Swiss-Belhotel Ambon, Yudhi Meidiyanto, mengatakan kehadiran The Pool Terrace merupakan bagian dari upaya hotel untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan pengalaman berbeda kepada para tamu.

Menurutnya, fasilitas tersebut tidak hanya dirancang sebagai tempat berenang, tetapi juga menjadi ruang bagi para tamu untuk menikmati waktu berkualitas bersama keluarga maupun kolega selama berada di hotel.

The Pool Terrace juga mengusung konsep kenyamanan dan privasi. Karena itu, akses fasilitas ini secara khusus diperuntukkan bagi tamu yang melakukan reservasi dan menginap di Swiss-Belhotel Ambon.

“Kami menghadirkan fasilitas ini secara eksklusif bagi para tamu yang menginap, sehingga mereka dapat menikmati momen relaksasi yang privat, aman, dan berkesan bersama keluarga maupun kolega,” tambahnya.

Swiss-Belhotel Ambon pun mengajak wisatawan maupun masyarakat yang tengah merencanakan perjalanan ke Ambon untuk menjadikan pengalaman menginap di hotel tersebut semakin lengkap dengan menikmati fasilitas terbaru The Pool Terrace.

“Kami mengundang masyarakat luas maupun wisatawan yang berkunjung ke Ambon untuk segera memesan kamar dan menjadi yang pertama merasakan kesegaran serta kehangatan suasana di The Pool Terrace,” kata Yudhi.

Dengan hadirnya fasilitas baru ini, Swiss-Belhotel Ambon tidak hanya menawarkan tempat untuk bermalam, tetapi juga menghadirkan pengalaman menginap yang lebih nyaman, privat, dan menyenangkan bagi para tamunya.

The Pool Terrace mulai beroperasi 7 Oktober 2026, setiap hari pukul 07.00–19.00 WIT, khusus bagi tamu in-house Swiss-Belhotel Ambon. (Za)

Kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi sekaligus forum untuk mempererat silaturahmi dan membangun sinergi antara praktisi hukum, aparat penegak hukum, serta kalangan akademisi, khususnya dalam meningkatkan literasi dan pemahaman mengenai hukum laut.

Sosialisasi diikuti mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan prajurit TNI AL dari Kodaeral IX. Selain memberikan wawasan praktis mengenai penerapan hukum di laut, kegiatan ini juga diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai pentingnya hukum laut dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan Indonesia.

Kepala Dinas Hukum (Kadiskum) Kodaeral IX Kolonel Laut (H) Harjanto, S.H., M.H., mewakili Komandan Kodaeral lX, Laksda TNl Hanarko Djodi Pamungkas, S.H.,M.H. dalam sambutannya mengatakan, bahwa kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wadah edukasi hukum, tetapi juga bagian dari upaya membangun komunikasi dan kerja sama yang lebih erat antara institusi TNI AL dengan dunia akademik.

Senada dengan hal tersebut, Asisten Pidana Militer (Aspidmil) Kejati Maluku Kolonel Chk Satar M. Hutabarat, S.H., M.H., menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut. 

Ia berharap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengenal lebih dekat praktik penegakan hukum serta para praktisi yang berkecimpung langsung dalam bidang hukum laut.

Sementara itu, Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pattimura Armelia Febriyanty Waas, S.H., M.H., mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Menurutnya, forum seperti ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh perspektif praktis yang melengkapi pemahaman teoritis yang diperoleh di lingkungan akademik.

Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat memotivasi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi dan mengabdikan ilmu pengetahuan yang dimiliki bagi kepentingan pertahanan negara, termasuk melalui berbagai jalur pengabdian kepada bangsa dan negara.

Dalam kegiatan tersebut, Kadiskum Kodaeral IX Kolonel Laut (H) Harjanto, S.H., M.H., bertindak sebagai pemateri dengan membawakan materi “Wewenang dan Tugas TNI Angkatan Laut sebagai Penegak Hukum di Laut.”

Materi yang disampaikan mencakup landasan hukum, ruang lingkup tugas dan kewenangan TNI AL, serta pelaksanaan penegakan hukum di laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Paparan tersebut juga memberikan gambaran mengenai peran TNI AL dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah laut serta menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hukum di laut sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Melalui kegiatan ini, Kodaeral IX menegaskan komitmennya untuk terus membangun pemahaman hukum yang baik, baik di lingkungan internal maupun masyarakat akademis. Sinergi antara TNI AL, aparat penegak hukum, dan perguruan tinggi diharapkan dapat memperkuat kesadaran hukum sekaligus menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap pentingnya menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Danpomal Kodaeral IX, Kakuwil Kodaeral IX, Aspidmil Kejati Maluku beserta dua staf dan tiga dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pattimura. (Rdks) 

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara TNI Angkatan Darat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah dengan tantangan geografis seperti Maluku.

Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, Wagub menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada TNI Angkatan Darat, khususnya Kodam XV/Pattimura, atas inisiatif dan komitmen dalam menyelenggarakan kegiatan Bakti TNI AD untuk Rakyat di Maluku.

“Kegiatan ini adalah wujud nyata pengabdian TNI kepada negeri, sekaligus penegasan semangat kemanunggalan TNI dan rakyat. Sinergi ini menjadi kunci dalam mendukung percepatan pembangunan, menguatkan rasa kepedulian, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah,” ujar Vanath.

Menurutnya, berbagai sasaran strategis yang dilaksanakan melalui kegiatan Bakti TNI AD memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Sasaran tersebut antara lain peningkatan konektivitas antarwilayah, penyediaan akses air bersih, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, penataan lingkungan yang bersih dan sehat, serta berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

“Semua ini akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat Maluku dan semakin mengokohkan kemanunggalan TNI dan rakyat dalam menjaga ketahanan wilayah,” katanya.

Wagub menegaskan, sebagai provinsi kepulauan dengan wilayah yang tersebar serta kondisi geografis yang kompleks, pembangunan Maluku membutuhkan kolaborasi dan sinergi seluruh komponen bangsa.

“Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Kolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan seluruh elemen masyarakat merupakan modal utama untuk mempercepat pembangunan,” tegasnya.

Kolaborasi tersebut, lanjut Vanath, diharapkan mampu membuka akses pelayanan dasar dan menghadirkan manfaat pembangunan hingga ke wilayah-wilayah terdepan, terluar dan tertinggal di Provinsi Maluku.

Pemerintah Provinsi Maluku, kata Wagub, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Bakti TNI AD untuk Rakyat sebagai bagian dari ikhtiar bersama menghadirkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Sinergi seperti inilah yang menjadi kekuatan besar dalam memperkuat persatuan, memperkokoh ketahanan nasional, sekaligus mewujudkan Maluku yang semakin maju, adil dan sejahtera,” ujarnya.

Wagub juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan, sekaligus menjaga dan memelihara berbagai hasil pembangunan yang telah diwujudkan.

Ia menekankan pentingnya menghidupkan kembali budaya gotong royong sebagai nilai luhur yang menjadi identitas dan kekuatan bangsa Indonesia.

“Semoga pengabdian yang dilakukan melalui kegiatan ini menjadi amal kebajikan bagi seluruh pihak yang terlibat dan membawa keberkahan bagi kemajuan Provinsi Maluku,” harapnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Irdam XV/Pattimura, Kasrem 151/Binaiya, Asisten Perencanaan (Asren), Perwira Pembantu Madya Sistem Logistik, Wakil Asisten Teritorial, Komandan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Danyonif TP) 913/Wadwana Sakti, Wakil Bupati Maluku Barat Daya, Ketua DPRD MBD, Kapolres MBD, Dandim 1511/Pulau Moa, Kajari MBD, Sekda MBD yang diwakili Asisten Pemerintahan, Staf Ahli Bupati, para Asisten Setda, pimpinan perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN/BUMD, tokoh agama, tokoh masyarakat, Camat Moa, para lurah, serta kepala desa se-Pulau Moa. (Rdks) 

Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Abdullah Asis Sangkala, M.Si., Johan Johanis Lewerissa, serta anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku. Hadir pula unsur Forkopimda, yakni Dirkrimsus Polda Maluku Kombes Pol. Budi Priyanto, S.I.K., M.Si., Asisten Operasional Kasdam XV/Pattimura Kolonel Inf. Nuryanto, S.A.P., serta Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Datuk Rosihan Anwar, S.H., M.H.

Dari Kementerian ESDM, Dirjen Gakkum Rilke Jeffri Huwae hadir bersama Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Pengawasan Mitigasi Risiko Hukum Sattu Pali, S.H., M.H., Direktur Penindakan Pidana Brigjen Pol. Ma’mun, S.I.K., M.Si., serta Direktur Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Administratif Dr. Andri Budhiman Firmanto, S.T., M.Eng. Pertemuan juga dihadiri perwakilan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri, Kabag Banops Kombes Pol. Suryoaji.

Lewerissa mengatakan, audiensi tersebut menjadi ruang koordinasi untuk menyamakan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyikapi persoalan pertambangan di Maluku.

“Kami melakukan audiensi dan koordinasi antara pemerintah daerah, termasuk Forkopimda, DPRD Provinsi Maluku, Wakil Ketua DPRD dan anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, dengan Pak Dirjen Penegakan Hukum Kementerian ESDM bersama tim,” kata Lewerissa.

Menurutnya, pemerintah daerah mendapatkan penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, khususnya dalam upaya penataan dan penertiban aktivitas pertambangan.

Lewerissa menegaskan, penegakan hukum tidak semata-mata ditujukan untuk melakukan tindakan hukum, tetapi juga memastikan agar aktivitas pertambangan ke depan dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan dan kaidah pertambangan yang baik.

“Artinya, harus memiliki izin, memenuhi seluruh persyaratan, dan setelah semuanya terpenuhi, silakan melakukan aktivitas pertambangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, negara memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan sekaligus memastikan sumber daya alam terlindungi. Namun, menurutnya, langkah tersebut perlu berjalan beriringan dengan upaya memberikan alternatif bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan pada aktivitas ekonomi di sektor pertambangan.

“Negara juga harus memberikan alternatif kepada masyarakat. Karena itu, tadi terjadi diskusi dan pertukaran pendapat yang sangat produktif. Ada banyak pemikiran dan masukan yang disampaikan oleh Pak Dirjen yang menurut saya menjadi pencerahan bagi kita semua di Maluku,” kata Lewerissa.

Gubernur menilai, salah satu hal penting dari audiensi tersebut adalah memastikan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berjalan secara sinergis dan tidak menimbulkan kesan adanya kebijakan yang saling bertentangan.

“Kementerian juga memastikan bahwa audiensi dan koordinasi ini penting untuk memastikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan bersama-sama sebagai satu kesatuan pemerintahan. Tindakan-tindakan penegakan hukum yang dilakukan juga diharapkan dapat mendukung dan memastikan program Pemerintah Provinsi Maluku yang berpihak kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.

Sementara itu, Dirjen Gakkum ESDM Rilke Jeffri Huwae menegaskan, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk memastikan langkah penegakan hukum tetap sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah.

“Kementerian ESDM hadir untuk memastikan bahwa apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berjalan secara sinergis. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan pemerintahan,” ujar Rilke.

Ia mengatakan, penegakan hukum yang dilakukan Kementerian ESDM diarahkan untuk mendukung program pemerintah sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Karena itu, tindakan-tindakan penegakan hukum yang dilakukan pada prinsipnya dalam rangka mendukung dan memastikan program pemerintah daerah yang berpihak kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan persoalan pertambangan di Maluku, dengan tetap mengedepankan kepastian hukum, tata kelola pertambangan yang baik, perlindungan sumber daya alam, serta kepentingan masyarakat.

Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan plakat dari Pemerintah Provinsi Maluku kepada Dirjen Gakkum ESDM, yang dilanjutkan dengan penyerahan plakat dari Dirjen Gakkum ESDM kepada Pemerintah Provinsi Maluku. Acara diakhiri dengan foto bersama Gubernur Maluku, Dirjen Gakkum ESDM, jajaran Pemerintah Provinsi Maluku, Forkopimda, serta seluruh peserta audiensi. (Rdks) 

Nus Termas Ketua GPP-MBD

Hal ini disampaikan ketua GPP-MBD Nus Termas kepada media ini lewat pesan whatsapp-nya pagi ini menjelaskan bahwa" Dirinya secara pribadi dan masyarakat MBD sebagai ketua GPP-MBD bersama HPMKB akan berjuang menyuarakan suara hati masyarakat, meminta keadilan Pemerinta pusat terhadap gak masyarakat yang diduga dikebiri dan di rampok oleh pihak - pihak yang terindikasi mencari keuntungan sendiri tanpa melihat hak rakyat. Ungkapnya

Disampaikan-nya" Sebelum berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan suara dan tuntutan masyarakat Maluku Barat Daya terkait ketidakadilan yang kami rasakan dalam persoalan Proyek LNG Abadi Blok Masela, dirinya bersama rekan - rekan memutuskan untuk datang langsung ke pusat pemerintahan Republik Indonesia.

Kami tidak datang dengan kebencian, Kami tidak datang untuk mencari pertentangan, Kami datang membawa suara rakyat, harapan masyarakat, dan amanat dari tanah leluhur. Ucapnya tegas

Termas menyampaikan" Sebelum melangkahkan kaki menuju Jakarta, dirinya meluangkan waktu bersama keluarga besar Babar, di tanah leluhur yang menyimpan sejarah, air mata, dan pengorbanan para pendahulu.

Di tempat ini, kami kembali bertanya kepada diri kami sendiri"

- Apakah kami harus diam dan menjadi penonton di atas kekayaan kami sendiri?

- Ataukah kami harus berdiri, bersuara, dan berjuang dengan cara yang bermartabat demi masa depan anak cucu kami?

Bagi kami, perjuangan ini bukan sekadar tentang hari ini, Ini adalah perjuangan tentang keadilan, keterlibatan, kesempatan, dan masa depan masyarakat Maluku Barat Daya, Hari ini menjadi hari bersejarah yang tidak boleh kami lupakan. Tuturnya

Termas menambahkan" Di tempat ini, kami mengenang para korban dan mereka yang telah mendahului kami, Kami menundukkan kepala, memanjatkan doa, dan mengingat kembali sejarah yang telah diwariskan kepada kami.

Kami percaya bahwa perjuangan hari ini tidak berdiri sendiri" Ada sejarah, Ada air mata, Ada pengorbanan, Ada amanat leluhur yang harus kami teruskan kepada generasi berikutnya.

DARI TANAH BABAR/MBD KAMI MENUJU JAKARTA

Dari tanah Babar, tempat sejarah berbicara, kami melangkah menuju Jakarta, Dari tanah leluhur, kami membawa amanat, Dari kampung-kampung, kami membawa harapan, Dari rakyat, kami membawa suara, Kami percaya, Tuhan menyertai langkah perjuangan ini, Kami memohon restu dan kekuatan agar perjalanan kami berjalan dengan baik dan perjuangan kami tetap berada di jalan yang benar, Dari tanah leluhur, menuju pusat negeri, Dari sejarah, untuk masa depan.

KAMI BUKAN PENONTON, KAMI INGIN BEKERJA DAN TERLIBAT, MALUKU BARAT DAYA BUKAN PULAU KOSONG.

Kami datang dengan damai, Kami bersuara dengan bermartabat, Kami berjuang untuk masa depan anak cucu kami, Tuhan menyertai langkah kami, Leluhur merestui amanat yang baik, Tanah Babar menjadi saksi, Jakarta akan mendengar suara Maluku Barat Daya.

PELEPASAN ADAT DI PUSAT NEGERI

Dan ketika kaki kami tiba di Jakarta, pusat pemerintahan Republik Indonesia, kami tidak lupa dari mana kami berasal, Kami datang dari pulau-pulau yang jauh, Kami datang dari tanah Babar, Kami datang dari Maluku Barat Daya, Kami datang membawa suara masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada perjuangan ini, Di hadapan pusat negeri, kami akan menyampaikan amanat yang kami bawa dari tanah leluhur.

Termas juga mengatakan" Siri pinang menjadi simbol persaudaraan, Sopi menjadi bagian dari tanda adat dan penghormatan, Doa menjadi kekuatan, 13.000 tanda tangan menjadi perwakilan suara rakyat Maluku Barat Daya, Dan perjuangan menjadi tanggung jawab kami, Kami tidak membawa dendam, Kami tidak membawa permusuhan, Kami membawa martabat, persaudaraan, dan harapan, Kami ingin pemerintah Republik Indonesia mendengar suara kami.

Secara tegas Termas mengatakan" Kami ingin PT INPEX, SKK Migas, dan seluruh pihak yang terlibat dalam Proyek LNG Abadi Blok Masela memahami bahwa masyarakat Maluku Barat Daya bukan penonton di tanahnya sendiri. Sebutnya  (Rdks) 

Kegiatan tersebut mengambil tempat di salah satu tepian pantai di Desa Murnaten. 

Dalam kesempatan itu, Kapolres SBB berdialog langsung dengan Kepala Desa Murnaten Ahasferus Latue, Ketua BPD Frans Touwe, Staf BPD Felderina Touwe, serta sejumlah unsur pemerintah desa dan masyarakat.

Dalam penyampaiannya, Kapolres SBB mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga hubungan silaturahmi dan kerukunan antarumat beragama. Ia juga menekankan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif.

Kapolres mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang bersifat menghasut atau provokatif. Setiap informasi yang diterima, kata dia, perlu terlebih dahulu dicek kebenarannya dan apabila berpotensi mengganggu Kamtibmas agar segera dilaporkan kepada pihak Kepolisian.

“Jika ada informasi yang menghasut, cek kebenarannya dan segera laporkan kepada pihak Kepolisian,” pesan Kapolres.

Selain itu, Kapolres SBB mengajak Pemerintah Desa Murnaten bersama masyarakat untuk terus menjaga solidaritas dan memperkuat kebersamaan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis.

Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi dan kedekatan antara Kepolisian dengan pemerintah desa serta masyarakat.

Dialog yang dibangun diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Kepolisian, pemerintah desa dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Desa Murnaten.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Murnaten Ahasferus Latue, Tokoh masyarakat desa murnaten, Leonardus Ulate, E.S.Hut., Ketua BPD Murnaten Frans Touwe, Ketua BPD Eti Lexy Tuheteru, Staf BPD Desa Murnaten, Staf BPD Desa Eti, Bhabinkamtibmas Desa Eti Aipda D. Salenusa, serta Bhabinkamtibmas Desa Murnaten Bripka J.R. Molle. (Rdks)