Ambon, Globaltimurnn.com — Pembangunan Jembatan Wai Tomu di kawasan Mardika, Kota Ambon, tidak hanya menjadi bagian dari upaya pembenahan infrastruktur perkotaan, tetapi juga memunculkan perhatian terhadap bagaimana konstruksi tersebut dapat berjalan selaras dengan fungsi sungai dan keselamatan lingkungan.

Menjawab berbagai perhatian, khususnya terkait potensi penyempitan kapasitas tampung sungai, perubahan karakteristik aliran air, hingga risiko banjir dan sedimentasi, Kodam XV/Pattimura memberikan penjelasan mengenai spesifikasi teknis pembangunan jembatan tersebut.

Penjelasan itu disampaikan Kapoksahli Pangdam XV/Pattimura, Brigjen TNI Julius Jolly Suawa, S.Sos., dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama para pemangku kepentingan dan elemen masyarakat yang berlangsung di Serambi Kehormatan Makodam XV/Pattimura, Kamis (29/10/2026).

Dalam forum tersebut, Kodam memaparkan sejumlah aspek perencanaan konstruksi yang menurutnya perlu dipahami secara utuh, terutama berkaitan dengan bentangan jembatan, fondasi, posisi gelagar, hingga sistem pengendalian sampah dan sedimentasi.

Dari sisi konstruksi, Jembatan Wai Tomu dirancang memiliki panjang bentangan mencapai 120 meter. Sementara itu, lebar bentangan konstruksi yang melintasi sungai mencapai 20 meter, dibandingkan lebar sungai yang berada pada kisaran 18 meter.

Perencanaan tersebut, menurut penjelasan Kodam, dimaksudkan untuk mempertahankan lebar sungai sebagaimana kondisi semula, sekaligus menghadirkan konstruksi jembatan yang dapat menunjang kebutuhan akses dan penataan kawasan Mardika.

Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam desain tersebut adalah tidak digunakannya pilar penyangga di tengah sungai. Struktur jembatan dirancang dengan sistem bentangan yang ditopang fondasi dan gelagar, sehingga ruang aliran air di bagian tengah sungai tidak terhalang pilar konstruksi.

Sebelum pekerjaan pembangunan dilaksanakan, pembersihan sedimentasi dan sampah yang menumpuk di dasar sungai juga telah dilakukan. Upaya ini ditujukan untuk membantu memperbaiki kondisi aliran sekaligus mengurangi material yang berpotensi menghambat jalannya air.

Pekerjaan konstruksi turut mencakup pembangunan fondasi bored pile sebagai penyangga gelagar serta perbaikan talud penahan pada sisi sungai.

Dari aspek ketinggian, gelagar beton direncanakan berada sekitar 1,55 meter di atas bibir sungai. Jarak tersebut dimaksudkan untuk menyediakan ruang bagi aliran air di bawah konstruksi, termasuk ketika terjadi peningkatan debit air.

Sementara itu, penguatan struktur dilakukan melalui elemen penyangga antara gelagar yang memiliki jarak sekitar tiga meter.

Tidak berhenti pada konstruksi utama, Kodam XV/Pattimura juga menyiapkan sejumlah langkah pendukung untuk mengantisipasi persoalan sampah dan sedimentasi yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam pemeliharaan sungai perkotaan.

Salah satunya melalui rencana pemasangan jaring penahan sampah di ujung jembatan. Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu menahan sampah yang terbawa arus agar tidak terus bergerak dan menumpuk di bagian tertentu.

Selain itu, pembangunan check box juga direncanakan sebagai sarana pemantauan kondisi di bawah jembatan. Melalui fasilitas tersebut, kondisi sedimentasi maupun penumpukan sampah dapat diperiksa sehingga kegiatan pembersihan dan pemeliharaan bisa dilakukan secara berkala.

Penataan pembangunan juga diarahkan pada kawasan sekitar jembatan, termasuk perbaikan trotoar di sepanjang Jalan Pasar Mardika.

Langkah ini diharapkan tidak hanya memperbaiki tampilan kawasan, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki, masyarakat, serta pelaku usaha yang setiap hari menjalankan aktivitas ekonomi di kawasan perdagangan tersebut.

Meski demikian, berbagai spesifikasi konstruksi yang telah dipaparkan tetap perlu dilihat bersama kondisi aktual sungai. Sebab, mempertahankan lebar sungai dan membangun jembatan tanpa pilar di tengah aliran merupakan bagian dari desain konstruksi, sedangkan kepastian kapasitas tampung dan pengaruhnya terhadap risiko banjir membutuhkan perhitungan teknis tersendiri.

Kajian hidraulika, pengukuran penampang sungai, karakteristik aliran, serta evaluasi terhadap debit air saat kondisi hujan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan oleh instansi teknis berwenang.

Karena itu, komunikasi dan koordinasi antara Kodam XV/Pattimura, Balai Wilayah Sungai (BWS), serta seluruh pihak terkait menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan tersebut berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengabaikan keberlanjutan fungsi sungai.

Pembangunan Jembatan Wai Tomu pada dasarnya diharapkan menjadi salah satu upaya memperbaiki konektivitas dan mendukung penataan kawasan Mardika yang selama ini menjadi pusat aktivitas perdagangan dan mobilitas masyarakat Kota Ambon.

Namun, manfaat infrastruktur harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan. Jembatan yang dibangun bukan hanya harus kuat secara struktur, tetapi juga harus memperhatikan karakteristik sungai yang menjadi bagian penting dari sistem drainase perkotaan.

Pada akhirnya, pembangunan yang baik bukan semata-mata dinilai dari berdirinya sebuah bangunan atau kemegahan konstruksinya. Lebih dari itu, keberhasilan pembangunan harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, tingkat keselamatan yang terjamin, serta kemampuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan infrastruktur dan kelestarian lingkungan.

Dengan keterbukaan informasi, evaluasi teknis, dan koordinasi lintas instansi, pembangunan Jembatan Wai Tomu diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekaligus tetap memperhatikan fungsi sungai sebagai bagian penting dari kehidupan Kota Ambon.(Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Warna-warni cerah menghiasi suasana Ruang Lemon 1–2 Zest Ambon, Rabu (28/10/2026). Puluhan anak dengan penuh semangat menuangkan imajinasi mereka di atas lembaran gambar. Ada yang serius memilih warna, ada pula yang sesekali tersenyum melihat kehadiran Bernie, maskot kesayangan yang membuat suasana semakin meriah.

Di balik aktivitas sederhana mewarnai, tersimpan pesan penting tentang bagaimana kreativitas, keberanian, dan rasa percaya diri perlu ditumbuhkan sejak usia dini.

Semangat itulah yang dihadirkan Zest Ambon melalui kegiatan “Coloring Competition with Bernie”, yang digelar dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026.

Kegiatan yang diikuti anak-anak berusia 4 hingga 6 tahun tersebut tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan imajinasi, mengembangkan kreativitas, serta menikmati pengalaman belajar melalui kegiatan yang menyenangkan.

Acara dibuka secara resmi oleh Cluster General Manager Zest Ambon, Yudhi Meidiyanto. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas antusiasme para peserta sekaligus menekankan pentingnya menyediakan ruang positif bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi dan kreativitas sejak usia dini.

Setelah pembukaan, suasana kompetisi pun dimulai. Para peserta diberikan waktu selama 60 menit untuk menyelesaikan karya mewarnai mereka. Dengan berbagai pilihan warna, masing-masing anak berusaha menghasilkan gambar terbaik sesuai imajinasi dan kreativitasnya.

Kemeriahan semakin terasa dengan kehadiran Bernie yang ikut menemani anak-anak bernyanyi, bermain, dan berinteraksi. Kehadiran maskot kebanggaan Zest Ambon tersebut menjadi salah satu daya tarik tersendiri, menghadirkan suasana penuh tawa dan keceriaan sepanjang kegiatan.

Tidak hanya mengikuti perlombaan, anak-anak yang hadir juga berkesempatan mendapatkan berbagai doorprize menarik yang semakin menambah semangat dan antusiasme peserta.

Setelah melalui proses penilaian oleh dewan juri, akhirnya ditetapkan tiga peserta terbaik yang berhasil meraih penghargaan dalam kompetisi tersebut.

Juara pertama diraih I Gede Dana Marendra P. yang memperoleh hadiah berupa voucher menginap, meja lipat, dan sertifikat pemenang.

Posisi juara kedua diraih Hamizan Kapailu dengan hadiah voucher menginap, bantal leher, dan sertifikat pemenang. Sementara itu, juara ketiga diraih Jovelin Nathania Djaya Saputra yang juga mendapatkan voucher menginap, bantal leher, serta sertifikat pemenang.

Meski kompetisi telah menghasilkan para pemenang, esensi kegiatan ini jauh lebih besar daripada sekadar memperebutkan hadiah. Setiap goresan warna menjadi bagian dari proses anak-anak belajar berani mencoba, mengekspresikan diri, serta menghargai kreativitas masing-masing.

Melalui kegiatan tersebut, Zest Ambon ingin terus menghadirkan pengalaman positif yang tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga mendukung tumbuh kembang anak sekaligus mempererat hubungan kebersamaan antara anak dan keluarga.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda pun menjadi momentum untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada generasi sejak dini. Sebab, membangun masa depan bangsa tidak hanya dimulai dari pendidikan formal, tetapi juga melalui ruang-ruang sederhana yang mendorong kreativitas, keberanian, dan karakter anak.

Zest Ambon berharap kegiatan serupa dapat terus diselenggarakan sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi masyarakat, khususnya keluarga dan anak-anak di Kota Ambon.

Pada akhirnya, dari sebuah kompetisi mewarnai, tersimpan pesan sederhana namun bermakna: setiap anak memiliki imajinasi, potensi, dan warna tersendiri. Tugas lingkungan di sekitarnya adalah memberikan ruang agar semua potensi itu dapat tumbuh dan berkembang. (Za)

Ambon, globaltimurnn.com - Komitmen Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Maluku tidak berhenti pada pemadaman api dan penyaluran air bersih. 

Sebagai langkah pencegahan jangka panjang, Satuan Tugas (Satgas) Karhutla Kodaeral IX menggelar sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana sekaligus mendorong pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) di Balai Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Jumat (30/10/2026).

Kegiatan komunikasi sosial (Komsos) TNI bertema “Masyarakat Peduli Api (MPA), Kodaeral IX Bersama Masyarakat Negeri Saleman Siap Melaksanakan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla” ini, bertujuan membangun kesadaran kolektif, meningkatkan pengetahuan, serta memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam mencegah dan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.

Kegiatan dipimpin Komandan Satgas Karhutla Kodaeral IX, Letda Laut (T) Arya Maulana Kampai, S.T., yang bersama personel Satgas secara langsung memberikan pembekalan kepada masyarakat. 

Perwira muda lulusan Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) angkatan Cohort 1/2024 tersebut, terlibat langsung dalam upaya penanganan Karhutla di wilayah Maluku, termasuk mengedepankan langkah preventif melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Pemerintahan Negeri Saleman, Ramli Laluhun, Ketua Pemuda Negeri Saleman Murat Upuoalat, Staf Pemerintahan Negeri Saleman Honga Laluhun, para pemilik kebun, tokoh masyarakat, serta warga Negeri Saleman yang antusias mengikuti penyuluhan.

Dalam pemaparannya, Letda Laut (T) Arya Maulana Kampai menjelaskan dasar-dasar kebencanaan dan mitigasi, potensi ancaman Karhutla, serta dampak kebakaran terhadap keselamatan jiwa, kesehatan, lingkungan, dan perekonomian masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa kebakaran tidak hanya merusak ekosistem hutan, tetapi dapat mengancam sumber penghidupan warga yang bergantung pada hasil perkebunan.

Secara khusus, masyarakat dibekali langkah-langkah pencegahan kebakaran untuk melindungi kebun pala dan cengkeh yang menjadi sumber penghidupan keluarga. Materi meliputi pengelolaan lahan tanpa membakar, pembuatan jalur sekat bakar, patroli rutin di kawasan rawan, serta mekanisme pelaporan dan koordinasi cepat apabila ditemukan titik api.

Sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat, Satgas Karhutla Kodaeral IX turut memandu tahapan pembentukan MPA Negeri Saleman. Pembekalan mencakup pengenalan tugas dan tanggung jawab anggota, pemetaan wilayah rawan kebakaran, peningkatan keterampilan teknis, pengenalan dan penggunaan peralatan pemadaman awal, hingga penerapan prosedur keselamatan saat bertugas di lapangan.

Tidak hanya melalui penyampaian materi, kegiatan juga dikemas secara interaktif dengan memberikan pemahaman dan praktik pengoperasian peralatan pemadam api ringan serta membangun mekanisme komunikasi dan pelaporan melalui posko siaga. 

Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu melakukan deteksi dini dan mengambil tindakan awal secara tepat sebelum kebakaran meluas, tanpa mengabaikan keselamatan diri.

Letda Laut (T) Arya Maulana Kampai menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Komandan Kodaeral IX, Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., agar penanganan Karhutla dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

“Penanganan Karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman ketika api sudah membesar. Upaya pencegahan melalui edukasi, peningkatan kesadaran, dan pelibatan aktif masyarakat menjadi kunci agar warga memiliki kemampuan serta kemandirian dalam menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran sejak dini,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan pencegahan Karhutla sebagai tanggung jawab bersama. “Jangan menunggu api membesar. Cegah sejak dini, lindungi kebun, jaga lingkungan, dan selamatkan sumber penghidupan serta masa depan generasi penerus,” ajaknya.

Melalui kegiatan ini, Kodaeral IX menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan masyarakat, TNI-Polri, Bakamla RI, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam memperkuat upaya pencegahan serta penanggulangan Karhutla di Maluku.

Kehadiran Satgas Karhutla Kodaeral IX di Negeri Saleman menjadi wujud nyata pengabdian TNI AL yang tidak hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi juga membangun kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat sebagai garda terdepan pencegahan kebakaran. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com — Menghapus kemiskinan ekstrem bukan sekadar persoalan menurunkan angka dalam laporan statistik. Lebih dari itu, ada kehidupan masyarakat yang harus diperbaiki, keluarga yang membutuhkan perhatian, serta harapan akan kesejahteraan yang harus diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Tantangan itulah yang kini menjadi perhatian Pemerintah Kota Ambon. Berdasarkan data yang dipaparkan, angka kemiskinan ekstrem di Kota Ambon masih berada pada level 2,4 persen. Meski menunjukkan penurunan dibandingkan angka sebelumnya sebesar 2,9 persen, capaian tersebut justru memunculkan sejumlah pertanyaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Ambon.

Kepala Bappeda Kota Ambon, Enrico Mattitaputty, mengaku terkejut ketika mengetahui angka tersebut. Pasalnya, Kota Ambon sebelumnya telah memperoleh penghargaan atas upaya penanggulangan kemiskinan. Kondisi ini membuatnya mempertanyakan kembali dasar penilaian yang digunakan dalam menentukan kategori kemiskinan ekstrem.

"Saya cukup kaget karena kita sempat dapat penghargaan itu. Makanya saya tanya, apakah ada perubahan kriteria?" ungkap Mattitaputty saat ditemui di DPRD Kota Ambon, Jumat (30/10/2026).

Bagi Mattitaputty, persoalan kemiskinan tidak cukup dibaca melalui persentase semata. Angka 2,4 persen memang lebih rendah dibandingkan sebelumnya, tetapi ketika dikonversikan ke dalam jumlah penduduk, masih terdapat masyarakat yang tercatat berada dalam kategori kemiskinan ekstrem.

Di sinilah persoalan akurasi data menjadi penting. Pemerintah daerah membutuhkan gambaran yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat agar setiap program intervensi tidak salah sasaran.

Ia pun mempertanyakan indikator dan kriteria yang menjadi dasar penetapan status kemiskinan ekstrem tersebut. Menurutnya, kondisi riil masyarakat di Kota Ambon perlu dicermati secara lebih mendalam, terutama untuk memastikan kesesuaian antara data statistik dengan keadaan sosial ekonomi warga.

Mattitaputty menduga kemungkinan terdapat perubahan standar atau kriteria dari pemerintah pusat yang belum sepenuhnya dipahami pemerintah daerah.

Untuk itu, Bappeda akan berkoordinasi dengan instansi terkait guna memperoleh penjelasan mengenai indikator, mekanisme pendataan, serta dasar perhitungan yang digunakan dalam menetapkan angka kemiskinan ekstrem.

Sebab, data bukan sekadar instrumen administratif. Data merupakan fondasi dalam menentukan siapa yang harus mendapatkan bantuan, program apa yang perlu diprioritaskan, dan langkah apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan.

Meski masih mempertanyakan sejumlah indikator dalam data tersebut, Pemkot Ambon memastikan komitmen pengentasan kemiskinan tidak akan berhenti.

Justru angka 2,4 persen menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk bekerja lebih serius. Target yang ingin dicapai cukup ambisius, yakni menekan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen sebelum 2029.

Target tersebut menuntut lebih dari sekadar program bantuan jangka pendek. Diperlukan langkah berkelanjutan melalui penguatan ekonomi keluarga, pemberdayaan masyarakat, penciptaan kesempatan kerja, serta peningkatan akses terhadap berbagai layanan dasar.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat yang berada dalam kelompok rentan tidak hanya menerima bantuan, tetapi memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup secara mandiri.

Di tengah upaya mengejar target kesejahteraan tersebut, Pemkot Ambon juga mulai mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menggelar Pekan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai Senin mendatang.

Program ini melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat untuk mendorong kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran pajak. Langkah tersebut dinilai penting mengingat masih terdapat sejumlah wajib pajak yang menunggak pembayaran PBB.

Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sekaligus mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Sebab, pajak yang dibayarkan masyarakat merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Dua persoalan tersebut memperlihatkan tantangan pembangunan Kota Ambon dari sisi yang berbeda. Di satu sisi, pemerintah dituntut memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Di sisi lain, pemerintah juga harus memperkuat kemampuan keuangan daerah agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Namun, pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya terletak pada besarnya anggaran, penghargaan yang diperoleh, ataupun angka penurunan kemiskinan dalam laporan resmi.

Ukuran sesungguhnya adalah ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, memperoleh kesempatan ekonomi yang lebih baik, dan merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.

Target nol persen kemiskinan ekstrem sebelum 2029 kini menjadi pekerjaan besar bagi Pemkot Ambon. Tantangan tersebut membutuhkan data yang akurat, kebijakan yang konsisten, serta kerja sama lintas sektor agar setiap upaya pemerintah benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

Sebab, di balik angka 2,4 persen itu, ada kehidupan manusia yang menunggu perubahan. Dan keberhasilan pemerintah bukan hanya ketika angka kemiskinan berhasil ditekan, tetapi ketika masyarakat benar-benar keluar dari kesulitan dan mampu hidup lebih sejahtera. (Za)

SBB, globaltimurnn.com – Sebagai bentuk kepedulian dan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak musim kemarau berkepanjangan, Polres Seram Bagian Barat (SBB) kembali menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Dusun Hatumuli, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Jumat (30/10/2026) pukul 14.30 WIT.

Kegiatan pendistribusian air bersih tersebut dipimpin oleh Kasat Lantas Polres SBB AKP Jacob Runthutomas, S.Pd.K., didampingi Kasat Binmas IPTU Irwan Nismon Siifu dan Kapolsek Piru AKP Hamsir Buton bersama personel Polres SBB.

Dalam kegiatan tersebut, personel menggunakan dua unit mobil *double cabin* Polres SBB untuk mengambil air di sungai Desa Lumoli. Selanjutnya, air bersih tersebut dibawa dan disalurkan langsung kepada masyarakat Dusun Hatumuli.

Sebanyak 1400 liter air bersih berhasil disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di daerah tersebut guna memenuhi kebutuhan sehari-hari

Kapolres SBB AKBP Refindo Pradikta Rulando, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap kesulitan masyarakat, khususnya warga yang mengalami keterbatasan air bersih akibat musim kemarau berkepanjangan.

Menurutnya, Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berupaya memberikan bantuan kemanusiaan serta pelayanan langsung kepada warga yang membutuhkan.

Kapolres berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mempererat hubungan silaturahmi dan kepercayaan antara Polri dengan masyarakat.

Masyarakat Dusun Hatumuli pun menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Polres SBB atas bantuan air bersih yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasat Lantas AKP Jacob Runthutomas, S.Pd.K., Kapolsek Piru AKP Hamsir Buton, Kasat Binmas IPTU Irwan Nismon Siifu, Kanit Binkamsa Satbinmas AIPDA Elieser Nauwe, Kanit Binpolmas Satbinmas AIPDA Wilken Picaulima, personel Satbinmas, Bhabinkamtibmas Desa Piru, serta personel Satlantas Polres SBB.

Seluruh rangkaian kegiatan pendistribusian air bersih berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar.

Melalui kegiatan ini, Polres SBB menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, memberikan pelayanan yang humanis, serta membantu warga menghadapi berbagai kesulitan sosial dan kemanusiaan. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya mendukung penuh pembentukan Unit Siaga SAR MBD guna meningkatkan kesiapsiagaan pelayanan Pencarian dan Pertolongan khususnya kecelakaan laut dan kondisi membahayakan jiwa manusia. 

Rencana strategis ini dimatangkan melalui kunjungan silahturahmi Kepala Basarnas Ambon, Muhamad Arafah, S.H., M.Si beserta Kepala Sub Bagian Umum, Karel Roni Ileng, S.E., M.Si ke Kabupaten Maluku Barat Daya dan diterima langsung oleh Bupati MBD Benyamin Th. Noach, S.T. Jumat, 30/10/2026.

‎Pertemuan tersebut merupakan bagian dari silaturahmi dan koordinasi untuk membahas kelanjutan rencana pembentukan Unit Siaga SAR di Kabupaten MBD. Bupati bersama jajaran Pemerintah Daerah menyambut positif dan mendukung kehadiran Unit Siaga SAR sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan serta pelayanan kepada masyarakat di wilayah kepulauan.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menyepakati sejumlah tahapan untuk merealisasikan terbentuknya Unit Siaga SAR baru di Kabupaten MBD seperti dukungan gedung dan juga lahan atau lokasi penempatan serta Sarana dan Prasarana yang nanti akan dilaporkan ke Pimti Basarnas sebagai bahan pertimbangan dalam mendukung rencana tersebut. 

Arafah menambahkan, sebagai langkah awal, penempatan personel direncanakan berlangsung pada awal tahun 2027. Dengan kehadiran USS baru di Kabupaten MBD, setiap kejadian kecelakaan laut maupun kondisi membahayakan jiwa manusia dapat segera tertangani dengan cepat dan optimal serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. 

Tentu saja kolaborasi erat antara Pemda, Basarnas, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait lainnya akan menjadi kunci utama dalam memperkokoh sinergi pelayanan SAR di Kabupaten Maluku Barat Daya. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com — Pembangunan sebuah daerah tidak hanya membutuhkan kebijakan pemerintah dan dukungan anggaran, tetapi juga gagasan, kreativitas, serta keberanian generasi muda untuk mengambil bagian di dalamnya. Dari ruang-ruang diskusi, lahir pemikiran. Dari perbedaan pandangan, tumbuh gagasan. Dan dari kolaborasi, terbuka jalan menuju perubahan.

Semangat itulah yang mewarnai kegiatan Talkshow and Inspire Leader yang digelar Perkumpulan Anak Muda Ambon (PAMA) dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026.

Mengusung tema “Pemuda Bangkit, Maju Par Ambon dan Maluku Pung Bae”, kegiatan yang berlangsung di Vertikal Coffee, kawasan bawah Jembatan Merah Putih (JMP), Desa Galala, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Jumat (30/10/2026), menjadi lebih dari sekadar pertemuan seremonial. Kegiatan ini menghadirkan ruang bagi generasi muda untuk berdialog, menyampaikan gagasan, sekaligus membangun kesadaran tentang pentingnya keterlibatan pemuda dalam menentukan arah masa depan daerah.

Di tengah berbagai tantangan pembangunan, pemuda dituntut tidak hanya menjadi kelompok yang pandai mengkritisi, tetapi juga mampu menghadirkan solusi. Mereka perlu diberi ruang untuk berpikir, berpendapat, berkolaborasi, dan mengambil peran nyata dalam kehidupan pemerintahan maupun pembangunan masyarakat.

Pesan tersebut menjadi salah satu penekanan Ketua Umum PAMA, Rizal F. Sangadji, saat memberikan keterangan kepada wartawan usai kegiatan.

Baginya, kekuatan terbesar pemuda tidak semata-mata terletak pada jumlah dan semangat, melainkan pada kemampuan melahirkan gagasan serta keberanian menyampaikan ide untuk kemajuan bersama.

Rizal menilai, ruang diskusi seperti Talkshow and Inspire Leader perlu terus tumbuh dan dikembangkan. Sebab, melalui forum semacam ini, generasi muda dapat membangun komunikasi dengan para pemimpin, memahami persoalan daerah, sekaligus menyampaikan pandangan dari perspektif generasi mereka.

“Pemuda juga bisa memberikan kritikan, tetapi sepanjang itu konstruktif dan solutif. Tidak ada tendensi terhadap siapa pun,” tegasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi gambaran bahwa kritik seharusnya tidak dipandang sebagai bentuk pertentangan, melainkan bagian dari kepedulian terhadap masa depan daerah. Pemuda boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu harus diarahkan untuk melahirkan pemikiran yang membangun.

Keseriusan PAMA membangun ruang partisipasi pemuda terlihat dari keterlibatan sejumlah tokoh dan pemimpin daerah sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.

Hadir di antaranya Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si., Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur G. Watubun, S.T., S.H., Ketua KPU Provinsi Maluku M. Shaddek Fuad, serta Ketua HIPMI Provinsi Maluku Muhammad Reza Mony, S.E.

Turut hadir perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Ambon, perwakilan Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku, serta sejumlah tokoh dari berbagai bidang.

Bagi PAMA, kehadiran para pemimpin dan pemangku kepentingan tersebut merupakan bentuk pentingnya membangun komunikasi lintas generasi. Pemuda membutuhkan kesempatan untuk mendengar langsung pandangan para pemimpin, sementara pemerintah dan berbagai lembaga juga perlu membuka diri terhadap aspirasi serta gagasan generasi muda.

Rizal menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Ambon, Ketua DPRD Provinsi Maluku, HIPMI, GAPIU, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Menurutnya, keterlibatan berbagai organisasi dan elemen kepemudaan menunjukkan bahwa ruang partisipasi anak muda di Kota Ambon memiliki potensi besar untuk terus berkembang.

Lebih jauh, Rizal berharap kepemimpinan Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena bersama Wakil Wali Kota Elly Toisutta dapat terus memperluas ruang kolaborasi dengan kalangan muda.

Ia menegaskan, pemuda tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek yang menerima hasil pembangunan. Sebaliknya, generasi muda harus diberikan kesempatan menjadi bagian dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan daerah.

Sebab, masa depan Kota Ambon dan Maluku juga berada di tangan generasi muda. Karena itu, potensi, kreativitas, serta energi anak muda perlu diarahkan menjadi kekuatan yang mampu menjawab berbagai persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan tantangan pembangunan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rizal juga menegaskan komitmen PAMA untuk terus mendukung pemerintahan Wali Kota Bodewin Wattimena dan Wakil Wali Kota Elly Toisutta, terutama dalam menyukseskan 17 program prioritas Pemerintah Kota Ambon yang telah dicanangkan dan sedang dijalankan.

“Sekali lagi, kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Wali Kota, Pak Ketua DPRD, Ketua Umum HIPMI, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung kegiatan ini. Kami berkomitmen untuk terus mendukung pemerintahan Pak Bodewin dan Ibu Elly, khususnya dalam pelaksanaan 17 program prioritas yang telah dicanangkan dan dijalankan untuk kemajuan Kota Ambon,” ungkapnya.

Peringatan Sumpah Pemuda sejatinya bukan hanya tentang mengenang sejarah perjuangan para pemuda pada 28 Oktober 1928. Lebih dari itu, momentum ini menjadi pengingat bahwa persatuan, keberanian, dan semangat perubahan harus terus diwariskan melalui tindakan nyata.

Melalui Talkshow and Inspire Leader, PAMA ingin menegaskan bahwa pemuda Ambon dan Maluku memiliki ruang, kesempatan, serta tanggung jawab untuk ikut menentukan masa depan daerahnya.

Sebab, Ambon yang lebih baik tidak hanya dibangun oleh mereka yang duduk di kursi pemerintahan, tetapi juga oleh anak-anak muda yang berani berpikir, mau bekerja, mampu berkolaborasi, dan tidak berhenti menawarkan solusi.

Pada akhirnya, semangat “Pemuda Bangkit, Maju Par Ambon dan Maluku Pung Bae” bukan sekadar rangkaian kata dalam sebuah tema kegiatan. Semangat itu harus menjadi gerakan bersama, bahwa dari tangan, pikiran, dan kepedulian generasi muda, masa depan Ambon dan Maluku dapat terus diperjuangkan. (Za)