Ambon, Globaltimurnn.com – Negeri Hatalai, Jazirah Leitimur Selatan, bersiap menjadi panggung perayaan budaya dan kreativitas anak negeri melalui Festival Marawai 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Agustus 2026.

Festival yang digagas Panitia Sidang Klasis ke-15 Klasis Pulau Ambon Timur ini tidak sekadar menghadirkan hiburan. Lebih dari itu, Festival Marawai dirancang sebagai ruang untuk memperkenalkan identitas Hatalai, menghidupkan kembali sejarah, sekaligus membuka peluang bagi pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.

Ketua Panitia Festival Marawai, Jonathan Kainama, Jumat (21/08/2026), mengatakan kegiatan tersebut lahir dari keinginan anak-anak Negeri Hatalai untuk menghimpun berbagai potensi yang dimiliki negeri, baik di bidang budaya, seni, kuliner maupun ekonomi kreatif.

Menurutnya, momentum tersebut menjadi semakin penting karena Jemaat Hatalai dipercaya menjadi tuan rumah Sidang Klasis ke-15 Klasis Pulau Ambon Timur pada 2027.

Kepercayaan itu, kata Jonathan, menjadi dorongan bagi masyarakat Hatalai untuk mulai mempersiapkan diri sekaligus menunjukkan berbagai potensi yang dimiliki.

Festival Marawai bukan hanya seremoni budaya. Kami ingin memperlihatkan kepada masyarakat luas bahwa Hatalai memiliki kekayaan seni, budaya, kuliner dan potensi ekonomi yang besar, ujar Jonathan.

Ia mengatakan, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi ruang bagi generasi muda Hatalai untuk tampil dan mengembangkan kreativitas.

Panitia ingin agar semangat festival tidak berhenti ketika acara selesai. Sebaliknya, kegiatan tersebut diharapkan menjadi pemantik lahirnya berbagai gerakan baru yang dapat memperkuat sektor budaya, kreativitas dan perekonomian masyarakat.

Harapan kami, festival ini memberikan dampak yang berkelanjutan. Bukan hanya ramai pada saat pelaksanaan, tetapi setelah itu ada gerakan untuk mengembangkan ekonomi, budaya dan kreativitas anak-anak negeri, katanya.

Nama Marawai dipilih bukan tanpa alasan. Bagi masyarakat Hatalai, kawasan tersebut memiliki nilai historis yang kuat dan berkaitan dengan perjalanan awal kehidupan komunitas masyarakat Hatalai sejak masa lampau.

Karena itu, festival ini sekaligus menjadi momentum untuk menghidupkan kembali ingatan sejarah tersebut melalui seni dan budaya.

Jonathan menjelaskan, pemilihan Marawai diharapkan dapat memperkenalkan kembali salah satu bagian penting dari perjalanan Negeri Hatalai kepada generasi muda maupun masyarakat luas.

Marawai memiliki sejarah bagi Hatalai. Dari tempat inilah kami ingin kembali memperkenalkan Hatalai melalui seni, budaya dan potensi yang dimiliki,” jelasnya.

Festival Marawai akan dikemas dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya. Tari-tarian, senandung, musik hingga kuliner khas Negeri Hatalai akan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan.

Sejumlah musisi dan artis daerah Maluku juga dijadwalkan ikut memeriahkan festival, di antaranya Hekaleka Voice, Alifuru Hiphop, Jimmy Titarsole, Willy Sopacua, Fresly Nikijuluw dan DJ Kenza.

Kehadiran para seniman tersebut diharapkan tidak hanya menghibur masyarakat, tetapi juga membuka ruang kolaborasi bagi generasi muda untuk mengekspresikan kreativitasnya.

Festival ini kami desain sebagai ruang pertemuan budaya, seni, kreativitas dan potensi ekonomi masyarakat,” kata Jonathan.

Panitia berharap Festival Marawai tidak berhenti sebagai kegiatan satu kali. Ke depan, festival tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi agenda budaya tahunan Negeri Hatalai.

Jonathan menyebut, dukungan terhadap pelaksanaan festival datang dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha hingga masyarakat.

Gubernur Maluku dan Wali Kota Ambon juga telah dikonfirmasi untuk menghadiri kegiatan tersebut bersama sejumlah undangan lainnya.

Dukungan dunia usaha juga disebut datang dari sejumlah pihak, di antaranya Bank Maluku Maluku Utara, Anker Bir, Telkomsel dan Sound of Amboina, serta dukungan dari berbagai pihak lainnya dan masyarakat secara pribadi.

Hingga Jumat (21/8/2026), persiapan Festival Marawai telah mencapai sekitar 70 persen.

Panitia masih melakukan pematangan berbagai kebutuhan teknis serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, tertib dan meriah.

“Persiapan sudah sekitar 70 persen. Kami terus bekerja dan berkoordinasi agar seluruh rangkaian kegiatan bisa terlaksana dengan maksimal,” ujar Jonathan.»

Ia pun mengajak seluruh masyarakat, terutama anak-anak Negeri Hatalai, untuk bersama-sama menyukseskan Festival Marawai.

Bagi panitia, festival tersebut merupakan momentum untuk membangun kembali kebanggaan terhadap identitas negeri sekaligus memperluas ruang bagi masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki.

Festival Marawai 2026 diharapkan menjadi awal dari sebuah gerakan yang lebih besar: sejarah tetap hidup, budaya terus diwariskan, dan potensi anak negeri diberi ruang untuk tumbuh.

Dari Marawai, Hatalai ingin menunjukkan bahwa warisan leluhur bukan hanya untuk dikenang, tetapi dapat menjadi kekuatan untuk membangun masa depan. (Za)

Jakarta, Globaltimurnn.com — Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Kabupaten Halmahera Utara meraih Penghargaan Bidang Panas Bumi Tahun 2026 dalam rangkaian Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2026, yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).

 

Penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja, inovasi, dan dedikasi Pemkab Halut dalam mendukung pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Drs. E.J. Papilaya, M.TP., yang mewakili Bupati Halmahera Utara.

 

Penyerahan penghargaan ini merupakan pengakuan sekaligus apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Daerah Halmahera Utara dalam mendukung pengembangan potensi panas bumi sebagai sumber energi baru dan terbarukan yang memiliki peran strategis bagi ketahanan energi nasional.

 

Penghargaan ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi Pemkab Halut untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi dalam mengoptimalkan potensi daerah. Pengembangan energi panas bumi diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah, mendukung ketersediaan energi bersih, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Melalui capaian ini, Pemkab Halut menegaskan komitmennya untuk terus membangun sinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pemanfaatan potensi energi terbarukan secara berkelanjutan.

 

Selain Kabupaten Halmahera Utara, terdapat 22 penerima penghargaan lainnya yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Perseroan Terbatas, maupun perorangan. IIGCE 2026 dibuka oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Rabu (19/8) dan ditutup Kamis malam oleh Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia Julfi Hadi. (Red)

Ambon, globaltimurnn.com - Komandan Kodaeral IX, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., menerima kunjungan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku beserta rombongan dalam rangka memperkuat sinergi kelembagaan, khususnya dalam meningkatkan literasi keuangan dan mencegah kejahatan finansial digital di wilayah Maluku.

Kunjungan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Dankodaeral IX, Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Kamis (20/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan edukasi dan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk kejahatan finansial berbasis digital, termasuk pinjaman online (pinjol) ilegal, judi online (judol), serta modus penipuan digital lainnya yang berpotensi merugikan masyarakat maupun prajurit dan keluarga besar TNI AL.

Dankodaeral IX menyampaikan apresiasi atas kunjungan jajaran OJK Provinsi Maluku. Ia menegaskan komitmen Kodaeral IX untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan praktik kejahatan finansial digital melalui edukasi, sosialisasi, serta koordinasi lintas sektor.

“Ancaman judi online dan pinjaman online ilegal saat ini sangat meresahkan dan berpotensi memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat maupun prajurit. Karena itu, langkah preventif, sosialisasi, dan pengawasan bersama sangat penting untuk meningkatkan pemahaman serta mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan finansial digital,” ujar Dankodaeral IX.

Menurutnya, peningkatan literasi keuangan menjadi salah satu langkah penting untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan secara aman, legal, dan bertanggung jawab.

Dalam kesempatan tersebut, Dankodaeral IX didampingi Asrena Dankodaeral IX dan Kakuwil Kodaeral IX. Sementara dari jajaran OJK Provinsi Maluku hadir pejabat dan staf terkait beserta rombongan.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara Kodaeral IX dan OJK Provinsi Maluku dalam meningkatkan literasi keuangan serta kesadaran terhadap keamanan finansial digital.

Sinergi tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi prajurit, keluarga besar Kodaeral IX, dan masyarakat Maluku dari berbagai ancaman kejahatan finansial digital, sekaligus mendukung terciptanya ekosistem keuangan yang aman dan kondusif di wilayah Maluku. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ambon mulai melakukan pemetaan kondisi jalan di sejumlah wilayah sebagai langkah awal penyusunan program pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk tahun anggaran 2027.

Pemetaan dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil jalan, mulai dari ruas utama hingga jalan lingkungan dan lorong yang mengalami kerusakan.

Kepala Dinas PUPR Kota Ambon, Melianus Latuihamallo, ST., MT., mengatakan survei tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan berbagai pekerjaan tahun anggaran 2026. Langkah ini juga merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Ambon agar kondisi infrastruktur jalan di seluruh wilayah dapat dipetakan secara lebih menyeluruh.

“Sekarang selain pekerjaan tahun 2026, kita juga sementara mempersiapkan program untuk 2027. Kita sementara survei kerusakan jalan sesuai arahan pimpinan,” kata Melianus saat diwawancarai.

Menurutnya, survei lapangan penting dilakukan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan mengenai kerusakan jalan, tetapi memperoleh gambaran langsung mengenai tingkat kerusakan dan kebutuhan penanganan di masing-masing lokasi.

Ia mengaku, dalam peninjauan lapangan, pihaknya menemukan sejumlah titik yang sebelumnya belum teridentifikasi secara detail.

“Kita turun langsung ke lokasi. Ada titik-titik yang sebelumnya belum kita ketahui. Jadi kita cek langsung supaya kita tahu kondisi dan lokasi kerusakannya,” ujarnya.

Melianus menjelaskan, hasil pemetaan tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi dalam menentukan ruas jalan yang akan masuk dalam program perbaikan maupun pembangunan.

Penentuan prioritas tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena harus disesuaikan dengan tingkat kerusakan, kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah.

“Kita cari dulu kerusakan jalan, kemudian kita lihat mana yang menjadi prioritas. Karena nanti disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan pagu anggaran,” jelasnya.

Dengan kondisi anggaran yang terbatas, PUPR akan menyusun urutan penanganan berdasarkan tingkat kebutuhan. Ruas yang dianggap paling mendesak akan ditempatkan pada prioritas utama, sementara lokasi lainnya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

“Kalau anggarannya sekian, kita tentukan urutannya, satu, dua, tiga, dan seterusnya,” tambah Melianus.

Di tengah proses pemetaan untuk 2027, PUPR juga memastikan sejumlah ruas jalan yang telah diidentifikasi sudah masuk dalam program pekerjaan tahun 2026.

Salah satunya berada di kawasan sekitar sekolah Tsanawiyah Kebun Cengkeh hingga pertigaan kawasan pemakaman Islam.

“Sebagian lokasi sudah masuk pekerjaan tahun ini. Contohnya di sekitar sekolah Tsanawiyah sampai pertigaan kuburan Islam. Itu sementara proses lelang,” ungkapnya.

Artinya, tidak seluruh hasil survei otomatis diarahkan untuk program 2027. Beberapa ruas yang tingkat kebutuhannya telah masuk dalam perencanaan 2026 akan tetap diproses sesuai tahapan pekerjaan yang berjalan.

Selain jalan utama, PUPR juga mulai memetakan kondisi akses jalan lingkungan di sejumlah kawasan.

Melianus menyebut kawasan Karang-Karang sebagai salah satu lokasi yang membutuhkan perhatian. Di kawasan tersebut terdapat akses menuju permukiman di bagian atas yang sebagian masih berupa jalan tanah dan jalan setapak.

“Di Karang-Karang memang ada lokasi yang naik ke atas. Dari bawah sampai ke pertemuan di atas dekat pasar buah, ada juga jalan setapak. Ada jalan yang turun dan sebagian masih jalan tanah,” katanya.

Namun, penanganan terhadap akses tersebut masih membutuhkan koordinasi lebih lanjut, terutama menyangkut status lahan dan kesiapan masyarakat.

Menurut Melianus, persoalan status lahan harus dipastikan sejak awal agar pembangunan yang telah diprogramkan tidak terhambat ketika pekerjaan mulai dilaksanakan.

“Kita harus koordinasi dulu. Jangan sampai kita sudah membuat program, sudah mulai bekerja, kemudian ada masyarakat yang melarang karena persoalan lahan,” tegasnya.

Hal yang sama juga berlaku untuk kawasan Poka. PUPR akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat sebelum menentukan bentuk penanganan yang tepat.

Melianus juga menegaskan bahwa tidak semua kondisi jalan dapat ditangani melalui pekerjaan peningkatan atau pengaspalan.

Untuk jalan yang mengalami kerusakan sangat berat, bahkan sudah tidak layak dan membutuhkan pembentukan akses dari awal, penanganannya dapat dikategorikan sebagai pembangunan jalan baru.

“Kalau kondisinya sudah hancur, itu bukan lagi peningkatan. Bisa jadi itu pembangunan. Jadi kita harus cek dulu, termasuk status lahannya,” jelasnya.

Menurutnya, kajian tersebut penting agar program yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi teknis di lapangan dan tidak menimbulkan persoalan ketika pelaksanaan pekerjaan dimulai. 

Lebih jauh, Melianus mengatakan perhatian PUPR tidak hanya diarahkan pada jalan-jalan utama. Jalan lingkungan dan lorong juga menjadi bagian dari pemetaan karena banyak kerusakan ditemukan pada akses yang digunakan masyarakat sehari-hari.

“Jalan utama relatif kita lihat, tetapi yang banyak juga itu jalan lorong. Jadi semuanya kita survei supaya kita bisa tahu mana yang kondisinya rusak dan mana yang harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Ia memastikan proses survei akan terus dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap sebelum program perbaikan dan pembangunan jalan 2027 ditetapkan.

Menurutnya, prinsip utama PUPR adalah memastikan setiap program yang direncanakan benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dapat dilaksanakan sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah.

“Yang penting kita survei dulu, kita lihat kondisi di lapangan, kemudian kita tentukan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran,” tandas Melianus.

Pemetaan tersebut diharapkan menjadi dasar yang lebih kuat bagi Pemerintah Kota Ambon dalam menyusun program infrastruktur ke depan, sehingga penanganan jalan dapat dilakukan secara lebih terarah, tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Pemerintah Kota Ambon bersama kalangan akademisi terus memperkuat langkah menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui pengembangan konsep Smart City. Kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dinilai menjadi salah satu kunci untuk mendorong transformasi birokrasi yang lebih efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Riset Smart City yang digelar Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata Semarang bekerja sama dengan Universitas Pattimura (Unpatti), di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Kamis (20/08/2026).

FGD tersebut mengangkat penelitian bertajuk “Peran Teori Komunikasi Massa dan Transformasi Birokrasi Digital dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Smart City di Kota Ambon.”

Kegiatan yang difasilitasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon itu dibuka oleh Ketua Tim Peneliti UNIKA Soegijapranata, Andreas Pandiangan.

Dalam diskusi tersebut, Pemerintah Kota Ambon memaparkan berbagai tantangan perkotaan yang masih dihadapi, mulai dari kepadatan penduduk, tingginya beban pelayanan kesehatan, persoalan tata ruang, pengelolaan sampah, kemacetan hingga masih adanya ego sektoral antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam membangun integrasi layanan digital.

Lekransy menegaskan, konsep Smart City tidak boleh dipahami sebatas pembangunan aplikasi atau digitalisasi layanan semata. Lebih dari itu, Smart City harus menjadi bagian dari perubahan menyeluruh terhadap pola kerja dan tata kelola pemerintahan.

“Implementasinya melalui tahapan seleksi, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan transformasi, dengan prinsip Technology, Governance, Data, People, dan Sustainability,” kata Lekransy.

Ia menjelaskan, program Ambon Smart City yang mulai dirintis sejak 2017 oleh pemerintah pusat mencakup enam dimensi utama, yakni Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment.

Perkembangan tersebut menunjukkan hasil positif. Pada evaluasi nasional Smart City tahun 2025, Kota Ambon berhasil masuk dalam jajaran 10 besar dengan memperoleh skor 3,6 dari skala 5.

Namun, capaian tersebut dinilai masih perlu diperkuat melalui pembenahan sumber daya manusia, budaya kerja, serta integrasi data dan layanan antar-OPD.

Guru Besar Ilmu Administrasi Publik FISIP Unpatti, Prof. Jusuf Madubun, mengatakan keberhasilan transformasi digital pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi. Faktor manusia dan budaya lokal juga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.

“Smart City harus mampu mengubah data menjadi pengetahuan, keputusan, pelayanan, dan akhirnya kepercayaan publik,” tegas Madubun.

Menurutnya, birokrasi digital Kota Ambon perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas aparatur sekaligus membangun budaya kerja yang tetap berakar pada nilai-nilai kearifan lokal Ambon dan Maluku.

Sementara itu, Ketua Tim Peneliti UNIKA Soegijapranata, Andreas Pandiangan, menjelaskan riset tersebut mendapat dukungan melalui hibah BIMA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2026.

Penelitian ini diarahkan untuk merumuskan strategi komunikasi massa serta karakteristik birokrasi digital yang dapat mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Kolaborasi antara UNIKA Soegijapranata, Unpatti dan Pemerintah Kota Ambon diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi dapat menghasilkan rekomendasi konkret bagi penguatan tata kelola pemerintahan digital di Kota Ambon.

Dengan demikian, penerapan konsep Smart City tidak hanya menghadirkan layanan pemerintahan yang semakin cepat dan efisien, tetapi juga mampu membangun pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, terintegrasi, dan semakin dekat dengan masyarakat. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Pemerintah Kota Ambon mulai mempercepat program peningkatan infrastruktur jalan di sejumlah kawasan. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), pekerjaan jalan aspal tahun anggaran 2026 kini mulai memasuki tahap pelaksanaan setelah sejumlah paket pekerjaan melewati proses lelang dan kontrak.

Kepala Dinas PUPR Kota Ambon, Melianus Latuihamallo, ST., MT., mengatakan terdapat empat paket pekerjaan jalan aspal yang diproses Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2026. Dari jumlah tersebut, dua paket telah menyelesaikan proses kontrak dan segera memasuki pekerjaan fisik.

Untuk pekerjaan jalan aspal Pemerintah Kota Ambon tahun 2026, ada empat yang baru proses lelang. Dari empat itu, dua sudah berkontrak, kata Melianus saat diwawancarai.

Dua pekerjaan yang telah berkontrak tersebut berada di kawasan Benteng dan Jembatan Jodoh. Menurutnya, pekerjaan di kawasan Benteng lebih dahulu berjalan karena proses kontraknya dilakukan lebih awal.

Sementara untuk ruas Jembatan Jodoh, kontrak pekerjaan baru dilakukan pada 18 Agustus 2026. Setelah tahapan Pre Construction Meeting (PCM) selesai, PUPR akan melanjutkan dengan Mutual Check 0 (MC-0) sebelum pekerjaan fisik dimulai.

Untuk Jembatan Jodoh, kemarin baru berkontrak tanggal 18. PCM juga sudah selesai. Besok kita ambil MC-0, sehingga minggu depan pekerjaan sudah harus mulai, jelasnya.

Melianus menambahkan, selain Jembatan Jodoh, Pemkot Ambon juga menyiapkan pekerjaan pada ruas Jalan Benteng Karang menuju lokasi pembangunan tempat pengolahan sampah. Saat ini, pekerjaan tersebut masih berada dalam tahapan proses persiapan.

Ia menegaskan, perbaikan jalan merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Ambon meningkatkan kualitas infrastruktur dasar sekaligus memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Kita terus berupaya supaya kondisi jalan di Kota Ambon semakin baik dan masyarakat semakin nyaman,” ujarnya.

Untuk pekerjaan di Jembatan Jodoh, PUPR menetapkan waktu pelaksanaan selama sekitar 30 hari kalender. Dengan panjang ruas yang ditangani berkisar antara 700 hingga 800 meter, pekerjaan tersebut diharapkan dapat diselesaikan sesuai target apabila kondisi lapangan mendukung.

Untuk jenis pekerjaan aspal, jadwal pekerjaannya hanya 30 hari. Panjangnya sekitar 700 sampai 800 meter. Jadi kita targetkan pekerjaan selesai dalam waktu 30 hari, tandas Melianus.

PUPR Kota Ambon memastikan proses pekerjaan akan terus dipantau agar pelaksanaannya berjalan sesuai tahapan dan target yang telah ditetapkan. Pemerintah berharap peningkatan sejumlah ruas jalan tersebut dapat memperlancar mobilitas warga sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan yang menjadi sasaran pekerjaan. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Ambon bergerak cepat menangani kebakaran sampah yang terjadi di kawasan Galunggung, Desa Batu Merah Lo, RT 003/RW 004, Kecamatan Sirimau, Jumat (21/08/2026).

Kebakaran tersebut dilaporkan oleh masyarakat sekitar pada pukul 11.00 WIT. Petugas Damkar kemudian tiba di lokasi sekitar pukul 11.05 WIT untuk melakukan penanganan dan memastikan api tidak merembet ke rumah warga yang berada di sekitar lokasi.

Dalam penanganan kejadian tersebut, Damkar Kota Ambon mengerahkan empat unit mobil pemadam kebakaran, masing-masing dua unit dari Pos Mako dengan dukungan 25 personel, satu unit dari Pos Paso dengan lima personel, serta satu unit dari Pos Hatiwe dengan enam personel.

Penanganan di lapangan juga melibatkan personel yang bertugas dari Pleton C, dengan dukungan Pleton A dan Pleton B.

Petugas langsung melakukan pemadaman terhadap titik api dan melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara yang kembali menyala.

Berkat respons cepat petugas dan koordinasi di lapangan, kebakaran berhasil dikendalikan. Situasi di lokasi dinyatakan aman pada pukul 12.20 WIT.

Setelah memastikan kondisi benar-benar aman dan tidak terdapat potensi api kembali, seluruh personel Damkar kemudian bergerak kembali menuju pos masing-masing.

Kejadian tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tidak membakar sampah secara sembarangan, terutama di sekitar permukiman, karena api dapat dengan cepat membesar dan berpotensi membahayakan rumah maupun keselamatan warga. (Za)