Taniwel, globaltimurnn.com - SMP Negeri 6 Taniwel, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Serang Bagian Barat mendapat bantuan Revitalisasi pembangunan gedung baru, sehingga pihak sekolah gerak cepat melakukan aktifitas pembangunan dengan diawali peletakan batu pertama pembangunan sekolah. 

Kegiatan tersebut berlangsung pagi kemarin pukul 09 : 00 Wit, Bertempat Di Lokasi Baru Pembangunan SMP Negeri 6 Taniwel Desa Neniari Gunung. 

Peletakan Batu Pertama revitalisasi SMP Negeri 6 Taniwel Merupakan Simbol Di Mulainya Program Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan Dari Pemerinta Pusat Untuk Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Sekolah. 

Turut Hadir Dalam Kegiatan Peletakan Batu Pertama SMP Negeri 6 Taniwel Tiga Unsur Pimpinan Dari Tiga Batu Tungku Yang Ada Di Dalam Desa Neniari Yaitu Pemerintah Negeri Neniari, Ketua Majelis Jemaat GPM Neniari Dan Perangkat Adat Atau Saniri Negeri Neniari Nunung. 

Dalam Kesempatan tersebut, Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Taniwel Jonanis B.Latul,S.Pd Menjelaskan Bawah" Di Hari Ini Kami Harus Bisa Mengucap sykukur Dan Terimah Kasih Banyak Kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang Mana Telah Memberkati Kita Semua Sampai Hari ini. 

Dikatakan-nya" Peletakan Batu Pertama Pembangunan Sekolah SMP Negeri 6 Taniwel Yang Mana merupakan Bantuan Pemerintah lewat Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dengan Sumber Dana APBN Tahun 2026 Dengan Bantuan Dana Sebesar 1.432.126,000.00 Dengan Perjanjian Kerja 120 Hari Kalender 31 Agustus 2026 Sampai 28 Desember 2026. Ungkapnya

Ditambahkan-nya" Setiap kita harus turut mendukung proses pembangunan sehingga Bagimana Sekolah Ini Dapat Di Bangun Dari Awal Sampai Proses Pekerjaan Nantinya Dapat Berjalan Dengan Segala Baik Dan Habis Juga Dengan Segala Baik Dan Dapat Di Pergunakan Nantinya Untuk Setiap Aktifitas Pendidikan Dapat Berjalan Dengan Segala Baik Guna Menunjang Mutu Pendidikan Di Daerah 3T Di Kecamatan Taniwel Pegunungan. Sebutnya

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Sekolah SMP Negeri 6 Taniwel Di Lakukan Pertama Oleh Ketua Majelis Jemaat GPM Neniari, Kepala Desa Neniari Piter Rumahsoal Dan Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Taniwel Johanis B.Latul, S.Pd kemudian disusul terakhir oleh Kepala Tukang Pembangunan. (Ogen) 

Piru, Globaltimurnn.com - Pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat lewat Inspektorat daerah Kabupaten SBB bekerja sama dengan Kantor Pratama SBB menggelar kegiatan sosialisasi yang bertemakan" Pemenuhan kewajiban perpajakan pada UPT Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan SBB, yang diselenggarakan di ruang pertemuan kantor Bupati lantai III, di Desa Morekau, Kecamatan Seram Barat, sejak pukul 09 : 00 Wit. Rabu 09/09/2026

Dalam kegiatan itu penyelenggara menghadirkan narasumber dari Provinsi Maluku dalam hal ini penyuluh Kanwil Pajak Provinsi Maluku. 

Berkesempatan Wakil Bupati SBB Selfinus Kainama. S. Pd yang menghadiri kegiatan tersebut menyampaikan sambutan-nya saat membuka secara resmi kegiatan tersebut mengatakan bahwa" Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Nasional maupun daerah. Ucapnya

Pasalnya" Oleh karena itu pemahaman yang baik mengenai ketentuan perpajakan, tata cara pemotongan dan pemungutan, penyetoran, pelaporan, serta pertanggungjawaban pajak menjadi hal yang sangat penting, khususnya bagi perangkat daerah yang mengelolah anggaran pemerintah. 

Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan merupakan dua sektor yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. 

Besaran-nya anggaran yang dikelolah oleh kedua perangkat daerah tersebut tentunya harus diikuti dengan tertip administrasi, kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, serta akuntabilitasi dalam setiaptahapan pengelolaan keuangan. 

Sosialisasi ini menjadi momentum yang sangat penting untuk meningkatkan pemahaman para pengelola keuangan, bendahara, pejabat pelaksana teknis kegiatan, serta pihak - pihak terkait agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. 

Wakil Bupati berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan formalitas, tetapi benar - benar dapat memberikan pemahaman praktis kepada seluruh peserta. Harapnya

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat terus berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan taat terhadap peraturan perundang - undangan. 

Dalam konteks tersebut, kepatuhan perpajakan merupakan bagian penting dari penguatan tata kelola keuangan daerah. 

Wabup meminta kepada seluruh pimpinan perangkat daerah, kususnya Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, agar hasil dari sosialisasi ini dapat diteruskan kepada seluruh pengelola keuangan sampai pada unit - unit kerja dibawahnya. 

Wabup menekankan secara tegas" Para bendahara dan pengelola keuangan juga harus memahami bahwa setiap transaksi yang bersumber dari APBD maupun sumber pembiayaan pemerintah lainnya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Kata Wabup" Apabila terdapat hal - hal yang belum dipahami, jangan ragu untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi perpajakan maupun perangkat daerah terkait, sehingga kesalahan administrasi perpajakan dapat diminimalisir dan tidak menimbulkan permasalahan  dikemudian hari. 

Wakil Bupati mengajak semua untuk  bersama - sama untuk tetap membangun budaya kerja yang mengedepankan prinsip" Tertip administrasi, tepat perhitungan, tepat pembayaran, tepat pelaporan, dan dapat di pertanggungjawabkan. 

Wakil Bupati berharap Melalui kegiatan tersebut dapat tercipta sebuah kesamaan pemahaman antara pemerintah SBB dengan seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 

Selain itu Wakil Bupati juga berharap setelah kegiatan selesai dilakukanlah evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan, termasuk pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak, sehingga setiap potensi kesalahan maupun ketidakpatuhan dapat segera diperbaiki. 

Diakhir penyampaian-nya Wakil Bupati juga menyampaikan ucapan Terima kasih kepada para Narasumber, bahkan ucapan Terima kasih yang sama disampaikan kepada semua peserta, dengan menitipkan pesan agar kegiatan dapat di ikuti dengan sungguh - sungguh dan serius, aktif berdiskusi. Tutupnya  (***) 

Piru

Insiden ini pun menarik perhatian sejumlah pihak dan masyarakat sekitar. Rabu 09/09/2026

Menurut keterangan Johny Salelua saat ditemui sejumlah awak media di lokasi insiden, dirinya menyampaikan berbagai keluhan yang mana menilai pihak pertanahan lalai dan tidak bertanggungjawab dalam tugas-nya yang sebenarnya. 

Pasalnya" Pihaknya melakukan aksi pembuangan material pasir batu dan pemasangan spanduk larangan tersebut merupakan bagian dari kekesalan terhadap pihak Bank yang menurutnya pihak Bank telah melakukan aktifitas pembangunan melewati luas lahan yang dibeli oleh pihak Bank sesuai surat aslinya. 

Selain itu Johny juga menyampaikan bahwa, mediasi yang telah berjalan hingga detik ini pihak pertanahan tidak pernah hadir dalam proses mediasi guna menyampaikan keterangan dan bukti akurat keapsahan besar dan luas lahan milik PT. Bank Maluku Malut yang sebenarnya. 

Pihak ahli waris melakukan aksi karena menurut mereka pihak Bank telah membangun melebihi luas lahan, dilatakan-nya juga bahwa lahan yang dijual hanya seluas 22-50 namun kenyataan-nya pihak Bank telah membangun lebih dari luas yang sebenarnya. Jelasnya

Kekesalan itu kemudian dilupakan lewat aksi pemasangan spanduk larangan melakukan aktifitas apapun diatas lahan yang dinilai sengketa, serta satu ret pasir berbatu yang juga dibuang pada lahan milik pihak Bank, yang menurut pihak keluarga adalah lahan milik mereka. 

Sementara pihak Bank lewat pimpinan cabang Bank Maluku Malut Kabupaten Seranm Bagian Barat di Piru Dhaniela Pattiasina kepada sejumlah awak media saat ditemui diruang kerjanya menjelaskan" Terkait dengan permasalahan yang di maksud itu dari awalnya sudah ada proses mediasi antara pihak Bank Maluku Malut dengan pihak ahli waris, pemerintah Desa dan pihak pertanahan. Ucapnya

Pimpinan Cabang Bank Maluku Malut Seram Bagian Barat Dhaniela Pattiasina

Dilanjutkan-nya" Pertemuan mediasi itu dilakukan sekitar bulan Juni 2026 lalu, sebelum melakukan pengukuran tanah, dengan tujuan agar semua proses bisa berjalan dengan baik. Sebutnya

Pattiasina juga mengatakan" Terkait akai pemalangan dan dugaan sabotase yang dilakukan ahli waris hari ini dari keluarga Saranamual bersama kuasa mereka dan beberapa orang lain yang terlibat yang pada dasarnya mengkleim adanya kepemilikan sebagian bidang tanah dari kuasa tanah dimana kantor Bank Maluku Malut berdiri maka pihaknya menyampaikan beberapa hal penting. 

Hal penting yang di sampaikan pihak Bank : 

1. Pihak Bank sangat menyesalkan adanya tindakan - tindakan yang sifatnya anarkis diluar prosedur hukum yang dilakukan pemalangan dan sabotase terhadap sebagian tanah yang secara hukum sah jadi milik dari Bank Maluku Malut. 

2. Dasar pihak Bank Maluku Malut menyatakan bahwa tanah tersebut sah milik Bank Maluku Malut karena dasar kepemilikan pihak Bank ialah sertifikat tanah yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. 

3. Pihaknya secara terbuka menerima dan mendengar secara baik segala keberatan dan kleim kepemilikan yang disampaikan oleh keluarga Saranamual dan juga telah dilakukan pertemuan beberapa kali yang secara resmi dihadiri oleh bagian legal pihak Bank. 

Sehingga dikesempatan tersebut telah dijelaskan secara tuntas seperti apa posisi dari Bank Maluku Malut. 

4. Pihak Bank telah mempersilahkan keluarga Saranamual untuk menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan ke pengadilan sebagai jalan yang prosedural dengan membawa bukti - bukti yang dianggap kuat. 

Kejadian hari ini mencerminkan sebuah kesalahan fatal, yang dinilai melawan hukum, karena segala proses hingga keluarnya sertifikat yang dimiliki Bank Maluku Malut adalah sah secara hukum. 

Dikatakan-nya juga Pattiasina bahwa" Apa yang dimintai oleh pihak Bank tidak ditindaklanjuti oleh pihak ahli waris keluarga Saranamual. Terangnya

Menurutnya" Sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang membatalkan dasar kepemilikan yang dimiliki pihak Bank Maluku Malut maka pihaknya akan tetap berpegang pada sertifikat yang jadi dasar kepemilikan Bank Maluku Malut. Ujarnya

5. Pihaknya telah menyampaikan bahwa" Tuntutan ganti rugi kepada pihak ahli waris tidak bisa dilakukan dan dipenuhi oleh Bank, karena" 

1. Secara hukum pihak Bank memiliki sertifikat yang membutuhkan tanah itu adalah milik pihak Bank Maluku Malut. 

2. Tindakan ganti rugi kepada pihak keluarga ahli waris dengan menyampingkan adanya sertifikat dan tanpa adanya putusan pengadilan justru akan menimbulkan masalah hukum bagi pihak Bank karena tentu berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara. 

Pattiasina menambahakan" Tentunya hal tersebut tidak akan diininakan oleh management pihak Bank Maluku Malut. 

6. Tindakan yang dilakukan hari ini oleh ahli waris kekuarga Saranamual dan beberapa orang lain dinilai sebagai tindakan melawan hukum yang secara nyata dan sadar yang telah dilakukan oleh pihak ahli waris kekuarga Saranamual. 

Disampaikan pula bahwa" Terkait apa yang dilakukan maka secara tegas pihak Bank Maluku Malut menyampaikan bahwa pihaknya akan mengambil langkah langkah hikum atas tindakan yang dilakukan pihak ahli waris keluarga Saranamual. Jelas Pattiasina

Pihaknya akan melayangkan surat laporan secara resmi kepada Polres Seram Bagian Barat (SBB) maupun tindakan hukum lain-nya yang dianggap perlu guna melindungi hak - hak milih Bank Maluku Malut. Ujarnya

Diakhir keterangan-nya Pattiasina menambahkan" Surat SKT yang di miliki pihak bank Maluku Malut sama dengan SKT yang dimiliki pihak ahli waris keluarga Saranamual

Selain itu Pihak bank juga menyoroti tanggungjawab penuh pihak pertanahan Terkait permasalahan tersebut yang hingga saat ini belum bisa dipenuhi, sehingga permasalahan dibiarkan berlarut - larut. 

Sampai saat ini pihak pertanahan belum mengembalikan surat sertifikat asli, akan dikembalikan nantinya setelah proses pembuatan berita acara selesai, alasannya pihak pertanahan akan melakukan pengukuran ulang untuk lebih memastikan. (Rdks)

Para Caprasis tersebut sebelumnya telah dinyatakan lolos Tes Kesehatan Tahap I dan Tes Psikologi, sehingga berhak melanjutkan ke tahapan Garjas untuk mengukur tingkat kebugaran, kekuatan, daya tahan, dan kesiapan fisik sebagai calon prajurit TNI AL.

Dari jumlah tersebut, 102 peserta merupakan Calon Bintara (Caba) Pria dan 52 peserta Calon Tamtama (Cata). Mereka mengikuti sejumlah materi kesamaptaan jasmani, antara lain lari, push-up, pull-up, dan sit-up. Selain itu, para peserta juga menjalani tes renang yang dilaksanakan di Kolam Renang Tirto Sagoro 11 Kodaeral IX.

Pelaksanaan Garjas berlangsung secara terukur dengan mengacu pada ketentuan dan standar seleksi yang telah ditetapkan. Setiap peserta dituntut menunjukkan kemampuan fisik terbaik, sekaligus menjunjung tinggi disiplin dan sportivitas selama mengikuti seluruh rangkaian pengujian.

Komandan Kodaeral lX, Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H. meninjau langsung pelaksanaan Tes Gasjas tersebut didampingi Ketua Panda Kodaeral IX yang juga Asisten Personel Dankodaeral IX, Kolonel Marinir Hendy Dwi Bayu Ardiyanto.

Menurut Komandan Kodaeral lX, para peserta telah menunjukkan antusiasme, semangat, dan daya juang dalam mengikuti setiap materi yang diujikan.

“Pelaksanaan Garjas ini menjadi salah satu tahapan penting untuk mengukur kesiapan fisik para calon prajurit. Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap tahapan dengan sungguh-sungguh dan menjunjung tinggi sportivitas,” ujarnya.

Ia menegaskan, proses seleksi dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga peserta yang terpilih benar-benar memenuhi standar dan persyaratan yang telah ditentukan.

Melalui rangkaian seleksi tersebut, Panda Kodaeral IX berkomitmen menjaring calon prajurit yang memiliki fisik prima, mental tangguh, disiplin, serta integritas, sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia TNI AL yang profesional dan siap mengemban tugas menjaga kedaulatan serta keamanan wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Rdks) 

Upacara dipimpin Aspers Dankodaeral IX Kolonel Marinir Hendy Dwi Bayu Ardiyanto dan diikuti para Pejabat Utama (PJU), Kepala Satuan Kerja (Kasatker), prajurit, serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kodaeral IX.

Dalam amanat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir yang dibacakan Aspers Dankodaeral IX, menegaskan bahwa olahraga bukan sekadar aktivitas untuk menjaga kebugaran, tetapi merupakan investasi bangsa dalam membangun manusia Indonesia yang sehat, berkarakter, disiplin, tangguh, sportif, dan memiliki daya juang.

Mengusung tema “Menuju Masyarakat Aktif dan Bugar”, peringatan Haornas 2026 mendorong gerakan nasional yang menempatkan olahraga sebagai bagian dari pembangunan kesehatan. Pemerintah daerah diharapkan menjadi motor penggerak masyarakat aktif, sementara olahraga perlu dihadirkan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Keberhasilan gerakan tersebut tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan olahraga, tetapi juga dari perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup yang lebih aktif, sehat, produktif, inklusif, dan berkeadilan.

Bagi prajurit TNI Angkatan Laut, semangat tersebut memiliki arti penting. Kebugaran jasmani merupakan salah satu modal utama dalam menjaga kesiapan personel menghadapi tuntutan tugas yang dinamis. Karena itu, olahraga perlu menjadi bagian dari budaya kehidupan prajurit, bukan sekadar aktivitas sesaat.

Melalui momentum Haornas, seluruh personel Kodaeral IX diharapkan semakin disiplin menjaga kesehatan dan kebugaran dengan berolahraga secara rutin. Kondisi fisik yang prima sekaligus menjadi bagian dari kesiapan operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut.

Pada hari yang sama, Sahli D Kodaeral IX Kolonel Laut (KH) Slamet Basuki mewakili Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., menghadiri Peringatan Haornas Tahun 2026 yang diselenggarakan di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Ambon.

Kehadiran Kodaeral IX dalam rangkaian peringatan tersebut menjadi bagian dari sinergi TNI Angkatan Laut dengan pemerintah daerah dalam mendukung penguatan budaya olahraga serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat dan bugar.

Peringatan Haornas 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat budaya hidup aktif, sportivitas, disiplin, dan kebersamaan, baik di lingkungan Kodaeral IX maupun di tengah masyarakat Maluku. (Rdks) 

Kegiatan yang dilaksanakan setelah salat Zuhur tersebut diikuti para Pejabat Utama (PJU), Kepala Satuan Kerja (Kasatker), prajurit, serta ASN Kodaeral IX. Doa bersama digelar di tempat ibadah masing-masing sesuai agama dan keyakinan personel.

Bagi prajurit dan ASN beragama Islam, doa bersama berlangsung di Masjid Nurul Iman Kodaeral IX dan dipimpin Perwira Rohani (Paroh) Islam, Letda Laut (KH) Muhammad Bafadal. 

Dalam doa tersebut, para jamaah memanjatkan rasa syukur atas perjalanan pengabdian TNI AL sekaligus memohon perlindungan, keselamatan, kesehatan, kekuatan, dan kelancaran agar seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI AL berjalan aman dan lancar.

Doa juga ditujukan bagi seluruh prajurit TNI AL yang tengah melaksanakan tugas di berbagai wilayah, termasuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, maupun medan operasi.

Selain itu, para jamaah mendoakan para pahlawan dan prajurit yang telah gugur dalam melaksanakan tugas agar seluruh amal ibadah dan pengabdiannya mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

Sementara itu, personel Kodaeral IX yang beragama Kristen melaksanakan doa bersama di Gereja Mahanaim Kodaeral IX. Ibadah tersebut menjadi ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam perjalanan pengabdian TNI AL, sekaligus memohon bimbingan dan perlindungan bagi pimpinan serta seluruh personel yang sedang menjalankan tugas di berbagai wilayah penugasan.

Doa turut dipanjatkan untuk keselamatan keluarga prajurit yang senantiasa memberikan dukungan selama pelaksanaan tugas, serta bagi seluruh personel TNI AL agar diberikan kesehatan, keteguhan hati, dan kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan pengabdian.

Doa bersama serentak ini menjadi bagian dari rangkaian menyambut HUT ke-81 TNI AL yang mengusung tema “Dengan Semangat Jalesveva Jayamahe TNI Angkatan Laut Siap Mewujudkan Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.”

Lebih dari sekadar rangkaian seremoni, kegiatan tersebut menjadi momentum spiritual untuk memperkuat mental, moral, soliditas, dan semangat kejuangan prajurit.

Dengan landasan iman dan pengabdian, seluruh personel Kodaeral IX diharapkan senantiasa siap menjalankan tugas secara profesional, modern, tangguh, serta memberikan pengabdian terbaik bagi kejayaan TNI AL, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Rdks) 

Truk pengangkut pasir yang melintas tanpa penutup terpal dapat membuat material berhamburan ketika kendaraan bergerak. Terlebih saat melaju di tengah hembusan angin, butiran pasir bisa terbawa ke arah pengendara yang berada di belakang.

Bagi pengguna sepeda motor, pasir yang beterbangan bukan sekadar membuat perjalanan menjadi tidak nyaman. Butiran material yang mengenai wajah atau masuk ke mata dapat mengganggu pandangan dan berpotensi membahayakan keselamatan saat kendaraan sedang melaju.

Belum lagi pasir yang jatuh dan tertinggal di badan jalan. Material tersebut dapat membuat permukaan jalan menjadi kotor dan berpotensi mengganggu kendaraan lain.

Karena itu, persoalan pengangkutan pasir tidak hanya menyangkut kepentingan pemilik kendaraan maupun sopir. Ada kepentingan pengguna jalan lainnya yang harus ikut diperhatikan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Yan Duminggus Suitela, S.STP., mengatakan pengawasan terhadap angkutan barang merupakan bagian dari tugas yang dilakukan secara rutin oleh pihaknya.

“Jadi biasanya kenapa kita lakukan sweeping secara rutin tiap bulan? Sesuai kewenangan di subkonten itu ada pengawasan terhadap angkutan umum dan angkutan barang,” jelas Yan.

Ia mengatakan, pemeriksaan terhadap angkutan barang dilakukan tidak hanya untuk melihat kelengkapan izin, tetapi juga memastikan kendaraan dan muatan memenuhi ketentuan keselamatan, Untuk kelayakan kendaraan, angkutan barang diwajibkan menjalani uji KIR secara berkala.

“Angkutan barang, selain izin beroperasi, harus ada juga izin kelayakan kendaraan atau KIR yang dilakukan rutin. Satu tahun itu dua kali,” ujarnya.

Namun, menurut Yan, kondisi muatan juga menjadi bagian penting dalam pemeriksaan petugas, Salah satu contohnya adalah kendaraan yang mengangkut pasir. Muatan tersebut harus ditutup agar tidak tercecer maupun beterbangan selama perjalanan.

“Contohnya seperti angkutan pasir. Harus dilengkapi dengan penutup sehingga tidak mengganggu aktivitas jalan umum maupun pengguna yang lain,” tegasnya.

Bagi Dishub, penggunaan terpal bukan sekadar persoalan tampilan kendaraan. Penutup berfungsi menjaga material tetap berada di dalam bak kendaraan sekaligus mengurangi risiko gangguan terhadap pengguna jalan.

Bahkan, kata Yan, kendaraan yang membawa sampah pun dianjurkan menggunakan penutup agar muatan tidak tercecer sepanjang perjalanan, Yang mengangkut sampah saja juga dianjurkan dengan penutup,” katanya.

Dishub Kota Ambon juga meminta masyarakat ikut berperan dalam pengawasan. Apabila menemukan kendaraan pengangkut pasir atau material lainnya yang tidak menggunakan penutup dan dinilai mengganggu pengguna jalan, masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada petugas“ Kalau memang ada ditemui di lapangan, bisa dilaporkan, nanti kita tindak lanjuti,” ujar Yan.

Informasi sederhana seperti nomor kendaraan dan jalur yang dilalui akan membantu petugas dalam melakukan penelusuran “Catat nomor, jalur mana, kita tindak lanjut,” tambahnya.

Selain menindaklanjuti laporan, petugas Dishub juga melakukan pemeriksaan secara langsung ketika menemukan kendaraan bermasalah di lapangan.

Jika ditemukan pelanggaran, proses penanganannya dilakukan secara bertahap. Petugas terlebih dahulu memeriksa kelayakan kendaraan dan muatan, kemudian memberikan teguran, Pertama pasti kita cek dia punya kelayakan muatan itu. Kalau kita kasih teguran, teguran pertama, teguran kedua. Kalau perlu kita tarik izin operasionalnya,” jelas Yan.

Menurutnya, kewajiban menggunakan penutup pada muatan bukan merupakan aturan yang baru diketahui oleh pengusaha maupun sopir angkutan barang, Sosialisasi mengenai ketentuan tersebut sebelumnya juga telah dilakukan di sejumlah lokasi“ Ini bukan barang baru. Sebenarnya sopir-sopir maupun pengusaha itu kan tahu,” katanya.

Karena itu, ia berharap kesadaran untuk menutup muatan tumbuh dari para pelaku usaha dan pengemudi sebelum kendaraan memasuki jalan raya.

Sebab, satu perjalanan truk yang membawa pasir tanpa penutup dapat memberikan dampak kepada banyak orang. Debu dapat terhirup, pasir bisa mengenai mata, sementara material yang tercecer dapat mengotori jalan dan mengganggu pengguna kendaraan lainnya.

Dalam konteks lalu lintas, keselamatan bukan hanya mengenai bagaimana kendaraan dikemudikan. Cara membawa dan mengamankan muatan juga menjadi bagian dari tanggung jawab di jalan.

Dishub pun memastikan pengawasan akan terus dilakukan melalui kegiatan sweeping rutin maupun pemantauan langsung di jalan“ Yang penting ada laporan. Selain memang rutin kita, pada saat kita jaga di jalan juga, kalau ditemui, langsung kita tegur,” tutur Yan.

Pada akhirnya, menutup bak truk dengan terpal mungkin terlihat sebagai tindakan sederhana. Namun, di balik selembar terpal itu ada upaya untuk menjaga pasir tetap berada di tempatnya, menjaga jalan tetap bersih, sekaligus melindungi pengguna jalan dari debu dan material yang beterbangan.

Karena setiap muatan yang dibawa ke jalan raya bukan hanya menjadi tanggung jawab sopir dan pemilik kendaraan. Ada keselamatan pengguna jalan lain dan kualitas udara yang juga harus dijaga.

Jalan adalah ruang bersama. Maka, setiap kendaraan yang melintas pun memiliki tanggung jawab untuk tidak meninggalkan bahaya maupun gangguan bagi mereka yang berada di belakangnya. (Za)