Piru, Globaltimurnn.com — Mengawali aktivitas pada pekan yang baru dengan penguatan spiritual, pegawai, Warga Binaan, dan peserta magang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Piru mengikuti Ibadah Buka Usbu, Senin (14/09/2026). 

Kegiatan berlangsung khusyuk dan penuh penghayatan sebagai bagian dari pembinaan kerohanian yang dilaksanakan secara rutin di Lapas Piru.

Ibadah menjadi ruang bagi seluruh peserta untuk sejenak menenangkan diri, merefleksikan kehidupan, serta memperkuat hubungan dengan Tuhan sebelum menjalankan berbagai aktivitas dan tugas selama sepekan. Kebersamaan antara petugas dan Warga Binaan dalam kegiatan keagamaan juga menjadi bagian dari upaya menciptakan suasana pembinaan yang humanis dan berorientasi pada perubahan karakter.

Kepala Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Piru, Wikrama Jaya, menyampaikan bahwa kegiatan ibadah rutin memiliki peran penting dalam mendukung proses pembinaan kepribadian Warga Binaan.

Ibadah Buka Usbu menjadi momentum untuk mengawali aktivitas dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami berharap pembinaan ini memberikan dampak positif bagi Warga Binaan, ujar Wikrama.

Ibadah dipimpin oleh salah seorang Warga Binaan berinisial JS. Dalam penyampaian firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 4:12, JS mengajak seluruh jemaat untuk memaknai kasih bukan hanya sebagai sebuah perkataan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagaimana Tuhan telah terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kita juga harus senantiasa saling mengasihi dan menjadi teladan bagi sesama, ungkap JS.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIB Piru, Hery Kusbandono, menegaskan bahwa pembinaan kerohanian merupakan salah satu fondasi dalam membentuk karakter Warga Binaan selama menjalani masa pidana.

Pembinaan kerohanian menjadi bagian penting dalam membentuk karakter Warga Binaan. Kami berharap melalui ibadah ini, Warga Binaan semakin memperkuat iman, menumbuhkan kasih, dan menjadi pribadi yang lebih baik, ujar Hery.

Kegiatan berlangsung tertib hingga selesai. Melalui pembinaan kerohanian yang dilaksanakan secara konsisten, Lapas Piru terus berupaya menanamkan nilai-nilai keimanan, kasih, dan moral sebagai bekal bagi Warga Binaan untuk menjalani proses perubahan dan kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat. (Za)

Ambon, globaltimurnn.com - Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Dankodaeral) IX, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., memimpin apel khusus di Lapangan Apel Mako Kodaeral IX, Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku, Senin (14/9/2026).

Apel tersebut digelar untuk mengecek sekaligus memastikan kesiapan personel Kodaeral IX dalam mendukung rangkaian kegiatan Open Turnamen Selam dan Fun Run yang akan berlangsung pada 19-20 September 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI Tahun 2026.

Dalam arahannya, Dankodaeral IX menekankan pentingnya kesiapan personel, soliditas, disiplin, serta tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas. Sebagai tuan rumah, seluruh prajurit Kodaeral IX diminta memberikan dukungan secara maksimal agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib dan lancar.

“Setiap personel memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai jabatan yang diemban. Karena itu, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Apa yang dilakukan setiap prajurit akan membawa dampak terhadap organisasi,” tegasnya.

Selain kesiapan mendukung kegiatan, Dankodaeral IX juga mengingatkan seluruh prajurit untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan Mako.

Menurutnya, kebersihan bukan sekadar tanggung jawab perorangan, tetapi merupakan bagian dari budaya disiplin dan profesionalisme prajurit.

“Kita harus menjaga kebersihan lingkungan secara konsisten. Tingkatkan kedisiplinan dan laksanakan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Ia menegaskan, kesiapan satuan tidak hanya ditunjukkan melalui kemampuan dalam melaksanakan tugas, tetapi juga tercermin dari kedisiplinan, kepedulian terhadap lingkungan, serta sikap dan perilaku setiap prajurit dalam kehidupan kedinasan maupun sehari-hari.

Melalui apel khusus tersebut, Kodaeral IX memastikan kesiapan personel sekaligus memperkuat komitmen untuk menyukseskan Open Turnamen Selam dan Fun Run sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI Tahun 2026.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat budaya kerja prajurit yang disiplin, solid, peduli lingkungan, dan profesional dalam melaksanakan setiap tugas. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota dan DPRD Kota Ambon dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta terciptanya stabilitas wilayah.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Staf Ahli (Sahli) B Pok Sahli Kodaeral IX Letkol Laut (KH) Sudiko yang mewakili Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., pada Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Kota Ambon, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon, Senin (14/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Ambon Morits L. Tamaela dengan agenda penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. 

Selain itu, rapat juga dirangkaikan dengan penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 dan pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027.

Hadir dalam rapat tersebut Wali Kota Ambon Drs. Bodewin M. Wattimena, Sekretaris Kota Ambon Roberd Sapulette, Kapolresta Pulau Ambon dan P.P. Lease Kombes Pol. Andrias Susanto Nugroho, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Ambon, serta unsur TNI-Polri dan Sekretariat DPRD Kota Ambon.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Ambon Morits L. Tamaela menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas kerja sama dan partisipasi selama Masa Persidangan III, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, serta menyerap aspirasi masyarakat.

Ia berharap sinergi tersebut terus dipertahankan sehingga seluruh agenda persidangan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Ambon.

Sementara itu, Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menjelaskan bahwa penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2026 dilakukan untuk merespons dinamika kondisi daerah sekaligus menyelaraskan kebijakan dengan arah pembangunan nasional.

Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah tetap memprioritaskan anggaran untuk pemenuhan pelayanan dasar, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta sektor strategis yang berdampak langsung terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran Kodaeral IX dalam rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dan koordinasi yang harmonis dengan pemerintah daerah dan DPRD, khususnya dalam mendukung terciptanya situasi wilayah yang aman dan kondusif.

Melalui sinergi antara TNI AL, Pemerintah Kota Ambon, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan serta memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com — Matahari, air dan panas bumi merupakan kekayaan alam yang dimiliki Maluku. Namun, potensi tersebut tidak akan banyak berarti tanpa manusia yang memiliki kemampuan untuk mengubahnya menjadi energi sekaligus menjaga teknologi itu tetap bekerja di tengah tantangan geografis kepulauan.

Kebutuhan akan sumber daya manusia itulah yang kini menjadi perhatian dalam pengembangan pendidikan vokasi di Maluku, Politeknik Negeri Ambon menjadi salah satu bagian penting dari upaya tersebut melalui pembangunan Laboratorium Tenaga Surya dan Mikrohidro yang ditandai dengan Kick-Off Ceremony, Senin (14/09/2026).

Kegiatan itu mempertemukan unsur pemerintah Indonesia, Pemerintah Selandia Baru dan dunia pendidikan dalam satu agenda yang membawa pesan lebih besar dari sekadar pembangunan fasilitas kampus.

Hadir dalam kegiatan tersebut Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, H.E. Phillip Taula, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Prof. Dr. Eng. Eniya Listiani Dewi, B.Eng., M.Eng., IPU, PLH Direktur Politeknik Negeri Ambon Ir. Lory Marcus Parera, S.T., M.T., IPU., ACPE, serta jajaran terkait.

Bagi Politeknik Negeri Ambon, laboratorium tersebut merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan yang lebih dekat dengan kebutuhan energi masa depan, Mahasiswa tidak hanya akan mempelajari energi terbarukan melalui teori, tetapi juga memiliki kesempatan berhadapan langsung dengan teknologi pembangkit tenaga surya dan mikrohidro.

Langkah ini menjadi semakin penting karena kebutuhan energi di Maluku memiliki karakter yang berbeda dengan wilayah perkotaan di daratan besar.

Pulau-pulau yang tersebar, jarak antardaerah, kondisi geografis dan keterbatasan jaringan listrik membuat pengembangan energi di Maluku membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan kondisi lokal.

Di tengah situasi tersebut, keberadaan tenaga teknis lokal menjadi salah satu kebutuhan utama, PLTS maupun pembangkit mikrohidro yang dibangun di daerah terpencil membutuhkan operator yang memahami teknologi, mampu melakukan pemeliharaan dan dapat menangani persoalan teknis tanpa selalu bergantung pada tenaga dari luar daerah.

Persoalan sumber daya manusia inilah yang menjadi salah satu alasan penting di balik penguatan kerja sama Politeknik Negeri Ambon dengan berbagai mitra, termasuk Selandia Baru, PLH Direktur Politeknik Negeri Ambon, Lory Marcus Parera, mengatakan hubungan kerja sama dengan sejumlah pihak telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas institusi.

Kerja sama dengan Selandia Baru sendiri telah berlangsung sejak 2019 dan turut memberikan kesempatan bagi dosen maupun tenaga kependidikan untuk mengikuti berbagai pelatihan yang berkaitan dengan teknologi energi terbarukan.

Pengalaman tersebut kemudian menjadi modal bagi kampus untuk memperkuat pendidikan vokasi di bidang energi.“Pembukaan program studi ini merupakan bagian dari langkah kami dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab berbagai tantangan di bidang energi,” ujar Lory.

Pada 2026, Politeknik Negeri Ambon juga mulai menerima mahasiswa pada program studi yang berorientasi pada energi terbarukan, Kehadiran program tersebut diharapkan menjadi jembatan antara kebutuhan industri energi dan ketersediaan tenaga kerja terampil dari Maluku sendiri, Bagi pendidikan vokasi, kemampuan praktik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran.

Karena itu, laboratorium yang dibangun bukan hanya sebuah ruangan dengan berbagai perangkat teknologi. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi tempat mahasiswa belajar memahami sistem, melakukan pengoperasian, mengenali gangguan hingga melakukan pemeliharaan pembangkit.

Direktur Jenderal EBTKE Eniya Listiani Dewi melihat Maluku memiliki peluang besar dalam pengembangan energi baru dan terbarukan.

Potensi energi matahari, air hingga panas bumi tersebar di berbagai wilayah Maluku. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Menurut Eniya, pembangunan pembangkit harus berjalan beriringan dengan pembangunan kapasitas manusia, Sebab, pembangkit yang sudah terpasang tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak ada tenaga yang mampu mengoperasikan dan merawatnya.

“Harapan kami nanti dari Poltek Ambon ini bisa melahirkan tenaga-tenaga yang mempunyai skill lebih untuk bisa memelihara, bahkan mendirikan PLTS dan mengoperasikan,” katanya.

Harapan itu memiliki arti penting bagi daerah kepulauan, Tenaga lokal yang memiliki kompetensi energi terbarukan dapat ditempatkan lebih dekat dengan masyarakat pengguna. Mereka tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga dapat menjadi bagian dari keberlanjutan sistem energi di daerahnya sendiri.

Pendekatan tersebut juga membuka peluang agar pembangunan energi memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas, Eniya mencontohkan pengembangan PLTS di Pulau Tiga, Maluku, dengan kapasitas sekitar 75 kilowatt yang diproyeksikan melayani 66 rumah tangga, yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan.

Program seperti itu memperlihatkan bahwa energi terbarukan dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang berada jauh dari jaringan listrik konvensional, Pemerintah juga terus mendorong pengembangan PLTS di Kepulauan Aru dan sejumlah wilayah lainnya, Pada tahun anggaran berjalan, sembilan lokasi menjadi sasaran pembangunan PLTS dengan total kapasitas sekitar 1,2 megawatt yang ditargetkan menjangkau hampir 900 kepala keluarga.

Namun, semakin banyak pembangkit yang dibangun, semakin besar pula kebutuhan terhadap tenaga yang mampu memastikan fasilitas tersebut tetap berfungsi, Karena itu, investasi terhadap SDM menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan infrastruktur energi.

Pengembangan energi terbarukan juga memiliki potensi untuk membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat, Energi yang tersedia di suatu daerah dapat diarahkan bukan hanya untuk penerangan rumah tangga, tetapi juga mendukung kegiatan produktif, Potensi panas bumi, misalnya, dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk pembangkitan listrik, tetapi juga untuk kebutuhan pengolahan komoditas tertentu.

Kopi, teh dan berbagai rempah yang menjadi bagian dari kekayaan Maluku dapat dikembangkan dengan dukungan teknologi energi yang sesuai, Dengan begitu, energi terbarukan dapat menjadi bagian dari rantai ekonomi masyarakat, Listrik hadir bukan hanya untuk menyalakan lampu, tetapi juga untuk membantu masyarakat bekerja, mengolah hasil produksi dan meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.

Perspektif inilah yang membuat pengembangan energi di Maluku memiliki dimensi yang lebih luas, Ia bersentuhan dengan pendidikan, teknologi, ekonomi, lapangan kerja dan pemerataan pembangunan, Dukungan Selandia Baru dalam pembangunan laboratorium di Politeknik Negeri Ambon juga memperlihatkan bagaimana kerja sama antarnegara dapat diterjemahkan menjadi manfaat konkret di tingkat daerah.

Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, H.E. Phillip Taula, menegaskan dukungan negaranya terhadap pengembangan energi terbarukan sekaligus peningkatan kapasitas pendidikan di Indonesia, Kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fasilitas, Lebih jauh, kerja sama diarahkan agar mahasiswa, dosen, institusi pendidikan dan masyarakat dapat memperoleh manfaat dalam jangka panjang.

Laboratorium Tenaga Surya dan Mikrohidro menjadi salah satu bentuk nyata dari kerja sama tersebut, Ke depan, fasilitas ini berpeluang menjadi ruang bertemunya pendidikan, pemerintah, industri dan mitra internasional dalam mengembangkan teknologi energi yang sesuai dengan karakter Maluku.

Peresmian Laboratorium Mikrohidro kemudian menjadi penanda dimulainya babak baru dalam penguatan pendidikan energi terbarukan di Politeknik Negeri Ambon, Tantangan berikutnya adalah bagaimana laboratorium tersebut benar-benar hidup sebagai pusat pembelajaran, riset dan pengembangan keterampilan.

Bagaimana mahasiswa tidak hanya mengenal teknologi dari buku, tetapi mampu mengoperasikannya, Bagaimana lulusan nantinya dapat hadir di pulau-pulau yang membutuhkan tenaga teknis, Dan bagaimana teknologi energi terbarukan dapat menjadi bagian dari solusi atas persoalan listrik sekaligus penggerak ekonomi masyarakat.

Pada akhirnya, pembangunan laboratorium di Politeknik Negeri Ambon bukan hanya tentang menambah fasilitas pendidikan, Sebab ketika matahari, air dan panas bumi Maluku mulai dikembangkan sebagai sumber energi masa depan, daerah ini membutuhkan generasi yang tidak hanya mengenal teknologinya, tetapi juga mampu membangun, mengoperasikan, merawat dan mengembangkannya dari Maluku untuk Maluku. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Anggaran sebesar Rp1,33 triliun bukanlah angka kecil. Di dalamnya terdapat berbagai kebutuhan Pemerintah Kota Ambon untuk menjaga pelayanan publik, menjalankan kewajiban pemerintahan, sekaligus membiayai program pembangunan yang menyentuh kehidupan masyarakat.

Namun, besarnya belanja tidak serta-merta berarti pemerintah memiliki ruang gerak fiskal yang luas, Justru sebaliknya, rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Ambon harus semakin cermat menentukan prioritas. Pendapatan memang mengalami peningkatan, tetapi kebutuhan belanja juga bergerak naik dengan nilai yang lebih besar.

Kondisi tersebut menjadi salah satu gambaran penting dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 DPRD Kota Ambon, Senin (14/09/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Ambon Morits L. Tamaela, S.E., Pemerintah Kota Ambon secara resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Agenda tersebut sekaligus menutup Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 dan membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Di hadapan jajaran legislatif, Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan daerah yang menjadi dasar penyusunan perubahan APBD.

Menurutnya, perubahan anggaran dilakukan untuk menyesuaikan berbagai perkembangan yang terjadi sepanjang tahun, termasuk perubahan asumsi pendapatan dan belanja, pergeseran anggaran, pemanfaatan SiLPA, serta kebutuhan yang muncul akibat kondisi tertentu.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp1.187.475.158.869, Nilai itu mengalami kenaikan sekitar 5,44 persen dibandingkan APBD murni 2026 yang berada pada angka Rp1.126.261.497.436, Kontribusi terbesar masih berasal dari pendapatan transfer yang mencapai Rp937.136.625.729, Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp249.965.990.138, ditambah lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp372.543.002.

Sekilas, kenaikan pendapatan tersebut memberikan ruang tambahan bagi pemerintah, Tetapi ketika kebutuhan belanja dihitung, tantangannya terlihat lebih jelas, Belanja daerah dalam rancangan APBD Perubahan 2026 diproyeksikan mencapai Rp1.333.521.071.457. Angka ini meningkat sekitar 3,15 persen dibandingkan APBD murni yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1.292.833.490.024.

Dengan demikian, kebutuhan belanja tetap berada di atas kemampuan pendapatan daerah, Komposisi belanja juga memberikan gambaran mengenai prioritas yang harus dijaga pemerintah, Belanja operasi menjadi porsi terbesar dengan alokasi Rp1.158.425.914.282. Sementara belanja modal berada pada angka Rp74.034.245.274, atau mengalami penurunan sekitar 19,22 persen.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar ruang anggaran masih terserap untuk kebutuhan operasional dan pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, Di sisi lain, ruang untuk belanja modal yang berkaitan dengan pembangunan dan pengadaan aset menjadi lebih terbatas, Dalam kondisi seperti ini, pemerintah tidak bisa menjalankan seluruh program dengan pendekatan yang sama.

Ada program yang harus didahulukan karena menyangkut pelayanan dasar. Ada kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi. Ada pula sektor yang perlu mendapat dukungan karena berkaitan langsung dengan daya beli dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Karena itu, Bodewin menegaskan pentingnya menentukan prioritas secara selektif, “Pemerintah kota tetap selektif dalam mengalokasikan anggaran untuk belanja, dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, serta mengutamakan program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” kata Bodewin.

Pernyataan tersebut menjadi penanda bahwa ukuran keberhasilan perubahan APBD tidak cukup dilihat dari besarnya anggaran yang berhasil disusun, Yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam ruang fiskal yang terbatas, setiap kebijakan anggaran memiliki konsekuensi, Ketika satu program mendapatkan tambahan alokasi, ada kebutuhan lain yang mungkin harus menunggu. Karena itu, pemerintah dituntut memastikan setiap keputusan belanja memiliki alasan yang kuat dan manfaat yang jelas, Terlebih, tekanan terhadap struktur APBD Perubahan 2026 masih terlihat dari adanya selisih antara pendapatan dan belanja.

Dengan pendapatan sebesar sekitar Rp1,187 triliun dan belanja mencapai Rp1,333 triliun, terdapat selisih sekitar Rp146,05 miliar yang harus ditutup melalui pembiayaan daerah, Dalam rancangan tersebut, pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp141.879.833.871, sementara masih terdapat kebutuhan penyeimbang sekitar Rp4.166.078.716.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah membutuhkan kehati-hatian, Optimalisasi pendapatan menjadi penting, tetapi efisiensi belanja juga tidak kalah menentukan, Pemerintah Kota Ambon perlu memastikan agar peningkatan pendapatan tidak langsung diikuti dengan ekspansi belanja tanpa perhitungan. Sebab, kemampuan fiskal daerah tetap memiliki batas.

Pada titik inilah pembahasan bersama DPRD menjadi penting, Rancangan KUA dan PPAS yang diserahkan pemerintah masih akan dibahas lebih lanjut bersama legislatif. Setiap program, target, serta alokasi anggaran akan menjadi bagian dari proses pembahasan sebelum APBD Perubahan 2026 ditetapkan.

Bodewin berharap proses tersebut dapat menghasilkan struktur anggaran yang realistis sekaligus mampu menjawab kebutuhan pembangunan Kota Ambon.

Sebab, di balik seluruh angka yang tercantum dalam dokumen anggaran, terdapat kepentingan masyarakat yang harus dijaga, Ada warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada pelaku usaha yang membutuhkan dukungan agar tetap bergerak. Ada infrastruktur yang harus dibenahi. Ada pula berbagai kebutuhan sosial yang tidak bisa ditunda.

Karena itu, tantangan Pemerintah Kota Ambon bukan hanya mencari tambahan pendapatan atau mengatur besaran belanja, Tantangan sebenarnya adalah menentukan prioritas ketika semua kebutuhan terasa penting, sementara kemampuan keuangan memiliki batas.

APBD Perubahan 2026 pada akhirnya akan menjadi ujian bagi ketepatan pemerintah dalam memilih, Bukan tentang seberapa besar anggaran dapat dibelanjakan, tetapi seberapa tepat anggaran diarahkan.

Sebab bagi masyarakat, angka Rp1,33 triliun tidak akan memiliki arti apabila tidak berubah menjadi pelayanan yang lebih baik, pembangunan yang dirasakan, serta kebijakan yang mampu memperkuat kehidupan ekonomi warga.

Dan dari ruang paripurna DPRD Kota Ambon, pekerjaan berikutnya kini dimulai: memastikan setiap rupiah dalam APBD Perubahan 2026 benar-benar memiliki alasan, tujuan, dan manfaat bagi masyarakat Kota Ambon. (Za)

Taniwel, globaltimurnn.com - Perhatian Gubernur Maluku tertuju pada aktivitas 120 anak Desa Patahuwe saat mengikuti kegiatan trauma healing yang digelar Polwan Polres Seram Bagian Barat di Desa Taniwel, Kecamatan Taniwel, Senin (14/9/2026).

Gubernur Maluku hadir dan menyaksikan langsung bagaimana personel Polwan mengajak anak-anak mengikuti berbagai permainan dan kegiatan interaktif. Tidak sekadar melihat dari dekat, Gubernur juga menyempatkan diri berinteraksi dengan anak-anak yang mengikuti kegiatan tersebut.

Interaksi tersebut membuat suasana kegiatan semakin akrab. Anak-anak terlihat antusias mengikuti permainan, berkomunikasi dengan personel Polwan dan menikmati kebersamaan selama kegiatan berlangsung.

Gubernur Maluku memberikan apresiasi kepada tim trauma healing Polres Seram Bagian Barat yang telah mengambil bagian dalam memberikan pendampingan kepada anak-anak melalui pendekatan yang ramah dan humanis.

Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Ref​​indo P. Rulando, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A., mengatakan trauma healing merupakan salah satu bentuk kepedulian Polri untuk memberikan dukungan kepada anak-anak sekaligus membantu menghadirkan kembali rasa nyaman melalui kegiatan yang positif.

“Personel kami berupaya mendekati anak-anak dengan cara yang sederhana, melalui permainan, komunikasi dan kebersamaan. Kami ingin mereka merasa diperhatikan dan mendapatkan suasana yang menyenangkan,” ujar Kapolres.

Kapolres menyampaikan bahwa kehadiran Gubernur Maluku dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya yang dilakukan Polres SBB.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Gubernur yang secara langsung berinteraksi dengan anak-anak. Apresiasi beliau kepada tim trauma healing juga menjadi motivasi bagi personel kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya.

Kegiatan trauma healing diisi dengan perkenalan personel Polwan, doa, ice breaking dan berbagai permainan. Anak-anak dari jenjang PAUD hingga SMA mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh antusias.

Selain pendampingan, Polwan Polres SBB juga menyerahkan bantuan dan bingkisan berupa alat tulis, kudapan serta sejumlah kebutuhan sehari-hari kepada anak-anak dan masyarakat.

Sebanyak 120 anak mengikuti kegiatan tersebut, terdiri dari 20 siswa PAUD, 60 siswa SD, 25 siswa SMP dan 15 siswa SMA.

Kegiatan turut dihadiri Kabag SDM Polres Seram Bagian Barat AKP Costantinus Rangkoly, S.Si., Kasubbagbekpal Baglog Polres Seram Bagian Barat IPTU Petra C. Tuasuun, S.H., serta personel Polwan Polres Seram Bagian Barat.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Seram Bagian Barat menunjukkan bahwa pendampingan kepada masyarakat tidak hanya dilakukan melalui tugas-tugas kepolisian, tetapi juga melalui pendekatan kemanusiaan yang menyentuh langsung kebutuhan dan kondisi masyarakat. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com — Gedung DPRD Kota Ambon pada Senin (14/09/2026) menjadi ruang pembahasan berbagai agenda penting menyangkut arah keuangan daerah. Angka pendapatan, belanja, defisit, hingga kemampuan fiskal pemerintah menjadi bagian dari pembicaraan dalam rapat paripurna.

Namun, di balik pembahasan yang sarat dengan angka dan kebijakan itu, ada satu persoalan kemanusiaan yang ikut mendapat perhatian Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena.

Persoalan itu datang dari Negeri Patahuwe, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), yang tengah dilanda musibah.

Seusai mengikuti rapat paripurna, Bodewin tidak hanya berbicara mengenai bagaimana Pemerintah Kota Ambon mengelola anggaran. Ia juga menyampaikan kepedulian terhadap masyarakat Patahuwe yang sedang menghadapi situasi sulit.

“Atas nama Pemerintah Kota Ambon dan seluruh warga Kota Ambon, kami menyampaikan turut prihatin dan berbelarasa atas kejadian yang terjadi di Negeri Patahuwe, Kabupaten SBB,” ujar Bodewin.

Menurutnya, rasa prihatin perlu diwujudkan melalui tindakan nyata. Karena itu, Pemerintah Kota Ambon berencana menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak.

“Pemerintah Kota Ambon akan memberikan bantuan kemanusiaan bagi saudara-saudara kita yang terdampak di sana,” katanya.

Bodewin kemudian meminta jajaran pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti rencana tersebut.

Sekretaris Daerah Kota Ambon bersama Kepala Dinas Sosial akan dikoordinasikan untuk mengurus proses bantuan tersebut sehingga dapat dilakukan secepat mungkin.

“Sekot dan Kadis Sosial yang akan mengurus semuanya secepatnya,” ungkapnya.

Bagi Bodewin, persoalan kemanusiaan tidak semestinya dibatasi oleh batas wilayah administratif. Kabupaten, kota, maupun negeri memiliki batas pemerintahan, tetapi rasa persaudaraan dan kepedulian tidak seharusnya berhenti pada batas tersebut.

Ia mengingat kembali kepedulian yang pernah ditunjukkan masyarakat dan Pemerintah Kota Ambon terhadap masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT) ketika wilayah tersebut mengalami musibah.

“Paling tidak kita peduli kepada mereka, sebagaimana kita peduli dengan saudara-saudara kita di NTT pada waktu lalu,” tutur Bodewin.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bagaimana solidaritas antarmasyarakat menjadi bagian penting dalam menghadapi sebuah bencana atau musibah.

Bagi Bodewin, bantuan mungkin tidak langsung menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi masyarakat Patahuwe. Namun, kehadiran dan kepedulian tetap memiliki arti bagi mereka yang sedang berada dalam kondisi sulit.

Di tengah pembahasan APBD Perubahan 2026 yang menuntut pemerintah melakukan pengelolaan anggaran secara cermat, persoalan bantuan kemanusiaan juga harus ditempatkan dalam koridor yang tepat.

Bodewin menegaskan bahwa keinginan pemerintah untuk membantu tidak boleh membuat proses administrasi dan aturan diabaikan.

“Jangan sampai kita bekerja di luar aturan. Kita mau membantu masyarakat, tetapi prosesnya harus sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.

Pesan tersebut menjadi penting karena pemerintah daerah tetap harus memastikan setiap penggunaan anggaran memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan kata lain, kepedulian dan aturan bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Bantuan tetap dapat diberikan, tetapi mekanismenya harus ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sinilah persoalan Patahuwe bertemu dengan pembahasan APBD yang baru saja dijalani Pemerintah Kota Ambon.

Di satu sisi, pemerintah harus berhitung dengan kemampuan keuangan daerah. Setiap rupiah dalam anggaran memiliki peruntukan dan harus dikelola secara hati-hati.

Di sisi lain, pemerintah juga berhadapan dengan kenyataan bahwa masyarakat dapat sewaktu-waktu membutuhkan bantuan ketika musibah terjadi.

Bagi Bodewin, keterbatasan fiskal tidak seharusnya menghilangkan kepedulian.

Pemerintahan bukan semata-mata tentang menyusun angka pendapatan dan belanja, menentukan program pembangunan, atau membicarakan ruang fiskal. Di balik setiap kebijakan anggaran terdapat manusia yang membutuhkan pelayanan dan perhatian pemerintah.

Karena itu, perhatian terhadap masyarakat Patahuwe menjadi pesan lain yang muncul setelah rapat paripurna tersebut.

Ada solidaritas yang hendak dibangun. Ada rasa persaudaraan yang ingin dijaga. Dan ada keinginan agar masyarakat yang sedang menghadapi musibah tidak merasa sendirian.

Bantuan dari Pemerintah Kota Ambon nantinya mungkin hanya menjadi salah satu bagian kecil dari upaya penanganan dampak musibah di Patahuwe.

Namun, nilai dari sebuah bantuan tidak selalu diukur dari besar kecilnya nominal.

Terkadang, yang lebih penting adalah pesan bahwa di tengah kesulitan, masih ada pihak yang datang untuk menunjukkan kepedulian.

Hari itu, setelah berbicara tentang APBD dan kondisi fiskal daerah, Bodewin membawa satu pesan sederhana dari Ambon untuk Patahuwe: musibah boleh terjadi di wilayah yang berbeda, tetapi rasa kemanusiaan tidak mengenal batas. (Za)