Foto : Edarkan Sabu Lewat Sistem Tempel, Pengangguran di Kendari Ditangkap Polisi dengan 48 Paket Barang Bukti

Kendari, Globaltimurnn.com – Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari kembali mengungkap peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kota Kendari. Seorang pria berinisial SRB (24), warga Kecamatan Puuwatu, diamankan aparat saat berada di sebuah rumah kawasan BTN Pradana 1, Kelurahan Watulondo, Rabu (15/4/2026) sekitar pukul 14.30 Wita.

Kasat Narkoba Polresta Kendari, AKP Andi Musakkir Musni, mengungkapkan penangkapan tersangka berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya transaksi sabu di lokasi tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, personel Satresnarkoba langsung melakukan penyelidikan intensif.

“Setelah dilakukan pemantauan dan informasi dinyatakan akurat, tim langsung bergerak melakukan penangkapan terhadap pelaku,” ujar AKP Andi Musakkir Musni.

Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan dua sachet sabu yang disimpan di saku switer abu-abu yang dikenakan tersangka. Pengembangan kemudian dilakukan ke kamar pelaku, dan petugas kembali menemukan puluhan paket sabu siap edar yang disimpan di dalam lemari pakaian.

Tak berhenti di situ, dari hasil interogasi, tersangka mengaku telah menaruh sejumlah paket sabu di beberapa titik menggunakan sistem tempel. Polisi kemudian bergerak ke lokasi yang disebutkan pelaku dan berhasil menemukan tambahan paket sabu di kawasan BTN Graha Asri serta Jalan H. Latama, Kecamatan Puuwatu.

Dari seluruh rangkaian pengungkapan tersebut, polisi mengamankan total 48 sachet plastik bening berisi kristal diduga sabu dengan berat bruto ±12,61 gram. Selain itu, turut disita barang bukti lain berupa timbangan digital, sendok sabu, plastik kosong, telepon genggam, dan perlengkapan lain yang diduga digunakan untuk mengedarkan narkoba.

“Pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Satresnarkoba Polresta Kendari untuk menjalani proses hukum lebih lanjut,” tambahnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman berat. (Rdks) 

Foto : Suasana Haru dan Semangat! Ratusan Calon Jemaah Haji Ambon Ikuti Manasik, Wawali Janjikan Pelayanan Maksimal

Ambon, Globaltimurnn.com – Suasana keagamaan dan kekeluargaan menyelimuti Halaman Asrama Haji Waiheru, Kamis (16/04/2026). Ratusan calon jemaah haji Kota Ambon tahun 2026 berkumpul untuk mengikuti Bimbingan Manasik Haji, sebagai bekal utama sebelum berangkat menunaikan ibadah suci ke Tanah Suci.

 

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Ambon yang menekankan bahwa Haji bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan puncak pengabdian seorang hamba kepada Sang Pencipta sebagai Rukun Islam kelima.

 

Pemerintah Kota Ambon menunjukkan komitmen tinggi untuk memastikan seluruh prosesi berjalan lancar. Mulai dari asrama, kesehatan, pendampingan, hingga kepulangan nanti, semuanya dipersiapkan sebaik mungkin.

 

“Pemerintah Kota berkomitmen penuh memastikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan berjalan maksimal. Kami ingin jemaah merasa aman dan nyaman,” tegas Wakil Wali Kota dalam sambutannya.

 

Tak hanya fasilitas, Pemkot juga memberikan perhatian khusus melalui bantuan uang saku tambahan bagi setiap jemaah sebagai bentuk dukungan moril dan materiil.

 

Manasik kali ini didesain sedemikian rupa menyerupai kondisi nyata di Mekkah dan Madinah. Para jemaah diajak berlatih mulai dari membaca doa, gerakan ibadah, hingga tata cara yang benar, agar nantinya bisa beribadah dengan khusyuk dan mandiri.

 

Wakil Wali Kota pun berpesan agar para calon haji segera mempersiapkan diri, baik kesehatan jasmani maupun kekuatan rohani.

 

“Jaga kesehatan, terapkan pola hidup bersih, dan perbanyak doa. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan, dan kita semua bisa pulang dengan membawa predikat Haji Mabrur,” ucapnya penuh harap.

 

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Ambon, H. Amir Latar, memaparkan data terkini peserta.

 

Dari kuota awal sebanyak 485 orang, setelah melalui proses administrasi dan mutasi, jumlah jemaah yang mengikuti manasik tahun ini tercatat sebanyak 462 orang. Rinciannya terdiri dari 176 laki-laki dan 286 perempuan.

 

Menariknya, dalam rombongan ini terdapat kisah inspiratif: jemaah termuda adalah Rizki Fauzia yang baru berusia 20 tahun, sementara yang tertua adalah Abu Bakar Mewal yang telah menginjak usia 84 tahun, membuktikan bahwa panggilan Allah datang di berbagai fase kehidupan.

 

Seluruh rangkaian kegiatan manasik ini didanai penuh dari APBD Kota Ambon TA 2026, dengan menghadirkan narasumber ahli dari Kementerian, tenaga kesehatan, hingga pembimbing manasik bersertifikat.

 

Semoga dengan bekal ilmu dan iman yang kuat, seluruh jemaah haji Kota Ambon diberikan keselamatan dan kelancaran dalam menunaikan rukun Islam yang kelima. Aamiin. (Za)

Foto : Tragedi di Jalan Sudirman Ambon, Siswi SMP Terlindas Truk Militer, Keluarga Desak Tanggung Jawab Nyata

Ambon, Globaltimurnn.com - Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan militer kembali menyita perhatian publik di Kota Ambon. Seorang pelajar SMP berusia 14 tahun berinisial SKP kini masih berjuang antara hidup dan pemulihan setelah mengalami luka berat akibat insiden di Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Batu Merah, Jumat (06/03/2026) petang.

Korban, yang merupakan siswi kelas IX SMP Negeri 6 Ambon, mengalami kecelakaan saat menumpangi ojek daring Maxim. Dalam peristiwa tersebut, sepeda motor yang ditumpanginya diduga bersenggolan dengan truk militer yang tengah berada dalam iring-iringan kendaraan pengangkut calon siswa (casis) TNI. Rabu (15/04/2026). 

Benturan itu membuat korban terjatuh ke badan jalan sebelum akhirnya terlindas truk. Hingga kini, ia masih menjalani perawatan intensif di RSUP Leimena Ambon setelah sebelumnya sempat dirawat di RS Bhayangkara dan RS Siloam.

Keluarga korban menyebut kondisi anak mereka sempat kritis. Operasi darurat dilakukan sehari setelah kejadian, dengan kondisi hemoglobin yang sangat rendah. Tim medis menemukan adanya pendarahan hebat pada organ hati, cedera serius di bagian panggul dan pangkal paha, serta pembengkakan pada otak.

Selama masa perawatan, korban telah menjalani berbagai tindakan medis, termasuk puluhan kantong transfusi darah dan beberapa kali operasi lanjutan, baik untuk penanganan organ dalam maupun tindakan ortopedi.

“Ini bukan luka ringan. Anak kami masih membutuhkan penanganan panjang,” ujar ibu korban, Mariska Muskita, dengan nada penuh harap.

Di tengah kondisi fisik yang belum pulih, semangat korban untuk tetap melanjutkan pendidikan justru menjadi sorotan. Dari ruang perawatan, ia tetap mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) awal April lalu, meski harus menahan rasa sakit.

Keluarga korban mengaku telah menerima sejumlah bantuan awal dari pihak TNI, mulai dari santunan hingga dukungan logistik dan donor darah. Namun, mereka menilai komitmen untuk menanggung seluruh biaya pengobatan hingga korban pulih belum sepenuhnya terealisasi.

“Kami butuh kepastian, bukan hanya bantuan di awal. Ini soal masa depan anak kami,” tegas Mariska.

Lebih dari sekadar biaya rumah sakit, keluarga berharap adanya tanggung jawab jangka panjang, termasuk rehabilitasi medis, pendampingan psikologis, serta jaminan pendidikan bagi korban yang kini harus menghadapi masa pemulihan panjang.

Pihak keluarga juga menyoroti perlunya perhatian dari penyedia layanan transportasi Maxim, khususnya dalam aspek keselamatan dan perlindungan penumpang.

Di sisi lain, Kodam XV/Pattimura memberikan klarifikasi atas insiden tersebut. Melalui Kapendam Kolonel Inf. Heri Krisdianto, disebutkan bahwa kecelakaan terjadi saat sepeda motor diduga mencoba masuk ke jalur konvoi dan bersenggolan dengan bagian belakang truk.

Kodam membantah adanya unsur tabrak lari, dengan alasan pengemudi truk tidak langsung menyadari kejadian tersebut. Rombongan disebut sempat berhenti untuk memastikan situasi sebelum melanjutkan perjalanan.

Pihak TNI juga menyatakan telah mengambil langkah awal sebagai bentuk tanggung jawab, termasuk menjenguk korban dan memberikan bantuan.

Saat ini, penyelidikan masih berlangsung guna memastikan penyebab pasti kecelakaan, dengan melibatkan pemeriksaan terhadap pengemudi truk dan pengemudi ojek daring.

Peristiwa ini tak hanya menjadi catatan kecelakaan lalu lintas biasa, tetapi juga menggugah perhatian tentang perlindungan terhadap warga sipil, terutama anak-anak, di ruang publik.

Di balik luka fisik yang diderita korban, tersimpan harapan besar dari keluarga agar semua pihak tidak lepas tangan. Bagi mereka, pemulihan SKP bukan hanya soal sembuh dari cedera, tetapi juga tentang memastikan masa depan yang tetap utuh. (Za) 

Foto : Buka Ekspos Adipura, Wali Kota Tegas "Saya Tidak Butuh Piala, Yang Saya Butuh Ambon Bersih"

Ambon, Globaltimurnn.com – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, membuka kegiatan Ekspos Adipura tahun 2026 dengan pernyataan yang tegas dan memukau. Di hadapan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ia menegaskan bahwa penghargaan bukanlah tujuan utama, melainkan bukti nyata perubahan kondisi kota.

 

Acara yang berlangsung Rabu (15/04/2026) di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi upaya menjaga kebersihan dan keindahan Kota Ambon.

 

Fokus pada Hasil, Bukan Penghargaan

Dalam sambutannya, Bodewin menekankan bahwa jika pemerintah hanya mengejar piala Adipura, maka upaya yang dilakukan hanya akan bersifat sesaat atau kosmetik. Namun, jika fokus utamanya adalah kebersihan, maka penghargaan itu akan datang dengan sendirinya.

 

"Saya sering sampaikan, saya tidak butuh Adipura. Yang saya butuh adalah Ambon bersih, Ambon hijau, dan Ambon asri. Kebersihan itu syarat mutlak agar kota ini layak huni dan nyaman bagi masyarakat," ujar Wali Kota.

 

Ia menambahkan, masyarakat sudah lelah melihat tumpukan sampah di mana-mana. Harapannya, kota ini tertata rapi dan bebas dari penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

 

Wali Kota menegaskan, masalah kebersihan bukan hanya tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) saja, melainkan tugas bersama. Ia pun memberikan instruksi khusus kepada dinas terkait :

 

- Disperindag : 

Wajib memastikan kebersihan di area pasar dan pusat perdagangan.

- Dinas Perhubungan : 

Menjaga ketertiban dan kebersihan di koridor jalan raya.

- Satpol PP : 

Harus bertindak tegas menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di area terlarang, khususnya kawasan MCM dan Passo, agar tidak menimbulkan sampah berserakan.

 

Sebagai langkah nyata dan solusi permanen, Pemerintah Kota Ambon merencanakan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di tahun 2026 ini.

 

"Kehadiran TPST ini sangat penting untuk mengolah sampah di tingkat hulu, sebelum akhirnya dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dengan begitu, masalah sampah bisa diselesaikan dari sumbernya," jelasnya.

 

Melalui Ekspos Adipura ini, Wali Kota berharap didapatkan data objektif untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki kekurangan, demi mewujudkan Ambon yang benar-benar bersih dan nyaman, bukan hanya sekadar untuk foto sesaat demi sebuah penghargaan. (Za)

Foto : DPRD Ambon Rampungkan Bahas LKPJ 2025, Fokus Utama pada Penyelesaian Utang Pihak Ketiga

Ambon, Globaltimurnn.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon melalui Panitia Khusus (Pansus) Komisi III telah menyelesaikan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Ambon untuk tahun anggaran 2025. Rapat yang digelar Rabu (15/04/2026) di Ruang Rapat Paripurna ini menyoroti sejumlah isu strategis, dengan sorotan utama pada penyelesaian utang kepada pihak ketiga.

 

Dalam pembahasan yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Ketua Pansus, Harry P. Far Far, menegaskan bahwa komitmen pelunasan kewajiban keuangan menjadi prioritas utama. Pansus mendesak agar seluruh pembayaran atas pekerjaan yang telah tuntas di tahun 2025 segera diselesaikan.

 

"Kami berharap di semester awal tahun 2026 ini, seluruh piutang pihak ketiga sudah tuntas. Hal ini penting agar tidak menjadi beban yang menghambat kelancaran program kerja di tahun-tahun mendatang," tegas Harry Far Far kepada awak media usai rapat.

 

Meninjau kondisi fiskal daerah, Pansus memberikan perhatian serius kepada Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan. Mengingat keterbatasan anggaran, akurasi data penerima bantuan menjadi kunci agar bantuan sosial maupun stimulan benar-benar tepat sasaran.

 

Pansus bahkan berencana melakukan langkah tegas dengan melakukan uji petik dan kunjungan langsung ke lapangan. Evaluasi data penerima bantuan selama 5 tahun terakhir akan dilakukan untuk memastikan tidak ada tumpang tindih, serta memastikan bantuan tersebut benar-benar mampu mengangkat status UMKM dari skala kecil menjadi komersial.

 

Selain isu utama tersebut, terdapat seberapa poin penting yang menjadi catatan dan rekomendasi Pansus untuk dinas terkait :

 

1, Dinas PU : 

Didorong untuk meningkatkan anggaran pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) sebagai wujud pelayanan maksimal kepada masyarakat yang telah membayar pajak.

2, Dinas PRKP : 

Program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mendapat apresiasi karena realisasi fisik mencapai 100%. Namun, Pansus meminta agar pengadaan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) baru sudah dimasukkan dalam anggaran tahun 2027.

3, DLHP & Bappeda : 

Kinerja positif ditunjukkan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang berhasil menaikkan retribusi sampah, serta Bappeda yang dinilai sukses menyajikan dokumen LKPJ jauh lebih transparan dan berkualitas dibanding tahun sebelumnya.

 

Terakhir, terkait isu pengelolaan parkir dan persoalan internal di Satpol PP, Pansus meminta transparansi penjelasan kepada publik. Namun, untuk kasus yang sudah memasuki ranah hukum, DPRD menegaskan hal tersebut sudah menjadi kewenangan penegak hukum.

 

Seluruh hasil pembahasan ini nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna sebagai masukan strategis bagi Pemerintah Kota Ambon. (Za)

Foto : Kepemimpinan Awal yang Tegas: Pangdam Pattimura Redam Konflik dengan Pendekatan Humanis

Ambon, Globaltimurnn.com - Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto langsung terjun dan hadir di tengah dua  kelompok warga yang bertikai, pasca konflik antar dua warga Desa Sibenpopo dan Desa Banemo, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, Rabu (15/4/2026).

Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk respons cepat TNI bersama pemerintah daerah dalam memastikan situasi keamanan sekaligus memberikan dukungan moril kepada warga terdampak dan memastikan bahwa dialog positif merupakan senjata ampuh untuk meredam konflik berkelanjutan.

Hingga saat ini, kondisi di kedua desa dilaporkan dalam keadaan aman dan terkendali. Personel gabungan TNI dan Polri masih disiagakan di lokasi guna menjaga stabilitas keamanan serta mengantisipasi potensi gangguan lanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Mayjen TNI Dody Triwinarto bersama rombongan berdialog langsung dengan warga dari kedua belah pihak yang sebelumnya terlibat konflik. Pangdam mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketenangan, mempererat persaudaraan, serta tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, Pangdam juga meninjau langsung lokasi terdampak konflik di Desa Banemo dan Desa Sibenpopo untuk melihat kondisi riil di lapangan, termasuk tingkat kerusakan yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut. Sebagai wujud kepedulian, Pangdam menyerahkan bantuan sosial kepada warga terdampak sebagai bentuk empati dan perhatian TNI bersama pemerintah daerah.

Guna mempercepat proses pemulihan, telah dilakukan penambahan personel TNI yang difokuskan untuk membantu rehabilitasi rumah warga secara gotong royong bersama masyarakat.

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan kembali fasilitas yang rusak, sehingga warga dapat segera kembali menempati hunian mereka dengan layak.

Tercatat sebanyak 78 unit rumah, 1 unit pos kamling, serta 1 unit gereja mengalami kerusakan dan menjadi prioritas utama dalam proses rehabilitasi.

"Kami dari TNI berkomitmen untuk terus hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan serta membantu mengatasi kesulitan rakyat di wilayah, personel pengamanan telah kami tambah sekaligus untuk membantu pembangunan kembali rumah warga maupun sarana umum yang rusak, agar aktiivitas masyarakat normal kembali, " ungkap Mayjen TNI Dody Triwinarto.

Kehadiran Pangdam XV/Pattimura bersama unsur Forkopimda di tengah masyarakat diharapkan dapat memperkuat rasa aman serta mempercepat proses rekonsiliasi antarwarga, sehingga kehidupan sosial dapat kembali normal, rukun, dan harmonis. (Rdks) 

Foto : Ketua Umum Perisai SI Kota Ambon Soroti Dampak Lingkungan Tambang di SBB, Desak Pemerintah Bertindak Tegas

Ambon, Globaltimurnn.com - Aktivitas pertambangan nikel dan tambang Sinabar di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) kembali menuai sorotan keras. Ketua Umum Perisai SI Kota Ambon, M. Saleh Keluan, mendesak Pemerintah Provinsi Maluku segera mengambil langkah tegas dengan menutup sementara aktivitas tambang yang dinilai merusak lingkungan dan memicu konflik sosial.

Menurutnya, keberadaan tambang di wilayah seperti Seram Bagian Barat dan kawasan Sinabar telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat.

Kerusakan hutan, potensi banjir, serta pencemaran laut menjadi ancaman nyata bagi kehidupan warga, terutama nelayan yang bergantung pada hasil laut.

“Dampaknya bukan hanya di darat, tetapi juga di laut. Jika pencemaran terus terjadi, maka ekosistem akan rusak dan masyarakat pesisir yang paling dirugikan,” tegas Saleh.

Ia menilai pemerintah daerah, termasuk Pemprov Maluku, terkesan pasif dalam menyikapi persoalan ini. Padahal, setiap aktivitas pertambangan wajib melalui kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan secara ketat untuk memastikan tidak merugikan lingkungan dan masyarakat.

Selain persoalan ekologis, Saleh juga menyoroti meningkatnya ketegangan sosial di tengah masyarakat yang diduga berkaitan dengan aktivitas tambang. Ia menilai, pembiaran terhadap situasi ini berpotensi memperparah konflik antarwarga.

Sorotan juga diarahkan pada izin usaha pertambangan (IUP) yang dinilai tidak produktif dan bermasalah, termasuk milik PT Manusela Prima Mining. Sejak diterbitkan, izin tersebut disebut tidak memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, justru menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan.

“Kalau izin tidak memberi manfaat dan justru merusak lingkungan, maka pemerintah wajib mengevaluasi bahkan mencabutnya,” ujarnya.

Perisai SI Kota Ambon menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh terus bersikap diam. Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aktivitas tambang di SBB harus segera dilakukan dengan melibatkan pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM.

“Ini bukan sekadar soal investasi, tapi soal keselamatan lingkungan dan masa depan masyarakat. Negara harus hadir dan berpihak pada rakyat,” tutup Saleh. (***)