Rapat ini mengagendakan penyampaian pengantar nota rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2025.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Andarias H. Koly, SH dan dihadiri oleh pimpinan serta anggota dewan. Turut hadir dalam rapat tersebut Bupati Seram Bagian Barat Ir. Asri Arman, M.T , jajaran Forkopimda, para asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Berdasarkan daftar hadir, rapat tersebut ditandatangani oleh 10 dari total 30 anggota DPRD. Merujuk pada Pasal 138 Ayat 1 Huruf B Peraturan DPRD Kabupaten SBB Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD, rapat ini bersifat pengumuman sehingga dinyatakan sah dan tidak memerlukan kuorum.

Evaluasi dan Transparansi Anggaran

Dalam sambutan pembukaannya, Ketua DPRD SBB menegaskan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan agenda tahunan yang krusial.

"Setiap kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam program pembangunan dan menggunakan anggaran APBD harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat melalui perwakilan di lembaga dewan. Agenda ini akan digunakan dewan sebaik-baiknya untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan APBD selama satu tahun anggaran berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan," ujar Ketua DPRD SBB.

Penyampaian Nota Pengantar oleh Bupati SBB

Pada kesempatan yang sama, Bupati Seram Bagian Barat menyampaikan pidato nota pengantar pertanggungjawaban APBD 2025 yang mencakup laporan keuangan komprehensif, mulai dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, hingga catatan atas laporan keuangan.

Berikut adalah garis besar realisasi anggaran Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2025 yang dipaparkan oleh Bupati:

Pendapatan Daerah: Target pendapatan daerah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp964,44 miliar dan berhasil terealisasi sebesar Rp918,55 miliar (95,24%).

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Ditargetkan sebesar Rp20 miliar dan terealisasi mencapai Rp34,02 miliar (170,13%). Pencapaian ini didorong oleh sektor pajak daerah yang terealisasi sebesar Rp14,03 milar dari target Rp9,18 miliar.

Pendapatan Transfer: Dianggarkan sebesar Rp929,15 milar dan terealisasi sebesar Rp863,33 miliar (92,92%).

Belanja Daerah: Belanja daerah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1,03 triliun dan terealisasi sebesar Rp905,88 milar (87,72%).

Belanja tersebut dialokasikan untuk Belanja Operasional (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial), Belanja Modal (Tanah, Peralatan, Mesin, Gedung, Jalan, Irigasi), Belanja Tidak Terduga, serta Belanja Transfer.

Pembiayaan Daerah:

Penerimaan Pembiayaan: Terealisasi sebesar Rp70,20 miliar (98,9%) dari target Rp70,94 milar, yang diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

Pengeluaran Pembiayaan: Dianggarkan sebesar Rp2,7 miliar untuk penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, namun terealisasi sebesar Rp0 (0%).

Raihan Opini WTP

Di akhir pemaparannya, Bupati SBB menyampaikan kabar apresiatif bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2025 berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku.

Bupati Asri Arman berharap capaian ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten SBB untuk terus berkomitmen meningkatkan kinerja dan menjaga transparansi pengelolaan keuangan daerah ke depannya. (Yan ) 

Dalam kegiatan penanaman pohon trembesi tersebut, Wali Kota Ambon didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon Apries B. Gaspersz

 Penanaman ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan serta menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga ruang hijau.

Bodewin Wattimena mengatakan, menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus terus dilakukan melalui langkah-langkah nyata.

“Lingkungan yang baik akan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Karena itu, penanaman pohon menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan alam dan menciptakan lingkungan yang lebih hijau serta nyaman,” ujar Wattimena.

Menurutnya, pohon trembesi memiliki manfaat besar bagi lingkungan karena mampu memberikan keteduhan dan membantu menjaga kualitas udara. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat agar terus membangun kesadaran dalam menjaga serta merawat lingkungan sekitar.

“Gerakan penghijauan harus terus dilakukan secara bersama-sama. Apa yang kita tanam hari ini merupakan investasi lingkungan bagi generasi yang akan datang,” tambahnya.

Kegiatan penanaman pohon trembesi tersebut turut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan Rakernas XVIII APEKSI Tahun 2026 di Kota Medan. Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat menjaga lingkungan dapat terus berkembang di setiap daerah, termasuk Kota Ambon.

Pemerintah Kota Ambon berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan, sehingga tercipta kota yang bersih, hijau, dan berkelanjutan. (Rdks) 

Jakarta, globaltimurnn.com - Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Aris Kurniawan menegaskan, bahwa transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah kini tidak lagi berorientasi pada banyaknya aplikasi yang dibangun, melainkan lebih diarahkan pada penguatan tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pernyataan tersebut disampaikan Aris, saat kegiatan Forum Komdigi 2026-Digital Insights, Better Governance, yang berlangsung di Lantai 9 Hotel Aryaduta, Medan,  Rabu (1/7/2026).

Aris menyampaikan permohonan maaf karena Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid tidak dapat hadir, dikarenakan harus mendampingi agenda kerja Presiden.

Ia menjelaskan, selama ini pembangunan sistem digital di berbagai daerah masih terlalu berfokus pada penyediaan layanan dan pengembangan aplikasi, sementara aspek tata kelola belum mendapatkan perhatian yang memadai.

“Selama ini kita selalu berkonsentrasi pada aspek layanan, sehingga pembangunan aplikasi menjadi tujuan utama. Padahal, dimensi tata kelola dan manajemen sering kali terabaikan,” ujar Aris.

Menurutnya, perubahan pendekatan ini menjadi arah kebijakan nasional, dalam memperkuat penerapan SPBE di 514 pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Untuk mendukung langkah tersebut, Kemkomdigi menghadirkan Program Klinik Pemerintah Digital, yang dirancang sebagai wadah pendampingan langsung bagi pemerintah daerah agar mampu memperbaiki tata kelola, memperkuat manajemen pemerintahan digital, serta meningkatkan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.

Selain itu, atas nama Menteri Komunikasi dan Digital, Aris memaparkan tiga fondasi utama yang harus dibangun setiap pemerintah daerah, dalam mewujudkan pemerintahan digital yang terintegrasi.

Ketiga fondasi tersebut meliputi, Single Sign On sebagai satu pintu akses masyarakat terhadap seluruh layanan pemerintah; Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk menyatukan pertukaran data antar perangkat daerah; serta sistem Pembayaran Digital sebagai bagian dari ekosistem layanan publik modern.

Ia menekankan, bahwa keterhubungan antar sistem menjadi prinsip utama dalam pembangunan pemerintahan digital. 

Oleh karena itu, data tidak lagi boleh terikat pada satu aplikasi tertentu, melainkan harus dikelola secara terpusat sebagai satu sumber data yang dapat dimanfaatkan bersama.

“Dahulu data melekat dan hanya bisa digunakan oleh aplikasi tertentu, sehingga menjadi kaku. Sekarang data harus dipisahkan, agar menjadi satu sumber kebenaran yang dapat diakses bersama. Daerah yang tidak terbuka terhadap hal ini akan tertinggal,” tegasnya.

Aris juga mengungkapkan, bahwa pemerintah pusat tengah mempercepat integrasi data nasional, termasuk data penyaluran bantuan sosial yang ditargetkan semakin akurat dan cepat diproses. 

Saat ini, sistem tersebut telah terhubung secara langsung dengan berbagai instansi, antara lain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara, Badan Pusat Statistik (BPS), PLN, BPJS Kesehatan, hingga Korlantas Polri.

Aris menegaskan komitmen Kemkomdigi untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah kota, melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). 

Menurutnya, sinergi antar daerah menjadi strategi penting, mengingat keterbatasan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

“Kami merasa memiliki kewajiban untuk mendukung rekan-rekan di APEKSI. Bulan ini kami akan berkunjung ke kantor APEKSI di Jakarta, guna mewujudkan langkah nyata, yaitu berbagi sumber daya dan memperkuat kolaborasi,” katanya.

Ia menambahkan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghambat proses transformasi digital. Justru melalui kerja sama, pemanfaatan sumber daya bersama, dan penyatuan sistem layanan, pemerintah daerah dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan digital yang lebih efektif dan efisien.

“Dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas, kuncinya adalah menyatukan upaya. Kita harus terus membangun komunikasi dan kerja sama. Di situlah solusi terbaiknya,” tandas dia. (Rdks) 

Pra Konsultasi Publik tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan rencana pengembangan energi panas bumi di kawasan Gunung Hamiding sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, aparat keamanan, serta masyarakat yang berada di wilayah sekitar lokasi pengembangan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si., jajaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, unsur Forkopimda dan Forkopimcam, TNI-Polri termasuk Kapolsek Tobelo Ipda Asdar, S.I.P., M.H., pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat dan kepala desa, Rektor Universitas Halmahera beserta sivitas akademika, manajemen PT SEGI, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Manajemen PT SEGI, Deni Kurniawan, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara beserta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses eksplorasi panas bumi di Gunung Hamiding. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara pemerintah, aparat keamanan, akademisi, dan masyarakat menjadi faktor utama sehingga tahapan eksplorasi dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Ia menjelaskan bahwa hasil eksplorasi telah disampaikan kepada pemerintah dan saat ini proyek memasuki tahapan penyusunan dokumen AMDAL sesuai ketentuan yang berlaku. PT SEGI juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan proyek secara transparan, melibatkan masyarakat dalam setiap proses, menjaga kelestarian lingkungan, serta melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat sekitar.

Sementara itu, Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si., menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mendukung setiap investasi yang mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan tetap mengedepankan perlindungan lingkungan hidup.

Menurut Bupati, potensi panas bumi Gunung Hamiding merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang memiliki prospek besar untuk mendukung ketahanan energi nasional sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, setiap tahapan pengembangannya harus dilaksanakan secara profesional, transparan, serta mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati juga menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif. Ia mengajak seluruh pihak untuk mendukung investasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menghambat pelaku usaha maupun investor yang memiliki komitmen membangun Halmahera Utara.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berharap perusahaan dapat memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai kompetensi yang dimiliki, memperluas program pemberdayaan masyarakat, serta membangun hubungan kemitraan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan sehingga manfaat investasi benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Melalui pelaksanaan Pra Konsultasi Publik ini diharapkan tercipta kesamaan pemahaman antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sebagai dasar dalam pelaksanaan Konsultasi Publik AMDAL serta penyusunan dokumen lingkungan pada tahapan berikutnya. 

Dengan semangat kolaborasi, keterbukaan, dan pembangunan berkelanjutan, proyek pengembangan panas bumi Gunung Hamiding diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak pembangunan Halmahera Utara, memperkuat ketahanan energi nasional, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan perekonomian daerah, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.Jika diinginkan, saya juga dapat mengubahnya menjadi berita bergaya media nasional atau rilis resmi Humas Pemerintah Daerah. (𝐆𝐈𝐎).

Acara yang berlangsung hangat dan penuh kebersamaan ini dihadiri langsung oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Maluku, Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ambon, serta puluhan jurnalis dari berbagai media cetak, online, dan elektronik. Silaturahmi kali ini mengusung tema penting, yaitu "Sinergitas Kodam dengan Insan Media, Kolaborasi Kuat Merawat Stabilitas Keamanan demi Kemajuan Maluku".

Dalam sambutannya, Ketua PWI Maluku, Alex Sariwating, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam atas konsistensi Kodam XV/Pattimura dalam merangkul media melalui kegiatan yang rutin diadakan setiap dua bulan sekali ini. Jurnalis di Maluku menyambut sangat baik agenda ini karena menjadi wadah strategis untuk saling membantu dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Alex juga menyoroti pentingnya mengawal proyek strategis nasional Blok Masela secara bersama-sama guna menciptakan iklim investasi yang kondusif. Selain itu, ia memberikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan Panglima TNI yang mengakomodasi animo pendaftaran prajurit, sehingga membuka peluang lebih besar bagi putra daerah Maluku untuk mengabdi di TNI.

Sementara itu, Pangdam XV/Pattimura dalam sambutannya menegaskan bahwa agenda ini didasari oleh niat tulus untuk mempererat tali persaudaraan dengan insan pers yang sama-sama berjuang demi kemajuan daerah. Di bawah kepemimpinannya, Pangdam selalu menekankan prinsip reward and punishment demi menjaga profesionalisme jajaran.

Terkait situasi terkini, Pangdam memaparkan perkembangan positif keamanan di Maluku yang kini semakin kondusif, termasuk di wilayah krusial seperti Gunung Botak dan kawasan Blok Masela. Untuk itu, Kodam sedang mengupayakan agar pelaksanaan ground breaking di Blok Masela nantinya bisa diresmikan langsung oleh Presiden RI sehingga dampaknya dapat segera dirasakan oleh masyarakat, khususnya di Maluku.

Tidak hanya fokus pada sektor keamanan, Pangdam juga menaruh perhatian besar pada kebangkitan ekonomi daerah, salah satunya lewat optimalisasi ekspor perikanan ke luar negeri. Guna mengembalikan kejayaan maritim tersebut, Pangdam berencana membentuk Satgas Penertiban Sumber Daya Alam (SDA) Laut. Selain sektor kelautan, Pangdam juga mengajak media untuk ikut mempromosikan dan mensukseskan ajang budaya kejuaraan pacuan kuda dan kerbau di Pulau Moa sebagai upaya mengangkat kearifan lokal ke tingkat yang lebih luas.

Pada akhir arahannya, Pangdam meminta dukungan penuh dari rekan-rekan media untuk membantu sinergi antara TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah dalam menuntaskan berbagai permasalahan di Maluku. Pangdam mengajak seluruh insan pers untuk menyamakan persepsi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pangdam berpesan agar media terus memproduksi berita yang positif, baik, dan profesional, namun jika menemui adanya kekurangan atau kesalahan di lapangan, diharapkan dapat diberitakan secara bijak serta berimbang. Kegiatan yang penuh keakraban ini kemudian dilanjutkan dengan sesi ramah tamah, dialog interaktif, dan diakhiri dengan foto bersama sebagai simbol solidnya kemitraan. (Rdks) 

Jakarta, globaltinurnn.com - Indonesia tengah menapaki fase transformasi menuju Blue Water Navy. Kapabilitas ini menandai kemampuan TNI Angkatan Laut memproyeksikan kekuatan di laut lepas, menjaga kedaulatan, dan melindungi kepentingan nasional di jalur strategis Indo-Pasifik. Namun, dalam era ancaman multidimensi, kekuatan tempur semata tidak lagi cukup.

Indonesia membutuhkan kerangka pelengkap yang holistik yaitu Blue Security. Istilah Blue Security pertama kali diperkenalkan melalui buku Blue Security in the Indo-Pacific (Corbett Centre for Maritime Policy Studies Series, 2021), yang disunting oleh Ian Hall, Troy Lee-Brown, dan Rebecca Strating.

Publikasi ini mengukuhkan istilah tersebut sebagai kerangka keamanan maritim komprehensif. Pada 2024, Routledge menerbitkan ulang dengan cakupan lebih luas, menegaskan bahwa keamanan maritim mencakup dimensi hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Evolusi ini menjadi fondasi konseptual bagi Indonesia dalam mengamankan proyek energi vital, khususnya OLNG Abadi Masela. Implementasi nyata dari integrasi ini dapat diwujudkan melalui pembangunan Masela Fusion Center di Saumlaki, Maluku.

Pusat ini bukan sekadar pangkalan militer, melainkan simpul strategis yang menggabungkan pengawasan laut, perlindungan energi vital, keterlibatan masyarakat lokal, dan konservasi ekosistem pesisir.

Dengan dukungan sistem C5ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance), Fusion Center memastikan komando yang efektif, komunikasi lintas lembaga, serta pengawasan berkelanjutan terhadap jalur energi global.

Lebih jauh, Masela Fusion Center menegaskan kesiapan Indonesia menghadapi ancaman spektrum penuh (full spectrum threats). Ancaman tradisional seperti konflik militer dan gangguan jalur pelayaran kini berjalan beriringan dengan ancaman non-tradisional seperti piracy, illegal fishing, penyelundupan, bencana alam, dan krisis iklim.

Melalui kerangka Triple Resilience Plus yaitu ketahanan energi, ketahanan pangan, kesiapsiagaan bencana, keselamatan pelayaran, dan konservasi ekosistem, maka Indonesia menunjukkan bahwa pertahanan maritim kini berlapis, adaptif, dan berorientasi keberlanjutan.

Implikasi regionalnya jelas. Pertama, Indonesia tampil sebagai penjaga rantai pasok energi Indo-Pasifik. Letak Masela di Laut Arafura dan Laut Banda menjadikan Indonesia aktor kunci dalam menjamin kelancaran distribusi LNG dan komoditas strategis.

Kedua, kita memperkuat kerja sama keamanan kolektif menghadapi ancaman lintas batas dengan berbagi data intelijen dan koordinasi regional.

Ketiga, Fusion Center membuka ruang diplomasi maritim dengan Australia, Jepang, India, dan ASEAN, melalui latihan bersama, pertukaran intelijen, hingga program konservasi ekosistem laut.

Keempat, Indonesia tidak lagi sekadar objek rivalitas geopolitik, melainkan subjek yang ikut menentukan arah arsitektur keamanan kawasan.

Ke depan, tantangan Indonesia adalah menjaga konsistensi antara kebutuhan militer dan komitmen pada tata kelola maritim berkelanjutan.

Dunia bergerak menuju paradigma keamanan yang lebih kompleks, di mana energi, ekologi, dan diplomasi menjadi sama pentingnya dengan kapal perang dan sistem senjata.

Masela Fusion Center menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya siap menghadapi ancaman, tetapi juga siap membentuk masa depan keamanan Indo-Pasifik.

Pertanyaannya bukan sekadar kesiapan membangun, tetapi bagaimana kita bersama-sama menjadikan Masela Fusion Center sebagai wujud nyata komitmen Indonesia menjaga laut, energi, dan ekosistem bagi generasi mendatang.

Dengan semangat kolaborasi, pusat ini dapat menjadi simbol integrasi antara kekuatan militer, legitimasi sosial, dan visi keberlanjutan. Inilah wajah baru pertahanan maritim Indonesia yang kuat secara militer, inklusif secara sosial, dan tangguh menghadapi spektrum ancaman global. (V374) 

Program yang diselenggarakan dari tgl 29 Juni 2026 hingga 1 Juli 2026 ini, diikuti oleh 74 peserta murid  kelas IV Sekolah Dasar (SD) sampai kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pada hari kedua ini, para peserta mendapatkan pengalaman berbeda melalui kegiatan ship tour di KRl Dorang-874, KRl Posepa-870 dan KAL Alkura dengan menggunakan bahasa Inggris.

Mereka diajak mengenal berbagai bagian kapal, fungsi alat utama, hingga tugas-tugas prajurit TNI AL dalam menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia, semuanya dikemas dengan metode interaktif dan komunikatif.

Agenda pembelajaran luar ruang ini bertujuan untuk menyegarkan kembali pelajaran di sekolah terutama mata pelajaran bahasa Inggris. Hal itu bisa menjadi bekal pengetahuan saat memasuki pembelajaran sekolah ke jenjang selanjutnya.

Ketua Pengurus Daerah  Ambon YayasannHangbTuah, Ny. Inca Hanarko Djodi Pamungkas beserta Pengurus Daerah Kodaeral lX Gabungan Jalasenastri Koarmada Rl turut hadir menyemangati pelaksanaan program ini. 

Ia menyampaikan bahwa program English Holiday Camp tidak hanya berfokus pada penguasaan bahasa, tetapi juga membangun karakter peserta melalui tiga pilar utama, yaitu Confidence (Kepercayaan Diri), Communication (Komunikasi), dan Collaboration (Kolaborasi). 

Peserta English Holiday Camp Ambon Yayasan Hang Tuah ini tampak bersemangat mengikuti berbagai aktivitas seperti ice breaking, basic English conversation, storytelling, show and tell, role play, speaking games, team challenge, hingga mini performance.

Setiap kegiatan dirancang agar peserta terbiasa menggunakan Bahasa Inggris dalam situasi sehari-hari. Melalui pendekatan belajar yang aktif dan menyenangkan, para murid didorong untuk berani berbicara, mengekspresikan ide, memperkaya kosakata, serta bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan berbagai tantangan.

"Melalui English Holiday Camp ini, Yayasan Hang Tuah Ambon berharap dapat menumbuhkan rasa percaya diri putra putri Keluarga besar Kodaeral IX dalam berkomunikasi menggunakan Bahasa Inggris sekaligus membentuk karakter yang aktif, kreatif, komunikatif, dan mampu bekerja sama," ungkap Kapengda Ambon YHT ini.

Program ini lanjutnya, menjadi bukti bahwa masa liburan dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk belajar, berkembang, dan membangun pengalaman yang berkesan bagi setiap peserta. (Rdks)