Amalatu, Globaltimurnn.com - Satu oknum anggota TNI AD dari satuan Zidam Kodam XV/Pattimura dengan muka penuh miras secara arogan dan brutal datangi Polsek Amalatu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten SBB lansung main hantam anggota Polsek yang sedang lakukan pemeriksaan mengambil keterangan terhadap masyarakat yang terlibat perkelahian di Desa Rumahkay. 

Informasi yang diterima media ini dari sumber terpercaya bahwa insiden yang terjadi tersebut tepatnya sekitar pukul 20 : 00 Wit, kemarin malam, bertempat di ruang SPKT Polsek Amalatu. Senin 26/10/2026

Diketahui oknum anggota TNI AD dari satuan Zidam Kodam XV/Pattimura itu bernama Kopral. Devi Akerina. 

Dari informasi kronologis yang diterima media ini pagi tadi, oknum TNI AD tersebut secara brutal saat sudah dipengaruhi miras datangi ruang SPKT Polsek Amalatu tanpa bertanya apapun lansung menghantam salah satu anggota Polsek yang sedang melakukan tugas pemeriksaan. 

Padahal salah satu oknum anggota Polsek yang di pukul hanya sekedar bertanya dengan nada lembut "Bapak ada perlu apa? Tanpa berkompromi atau membalas pertanyaan anggota Polsek oknum anggota TNI AD tersebut lansung melabrak anggota Polsek tersebut, tepat mengenai pelipis kiri. 

Setelah insiden itu terjadi anggota Polsek tanggulangin lain mencoba melerai, dan berhasil oknum Anggota TNI AD tersebut dibawah keluar dari ruang Polsek, diwaktu bersamaan sebagai penanggungjawab di Polsek, Kapolsek Amalatu Iptu. Lodewyk. R. Alfons sempat keluar dan menegur secara baik oknum anggota TNI tersebut, namun teguran itu tidak dihiraukan, Kopral DA kembali masuk ke Mako Polsek dan sempat di tegur oleh anggota Polsek yang lain dengan bahasa bahwa "bapak pulang sudah karena sudah mabuk" Sangat disayangkan teguran itu disambut dengan pukulan yang dilayangkan Kopral DA ke wajah anggota Polisi tersebut. 

Setelah layangkan pukulan ke wajah anggota Polsek  Kopral DA lansung melarikan diri dari Polsek menuju arah kampung dan menghilang. 

Hingga berita ini tayang, belum ada konfirmasi dari satuan Zidam Kodam XV/Pattimura, media ini terus membuka ruang konfirmasi dan klarifikasi bagi pihak yang disebutkan dalam pemberitaanRdks, sementara Kapendam XV/Pattimura Letkol Inf. Adi Swastika dalam keterangan konfirmasi-nya mengakui benar adanya insiden tersebut dan pihaknya sedang menunggu laporan lengkapnya, karena menurutnya kronologisnya masih belum jelas. 

Insiden ini menunjukan moral seorang prajurit TNI yang bermoral tidak baik mencoreng nama institusi TNI AD ke muka publik, sebagai pemicu konflik antar institusi Negara, masyarakat meminta Pangdam XV/Pattimura bertindak tegas oknum tersebut harus di proses sesuai prosedur hukum yang berlaku. 

Pihak Kepolisian lebih memilih tenang dan tidak mudah terprovokasi, karena sinergitas TNI, Polri terus di sanjung dan ditinggikan, demi Bangsa dan Negara. (Rdks) 

Halut, Globaltimurnn.com – Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Halmahera Utara, Taufik Biskali, SSTP., M.Si., mewakili Pemerintah Daerah dalam menanggapi aspirasi mahasiswa terkait persoalan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Buaele. Hal itu disampaikan saat menerima aksi unjuk rasa Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial (GAMHAS) Halmahera Utara di depan Kantor Bupati Halut, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Selasa (27/10/2026).

Dalam hearing terbuka yang berlangsung pukul 11.30 hingga 11.45 WIT tersebut, Taufik menjelaskan bahwa pembenahan Pasar Buaele telah menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Ia menyebutkan, pada 2025 telah ada kesepakatan bersama anggota DPRD periode sebelumnya terkait rencana pembangunan akses jalan melingkar dari bagian dalam pasar hingga menuju kawasan Greenland. Rencana tersebut merupakan aspirasi para pedagang yang telah dibahas bersama pemerintah, namun hingga kini belum terealisasi sehingga aktivitas perdagangan masih berlangsung di luar kawasan yang direncanakan.

Taufik menegaskan, Pemerintah Daerah tidak bermaksud memaksakan pedagang untuk berjualan di lokasi tertentu tanpa memperhatikan kebutuhan mereka. Menurutnya, pemerintah telah melakukan pembinaan dan menyusun perencanaan untuk menjawab berbagai kebutuhan pedagang, termasuk perbaikan fasilitas pasar, akses jalan, area parkir, serta penyediaan air bersih melalui jaringan pipa PDAM. Namun, pelaksanaannya masih memerlukan koordinasi dan arahan pimpinan serta dukungan pihak terkait.

Terkait pengelolaan pasar, Taufik menjelaskan bahwa kepala Pasar Buaele saat ini disebut telah ditunjuk berdasarkan permintaan dan kepercayaan para pedagang, tetapi penetapannya belum melalui mekanisme administratif resmi Pemerintah Daerah. Menanggapi tuntutan pencopotan kepala pasar, ia menyampaikan bahwa penataan kelembagaan pengelolaan pasar masih menunggu arahan pimpinan.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak pernah bermaksud melakukan kriminalisasi terhadap pedagang lokal. Apabila terdapat dugaan tindakan yang merugikan atau perlakuan tidak sesuai terhadap PKL, masyarakat dipersilakan menyampaikan laporan agar dapat ditindaklanjuti bersama Satpol PP dan pihak kepolisian sesuai kewenangan masing-masing.

Sebelumnya, sekitar 15 orang massa GAMHAS yang dipimpin koordinator lapangan Fidal menggelar aksi dengan membawa bendera organisasi dan spanduk bertuliskan “Pemda dan DPRD Halut Tunanerta: Selesaikan Masalah PKL di Pasar Buaele.” Mereka menyoroti kondisi fasilitas pasar yang dinilai belum memadai, minimnya fasilitas air bersih, keterbatasan area parkir, serta rendahnya kenyamanan lokasi berjualan yang dikeluhkan para pedagang.

Dalam aksi tersebut, GAMHAS menyampaikan enam tuntutan, yakni renovasi fasilitas Pasar Buaele, penyediaan air bersih, keseriusan Pemda dan DPRD dalam membuat kebijakan yang mendukung PKL, penyediaan tempat parkir, pencopotan kepala pasar, serta penghentian dugaan kriminalisasi terhadap pedagang.

Menutup penyampaiannya, Taufik mengajak mahasiswa, masyarakat, dan DPRD untuk bersama-sama mengawal aspirasi serta rencana pembenahan pasar agar dapat direalisasikan. Pemerintah Daerah juga membuka ruang komunikasi dan audiensi guna membahas kebutuhan pedagang serta mencari solusi bersama. 

Aksi unjuk rasa berakhir pada pukul 12.00 WIT dalam keadaan aman, tertib dan lancar. Dan mendapatkan pengamanan dari Anggota Polres Halut dan Satpol-PP Halut. [𝐆𝐈𝐎]

Saleman, globaltimurnn.com - Memasuki hari ke-15 penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Satuan Tugas (Satgas) Karhutla Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IX bersinergi dengan Zona Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) Timur menyalurkan bantuan air bersih secara gratis kepada warga terdampak kebakaran hutan di Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Senin (26/10/2026).

Di tengah kondisi darurat akibat kebakaran, prajurit Kodaeral IX bersama personel Zona Bakamla Timur turun langsung membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat. 

Aksi kemanusiaan ini menjadi wujud nyata pengabdian TNI AL yang tidak hanya menjaga kedaulatan dan keamanan laut, tetapi juga hadir membantu rakyat menghadapi kesulitan.

Komandan Satgas Karhutla Kodaeral IX, Letda Laut (T) Arya Maulana Kampai, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut didukung personel Kodaeral IX dan satu unit truk pengangkut air milik Zona Bakamla Timur. Armada tersebut dikerahkan untuk mendistribusikan air guna membantu memenuhi kebutuhan warga yang terdampak bencana.

Menurutnya, kolaborasi kedua instansi merupakan bentuk kepedulian dan gotong royong dalam merespons kebutuhan masyarakat di tengah situasi darurat.

“Sesuai instruksi Komandan Kodaeral lX, Laksda TNl Hanarko Djodi Pamungkas, bahwa bagi prajurit Kodaeral IX, pengabdian bukan hanya tentang menjalankan tugas, tetapi juga hadir di tengah kesulitan rakyat, memberikan pertolongan nyata, dan membantu menumbuhkan harapan di tengah bencana,” ujarnya.

Aksi tersebut mencerminkan semangat kemanusiaan dan jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Di tengah upaya penanganan karhutla, bantuan air diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Melalui sinergi ini, Kodaeral IX menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penanganan dampak bencana dan membantu masyarakat di wilayah Maluku. Kehadiran prajurit di tengah warga menjadi bukti bahwa semangat pengabdian tetap menyala, bahkan ketika masyarakat menghadapi situasi paling sulit. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com — Semangat hidup sehat dan kesadaran mengelola keuangan akan berpadu dalam kegiatan Moluccas Fin Run 2026 yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FKLJK) Provinsi Maluku. Kegiatan lari sejauh lima kilometer (5K) ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 14 November 2026, mulai pukul 05.30 WIT, dengan titik start dan finish di Monumen Gong Perdamaian, Kota Ambon.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memeriahkan Bulan Inklusi Keuangan Tahun 2026 sekaligus mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat, mempererat kebersamaan, dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya literasi serta inklusi keuangan.

Melalui Moluccas Fin Run 2026, masyarakat tidak hanya diajak bergerak dan menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga didorong untuk semakin mengenal serta memanfaatkan layanan keuangan formal secara bijak sesuai kebutuhan.

Semangat yang diusung dalam kegiatan ini menempatkan olahraga sebagai ruang kebersamaan sekaligus sarana untuk memperluas kesadaran masyarakat mengenai pentingnya akses terhadap layanan keuangan yang aman, mudah dijangkau, dan sesuai kebutuhan.

Inklusi keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Akses terhadap layanan keuangan yang memadai dapat membantu masyarakat mengelola kebutuhan, merencanakan masa depan, serta mengambil keputusan keuangan secara lebih tepat.

Karena itu, Moluccas Fin Run 2026 diharapkan menjadi momentum untuk menyampaikan pesan edukasi keuangan melalui pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat, yakni kegiatan olahraga yang terbuka bagi partisipasi publik.

Dengan menggabungkan semangat kebugaran dan edukasi keuangan, kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk membangun kebiasaan positif, baik dalam menjaga kesehatan maupun meningkatkan kecakapan mengelola keuangan.

Ajakan tersebut sejalan dengan semangat membangun masyarakat Maluku yang semakin sehat, produktif, sadar akan pentingnya layanan keuangan, serta mampu memanfaatkan produk dan jasa keuangan secara bertanggung jawab.

Masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam Moluccas Fin Run 2026 dapat mengikuti kategori lari 5K dengan biaya pendaftaran sebesar Rp175.000 per peserta.

Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening resmi panitia dengan rincian sebagai berikut:

- Bank: Mandiri

- Nomor rekening: 186-0077887988

- Atas nama: Panitia Moluccas Fin Run

Calon peserta diwajibkan mengisi formulir pendaftaran dengan data yang lengkap dan benar. Setelah melakukan pembayaran, peserta harus mengunggah bukti transfer pada kolom yang tersedia di formulir.

Untuk memudahkan proses verifikasi, nama pengirim dan nominal transfer harus sesuai dengan data yang dicantumkan saat pendaftaran. Konfirmasi keikutsertaan diberikan setelah pembayaran berhasil diverifikasi oleh panitia.

Peserta juga diimbau menyimpan bukti transfer sebagai referensi apabila diperlukan dalam proses konfirmasi pendaftaran.

Selain itu, nomor telepon atau WhatsApp yang dicantumkan dalam formulir harus aktif agar panitia dapat menghubungi peserta apabila terdapat informasi teknis terkait pelaksanaan kegiatan.

Moluccas Fin Run 2026 menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk merayakan kebersamaan melalui olahraga sekaligus mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Maluku.

Dengan mengambil bagian dalam kegiatan ini, peserta diharapkan tidak hanya membawa pulang pengalaman berolahraga bersama, tetapi juga semakin memahami pentingnya membangun kebiasaan keuangan yang sehat dan bertanggung jawab.

Pada Sabtu pagi, 14 November 2026, Monumen Gong Perdamaian akan menjadi titik berkumpulnya para peserta untuk memulai langkah bersama dalam semangat hidup sehat dan kepedulian terhadap masa depan keuangan masyarakat.

Mari berlari, rayakan kebersamaan, dan dukung inklusi keuangan di Maluku melalui Moluccas Fin Run 2026!

Informasi kegiatan:

- Nama kegiatan: Moluccas Fin Run 2026

- Kategori: Lari 5K

- Hari/tanggal: Sabtu, 14 November 2026

- Waktu: 05.30 WIT

- Lokasi: Monumen Gong Perdamaian, Kota Ambon

- Penyelenggara: OJK dan FKLJK Provinsi Maluku

- Biaya pendaftaran: Rp175.000 per peserta

Catatan: Calon peserta wajib mengikuti ketentuan pendaftaran dan pembayaran yang ditetapkan panitia.

(Za)

SBB, globaltimurnn.com – Satuan Polisi Perairan dan Udara (Sat Polairud) Polres Seram Bagian Barat (SBB) bersama unsur masyarakat berhasil menemukan tiga nelayan asal Dusun Uhua, Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, yang sebelumnya dilaporkan hilang saat melaut. Ketiga nelayan tersebut ditemukan dalam keadaan selamat pada Senin (26/10/2026) malam.

Operasi pencarian dipimpin oleh Kasat Polairud Polres SBB, IPTU Piter N. Souhoka, bersama personel Sat Polairud dan unsur masyarakat. Ketiga korban ditemukan pada pukul 22.20 WIT di rompong nelayan milik masyarakat Dusun Lirang, dengan jarak sekitar 20,18 mil laut (NM) dari lokasi yang menjadi acuan pencarian.

Kapolres SBB, AKBP Refindo Pradikta Rulando, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A. menyampaikan apresiasi kepada personel Sat Polairud dan masyarakat yang telah bekerja sama dalam proses pencarian hingga ketiga nelayan berhasil ditemukan.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama dan kepedulian bersama dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat yang mengalami musibah di laut. Kami mengapresiasi seluruh personel dan masyarakat yang telah membantu proses pencarian hingga ketiga korban ditemukan,” ujar Kapolres.

MESIN LONG BOAT RUSAK, KORBAN HANYUT SELAMA DUA HARI

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut bermula pada Sabtu (24/10/2026) sekitar pukul 08.00 WIT, ketika ketiga korban bertolak dari Dusun Pele Jaya, Kepulauan Manipa, menggunakan perahu jenis *body fiber* atau *long boat* yang dilengkapi satu unit mesin Yamaha berkekuatan 15 PK.

Dalam perjalanan, mesin perahu mengalami gangguan akibat kerusakan busi sehingga tidak dapat dihidupkan kembali. Kondisi tersebut menyebabkan perahu hanyut terbawa arus laut.

Situasi semakin sulit ketika kabut asap tebal menutupi pandangan, sehingga para korban tidak dapat melihat pulau-pulau di sekitarnya dan kehilangan orientasi arah selama kurang lebih dua hari.

Dalam kondisi tersebut, para korban akhirnya menemukan sebuah rompong nelayan dan mengikatkan perahunya di lokasi itu. Rompong tersebut diketahui milik nelayan dari Dusun Lirang.

Sat Polairud Polres SBB menerima informasi mengenai hilangnya ketiga nelayan pada Minggu (25/10/2026) sekitar pukul 15.00 WIT dan segera melakukan upaya pencarian.

Selanjutnya, pada Senin (26/10/2026) sekitar pukul 20.00 WIT, Kasat Polairud Polres SBB menerima informasi dari Ahmad Tamalene, warga Desa Buano Utara, mengenai dugaan lokasi terakhir keberadaan ketiga korban.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan segera bergerak menuju lokasi yang dimaksud. Setelah melakukan pencarian, pada pukul 22.20 WIT ketiga nelayan berhasil ditemukan di rompong milik masyarakat Dusun Lirang.

Tim kemudian melaksanakan evakuasi sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Pada Selasa (27/10/2026) pukul 00.16 WIT, tim gabungan tiba dan merapat di Dusun Uhua. Ketiga korban selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga, sekaligus menandai berakhirnya operasi pencarian dan pertolongan (SAR).

Adapun ketiga korban tersebut adalah Said Ninilouw (56), Ruzilang Ninilouw (57), dan Adian Tuhuteru (13). Ketiganya merupakan warga Desa Buano Utara dan sekitarnya yang berprofesi sebagai petani atau nelayan, sedangkan korban termuda masih berstatus pelajar tingkat sekolah dasar.

### KAPOLRES SBB INGATKAN NELAYAN UTAMAKAN KESELAMATAN SAAT MELAUT

Menyikapi kejadian tersebut, Kapolres SBB mengingatkan seluruh masyarakat, khususnya nelayan tradisional, agar selalu mengutamakan keselamatan ketika melaut untuk mencari nafkah.

Menurutnya, kondisi cuaca, arus laut, gangguan mesin, serta kabut asap yang menghalangi jarak pandang merupakan faktor yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan menyebabkan nelayan kehilangan arah di laut.

Kapolres mengimbau para nelayan untuk memastikan kondisi mesin dan kelengkapan perahu sebelum berangkat, membawa alat komunikasi, serta melengkapi diri dengan perangkat navigasi seperti kompas dan GPS (*Global Positioning System*) guna membantu menentukan posisi dan arah perjalanan.

“Keselamatan harus menjadi prioritas utama. Sebelum melaut, pastikan mesin dan perlengkapan perahu dalam kondisi baik. Nelayan juga perlu membawa kompas, GPS, alat komunikasi, serta perlengkapan keselamatan lainnya. Apabila jarak pandang terganggu akibat kabut asap atau kondisi alam lainnya, jangan memaksakan perjalanan dan utamakan langkah-langkah yang dapat menjaga keselamatan,” tegas Kapolres.

Ia juga mengingatkan agar nelayan menyampaikan informasi mengenai tujuan dan perkiraan waktu kembali kepada keluarga sebelum berangkat, sehingga apabila terjadi keadaan darurat, proses pencarian dapat segera dilakukan.

Kapolres turut mengajak masyarakat pesisir untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian atau petugas terkait apabila mengetahui adanya nelayan yang mengalami keadaan darurat di laut.

Dengan ditemukannya ketiga nelayan tersebut dan diserahkannya mereka kepada pihak keluarga, operasi SAR dinyatakan selesai. Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh nelayan agar selalu mempersiapkan diri dengan baik dan mengutamakan keselamatan sebelum melakukan aktivitas di laut. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mulai menindaklanjuti temuan dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat palsu atau bodong di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, melalui pelaksanaan audit khusus. 

Proses pemeriksaan tersebut berlangsung selama 15 hari kerja, terhitung sejak 19 Oktober hingga 6 November 2026.

Jubir Pemkot Ambon, sekaligus Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransy menjelaskan , audit khusus yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas pemberitaan media mengenai dugaan beredarnya SK kenaikan pangkat palsu di lingkungan Pemkot Ambon, dan konferensi pers yang dilakukan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena.

“Langkah tersebut merupakan respons pemerintah daerah, untuk menelusuri persoalan penerbitan SK kenaikan pangkat yang diduga tidak sah," tegas Ronald kepada wartawan di Ambon, Senin (26/10/2026). 

Ia menjelaskan, Wali Kota Ambon telah menerbitkan Surat Nomor 800.1/4728/2026 tertanggal 16 Oktober 2026 perihal audit khusus. Surat tersebut diterbitkan, untuk menindaklanjuti pemberitaan media  pada 15 Oktober 2026 terkait dugaan beredarnya SK kenaikan pangkat bodong di lingkungan Pemkot Ambon.

Selain itu, Pemkot Ambon juga telah menerima surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional IV Makassar Nomor 078/B.KP.06.01/SD/KR.IV/X/2026 tertanggal 15 Oktober 2026 tentang jawaban atas permohonan pemeriksaan SK kenaikan pangkat.

"Sebagai tindak lanjut, Inspektur Kota Ambon menerbitkan Surat Tugas Nomor 094/95-Inspekot tertanggal 16 Oktober 2026 untuk membentuk tim audit khusus," ujar Lekransy. 

Tim tersebut diberikan waktu selama 15 hari kerja, mulai 19 Oktober hingga 6 November 2026, untuk melaksanakan pemeriksaan.

Menurut Ronald, seluruh proses pemeriksaan dan laporan hasil audit khusus nantinya akan disampaikan kepada Wali Kota Ambon, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Hasil audit tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah, untuk menentukan langkah tindak lanjut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan audit khusus ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai persoalan dugaan SK kenaikan pangkat bodong, sekaligus memastikan penanganannya dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Pemkot Ambon juga perlu memastikan setiap keputusan administrasi kepegawaian diterbitkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, guna menjaga tertib administrasi serta integritas pengelolaan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Ambon, " tandas Jubir. (Rdks) 

HALUT, Globaltimurnn.com – Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, bersama Dandim dan Kapolres melaksanakan mediasi terkait pemalangan akses jalan lintas Galela-Tobelo oleh warga Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Senin (26/10/2026).

Mediasi yang berlangsung di Desa Igobula sekitar pukul 10.10 WIT tersebut bertujuan untuk menyelesaikan persoalan pemalangan jalan sekaligus mendorong masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban di tengah situasi yang berkembang pascakejadian pembacokan di wilayah KM 19.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua, Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav Ramdhani Akbar, Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlichson Pasaribu, S.I.K., S.H., Camat Galela Selatan Arif Rizaldi, Camat Galela Barat Abd Wadud Umar Show, Kepala Desa Igobula Hairun Dangkelo, serta puluhan warga setempat. 

Dalam mediasi tersebut, Dandim 1508/Tobelo menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan orang tua korban melalui sambungan telepon dan WhatsApp. Berdasarkan komunikasi tersebut, pihak keluarga meminta agar pemalangan jalan tidak lagi dilakukan dan akses jalan segera dibuka.

Dandim juga menyampaikan bahwa aparat TNI-Polri telah bersiaga hingga pukul 04.00 WIT untuk mengantisipasi situasi di lokasi. Namun, dengan mempertimbangkan arahan Bupati, pembukaan akses jalan dilaksanakan pada pagi hari.

Ia menegaskan bahwa aparat keamanan akan mengambil langkah sesuai ketentuan apabila kembali terjadi pemalangan jalan yang mengganggu ketertiban masyarakat.

Sementara itu, Kapolres Halmahera Utara mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi. Ia menekankan pentingnya menghindari aksi pemalangan jalan serta mengingatkan masyarakat untuk tidak berkumpul atau berkeliaran di jalan pada waktu yang telah ditentukan dalam upaya menjaga keamanan.

Kapolres juga meminta masyarakat untuk bersama-sama membantu memberikan informasi mengenai keberadaan pihak yang dicari dalam penanganan perkara tersebut, sehingga proses pencarian dapat berjalan lebih efektif.

Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, dalam arahannya meminta pemerintah kecamatan dan pemerintah desa agar memanggil Riko Salim untuk memberikan penjelasan terkait dugaan keterlibatannya dalam mendorong aksi pemalangan jalan.

Bupati menegaskan bahwa apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran, penanganannya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menyebarkan provokasi maupun membuat pernyataan yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat. Menurutnya, penyelesaian persoalan harus dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta aparat keamanan.

“Sebagai seorang ASN, saudara Riko diharapkan dapat memberikan contoh yang baik dan membimbing para pemuda ke arah yang positif, bukan justru menimbulkan persoalan baru,” demikian inti arahan Bupati dalam mediasi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Riko Salim menyampaikan bahwa dirinya merasa emosi setelah mendengar informasi mengenai pembukaan pemalangan jalan yang menurutnya tidak dikoordinasikan dengan warga Desa Igobula. Ia mengakui telah meminta para pemuda menutup kembali akses jalan lintas Galela-Tobelo.

Riko juga menjelaskan bahwa dirinya berada di lokasi saat kejadian pembacokan di KM 19 dan mengaku merasa khawatir ketika melakukan aktivitas berkebun karena adanya situasi yang dianggap mengancam keselamatan warga.

Tokoh masyarakat Desa Igobula, Abidin Manyila, mengimbau para orang tua agar membimbing anak-anak mereka supaya tidak mudah terprovokasi oleh perkembangan situasi. Ia juga mengingatkan pentingnya memberikan teladan yang baik kepada masyarakat, terutama bagi pihak yang memiliki tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara.

Senada dengan itu, Haji Jarnayu Wadud selaku kakek korban meminta masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia menyampaikan bahwa keluarga korban telah menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada kepolisian dan meminta masyarakat memberikan waktu kepada aparat untuk melakukan penyelidikan serta mencari pihak yang bertanggung jawab.

Ia berharap masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri yang dapat menimbulkan persoalan baru sebelum proses penanganan oleh kepolisian memperoleh perkembangan.

Melalui mediasi tersebut, seluruh pihak diharapkan dapat menahan diri, menghindari tindakan provokatif, serta mengutamakan penyelesaian masalah melalui jalur hukum dan komunikasi yang baik. 

Kegiatan mediasi berakhir pada pukul 12.00 WIT. Selama kegiatan berlangsung, situasi dilaporkan dalam keadaan aman dan lancar. [𝐆𝐈𝐎]