Jakarta, globaltimurnn.com - Merasa ketidak puasan atas ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Maluku Barat Daya terhadap apa yang dilakukan salah satu perusahaan yang melakukan aktifitas perusahan dalam melngelolah tambang di Maluku Barat Daya, dan Kepulauan Tanimbar dalam hal ini yang di lakukan oleh PT. Inpex. 

Hal ini disampaikan oleh Ketua GPP-MBD Nus Termas kepada media ini pagi tadi, yang mana dikatakan-nya bahwa" Pihaknya Gerakan Pemuda Pemudi Maluku Barat Daya (GPP-MBD) yang berkolaborasi dengan Himpunan Persaudaraan Masyarakat Kepulauan Babar (Hipermakab) akan melakukan aksi unjuk rasa di sejumlah lokasi. Ungkapnya

Dikatakan-nya" Aksi yang akan digelar nantinya dalam sehari dua ini secara serentak di sejumlah titik mulai dari Jakarta tepatnya pada Kementerian ESDM, SKK Migas, dan PT. Inpex. Ucapnya 

Sementara untuk wilayah Maluku, mulai dari Provinsi Maluku tepatnya pada Kantor Gubernur Maluku, DPRD Provinsi, sedangkan hal yang sama pula dilakukan pada jantung ibu Kota Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) di Tiakur, tepatnya pada Kantor Bupati MBD dan DPRD Kabupaten MBD. Jelasnya

Termas mengatakan" Siapkan diri, satukan suara, satukan langkah". Tegasnya

Dirinya menambahkan" Aksi ini bukan aksi kecil, namun berskala besar, karena masyarakat sudah tidak tahan dengan apa yang telah di lakukan pemerintah kepada PT. Inpex, imbasnya masyarakat yang mendapatkan-nya. Sebutnya

Ia berharap kepada seluruh warga masyarakat MBD, putra dan putri MBD jangan mau di jadikan sebagai anak tiri jadi penonton di negeri sendiri, mari satukan hati kita dan kompak melawan ketidak adilan. Ajaknya

Ditambahkan-nya aksi tersebut akan dilaksanakan Dalam waktu dekat, kami akan turun menyampaikan aspirasi agar masyarakat MBD memperoleh kesempatan kerja, pelatihan, pendidikan, UMKM, dan keterlibatan nyata dalam pembangunan Blok Masela. Terangnya

Diakhir keterangan-nya Termas mempertegas pernyataan-nya bahwa" Kami bukan penonton diatas kekayaan negeri kami sendiri, Maluku Barat Daya bukan pulau kosong, kami bukan penonton, kami ingin bekerja, kami ingin terlibat. Pungkasnya tegas  (V374) 

Ambon, Globaltimurnn.com — Komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemasyarakatan terus diperkuat melalui sinergi antara Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Maluku.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan pemantauan langsung terhadap penyelenggaraan pelayanan pada sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Kota Ambon, Selasa (29/09/2026).

Pemantauan menyasar empat UPT, yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Ambon, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Ambon, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Ambon, serta Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon.

Kegiatan ini dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan, pemenuhan hak warga binaan, pelayanan kepada masyarakat, serta kesiapan sarana dan prasarana yang menunjang operasional Pemasyarakatan.

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku, Hasan Slamat, memimpin langsung pemantauan bersama jajarannya. Dalam pelaksanaannya, rombongan Ombudsman didampingi Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Maluku, Novriadi, beserta jajaran.

Hasan mengatakan, kunjungan lapangan menjadi salah satu cara untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Pemasyarakatan.

“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan warga binaan. Dari pemantauan ini, kami dapat melihat apa yang sudah berjalan dengan baik sekaligus memberikan masukan terhadap hal-hal yang masih dapat ditingkatkan,” ujar Hasan.

Menurutnya, pemantauan tidak hanya ditujukan untuk melihat aspek pelayanan, tetapi juga menjadi ruang evaluasi agar penyelenggara layanan dapat melakukan pembenahan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Novriadi menyampaikan bahwa jajaran Pemasyarakatan terbuka terhadap pengawasan maupun masukan yang diberikan Ombudsman.

“Kami terbuka terhadap setiap masukan yang konstruktif. Ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus memperbaiki layanan, mengoptimalkan sarana yang tersedia, dan memastikan seluruh jajaran memberikan pelayanan secara profesional, transparan, dan humanis,” ungkapnya.

Di LPKA Ambon, Kepala LPKA Ambon, Manuel Yenusi, menjelaskan bahwa pelayanan bagi anak binaan terus diarahkan pada pemenuhan hak sekaligus mendukung proses pembinaan.

“Kami berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman, ramah anak, dan mendukung proses pembinaan. Setiap layanan kami upayakan tidak hanya memenuhi ketentuan, tetapi juga memberikan ruang bagi anak untuk berkembang dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat,” tutur Manuel.

Sementara di Lapas Ambon, Kepala Lapas Ambon, Sumarwoto Hendra Budiman, menegaskan pentingnya evaluasi secara berkala terhadap layanan yang diberikan kepada warga binaan maupun masyarakat.

“Kami terus melakukan evaluasi terhadap layanan yang diberikan kepada warga binaan maupun masyarakat. Prinsipnya, pelayanan harus berjalan sesuai standar, mudah diakses, dan memberikan kepastian kepada penerima layanan,” jelas Sumarwoto.

Pemantauan juga dilakukan di LPP Ambon. Kepala LPP Ambon, Hesta Van Harling, mengatakan pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan khusus warga binaan perempuan.

“Kami berupaya memastikan pelayanan dan pembinaan diberikan secara optimal dengan memperhatikan kebutuhan warga binaan perempuan. Masukan dari pihak eksternal menjadi bahan penting bagi kami untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan,” kata Hesta.

Hal serupa disampaikan Kepala Rutan Ambon, Meta Putra. Menurutnya, pemantauan bersama Ombudsman menjadi momentum untuk melihat kembali pelaksanaan pelayanan sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih membutuhkan peningkatan.

“Kami terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada warga binaan dan masyarakat. Sarana dan prasarana yang ada akan terus kami optimalkan, sementara kebutuhan yang masih perlu ditingkatkan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujar Meta.

Dari sisi Kanwil Ditjenpas Maluku, Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku, Ricky Dwi Biantoro, menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh jajaran Pemasyarakatan.

“Kami mendorong seluruh jajaran untuk menjadikan setiap pemantauan dan masukan sebagai energi untuk melakukan perbaikan. Pelayanan yang baik harus diwujudkan melalui kerja nyata, konsistensi, dan kepedulian terhadap kebutuhan warga binaan maupun masyarakat,” tegas Ricky.

Selain mengevaluasi aspek pelayanan, kegiatan tersebut turut melihat kondisi sarana dan prasarana di masing-masing UPT. Ketersediaan fasilitas yang memadai dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelayanan publik, pembinaan warga binaan, pengamanan, serta kelancaran pelaksanaan tugas Pemasyarakatan.

Pemantauan bersama Ombudsman ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap pelayanan publik di lingkungan Pemasyarakatan Maluku.

Melalui keterbukaan terhadap pengawasan dan masukan dari pihak eksternal, jajaran Ditjenpas Maluku diharapkan dapat terus melakukan pembenahan sehingga pelayanan kepada warga binaan maupun masyarakat semakin akuntabel, responsif, transparan, dan humanis. (Za)

HALUT, Globaltimurnn.com — Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Kukumutuk, Kecamatan Kao. Penegasan tersebut disampaikan saat Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe bersama Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua meninjau langsung progres pembangunan, Selasa (29/9/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum evaluasi terhadap perkembangan pekerjaan sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih menghambat penyelesaian pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

Pertemuan dipandu Sekretaris Daerah Halmahera Utara E.J. Papilaya dan dihadiri Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait dari pemerintah provinsi dan kabupaten.

Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua menyoroti ritme pekerjaan di lapangan yang dinilai mulai melambat dibandingkan dengan kondisi pada awal pelaksanaan proyek.

Menurutnya, percepatan pembangunan tidak hanya menyangkut penyelesaian fisik bangunan, tetapi juga berkaitan langsung dengan kenyamanan dan kondisi psikologis siswa yang menempati Sekolah Rakyat tersebut.

“Kami ikuti perkembangan pekerjaan. Kami lihat akhir-akhir ini pekerjaan melambat, tidak seperti awal. Ini sangat berpengaruh. Langkah harus cepat dalam proses pembangunan sekolah,” tegas Piet Hein.

Ia menekankan, fasilitas sekolah yang representatif diperlukan agar para siswa dapat belajar dengan nyaman, memiliki ruang aktivitas yang memadai, serta tidak terganggu oleh kondisi lingkungan yang belum sepenuhnya tertata.

Sementara itu, perwakilan PT Hutama Karya, Adi Zulhadi, menjelaskan bahwa progres pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 91 persen.

Pihaknya menargetkan pekerjaan fisik dapat diselesaikan pada akhir Oktober 2026. Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah lapangan sepak bola yang juga ditargetkan rampung pada periode tersebut.

Namun, lapangan tersebut belum dapat langsung digunakan setelah pekerjaan selesai karena rumput membutuhkan waktu untuk stabil dan siap digunakan secara optimal oleh para siswa.

Disisi lain, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pihak pelaksana untuk memastikan pembangunan Sekolah Rakyat berjalan sesuai target.

Pemprov Malut, kata Sarbin, akan terus mengawal proses pembangunan hingga seluruh fasilitas dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh siswa.

“Kolaborasi harus diperkuat agar proyek strategis ini tidak lagi mengalami keterlambatan. Kami berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan sampai fasilitas siap digunakan secara penuh bagi anak-anak Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Dengan progres pembangunan yang telah mencapai 91 persen, pemerintah berharap penyelesaian pekerjaan dapat berjalan sesuai target sehingga seluruh fasilitas pendidikan di Sekolah Rakyat Kukumutuk segera memberikan lingkungan belajar yang lebih layak, nyaman dan mendukung aktivitas siswa. (🅁🄴🄳).

Ambon, globaltimurnn.com - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX memberikan pelatihan menembak pistol kepada personel Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku di Lapangan Tembak Pistol Kodaeral IX, Ambon, Selasa (29/9/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergitas dan kolaborasi antarlembaga, sekaligus mendukung peningkatan kompetensi, profesionalisme, disiplin, dan kesiapsiagaan personel dalam melaksanakan tugas di lapangan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku, Gindo Ginting, mengatakan pelatihan menembak merupakan salah satu bentuk komitmen dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas yang memiliki tingkat risiko tertentu.

“Sebagai aparatur yang memiliki tugas menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan lalu lintas orang keluar dan masuk wilayah Indonesia serta penegakan hukum keimigrasian, setiap petugas dituntut untuk selalu siap menghadapi berbagai pelanggaran keimigrasian maupun tugas lain yang memiliki tingkat risiko tinggi,” ujar Gindo.

Menurutnya, salah satu kemampuan pendukung yang perlu dimiliki personel adalah pemahaman mengenai penggunaan senjata api secara aman, tepat, dan bertanggung jawab, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan pembekalan dan pendampingan langsung dari instruktur terlatih Kodaeral IX. Materi dan praktik latihan dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keselamatan, kedisiplinan, ketepatan, serta kepatuhan terhadap prosedur penggunaan senjata api.

Kodaeral IX melalui kegiatan tersebut menunjukkan komitmennya dalam membangun sinergi dengan berbagai instansi di wilayah Maluku. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia sekaligus mendukung kesiapsiagaan personel dalam menghadapi dinamika dan tuntutan tugas di lapangan.

Turut hadir Kakanwil Imigrasi Maluku Gindo Ginting, Kepala Bidang Hukum dan Kepatuhan Internal Jose Rizal, Kepala Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Sukri Martin, serta peserta pelatihan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku. (Rdks) 

Masohi, globaltimurnn.com - Pengadilan Negeri Masohi Kelas II melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap objek sengketa tanah yang berada di RT 10, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (29/9/2026).

Pelaksanaan eksekusi tersebut merupakan tindak lanjut atas penetapan Pengadilan Negeri Masohi Kelas II dalam perkara Nomor 4/Pdt.Eks/2025/PN Msh jo. 11/Pdt.G/2020/PN Msh serta penetapan lanjutan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Sebelum pelaksanaan eksekusi, pada pukul 08.19 WIT, dilaksanakan briefing di Kantor Pengadilan Negeri Masohi. Kegiatan tersebut diikuti oleh unsur Pengadilan Negeri Masohi, Polres Maluku Tengah, Kodim 1502 Masohi, Dinas Perhubungan Maluku Tengah, PT PLN UP3 Masohi serta unsur terkait lainnya.

Selanjutnya, tim menuju lokasi objek eksekusi. Pada pukul 08.52 WIT, pelaksanaan eksekusi pengosongan mulai dilaksanakan dengan pengamanan dari personel gabungan.

Dalam pelaksanaan kegiatan, sempat berlangsung penyampaian aspirasi dan keberatan dari Lembaga Peradatan Negeri Amahai yang hadir bersama Kepala Pemerintahan Negeri Amahai, Ketua Saniri, Upu Hena/Tuan Tanah, para Kepala Soa, anggota Saniri serta sejumlah tokoh masyarakat Negeri Amahai.

Aspirasi yang disampaikan pada pokoknya berkaitan dengan sejarah keberadaan tanah di wilayah Kota Masohi, hak-hak masyarakat adat serta permintaan agar pelaksanaan eksekusi ditunda dengan mempertimbangkan persoalan tanah dan proses hukum yang menurut pihak tersebut masih berlangsung.

Menanggapi situasi tersebut, personel Polres Maluku Tengah bersama unsur terkait melakukan pendekatan dan mediasi dengan pihak Pemerintahan Negeri Amahai serta Ketua Saniri Negeri Amahai. Upaya tersebut dilakukan guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif serta memastikan penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara tertib.

Setelah proses penyampaian aspirasi dan mediasi, pelaksanaan eksekusi kembali dilanjutkan oleh Pengadilan Negeri Masohi sesuai dengan penetapan yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi.

Rangkaian kegiatan meliputi pembacaan penetapan eksekusi, pemutusan aliran listrik oleh petugas PLN, pengosongan barang-barang dari objek eksekusi, pemindahan barang milik para termohon ke tempat penyimpanan sementara serta pencatatan barang-barang yang dipindahkan.

Selain itu, dilakukan pembongkaran warung dan toko menggunakan alat berat, penandatanganan berita acara eksekusi, pemasangan pagar pada objek yang telah dieksekusi, pemasangan plang eksekusi serta dokumentasi kegiatan.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Maluku Tengah AKBP Widy Irawan, S.I.K. turut hadir dan memimpin langsung pengamanan bersama personel gabungan.

Pengamanan melibatkan 85 personel Polres Maluku Tengah, 15 personel Batalyon B Pelopor Sat Brimob, 15 personel Kodim 1502 Masohi dan 10 personel Denpom XV Masohi.

Kapolres Maluku Tengah bersama personel pengamanan memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan mengedepankan keamanan, ketertiban dan situasi yang kondusif.

Pelaksanaan eksekusi selesai sekitar pukul 14.15 WIT, sementara seluruh kegiatan berakhir pada pukul 14.20 WIT. Selama pelaksanaan, situasi terpantau aman dan lancar. (Rdks) 

Nus Termas Ketua Gerakan Pemuda Pemudi MBD

MBD, globaltimurnn.com - Sehubungan dengan informasi bahwa PT INPEX menyelenggarakan rekrutmen resmi tenaga kerja untuk penempatan pada proyek INPEX di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dalam rangka memenuhi kebutuhan proyek Abadi LNG Blok Masela, dengan jadwal pendaftaran 29 September sampai dengan 2 Oktober 2026, kami dari Gerakan Pemuda Pemudi MBD (GPP-MBD) bersama masyarakat Maluku Barat Daya mempertanyakan secara serius aspek keadilan, keterlibatan, dan keberpihakan terhadap masyarakat Maluku Barat Daya.

Ketua Umum GPP-MBD Nus Termas kepada media ini menyampaikan secara tegas bahwa" Kami menghormati saudara-saudara kami di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bagi kami, KKT bukan musuh. KKT adalah keluarga kami sebagai sesama anak Maluku.

Yang kami persoalkan adalah kebijakan dan perlakuan PT INPEX yang kami nilai belum memberikan ruang yang adil bagi masyarakat Maluku Barat Daya sebagai daerah yang terdampak serta memiliki keterkaitan langsung dengan wilayah dan aktivitas Blok Masela.

Jangan sampai kebijakan seperti ini justru menciptakan konflik horizontal dan membenturkan MBD dengan KKT.

Kami tidak menginginkan kekayaan alam yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan masyarakat Maluku justru menjadi sumber perpecahan antarsesama anak Maluku.

PT INPEX HARUS MEMAHAMI SATU HAL:

MALUKU BARAT DAYA BUKAN PULAU KOSONG!

Kami memiliki masyarakat, Kami memiliki adat istiadat, Kami memiliki sejarah, Kami memiliki hak-hak sosial dan kepentingan masyarakat yang harus dihargai, Kami sudah terlalu lama menyampaikan aspirasi, Kami sudah terlalu lama meminta agar masyarakat MBD diberikan kesempatan yang layak untuk terlibat dalam pembangunan dan manfaat ekonomi dari Blok Masela.

Kami tidak meminta belas kasihan : 

KAMI MENUNTUT" KEADILAN, KESEMPATAN, KETERLIBATAN, PENGHARGAAN TERHADAP MASYARAKAT MBD.

Kami meminta PT INPEX membuka ruang komunikasi yang serius dengan Pemerintah Daerah, DPRD, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat Maluku Barat Daya untuk membicarakan secara terbuka mekanisme keterlibatan masyarakat MBD dalam proyek Abadi LNG Blok Masela.

Apabila suara masyarakat terus diabaikan, maka GPP-MBD akan mengawal aspirasi masyarakat melalui aksi-aksi penyampaian pendapat di muka umum secara damai, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perjuangan ini bukan untuk memusuhi saudara-saudara kami di KKT, Perjuangan ini adalah untuk memastikan MBD tidak ditinggalkan.

Saya, Nus Termas, S.Sos., Ketua Umum GPP-MBD, menyerukan kepada seluruh masyarakat Maluku Barat Daya, baik yang berada di MBD maupun yang berada di berbagai daerah di Indonesia:

Termas berseru" Mari bersatu, Mari kawal hak-hak masyarakat MBD, Mari suarakan aspirasi kita, Jangan menjadi penonton di atas kekayaan kita sendiri.

KEPADA BUPATI MALUKU BARAT DAYA DAN DPRD KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Kami meminta pemerintah daerah dan DPRD MBD jangan hanya diam, Ini saatnya pemerintah daerah berdiri bersama rakyat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat MBD secara nyata.

Kami membutuhkan sikap yang jelas, langkah politik yang nyata, dan perjuangan yang sungguh-sungguh untuk memastikan masyarakat MBD memperoleh ruang dan manfaat yang adil dalam pembangunan Blok Masela.

Kami tidak ingin berkonflik dengan saudara sendiri, Kami tidak ingin MBD dibenturkan dengan KKT, Kami ingin pemerintah dan PT INPEX mendengar suara masyarakat MBD, Kalau pintu dialog masih terbuka, mari kita duduk dan bicara.

Tetapi apabila suara rakyat terus diabaikan, maka GPP-MBD akan menggunakan hak konstitusional untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka aksi damai sesuai hukum yang berlaku, kami akan melakukan aksi besar-besaran di Kantor PT Inpex Jakarta, Kantor Gubernur Maluku, Kantor DPRD Maluku, Kantor Inpex di Saumlaki.

Pesan Terakhir : 

SAMPAI TITIK TERAKHIR PERJUANGAN, KAMI TIDAK AKAN MENYERAH! MALUKU BARAT DAYA BUKAN PULAU KOSONG! BLOK MASELA KATONG PUNYA! KATONG BUKAN PENONTON! MASYARAKAT MBD BERHAK TERLIBAT!

Masohi, globaltimurnn.com - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Eliezer Istia, SH, M, M.  Mewakili Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir menghadiri sekaligus meletakkan batu pertama pembangunan Pastori Sekretaris Klasis GPM Masohi, Senin (21/9/2026).

Dalam sambutan Bupati yang di sampaikan Eliezer Istia mengatakan, peletakan batu pertama tersebut tidak sekadar menjadi seremoni dimulainya pembangunan fisik, tetapi juga merupakan momentum iman, kebersamaan, serta wujud nyata semangat pelayanan kepada Tuhan dan sesama.

“Bagi saya, kegiatan peletakan batu pertama pada hari ini bukan sekadar seremoni awal dimulainya sebuah pembangunan fisik. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan sebuah momentum iman, kebersamaan, dan wujud nyata dari semangat pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Ujarnya

Pasalnya" pembangunan pastori memiliki makna penting dalam mendukung kehidupan dan pelayanan gereja. Pastori tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal pelayan Tuhan dan keluarganya, tetapi juga menjadi bagian dari lingkungan pelayanan, tempat membangun persekutuan dan mempererat hubungan persaudaraan.

Disampaikan-nya juga apresiasi kepada Klasis GPM Masohi, panitia pembangunan, jemaat, serta seluruh pihak yang telah bergotong royong mendukung pembangunan Pastori Sekretaris Klasis GPM Masohi.

Dikatakan-nya“ Atas nama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas semangat gotong royong yang telah ditunjukkan. Ucapnya

Dirinya menegaskan, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, Dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga keagamaan, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia menilai gereja dan pemerintah memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan sosial yang rukun, damai, berkarakter, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan.

“Gereja melalui tugas dan panggilannya memiliki peran strategis dalam membina kehidupan umat, membangun karakter masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, serta turut menjaga kedamaian dan persaudaraan di tengah keberagaman,” jelasnya.

Karena itu, Bupati mengajak pemerintah, gereja, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh komponen masyarakat untuk terus memperkuat kemitraan dan sinergi.

Dorong Pembangunan Berjalan Lancar, Lebih lanjut, Zulkarnain berharap pembangunan Pastori Sekretaris Klasis GPM Masohi dapat berjalan dengan baik, lancar, tepat waktu, dan mendapat dukungan dari seluruh pihak.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga semangat pela, gandong, hidup orang basudara, serta semangat Masohi sebagai kekuatan penting dalam kehidupan masyarakat Maluku.

“Peletakan batu pertama pada hari ini hendaknya menjadi simbol dimulainya sebuah karya bersama,” tuturnya.

Bupati juga berpesan kepada panitia dan seluruh pihak yang terlibat agar proses pembangunan dilaksanakan secara bertanggung jawab, transparan, serta mengutamakan kualitas.

Menurutnya, seluruh tenaga, pikiran, waktu, dan dukungan yang diberikan dalam pembangunan tersebut hendaknya menjadi bagian dari pelayanan yang bernilai bagi Tuhan dan masyarakat.

“Saya percaya bahwa ketika sebuah pekerjaan dimulai dengan doa, dilaksanakan dengan kebersamaan, dan dikerjakan dengan ketulusan, maka Tuhan akan menyertai dan memberikan kelancaran sampai pada penyelesaiannya,” kata Zulkarnain.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Maluku Tengah menyampaikan selamat atas dimulainya pembangunan Pastori Sekretaris Klasis GPM Masohi.

Ia berharap pembangunan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan nantinya memberikan dukungan bagi pelayanan gereja serta kehidupan umat dan masyarakat.

“Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, kebersamaan, dan kecukupan bagi seluruh pihak yang terlibat, serta memberkati setiap proses pembangunan hingga selesai dan dapat digunakan bagi kemuliaan nama Tuhan serta pelayanan kepada umat dan masyarakat,”tutup Eliezer Istia mewakili Bupati Maluku Tengah  (Rdks)