Foto : Jahat, Diduga Kuat Dinhut ProvMal Jual Habis 40 Hutan Sosial Di SBB Ke Pihak Asing, Gubernur Diminta Bertindak Tegas

SBB, Globaltimurnn.com - Tokoh masyarakat Seram Bagian Barat Gerard Wakano kembali menyoroti hutan masyarakat adat di pulau Seram yang sudah dijual habis ke pihak asing yang diduga kuat dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. 

Di era transisi energi, karbon telah menjadi komoditas emas baru. Di Bali dan global forum, para elit berbicara tentang nature-based solutions. Ungkap Wakano kepada media ini via pesan Whatsaap-nya pagi ini

Kata Wakano" di balik gemerlap sertifikasi Verra itu, di Pulau Seram, Maluku, ada skema perampokan modern yang berlangsung, Bukan perampokan dengan parang, tetapi dengan pena, stempel dinas, dan jargon konservasi. Beber Wakano

Korbannya adalah Rakyat adat dan petani hutan di 40 lokasi di Seram Bagian Barat.

Pelakunya adalah PT Asia Asset Development (AAD), perusahaan asing yang mengklaim diri sebagai penyelamat lingkungan, yang diduga kuat bersekongkol dengan oknum Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Terang Wakano

Kasus ini adalah bentuk baru dari Land Grabbing (Perampasan Hak Tanah) era digital, di mana masyarakat tidak kehilangan nyawa, tetapi kehilangan hak ulayat, ekonomi, dan masa depan tanpa sepengetahuan mereka.

PT AAD melalui situsnya www.asiaassetsdev.com  memamerkan portofolio hijau, Salah satu proyek kebanggaan mereka adalah "West Seram REDD+ and Agarwood ForestWise Project". 

Mereka klaim proyek ini seluas 37.875 hektar melibatkan 28 desa mitra, menyerap lebih dari 1.000 tenaga kerja, serta berlandaskan standar Verra (VM0047) yang ketat .

Mereka juga membual tentang komitmen pada standar Climate, Community & Biodiversity (CCB) sebuah sertifikasi yang konon menjamin proyek karbon memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jelas Wakano

Klaim-klaim ini adalah kebohongan publik berskala besar, Situs itu adalah etalase untuk investor asing, bukan laporan pertanggungjawaban untuk rakyat Seram.

MARI KITA BEDAH INTI KEJAHATAN INI: 

Pelanggaran FPIC. Standar internasional (UNDRIP) dan aturan Verra mewajibkan adanya Persetujuan di Awal Tanpa Paksaan dan Berdasarkan Informasi yang Lengkap (FPIC) atau Padiatapa. 

Artinya, sebelum proyek karbon didaftarkan, perusahaan harus turun ke lapangan, menjelaskan proyek dalam bahasa yang dimengerti, berdialog, dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat yang tanahnya akan dipakai.

APA FAKTA DI LAPANGAN?

Kesaksian Para Kepala Desa di SBB  desa Manusa, Rambatu dan Taniwel, Mereka mengaku tidak pernah diundang, tidak pernah diberi tahu, dan tidak pernah menandatangani persetujuan apapun terkait proyek karbon ini.

Proyek ini terdaftar di Verra pada November 2023, Namun, laporan warga dan investigasi media menunjukkan hingga tahun 2025-2026, masyarakat tidak pernah menjalani proses FPIC. Bahkan, AAD mengakui di halaman 92 dokumen mereka bahwa FPIC akan "dilakukan nanti" (TBD - To Be Determined).

Dalam dokumen itu, mereka tidak bisa mencantumkan alamat kantor lapangan proyek, Mereka menulis "TBD". Ini kode jelas "Kami belum pernah ke sana, kami hanya membuat kertas kerja di Jakarta/Taiwan."

Praktik ini adalah pemalsuan dokumen, mereka mengklaim sudah melakukan konsultasi publik padahal faktanya tidak, Ini bukan kelalaian, ini kesengajaan sistematis untuk mengakali audit Verra.

PERAN DINAS KEHUTANAN DAN PEMDA (MEMBUKA PINTU UNTUK PERAMPOK)

Masyarakat tidak mungkin mengklaim 40 izin hutan sosial tanpa bantuan "orang dalam". Siapa yang punya data itu? Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.

Dinas Kehutanan datang dengan modus pendataan hutan, program rehabilitasi, atau bantuan bibit, Mereka meminta masyarakat mengumpulkan KTP, KK, dan membentuk kelompok tani hutan, serta meminta tanda tangan di kertas kosong. 

Janji manis "Akan ada bantuan, akan ada tindak lanjut." Setelah dokumen terkumpul? Beku, Tidak ada kegiatan. Mereka hilang!

Itu adalah taktik klasik pengumpulan data kelengkapan proyek untuk memenuhi persyaratan administratif Verra, tanpa niat memberdayakan masyarakat, Tanda tangan petani yang lugu itu kemudian dimasukkan ke dalam laporan fiktif sebagai bukti dukungan masyarakat.

APA MOTIF DINAS KEHUTANAN? 

Apakah proyek ini masuk dalam target PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari pajak karbon? Apakah ada aliran dana smoothing atau fee dari perusahaan asing untuk pejabat eselon III dan IV? Indikasi ini sangat kuat mengingat nilainya mencapai triliunan rupiah.

Siapa yang menandatangani rekomendasi teknis? Kepala Dinas Kehutanan wajib diperiksa keterlibatannya, Jika mereka mengklaim tidak tahu, itu adalah kelalaian kriminal, Jika mereka tahu, itu adalah konspirasi.

Dinas Kehutanan bertindak sebagai "Kelas Kakap" atau makelar karbon. Mereka menjual wilayah hukum dan sumber daya alam yang bukan hak mereka untuk dijual, karena Nama Desa Manusa dan Rambatu bahkan dihilangkan (dihapus) dari dokumen proyek! Itu berarti mereka sengaja tidak ingin masyarakat tahu, karena tahu masyarakat akan melawan. Tutup Wakano  (V374) 

Foto : Dua Pekan Berlalu, Keluarga Korban Tabrak Lari di Kendari Keluhkan Belum Ada Kepastian Hukum

Kendari, Globaltimurnn.com - Sudah hampir dua minggu sejak insiden kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa seorang pengendara motor di Kota Kendari, namun hingga kini pihak keluarga mengaku belum mendapatkan kepastian hukum terkait penanganan kasus tersebut.

Korban diketahui bernama Laode Tondu, yang meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan lalu lintas di kawasan lampu merah Pasar Baru, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, pada Minggu dini hari, 26 April 2026 sekitar pukul 03.40 WITA.

Berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang diterbitkan Satlantas Polresta Kendari tertanggal 29 April 2026, disebutkan bahwa korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan nomor polisi DT 5052 MD terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil yang hingga kini belum diketahui identitasnya.

Dalam surat tersebut, penyidik menyatakan kasus masih berada dalam tahap penyelidikan dan pihak kepolisian tengah berupaya mencari saksi-saksi serta mengumpulkan bukti terkait peristiwa kecelakaan tersebut.

Meski demikian, keluarga korban mengaku kecewa karena sampai sekarang belum ada perkembangan signifikan yang disampaikan kepada mereka. Pihak keluarga berharap polisi dapat segera mengungkap identitas pengemudi mobil yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut dan memberikan kepastian hukum bagi korban.

“Sudah dua minggu berlalu, tetapi belum ada titik terang. Kami hanya berharap pelaku segera ditemukan dan kasus ini ditangani secara serius,” ujar salah satu pihak keluarga korban.

Keluarga juga meminta aparat kepolisian lebih maksimal dalam melakukan penyelidikan, termasuk menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian dan mencari saksi tambahan yang mengetahui peristiwa tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena diduga merupakan insiden tabrak lari yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Warga berharap aparat penegak hukum dapat segera mengungkap fakta di balik kecelakaan tersebut agar memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. (V374) 

Foto : KASAD Bagikan Masker Kepada Warga Terdampak Erupsi Gunung Dukono di Desa Mamuya

Tobelo, Globaltimurnn.com - Melalui Kodim 1508/Tobelo Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menyalurkan bantuan masker kepada masyarakat terdampak erupsi Gunung Dukono di Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Sabtu (09/05/2026). Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI AD terhadap keselamatan dan kesehatan warga yang terdampak abu vulkanik.

Pembagian masker dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk melindungi masyarakat dari paparan abu vulkanik akibat meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Dukono dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan laporan Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Dukono, aktivitas vulkanik masih terus berlangsung dengan kolom abu mencapai ribuan meter di atas puncak gunung.

Selain membagikan masker, personel TNI juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada, menggunakan pelindung diri saat beraktivitas di luar rumah, serta mengikuti arahan pemerintah dan petugas terkait guna menghindari risiko yang ditimbulkan dari aktivitas vulkanik Gunung Dukono.

Erupsi Gunung Dukono yang terjadi sejak Jumat (08/05/2026) hingga saat ini masih menjadi perhatian serius berbagai pihak. Aktivitas vulkanik yang fluktuatif menyebabkan tim gabungan TNI, Polri, Basarnas, BPBD, serta instansi terkait terus bersiaga melakukan pemantauan dan penanganan di lapangan. Situasi tersebut juga diperkuat dengan adanya proses pencarian terhadap sejumlah pendaki yang diduga terdampak erupsi di kawasan Gunung Dukono, dimana hingga kini tim gabungan masih terus melakukan operasi pencarian dan evakuasi secara intensif di tengah kondisi medan yang cukup berat dan cuaca yang berubah-ubah.

Di tengah situasi tersebut, pembagian masker kepada masyarakat dinilai menjadi langkah penting sebagai bentuk perlindungan awal terhadap dampak abu vulkanik, sekaligus memastikan masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan sehat.

Melalui kegiatan kemanusiaan tersebut, TNI AD berharap masyarakat tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta bersama-sama mendukung upaya penanganan bencana yang sedang berlangsung di wilayah Halmahera Utara. (𝐆𝐈𝐎).

Foto : Pemprov Maluku Tegaskan Komitmen Perkuat Imunisasi Hingga Wilayah Terpencil dalam PID 2026

Ambon, Globaltimurnn.com - Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelayanan imunisasi hingga menjangkau wilayah terpencil dan terluar di Maluku melalui pelaksanaan Pekan Imunisasi Dunia (PID) Provinsi Maluku Tahun 2026 yang dipusatkan di Lapangan Merdeka Ambon, Sabtu (9/5/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Bebas Penyakit, Maluku Hebat par Maluku pung Bae” serta slogan “Lindungi Diri, Lindungi Semua, Maluku Hebat” ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi sebagai perlindungan kesehatan bagi seluruh kelompok usia.

Sambutan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie. Dalam sambutannya, Gubernur Maluku menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan Pekan Imunisasi Dunia Tahun 2026 ini. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya imunisasi sebagai investasi kesehatan jangka panjang bagi generasi penerus bangsa,” ujar Sadali Ie saat membacakan sambutan gubernur.

Ia mengatakan, tantangan geografis Maluku sebagai daerah kepulauan tidak menjadi penghalang dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata dan inklusif bagi masyarakat.

“Di tengah tantangan geografis wilayah kepulauan, semangat kolaborasi, dedikasi, dan kerja keras seluruh pihak menjadi bukti nyata bahwa pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan inklusif tetap dapat dihadirkan hingga menjangkau daerah terpencil dan terluar di Maluku,” lanjutnya.

Menurutnya, Pekan Imunisasi Dunia Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk meningkatkan kembali kesadaran masyarakat terkait pentingnya imunisasi sebagai perlindungan optimal bagi seluruh kelompok usia dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi.

Pemerintah Provinsi Maluku juga menegaskan komitmennya dalam mendukung transformasi sistem kesehatan nasional, khususnya penguatan layanan primer dengan imunisasi sebagai salah satu intervensi esensial sepanjang siklus kehidupan.

Dalam sambutan tersebut disebutkan, Maluku yang terdiri dari 1.422 pulau memiliki tantangan tersendiri dalam memastikan akses layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Karena itu, pelaksanaan program imunisasi membutuhkan kerja keras, inovasi, ketangguhan, serta kolaborasi lintas sektor yang kuat.

Gubernur juga memberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan, kader, serta seluruh mitra yang terus bekerja menjangkau masyarakat hingga ke wilayah sulit dijangkau.

“Saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan, kader, dan para mitra yang terus bekerja tanpa lelah menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terpencil, terluar, dan sulit dijangkau,” katanya.

Melalui momentum PID 2026, Pemerintah Provinsi Maluku mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan cakupan imunisasi, memperluas edukasi kepada masyarakat, memperkuat sistem pelayanan hingga tingkat desa dan dusun, serta mengoptimalkan peran tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam membangun kepercayaan publik terhadap imunisasi.

“Keberhasilan program imunisasi adalah tanggung jawab kita bersama. Ini bukan hanya menjadi tugas sektor kesehatan, tetapi memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.

Pembukaan Pekan Imunisasi Dunia Tahun 2026 dilakukan secara simbolis melalui touchscreen finger oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku didampingi Kepala UNICEF Perwakilan Ambon, Ketua TP PKK Provinsi Maluku Maya Baby Lewerissa, Staf Ahli TP PKK Hj. Rohany Vanath, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Kegiatan ini juga diakhiri dengan penyerahan cinderamata oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku kepada Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP PKK Provinsi Maluku Maya Baby Lewerissa, Staf Ahli TP PKK Hj. Rohany Vanath, Kepala UNICEF Perwakilan Ambon, serta pimpinan OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. (Rdks) 

Foto : Diduga Banyak Pencurian Hasil Laut Di Wilayah Perairan MBD, Dirjen PSDKP Kirimkan Kapal Pengawasan Ke MBD

Kisar, Globaltimurnn.com - Beberapa waktu lalu jadi perbincangan hangat di ruang - ruang publik akibat terjadi sejumlah pencurian hasil laut yang di rampok oleh oknum - oknum yang tidak bertanggungjawab di sekitar wilayah perairan laut Maluku Barat Daya. 

Hal ini dikarenakan lemahnya pengawasan dan minimnya anggaran operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya pada beberapa tahun terakhir ini. 

Hal ini terlihat jelas pantauan media ini, pagi tadi ikat pinggang di dermaga pelabuhan Wonreli Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kapal pengawas dari Direktorat Jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Repoblik Indonesia. 

Sandarnya kapal tersebut, memicu spekulasi publik, yang mana kehadiran kapal pengawasan tersebut diduga kuat akibat terjadinya pencurian hasil laut beberapa waktu lalu yang terjadi berulang kali oleh oknum - oknum yang tidak bertanggungjawab. 

Sementara Kepala Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten MBD Edy Ubro yang dihubungi menjawab konfirmasi media bahwa pihaknya tidak tahu menau dengan kedatangan kapal tersebut, bahkan jajaran di bawanya pun tidak melaporkan adanya kapal tersebut. Ungkapnya

Dirinya menambahkan" Pengawasan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, bukan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan MBD. Tegasnya

Sedangkan Kadis kelautan dan perikanan Provinsi Maluku Erawan Esikin. S. Pi, M. Si yang dihubungi menjelaskan" Kapal pengawasan tersebut adalah milik Dirjen pengawasan dan bukan diluar tanggungjawab Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi. Ucapnya

Sedangkan terkait pengawasan didaerah - daerah terluar seperti di MBD dan KKT, masih dalam kewenangan Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Maluku, dan itu sudah berjalan, namun sangat di sayangkan, disituasi efisiensi anggaran seperti ini, pihaknya alami kesulitan terkait anggaran, sehingga demi tetap melaksanakan fungsi pengawasan, pihaknya membangun koordinasi dengan pihak lain guna bisa membantu tugas pengawas kususnya di daerah terluar seperti MBD dan KKT. Sebutnya  (V374) 

Foto : MTQ ke-XI Halut di Malifut Dibuka dengan Pawai Ta'aruf, LPTQ Tekankan Pentingnya Nilai Al-Qur'an dan Toleransi

Halut, Globaltimurnn.com – Rangkaian kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) ke-XI tingkat Kabupaten Halmahera Utara resmi dimulai dengan pelaksanaan Pawai Ta'aruf pada Sabtu pagi, 9 Mei 2026. Kegiatan yang berpusat di Kecamatan Malifut ini dilepas langsung oleh Sekretaris Umum LPTQ Kabupaten Halmahera Utara, Jubair Kantohe, S.Ag., di halaman Kantor Camat Malifut. 

 

Pawai ini diikuti oleh para kafilah yang berasal dari 16 kecamatan se-Kabupaten Halmahera Utara. Turut hadir menyaksikan dan melepas peserta, para Camat, Kepala KUA, Kepala Desa se-Kecamatan Malifut, serta unsur TNI dan Polri yang diwakili oleh Dandamil dan Kapolsek Malifut.

 

Dalam sambutannya sebelum melepas peserta, Jubair Kantohe menegaskan bahwa Pawai Ta'aruf bukan sekadar seremoni pembuka acara, namun memiliki makna filosofis yang mendalam. Kegiatan ini menjadi wadah untuk saling mengenal, menyatukan hati dalam lantunan ayat suci Al-Qur'an, serta membangun kedamaian dan kemaslahatan bersama.

 

"Pawai ini juga bermakna sebagai upaya menanamkan nilai-nilai Al-Qur'an kepada generasi muda agar diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama maupun di internal umat beragama itu sendiri," ujarnya.

 

Ia juga menyampaikan apresiasi atas perjuangan para pimpinan dan anggota kafilah yang telah hadir di lokasi tuan rumah. Diharapkan, keikutsertaan dalam MTQ ini tidak hanya semata-mata untuk meraih trofi atau prestasi, namun yang terpenting adalah memahami makna hakiki dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an sebagai pedoman hidup.

 

Sekitar pukul 08.50 WIT, pawai resmi dilepas dan berjalan kaki mengelilingi wilayah Kecamatan Malifut dengan rute melewati Desa Samsuma, Desa Ngofagita, hingga kembali ke titik finish di Kantor Camat Malifut. (𝐆𝐈𝐎).

Foto : Kunjungan Pangdam XV/Pattimura di Halut: Pastikan Penanganan Korban Berjalan Maksimal

Tobelo, Globaltimurnn.com – Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P., M.Han, memimpin rombongan meninjau langsung lokasi bencana erupsi Gunung Dukono di Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, pada Sabtu sore, 9 Mei 2026. Kedatangan Pangdam beserta Danrem 152/Baabullah dan jajaran disambut oleh Bupati Halmahera Utara, unsur Forkopimda, serta pimpinan instansi terkait, dengan pengalungan syal sebagai tanda penghormatan.

 

Di Pos Pemantauan Gunung Api Dukono, Dandim 1508/Tobelo Letkol Inf Alex Donald M.L Gaol memaparkan data kejadian. Dari total 20 pendaki — 9 WNA asal Singapura dan 11 WNI — sebanyak 18 orang telah dievakuasi, 17 di antaranya selamat dan 1 orang meninggal dunia. Masih tersisa 2 WNA yang belum ditemukan dan terus dicari tim gabungan. Jalur evakuasi terbentang sejauh ±11,2 km dari posko hingga lokasi kejadian, melewati tujuh titik pos pengamanan.

 

Dalam pertemuan tersebut, Pangdam menyoroti status Gunung Dukono yang sejak lama berstatus Level II (Waspada), sehingga pendakian secara resmi dilarang demi keselamatan. Ia menegaskan berdasarkan keterangan di lapangan, rombongan pendaki tidak memiliki izin resmi dan tetap naik ke puncak meski sudah ditolak oleh petugas pemantau dan aparat desa.

 

“Sudah ada larangan jelas sejak lama, bahkan tercatat sejak Maret 2023 status ini berlaku. Jika ada peringatan, warga pun pasti mengingatkan. Ini pendakian ilegal, tanpa koordinasi, dan melanggar aturan keselamatan,” tegas Pangdam.

 

Sekitar pukul 18.25 WIT, Pangdam dan rombongan meninjau jenazah korban WNI bernama Engel (29 tahun), pegawai Pertamina DPPU Babullah Ternate, yang baru saja ditemukan dan dievakuasi ke posko. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Tobelo untuk identifikasi lebih lanjut. 

 

Kunjungan ini menegaskan komitmen TNI bersama unsur terkait untuk mendukung penuh operasi pencarian dan evakuasi, sekaligus mempertegas larangan keras terhadap aktivitas pendakian di kawasan gunung api yang berstatus waspada. (𝐆𝐈𝐎).