Piru, globaltimurnn.com – Kapolres Seram Bagian Barat, AKBP Refindo Pradikta Rulando, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A., menerima kunjungan silaturahmi Komunitas Musik Saka Mese Nusa di kediaman Kapolres SBB, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Komunitas Musisi Saka Mese Nusa, Aipda Abraham Wemay, bersama sejumlah pengurus dan anggota, yakni Sekretaris Verry Jacob, Pendiri Likko Junus, Bendahara Christin Wonlele, Kuasa Hukum Benny Adam, S.H., serta anggota Yani Pattipawaej, Aten Vanroom, dan Dace Wakanno.

Silaturahmi ini bertujuan mempererat hubungan, membangun komunikasi, serta meningkatkan koordinasi antara Polres SBB dengan komunitas musik yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres SBB menyambut baik kunjungan Komunitas Musisi Saka Mese Nusa, Ia menyampaikan bahwa komunitas musisi memiliki peran penting sebagai wadah penyaluran kreativitas, pengembangan bakat, serta pembinaan generasi muda melalui kegiatan seni yang positif.

Kapolres juga mengajak seluruh anggota komunitas untuk terus menjaga kekompakan, mengembangkan kreativitas, dan menjadikan musik sebagai sarana mempererat persaudaraan serta menjaga persatuan di tengah masyarakat.

"Melalui kegiatan positif seperti seni dan musik, kita dapat membangun kebersamaan, mempererat persaudaraan, serta memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi dan bakatnya, Saya berharap komunitas ini juga dapat menjadi mitra Polri dalam menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif," ungkap Kapolres.

Lebih lanjut, Kapolres berharap komunikasi dan hubungan baik yang telah terjalin dapat terus dipelihara sehingga tercipta sinergi antara Polri dan komunitas masyarakat dalam mendukung berbagai kegiatan positif di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Kedepan-nya komunitas ini bukan sekedar komunitas namun, komunitas yang akan berbadan hukum secara legal, dan tidak ilegal atau hanya sekedar mencari uang dengan sekedar konser jalanan, tetapi komunitas yang benar - benar terorganisir, terstruktur dengan baik. 

Kegiatan silaturahmi berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan, Melalui pertemuan ini, Polres SBB terus berkomitmen membangun kedekatan dengan seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX memfasilitasi pelaksanaan Tes Kesegaran Jasmani (Garjas) bagi 17 Calon Perwira Prajurit Karier (PA PK) TNI Gelombang II Tahun 2026 di Kompleks Mako Kodaeral IX, Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan ini dihadiri Aspers Dankodaeral IX, Kolonel Marinir Hendy Dwibayu, Wakajas Kodam XV/Pattimura, Kasi Jas Kodam XV/Pattimura, serta tim panitia seleksi yang terdiri atas delapan personel TNI AD, tujuh personel TNI AL, dan lima personel TNI AU.

Aspers Dankodaeral IX mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan seleksi calon PA PK TNI Panitia Daerah (Panda) Ambon untuk mengukur kemampuan fisik, daya tahan, dan kesiapan jasmani peserta sebelum mengikuti pendidikan militer.

Menurut Aspers Dankodaeral lX, seluruh rangkaian pengujian dilaksanakan secara terukur dan objektif sesuai ketentuan seleksi, dengan melibatkan personel panitia lintas matra, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Keterlibatan unsur tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga profesionalitas dan kredibilitas pelaksanaan seleksi.

"Melalui fasilitasi ini, Kodaeral IX turut mendukung kelancaran proses seleksi calon perwira TNI guna mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan fisik prima, disiplin, tangguh, dan berintegritas," paparnya. 

Kesegaran jasmani lanjutnya, menjadi salah satu aspek penting dalam membentuk calon perwira yang siap menjalani pendidikan serta mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai prajurit TNI.

Pelaksanaan seleksi yang mengedepankan objektivitas dan profesionalitas diharapkan dapat menghasilkan calon perwira terbaik yang kelak mampu menjadi pemimpin TNI yang profesional, tangguh, dan berdedikasi dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Rdks) 

HALUT, Globaltimurnn.com – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Bulan Bakti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia ke-27 yang dipusatkan di Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan perhatian serius terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Wakil Bupati Halmahera Utara, Dr. Kasman Hi. Ahmad, S.Ag., M.Pd., menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas perhatian dan komitmennya dalam mendorong kemajuan sektor perikanan, terutama bagi masyarakat nelayan di Maluku Utara dan Halmahera Utara.

Menurut Kasman, kehadiran program Kampung Nelayan Merah Putih menjadi momentum penting untuk memberikan semangat dan harapan baru kepada masyarakat nelayan agar mampu mengelola serta memanfaatkan potensi sumber daya laut secara lebih modern, produktif, dan berkelanjutan.

"Selama ini pengelolaan sektor perikanan dan potensi nelayan kita masih berjalan biasa-biasa saja. Namun, dengan hadirnya program Kampung Nelayan Merah Putih, ada nuansa baru dan harapan besar bagi nelayan untuk mengelola potensi laut dengan sistem yang lebih modern dan maju," ungkap Kasman.

Ia menjelaskan, program tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang telah menetapkan empat zona pengembangan wilayah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Keempat zona tersebut meliputi Kao dan Malifut sebagai kawasan pengembangan industri, Kota Tobelo sebagai pusat jasa, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata, Galela sebagai kawasan pengembangan pertanian, perkebunan, dan hortikultura, serta Loloda yang diarahkan sebagai kawasan pengembangan perikanan terpadu.

Kasman juga menyebutkan, selain Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Supu, pemerintah pusat saat ini turut mendorong pembangunan kawasan serupa di Desa Dama sebagai kawasan penyangga.

Dengan demikian, keberadaan kedua kawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sektor perikanan sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi kelautan di Halmahera Utara.

Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, S.Ag., yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sarbin menegaskan, kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian terhadap masyarakat nelayan merupakan langkah penting dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Ia berharap, program Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur kawasan pesisir, tetapi juga mampu menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat nelayan.

Perubahan tersebut, kata Sarbin, harus terlihat melalui peningkatan produktivitas nelayan, pengelolaan hasil tangkapan yang lebih baik, serta penguatan ekonomi masyarakat pesisir.

"Kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih di Halmahera Utara menjadi peluang strategis untuk mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Maluku Utara," ujar Sarbin.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten agar program tersebut dapat berjalan optimal serta berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat pesisir.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kasman Hi. Ahmad turut menyampaikan terima kasih atas kehadiran Wakil Gubernur Maluku Utara, para kepala balai, Kepala Balai Pelatihan, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur kecamatan, Asisten I Setda Halut, Kepala Dinas Perikanan, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Peringatan Bulan Bakti KKP ke-27 ini juga dirangkaikan dengan berbagai kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat, di antaranya pembagian sembako, pemberian jaminan BPJS Ketenagakerjaan, pemeriksaan kesehatan gratis bagi nelayan, serta bazar UMKM produk olahan pangan.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berharap pembangunan sektor kelautan dan perikanan semakin berkembang, kesejahteraan nelayan meningkat, serta tercipta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir. (🅁🄴🄳).

Ambon, globaltimurnn.com - Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Sesjampidmil) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Dr. Siswanto, S.H., M.H., melaksanakan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi Maluku dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja serta Supervisi pada Asisten Bidang Pidana Militer Tahun 2026, sekaligus memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran Bidang Pidana Militer Kejati Maluku dan jajaran Kejaksaan Negeri serta Cabang Kejaksaan Negeri se-Maluku melalui sarana Video Conference, pada Rabu (4/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 3 Kejaksaan Tinggi Maluku tersebut bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pidana Militer, mengidentifikasi berbagai kendala dalam penanganan perkara koneksitas, serta memperkuat koordinasi dan sinergi kelembagaan antara Kejaksaan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Oditurat Militer.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Datuk Rosihan Anwar, S.H., M.H., Asisten Pidana Militer, Kolonel Chk Satar M. Hutabarat, S.H., M.H., Asisten Pembinaan, Cahyadi Sabri, S.H., M.H., Asisten Intelijen, Diky Oktavia, S.H., M.H., Asisten Tindak Pidana Umum, I Wayan Suardi, S.H., M.H., Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Raden Sudaryono, S.H., M.H., Asisten Pemulihan Aset, Devi F. Muskitta, S.H., M.H., Asisten Pengawasan, Bobby Ruswin, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Riki Septa Tarigan, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Didik Haryanto, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat, Herlambang Saputro, S.H., M.H., Kepala Bagian Tata Usaha, Dr. Resmen, S.H., M.H., Koordinator Samy Sapulette, S.H., M.H., Koordinator Amri Kurniawan, S.H., M.H., serta para Kepala Seksi dan staf Bidang Pidana Militer Kejati Maluku. Hadir pula jajaran pejabat utama TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Sementara itu, jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku Utara mengikuti kegiatan secara virtual dari wilayah kerja masing-masing.

Mengawali kegiatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Sesjampidmil beserta Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja serta Supervisi Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung RI di Kota Ambon.

Kajati Maluku menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut yang dinilai menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian kinerja, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan tugas Bidang Pidana Militer.

Kajati juga menegaskan agar seluruh jajaran Bidang Pidana Militer menyajikan data dan dokumen secara lengkap, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Setiap kendala yang dihadapi harus disampaikan secara terbuka disertai langkah penyelesaian yang telah dilakukan, sehingga hasil supervisi dapat menghasilkan rekomendasi dan tindak lanjut yang konkret.

Selain itu, Kajati Maluku menekankan pentingnya koordinasi yang intensif antara jajaran Kejaksaan, TNI, dan Oditurat Militer dengan tetap mengedepankan fakta, ketentuan hukum, serta penghormatan terhadap kewenangan masing-masing institusi.

Dalam arahannya, Sesjampidmil Dr. Siswanto, S.H., M.H., memaparkan latar belakang pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil), landasan hukum, kedudukan, tugas dan kewenangannya, khususnya dalam koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat serta penanganan perkara koneksitas.

Sesjampidmil menjelaskan bahwa kehadiran Jampidmil merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dan TNI dalam memperkuat sinergitas penegakan hukum, khususnya terhadap perkara tindak pidana yang melibatkan subjek hukum sipil dan militer. Penanganan perkara koneksitas memerlukan koordinasi yang terintegrasi guna menghindari dualisme maupun disparitas dalam proses penuntutan, sehingga tercipta penegakan hukum yang adil dan berkepastian hukum.

Lebih lanjut, Sesjampidmil menegaskan bahwa pelaksanaan tugas Jampidmil berlandaskan tiga prinsip utama, yaitu integratif, kolaboratif, dan koordinatif. Oleh karena itu, seluruh jajaran Asisten Pidana Militer di daerah diharapkan terus membangun hubungan kerja yang harmonis dengan satuan hukum TNI, baik dalam penanganan perkara koneksitas maupun pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan.

Sesjampidmil juga mengingatkan pentingnya memahami Pedoman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penanganan Perkara Koneksitas dan Koordinasi Teknis Penuntutan yang Dilakukan oleh Oditurat. Bentuk koordinasi tersebut meliputi kunjungan dan pertemuan, rapat koordinasi, ekspose dan gelar perkara, Focus Group Discussion (FGD), pertukaran data dan informasi, bimbingan teknis, hingga koordinasi pengawasan pelaksanaan putusan pidana.

Selain itu, disampaikan pula pentingnya implementasi Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 dan Nomor NK/6/IV/2023/TNI tentang Kerja Sama dalam Pemanfaatan Sumber Daya dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum sebagai landasan memperkuat kolaborasi kedua institusi.

Pada kesempatan tersebut, Sesjampidmil meminta Asisten Pidana Militer Kejati Maluku untuk memaparkan capaian kinerja, rekapitulasi pelaksanaan tugas, penyerapan anggaran, serta perkembangan penanganan perkara koneksitas, termasuk berbagai kendala yang dihadapi dalam membangun koordinasi dengan satuan hukum TNI di wilayah Maluku.

Melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan supervisi ini, diharapkan dapat dilakukan percepatan penyelesaian perkara koneksitas, peningkatan kapasitas teknis jajaran Bidang Pidana Militer, serta penguatan sinergi dan kolaborasi antara Kejaksaan, TNI dan Oditurat Militer.

Menutup rangkaian pengarahan, Sesjampidmil menekankan bahwa seluruh hasil supervisi harus ditindaklanjuti secara nyata dan terukur, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, ketertiban administrasi, efektivitas koordinasi, serta akuntabilitas kinerja Bidang Pidana Militer.

Sehari sebelumnya, Selasa (3/11/2026), Sesjampidmil Kejaksaan Agung RI, Dr. Siswanto, S.H., M.H., bersama Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja serta Supervisi tiba di Kota Ambon melalui Bandara Internasional Pattimura Ambon. Tim tersebut terdiri dari Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian, Esther P.T. Sibuea, S.H., M.H., Kepala Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan Pengamanan dan Pengawalan, Fajar Syah Putra, S.H., M.H., Kepala Seksi Wilayah II Subdirektorat Penindakan Perkara Koneksitas, Muhammad Bayanullah, S.H., M.H., ADC Sesjampidmil, Heru Prasetiyo, S.H., serta sejumlah staf, yakni Anisya Putri Nurjanna, S.Ak., Winda Tri Purwasih, S.E., Wisnu Muhamad Nuur Huda, dan Sarah Ayu Wulandari.

Setibanya di Bandara Internasional Pattimura Ambon, Sesjampidmil beserta rombongan disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Datuk Rosihan Anwar, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Riki Septa Tarigan, S.H., M.H., para Asisten, Kepala Bagian Tata Usaha, dan para Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Maluku.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Sesjampidmil beserta rombongan juga menyempatkan diri untuk bersilaturahmi ke Kodam XV/Pattimura sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan dan memperkuat sinergitas antara Kejaksaan dan TNI, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum.

Usai kegiatan pemaparan dan pengarahan di Kejaksaan Tinggi Maluku, Sesjampidmil beserta rombongan melanjutkan kunjungan kerja ke Kodaeral IX Ambon dan Lanud Pattimura dengan didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku beserta jajaran Pejabat Utama Kejati Maluku.

Kejaksaan Tinggi Maluku berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergitas dengan TNI serta seluruh unsur terkait dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara koneksitas, guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, adil dan berkepastian hukum. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX terus memperkuat sinergi dengan Kejaksaan dalam mendukung penegakan hukum yang profesional, terpadu, dan berkeadilan.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Kepala Dinas Hukum (Kadiskum) Kodaeral IX Kolonel Laut (H) Harjanto, S.H., M.H., bersama Komandan Polisi Militer Angkatan Laut (Danpomal) Kodaeral IX Kolonel Laut (PM) Kusnadi, S.Pd., dalam kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi Wilayah Kerja Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Maluku, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 3 Kejaksaan Tinggi Maluku, Kota Ambon, tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Sesjampidmil) Kejaksaan Agung RI, Dr. Siswanto, S.H., M.H., atas undangan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku.

Forum tersebut menjadi wadah koordinasi lintas institusi untuk membahas perkembangan regulasi, mekanisme penanganan perkara pidana militer, serta penguatan koordinasi antara TNI dan Kejaksaan, termasuk dalam penanganan perkara koneksitas.

Dalam paparannya, Sesjampidmil Dr. Siswanto menjelaskan peran strategis Jampidmil, khususnya dalam koordinasi teknis penuntutan oleh Oditurat Militer dan penanganan perkara koneksitas. Kehadiran Jampidmil diharapkan mampu memperkuat keterpaduan sistem penegakan hukum melalui prinsip integratif, kolaboratif, dan koordinatif.

Pembahasan juga mencakup perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta rencana pengaturan mekanisme penanganan perkara tindak pidana umum yang melibatkan prajurit TNI.

Selain itu, ditekankan pentingnya optimalisasi koordinasi teknis penuntutan berdasarkan Pedoman Nomor 2 Tahun 2025. Implementasinya antara lain melalui pertukaran data dan informasi, rapat koordinasi, ekspose dan gelar perkara, diskusi kelompok terarah, serta bimbingan teknis. 

Penguatan kerja sama tersebut juga didukung Nota Kesepahaman antara Kejaksaan RI dan TNI dalam pemanfaatan sumber daya serta peningkatan profesionalisme di bidang penegakan hukum.

Kegiatan ini turut dihadiri Kajati Maluku, Kajati Maluku Utara, para Wakajati, Asisten Pidana Militer, para Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Oditurat Militer Ambon, Danpomdam, Kakumdam, Danpomau, Kakum Lanud Ambon, Danpom Masohi, serta sejumlah pejabat dan unsur penegak hukum lainnya.

Keikutsertaan Kadiskum dan Danpomal Kodaeral IX mencerminkan komitmen TNI Angkatan Laut dalam membangun koordinasi yang konstruktif dengan Kejaksaan, sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap perkembangan regulasi dan mekanisme penanganan perkara pidana militer.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan pola koordinasi yang semakin efektif antarlembaga, sehingga penanganan perkara pidana militer maupun perkara koneksitas dapat berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Dankodaeral) IX, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., menerima kunjungan Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Sesjampidmil) Kejaksaan Agung RI, Dr. Siswanto, S.H., M.H., di Lobby Mako Kodaeral IX, Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Rabu (4/11/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi antara TNI Angkatan Laut dan Kejaksaan RI, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan penegakan hukum di bidang pidana militer.

Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, Dankodaeral IX menyambut langsung kedatangan Dr. Siswanto beserta rombongan. Pertemuan ini juga menjadi sarana untuk membangun komunikasi dan memperkokoh sinergi lintas institusi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing, guna mendukung tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum.

Dalam kunjungan tersebut, Dr. Siswanto didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Rudy Irmawan, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku DT Rosihan Anwar, Asisten Pidana Militer Satar Martua Hutabarat, Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian Esther P.T. Sibuea, Kepala Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan Pengamanan dan Pengawalan Fajar Syah Putra, serta Kepala Seksi Wilayah II Subdirektorat Penindakan Perkara Koneksitas Muhammad Bayanullah.

Sementara itu, Dankodaeral IX didampingi Wakil Komandan Kodaeral IX Kolonel Laut (P) Baharudin Anwar, S.T., M.M., Inspektur Kodaeral IX, Korsmin Kodaeral IX, Kadismin Kodaeral IX, Kadiskum Kodaeral IX, Kadisinfolahta Kodaeral IX, dan Danpomal Kodaeral IX.

Melalui kunjungan ini, diharapkan koordinasi dan sinergi antara Kodaeral IX dan jajaran Kejaksaan RI semakin kuat, terutama dalam mendukung penegakan hukum pidana militer yang profesional, berkeadilan, dan berintegritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com — Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus menjadi perhatian serius Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Salah satu langkah konkret yang dilakukan yakni melalui peningkatan kapasitas personel Kompi Produksi dengan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Ketahanan Pangan (Hanpangan) Kompi Produksi Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan tersebut resmi dibuka pada Rabu (04/11/2026), pukul 07.30 WIT, bertempat di Golden Palace Hotel, lantai 5, Kota Ambon. Pembukaan Bimtek dihadiri Ketua Tim, Kolonel Inf I Made Mahaparta, S.I.P., yang menyampaikan sambutan Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat (Aster Kasad).

Kegiatan ini diikuti sebanyak 66 peserta yang terdiri dari unsur Aparat Komando Kewilayahan (Apkowil), personel Yonif Teritorial Pembangunan (Yon TP), serta peserta dan narasumber terkait yang akan mengikuti rangkaian pembekalan mengenai pengelolaan dan pengembangan sektor ketahanan pangan.

Dalam sambutan Aster Kasad yang disampaikan Kolonel Inf I Made Mahaparta, ditegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Kabinet Merah Putih Tahun 2024–2029.

Menurutnya, penguatan ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga harus didukung kemandirian serta kedaulatan pangan melalui upaya mewujudkan swasembada pangan berbasis desa dan potensi wilayah.

Sejalan dengan hal tersebut, TNI AD memiliki peran strategis dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di darat melalui Pembinaan Teritorial (Binter) sebagai bagian dari Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta).

Landasan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Peraturan Panglima TNI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Unit Produksi Ketahanan Pangan di Lingkungan TNI, serta Peraturan Kasad Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tugas Kompi Produksi.

Melalui kebijakan tersebut, pembentukan Kompi Produksi menjadi salah satu langkah strategis TNI AD dalam mendukung program swasembada pangan nasional secara mandiri, terarah, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut disampaikan, pelaksanaan Bimtek Hanpangan Kompi Produksi TA 2026 dirancang secara komprehensif melalui pemberian materi teori, diskusi, hingga praktik lapangan terpadu. Hal ini bertujuan agar para peserta tidak hanya memahami konsep ketahanan pangan, tetapi juga memiliki kemampuan teknis untuk mengembangkan potensi pertanian, peternakan, dan perikanan di wilayah penugasan masing-masing.

Dalam kegiatan tersebut, terdapat sejumlah kompetensi utama yang menjadi perhatian, di antaranya penguasaan teknik pertanian berdasarkan tipologi wilayah, meliputi pemetaan potensi lahan serta pengembangan budi daya tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai dengan dukungan alat dan mesin pertanian modern.

Selain itu, peserta juga dibekali kemampuan manajemen peternakan, mulai dari pengelolaan kandang, penyediaan pakan lokal, penerapan biosekuriti, pencegahan penyakit hewan menular, hingga pemanfaatan hasil ternak secara efektif.

Pada sektor perikanan, peserta diharapkan mampu menguasai teknik budi daya intensif melalui pemanfaatan teknologi modern, seperti sistem bioflok dan kolam terkontrol, mulai dari proses pembenihan, pembesaran hingga pengelolaan pascapanen.

Tidak kalah penting, aspek administrasi dan pengelolaan keuangan juga menjadi bagian dari materi Bimtek. Para peserta diharapkan mampu melaksanakan pertanggungjawaban keuangan kegiatan Hanpangan Kompi Produksi secara transparan, tertib, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam arahannya, Aster Kasad juga menekankan empat hal penting kepada seluruh peserta. Pertama, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan penuh tanggung jawab serta menyerap materi yang diberikan para narasumber.

Kedua, memanfaatkan kegiatan praktik lapangan di demplot pertanian, kandang peternakan, dan kolam perikanan secara optimal agar pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan secara nyata di satuan masing-masing.

Ketiga, membangun kolaborasi dan sinergi bersama dinas pertanian, peternakan, perikanan, serta instansi terkait di wilayah guna mengoptimalkan pengembangan potensi Kompi Produksi.

Keempat, senantiasa mengutamakan faktor keamanan personel maupun materiil, khususnya selama pelaksanaan kegiatan praktik lapangan.

Melalui kegiatan Bimtek ini, TNI AD berharap seluruh peserta mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesiapan dalam mengelola program ketahanan pangan di wilayah masing-masing. Dengan demikian, keberadaan Kompi Produksi diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kemandirian pangan sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur perwakilan Danrem 151/Binaiya, Aster Kasdam XV/Pattimura, Dandim 1504/Ambon, Paku Makodam XV/Pattimura, Kaur Kum Bidang Kermater Spaban VII/Kermater Sterad, serta para narasumber dan seluruh peserta Bimtek Hanpangan Kompi Produksi TA 2026.

Rangkaian pembukaan kegiatan ditandai dengan penyematan tanda peserta, dilanjutkan penyampaian sambutan Aster Kasad oleh Ketua Tim, Kolonel Inf I Made Mahaparta, S.I.P. Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta dan tamu undangan.

Melalui pembekalan tersebut, diharapkan Kompi Produksi tidak hanya menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI AD, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak pemberdayaan potensi pangan daerah dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia. (Za)