Foto : Komandan Kodaeral lX Saksikan Aksi Penghijauan 1994 Untuk Negeri Alumni Akabri 1994

Ambon, Globaltimurnn.com - Komandan Komando Daerah Angkatan Laut IX (Kodaeral IX), Laksda TNl Hanarko Djodi Pamungkas, S.H. menyaksikan aksi penghijauan 1994 Untuk Negeri yang dilaksanakan Alumni Akabri 1994 yang memulai penanama bibit Pohon Mahoni di depan Masjid Nurul Iman, Mako Kodaeral IX, Halong, Kota Ambon, Maluku, Selasa (24/2/2026). 

Tampak hadir Alumni Akabri 1994 antara lain Panglima Komando Armada III (Pangkoarmada III) Laksda TNI Dato Rusman S.N., S.E., M.Si., M.Tr.Opsla., Kapolda Maluku - Irjen Polisi Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH., S.IK, M.Si, Wadan Kodaeral IX, Laksma TNI Dr. Muhammad Risahdi, M.Si (Han)., M.Tr.Opsla, Danrem 151/Binaiya - Brigadir Jenderal TNI Raffles Manurung, S.I.P, Kasrem 151/Binaiya - Kolonel Inf. Gatot Heru Buana, S.I.P. dan LO PT. Pelni, Kolonel Laut (P) Ivong Wicaksono Wibowo. 

Kegiatan penghijauan tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang digagas oleh Alumni Akabri Tahun 1994 Untuk Negeri sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekaligus wujud pengabdian kepada masyarakat dan bangsa.

Penanaman perdana di depan Masjid Nurul Iman, Mako Kodaeral IX ini, menjadi simbol komitmen alumus Akabri 1994 dalam menjaga kelestarian lingkungan di lingkungan satuan kerja maupun di wilayah binaan.

Selanjutnya, rombongan bergerak melaksanakan penanaman bibit pohon Mahoni ke Markas Komando Resor Militer 151/Binaiya (Korem 151/Binaiya) Ambon. 

Setelah itu berlanjut di Markas Komando Kepolisian Daerah Maluku (Polda Maluku), sebagai bentuk sinergitas TNI-Polri dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Provinsi Maluku.

Rangkaian kegiatan penanaman pohon tersebut ditutup di Markas Komando Gugus Tempur Laut Koarmada III, yang menjadi titik akhir dari aksi penghijauan.

Pangkoarmada lll sebagai perwakilan Alumni Akabri 1994 mengatakan, melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih hijau, asri, dan berkelanjutan, sekaligus mempererat soliditas dan sinergitas antar instansi di wilayah Maluku. 

Penanaman pohon Mahoni ini lanjutnya, juga menjadi simbol harapan agar semangat kebersamaan dan pengabdian yang telah terjalin sejak masa pendidikan Akabri 1994 terus tumbuh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat bangsa dan negara. (V374) 

Foto : KPKNL Ambon Sambangi Lapas Tual: Perkuat Tata Kelola Aset dan Percepat Penghapusan BMN

Langgur, Globaltimurnn.com – Dalam upaya mewujudkan pengelolaan aset negara yang akuntabel dan transparan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ambon melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tual, Kantor Wilayah Ditjenpas Maluku, Selasa (24/02/2026). Fokus utama dalam pertemuan ini adalah penertiban administrasi serta pendampingan tata kelola penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang sudah tidak produktif.

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan KPKNL Ambon terhadap satuan kerja di wilayah Maluku Tenggara dan Kota Tual. Tim dari KPKNL Ambon memberikan asistensi langsung mengenai pentingnya kesesuaian penggunaan aset dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK).

Kepala KPKNL Ambon, Catur setiono menekankan bahwa penertiban administrasi bukan sekadar rutinitas formalitas, melainkan langkah krusial untuk memastikan setiap aset yang dikelola oleh Lapas Tual tercatat dengan akurat dan digunakan secara optimal untuk mendukung tugas dan fungsi pemasyarakatan.

Salah satu poin krusial dalam pertemuan tersebut adalah pembahasan mengenai mekanisme penghapusan BMN. Banyaknya aset dalam kondisi rusak berat yang masih tercatat di pembukuan seringkali menjadi beban administratif.

"Aset yang sudah rusak berat dan tidak lagi menunjang operasional harus segera diproses penghapusannya, baik melalui mekanisme lelang maupun pemusnahan, agar neraca keuangan negara tetap bersih dan efisien," ujar Catur dalam koordinasi tersebut.

Melalui pendampingan ini, petugas pengelola BMN di Lapas Tual diarahkan untuk: Identifikasi fisik barang yang sudah tidak ekonomis, Penyusunan dokumen usulan penghapusan yang valid, Pelaksanaan lelang non-eksekusi wajib BMN untuk memberikan pemasukan bagi Kas Negara (PNBP).

Kepala Lapas Kelas IIB Tual, Nurchalis Nur menyambut positif langkah proaktif KPKNL Ambon. Dengan adanya koordinasi lapangan ini, kendala-kendala teknis dalam pelaporan aset pada aplikasi (seperti SAKTI) dapat langsung dicarikan solusinya. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan opini laporan keuangan menuju tata kelola pemerintahan yang bersih (Good Governance).

Kegiatan ini ditutup dengan peninjauan lapangan terhadap sejumlah aset bangunan dan sarana prasarana di Lapas Tual yang akan menjadi objek pemutakhiran data dalam periode tahun anggaran berjalan. (Za)

Foto : Wartelsus Steril dari Pelanggaran, Lapas Wahai Pastikan Hak Komunikasi Warga Binaan Terpenuhi

Wahai, Globaltimurnn.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Wahai, kembali tunjukkan komitmen pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia sekaligus jaga stabilitas keamanan. Selasa (24/02/2026), petugas laksanakan Inspeksi Mendadak (Sidak) pada fasilitas Warung Telekomunikasi Khusus (Wartelsus) guna pastikan penggunaan alat komunikasi oleh Warga Binaan tetap aman, tertib, dan steril dari penyalahgunaan sehingga mereka tetap dapat lepas rindu dengan keluarga selama bulan suci Ramadan.

Dalam sidak tersebut, petugas berfokus pada pemeriksaan seluruh perangkat telepon serta area sekitar Wartelsus. Pengecekan dilakukan secara mendetail terhadap riwayat panggilan, aplikasi, serta memastikan tidak ada handphone ilegal yang disembunyikan di area tersebut.

“Seluruh fasilitas Wartelsus dalam kondisi baik dan beroperasi sesuai Standar Operasional Prosedur. Kami tidak menemukan perangkat ilegal maupun indikasi penyalahgunaan jaringan komunikasi,” ujar Jordi Laisina selaku Kepala Regu Pengamanan Pagi.

Kepala Lapas Wahai, Tersih Victor Noya, menegaskan bahwa sidak ini merupakan langkah preventif untuk mendukung program zero handphone, pungutan liar, dan narkoba (Halinar) di lingkungan Lapas.

“Wartelsus menjadi jembatan emosional antara Warga Binaan dan keluarga, terutama bagi mereka yang keluarganya berada jauh. Kami pastikan hak komunikasi Warga Binaan terpenuhi dengan baik, sehingga mereka dapat melepas rindu dan menjalankan ibadah puasa dengan hati yang tenang. Sidak rutin ini krusial untuk memutus potensi gangguan keamanan dari dalam Lapas,” tegas Tersih.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Ricky Dwi Biantoro, turut mengapresiasi langkah sigap Lapas Wahai dalam menjaga sterilitas layanan komunikasi. Menurutnya, pemeliharaan sarana komunikasi di dalam Lapas merupakan wujud nyata pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia.

“Kami sangat mendukung langkah positif yang dilakukan Lapas Wahai. Pada bulan Ramadan, aspek psikologis Warga Binaan harus tetap terjaga. Fasilitas Wartelsus yang prima bukan sekadar sarana komunikasi, tetapi juga instrumen mitigasi risiko gangguan keamanan karena mampu meredam tingkat stres narapidana yang merindukan keluarga,” ujarnya.

Optimalisasi layanan Wartelsus ini diharapkan mampu menjaga stabilitas psikologis Warga Binaan sekaligus menunjukkan konsistensi Lapas Wahai dalam menghadirkan pelayanan prima, di mana keamanan tetap terjaga dan hak komunikasi terpenuhi dengan baik. (Za)

Foto : Lapas Wahai Mantapkan Langkah Implementasi MBG Usai Pengarahan Intensif Dirjenpas

Wahai, Globaltimurnn.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Wahai dukung penuh program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden RI dan telah menjadi salah satu dari 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026. Dukungan tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan dalam pengarahan intensif Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) secara virtual bersama 27 Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan lainnya yang terpilih untuk kembangkan dapur MBG, Selasa (24/02/2026).

Kepala Lapas Wahai, Tersih Victor Noya, menegaskan jajarannya siap mengimplementasikan program MBG dengan mendorong percepatan pembangunan dapur sehat agar dapat mulai beroperasi pada April mendatang.

“Februari dan Maret ini kita dorong percepatan pembangunan dapur untuk memenuhi standar yang ditetapkan,” ujarnya.

Ia menambahkan dapur MBG akan dibangun di luar area Lapas untuk memastikan operasional lebih leluasa dengan melibatkan Warga Binaan dalam prosesnya.

“Pelibatan dalam program nasional ini menjadi bagian dari konsep Pemasyarakatan untuk membina dan memanusiakan manusia agar menjadi lebih baik. Selain itu, Warga Binaan juga akan mendapatkan premi,” tambahnya.

Sementara itu, Dirjenpas, Mashudi, dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi dan penerapan standar tinggi dalam pelaksanaan program.

“Perlu kolaborasi terstruktur antara Pemasyarakatan dan para mitra, termasuk koperasi Pemasyarakatan, agar pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai standar. Program ini tidak hanya mendukung pembinaan kemandirian Warga Binaan, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar. Saya harap UPT yang telah ditetapkan segera melakukan percepatan koordinasi dan pembangunan dapur paling lambat April mendatang,” tegasnya.

Melalui pengarahan intensif selama satu jam tersebut, Lapas Wahai yang dua pekan lalu telah melakukan studi tiru pada salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Ambon optimistis dapat menyukseskan program MBG sejalan dengan motto “Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat”.(Za)

Foto : LPKA Ambon Perkuat Literasi Anak Binaan Lewat Pelatihan Menulis dan Membaca

Ambon, Globaltimurnn.com – Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon memperkuat literasi Anak Binaan melalui pelatihan menulis dan membaca yang dilaksanakan pada Selasa (24/02/2026) di ruang kelas LPKA Kelas II Ambon. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen LPKA dalam mendukung kesetaraan pendidikan bagi seluruh Anak Binaan.

Pelatihan menghadirkan peserta magang Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Batch 3, Angel Latuputy dan Siti Nur Rani Rumfot, sebagai fasilitator. Materi yang diberikan meliputi teknik membaca pemahaman, penulisan kalimat efektif, serta penyusunan paragraf sederhana. Metode pembelajaran dilakukan secara interaktif agar Anak Binaan lebih mudah memahami materi dan berani mengekspresikan gagasan melalui tulisan.

Kegiatan ini sejalan dengan 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), khususnya pada poin 11 tentang dukungan terhadap kesetaraan pendidikan bagi Warga Binaan dan Anak Binaan. LPKA Ambon terus memastikan hak pendidikan tetap terpenuhi sebagai bagian dari proses pembinaan yang berkelanjutan.

Salah satu fasilitator, Angel Latuputy, menyampaikan bahwa literasi merupakan fondasi penting dalam membangun masa depan. 

“Kami berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kepercayaan diri adik-adik dalam membaca dan menulis. Kemampuan ini akan sangat berguna ketika mereka kembali ke masyarakat,” ujarnya.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan. Salah satu Anak Binaan berinisial R mengungkapkan rasa senangnya mengikuti pelatihan tersebut. 

“Saya jadi lebih percaya diri untuk membaca di depan teman-teman dan belajar menyusun kalimat dengan benar,” katanya.

Kepala LPKA Kelas II Ambon, Kurniawan Wawondos, menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak setiap anak. 

“LPKA Ambon berkomitmen menghadirkan pembinaan yang tidak hanya membentuk karakter, tetapi juga meningkatkan kemampuan akademik Anak Binaan. Literasi adalah kunci untuk membuka peluang masa depan yang lebih baik,” tegasnya.

Melalui pelatihan ini, LPKA Ambon berharap semangat belajar Anak Binaan terus tumbuh, sehingga mereka memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menata masa depan. (Za)

Foto : Pemda SBB Gelar Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemda SBB

Piru, Globaltimurnn.com - Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan kegiatan uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama lingkup pemerintah daerah Kabupaten SBB. 

Kegiatan uji kompetensi tersebut terlaksana kan tepatnya pukul 09 : 00 Wit, yang digelar pada lantai 3 Kantor Bupati SBB, yang dihadiri Wakil Bupati SBB Selfinus Kainama. S. Pd, didampingi Nasrul Selang, Sekda Kab. SBB Alvin Tuasun selaku ketua Pansel, serta sejumlah panitia Pansel. Rabu 25/02/2026

Hadir pula sejumlah pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten SBB, serta peserta uji kompetensi sebanyak 18 orang, yang berlangsung selama kurang lebih dua hari hingga 27 februari 2026.

Mengawali kegiatan tersebut, selaku ketua pansel, Sekda A. Tuasun menyampaikan dalam laporan panitianya bahwa" Pelaksanaan uji kompetensi pejabat tinggi pratama lingkup pemerintah daerah Kab. SBB dilatarbelakangi oleh tuntutan reformasi birokrasi yang lebih profesional dan modern. 

Tuasun juga mengatakan" Sebelumnya pengisian jabatan strategis sering kali diwarnai oleh pertimbangan subyektif, seperti kedekatan personal atau faktor politis, alih - alih berdasarkan kemampuan dan kinerja. 

Uji kompetensi ini juga merupakan amanat lansung dari Undang - undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil Negara (ASN) yang mengedepankan meritokrasi, yaitu pengisian jabatan sebagai berdasarkan kualitas, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. 

Pada akhirnya uji kompetensi p jabatan pimpinan tinggi pratama adalah pilar utama dalam mewujudkan birokrasi yang berorientasi pada hasil dan pelayanan prima. Pungkasnya

Di lokasi yang sama wakil Bupati SBB dalam sambutan-nya sekaligus membuka secara resmi kegiatan uji kompetensi tersebut menyampaikan sebuah harapan dengan adanya uji kompetensi ini akan menghasilkan aparatur pemerintahan yang memiliki kompetensi dan integritas dalam menjalankan roda pemerintahan yang efektif serta mampu mendukung pencapaian dalam target sasaran pembangunan daerah sebagaimana visi dan misi Bupati dan wakil Bupati SBB. 

Uji kompetensi ini guna mengukur potensi dan kompetensi seseorang pejabat serta menggali dan menentukan kemampuan yang dimiliki oleh pejabat tersebut. 

Selanjutnya hasil uji kompetensi ini akan dijadikan hasil pertimbangan dalam rotasi dan mutasi sehingga sangat diharapkan para peserta dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh - sungguh sehingga memperoleh hasil yang maksimal dan akurat. Tutup Wakil Bupati sekaligus membuka secara resmi kegiatan  (V374) 

Foto : Kapolda Maluku Pimpin Langsung Konferensi Pers Hasil Sidang KKEP, PTDH Oknum Brimob Diumumkan Terbuka

Ambon, Globaltimurnn.com - Kepala Kepolisian Daerah Maluku irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si,  memimpin langsung Konferensi Pers Penyampaian Hasil Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait penanganan pelanggaran etik berat yang dilakukan oknum anggota Satbrimob Polda Maluku, Bripda Mesias Victoria Siahaya.

Konferensi pers tersebut dihadiri oleh Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni,  Irwasda Polda Maluku, Kabid Propam Polda Maluku, Kabid Humas Polda Maluku, serta perwakilan Komnas HAM, sebagai bagian dari komitmen keterbukaan dan pengawasan eksternal dalam penegakan etik kepolisian.

Dalam penyampaiannya dihadapan awak media, Kapolda Maluku menegaskan bahwa Polri tidak menoleransi setiap bentuk pelanggaran kode etik dan perilaku kekerasan yang mencederai nilai-nilai profesionalisme serta kepercayaan publik. Penanganan perkara ini, kata Kapolda, dilakukan secara objektif, transparan, dan berkeadilan.

Komisi Kode Etik Profesi Polri secara resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Bripda Mesias Victoria Siahaya setelah terbukti melanggar sejumlah ketentuan etik kepolisian. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang KKEP yang dipimpin Ketua Komisi Kombes Pol Indera Gunawan, S.I.K.

Sidang KKEP mengagendakan pemeriksaan menyeluruh dengan menghadirkan 14 saksi, terdiri dari 10 saksi yang hadir langsung dan 4 saksi melalui konferensi daring, termasuk saksi korban serta anggota kepolisian dari berbagai satuan. Dari fakta persidangan, majelis menyimpulkan bahwa terduga pelanggar terbukti melanggar kewajiban menjaga kehormatan dan reputasi institusi, menaati norma hukum, serta larangan melakukan tindakan kekerasan dan perilaku tidak patut.

Selain sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela, KKEP juga menjatuhkan sanksi administratif berupa penempatan pada tempat khusus selama lima hari yang telah dijalani, serta sanksi terberat berupa PTDH sebagai anggota Polri.

Kapolda Maluku menegaskan, hasil sidang ini merupakan bentuk nyata komitmen institusi dalam menegakkan disiplin dan etika internal, sekaligus memastikan bahwa setiap anggota Polri yang terbukti melanggar akan diproses secara tegas tanpa pandang bulu.

Diketahui, terduga pelanggar menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut, yang berarti masih memiliki hak untuk mengajukan banding sesuai dengan mekanisme dan tenggat waktu yang diatur dalam peraturan internal Polri.

Konferensi pers ini menjadi penegasan bahwa Polri membuka ruang akuntabilitas publik, termasuk dengan melibatkan unsur pengawasan eksternal, guna menjaga integritas institusi dan memperkuat kepercayaan masyarakat secara nasional. (Rdks)