Tatim, globaltimurnn.com - Jembatan Merah Putih yang merupakan Program Kerja Sama Jajaran TNI AD Di seluruh Indonesia Dengan pemerintah pada setiap jenjang ini sangat berdampak positif Bagi Masyarakat.

Dintenga Efisiensi Keuangan Negara hari ini Baik berpengaruh terhadap Postur APBN Yang Berdampak pada APBD di provinsi dan kabupaten kota khususnya di Maluku tentu pemerintah sudah tidak bisa berbuat banyak khusus tentang pembangunan yang berkelanjutan.

Ini harus membutuhkan Inovasi dan responsif melihat peluang dan menjemput peluang itu, Pada level pemerintahan paling bawa Di Wilayah Kecamatan Taniwel Timur selalu memperoleh kesempatan dan peluang tersebut karena pimpinan Wilayah terus berkoordinasi dan pekah terhadap kebutuhan dan kepentingan Masyarakat di Daerahnya,

Camat Taniwel Timur Bapak Thomas Andre Mawene.S.AP adalah cermin yang baik bagi Pimpinan kecamatan Lainya di Seram Bagian Barat.

Pembangunan ini semestinya Tidak menjadi tumpuan Dan Tangung Jawab pemerintah Daerah Saja Yaitu Gubernur, Bupati Dan Walikota akan tetapi pada Hirarki pemerintahan yang paling bawa juga semestinya punya Kreativitas, Inovasi dan Iklim Komunikasi yang baik dengan setiap mitranya.

Sebagai Masyarakat Taniwel Raya kami Merespons baik bantuan dan kerja sama TNI Dan Pemerintah Wilayah Taniwel Timur semoga Program ini terus di upayakan merata di semua Kecamatan Dan Desa-desa di Seram Bagian Barat. (Tim) 

HALUT, Globaltimurnn.com – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan penyematan tanda jabatan Camat Tobelo Tengah, Jumat (6/11/2026), bertempat di Ruang Rapat Fredy Tjandua Lantai II Kantor Bupati Halmahera Utara, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo.

Kegiatan yang berlangsung pukul 10.10 WIT tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Utara, Drs. E.J. Papilaya, MTP, serta dihadiri para Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Kepala Bagian Setda Halut, Camat Tobelo Tengah yang baru Flavius J. Tjando, Plt. Camat sebelumnya Julis Djumoko, serta sejumlah tamu undangan. 

Dalam sambutannya, Sekda Halut Drs. E.J. Papilaya, MTP, menyampaikan bahwa serah terima jabatan bukan sekadar pergantian pejabat, tetapi merupakan bagian dari proses penataan organisasi pemerintahan sekaligus upaya memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Plt. Camat sebelumnya atas pengabdian dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan selama menjalankan tugas.

Menurutnya, setiap pergantian jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi pemerintahan. Karena itu, seluruh aparatur diminta menerima keputusan pimpinan dengan lapang dada, menjaga kekompakan dan tetap mengedepankan semangat pengabdian kepada daerah.

Kepada Camat yang baru, Sekda berharap agar segera menyesuaikan diri, membangun komunikasi yang baik serta melanjutkan berbagai tugas pemerintahan dengan penuh tanggung jawab. 

Lebih lanjut, Sekda menegaskan bahwa seorang camat harus memahami dan melaksanakan empat tugas utama pemerintahan, yakni penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pelayanan publik.

Keempat tugas tersebut harus dijalankan secara seimbang dengan mengedepankan koordinasi, perencanaan yang matang serta kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam bidang pembangunan, misalnya, camat harus mampu mengidentifikasi berbagai kebutuhan masyarakat, seperti perbaikan jalan lingkungan, pembangunan drainase dan infrastruktur lainnya untuk selanjutnya diperjuangkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), baik di tingkat desa maupun kecamatan.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap program pembangunan harus disusun berdasarkan skala prioritas, kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah.

"Lebih baik kita melaksanakan program secara bertahap, tetapi hasilnya nyata, daripada memaksakan banyak kegiatan yang akhirnya tidak dapat diselesaikan dan justru menimbulkan beban anggaran," tegasnya. 

Sekda juga mengingatkan pentingnya membangun kantor kecamatan sebagai sebuah tim kerja (teamwork) sekaligus tim pembelajaran (team learning).

Menurutnya, seluruh aparatur harus saling berbagi pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan sehingga setiap individu dapat berkembang serta memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi.

Selain itu, camat diharapkan mampu membangun hubungan harmonis dengan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, unsur TNI-Polri serta seluruh elemen masyarakat guna menjaga stabilitas dan menciptakan suasana yang aman, tertib dan kondusif.

Sekda turut menjelaskan pentingnya fungsi pemerintahan, mulai dari pembangunan (developing), pemberdayaan (empowering), perlindungan (protecting), pengaturan (regulating), hingga pelayanan (servicing).

Ia menekankan bahwa pemerintah tidak hanya bertanggung jawab membangun infrastruktur fisik, tetapi juga harus memperhatikan pembangunan kualitas manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlindungan sosial serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Pelayanan bukan hanya persoalan tersedianya fasilitas, tetapi juga menyangkut kemauan, kepedulian dan semangat untuk melayani masyarakat dengan hati," ungkapnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menyoroti pentingnya penguatan kedudukan dan fungsi kecamatan sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Ia berharap kecamatan tidak hanya menjadi tempat koordinasi administratif, tetapi mampu mengidentifikasi kebutuhan wilayah, menyusun perencanaan, mengusulkan program serta membangun koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Untuk itu, ia meminta Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) agar terus mengkaji kemungkinan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif.

Selain penguatan kelembagaan, komunikasi juga menjadi perhatian penting. Menurut Sekda, komunikasi merupakan kunci utama dalam menjalankan roda pemerintahan.

Camat harus membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Bupati, Sekretaris Daerah, seluruh perangkat daerah, pemerintah desa, unsur TNI-Polri serta tokoh masyarakat.

Ia mengingatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menghambat pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Menutup sambutannya, Sekda berharap seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan Tobelo Tengah dapat bekerja sebagai satu keluarga besar, saling mendukung, menghargai dan memiliki komitmen bersama dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Halmahera Utara. [GIO]

Ambon, globaltimurnn.com - Guna menguji dan meningkatkan kesiapan operasional serta kemampuan tempur prajurit, KRI Posepa-870 Satuan Kapal Patroli Komando Daerah TNl Angkatan Laut (Kodaeral) lX melaksanakan Uji Geladi Tugas Tempur (Glagaspur) Tingkat I dan II di Perairan Sorong, pada 5–6 November 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan kemampuan prajurit dan kesiapan kapal perang dalam menghadapi berbagai dinamika serta ancaman selama pelaksanaan operasi laut. 

Pengujian dilaksanakan untuk mengukur kemampuan perorangan, kelompok, hingga kerja sama seluruh unsur kapal dalam menjalankan tugas sesuai prosedur dan standar operasional TNI Angkatan Laut.

Komandan KRI Posepa-870 Mayor Laut (P) Muhammad Fachri Wardana, S.S.T.Han.  mengatakan, Glagaspur Tingkat I kali ini difokuskan pada pengujian kemampuan dasar perorangan dan tim, meliputi kedisiplinan, kesamaptaan jasmani, pengetahuan dasar keprajuritan, kemampuan menggunakan peralatan dan perlengkapan kapal, komunikasi, serta pemahaman terhadap prosedur keselamatan dan kedaruratan di laut.

Sementara itu, Glagaspur Tingkat II menitikberatkan pada kemampuan tim dan organisasi kapal dalam melaksanakan berbagai skenario tugas tempur. 

Materi yang lazim diujikan antara lain kesiapsiagaan tempur, peran tempur bahaya umum, penanggulangan kebakaran, penanganan kebocoran dan kerusakan kapal, pertolongan pertama dan evakuasi korban, komunikasi taktis, serta koordinasi antardepartemen dalam menghadapi situasi darurat maupun ancaman di laut.

Melalui tahapan latihan dan pengujian tersebut, setiap prajurit dituntut mampu memahami tugas dan tanggung jawab sesuai jabatannya, bertindak cepat dan tepat, serta membangun koordinasi dan komunikasi yang efektif. 

"Kemampuan mengendalikan situasi, mengambil keputusan, dan melaksanakan prosedur secara terukur menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan tugas kapal perang," terangnya.

Pelaksanaan Glagaspur Tingkat I dan II ini lanjut Fachri, sekaligus menjadi sarana evaluasi untuk mengidentifikasi kemampuan yang perlu ditingkatkan, memperkuat soliditas dan kekompakan prajurit, serta membangun kesiapan mental dan naluri tempur dalam menghadapi berbagai tantangan penugasan.

Menurutnya, latihan yang dijalankan tersebut sesuai perintah Komandan Kodaeral lX, Laksda TNl Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H. yang menekankan seluruh unsur KRl dijajarannya untuk meningkatkan profesionalisme dan kesiapan tempur seluruh prajurit, sehingga mampu melaksanakan setiap tugas operasi secara optimal. 

Hal tersebut merupakan bagian dari komitmen TNI AL dalam membangun kekuatan pertahanan laut yang tangguh, profesional, modern, dan berdaya gentar guna menjaga kedaulatan serta keamanan wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Rdks) 

Halut, Globaltimurnn.com – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menggelar kegiatan jalan sehat dan senam pagi bersama yang dirangkaikan dengan penyerahan bibit cabai kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Jumat (6/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 06.30 WIT tersebut dipusatkan di depan Kantor Bupati Halmahera Utara, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, dan diikuti sekitar ratusan peserta dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Utara, Drs. E.J. Papilaya, MTP, Ketua DPRD Halut Christina Lesnussa, Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav. Ramdhani Akbar, S.I.P., para Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Kepala Bagian Setda, serta ASN dan tamu undangan lainnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan jalan sehat mengelilingi kawasan pemerintahan, kemudian dilanjutkan dengan senam pagi bersama dalam suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan.

Dalam sambutannya, Sekda Halut Drs. E.J. Papilaya menegaskan bahwa momentum peringatan HUT KORPRI harus menjadi sarana untuk memperkuat semangat, komitmen, serta pengabdian seluruh ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bagi daerah, bangsa, dan negara.

Ia juga menyoroti persoalan keterbatasan pasokan cabai rawit atau rica yang saat ini berdampak terhadap kenaikan harga di Kabupaten Halmahera Utara.

Menurutnya, Bupati Halut Piet Hein Babua telah mengambil langkah strategis melalui kerja sama antardaerah, termasuk dengan Malang dan Probolinggo, Jawa Timur, guna mendatangkan pasokan cabai rawit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, Sekda mengingatkan bahwa mendatangkan cabai dari luar daerah hanya merupakan solusi sementara. Halmahera Utara harus mulai membangun kemandirian pangan dengan mengoptimalkan potensi pertanian lokal.

"Para pegawai juga merupakan konsumen cabai atau rica. Karena itu, ASN harus menjadi contoh dan pelopor dalam gerakan menanam cabai, dimulai dari lingkungan perkantoran maupun pekarangan rumah masing-masing," ujarnya.

Ia mengajak seluruh ASN agar memanfaatkan bibit cabai yang dibagikan dengan menanamnya di pekarangan rumah, teras, maupun tempat-tempat yang mudah dijangkau sehingga dapat dirawat dan dipanen untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Sekda juga mengingatkan bahwa menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), ketersediaan cabai perlu mendapat perhatian serius agar tidak kembali terjadi kelangkaan yang berujung pada lonjakan harga.

"Jangan sampai terjadi lagi kelangkaan cabai yang menyebabkan harga melonjak tinggi. Setidaknya, apabila setiap pegawai memiliki tanaman cabai sendiri, maka sudah tersedia stok untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masing-masing," tegasnya.

Lebih lanjut, ia berharap Dinas Pertanian tidak hanya membagikan bibit kepada ASN, tetapi juga memperluas program tersebut kepada petani dan kelompok tani di seluruh wilayah Halmahera Utara.

Dengan demikian, gerakan menanam cabai dapat menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan daerah, menjaga kestabilan harga, serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.

Pada kesempatan itu, Sekda turut menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Pertanian yang telah menyiapkan bibit cabai, serta Kepala Badan Kepegawaian dan seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Selain kegiatan jalan sehat dan senam bersama, rangkaian peringatan HUT ke-55 KORPRI juga akan dimeriahkan dengan sejumlah perlombaan, di antaranya lomba mengaji, pop singer rohani, serta cerdas cermat Alkitab.

Sekda mengajak seluruh ASN untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan tersebut sebagai bentuk mempererat kebersamaan, persaudaraan, solidaritas, dan semangat pengabdian dalam keluarga besar KORPRI.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi bersama Forkopimda serta seluruh instansi vertikal di Kabupaten Halmahera Utara demi mendorong kemajuan daerah, Provinsi Maluku Utara, dan bangsa Indonesia.

Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan bibit cabai kepada para ASN sebagai simbol dukungan terhadap gerakan menanam cabai dan penguatan ketahanan pangan keluarga.

Seluruh rangkaian kegiatan jalan sehat, senam pagi bersama, dan penyerahan bibit cabai berakhir pada pukul 08.05 WIT dalam keadaan aman, tertib, dan lancar. [GIO]

HALUT, Globaltimurnn.com – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol-PP) Kabupaten Halmahera Utara, Muhammad Kacoa, S.PdI, menegaskan kepada masyarakat agar menghentikan seluruh aktivitas pembukaan dan perintisan lahan baru di kawasan Hutan Lindung (HL) KM 19 yang menjadi objek permasalahan antara masyarakat Kecamatan Galela Selatan dan Kecamatan Galela Barat.

Penegasan tersebut disampaikan Muhammad Kacoa saat mengikuti kegiatan monitoring dan peninjauan kawasan Hutan Lindung di KM 19, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Rabu (4/11/2026). Pukul 09.00 WIT. 

Dalam kegiatan tersebut, Muhammad Kacoa menyampaikan bahwa sejumlah masyarakat dari beberapa desa telah mengelola lahan di kawasan hutan lindung hingga mencapai beberapa hektare, termasuk masyarakat Desa Igobula dan desa-desa lainnya yang telah menanam tanaman perkebunan seperti pala dan kelapa.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah agar dapat dilakukan penataan serta kajian terhadap kawasan yang selama ini telah dimanfaatkan masyarakat.

“Kami akan menyampaikan permasalahan ini kepada pemerintah daerah agar dapat dilakukan penataan dan kajian terhadap kawasan yang telah ditanami pala dan kelapa, sehingga ditemukan solusi terbaik bagi masyarakat,” ungkap Muhammad Kacoa.

Ia juga mengakui bahwa kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini bukanlah persoalan mudah. Namun, seluruh pihak diharapkan dapat memahami bahwa langkah penanganan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya mencari solusi demi kepentingan bersama.

Muhammad Kacoa kembali mengingatkan masyarakat yang telah melakukan pembebasan maupun pembukaan lahan di kawasan hutan lindung agar segera menghentikan aktivitas tersebut.

“Untuk sementara, seluruh aktivitas pembukaan lahan harus dihentikan. Ke depannya, tidak boleh ada lagi kegiatan perintisan maupun pembukaan lahan baru di kawasan hutan lindung,” tegasnya.

Kegiatan peninjauan tersebut bertujuan melakukan pemetaan, identifikasi, serta memastikan status dan fungsi kawasan yang menjadi objek permasalahan, termasuk luas lahan dan jumlah masyarakat yang telah menempati maupun mengelolanya.

Hasil peninjauan selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi dan koordinasi bersama pemerintah daerah serta instansi teknis yang berwenang guna menentukan langkah penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kaban Kesbangpol Halut Hairudin Dodo, SH., MH., Kadis PMD Naftali Gita, Kepala Polhut Halut Yusran Humah, Kapolsek Galela IPDA Fahjri Samsudin, perwakilan Koramil 1508-03/Galela Peltu Yose, Camat Galela Selatan Arif Risaldy, Camat Galela Barat Abdul Wadud Umar Show, para kepala desa, personel TNI-Polri, Satpol PP serta masyarakat dari sejumlah desa dengan jumlah sekitar 150 orang.

Peninjauan berlangsung hingga pukul 14.20 WIT. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar dengan harapan persoalan kawasan Hutan Lindung KM 19 dapat ditangani melalui koordinasi dan kebijakan pemerintah daerah, tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat. [GIO]

Ambon, globaltimurnn.com - Misi penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, resmi berakhir. 

Setelah menuntaskan tugas pemadaman dan penanganan dampak kebakaran, Satuan Tugas (Satgas) gabungan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Rl dibubarkan di Markas Kodaeral IX, Ambon, Rabu malam (4/11). 

Sebelumnya, seluruh personel Satgas Karhutla Kodaeral IX yang dipimpin Letda Laut (T) Arya Maulana Kampai, S.T., bersama unsur Bakamla telah melaksanakan tugas di lokasi terdampak kebakaran selama empat pekan. 

Setelah menyelesaikan penugasan, seluruh personel ditarik kembali ke Ambon dan tiba di Markas Kodaeral IX pada Rabu (4/11) sekitar pukul 19.00 WIT.

Setibanya di markas, personel gabungan mengikuti prosesi pembubaran Satgas yang menandai berakhirnya misi kemanusiaan dan penanganan Karhutla di Negeri Saleman.

Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh personel Satgas atas dedikasi, kerja keras, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas hingga selesai. 

Ia juga bersyukur seluruh personel dan material dapat kembali ke markas dalam keadaan aman. Dengan berakhirnya penugasan tersebut, seluruh personel selanjutnya dikembalikan ke satuan dan instansi masing-masing. 

Keberhasilan misi ini menjadi wujud sinergi Kodaeral IX dan Bakamla Rl dalam mendukung penanganan bencana serta membantu masyarakat yang terdampak Karhutla di wilayah Maluku. (Rdks) 

Jakarta, globaltimurnn.com - Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mendorong pengembangan dan hilirisasi komoditas sagu di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) agar ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2027.

Dorongan tersebut disampaikan saat Gubernur Hendrik Lewerissa menghadiri Sago Business Forum yang diinisiasi Kementerian Perindustrian di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Maluku mengoptimalkan potensi sagu sebagai komoditas unggulan daerah, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Pengembangan hilirisasi sagu juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda kemandirian bangsa melalui swasembada pangan serta peningkatan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi dan industrialisasi.

Di tingkat daerah, kebijakan tersebut selaras dengan Sapta Cita ke-6 Pemerintah Provinsi Maluku, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui hilirisasi komoditas unggulan dan perluasan akses pasar.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Maluku, daerah ini memiliki potensi lahan sagu seluas 36.463 hektare dengan total produksi mencapai 14.123 ton. Potensi tersebut menempatkan Maluku sebagai salah satu sentra sagu terbesar di Indonesia.

Kabupaten Seram Bagian Timur menjadi wilayah dengan potensi sagu terbesar, yakni mencapai 35.421 hektare atau sekitar 97 persen dari total potensi lahan sagu di Maluku.

Besarnya potensi tersebut dinilai menjadi peluang strategis untuk mengembangkan industri pengolahan sagu yang mampu memberikan nilai tambah bagi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan, Pemerintah Provinsi Maluku telah mengusulkan program hilirisasi sagu di Kabupaten Seram Bagian Timur kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas.

Usulan tersebut diharapkan dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan nasional dan ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2027.

Untuk mendukung rencana tersebut, Pemprov Maluku telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari penataan dan pengembangan tanaman sagu sebagai pangan unggulan berbasis kearifan lokal, diversifikasi pangan sebagai alternatif pengganti beras, hingga konservasi kawasan hutan sagu secara berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong restrukturisasi pengelolaan kebun sagu melalui pelibatan masyarakat serta membangun kemitraan dengan pelaku usaha untuk memperkuat pengembangan agroindustri sagu.

Melalui pengembangan hilirisasi ini, Pemprov Maluku berharap sagu tidak hanya menjadi identitas pangan tradisional masyarakat, tetapi juga berkembang menjadi komoditas industri bernilai ekonomi tinggi.

Upaya tersebut diharapkan mampu membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat kontribusi Maluku dalam mendukung ketahanan pangan nasional. (Rdks)