Ambon, globaltimurnn.com – Dalam upaya mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol. Andrias Susanto Nugroho, S.I.K., M.Si., menggelar kegiatan “Bacarita Kamtibmas” bersama pemuda dan warga Jembatan Jodoh, kawasan Stain, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Minggu (2/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut menjadi wadah dialog langsung antara Kapolresta dengan masyarakat. Melalui pendekatan yang humanis, Kapolresta membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi, masukan, maupun persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka.

Dalam sambutannya, Kombes Pol. Andrias Susanto Nugroho menegaskan bahwa kehadirannya bukan hanya sebagai pimpinan kepolisian, tetapi juga sebagai sahabat dan bagian dari masyarakat yang ingin membangun komunikasi tanpa sekat.

“Saya hadir di sini sebagai sahabat dan saudara. Apa yang menjadi keluhan maupun permasalahan masyarakat silakan disampaikan dengan terbuka. Pertemuan ini juga menjadi awal untuk membangun komunikasi yang baik, sehingga ke depan jika bertemu di mana saja tidak perlu sungkan untuk menyapa,” ujarnya.

Kapolresta juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para pemuda, untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang selama ini telah berjalan kondusif. Menurutnya, keamanan merupakan tanggung jawab bersama agar aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman dan nyaman.

Sementara itu, perwakilan warga, Usman, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kapolresta yang turun langsung berdialog dengan masyarakat. Menurutnya, pendekatan seperti ini memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi secara langsung tanpa harus menunggu terjadinya permasalahan.

Dalam kesempatan tersebut, warga juga menyampaikan bahwa salah satu faktor yang kerap memicu gangguan kamtibmas di wilayah Stain adalah peredaran dan konsumsi minuman keras. Menanggapi hal itu, Kapolresta menegaskan komitmen Polresta Ambon untuk terus melakukan langkah-langkah preventif, penegakan hukum, serta menggandeng masyarakat dalam mencegah berbagai potensi gangguan keamanan.

Melalui kegiatan “Bacarita Kamtibmas”, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease berharap sinergi antara kepolisian dan masyarakat semakin kuat, sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik serta tercipta lingkungan yang aman, damai, dan kondusif bagi seluruh warga. (Rdks)

Ambon, globaltimurnn.com - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menggelar upacara serah terima jabatan (sertijab) serta pelantikan sejumlah pejabat utama dan kapolsek jajaran. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Ambon KOMBES POL. Andreas Susanto Nugroho, S.I.K., M. Si. dan berlangsung khidmat di halaman Polresta Ambon.

Mutasi jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi yang biasa terjadi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tujuannya adalah untuk penyegaran struktur organisasi, pengembangan karier personel, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polresta Ambon.

Daftar Pejabat yang Melakukan Sertijab dan Dilantik:

Kabaglog (Kepala Bagian Logistik): Diserahterimakan dari pejabat lama Kompol Jandry Alfons, S.Sos kepada pejabat baru AKP Johan Anakotta untuk memastikan dukungan logistik operasional kepolisian berjalan optimal.

Kasatresnarkoba (Kepala Satuan Reserse Narkotika): Diserahterimakan dari pejabat lama Kompol Farid Restantra, S.I.K. kepada pejabat baru AKP Andi Amrin,S.Sos., M.H. guna memperkuat komitmen pemberantasan peredaran gelap narkoba di wilayah Kota Ambon.

Kapolsek Nusaniwe: Diserahterimakan dari pejabat lama AKP Johan Anakotta kepada pejabat baru IPTU Rudy Wahab, S.H. guna meningkatkan pengamanan dan pelayanan kamtibmas di wilayah hukum Polsek Nusaniwe.

Kasat Samapta (Kepala Satuan Samapta): Resmi dilantik oleh AKP Julkisno Kaisupy menggantikan AKP La Maru guna memperkuat kesiapsiagaan operasional pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Acara dimulai dengan laporan perwira upacara, dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Kapolda Maluku No: KEP/162/VII/2026 tgl 17 Juli 2026 ttg Penempatan Perwira Polda Maluku Lulusan Sespimmen Polri Dikreg ke-66 TA 2026, Sespimma Angk ke -75 TA 2026, S1 STIK PTIK Angk ke-83 TA 2026 dan SIP Angk ke-55 TA 2026 serta Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Maluku. terkait mutasi jabatan. 

Puncak acara ditandai dengan penanggalan dan penyematan tanda jabatan, penandatanganan berita acara serah terima jabatan, penandatanganan pakta integritas, serta pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Ambon.

Dalam amanatnya, Kapolresta Ambon menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tinggi kepada para pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, dan kinerja yang telah diberikan selama bertugas di Polresta Ambon. Kepada para pejabat yang baru dilantik, Kapolresta berpesan agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, mengenali karakteristik wilayah, serta melanjutkan program-program positif yang telah dirintis pendahulunya.

"Mutasi jabatan adalah hal yang lumrah di institusi Polri. Jadikan amanah ini sebagai tantangan sekaligus peluang untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Kapolresta dalam arahannya.

Upacara tersebut turut dihadiri oleh Wakapolresta Ambon, para pejabat utama (PJU) Polresta Ambon, para kapolsek jajaran, perwira, bintara, serta pengurus Bhayangkari cabang Polresta Ambon. Acara kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada para pejabat baru dan lama serta foto bersama yang diikuti oleh seluruh peserta apel. (Rdks)

SBB, globaltimurnn.com - Panglima Kodam (Pangdam) XV/Pattimura, Mayjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P., M.Han., melakukan kunjungan kerja (kunker) ke wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), pagi tadi sekitar pukul 09 : 00 WIT, dengan Agenda utama kunjungan ini adalah meninjau secara langsung Latihan Menembak Senjata Kendaraan Tempur (Ranpur) yang digelar oleh satuan Denkav 5/BLC.

Kunjungan Pangdam XV/Pattimura ke SBB didampingi oleh Kolonel Inf Rooy Chandra Sihombing, S.I.P., M.M. Asintel Kasdam XV/Ptm, Kolonel Inf Aris Prasetyo, S.I.P., M.I.P. Aster Kasdam XV/Ptm, Kolonel Cpl Eko Yuyus Heri J.S., A.Md. Kapaldam XV/Ptm, Letkol Inf. Dody Arief Pabandyalat Sopsdam XV/Ptm, Adjudan (Adc) Pangdam XV/Ptm, Personel Pendam XV/Ptm.

Kedatangan Pangdam disambut langsung oleh jajaran Forkopimda dan perwira TNI/Polri setempat, dalam hal ini, Kapolres SBB, AKBP Andi Zulkifli, S.I.K., M.M, Pasi Intel Kodim 1513/SBB, Kapten Inf Agung Prabowo, Danramil 1513-03/Kairatu, Kapten Inf Hery Tupamahu,

Danramil 1513-01/Piru, Kapten Inf Nikodemus Slarmanat, Wadan Denkav 5/BLC, Kapten Kav M. Gihantara, Pasi Ops Denkav 5/BLC, Lettu Kav Andri Pratama, Pasi Intel Denkav 5/BLC, Letda Kav Super Hosea Purba, Plt. Kasi Intel Kejaksaan SBB, Aninditia Widyanti, S.H, Pejabat Kepala Desa Lumoli, Dominggus Sasake.

Dalam kunjungannya ke Makoramil 1513-03/Kairatu, Mayjen TNI Dody Triwinarto memberikan beberapa penekanan mendasar kepada para prajurit yakni" 

Penyesuaian Jam Kerja: 

Jam masuk kantor dan pelayanan disesuaikan mulai pukul 09.00 WIT untuk menyelaraskan dengan zona waktu WIB di pulau Jawa.

Pentingnya Olahraga: 

Seluruh personel diwajibkan rutin berolahraga demi menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh guna mencegah penyakit kronis seperti serangan jantung.

Kebersihan Pangkalan: 

Menjaga kebersihan markas, terutama area kamar mandi/toilet agar tidak menjadi sarang nyamuk dan menjaga kesehatan lingkungan kerja.

Dukungan Media Sosial: 

Prajurit diimbau memiliki aplikasi TikTok dan aktif memberikan respons positif (like dan comment) pada unggahan kegiatan satuan atas sebagai sarana publikasi positif TNI di tengah masyarakat. (Rdks)

Ambon, Globaltimurnn.com – Pemerintah Kota Ambon memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino yang diperkirakan dapat menurunkan debit air di sejumlah wilayah. Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si., menegaskan seluruh jajaran pemerintah diminta siaga agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi.

Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Ambon pada Senin (03/08/2026). Menurutnya, fenomena El Nino hampir setiap tahun memberikan dampak terhadap berkurangnya ketersediaan air, terutama di kawasan-kawasan yang berada di dataran tinggi.

"Kita harus waspada. Kota Ambon memiliki kondisi geografis yang sebagian besar merupakan wilayah perbukitan, sedangkan daerah dataran relatif sedikit. Karena itu, ketika musim kemarau panjang terjadi, beberapa wilayah berpotensi mengalami penurunan debit air hingga kekeringan," ujar Bodewin.

Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kota Ambon telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya krisis air bersih.

Ia menjelaskan, apabila kondisi kekeringan benar-benar terjadi, pemerintah akan segera berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk mendistribusikan air bersih secara gratis kepada masyarakat yang terdampak.

"Selama beberapa tahun terakhir, ketika terjadi kekeringan, kita selalu melakukan dropping air bersih kepada masyarakat. Mekanisme itu akan kembali dilakukan apabila kondisi serupa terjadi," katanya.

Lebih lanjut, Bodewin mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Ambon telah lebih dulu memetakan wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kekeringan. Pemetaan tersebut tidak hanya dilakukan saat muncul ancaman El Nino, tetapi telah menjadi bagian dari upaya mitigasi pemerintah.

Menurutnya, daerah-daerah di kawasan perbukitan menjadi prioritas perhatian karena akses terhadap sumber air bersih lebih terbatas dibandingkan wilayah dataran rendah yang masih memiliki sumur maupun sumber air tanah.

"Bahkan hingga saat ini masih ada beberapa kawasan yang belum terlayani air bersih secara optimal. Di sisi lain, debit air tanah juga mulai berkurang akibat musim kemarau, sehingga kita harus mengantisipasinya sejak dini," jelasnya.

Wali Kota menegaskan bahwa keberhasilan menghadapi dampak El Nino bergantung pada kesiapan pemerintah dalam mendeteksi wilayah yang berpotensi terdampak serta kecepatan mengambil langkah penanganan.

"Yang paling penting adalah pemerintah mampu mengidentifikasi wilayah-wilayah rawan dan bergerak cepat ketika masyarakat membutuhkan bantuan. Dengan begitu, kebutuhan air bersih warga tetap dapat terpenuhi dan dampak kekeringan bisa diminimalkan," pungkasnya. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Pemerintah Kota Ambon berencana menetapkan batas maksimal pemberian hibah untuk pembangunan rumah ibadah sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si., mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penyaluran hibah dilakukan berdasarkan aturan yang jelas dan tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan khusus kepada pihak tertentu.

"Kalau tidak ada batasannya, bisa muncul anggapan bahwa bantuan diberikan karena kepentingan tertentu. Karena itu perlu ditetapkan standar yang jelas, misalnya berapa maksimal bantuan untuk pembangunan masjid, gereja, pura maupun vihara, sehingga tidak ada lagi unsur subjektivitas dalam penyaluran hibah," ujar Bodewin saat diwawancarai, Senin (03/08/2026).

Menurutnya, penetapan plafon hibah tidak dimaksudkan untuk mengurangi perhatian pemerintah terhadap pembangunan rumah ibadah, melainkan agar seluruh proses pemberian bantuan memiliki dasar yang jelas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, Bodewin mengakui kondisi fiskal Pemerintah Kota Ambon saat ini mengalami penurunan sehingga seluruh pengeluaran daerah harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Karena itu, kata dia, kebijakan pemberian hibah akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

"Kondisi fiskal kita sedang menurun. Karena itu semua hibah harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Program dan kegiatan pemerintah akan lebih diarahkan pada kebutuhan masyarakat yang benar-benar mendesak sehingga anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif," jelasnya.

Ia menambahkan, dengan adanya regulasi yang mengatur besaran maksimal hibah, pemerintah berharap proses penyaluran bantuan kepada rumah-rumah ibadah dapat berlangsung lebih terbuka, objektif, dan sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

"Yang kita inginkan adalah kepastian aturan. Dengan begitu, semua pihak memperoleh perlakuan yang sama dan proses pemberian hibah menjadi lebih transparan serta sesuai dengan rekomendasi KPK," pungkasnya. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon terus memperkuat program pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Kali ini, Rutan Ambon menggandeng Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Ambon untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan pengelasan dan meubelair sebagai bekal kerja bagi warga binaan setelah bebas nanti.

Pelatihan yang resmi dibuka pada Senin (03/08/2026) itu berlangsung di Aula Rutan Kelas IIA Ambon. Kegiatan dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Rutan Kelas IIA Ambon, Jefry, bersama jajaran pejabat struktural dan petugas Rutan. Hadir pula Ferdinandus R. Sampe, ST., selaku Subkoordinator Penyelenggara BPVP Ambon beserta tim sebagai mitra pelaksana pelatihan.

Program ini menjadi salah satu bentuk sinergi antara Rutan Ambon dan BPVP Ambon dalam mendukung pembinaan berbasis keterampilan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia warga binaan.

Selama mengikuti pelatihan, peserta akan memperoleh pembelajaran teori dan praktik di bidang pengelasan, mulai dari teknik dasar, penggunaan peralatan kerja, hingga penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Selain itu, mereka juga akan dibekali keterampilan membuat berbagai produk berbahan logam yang memiliki nilai ekonomi.

Di bidang meubelair, warga binaan akan mempelajari teknik pengolahan kayu menjadi berbagai jenis furnitur dan perabot rumah tangga. Keterampilan tersebut diharapkan mampu menjadi modal usaha maupun peluang kerja ketika mereka kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Plt. Kepala Rutan Kelas IIA Ambon, Jefry, mengatakan bahwa pembinaan keterampilan merupakan bagian penting dari proses pemasyarakatan yang tidak hanya berorientasi pada pembinaan mental, tetapi juga membekali warga binaan dengan kemampuan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

"Melalui pelatihan ini kami ingin memberikan bekal keterampilan yang benar-benar bermanfaat. Harapannya, setelah bebas nanti mereka memiliki kemampuan untuk bekerja atau bahkan membuka usaha sendiri sehingga dapat hidup mandiri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama," ujarnya.

Jefry juga mengapresiasi dukungan BPVP Ambon yang terus bersinergi dalam menghadirkan pelatihan vokasi bagi warga binaan. Menurutnya, kolaborasi antarinstansi menjadi kunci dalam menciptakan program pembinaan yang berkualitas dan berdampak nyata.

Sementara itu, Subkoordinator Penyelenggara BPVP Ambon, Ferdinandus R. Sampe, ST., menegaskan komitmen pihaknya untuk memberikan pelatihan berbasis kompetensi melalui instruktur yang berpengalaman sehingga peserta memperoleh keterampilan sesuai standar dunia kerja.

"Kami berharap seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh. Keterampilan yang diperoleh nantinya dapat menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas hidup setelah kembali ke masyarakat," katanya.

Salah satu peserta pelatihan, warga binaan berinisial A.N. Onco, mengaku bersyukur atas kesempatan yang diberikan. Menurutnya, pelatihan tersebut menjadi pengalaman berharga untuk mempelajari keterampilan baru yang dapat dimanfaatkan sebagai modal mencari nafkah setelah menyelesaikan masa pidana.

"Saya berterima kasih kepada Rutan Ambon dan BPVP Ambon atas kesempatan ini. Semoga ilmu yang kami peroleh dapat menjadi bekal untuk bekerja dan menjalani kehidupan yang lebih baik ketika kembali ke masyarakat," ungkapnya.

Melalui pelatihan pengelasan dan meubelair ini, Rutan Kelas IIA Ambon kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pembinaan yang produktif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas warga binaan. Diharapkan, keterampilan yang diperoleh selama pelatihan mampu menjadi bekal bagi mereka untuk hidup lebih mandiri, produktif, serta berkontribusi positif di tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pembinaan. (Za)

Tobelo, Globaltimurnn.com –  Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara secara resmi menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Sidang Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Halut, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Senin Siang (03/08/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Halmahera Utara Christina Lesnussa.

 

Turut hadir Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si, Sekretaris Daerah Drs. E.J. Papilaya, MTP, Wakil Ketua I dan II DPRD, unsur Muspida, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD, anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya.

 

Dalam arahannya, Ketua DPRD mengingatkan bahwa pembahasan KUA-PPAS wajib diselesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yaitu paling lambat minggu kedua Agustus 2026. Oleh karena itu, kerja sama dan ketepatan waktu pembahasan menjadi sangat penting agar seluruh tahapan selanjutnya dapat berjalan lancar.

 

Sementara itu, Bupati Piet Hein Babua menyampaikan bahwa penyusunan anggaran tahun 2027 mengusung tema: “Menata Konektivitas dan Tata Kelola Wilayah untuk Memperkuat Integrasi Kawasan dan Efektivitas Pelayanan Publik”.

 

Prioritas pembangunan yang diusulkan meliputi: peningkatan investasi berbasis potensi sumber daya alam, penguatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan industri, percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan pendidikan dasar sembilan tahun, pelayanan kesehatan penanganan stunting, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

 

Secara rinci, rancangan pendapatan dan belanja daerah tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp1.080.864.003.924,03 (satu triliun delapan puluh miliar rupiah lebih), yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp232,04 miliar, Pendapatan Transfer Rp838,25 miliar, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp10,56 miliar. Jumlah belanja daerah seimbang dengan pendapatan, sehingga tidak terdapat defisit. Pembiayaan daerah juga seimbang dengan sisa lebih anggaran sebesar Rp0,00.

 

Rapat ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2027 dan ramah tamah. (𝐆𝐈𝐎).