Foto : Praktisi Hukum Yusuf Michael Efamutam. SH Duga Ada Pelanggaran HAM Dan HK Masyarakat Adat Manusela Dan Maraina

Ambon, Globaltimurnn.com - Praktisi Hukum Yusuf Michael Efamutam.SH yang mana Beliau juga merupakan Anak Adat Seram Utara Merespon terkait kehilangan Ruang Hidup Masyarakat Adat Negeri Manusela & Maraina.

Michael efamutan dalam rilisanya mengatakan Negeri Manusela dan Negeri Maraina adalah Negeri yang tertua di pulau Seram,Ke Dua Negeri ini berada di Tengah-tengah Pulau Seram jika dilihat dari Peta,Negeri Manusela dan Negeri Maraina mereka semua adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang berpuluh-Puluh Tahun sudah mendiami tempat tersebut, mereka juga sampai dengan saat ini masih Kokoh menjaga dan melestarikan Adat dan Budaya mereka, Mereka Hidup dan makan di Tanah Seram, Hutan Seram Utara adalah tempat ternyaman bagi mereka dan Masyarakat Adat Manusela dan Maraina adalah kelompok yang memiliki Sejarah asa-usul dan menepati wilayah tersebut secara turun-temurun serta mereka memeliki kedaulatan atas kekayaan Alamnya.

Bahwa awal Mulanya Pada Tanggal 15 November 2025 Balai Taman Nasional (BTN) Manusela datang ke Negeri Manusela  dan Maraina dengan Modus Cek Satwa namun Buktinya mereka melakukan Penarikan Titik Koordinat baru 136 yang mana masyarakat Adat Manusela dan Marina merasa di rugikan terhadap Ruang-ruang Hak wilayah Hutan Adat Mereka yang dirampas,bahkan dari Pihak Balai Taman Nasional Manusela tidak memberitahui kepada masyarakat ada melaukan Penarikan Titik Koordinat di wilayah Hutan adat Manusela dan Maraina.

 Menurut Yusuf Michael Efamutam bahwa Masyarakat Adat Maraina sanggat terganggu dengan kehadiran  Patok batas yang dipasang oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang mana adalah bagian dari Perempasan Wilayah Adat Mereka yang mana selama ini adalah sumber penghidupan Masyarakat Adat Maraina mulai dari kebun mereka dan hutan untuk berburu hingga Hutan Adat yang mereka jaga yang diwariskan oleh leluhur mereka.

Patok batas Kawasan yang berada hanya kurang lebih 500 meter dari permukiman Masyarakat Adat Maraina,Masyarakat Adat Maraina merasa Terancam dan merasa Ruang Hidup mereka di Batasi dan dirampas.

Ungkap Praktisi Hukum Yusuf Michael Efamutam menanggapi bahwa Pihak  Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilyah IX Ambon Harus bertanggung Jawab Penuh atas Dugaan Pergeseran Patok 136 di Hutan Adat Manusela dan Maraina tersebut dan segera menarik Kembali titik Koordinat ke Patok Semula dan jangan merampas Wilayah Hutan Adat Masyarakat Manusela dan Maraina,Ucap Yusuf Michael Efamutam.SH bahwa Tindakan Perampasan Wilayah Hutan Adat merupakan Tindakan Pidana Serius yang dilakukan Oleh pihak Balai Taman Nasional Manusela (BTN Manusela) telah melaukan Tindakan Perampasan Hak Adat Masyarakat Manusela dan Maraina dapat dikatagorikan sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta Hak Konstitusional yang dijamin dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1995.

Menurut Yusuf Michael Efamutam.SH Bahwa dalam Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutan (diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 yang menyatakan hutan adat bukan lagi hutan Negara.

Implikasi Utama Pasca Putusan MK 35/PUU-/2012

-  Bahwa Perubahan Katagori Hutan tidak lagi menjadi subset dari Hutan Negara,melaikan diakui sebagai Hutan Hak (hutan yang berada pada wilayah Masyarakat Hukum Adat).

-  Pengakuan Hak Ulayat memberikan Kepastian hukum dan Perlindungan hak Konstitusional bagi Masyarakat Hukum Adat untuk mengelola,menfaatkan,dan melestarikan wilayah adat mereka.

-  Proses Pengukuhan agar diakui secara resmi sebagai Hutan Hak,Wilatah Adat Perlu ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) dan Surat Keputusan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

-  Larangan Pengalihan Hutan Adat yang diakui memiliki Batasan ketat tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Ujarnya  (Adrian)

Foto :Diduga Dipicu Anak Bermain Korek Api, Tempat Penampungan Besi Tua di Ahuru Terbakar

Ambon, Globaltimurnn.com – Sebuah kebakaran melanda tempat penampungan besi tua milik Mas Yanti yang berlokasi di Jalan Arbes, Ahuru RT 004/RW 016, Kota Ambon, Sabtu (06/06/2026) sore.

Berdasarkan informasi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon, laporan kebakaran diterima pada pukul 16.25 WIT. Petugas langsung bergerak ke lokasi dan tiba enam menit kemudian, tepatnya pukul 16.31 WIT.

Kebakaran diduga bermula dari anak pemilik yang bermain korek api saat para pekerja tengah melaksanakan ibadah Ashar. Api kemudian dengan cepat membesar dan menghanguskan sejumlah barang serta uang tunai yang berada di lokasi.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, kerugian material diperkirakan mencapai Rp50 juta hingga Rp70 juta.

Untuk memadamkan api, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon mengerahkan lima unit mobil pemadam, terdiri dari tiga unit dari Pos Mako, satu unit dari Pos Passo, dan satu unit dari Pos Hative, dengan total 31 personel.

Proses pemadaman dan pendinginan berlangsung selama beberapa jam dan baru dinyatakan selesai pada pukul 22.45 WIT.

Pihak berwenang masih melakukan pendataan lebih lanjut terkait dampak kebakaran tersebut. (Za)

Foto : Kapolres SBB Paparkan Kronologi Singkat Konflik Katapang–Olas, Tiga Warga Jadi Korban

Piru, globaltimurnn.com - Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Andi Zulkifli, S.I.K., M.M., memaparkan rangkaian singkat peristiwa konflik antara warga Dusun Katapang dan Dusun Olas, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, yang terjadi pada 5 hingga 6 Juni 2026.

Kapolres menjelaskan, konflik dipicu dugaan pelecehan terhadap seorang perempuan warga Katapang pada 31 Mei 2026 di wilayah Dusun Olas. Korban menjelaskan pelecehan tersebut dilakukan oleh Orang Tidak Dikenal, dan juga Permasalahan tersebut korban tidak pernah laporkan kepada pihak Kepolisian, sampai berlanjut pada saat upaya mediasi mandiri yang dilakukan pada Jumat malam, 5 Juni 2026.

Dalam proses mediasi, situasi sempat memanas akibat konsentrasi massa. Saat rombongan warga Katapang kembali, terjadi pelemparan batu dan berujung pada penganiayaan menggunakan senjata tajam oleh orang tak dikenal terhadap dua warga, yakni Yasril Awad dan Hairudin Ulatte yang berasal dari dusun Ketapang, yang menyebabkan keduanya mengalami luka. Korban tersebut menyatakan tidak mengenal siapa pelaku penganiayaan, karena peristiwa tersebut begitu cepat dan ditempat yang mimim penerangan.

Keesokan harinya, Sabtu 6 Juni 2026, ketegangan meningkat. Warga Katapang melakukan aksi protes berupa pemalangan jalan. Pada hari yang sama kembali terjadi penganiayaan terhadap seorang warga Dusun Olas, La Ilham Rumbia, yang mengalami luka pada bagian wajah.

Dengan demikian, dalam rangkaian konflik tersebut tercatat sebanyak tiga orang korban luka akibat penganiayaan menggunakan senjata tajam dari kedua belah pihak.

Situasi kemudian berkembang menjadi potensi bentrokan antarwarga, karena kelompok masa yang tidak terkendali dari dusun ketapang telah memaksa masuk melewati perbatasan dusun olas sampai mendekati pemukiman warga dusun olas, dengan beberapa kali upaya penghadangan yang ditembus masyarakat dusun ketapang akhirnya Aparat keamanan terpaksa  mengeluarkan tembakan peringatan dan gas air mata sesuai SOP yang berlaku, masa yang merangsek masuk membuat seluruh personil yang ada melakukan pengejaran dan penghadangan sehingga konsentrasi personil berfokus kepada upaya maksimal untuk mencegah bertemunya kedua kelompok masa tersebut, akan tetapi hal tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang tak bertanggungjawab yang melakukan aksi pembakaran satu unit mobil dinas Polres SBB dan satu unit sepeda motor dinas.

“Meski situasi sempat memanas, aparat gabungan berhasil mengendalikan keadaan dan memastikan kondisi berangsur kondusif dan terkendali” jelas Kapolres.

Pada malam harinya, dilakukan pertemuan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Polri dan TNI, serta perwakilan masyarakat dari Dusun Katapang dan Dusun Olas guna mencari solusi atas konflik yang terjadi.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Dandim 1513/SBB Letkol Inf. Jaka Putra Dinda, Sekda Kabupaten SBB Leverne A. Tuasuun, Wakapolres SBB Kompol Beni Kurniawan, S.H., S.I.K., M.A., Kabag Ops Polres SBB AKP J. R. Soplanit, Kabag Log Polres SBB AKP M. Jayadi, Kasat Pol PP Kabupaten SBB Muhamad Guntur, S.Sos, serta Camat Huamual Rajab Waliulu, S.Pd.

Dari pihak Dusun Katapang hadir Kepala Dusun Sulaiman Makian beserta staf dan tokoh masyarakat, di antaranya Muknir Rumalutur, Ahmad Rahantel, Ramli Difinubun, serta perwakilan pemuda Serda Haris. Sementara dari pihak Dusun Olas hadir Kepala Dusun Nurdin, Sekretaris Dusun La Angki Wolio, tokoh agama dan masyarakat seperti La Mukhsin dan Imam La Mani, serta tokoh pemuda di antaranya Akip dan La Ode Salim.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Daerah menekankan pentingnya menahan diri serta mengedepankan penyelesaian damai. Perwakilan masyarakat Katapang menyampaikan harapan agar pelaku segera diungkap, sementara masyarakat Olas menyatakan dukungan terhadap proses hukum.

Polri dan TNI menegaskan komitmennya untuk bersikap netral dan profesional dalam menangani seluruh rangkaian peristiwa, serta mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi.

Sebagai hasil pertemuan, kedua belah pihak sepakat menahan diri, menjaga situasi kamtibmas, dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum sambil menunggu mediasi lanjutan dari Pemerintah Daerah.

Kapolres SBB menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas seluruh pelaku sesuai hukum yang berlaku.

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban,” tutup Kapolres. (Red) 

Foto : Jelang Salat Dzuhur, Polisi Cegah Pembakaran Ban Saat Aksi Mahasiswa di Bombana

Bombana, globaltimurnn.com – Kepolisian Resor (Polres) Bombana menjelaskan alasan pencegahan aksi pembakaran ban saat unjuk rasa yang digelar sejumlah mahasiswa di Bundaran Tugu Brimob, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Selasa (2/6/2026).

Penjelasan tersebut disampaikan Kasi Humas Polres Bombana, IPTU Abdul Hakim, menyusul beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan Kapolres Bombana AKBP Eko Sutomo, S.I.K., M.I.K., naik ke atas mobil komando dan mengambil alih mikrofon dari salah satu orator aksi.

Menurut Abdul Hakim, tindakan yang dilakukan Kapolres merupakan langkah pencegahan agar tidak terjadi pembakaran ban yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, keselamatan masyarakat, serta kenyamanan pengguna jalan.

“Petugas di lapangan sebelumnya telah mengimbau peserta aksi agar mengecilkan volume sound system dan tidak melakukan pembakaran ban. Selain berpotensi mengganggu masyarakat dan pengguna jalan, saat itu juga sudah terdengar suara tahrim pengantar adzan waktu duhur di Masjid Raya Nurul Iman yang berjarak sekitar lebih 50 meter dari tempat demonstrasi” ujar Abdul Hakim.

Ia menegaskan bahwa Polri pada prinsipnya menghormati dan menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Namun demikian, pelaksanaan aksi tetap harus memperhatikan ketentuan hukum, keselamatan, keamanan, dan ketertiban umum.

“Kami tidak melarang penyampaian aspirasi. Yang kami cegah adalah tindakan yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas maupun membahayakan keselamatan peserta aksi dan masyarakat lainnya,” tegasnya.

Aksi unjuk rasa tersebut digelar oleh Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Mataoleo Kendari Sulawesi Tenggara (IMPPERMOL). Sekitar 15 peserta aksi yang dipimpin oleh Iqbal Hasyim dan Roma Nur menyampaikan aspirasi terkait pembangunan ruas jalan di wilayah Kecamatan Mataoleo hingga Poleang Timur.

Situasi sempat memanas ketika salah seorang orator menginstruksikan massa untuk melakukan pembakaran ban sebagai bentuk protes. Aparat kepolisian yang melakukan pengamanan kemudian memberikan imbauan agar rencana tersebut dibatalkan.

Karena imbauan tersebut tidak segera diindahkan, Kapolres Bombana mengambil langkah dengan naik ke mobil komando dan menghentikan orasi yang dinilai dapat memicu tindakan pembakaran ban. Peristiwa tersebut kemudian direkam dan beredar luas di media sosial.

Meski sempat terjadi adu argumentasi antara aparat kepolisian dan peserta aksi, situasi tetap terkendali. Tidak terjadi bentrokan maupun tindakan anarkis selama demonstrasi berlangsung.

Setelah menyampaikan aspirasi di Bundaran Tugu Brimob, massa aksi bergerak menuju Kantor Bupati Bombana dan diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, M.AP. Selanjutnya, massa melanjutkan aksi ke Kantor DPRD Bombana dan diterima Ketua DPRD Bombana, Iskandar, S.P.

Rangkaian kegiatan penyampaian aspirasi berakhir sekitar pukul 15.00 WITA dalam keadaan aman dan kondusif. Tidak terdapat laporan kerusakan fasilitas umum maupun gangguan keamanan selama kegiatan berlangsung.

Abdul Hakim menambahkan, Polres Bombana akan terus mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam pengamanan setiap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

“Kami berharap seluruh elemen masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan sesuai aturan sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik tanpa mengganggu kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya. (V374) 

Foto : Dua Kursi Wamen Masih Kosong, Figur Marhaenis Dinilai Layak Perkuat Agenda Kerakyatan Prabowo

Jakarta, globaltimurnn.com – Masih kosongnya dua posisi wakil menteri di Kabinet Merah Putih, yakni Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), memunculkan berbagai pandangan mengenai figur yang dinilai tepat untuk membantu memperkuat kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Di tengah fokus pemerintah pada penguatan ekonomi nasional, ketahanan pangan, hilirisasi industri, koperasi, dan pemberdayaan UMKM, sejumlah kalangan menilai figur-figur berlatar belakang Marhaenis layak dipertimbangkan untuk mengisi posisi strategis tersebut.

Pengamat politik sekaligus salah satu pimpinan Yayasan Kekal Abadi 58, Romi, menilai pengisian jabatan wakil menteri seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek politik, tetapi juga kapasitas, pengalaman, serta keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.

"Yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar mengisi kursi yang kosong, tetapi menghadirkan figur yang mampu menerjemahkan program pemerintah menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, figur yang memiliki pemahaman kuat terhadap ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan rakyat perlu mendapatkan perhatian," ujar Romi, Sabtu (6/6/2026).

Menurutnya, pemikiran Marhaenisme yang diwariskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, masih relevan dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan saat ini. Marhaenisme menempatkan rakyat kecil sebagai subjek utama pembangunan, mulai dari petani, nelayan, buruh, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Romi menilai visi tersebut memiliki keselarasan dengan berbagai program yang saat ini dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo. Mulai dari penguatan ketahanan pangan, pengembangan koperasi, hilirisasi industri nasional, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

"Kita melihat pemerintah sedang berupaya membangun kemandirian ekonomi nasional. Dalam konteks itu, kader-kader yang memiliki perspektif kerakyatan dan pengalaman mengawal kepentingan masyarakat tentu dapat menjadi kekuatan tambahan bagi pemerintahan," katanya.

Lebih lanjut, Romi mengungkapkan bahwa selama Pilpres 2024 lalu banyak kader dan aktivis berlatar belakang nasionalis-Marhaenis yang turut terlibat dalam berbagai gerakan pemenangan pasangan Prabowo-Gibran di berbagai daerah. Namun keterlibatan mereka, menurutnya, lebih banyak dilakukan melalui kerja-kerja lapangan, konsolidasi komunitas, pendidikan politik, serta penguatan jaringan akar rumput tanpa banyak tampil ke ruang publik.

"Karakter kader-kader Marhaenis sejak dulu lebih menekankan kerja nyata daripada pencitraan. Mereka bekerja di tengah masyarakat, mengorganisir, mengedukasi, dan menggerakkan. Karena itu tidak banyak yang muncul di media atau menonjolkan diri setelah proses politik selesai," ujar Romi.

Menurutnya, sikap tersebut merupakan bagian dari tradisi perjuangan yang telah lama melekat dalam gerakan Marhaenis. Fokus utama mereka bukan pada pembagian kekuasaan, melainkan memastikan gagasan kerakyatan tetap menjadi bagian dari arah pembangunan nasional.

"Kalau kita melihat sejarah gerakan Marhaenis, orientasinya adalah pengabdian dan perjuangan sosial. Banyak kader yang merasa cukup jika ide dan program yang diperjuangkan bisa dijalankan pemerintah. Mereka tidak selalu tampil di depan atau menuntut pengakuan politik," katanya.

Romi menilai hingga saat ini kelompok nasionalis-Marhaenis belum memperoleh ruang yang proporsional dalam struktur pemerintahan, meskipun banyak kadernya terlibat aktif mengawal dan memenangkan agenda perubahan yang diusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Menurutnya, kontribusi tersebut memang tidak banyak terlihat di ruang publik karena karakter gerakan Marhaenis sejak lama lebih mengedepankan kerja-kerja ideologis, sosial, dan pengorganisasian masyarakat daripada pencitraan politik.

"Kader-kader Marhaenis itu terbiasa bekerja tanpa banyak bicara. Mereka hadir di tengah rakyat, menggerakkan komunitas, mengedukasi masyarakat, dan mengawal gagasan kebangsaan. Karena itu banyak yang tidak mengetahui bahwa mereka ikut berkontribusi dalam proses kemenangan Prabowo-Gibran di berbagai daerah," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa dorongan agar figur Marhaenis mendapat ruang dalam pemerintahan bukanlah persoalan bagi-bagi kekuasaan, melainkan kebutuhan menghadirkan sumber daya manusia yang memahami persoalan rakyat secara langsung.

"Yang diperjuangkan bukan kursi, tetapi gagasan. Jika ada kader Marhaenis yang memiliki kapasitas, integritas, dan pengalaman, tentu layak dipertimbangkan untuk membantu Presiden menjalankan agenda kerakyatan. Apalagi tantangan bangsa ke depan membutuhkan figur yang tidak hanya memahami birokrasi, tetapi juga memahami denyut kehidupan rakyat," tegas Romi.

Ia menambahkan, tantangan yang dihadapi bangsa saat ini semakin kompleks. Di sektor ketenagakerjaan misalnya, pemerintah dituntut mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tengah perubahan teknologi dan dinamika ekonomi global.

Sementara di sektor Imigrasi dan Pemasyarakatan, berbagai agenda reformasi kelembagaan, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan tata kelola membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan manajerial dan visi kebangsaan yang kuat.

Karena itu, Romi berpandangan pengisian dua posisi wakil menteri yang masih kosong sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan figur yang tidak hanya kompeten secara teknokratis, tetapi juga memiliki rekam jejak keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.

"Marhaenisme bukan sekadar identitas ideologis, tetapi cara pandang dalam melihat pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Jika ada kader-kader Marhaenis yang memiliki kapasitas, integritas, dan pengalaman, tentu layak diberikan kesempatan untuk ikut memperkuat agenda pemerintahan," katanya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan pengisian jabatan tetap merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, menurutnya, keterlibatan figur-figur yang memahami persoalan rakyat secara langsung akan menjadi nilai tambah bagi upaya pemerintah mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Romi berharap pengisian posisi Wamen Imipas dan Wamenaker nantinya benar-benar mempertimbangkan rekam jejak, kompetensi, serta komitmen terhadap kepentingan rakyat. Menurutnya, pemerintahan yang kuat tidak hanya dibangun oleh figur profesional, tetapi juga oleh mereka yang memiliki kedekatan dengan realitas sosial masyarakat.

"Presiden Prabowo membutuhkan pembantu-pembantu yang mampu menerjemahkan visi besar pembangunan menjadi manfaat nyata bagi rakyat. Dan saya kira banyak kader Marhaenis yang memiliki kapasitas untuk menjalankan peran tersebut," pungkasnya. (sang)

Foto : Tim Kodaeral IX dan Wanadri Laksanakan Penyelaman Konservasi Terumbu Karang dan Pembersihan Bawah Laut

Ambon, globaltimurnn.com - Tim Kodaeral IX bersama Tim Ekspedisi Selam Wanadri Women Divers melaksanakan kegiatan penyelaman konservasi lingkungan laut yang dipimpin langsung oleh Komandan Operasi Ekspedisi Selam Wanadri Women Divers, Jose Najri Nanda di kawasan Pantai Jikumerasa, Kec. Lilialy, Kab. Buru, Maluku pada Sabtu (6/6/2026).

Menurut Jose, kegiatan tersebut difokuskan pada pengambilan fragmen atau bibit terumbu karang serta pembersihan sampah yang berada di dasar laut sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian ekosistem bawah laut Pulau Buru.

Dalam pelaksanaannya, personel dibagi ke dalam empat tim, yakni Team Alfa, Team Bravo, Team Charli, dan Team Delta dengan tugas dan area operasi yang berbeda guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan konservasi bawah laut.

Team Alfa bertugas melaksanakan pengambilan fragmen atau bibit terumbu karang sekaligus melakukan pengambilan sampah yang berada di bawah laut.

"Tim ini berfokus pada identifikasi dan pengumpulan bibit karang yang layak untuk dikembangkan kembali pada lokasi transplantasi," kata Jose. 

Sementara itu, Team Bravo bertugas melakukan penanaman bibit terumbu karang hasil pengambilan Team Alfa pada media tanam berupa spider yang telah dipasang di lokasi penyelaman.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh perwira Kodaeral lX, Lettu (Mar) Wahyudi guna memastikan proses transplantasi terumbu karang berjalan optimal dan sesuai prosedur konservasi.

Di lokasi berbeda, Team Charli melaksanakan tugas serupa dengan Team Alfa, yakni pengambilan fragmen atau bibit terumbu karang serta pembersihan sampah bawah laut. 

Pada kegiatan tersebut, Team Charli mengambil jenis terumbu karang Porites Verrucosa, yakni jenis karang yang memiliki bentuk menyerupai kembang kol, bercabang namun keras seperti batu, serta umum dijumpai di berbagai perairan.

Adapun Team Delta bertugas melakukan penanaman bibit terumbu karang pada media spider di dasar laut, sekaligus melaksanakan pemasangan spider sebagai media tanam pada titik-titik lokasi konservasi terumbu karang. 

Pelaksanaan tugas Team Delta juga dipimpin langsung oleh Lettu (Mar) Wahyudi guna memastikan pemasangan media transplantasi dan proses penanaman berjalan dengan baik.

Kegiatan penyelaman konservasi ini merupakan bentuk sinergitas antara Kodaeral IX dan Wanadri Women Divers dalam mendukung pelestarian ekosistem laut, khususnya menjaga keberlangsungan terumbu karang serta meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan laut dari sampah yang dapat mengganggu keseimbangan biota bawah laut. (Rdks) 

Foto : Satu Longboat Berpenumpang 20 Orang Alami Mati Mesin Di perairan Menuju Banda Besar, Berhasil Evakuasi Tim SAR Gabungan

Malteng, globaltimurnn.com - Pada tanggal 6/6 pukul 08.15 WIT, terjadi kecelakaan kapal, Longboat berpenumpang 20 orang rute P. Hatta tujuan Banda Besar mengalami mati mesin disekitar perairan antara P. Hatta dan Desa Dender Banda Besar Kab, Malteng, selanjutnya meminta bantuan SAR.

Usai menerima informasi tersebut pada pukul 09.20 WIT, Tim SAR Gabungan dikerahkan menggunakan RIB Pos SAR Banda menuju lokasi kejadian pada koordinat 33'39.33"S - 129°59'43.77" E, Jarak ± 7.14 Nautical Mile dan Heading 127° arah Tenggara dari Pos SAR Banda.

Dalam keterangan Koordinator Pos SAR Banda mengatakan " informasi tersebut pertama kali kami terima sekitar pukul 08.27 WIT dari Bapak Fardy melaporkan telah terjadi kecelakaan terhadap satu unit Longboat disekitar perairan Pulau Hatta dan Desa Dender. Longboat tersebut berpenumpang 20 orang dan mengalami mati mesin. 

Bersama Unsur Gabungan kami bergerak menuju lokasi kejadian guna melakukan pencarian. Namun pada pukul 09.29 WIT kami menerima informasi dari salah satu penumpang longboat tersebut bahwa salah satu mesin motor tempel berhasil diperbaiki dan dapat melanjutkan perjalanan kembali menuju pelabuhan rakyat di Pulau Banda Besar. 

Koordinator Pos SAR Banda menambahkan kami pun disampaikan oleh salah satu penumpang bahwa mereka telah tiba di Pulau Banda Besar dalam keadaan selamat dan sudah berada di kapal PELNI KM Labobar untuk melanjutkan perjalanan menuju Kota Ambon. Mereka pun menyampaikan rasa terimakasih kepada Tim Gabungan karena sudah merespon cepat laporan mereka akibat Longboat yang mereka tumpangi mengalami mati mesin di tengah laut. Bapak Fardy selaku pelapor pun membenarkan informasi ke 20 orang penumpang Longboat itu ke kami bahwa " benar mereka semuanya selamat tiba di Pulau Banda Besar dan sudah berada diatas Kapal KM Labobar menuju Ambon.

Data korban selamat :

1. Marlin ( Kapten) (Laki - Laki) 

2. Hajan narsum (Laki - Laki) 

3. Samion (Laki - Laki)

4. Iky (Laki - Laki)

5. La Oma (Perempuan)

6. Hadija (Perempuan)

7. Onco Bram (Laki – Laki)

8. Wa Au (Perempuan)

9. Bang sur (Laki – Laki)

10. Nisba (Perempuan)

11. Wati (Perempuan)

12. Yanti (Perempuan)

13. Ayu (Perempuan)

14. Dimas (Laki - Laki)

15. Tiara (Perempuan)

16. Vira (Perempuan)

17. Imam (Laki - Laki)

18. NN (Perempuan)

19. NN (Perempuan)

20. NN (Laki – Laki)

Operasi SAR melibatkan berbagai Unsur Potensi diantaranya, Pos SAR Banda, TNI AL, Polair Banda

Alut dan Palsar yang digunakan diantaranya, RIB dan Rescue Car

Cuaca dilapangan dilaporkan Cerah Berawan, angin Tenggara sampai Barat Laut kecepatan 21 Knots dan Tinggi Gelombang 2,5 Meter.

Dengan ditemukannya korban maka Operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh Unsur Potensi SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih. (Tim)