Foto : Jangan Biarkan Perusahan Asing Pancuri Triliunan Dari Hasil Jual Karbon Dari Hutan Seram

Ambon, Globaltimurnn.com - Gerard Wakano tokoh masyarakat seram bagian barat, membongkar nilai karbon dari pulau - pulau kecil di Maluku sesuai data resmi perusahan karbon yaitu perusahan asing PT. AAD, yang bukan sekedar data namun berdasarkan data yang dipublikasikan sendiri oleh PT AAD

Selama ini, narasi yang dibangun oleh para pengusaha karbon asing adalah bahwa hanya hutan-hutan besar di Kalimantan atau Sumatera dan Papua yang layak untuk proyek karbon. Ungkap Wakano

Akibatnya, masyarakat adat serta Pemda di Maluku sering direndahkan, dianggap tidak memiliki nilai jual di pasar karbon global, sehingga mudah ditipu dengan proyek-proyek fiktif.

Saya akan menggunakan data yang dipublikasikan sendiri oleh PT Asia Asset Development (AAD) di situs resmi mereka [www.asiaassetsdev.com](http://www.asiaassetsdev.com) untuk membuktikan bahwa Pulau Seram dan Kepulauan Tanimbar adalah tambang emas hijau yang luar biasa besarnya. Terang Wakano

Wakano menjelaskan" Setiap hektar hutan di Maluku, menurut perhitungan perusahaan itu sendiri, bernilai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah per tahun hanya dari jasa lingkungan (karbon), Ini belum termasuk nilai kayu, gaharu, cengkeh, dan hasil hutan lainnya. Ucap Wakano

Pasalnya" Mari kita bedah tiga proyek andalan mereka di provinsi Maluku, Perhitungan ini belum termasuk dengan beberapa perusahan karbon lain di Maluku. - p

REKAPITULASI POTENSI NILAI KARBON DARI PULAU  KECIL DI PROVINSI MALUKU

Saudara-saudara sebangsa, setanah air, khususnya masyarakat adat Maluku, para Raja, Kepala Desa, anggota DPRD, hingga jajaran Pemerintah Daerah di Kabupaten dan Provinsi. Mari sejenak kita hentikan aktivitas, matikan gawai, dan kita renungkan bersama hasil hitungan telanjang yang berasal dari dokumen perusahaan itu sendiri PT AAD. Ini bukan hasil karangan saya pribadi, ini dari data mereka ya. 

Mereka datang ke tanah kalian dengan senyuman, membawa cek Rp 400 juta untuk pembangunan rumah ibadah, mengaku sebagai investor yang peduli lingkungan dan masyarakat. Namun di balik semua itu, mereka telah mendaftarkan kebun, hutan, dan tanah adat kalian ke pasar karbon global, dengan nilai yang membuat mata kalian sendiri tidak percaya.

Berdasarkan data dari website resmi mereka, yang dengan angkuhnya mereka pajang untuk menarik investor asing, mari kita bedah satu per satu.

PROYEK PERTAMA, WEST SERAM REDD+ AND AGARWOOD FORESTWISE PROJECT.

Proyek ini di SBB. 

Luasnya 37.875 hektar, Didalam dokumen mereka mengklaim telah menanam gaharu di kabupaten SBB, padahal bohong. 

Proyk ini beroperasi selama 30 tahun, Dengan perhitungan paling konservatif sekalipun, menggunakan serapan karbon yang sangat rendah, proyek ini menghasilkan antara 56,8 juta hingga 113,6 juta ton CO2e. 

Dalam uang, jika harga karbon $10 per ton, nilainya melonjak dari 568 juta Dolar AS hingga 1,136 Miliar Dolar AS. Rupiahnya? Rp 9,1 Triliun sampai Rp 18,2 Triliun, Satu proyek, di Seram Barat saja, nilainya kira2 setara dengan dua kali APBD Provinsi Maluku untuk satu tahun.

PROYEK KEDUA, CENTRAL SERAM IFM RESTORATION WISE PROJECT:

Proyek ini di Seram bagian Tengah, Luasnya 57.748 hektar. Di sini mereka menggunakan metode Improved Forest Management, artinya mereka mengklaim akan menghentikan penebangan di 50.000 hektar hutan, sehingga semua karbon yang tadinya akan lepas, kini menjadi hak mereka, Stok karbon hutan alam Maluku sangat tinggi.

Total yang mereka klaim 61,25 juta ton hingga 80 juta ton CO2e. Harganya 612 juta hingga 800 juta Dolar AS. Dalam rupiah Rp 9,8 Triliun hingga Rp 12,8 Triliun, Proyek ini mencakup 59 desa, 15.000 penduduk, Jika nilai Rp 9,8 Triliun itu dibagi rata, setiap warga seharusnya menerima Rp 653 Juta selama 25 tahun. 

Atau Rp 26 Juta per tahun per orang. Apakah kalian pernah melihat uang itu? Tidak. Karena uang itu sedang dalam perjalanan ke rekening di Taiwan, melewati Jakarta, tanpa sepengetahuan kalian.

PROYEK KETIGA, TANIMBAR COMMUNITY FOREST RESTORATION PROJECT.

Inilah yang terbesar di Maluku. 54.976 hektar, jangka waktu 40 tahun, Proyek restorasi hutan di kepulauan Tanimbar yang indah, habitat burung Tanimbar yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. 

Perhitungan menghasilkan 132 juta ton hingga 220 juta ton CO2e selama 40 tahun, Nilainya 1,32 Miliar hingga 2,2 Miliar Dolar AS. Rupiah Rp 21,1 Triliun hingga Rp 35,2 Triliun, Satu proyek sendiri bisa membiayai pendidikan gratis untuk seluruh anak sekolah di Maluku selama puluhan tahun. Untuk 38.933 penduduk Tanimbar, bagi hasil yang adil adalah Rp 542 Juta per orang. 

Bayangkan setiap keluarga di Tanimbar bisa punya rumah layak, sawah irigasi, akses listrik, dan anak-anak bisa kuliah tanpa biaya Namun semua itu lenyap, karena tidak ada proses FPIC, tidak ada transparansi, dan tanda tangan masyarakat dikumpulkan di atas kertas kosong dengan dalih bantuan.

SAUDARA-SAUDARA, MARI KITA JUMLAHKAN (Nilai ini bisa saja lebih tinggi):

• West Seram: Rp 9,1 – 18,2 Triliun

• Central Seram: Rp 9,8 – 12,8 Triliun

• Tanimbar: Rp 21,1 – 35,2 Triliun

• Total untuk tiga proyek di Maluku saja: antara Rp 40 Triliun hingga Rp 66 Triliun.

Tiga proyek Dua pulau kecil di mata dunia (Seram dan Tanimbar) Namun nilainya Rp 66 Triliun.

APA ARTI ANGKA 66 TRILIUN BAGI KEHIDUPAN NYATA DI MALUKU? MARI KITA RENUNGKAN BERSAMA:

Rp 66 Triliun kira2 setara dengan empat hingga lima kali APBD Provinsi Maluku dalam satu tahun. Bayangkan, dengan uang itu, rumah sakit, sekolah, pelabuhan, dan pasar rakyat bisa dibangun di setiap kecamatan tanpa perlu utang ke bank dunia.

Dengan Rp 66 Triliun, pemerintah daerah bisa memberikan beasiswa penuh S1 hingga S3 bagi puluhan ribu anak muda Maluku selama dua dekade, Tidak ada lagi anak petani yang putus sekolah karena kekurangan biaya.

Rp 66 Triliun cukup untuk membangun 10.000 unit rumah tipe sederhana sehat di setiap desa, sekaligus memberikan modal usaha kecil bagi para petani cengkeh, pala, dan pengolah sagu dll.

Dengan Rp 66 Triliun, setiap desa di Maluku bisa memiliki pengering tenaga surya, gudang penyimpanan hasil hutan non-kayu, dan akses internet berkecepatan tinggi tanpa perlu bergantung pada program pusat yang lambat.

Itulah arti Rp 66 Triliun. Itulah nilai hutan kalian. Itulah harga dari setiap helai daun di dusung, setiap aliran sungai di Seram, setiap hembusan angin di Tanimbar.

Namun apa yang terjadi saat ini? Masyarakat adat tidak tahu menahu, Mereka tidak pernah dilibatkan dalam perhitungan, tidak pernah diajak diskusi tentang berapa besaran kredit karbon yang akan dihasilkan oleh tanah mereka sendiri. 

Sebaliknya, yang diberikan hanyalah donasi pembangunan rumah ibadah senilai Rp 400 Juta di Desa Seriholo yang jika dibandingkan dengan nilai Rp 66 Triliun, hanya sebesar 0,0006 persen Ibaratnya, mereka memberi kalian satu butir beras, lalu mengambil seluruh lumbung padi.

Pertanyaan yang harus menggema di setiap rumah adat, di setiap balai desa, di setiap ruang rapat DPRD Maluku:

Siapa yang memberikan hak kepada PT Asia Asset Development untuk mendaftarkan hutan kami ke pasar karbon global?

DI MANA MASYARAKAT ADAT DILIBATKAN DALAM PROSES FPIC?

Ke mana aliran uang Rp 66 Triliun itu akan mengalir?

Karena satu hal yang pasti jika masyarakat tidak menyadari nilai ini sekarang, mereka akan terus menjadi korban perampokan karbon. 

Perusahaan asing akan terus datang dengan modus yang sama memberi bantuan kecil, mengambil keuntungan raksasa, lalu pergi diam-diam, meninggalkan hutan yang sudah terdaftar di Verra, namun rakyatnya tetap miskin.

Jangan biarkan Maluku, pulau-pulau kecil yang kaya ini, terus dijarah dengan kedok konservasi, Sadarilah nilai hakiki dari tanah dan hutan kaliang Hitung, klaim, dan kuasai kembali hak karbon kalian.

Karena pulau kecil bukan berarti nilai kecil, Maluku adalah raksasa yang tertidur di tengah samudra. Saatnya bangun, dan mengambil alih kendali atas kekayaan yang selama ini disembunyikan oleh perusahaan-perusahaan yang hanya haus keuntungan sepihak.o

Apakah kalian rela tanah, hutan, dan masa depan kalian dijual hanya dengan harga Rp 400 Juta untuk sebuah rumah ibadah, sementara nilai sebenarnya Rp 66 Trili hok mkun masuk ke kantong perusahaan Taiwan?  (V374) 

Foto : Siap Jadi Tuan Rumah Poprov Ke-V, Bupati Halut Pimpin Rakor Pematangan Persiapan

Halut, Globaltimurnn.com – Menyambut ajang olahraga bergengsi Pekan Olahraga Provinsi (Poprov) Ke-V Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menggelar rapat koordinasi strategis. Rapat yang digelar di Ruang Rapat Freddy Tjandua pada Senin (11/5) ini dipimpin langsung oleh Bupati Dr. Piet Hein Babua, M.Si., guna memastikan seluruh rangkaian acara berjalan sukses dan berkesan.

 

Turut mendampingi Bupati dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah Drs. Erasmus Joseph Papilaya, M.T.P., serta Ketua Harian KONI Halmahera Utara, Yudihart Noya. Hadir pula seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran terkait lainnya.

 

Dalam arahannya, Bupati Piet Hein Babua menegaskan bahwa penyelenggaraan Poprov bukan sekadar acara rutin olahraga, melainkan momentum strategis bagi daerah. Keberhasilan event ini dinilai dapat meningkatkan citra daerah, mendongkrak sektor pariwisata, sekaligus membangun karakter generasi muda melalui prestasi olahraga.

 

“Sinergi dan kerja sama antarinstansi adalah kunci utama. Mulai dari kesiapan venue, infrastruktur, akomodasi, transportasi, hingga keamanan, semuanya harus dipersiapkan secara matang. Kita ingin memberikan pelayanan terbaik dan kesan positif bagi seluruh kontingen dan tamu yang hadir nantinya,” tegas Bupati.

 

Sementara itu, Sekda Erasmus Joseph Papilaya menambahkan, rapat ini bertujuan menyatukan visi serta membagi tugas dan tanggung jawab secara jelas kepada masing-masing OPD. Sejumlah poin krusial yang dibahas meliputi finalisasi struktur panitia, pengecekan sarana prasarana, penentuan lokasi cabang olahraga, strategi promosi, hingga pembinaan atlet daerah yang akan berlaga.

 

Dari sisi teknis, Ketua Harian KONI, Yudihart Noya, melaporkan bahwa persiapan terus berjalan dan koordinasi dengan pihak provinsi serta pengurus cabang olahraga sudah intens dilakukan. Ia menegaskan komitmen penuh KONI untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah demi kelancaran ajang ini.

 

Rapat berlangsung secara konstruktif di mana setiap perwakilan dinas memaparkan progres kerja serta kendala yang dihadapi, kemudian dicarikan solusi bersama. Dengan pemantapan ini, diharapkan seluruh tahapan persiapan dapat rampung tepat waktu sehingga Halmahera Utara siap menjadi tuan rumah yang membanggakan pada gelaran Poprov tahun ini. (𝐆𝐈𝐎).

Foto : Proses Identifikasi Korban Dukono Berlanjut, Bupati Pastikan Pemda Berikan Pendamping Penuh

Halut, Globaltimurnn.com – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara memastikan akan terus mendampingi seluruh rangkaian proses identifikasi jenazah korban erupsi Gunung Dukono hingga tuntas dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Bupati Piet Hein Babua menyusul ditemukannya sejumlah potongan tubuh korban di lokasi kejadian.

 

Dalam proses evakuasi dan pemilahan sisa jenazah yang dilakukan Tim Identifikasi Korban (DVI), ditemukan dugaan bagian rahang yang diduga kuat berasal dari dua korban warga negara asing (WNA). Bagian tubuh tersebut ditemukan di antara tumpukan serpihan tulang yang bercampur dengan material vulkanik sisa letusan gunung berapi.

 

Menanggapi temuan tersebut, Bupati Piet Hein Babua menegaskan bahwa Pemda Halut akan bekerja sama erat dengan kepolisian dan pihak terkait lainnya guna menjamin penanganan korban berjalan secara profesional dan manusiawi.

 

“Kami memastikan seluruh proses penanganan korban mendapat perhatian penuh dari pemerintah daerah. Kami juga menyampaikan rasa duka mendalam atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Semoga proses identifikasi ini segera selesai sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan ketenangan batin bagi keluarga yang ditinggalkan,” ungkap Piet Hein.

 

Sementara itu, Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol. Stephen M. Napiun, menjelaskan bahwa kondisi fisik korban mengalami kerusakan yang sangat parah akibat paparan panas dan material vulkanik. Kondisi ini membuat identifikasi visual maupun fisik menjadi sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, pemeriksaan DNA menjadi langkah mutlak yang harus ditempuh.

 

“Temuan bagian rahang ini menjadi salah satu petunjuk ilmiah yang sangat penting dalam proses pencocokan data. Meskipun begitu, proses laboratorium memerlukan waktu dan ketelitian tinggi. Kami memperkirakan hasil pasti dari tes DNA baru dapat diketahui sekitar dua minggu ke depan,” jelas Stephen.

 

Sambil menunggu hasil identifikasi final, koordinasi antara kepolisian dan pemerintah daerah terus diintensifkan, baik terkait penanganan jenazah maupun mitigasi pasca-bencana. Selain itu, pemerintah daerah kembali mengimbau masyarakat lokal maupun wisatawan untuk tetap waspada dan mematuhi rekomendasi otoritas setempat. Aktivitas di zona bahaya dan area rawan erupsi Gunung Dukono tetap dilarang demi keselamatan bersama. (𝐆𝐈𝐎).

Foto : Polda Sultra Siagakan Posko Kesehatan dan Posko Bencana Brimob, Berkolaborasi dengan Dinsos dan Badan Gizi Nasional

Kendari, Globaltimurnn.com – Polda Sulawesi Tenggara menyiagakan posko kesehatan dan posko bencana Brimob untuk membantu penanganan warga terdampak banjir di wilayah Kota Kendari.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk respons cepat kepolisian bersama instansi terkait dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak banjir tetap terpenuhi, mulai dari layanan kesehatan, distribusi makanan, hingga penyediaan air bersih.

Wakapolda Sultra Brigjen Pol Dr. Gidion Arief Setyawan, S.I.K., S.H., M.Hum mengatakan pihaknya telah membangun posko terpadu yang melibatkan personel kepolisian dan stakeholder terkait di lokasi terdampak banjir.

“Ada posko kesehatan, posko bencana dari Brimob, semuanya jadi satu di situ, termasuk dari dinas terkait juga,” ujarnya saat memantau langsung dari lokasi banjir di Kawasan Kali Wanggu, Senin 11/5/2026.

Selain layanan kesehatan, Polda Sultra juga berkolaborasi dengan Dinas Sosial dan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mendistribusikan bantuan makanan kepada masyarakat terdampak.

“Dari suplai makanan, kami bekerja sama dengan Dinsos dan BGN untuk memberikan distribusi makanan yang cukup dan bergizi,” tambahnya.

Tidak hanya itu, personel Brimob turut menyiapkan mobil water treatment guna menyediakan air bersih layak konsumsi bagi masyarakat di kawasan terdampak banjir dan sudah didistribusikan kepada masyarakat.

Sementara itu, salah satu kendala yang masih dihadapi warga yakni padamnya aliran listrik di sejumlah lokasi terdampak banjir. Untuk membantu masyarakat, Polda Sultra juga berencana menyalurkan lampu darurat sebagai sarana penerangan sementara.

“Kendala saat ini adalah penerangan karena listrik padam. Kami akan mengirimkan lampu emergency untuk masyarakat,” tutup Brigjen Gidion. (V374) 

Foto : Perkuat Tata Kelola Data di Wilayah Kepulauan, Pemerintah Provinsi Maluku Kembangkan Fitur Spasial dan Kendali Mutu di Platform “Lawamena Satu Data”

Ambon, Globaltimurnn.com – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja sama dengan program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), menyelenggarakan diskusi strategis bertajuk “Diskusi Pengembangan Fitur Data Spasial dan Quality Control dalam Lawamena Satu Data” di Zest Hotel Ambon.

​Kegiatan ini bertujuan untuk menjawab tantangan pembangunan di wilayah Maluku yang memiliki karakteristik unik sebagai wilayah kepulauan. Fokus utama pengembangan ini adalah integrasi data spasial dan penerapan mekanisme kendali mutu (quality control) untuk memastikan kebijakan yang diambil pemerintah tepat sasaran, terutama bagi kelompok rentan.

​

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si menekankan bahwa dalam era transformasi digital, data telah menjadi aset strategis dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.

 

“Pengembangan fitur data spasial memiliki nilai strategis karena memberikan gambaran pembangunan berbasis kewilayahan secara lebih jelas. Melalui visualisasi peta, pimpinan daerah dapat melihat sebaran program, kondisi wilayah, serta ketersediaan layanan publik secara visual dan real-time,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kadis Kominfo menambahkan bahwa penerapan quality control menjadi langkah krusial untuk menjaga validitas, konsistensi, kelengkapan, dan keterbaruan data sebelum ditampilkan dalam portal dan dashboard eksekutif.

​

Sejalan dengan hal tersebut, Provincial Lead SKALA Maluku, Odie Seumahu, menyampaikan bahwa data yang akurat sangat diperlukan untuk mengidentifikasi keberadaan dan kondisi kelompok rentan guna memastikan akses mereka terhadap layanan dasar.

​

“Karakteristik wilayah kepulauan Maluku, di mana masyarakat tersebar di pulau-pulau kecil, menuntut data yang mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan. Sebagai contoh, fasilitas pendidikan di Maluku memiliki rasio yang berbeda dengan Pulau Jawa; satu sekolah di Maluku rata-rata hanya menampung 200 siswa, sementara di Jawa bisa mencapai 900 siswa. Data spasial yang akurat akan membantu kita mendorong kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat yang lebih berpihak pada karakteristik khusus Maluku,” papar Odie Seumahu.

Program pengembangan ini juga mendapat perhatian serius dari Gubernur Maluku. Dilaporkan bahwa Gubernur sangat tertarik untuk menggunakan aplikasi ini secara langsung, terutama untuk memantau sebaran unit layanan dan kondisi masyarakat di seluruh wilayah provinsi.

​Melalui forum koordinasi ini, diharapkan seluruh Perangkat Daerah dapat memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan platform Lawamena Satu Data. Sinergi antara Pemerintah Daerah dan SKALA diharapkan mampu menciptakan fondasi yang kokoh bagi perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy) demi pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di Provinsi Maluku.

​Acara ini dihadiri oleh narasumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendagri, Direktorat Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, serta perwakilan SKALA Maluku. (V374) 

Foto : Imigrasi Ambon Dalami Aktivitas 24 WN China di Gunung Botak, 15 Orang Terancam Dideportasi

Ambon, Globaltimurnn.com — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon bersama Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap 24 warga negara (WN) China yang diamankan di kawasan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku. Senin (11/05/2026). 

Pemeriksaan tersebut melibatkan lintas instansi, mulai dari Direktorat Jenderal Imigrasi, TNI, Polri, Kejaksaan hingga koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kepala Kantor Imigrasi Ambon, Eben Rifqi Taufan, menjelaskan bahwa dari total 24 WN China yang diperiksa, sebanyak 9 orang diketahui mengantongi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang secara administrasi dinilai memenuhi ketentuan keimigrasian.

“Pemegang izin tinggal terbatas berarti telah memenuhi persyaratan administrasi keimigrasian, termasuk adanya rekomendasi kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan,” jelas Eben kepada awak media.

Sementara itu, 15 warga asing lainnya diketahui masih menggunakan izin tinggal kunjungan. Status tersebut kini menjadi fokus pendalaman pihak Imigrasi guna memastikan legalitas keberadaan serta aktivitas mereka di kawasan pertambangan Gunung Botak.

Menurut Eben, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah aktivitas yang dijalankan para WN China tersebut layak diberikan izin tinggal terbatas atau justru melanggar aturan keimigrasian yang berlaku.

“Kami masih mendalami maksud dan tujuan keberadaan mereka. Jika pekerjaan yang dilakukan sebenarnya dapat dikerjakan tenaga kerja lokal, tentu hal itu juga menjadi pertimbangan bersama dengan instansi terkait,” ujarnya.

Imigrasi menegaskan, kehadiran investor maupun tenaga kerja asing di Indonesia pada prinsipnya diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun demikian, pengawasan terhadap aktivitas orang asing di wilayah Maluku dipastikan akan terus diperketat, khususnya di sektor pertambangan yang dinilai rawan pelanggaran izin maupun ketenagakerjaan.

“Kami bersama ESDM saling mendukung untuk mendalami legalitas kegiatan mereka, termasuk aktivitas perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing di Gunung Botak,” katanya.

Imigrasi juga membuka kemungkinan tindakan tegas berupa deportasi terhadap 15 pemegang izin tinggal kunjungan apabila tidak ditemukan dasar administrasi maupun manfaat yang jelas atas keberadaan mereka di Indonesia.

“Kalau kedatangan mereka tidak membawa manfaat dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, tentu akan kami deportasi,” tegas Eben.

Hingga saat ini, proses pemeriksaan terhadap para WN China maupun pihak perusahaan terkait masih terus berlangsung guna memastikan sejauh mana keterlibatan tenaga kerja asing dalam aktivitas eksplorasi dan pertambangan di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru. (Za)

Foto : Hearing Di DPRD Halut, Petani Keluhkan Distribusi Pupuk dan Harga BBM, Solusi Ditunggu di Pertemuan Lanjutan

Tobelo, Globaltimurnn.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara menggelar pertemuan dengar pendapat (hearing) dengan unsur Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) EK-LMND serta perwakilan Kelompok Tani (POKTANI) dari Kecamatan Galela, Senin (11/5/2026). Bertempat di Ruang Rapat Bangsaha Kantor DPRD Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, kegiatan ini membahas sejumlah masalah krusial di sektor pertanian, mulai dari distribusi pupuk subsidi, ketersediaan BBM Bio Solar, hingga kendala biaya produksi.

 

Pertemuan yang dihadiri sekitar 25 orang ini turut dihadiri Ketua DPRD Halut Christina Lesnussa, Ketua Komisi II Oni Pulo, Kabid Dinas Pertanian Indres Etha, serta Direktur distributor pupuk CV Pusaka Tani, Uci.

 

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan EK-LMND, Julian Naldo, menuntut klarifikasi terkait dugaan ketidaksesuaian penyaluran pupuk subsidi dengan kebijakan nasional. Ia juga mendorong DPRD untuk memperketat fungsi pengawasan serta mendesak pemerintah daerah menangani lahan pertanian yang terdampak banjir.

 

Sementara itu, perwakilan petani, Asrul, menyampaikan keluhan riil di lapangan. Selain kuota pupuk yang dinilai menurun dan pembagian belum merata, ia juga menyoroti tingginya harga Bio Solar serta plastik pertanian yang jauh lebih mahal dibanding daerah lain.

“Harga Solar naik drastis dari Rp14.000 menjadi sekitar Rp26.000 per liter. Ditambah lagi kita punya tiga kali musim tanam setahun, tapi alokasi pupuk sangat terbatas. Kondisi ini memunculkan dugaan penimbunan oleh pihak tertentu,” ungkapnya, yang didukung oleh Karwanto Hohakay dan Fahmi Musa.

 

Menanggapi hal tersebut, Kabid Dinas Pertanian Indres Etha menjelaskan bahwa penyaluran pupuk harus mengacu pada data resmi dalam sistem e-RDKK dan Simluhtan. Menurutnya, isu kelangkaan lebih banyak disebabkan masalah administrasi dan data yang belum diperbarui, bukan karena stok yang tidak ada.

 

“Masih banyak kendala validasi data, ada nama yang sudah meninggal belum dihapus, kesalahan NIK, hingga rendahnya partisipasi petani melengkapi data. Secara kuota pusat sebenarnya tersedia, namun penebusan oleh kelompok tani belum maksimal,” jelas Indres. Ia juga mengakui bahwa kuota BBM khusus petani masih terbatas meski sudah berkoordinasi dengan BPH Migas.

 

Hal senada disampaikan oleh Distributor, Uci, yang memastikan penyaluran sudah sesuai aturan. Ia bahkan menyebutkan bahwa sisa kuota yang belum terserap mencapai 58 persen akan dikembalikan ke PT Pupuk Indonesia, sehingga tidak ada potensi penyimpangan.

 

Selain itu, perwakilan petani lainnya, Haris, meminta pemerintah mengoptimalkan peran penyuluh lapangan agar petani lebih paham prosedur pendaftaran dan hak mereka.

 

Menutup sesi, Ketua Komisi II DPRD, Oni Pulo, menyatakan bahwa pertemuan ini belum menghasilkan keputusan akhir. Pihak legislatif akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan menjadwalkan hearing lanjutan yang akan menghadirkan Bupati Halmahera Utara.

“Masalah kuota pupuk, BBM, hingga harga plastik akan dibahas lebih mendalam bersama Kepala Daerah agar ditemukan solusi konkret. Kami berharap petani sabar, aspirasi kalian sudah kami tampung,” tegasnya. (𝐆𝐈𝐎).