Ambon, Globaltimurnn.com – Suasana berbeda terlihat di lingkungan Hotel Santika Premiere Ambon pada Jumat sore, 7 Agustus 2026. Jajaran manajemen bersama seluruh karyawan mengikuti kegiatan Fun Walk sebagai bagian dari upaya memperkuat kebersamaan sekaligus mendorong pola hidup sehat di lingkungan kerja.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 16.30 WIT tersebut mengambil rute dari Hotel Santika Premiere Ambon menuju Bundaran Leimena dan kembali ke hotel. Meski berlangsung dalam suasana santai, seluruh peserta tampak antusias mengikuti perjalanan hingga selesai.

Tidak sekadar menjadi aktivitas olahraga, Fun Walk ini juga dimanfaatkan sebagai ruang bagi karyawan dari berbagai departemen untuk berbaur dan membangun komunikasi di luar rutinitas pekerjaan.

Bagi manajemen Hotel Santika Premiere Ambon, menjaga kebugaran karyawan menjadi hal penting, terutama karena industri perhotelan menuntut setiap insan hospitality untuk selalu memberikan pelayanan maksimal kepada para tamu.

Human Resources Manager Hotel Santika Premiere Ambon, Aldo Soumokil, mengatakan kegiatan tersebut sengaja dikemas sederhana namun memiliki pesan penting bagi seluruh keluarga besar hotel.

«“Fun Walk ini bukan hanya tentang berjalan bersama, tetapi bagaimana kita meluangkan waktu untuk menjaga kesehatan sekaligus mempererat kebersamaan sebagai satu keluarga besar Hotel Santika Premiere Ambon. Dalam pekerjaan sehari-hari, kita memiliki tanggung jawab dan kesibukan masing-masing di setiap departemen. Melalui kegiatan seperti ini, kita dapat kembali membangun komunikasi, kebersamaan, dan energi positif bersama,” ujar Aldo.»

Menurutnya, suasana kerja yang sehat dan harmonis akan turut memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada tamu.

“Kami percaya bahwa karyawan yang sehat, bahagia, dan memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja akan lebih siap memberikan pelayanan terbaik kepada tamu. Karena itu, kami ingin menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga sehat, nyaman, dan penuh kebersamaan,” katanya.

Sepanjang rute perjalanan, para peserta terlihat menikmati suasana sore dengan penuh semangat. Canda, interaksi antarkaryawan, serta kekompakan mewarnai kegiatan tersebut hingga seluruh rombongan kembali ke area hotel.

Kegiatan Fun Walk ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Hotel Santika Premiere Ambon membangun employee engagement dan budaya kerja yang positif.

Dengan kebersamaan yang terus terjaga, manajemen berharap semangat positif tersebut dapat terbawa ke dalam aktivitas kerja sehari-hari, sehingga setiap karyawan mampu memberikan pelayanan terbaik dan menghadirkan pengalaman “Hospitality from the Heart” bagi setiap tamu.

Bagi Hotel Santika Premiere Ambon, membangun pelayanan berkualitas tidak hanya dimulai dari fasilitas dan standar operasional, tetapi juga dari karyawan yang sehat, bahagia, kompak, dan memiliki semangat untuk tumbuh bersama. (Za)

Ambon, globaltimurnn.com – Mewakili Gubernur Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, menghadiri Launching Muktamar VIII Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Peresmian Sekretariat Majelis Pengurus Wilayah (MPW) ICMI Maluku, di Sekretariat MPW ICMI Maluku. Sabtu (8/8/2026)

Kegiatan mengusung tema “Transformasi Cendekiawan Muslim untuk Indonesia Berdaya, Bermutu dan Berkelanjutan” dan dihadiri Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat (MPP) ICMI, Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), bersama jajaran pengurus ICMI, Forkopimda Provinsi Maluku, sekretaris kota Ambon, pimpinan perguruan tinggi, tokoh agama, cendekiawan, akademisi, serta tokoh masyarakat.

Membacakan sambutan Gubernur Maluku, Sadali menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Launching Muktamar VIII ICMI sekaligus menyambut kedatangan Ketua Umum MPP ICMI dan rombongan di Kota Ambon.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya menyampaikan selamat datang di Kota Ambon kepada Bapak Prof. Dr. Arif Satria dan rombongan. Semoga kunjungan ini memberikan kesan yang baik sekaligus semakin mempererat hubungan antara ICMI dengan masyarakat Maluku,” ujar Sadali.

Ia mengatakan, Launching Muktamar VIII ICMI bukan sekadar kegiatan seremonial menuju pelaksanaan Muktamar, tetapi menjadi momentum penting untuk mengonsolidasikan kekuatan intelektual, memperkuat sinergi, serta membangun optimisme bahwa Maluku siap berkontribusi dalam menyukseskan agenda nasional ICMI.

Menurutnya, sebagai organisasi yang menghimpun para cendekiawan muslim, ICMI memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan kontribusi pemikiran terhadap berbagai kebijakan pembangunan.

“Di tengah berbagai tantangan global yang semakin kompleks, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar,” katanya.

Pemerintah Provinsi Maluku, lanjut Sadali, memandang ICMI sebagai mitra strategis dalam mendorong pembangunan yang berbasis ilmu pengetahuan, inovasi, serta nilai-nilai keagamaan yang moderat dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Karena itu, Pemprov Maluku berharap ICMI dan BRIN dapat memberikan perhatian dan dukungan dalam memperkuat ekosistem riset dan inovasi di daerah.

“Sebagai provinsi kepulauan, inovasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk mengatasi berbagai keterbatasan geografis sekaligus mengoptimalkan potensi daerah,” tegasnya.

Sadali menjelaskan, riset yang aplikatif dan inovatif diharapkan mampu melahirkan rekayasa kebijakan maupun teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas daerah, memperluas investasi, menciptakan nilai tambah komoditas unggulan, serta pada akhirnya memperkuat kapasitas fiskal Provinsi Maluku.

“Kami berharap BRIN bersama ICMI dapat menjadikan Maluku sebagai salah satu daerah prioritas dalam pengembangan inovasi berbasis potensi kepulauan melalui pendampingan, kolaborasi, penguatan kapasitas SDM, hingga hilirisasi hasil-hasil penelitian yang benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan peresmian Sekretariat MPW ICMI Maluku. Sekretariat baru ini diharapkan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus ruang bersama bagi para cendekiawan muslim di Maluku untuk berdiskusi, melahirkan gagasan, serta menghadirkan solusi bagi pembangunan daerah.

“Rumah baru berarti semangat baru. Kami berharap fasilitas sekretariat ini dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pengurus, badan otonom, dan kader muda ICMI untuk berdiskusi serta berkarya,” ujar Sadali.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk ICMI, dalam mendorong transformasi menuju Maluku yang maju, adil, dan sejahtera serta menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya mengucapkan selamat atas Launching Muktamar VIII ICMI Tahun 2026 dan peresmian Sekretariat MPW ICMI Maluku. Semoga seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan sukses serta memberikan manfaat besar bagi kemajuan organisasi, pembangunan daerah, dan kemajuan bangsa Indonesia,” pungkasnya. (Rdks)

Ambon, Globaltimurnn.com – Persoalan legalitas aktivitas pertambangan sinabar di Desa Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), hingga kini masih menunggu tahapan kajian lingkungan sebelum dapat ditindaklanjuti ke proses penataan wilayah pertambangan.

Anggota DPRD Maluku dari Daerah Pemilihan (Dapil) SBB, Zain Latukaisupy, mengatakan proses pengusulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) maupun Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk kawasan pertambangan sinabar tidak bisa dilakukan tanpa melalui tahapan kajian yang memadai.

Menurut Zain, keberadaan pertambangan sinabar di Indonesia merupakan hal yang relatif baru. Terlebih, regulasi yang menjadi dasar penunjang pengelolaannya baru tersedia pada 2025.

Karena itu, kata dia, diperlukan kajian lingkungan secara komprehensif sebagai bagian penting sebelum proses pengusulan wilayah pertambangan dilakukan.

“Karena tambang sinabar merupakan yang pertama di Indonesia dan regulasi penunjang baru ada di tahun 2025, maka pengusulan WIUP dan WPR-nya harus disertai dengan Amdal,” kata Zain.

Ia menjelaskan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dibutuhkan untuk mengetahui secara menyeluruh potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari aktivitas pertambangan tersebut.

Kajian itu dinilai penting agar proses penataan dan pengelolaan tambang sinabar nantinya tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta keselamatan masyarakat di sekitar kawasan pertambangan.

Zain menyebutkan, saat ini pihak terkait masih menunggu pelaksanaan Amdal yang akan dilakukan oleh Universitas Pattimura (Unpatti).

“Sehingga saat ini masih menunggu pelaksanaan Amdal oleh Universitas Pattimura,” katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan Zain menyikapi sorotan terkait belum adanya kepastian legalitas aktivitas pertambangan sinabar di Desa Iha. Sebelumnya, masyarakat penambang mengeluhkan kondisi tersebut lantaran aktivitas pertambangan yang mereka lakukan hingga kini belum memperoleh kepastian hukum.

Pertambangan sinabar selama ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat. Namun, status kawasan yang belum memiliki legalitas membuat para penambang berada dalam kondisi penuh ketidakpastian.

Bahkan, masyarakat penambang sebelumnya menyampaikan adanya rencana mogok sebagai bentuk kekecewaan terhadap belum adanya kejelasan pemerintah mengenai penataan dan legalisasi wilayah pertambangan sinabar.

Menanggapi kondisi tersebut, Zain menegaskan bahwa proses menuju legalitas membutuhkan sejumlah tahapan yang harus dipenuhi. Menurutnya, Amdal menjadi salah satu instrumen penting yang harus diselesaikan sebelum pemerintah dapat melanjutkan proses pengusulan WIUP maupun WPR.

Ia berharap seluruh tahapan tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan sehingga pada akhirnya masyarakat penambang di Desa Iha memperoleh kepastian hukum atas aktivitas ekonomi yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.

Di sisi lain, Zain juga mengingatkan agar masyarakat tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan mengikuti proses penataan yang sedang dilakukan pemerintah.

Dengan adanya kajian lingkungan yang komprehensif, diharapkan nantinya pengelolaan tambang sinabar dapat dilakukan secara lebih terarah, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, sekaligus tetap menjaga keberlanjutan lingkungan di kawasan tersebut. (Za)

Ambon, globaltimurnn.com – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, menghadiri sekaligus membuka Pelantikan dan Rapat Kerja Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Maluku Periode 2026–2028, yang mengusung tema “Transformasi Gerakan Membangun Peradaban Masa Depan par Maluku Pung Bae”, bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku, Sabtu (8/8/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Muhammad Saleh Souwakil dilantik sebagai Ketua DPD IMM Maluku Periode 2026–2028 bersama jajaran pengurus lainnya.

Membacakan sambutan Gubernur Maluku, Sekda Sadali Ie menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh pengurus DPD IMM Maluku yang baru dilantik.

 Menurutnya, pelantikan yang dirangkaikan dengan rapat kerja tersebut menjadi momentum penting bagi IMM untuk memperkuat sinergi antara ilmu dan iman dalam memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada adik-adik mahasiswa pengurus DPD IMM Maluku yang baru saja dilantik. Pelantikan yang dirangkaikan dengan rapat kerja ini merupakan momen penting bagi IMM untuk memperkuat sinergi ilmu dan iman dalam membangun bangsa, terutama Provinsi Maluku yang sama-sama kita cintai,” ujar Sadali.

Ia mengatakan, dalam sejarah perjalanan bangsa, gerakan mahasiswa telah menjadi bagian penting dalam berbagai proses perjuangan nasional. Semangat nasionalisme dan kebangsaan yang dimiliki mahasiswa harus terus dijaga agar dapat memberikan kontribusi bagi kemaslahatan masyarakat.

Menurutnya, terdapat dua peran strategis yang perlu terus dikembangkan mahasiswa, yakni sebagai agent of change atau agen perubahan dan agent of social control atau agen kontrol sosial.

Sebagai agen perubahan, mahasiswa diharapkan mampu menawarkan gagasan dan paradigma baru kepada masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Sementara sebagai agen kontrol sosial, mahasiswa harus mampu menempatkan diri sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah.

“Pada satu sisi, mahasiswa menjadi kaki tangan masyarakat, dan pada sisi yang lain, mahasiswa akan menjadi rekan pemerintah dalam upaya menyukseskan berbagai program pemerintah. Peran inilah yang harus diambil mahasiswa, terutama IMM, dengan tetap menyuarakan aspirasi masyarakat sekaligus membangun sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sadali menekankan bahwa sebagai organisasi yang mengembangkan ideologi Muhammadiyah, IMM memiliki tanggung jawab untuk terus mengembangkan pendidikan dan dakwah yang sejalan dengan semangat Islam rahmatan lil ‘alamin, yakni Islam yang ramah, damai, inklusif, egaliter, dan kosmopolit.

Karena itu, ia mengajak seluruh kader IMM Maluku untuk terus meningkatkan kualitas dan kapasitas diri, sekaligus menghadirkan gerakan mahasiswa yang konstruktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Jadilah pribadi yang cerdas tanpa paksaan dan kritis tanpa menjatuhkan. Saya berharap kepengurusan yang baru mampu membawa IMM Maluku ke arah yang lebih maju, serta semakin aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan keislaman,” harapnya.

Sekda juga berharap pelaksanaan rapat kerja dapat menghasilkan program-program yang inovatif, realistis, dan menyentuh kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat kontribusi IMM dalam mendukung pembangunan Maluku.

Pemerintah Provinsi Maluku, lanjutnya, terbuka untuk terus membangun komunikasi, sinergi, dan kolaborasi dengan organisasi kemahasiswaan sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Forkopimda Provinsi Maluku atau yang mewakili, perwakilan Wali Kota Ambon, Forkopimda Kota Ambon atau yang mewakili, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku atau yang mewakili, Ketua Umum DPP IMM Riyan Betawi, Ketua DPD IMM Maluku Periode 2026–2028 beserta jajaran, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, pimpinan organisasi kemahasiswaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, peserta rapat kerja, panitia penyelenggara, serta para kader IMM Maluku. (Rdks)

Ambon, Globaltimurnn.com – Maluku bersiap menjadi tuan rumah Muktamar VIII Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang akan berlangsung di Kota Ambon pada 4–7 Desember 2026 mendatang.

Kesiapan tersebut ditandai dengan launching Muktamar VIII ICMI sekaligus peresmian Sekretariat Majelis Pengurus Wilayah (MPW) ICMI Maluku, Sabtu (08/08/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi ICMI Maluku untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus membangun kolaborasi antara kalangan cendekiawan, pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat.

Ketua ICMI Orwil Maluku, Dr. Ruslan Tawari, mengatakan keberadaan sekretariat menjadi bagian penting dari kesiapan Maluku sebagai tuan rumah Muktamar VIII ICMI.

Menurutnya, sekretariat tidak semestinya hanya menjadi tempat menjalankan urusan administrasi organisasi, tetapi harus menjadi ruang produktif untuk melahirkan gagasan dan membangun kolaborasi.

“Sekretariat ini diharapkan menjadi ruang lahirnya gagasan, tempat membangun kolaborasi, serta pusat koordinasi seluruh aktivitas dalam menyukseskan Muktamar ICMI,” ujar Ruslan.

Ia berharap keberadaan sekretariat tersebut dapat menjadi pusat koordinasi yang mampu memperkuat persiapan Muktamar sekaligus melahirkan berbagai gagasan yang memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku.

Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa melalui Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, menyampaikan apresiasi atas launching Muktamar VIII ICMI yang dilaksanakan di Kota Ambon.

Sadali juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat (MPP) ICMI, Prof. Dr. Arif Satria, beserta rombongan yang hadir di Maluku.

Menurut Sadali, Muktamar VIII ICMI harus dipandang lebih dari sekadar agenda organisasi. Momentum tersebut menjadi kesempatan untuk mengonsolidasikan kekuatan intelektual sekaligus memperkuat kontribusi Maluku dalam agenda pembangunan nasional.

“Launching Muktamar VIII bukan sekadar seremoni awal menuju pelaksanaan Muktamar, tetapi menjadi momentum penting untuk mengonsolidasikan kekuatan intelektual, memperkuat sinergi, dan membangun optimisme bahwa Maluku siap berkontribusi dalam menyukseskan agenda nasional ICMI,” kata Sadali.

Ia menilai ICMI memiliki posisi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghadirkan pemikiran yang dapat mendukung kebijakan pembangunan.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku memandang ICMI sebagai mitra strategis dalam mendorong pembangunan yang berbasis ilmu pengetahuan, inovasi, serta nilai-nilai keagamaan yang moderat dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Sadali juga mendorong penguatan kolaborasi antara ICMI dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengembangkan ekosistem riset dan inovasi di Maluku.

Menurutnya, karakter Maluku sebagai provinsi kepulauan membutuhkan pendekatan pembangunan yang mampu menjawab tantangan geografis sekaligus mengoptimalkan potensi daerah.

Potensi kelautan, perikanan, pertanian, pariwisata hingga ekonomi kreatif dinilai membutuhkan dukungan riset dan inovasi agar mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“Kami berharap BRIN bersama ICMI dapat menjadikan Maluku sebagai salah satu daerah prioritas dalam pengembangan inovasi berbasis potensi kepulauan,” ujarnya.

Kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada penelitian, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga hilirisasi hasil riset sehingga dapat memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ketua Umum ICMI, Prof. Dr. Arif Satria, menegaskan bahwa sekretariat organisasi harus menjadi ruang yang mampu menghidupkan tradisi intelektual.

Menurutnya, berbagai gagasan besar sering kali lahir dari proses diskusi, interaksi dan pertukaran pemikiran antarcendekiawan.

“Yang jauh lebih penting, sekretariat merupakan ruang untuk bertukar pikiran, berdiskusi, dan melahirkan gagasan-gagasan besar,” ujar Arif.

Arif juga mengingatkan ICMI agar mampu mengambil peran di tengah perubahan dunia yang berlangsung semakin cepat, terutama dengan perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Menurutnya, kemajuan teknologi harus diarahkan untuk menjawab persoalan masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

“Teknologi tidak boleh berkembang hanya untuk teknologi itu sendiri, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

Ia mencontohkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang membutuhkan dukungan riset, inovasi, teknologi serta pendampingan dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

Di sisi lain, Indonesia juga perlu memperkuat penguasaan terhadap berbagai teknologi strategis, mulai dari teknologi kuantum, AI, genomik, teknologi nuklir hingga teknologi antariksa.

Tantangannya, kata Arif, adalah bagaimana teknologi-teknologi tersebut dapat dikombinasikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga menghasilkan solusi yang benar-benar berdampak.

Dalam konteks itulah, ICMI diharapkan mampu menjadi jembatan antara dunia akademik dengan masyarakat.

Menurut Arif, seorang cendekiawan tidak cukup hanya memiliki kecerdasan intelektual dan gelar akademik. Cendekiawan juga harus memiliki kepedulian sosial, integritas dan kebijaksanaan dalam melihat persoalan masyarakat.

Arif juga mendorong penguatan kerja sama antara ICMI Maluku dengan Universitas Pattimura (Unpatti), Universitas Islam Negeri (UIN), perguruan tinggi lainnya, pemerintah daerah serta BRIN.

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mempercepat hilirisasi hasil penelitian sekaligus meningkatkan nilai tambah berbagai komoditas unggulan Maluku.

Ia secara khusus menyoroti potensi kelautan Maluku yang sangat besar.

Menurut Arif, keberadaan satuan kerja BRIN di Ambon yang memiliki fokus pada penelitian laut dalam menjadi peluang strategis untuk mengembangkan riset kelautan di kawasan Indonesia Timur.

“Maluku memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar dan sangat potensial. Tantangannya adalah bagaimana seluruh potensi tersebut dapat dikelola menjadi sumber kemakmuran bagi masyarakat Maluku,” tuturnya.

Ia menegaskan transformasi Maluku tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tersebut harus berjalan beriringan dengan transformasi sosial dan teknologi.

Karakter Maluku sebagai wilayah agro-maritim, kata Arif, harus menjadi kekuatan dalam membangun ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Transformasi ekonomi tidak boleh berjalan tanpa transformasi sosial,” tegasnya.

Arif berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BRIN, ICMI dan seluruh pemangku kepentingan dapat membangun ekosistem kolaborasi yang kuat agar pembangunan berbasis riset benar-benar memberikan manfaat secara merata.

ICMI juga tengah mendorong pengembangan Rumah Inovasi di berbagai daerah sebagai wadah pengembangan gagasan dan inovasi yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi masyarakat.

Arif mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada ICMI Wilayah Maluku sebagai tuan rumah Muktamar VIII ICMI.

Menurutnya, penyelenggaraan Muktamar di Maluku menjadi catatan sejarah tersendiri karena untuk pertama kalinya agenda nasional tersebut digelar di provinsi kepulauan ini.

“Selamat kepada ICMI Wilayah Maluku yang telah dipercaya menjadi tuan rumah Muktamar ICMI. Ini merupakan kali pertama Muktamar ICMI diselenggarakan di Maluku,” ujarnya.

Ia berharap seluruh proses persiapan hingga pelaksanaan Muktamar VIII ICMI di Kota Ambon dapat berjalan lancar.

Lebih dari sekadar agenda organisasi, Muktamar VIII diharapkan menjadi ruang bertemunya gagasan, ilmu pengetahuan, inovasi dan kepedulian sosial untuk melahirkan rekomendasi strategis bagi pembangunan Maluku dan Indonesia.

Dengan mengangkat kekuatan intelektual dan potensi kepulauan sebagai bagian dari agenda besar Muktamar, Maluku diharapkan tidak hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga mampu menunjukkan kontribusi nyata dalam melahirkan gagasan-gagasan strategis bagi masa depan bangsa.(Za)

Banda, globaltimurnn.com – Rangkaian Darwin–Banda Yacht Race 2026 resmi berakhir. Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, secara resmi menutup Trophy Presentation & Closing Ceremony Darwin–Banda Yacht Race 2026 yang berlangsung di Banda Neira, Jumat, 07/08/2026.

Penutupan ditandai dengan penyerahan penghargaan kepada para pemenang sekaligus apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan pelayaran internasional dari Darwin, Australia, menuju Kepulauan Banda dengan menjunjung tinggi sportivitas, persahabatan, dan semangat kebersamaan.

Dalam sambutannya, Bupati Maluku Tengah menyampaikan ucapan selamat kepada para pemenang serta penghargaan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam ajang pelayaran tersebut.

Menurut Zulkarnain, Darwin–Banda Yacht Race bukan sekadar kompetisi pelayaran, tetapi juga menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antarmasyarakat lintas negara sekaligus memperkenalkan Banda Neira kepada dunia.

"Kehadiran para pelayar dari berbagai negara tidak hanya menjadi bagian dari sebuah kompetisi pelayaran, tetapi juga mempererat hubungan antarmasyarakat dan memperkenalkan Banda kepada dunia sebagai kawasan yang memiliki kekayaan sejarah, budaya, dan pesona bahari," ujar Bupati.

Ia menilai penyelenggaraan kegiatan tersebut memberikan peluang besar bagi Kepulauan Banda untuk semakin dikenal sebagai destinasi wisata maritim yang memiliki daya tarik sejarah, budaya, alam, dan kekayaan rempah yang telah dikenal dunia.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Ambon Sailing Community (ASC) selaku penyelenggara, seluruh panitia, aparat keamanan, relawan, serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan sehingga Darwin–Banda Yacht Race 2026 dapat berlangsung dengan baik dan aman.

"Kami berharap keindahan alam, kekayaan budaya, dan jejak sejarah Banda Neira menjadi pengalaman yang berkesan bagi seluruh peserta. Semoga kenangan tersebut menjadi alasan untuk kembali berlayar dan berkunjung ke Banda, sekaligus menginspirasi lebih banyak orang untuk mengenal Pulau Rempah yang mendunia," kata Bupati.

"Selamat melanjutkan pelayaran, dan semoga Banda Neira selalu memiliki tempat di hati seluruh peserta," pesannya setelah resmi menutup seluruh rangkaian Darwin–Banda Yacht Race 2026.

ASC: Bukan Sekadar Kompetisi Pelayaran Sementara itu, Ketua Ambon Sailing Community, Nico Tulalessy, mengatakan Darwin–Banda Yacht Race memiliki makna lebih luas daripada sekadar kompetisi di laut.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana mempererat hubungan persahabatan antara masyarakat Darwin, Australia, dengan masyarakat Banda, Maluku.

Nico menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, khususnya Bupati Maluku Tengah, atas dukungan dan kehadiran secara langsung selama rangkaian kegiatan berlangsung.

Menurutnya, dukungan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan kegiatan bertaraf internasional di Kepulauan Banda.

Apresiasi juga disampaikan kepada Ir Kodaeral IX Ambon yang telah memfasilitasi pengawalan dan pengamanan laut sehingga seluruh peserta dapat tiba di Banda dengan selamat.

Tidak hanya itu, Nico turut memberikan penghargaan kepada masyarakat Banda yang telah menyambut para peserta dengan keramahan dan semangat persaudaraan.

Menurutnya, sambutan hangat masyarakat menjadi bagian penting yang membuat pengalaman para pelayar selama berada di Banda semakin berkesan.

"Darwin–Banda Yacht Race 2026 diharapkan dapat terus berkembang menjadi agenda internasional yang memperkuat konektivitas maritim antara Australia dan Kepulauan Banda," ungkapnya .

Kegiatan ini juga diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen promosi pariwisata Maluku Tengah, memperluas jejaring kerja sama internasional, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian di Kepulauan Banda.

"Kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas pelayaran, masyarakat, dan berbagai pihak dapat terus diperkuat sehingga Darwin–Banda Yacht Race menjadi agenda berkelanjutan yang semakin mengangkat nama Banda sebagai destinasi maritim dunia sekaligus bagian penting dari sejarah Jalur Rempah," tutup Tulalessy  (Tim)

Ambon, Globaltimurnn.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PAN, Widya Pratiwi, S.H., menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden bentrok antarwarga yang terjadi di Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, yang mengakibatkan sedikitnya dua warga mengalami luka-luka.

Atas peristiwa tersebut, Widya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan sikap menahan diri, menjaga ketenangan, serta tidak mudah terpancing oleh berbagai bentuk provokasi yang berpotensi memperburuk situasi keamanan.

Ia juga memberikan apresiasi kepada jajaran Polres Kepulauan Aru yang bergerak cepat dalam mengendalikan kondisi di lapangan. Menurutnya, langkah penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan agar mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

"Maluku sejak dahulu dikenal dengan semangat hidup orang basudara yang menjunjung tinggi persaudaraan dan kebersamaan. Nilai-nilai itu harus terus kita rawat dan jadikan pegangan dalam menghadapi setiap persoalan," ujar Widya.

Politisi PAN tersebut menegaskan bahwa setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat sebaiknya diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, bukan dengan tindakan kekerasan yang hanya akan menimbulkan korban dan merusak keharmonisan sosial.

"Saya mengimbau seluruh masyarakat Dobo untuk tetap tenang, menahan diri, dan tidak terprovokasi oleh informasi maupun ajakan yang dapat memicu konflik. Mari kita percayakan penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum, sembari bersama-sama menjaga keamanan, persatuan, dan kedamaian di Bumi Jargaria," tutupnya. (Za)