Foto : Pengemudi Longboat Di Aru Hilang Di Laut, Diduga Hanyut Terbawa Arus Dan Gelombang

Aru, Globaltimurnn.com - Kecelakaan laut kini terjadi lagi di Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di sekitar perairan Pulau Toba, satu pengemudi Longboat pengantar penyelam terpaksa hanyut terbawa arus dan gelombang usai menurunkan para penyelam guna lakukan penyelam. 

Insiden tersebut terjadi sejak 31 Oktober 2025, sekitar pukul 16 : 00 Wit, dengan korban Aliando Pantolosan. 

Dari informasi yang diterima Basarnas Ambon menyampaikan bahwa" Dari kronologis kejadian saat mana Longboat tersebut memuat sebanyak 4 penyelam dengan rute Dobo menuju Perairan Pulau Toba Kab.Kepulaun Aru dengan tujuan menyelam di sekitar Perairan Toba Pada Tanggal 01 November 2025.

Saat mana penyelam 4 orang tersebut saat turun ka dalam laut guna melakukan penyelaman, sementara Aliando Pantolosan standby di speedboat, sambil menunggu penyelam naik ke permukaan air tidak lama kemudian korban diterpa cuaca buruk angin kencang berkabut dan hilang arah dengan spredboat. 

Hingga tiba pada pukul 13.00 Wit, dilaporkan 4 orang penyelam sudah naik ke permukaan air dan berhasil dievakuasi ke pulau toba Kabupaten, Kepulauan Aru oleh nelayan setempat dalam keadaan selamat. 

Sedangkan sampai saat ini 1 orang korban yang standby menggunakan speedboat hingga kini blm ditemukan, selanjutnya meminta bantuan SAR.

Pada Tanggal 01 November 2025 pkl 16.40 WIT, Tim Rescue USS Kep.Aru Dikerahkan Menggunakan RIB bergerak menuju Lokasi kejadian pada koordinat 5°22'55.51"S- 134°27'41.42"E, jarak -+29,82 Nm, dan Heading 31,94° arah Timur Laut dari Unit Siaga SAR Dobo. 

Kemudian Pada Tanggal 01 November 2025 Pkl. 17.57 WIT, Terima info dari Koordinator USS Kepulauan Aru bahwa Pada Pkl 17.50 WIT, korban telah di temukan oleh Tim SAR gabungan dan nelayan asal Desa Gulilit pada koordinat : 5°42'40.33"S - 134°12'32.49"E, dengan jarak 26,35 NM  heading 219 ° arah Barat Daya dari koordionat LKK awal dalam keadaan selamat selanjutnya speedboat milik korban masih berfungsi dan melanjutkan perjalanan kembali ke Dobo bersama rekan penyelam 4 orang lainnya.

Dengan ditemukannya korban maka Operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh unsur Potensi SAR dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih. (V374) 

Foto : Mahasiswa NU Dukung Polri Berantas Narkoba, Apresiasi Pemusnahan Barang Bukti Bernilai Rp29 Triliun

Jakarta, Globaltimurnn.com – Presidium Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah tegas Polri dalam pemberantasan narkoba, termasuk kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Rabu (29/10).

Ketua BEM PTNU, Ahmad Bahur Rifqi, menilai kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba ini merupakan langkah konkret dalam upaya menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman narkotika.

“Kami sangat mengapresiasi inisiasi dari Polri. Kegiatan ini sangat bagus dan kami sangat mendukung, karena dengan pemusnahan barang bukti narkoba ini, kita bisa menyelamatkan generasi bangsa untuk masa depan,” ujar Ahmad Bahur Rifqi.

Ia menegaskan, pemberantasan narkoba tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan harus menjadi gerakan berkelanjutan yang melibatkan seluruh elemen bangsa.

“Saya harap kegiatan seperti ini tidak hanya seremonial, tapi benar-benar menjadi dorongan positif untuk seluruh lembaga di negara ini agar terus mengungkap sindikat-sindikat narkoba,” lanjutnya.

Ahmad Bahur Rifqi menegaskan bahwa mahasiswa Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia siap mendukung langkah Polri dalam mengungkap jaringan kejahatan narkoba demi mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

“Kami, BEM PTNU se-Indonesia, menyatakan dukungan penuh terhadap Polri dan seluruh jajarannya dalam memberantas kejahatan narkoba,” tegasnya.

Kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkoba, serta wujud nyata sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa. (V374) 

Foto : Benhur Watubun Kembali Nahkodai PDIP Maluku : Tegakkan Disiplin, Satukan Barisan Menuju Kemenangan 2029

Ambon, Globaltimurnn.com – Aura soliditas dan semangat baru menyelimuti ruang pertemuan Lantai V Hotel Santika Premiere Ambon, Minggu (2/11/2025), saat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan resmi menetapkan Benhur G. Watubun kembali memimpin DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku untuk periode 2025–2030.

Keputusan tersebut diumumkan dalam Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) yang mengusung tema besar “Kedaulatan Maritim Maluku, Jalan Politik Kerakyatan Menuju Keadilan Sosial.”

Hadir dalam momentum penting itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Dr. Ir. Hasto Kristiyanto, M.M., dan Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, SH., MH., bersama jajaran pengurus DPP serta DPC dari 11 kabupaten/kota di Maluku.

Sebanyak 25 fungsionaris termasuk Benhur Watubun diambil sumpah sebagai pengurus baru DPD PDIP Maluku masa bakti 2025–2030.

Dalam sambutannya yang penuh energi dan kesungguhan, Benhur Watubun menyampaikan apresiasi mendalam kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Prof. Dr. (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri, beserta jajaran DPP atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya.

Terima kasih kepada Ibu Ketua Umum, Bapak Sekjen, dan seluruh DPP, Kepercayaan ini adalah tanggung jawab besar, Mulai besok, kita tidak boleh banyak bicara kita harus berbicara dengan kerja, tegas Benhur, disambut tepuk tangan meriah peserta konferensi.

Benhur mematok target ambisius bagi PDI Perjuangan Maluku di Pemilu 2029 menambah kursi legislatif dari delapan menjadi sembilan atau sepuluh kursi.

Menurutnya, kunci kemenangan adalah disiplin dan soliditas kader di semua tingkatan.

Benhur menegaskan kembali tiga amanat penting yang harus dijalankan oleh seluruh kader di Maluku :

1. Menjaga Persatuan,

2. Menghindari penyimpangan kebijakan, dan

3. Menegakkan transparansi keuangan partai.

Persatuan berarti merangkul, bukan menyingkirkan, Bahkan ketika ada yang berbeda pandangan, kita tetap jadikan mereka bagian dari perjuangan bersama, ujarnya.

Ia juga menegaskan, pengelolaan keuangan partai harus bersih dan akuntabel.

Mulai minggu depan, bidang kehormatan akan bekerja meminta klarifikasi, termasuk ke DPD, Jangan main main dengan urusan keuangan, Ini soal marwah partai, tandasnya dengan nada tegas.

Dalam arah politik ke depan, Benhur menekankan pentingnya memperkuat struktur partai hingga tingkat paling bawah.

Menjaga persatuan bukan hanya di ruang rapat. Kita harus turun ke bawah, mendengar dan merangkul masyarakat, Mereka adalah garda depan partai,” katanya.

Ia juga menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti arahan Sekjen Hasto Kristiyanto agar DPD memperkuat DPC-DPC yang masih lemah secara organisatoris, guna menghadapi dinamika politik menuju tahun 2029.

Konferda dan Konfercab kali ini menjadi momentum konsolidasi total bagi PDI Perjuangan di Maluku meneguhkan jati diri partai yang berpijak pada politik kerakyatan dan kedaulatan maritim.

Dengan kembali dipercayakannya Benhur Watubun sebagai Ketua DPD, PDI Perjuangan Maluku diharapkan kian solid, tangguh, dan mampu menjadi pelopor gerakan politik yang membumi bersama rakyat.

Maluku adalah daerah maritim. Semangat kita harus seperti laut luas, dalam, dan menyatukan. Dengan disiplin dan kerja bersama, kemenangan 2029 bukan sekadar target, tapi keniscayaan,” pungkas Benhur.(Za)

Foto : Status Lahan Asrama Militer OSN, Ka pendam Angkat Bicara Terkait Status Lahan

Ambon, Globaltimurnn.com - Menanggapi pemberitaan yang beredar di media terkait dugaan pembongkaran papan pelarangan di kawasan Asrama Militer (Asmil) OSM, Kepala Penerangan Kodam XV/Pattimura menyampaikan klarifikasi secara komprehensif.

Kami memahami kegelisahan masyarakat terkait pemberitaan ini. Sebagai bagian dari keluarga besar rakyat Maluku, TNI selalu mengedepankan pendekatan humanis dan berdasarkan hukum dalam setiap tindakan. Kami menghargai setiap masukan dan kritik konstruktif, termasuk dari Saudara Semi Waeleruny, demi terciptanya keharmonisan bersama.

Kapendam XV/Pattimura menyampaikan bahwa, telah berulang kali memberikan penjelasan komprehensif terkait status hukum lahan Asmil OSM. Namun demikian, kami sangat menyayangkan masih terdapat pihak-pihak yang ingin menguasai lahan tanpa dokumen yang sah dan terus menyampaikan pemberitaan dengan narasi-narasi yang bias serta melakukan framing sesuai kepentingan yang bersangkutan. Hal ini tentu dapat menimbulkan pemahaman yang keliru dan berpotensi menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat.

Berdasarkan Hasil Minute of Meeting dan sesuai Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor B-428/Q.1/Gph.2/06/2025 tanggal 18 Juni 2025, kami sampaikan fakta hukum sebagai berikut: Kodam XV/Pattimura berkedudukan sebagai pengelola dan penguasa aset negara berdasarkan Surat Keputusan Panglima Perang Pusat (1950) dan penguasaan faktual sejak 1958. Tanah tersebut telah beralih fungsi dari hak kolonial (eigendom verponding) menjadi aset negara pasca kemerdekaan sesuai UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan PP No. 224 Tahun 1961 yang menegaskan tanah bekas hak milik Barat menjadi tanah negara.

Tanah Asmil OSM telah tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) dalam sistem SIMAK sesuai UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP No. 27/2014, PMK 115/PMK.06/2020, dan PMK No. 128/PMK.01/2021. 

Kodam XV/Pattimura memiliki kewenangan hukum untuk melakukan pemanfaatan dan pengamanan terhadap aset negara tersebut demi kepentingan pertahanan negara.

Terkait status penghuni asrama, kami menghormati setiap saudara-saudara kita yang tinggal di kawasan tersebut, baik anggota TNI aktif, purnawirawan, maupun sipil TNI. Perlu dipahami bersama bahwa status hunian bersifat fungsional untuk kepentingan dinas militer, di mana penghuni adalah pengguna fasilitas dinas bukan pemilik pribadi, sesuai dengan fungsi asrama sebagai pendukung tugas pertahanan negara.

Mengenai klaim tanah adat, kami menghormati hak-hak masyarakat adat. Namun, klaim tersebut harus memenuhi persyaratan hukum berupa bukti penguasaan terus-menerus dan pengakuan resmi pemerintah daerah sesuai Permendagri 52/2014 dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Putusan pengadilan yang menolak gugatan para penggugat sekaligus eksepsi tergugat menunjukkan tidak terdapat dasar hukum yang cukup untuk klaim tersebut. Tanah bekas ulayat yang tidak lagi dikuasai masyarakat hukum adat, berdasarkan UUPA, secara otomatis dikuasai negara.

Kepada seluruh saudara-saudara kita yang merasa memiliki dokumen sah terkait kepemilikan lahan di area Asmil OSM, kami dengan hormat mengajak untuk mengajukan melalui jalur hukum yang benar dengan mengajukan gugatan ulang ke pengadilan dengan membawa dokumen-dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan ke media. Kami menghimbau untuk menghindari jalur media dalam mengklaim hak hukum, karena penyampaian melalui media hanya menghasilkan opini publik yang dapat menimbulkan kegaduhan dan tidak menyelesaikan persoalan hukum secara substansial. Framing berita yang bias hanya akan memperkeruh suasana dan menjauhkan kita dari solusi yang adil berdasarkan hukum.

TNI, khususnya Kodam XV/Pattimura, berkomitmen untuk selalu mengedepankan pendekatan humanis dan dialogis, menghormati supremasi hukum, menjaga hubungan baik dengan seluruh komponen masyarakat Maluku, dan terbuka untuk komunikasi konstruktif dengan semua pihak. Kami memahami bahwa tanah memiliki nilai emosional dan ekonomis bagi setiap orang. Namun, sebagai bangsa yang beradab, mari kita selesaikan melalui jalur hukum yang benar, bukan melalui narasi-narasi bias dan framing media yang dapat memecah persatuan kita.

Mari bersama-sama menjaga Maluku yang damai, Maluku yang adil berdasarkan hukum, dan Maluku yang tetap rukun dalam bingkai NKRI. Hukum adalah panglima, dialog adalah jalan, persatuan adalah tujuan. (V374) 

Foto : Membangun Keragaman Budaya dan UMKM, Langkah Bupati Malteng Perlu Diapresiasi

Masohi, Globaltimurnn.com - Upaya Bupati Maluku Tengah (Malteng) Zulkarnain Awat Amir, dalam membangun keragaman budaya dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerahnya patut diapresiasi. Melalui program dan kegiatan pameran Budaya dan UMKM serta festival Budaya menjelang persyaan HUT Kota Masohi Ke 68 Tahun pada 3 November 2025, Bupati Malteng telah menunjukkan komitmennya untuk melestarikan budaya lokal dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Upaya Bupati Malteng dalam membangun keragaman budaya dan UMKM sangat penting bagi kemajuan daerah kita. Semoga terus berkembang dan membawa manfaat bagi masyarakat, langka ini perlu di apresiasi.” Hal ini disampaikan   salah satu warga Kota Masohi Mat Holle, kepada media ini, Sabtu, (1/11/25), di Masohi.

Menurutnya, dengan  dukungan terhadap UMKM, masyarakat dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan usaha mereka. Hal ini juga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Langkah Bupati Malteng dalam membangun keragaman budaya dan UMKM di momentum HUT Kota Masohi, juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya kegiatan budaya dan ekonomi yang berkembang, masyarakat dapat merasa lebih sejahtera dan bahagia,” ujarnya.

Tentunya sebagai warga Masyarakat Malteng saya memberikan apresiasi atas langkah Bupati Malteng dalam membangun keragaman budaya nusantara sebagai identitas bangsa dan pengembangan UMKM sebagai penguatan ekonomi masyarakat Malteng  Tentunya masyarakat merasa bahwa upaya ini dapat membawa dampak positif bagi daerah dan masyarakat.

“Kita patut berbangga, Bupati Malteng begitu dekat dengan masyarakat. Lewat kolaborasi Budaya dan UMKM  yang ditampilkan dalam HUT Kota Masohi tahun ini, semoga budaya kita tetap terjaga dan dilestarikan," ucapnya. (.....)

Foto : PDI Perjuangan Maluku Kokohkan “Politik Laut untuk Rakyat”: Hasto Kristiyanto Tegaskan Kedaulatan Maritim Sebagai Jalan Keadilan Sosial

Ambon, Globaltimurnn.com - Semangat marhaenisme kembali bergelora di Tanah Raja Raja, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Provinsi Maluku menegaskan arah perjuangannya melalui Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) yang digelar di Ambon, Minggu (02/11/2025).

Mengusung tema besar “Kedaulatan Maritim Maluku, Jalan Politik Kerakyatan Menuju Keadilan Sosial,” kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi dan penguatan struktur partai di tiga wilayah strategis Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Bukan sekadar agenda organisasi, Konferda dan Konfercab kali ini menjadi panggung ideologis untuk menegaskan peran PDI Perjuangan dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat pesisir, nelayan, petani, hingga generasi muda Maluku.

Melalui sambutan nasional yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Dr. Ir. Hasto Kristiyanto, M.M., Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa kekuatan utama partai bukan terletak pada kekuasaan, tetapi pada disiplin ideologis dan semangat gotong royong.

Sebagai partai ideologis, kita harus disiplin dalam ideologi, organisasi, berpikir, dan waktu, Dengan disiplin, partai ini akan tetap hidup dan solid,” tegas Hasto di hadapan kader.

Ia juga menekankan bahwa penyusunan struktur kepengurusan di semua tingkatan harus berbasis pada integritas, loyalitas, dan komitmen terhadap nilai-nilai perjuangan partai.

Hasto mengingatkan kembali visi strategis Bung Karno tentang Kedaulatan Maritim yang kini menjadi napas perjuangan PDI Perjuangan di wilayah kepulauan seperti Maluku.

Bung Karno telah menegaskan, laut adalah halaman depan bangsa, Visi kemaritiman ini harus menjadi arah politik dan pembangunan rakyat, ujarnya.

Ia menambahkan, PDI Perjuangan mendorong agar Maluku menjadi pusat riset dan pengembangan oseanografi terbesar di Asia Tenggara, sejalan dengan cita cita Bung Karno mendirikan Universitas Pattimura sebagai poros pendidikan dan inovasi kelautan di Indonesia Timur.

Dalam pidatonya, Hasto juga menyinggung pesan ideologis Megawati Soekarnoputri tentang “The Power of Idea” atau kekuatan gagasan.

Menurutnya, PDI Perjuangan lahir bukan dari kekuatan modal, melainkan dari kekuatan ide dan keyakinan terhadap kedaulatan rakyat.

Republik ini berdiri bukan karena kapital, tetapi karena gagasan dan semangatrakyat, Itulah warisan Bung Karno yang harus kita jaga, tandasnya.

Di hadapan para kader, Hasto menyerukan agar PDI Perjuangan Maluku lebih proaktif dalam merekrut dan membina generasi muda untuk menjadi pelopor gerakan politik rakyat.

Sejarah PDI Perjuangan adalah sejarah anak muda. Bung Karno dan Ibu Mega memulai perjuangannya di usia muda. Karena itu, kader muda harus disiapkan menjadi pemikir dan pelopor bangsa, pesannya.

Melalui Konferda dan Konfercab ini, PDI Perjuangan Maluku meneguhkan arah perjuangan partai membangun kekuatan politik yang berpihak pada rakyat dan berakar di laut.

Semangat marhaenisme dan nasionalisme maritim menjadi landasan untuk membawa Maluku sebagai garda depan Indonesia berwawasan samudera. (Za)

Foto : Pemprov Maluku Dukung Penguatan Ekonomi Syariah Lewat Roadshow Pasar Modal Syariah

Ambon, Globaltimurnn.com - Pemerintah Provinsi Maluku mendukung penuh penguatan ekonomi dan keuangan syariah di daerah. Dukungan ini disampaikan saat pembukaan kegiatan Roadshow Pasar Modal Syariah yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di Aula Gedung BPSDM, dengan tema Pasar Modal Syariah: Gaya Investasi Kekinian untuk Semua Kalangan. Sabtu (1/11/2025)

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di seluruh Indonesia, termasuk di Maluku.

Acara dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, Djalaludin Salampessy, yang hadir mewakili Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Pengurus Pusat MES atas kepercayaannya menjadikan Maluku sebagai salah satu daerah tujuan roadshow tahun ini.

 “Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya menyampaikan terima kasih kepada Pengurus Pusat MES yang telah memilih Maluku sebagai lokasi *Roadshow Pasar Modal Syariah*. Ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab bagi kami untuk terus berkomitmen mendukung penguatan ekonomi dan keuangan syariah di daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memperkenalkan sistem ekonomi syariah kepada masyarakat luas, sekaligus membuka peluang investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberkahan.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap semakin banyak masyarakat yang memahami dan tertarik berinvestasi di pasar modal syariah. Selain memberikan keuntungan finansial, sistem ini juga membawa nilai keberkahan dan manfaat sosial,” katanya.

Menurutnya, prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan sangat sejalan dengan nilai-nilai masyarakat Maluku yang menjunjung tinggi kejujuran, gotong royong, dan kesejahteraan bersama.

“Ekonomi syariah sangat relevan dengan karakter masyarakat Maluku. Karena itu, kegiatan ini penting sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis nilai-nilai syariah,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Masyarakat Ekonomi Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga perbankan syariah untuk memperluas manfaat ekonomi syariah di daerah.

“Pemerintah akan terus mendukung pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.

Ia juga menegaskan agar kegiatan roadshow tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi berdampak nyata bagi pengembangan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan di Maluku.

“Kegiatan ini harus menjadi langkah konkret untuk membumikan ekonomi syariah di Maluku. Kami mengajak seluruh pihak—pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat—untuk bersama memperkuat keuangan syariah di daerah,” tegasnya.

Di akhir sambutan, Gubernur Maluku secara resmi membuka kegiatan Roadshow Pasar Modal Syariah. Ia berharap kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan ekonomi daerah.

“Kami yakin Maluku dapat berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang adil, beretika, dan berkeadilan sosial,” pungkasnya.

Sebagai Informasi Roadshow Pasar Modal Syariah merupakan kegiatan nasional yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) untuk meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat terhadap investasi berbasis syariah. Melalui kegiatan ini, MES berupaya memperkuat ekosistem keuangan syariah yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Acara Ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah yang juga sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Maluku, Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku, Staff Ahli Walikota Ambon, Perwakilan OJK Maluku, Koderal IX Ambon, Perwakilan Bursa Efek Indonesia Maluku. (V374)