Foto : Ciptakan Kemandirian Ekonomi Rakyat, Lewat Korem 151/Binaiya Semua Jajaran Kodim Tanggungjawab Bangun Koperasi Merah Putih Di Maluku

Ambon, Globaltimurnn.com - Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ketahanan Nasional, Universitas Brawijaya. Pembangunan KDKMP (Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih) adalah program pemerintah untuk membangun 80.000 unit koperasi di seluruh Indonesia, dengan PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana utama pembangunan fisiknya, didukung TNI dan pemerintah daerah, menggunakan skema pembiayaan pinjaman Himbara dan sumber dana desa/DAU untuk memperkuat ekonomi desa, distribusi kebutuhan pokok, penampungan hasil produksi, serta menciptakan kemandirian ekonomi kerakyatan, dengan target operasional penuh pada 2026.

Korem 151/ Binaiya Adalah salah satu satuan teritorial yang mendapat tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di wilayah Provinsi Maluku. Terlihat pada diagram menunjukan jumlah target KDKMP yang harus

Diselesaikan pembangunanya oleh Kodim jajaran yang berada di seluruh pelosok wilayah Provinsi Maluku. Dengan adanya berbagai tantangan dan kendala dilapangan yang dihadapi seperti mahalnya bahan bangunan dan minimnya tenaga ahli (Tukang) tidak membuat goyah semangat membantu Pemerintah Daerah dalam percepatan Pembangunan di wilayah. Hal ini terjadi berkat Kerjasama yang baik antara TNI dengan aparat Pemerintahan setempat yang sangat mendukung dan menerima Program Pembangunan KDKMP ini di Kampungnya.

Pembangunan di wilayah Korem 151/Binaiya sudah berjalan sejak dilaksanakan Groundbreaking secara serentak pada 17 Oktober 2025 dan terus berlanjut di berbagai daerah dengan dukungan TNI dan pemerintah daerah untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui pengelolaan usaha Bersama.

Sesuai data saat ini bahwa di wilayah Korem 151/Binaiya sedang mengerjakan 275 titik dari 1.128 titik yang menjadi target Pembangunan dari PT. Agrinas Pangan Nusantara, diharapkan kegiatan Pembangunan ini dapat diselesaikan pada akir bulan januari 2026 yang mana Bapak Presiden akan malaksanakan peresmian secara serentak sebanayak 80.000 titik tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan  Merah  Putih  bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa/kelurahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyederhanakan distribusi, dan menjadikan desa sebagai motor penggerak ekonomi nasional melalui kegiatan gotong royong, penyediaan layanan dasar (sembako, apotek, klinik, simpan pinjam), penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan ekonomi yang berkeadilan untuk seluruh elemen masyarakat desa, termasuk perempuan, pemuda, dan disabilitas. Secara keseluruhan kegiatan ini merupakan program strategis nasional untuk mewujudkan desa mandiri dan sejahtera, mendukung Indonesia Emas 2045 melalui sinergi pemerintah dan masyarakat. (Tim) 

Foto : Pangdam XV/Pattimura Pimpin Tradisi Penyambutan Yonif 733/Masariku Purna Tugas Pamtas RI–PNG

Ambon, Globaltinurnn.com - Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, S.Sos., M.M., memimpin upacara Tradisi Penyambutan Yonif 733/Masariku dalam rangka Purna Tugas Satgas Pamtas RI–PNG Mobile Yonif 733/Masariku di wilayah Papua Tahun 2025.

Semangat kebanggaan dan haru menyelimuti jalannya upacara penyambutan yang berlangsung di Lapangan Upacara Mako Yonif 733/Masariku, Desa Waiheru, Kota Ambon, pada Senin (29/12/2025).

Sebanyak 450 prajurit yang baru kembali dari daerah penugasan, dengan prinsip “pergi lengkap pulang lengkap”, berdiri tegap di bawah langit biru Maluku, menyambut momen yang menjadi penanda akhir perjalanan tugas yang penuh tantangan.

Dalam amanatnya, Pangdam  mengucapkan selamat datang kembali di Home Base serta menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit Satgas Pamtas RI–PNG Mobile Yonif 733/Masariku atas keberhasilan dalam melaksanakan penugasan di wilayah Papua.

Berbagai prestasi telah diraih selama pelaksanaan tugas, salah satu yang paling membanggakan adalah kembalinya seluruh prajurit Yonif 733/Masariku ke Home Base dalam keadaan lengkap tanpa kehilangan satu pun personel. Hal tersebut merupakan bukti nyata profesionalisme, disiplin, soliditas, serta kepemimpinan yang baik di seluruh jajaran Satgas.

Selain menjaga kedaulatan wilayah perbatasan, para prajurit juga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui berbagai kegiatan Serbuan Teritorial, Bhakti TNI, Komunikasi Sosial, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya.

“Upacara tradisi ini bukan sekadar seremonial, melainkan memiliki makna yang mendalam sebagai bentuk penghormatan, rasa syukur, dan kebanggaan satuan atas keberhasilan prajurit dalam melaksanakan tugas negara.”ujarnya

Lebih lanjut, ia berpesan kepada seluruh prajurit agar pengalaman, pengetahuan, serta nilai-nilai positif yang diperoleh selama penugasan dapat dijadikan bekal untuk meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya di satuan.

“Selamat kembali ke satuan, selamat berkumpul kembali dengan keluarga, dan tetaplah menjadi prajurit yang setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI,” tutup Pangdam.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.S., Kasdam XV/Pattimura Brigjen TNI Nefra Firdaus Lubis, S.E., M.M., Kapoksahli Pangdam XV/Pattimura Brigjen TNI Julius Joully Suawa, Irdam XV/Pattimura Brigjen TNI Muhammad Ali, S.H., Danrem 151/Binaiya Brigjen TNI Rafles Manurung, S.I.P., Danrindam XV/Pattimura Brigjen TNI Raden Agus Prasetyo Utomo, S.H., serta para Asisten Kasdam XV/Pattimura. (Tim) 

Foto : Media Gathering BPJS Kesehatan Ambon : Ungkap Pemenang Lomba Konten Kreatif, Dorong Pemahaman JKN

Ambon, Globaltinurnn.com – BPJS Kesehatan Cabang Ambon menyelenggarakan media gathering yang menjadi ajang bertemunya rekan-rekan media, kreator konten, dan tokoh terkait untuk berdiskusi serta memperkuat penyebaran informasi tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Selasa, (30/12/2025). 

Acara yang dihadiri juga oleh Bapak-Ibu Kepala Bagian sebagai juri telah menyampaikan berbagai poin penting, termasuk pengumuman pemenang lomba konten kreatif yang bertujuan menyebarkan pesan positif tentang JKN.

 

Selama acara, beberapa pemenang lomba turun hadir untuk menerima apresiasi, antara lain Nadra Firman Syah salah satu Duta Kreatif BPJS Kesehatan Cabang Ambon yang kemudian berbagi pengalaman sebagai duta.

Acara juga dibagi menjadi beberapa sesi, antara lain diskusi dan testimoni Duta Muda tentang pentingnya memahami JKN, penayangan video juara umum, serta penyerahan piagam dan penghargaan.

 

Dalam sambutannya, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Ambon Harbu A. Hakim, S.Com, MM, AAAk mengucapkan terima kasih kepada media yang proaktif menyebarkan informasi JKN di Provinsi Maluku. 

Dia menekankan bahwa BPJS Kesehatan tidak dapat menjalankan program sendirian dan membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, serta media yang memiliki jangkauan luas. "Kita juga melibatkan anak muda dan komunitas untuk menyebarkan pemahaman tentang tanggung jawab dan manfaat JKN," ujarnya.

 

Harbu juga menyampaikan kebahagiaan melihat peningkatan penyerapan dan penggunaan JKN di Maluku. Yang dulu hanya bisa merintih di rumah saat sakit, sekarang hanya dengan membawa KTP saja sudah bisa mengakses layanan kesehatan,  jelasnya. 

Dia menambahkan bahwa lomba konten kreatif yang baru selesai menunjukkan cinta masyarakat terhadap JKN, karena penilaian dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Semua video yang masuk keren dan luar biasa ada yang pertama kali membuat konten, ada juga yang sudah profesional, katanya. 

 

Tak lupa, Harbu mengakui bahwa JKN masih memiliki kekurangan dan meminta masukan dari masyarakat. Jangan pernah ragu menyampaikan keluhan atau pengaduhan kami sangat terbuka. BPJS Kesehatan berkembang berkat masukan dari masyarakat, tegasnya.

 

Selanjutnya, acara membahas tentang Program Komite Kesehatan Masyarakat (KKM) serta implementasi JKN di Maluku. Penyampaian informasi juga menekankan pentingnya budaya integritas di dunia kesehatan, seperti kejujuran, tanggung jawab, inovasi, dan pelayanan ramah.

 

Dinyatakan bahwa BPJS Kesehatan telah berusia 11 tahun dan telah memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, bahkan selama pandemi COVID-19. 

Saat ini, lembaga tersebut telah meraih standar pengajaran kelas internasional dan nasional, bahkan menjadi kiblat bagi banyak negara di dunia dalam pengelolaan jaminan kesehatan nasional. Penggunaan dana JKN juga ditegaskan terkontrol ketat oleh lima lembaga, antara lain DPR, KPK, BPK, BPKP, dan OJK.

 

Konsep "gotong royong" sebagai inti JKN juga diilustrasikan dengan contoh : seorang peserta yang membutuhkan operasi jantung seharga Rp132 juta (kelas III) akan ditanggung bersama oleh 3,9 juta peserta sehat lainnya. Dengan konsep ini, biaya perawatan yang mahal bisa kita tanggung bersama. 

 

Dalam penutup, penyampaian informasi juga mengundang hadirin untuk menyukai, berlangganan, dan berbagi video acara, dengan menyebutkan bahwa penyampaiannya juga akan menjadi konten kreator. (Za) 

 

 

Foto : Polres Halmahera Utara Raih Penghargaan dari DJPb Kemenkeu atas Prestasi Kelola Anggaran

Tobelo, Globaltimurnn.com - Polres Halmahera Utara meraih Penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2025 dengan Nilai IKPA TERBAIK I kategori pagu sedang di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara ( 30/12/25 )

Penyerahan Penghargaan ini di serahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Maluku Utara Ternate Bpk Sakop, dan di terima oleh Kepala Seksi Keuangan Polres Halmahera Utara Aipda Munawar Husen, S.A.P. Mewakili Kapolres Halmahera Utara.

Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran secara lebih baik," tutur Kasikeu, saat dihubungi Kasi Humas"

"Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik, termasuk dalam aspek pengelolaan anggaran, sebagai bentuk komitmen mendukung kinerja institusi," katanya," (V374) 

Foto : Polres Halut Musnahkan Ribuan Liter Miras Hasil Operasi KRYD dan Ops Pekat 2025

Tobelo, Globaltimurnn.com - Kepolisian Resor (Polres) Halmahera Utara, telah melakukan pemusnahan barang bukti hasil Operasi yang digelar dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemusnahan dilakukan di Halaman Mapolres Halmahera Utara dengan disaksikan oleh Forkopimda Kabupaten Halmahera, Tokoh Masyarakat, dan media. ( 30/12/25 )

Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlichson Pasaribu, S.H. S.I.K., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemusnahan barang  Bukti Miras yang kita saksikan hari ini  bukan sekedar rutinitas atau acara seremonial belaka.

Kegiatan ini merupakan bukti nyata dari komitmen Polri, TNI, dan Pemerintah Daerah dalam menjawab keresahan masyarakat terkait peredaran miras Ilegal yang kian memprihatinkan.

Kita semua menyadari bahwa Miras adalah akar dari sumber berbagai masalah sosial dan tindakan Kriminalitas.

Berdasarkan data Evaluasi Kamtibmas tahun 2025 Sebagian besar tindak pidana  Penganiayaan, pengeroyokan Kecelakaan lalulintas fatal, hingga kekerasan dalam rumah tangga ini di picu karena konsumsi miras.

Menjelang tahun baru 2026 Polri berkomitmen untuk melakukan "Cipta Kondisi" guna memastikan masyarakat dapat dapat merayakan pergantian tahun dengan aman nyaman dan damai tanpa gangguan suara bising atau keributan yang di picu oleh pengaruh miras,

Hasil Ops Miras Periode Mei sd Desember 2025 sbb :

Miras jenis captikus berjumlah 3272,95 liter, dengan uraian 

2 drum ukuran 200 liter

2 drum ukuran 100 liter

74 jerigen ukuran 25 liter

9 jerigen ukuran 20 liter

24 jerigen ukuran 5 liter

3 galon le mineral ukuran 15 l

28 botol aqua ukuran 1,5 ltr

523 btl aqu ukuran 600 ml

1 botol aqua ukuran 500 ml

477 kantong plastik ukuran 600 mili.

Untuk barang bukti miras jenis ciu berjumlah 58,1 liter dgn uraian sbb 

2 jerigen ukuran 25 liter

1 botol aqua ukuran 1,5 liter

4 botol aqua ukuran 600 ml

7 kantong plastik ukuran 600 mli

Barang bukti tuak ( saguer ) berjumlah 50 liter, Bir berjumlah 3,16 liter.

AKBP Erlichson menegaskan bahwa Polri tidak akan segan mengambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku bagi siapa saja yang masih nekat mengedarkan miras ilegal atau oplosan yang membahayakan nyawa.

Kepada para orang tua mari kita perketat pengawasan terhadap anak anak kita, jangan biarkan masa depan mereka hancur hanya karena pengaruh miras dan pergaulan bebas.

AKBP Erlichson juga mengajak bahwa jadikanlah moment pemusnahan ini sebagai langkah awal untuk membersihkan wilayah kita dari penyakit masyarakat, saya mengajak kepada seluruh warga berperan aktif untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran melalui layanan Call Center 110 Polri atau Kantor Polisi terdekat." Tutup Kasi Humas," (V374) 

Foto : Rilis Akhir Tahun 2025, Polri Paparkan Capaian Operasional dan Perkuat Pendekatan Humanis Berbasis Kepercayaan Publik

Jakarta, Globaltimurnn.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia memaparkan capaian bidang operasional sepanjang tahun 2025 dalam rilis akhir tahun sebagai langkah reflektif dan bentuk akuntabilitas kinerja Polri kepada masyarakat. Paparan ini tidak sekadar menyajikan data dan angka, tetapi menggambarkan kehadiran Polri dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum yang presisi di seluruh penjuru negeri.

Asisten Utama Bidang Operasi (Astamaops) Kapolri Komjen Pol Fadil Imran menyampaikan bahwa sepanjang 2025, Polri telah melaksanakan 5 operasi terpusat dan 265 operasi kewilayahan. Operasi tersebut tidak hanya berfokus pada agenda nasional berskala besar seperti Operasi Ketupat dan Operasi Lilin, tetapi juga memperkuat kemandirian wilayah melalui ratusan operasi di tingkat polda untuk menjawab tantangan spesifik di masing-masing daerah.

“Rilis akhir tahun ini adalah bentuk pertanggungjawaban Polri kepada masyarakat. Ini refleksi kinerja kami sepanjang 2025 dalam mengoptimalkan pemeliharaan kamtibmas, perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum yang presisi,” ujar Komjen Pol Fadil Imran.

Ia menegaskan bahwa keamanan nasional tidak dapat dibangun oleh Polri sendiri. Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menciptakan stabilitas yang berkelanjutan. Sepanjang 2025, Polri menjalin kerja sama dengan 5 kementerian, 4 lembaga, dan 2 unsur non-lembaga guna memastikan sistem keamanan nasional yang komprehensif dan inklusif.

Menurutnya, stabilitas keamanan juga memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan pengamanan berbagai agenda nasional dan internasional menjadi bukti bahwa keamanan merupakan investasi strategis.

“Keamanan adalah investasi ekonomi. Pengamanan World Water Forum terbukti meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali sebesar 8,23 persen. Begitu pula pengamanan kunjungan Paus Franciscus yang menunjukkan Indonesia sebagai negara yang damai dan toleran di mata dunia,” jelasnya.

Komjen Fadil menambahkan, Polri memastikan setiap event besar yang diamankan mampu memberikan dampak positif langsung bagi perekonomian rakyat.

Dalam aspek reformasi operasional, Polri menegaskan bahwa perubahan tidak hanya menyentuh taktik di lapangan, tetapi juga filosofi mendasar tentang kehadiran negara dalam ruang-ruang demokrasi. Polri menempatkan penyampaian pendapat di muka umum sebagai hak konstitusional warga negara, dengan peran Polri sebagai penjamin dan pelayan keamanan publik.

Polri secara terbuka mengakui adanya kritik publik terkait penggunaan kekuatan yang dinilai tidak proporsional serta lemahnya fungsi negosiasi di lapangan. Kritik tersebut menjadi titik balik bagi institusi untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.

“Kami berani mengakui kritik sebagai bagian dari proses transformasi. Dari situ kami melakukan pergeseran pendekatan, agar pengamanan tidak lagi berorientasi pada kekuatan semata, tetapi pada kepercayaan,” tegas Komjen Fadil.

Dalam dokumen kebijakan terbaru, Polri menetapkan tiga pilar utama pengamanan, yakni pendekatan dialogis berbasis hukum, proporsionalitas penggunaan kekuatan, serta integritas dan legitimasi. Ketiga pilar tersebut ditujukan untuk memastikan akuntabilitas institusi sekaligus menghadirkan sentuhan humanisme dalam setiap pelaksanaan tugas.

Sejalan dengan itu, Polri juga menggeser paradigma pengamanan aksi massa. Dari pendekatan crowd control yang represif, menuju crowd management, hingga paradigma ideal berupa mutual respect, di mana polisi hadir sebagai mitra publik dan masyarakat menghormati kehadiran polisi karena merasakan niat baik serta orientasi solusi.

“Pengamanan aksi tidak boleh lagi dilihat dari jumlah pasukan, tetapi dari kualitas interaksi antara polisi dan masyarakat. Inilah pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi ke depan,” ungkapnya.

Selain menjaga stabilitas keamanan, Polri juga berperan aktif dalam penanggulangan bencana. Sepanjang 2025 tercatat ribuan kejadian bencana, dengan tanah longsor dan angin puting beliung sebagai bencana yang paling dominan. Jawa Tengah menjadi wilayah dengan frekuensi bencana tertinggi.

Fokus utama Polri diarahkan pada kecepatan respons berbasis pemetaan kekuatan personel agar bantuan dapat tiba lebih cepat saat bencana terjadi. Saat bencana melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di akhir tahun, Polri hadir tidak hanya dengan personel, tetapi juga solusi konkret.

Di Aceh, tercatat 18 kabupaten/kota terdampak berat, dengan 133.000 rumah rusak dan 377.200 pengungsi. Polri mengerahkan 11.357 personel gabungan, menyalurkan 2.337,6 ton bantuan kemanusiaan, serta membangun 261 sumur bor untuk menjamin akses air bersih bagi masyarakat terdampak.

“Polri berkomitmen hadir tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi hingga tahap pemulihan. Karena sejatinya tugas Polri bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan kepercayaan publik,” pungkas Komjen Pol Fadil Imran. (V374) 

Foto : Ambon Butuh Sinergis! 500 Lembaran Lintas Masyarakat Dididik, Jadi Garda Terdepan Amanat Kota

Ambon, Globaltimurnn.com – Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Keamanan dan Ketertiban Umum yang gelar di Marina Hotel, menghadirkan berbagai tokoh penting, antara lain Sekretaris Kota Ambon (yang mewakili Walikota), Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon, Dewan Pembina Posyandu Kota Ambon, para Camat dan Lurah Sekota Ambon, serta perwakilan Kepala Satpol PP Provinsi Maluku, bersama dengan seluruh pimpinan dan jajaran Satuan Lintas Masyarakat (Limas) Kota Ambon.

 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Ambon ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Belanja Satpol PP Kota Ambon Tahun 2025. Selasa 30/12/2025

 

Terdapat tiga tujuan utama dari kegiatan ini, yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas    anggota Limas. 

2. Memperkuat peran Limas dalam    pencegahan gangguan keamanan dan        ketertiban umum. 

3. Meningkatkan keterkaitan tugas dan    fungsi Limas sekaligus menguatkan nilai    persaudaraan, toleransi, dan pendekatan    persuasif dalam menghadapi dinamika    sosial masyarakat.

 

Diharapkan melalui kegiatan ini, akan tercapai tiga hasil utama, peningkatan pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab, peningkatan motivasi serta kesiapsiagaan Limas dalam menjaga keamanan lingkungan, dan terbentuknya komitmen bersama untuk menjaga Kota Ambon tetap aman dan tertib.

 

Dalam sambutannya yang mewakili Walikota Ambon, Sekretaris Kota menegaskan bahwa kegiatan pemberdayaan Limas sangat krusial untuk menjaga keamanan dan ketertiban di kota ini. "Limas adalah kekuatan penting yang paling mengenal wilayah dan paling cepat mengetahui potensi gangguan keamanan dan ketertiban ini adalah wujud nyata kepedulian untuk Kota Ambon," ujarnya.

 

Ia menambahkan bahwa tantangan keamanan saat ini semakin beragam, mulai dari dinamika sosial, potensi konflik antar warga, penyebaran informasi tidak bertanggung jawab, hingga kegiatan masyarakat yang membutuhkan pengamanan bersama. "Semua ini tidak bisa hanya ditangani TNI dan Polri saja, melainkan membutuhkan peran aktif masyarakat dan Limas," jelasnya.

 

Peran Limas yang strategis mencakup penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan, pendampingan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum, penanggulangan serta pencegahan bencana dan kebakaran, hingga dukungan pada kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. "Ambon bukan milik satu kelompok saja, melainkan milik semua orang," tegasnya.

 

Sekretaris Kota juga mengingatkan agar anggota Limas memahami tugas dan kewenangannya dengan disiplin dan bertanggung jawab, bertindak tegas namun tetap mengutamakan pencegahan dan dialog. 

"Limas harus mampu meredam masalah sebelum berkembang menjadi konflik yang merugikan masyarakat luas. Jangan pernah menjadi provokator atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya jadilah penjaga kedamaian, bukan sumber masalah," pesannya.

 

Ia menegaskan bahwa peran Limas sebagai bagian penting dari pemerintah akan terus diperkuat, dengan harapan diimbangi oleh pengabdian yang tulus, disiplin, dan loyal. "Perang saudara kecil dimulai dari lingkungan, dan lingkungan aman lahir dari Limas yang bekerja dengan sungguh-sungguh," ucapnya sambil menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Limas Kota Ambon.

 

Sebagai tambahan, Walikota melalui wakilnya menyampaikan keinginannya agar mekanisme kerja Limas dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan segera diaktifkan kembali dengan pengaturan dari Satpol PP, karena kecepatan respon di tengah masyarakat sangat penting untuk menjaga situasi dan kondisi yang kondusif. Rencana pengaturan ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja Satpol PP tahun 2026.

 

Kegiatan berjalan dengan baik dan lancar, dengan harapan dapat meningkatkan peran aktif Limas sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Kota Ambon yang aman, damai, dan harmonis. (Za)