Ambon, Globaltimurnn.com – Di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan digital dan maraknya tawaran pinjaman online, generasi muda dituntut tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga mampu mengambil keputusan keuangan secara bijak.

Melihat kondisi tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Ambon menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku untuk memperkuat pemahaman generasi muda mengenai literasi keuangan.

Kegiatan peningkatan kapasitas literasi keuangan tersebut berlangsung di Kantor OJK Provinsi Maluku dan melibatkan pemuda dari berbagai komunitas, organisasi kepemudaan, serta kalangan mahasiswa di Kota Ambon.

Kepala Dispora Kota Ambon, Richard Luhukay, AP, mengatakan kolaborasi tersebut merupakan langkah strategis untuk membuka akses pengetahuan bagi pemuda agar lebih siap menghadapi berbagai tantangan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di era digital.

“Dispora ini menjembatani teman-teman komunitas muda, teman-teman pemuda, untuk mendapatkan banyak informasi terkait literasi keuangan. Karena itu, kami bekerja sama dengan OJK Provinsi Maluku,” ujar Richard.

Menurut Richard, materi yang diberikan tidak sebatas bagaimana mengelola keuangan. Para peserta juga dibekali pemahaman mengenai pemanfaatan media sosial secara bijak, membaca peluang, hingga menghadapi berbagai tantangan yang muncul seiring perkembangan teknologi.

Hal tersebut dinilai penting karena media sosial saat ini menjadi salah satu ruang yang paling banyak digunakan generasi muda untuk mendapatkan informasi, termasuk informasi mengenai produk dan layanan keuangan.

Di sisi lain, kemudahan akses terhadap layanan keuangan digital juga harus diimbangi dengan pengetahuan yang memadai agar pemuda tidak terjebak dalam keputusan finansial yang dapat merugikan diri sendiri.

Richard menyoroti maraknya praktik keuangan ilegal, termasuk pinjaman online ilegal, yang dinilai menjadi salah satu tantangan serius bagi masyarakat, termasuk kalangan pemuda.

“Manfaatnya tentu sangat besar, karena hari-hari ini kita melihat maraknya ilegal finansial atau pinjaman online yang dirasakan masyarakat. Bahkan sudah menjamur sampai ke kalangan pemuda,” jelasnya.

Karena itu, Dispora bersama OJK mendorong agar pemuda memiliki kemampuan dasar dalam mengelola keuangan, memahami risiko, serta mampu membedakan layanan keuangan yang legal dan aman dengan layanan yang berpotensi merugikan.

Tak hanya soal menghindari pinjaman online ilegal, pemuda juga diarahkan untuk memahami bagaimana mengelola pendapatan, menentukan kebutuhan dan keinginan, hingga mengenali pilihan investasi yang tepat.

“Kami ingin memberikan pemahaman kepada para pemuda ketika mereka mau meningkatkan kapasitas dirinya, bagaimana cara pengelolaan keuangan yang baik dan benar, kemudian seperti apa berinvestasi yang tepat,” katanya.

Lebih jauh, Richard mengatakan kegiatan tersebut diharapkan tidak berhenti pada peserta yang hadir. Pengetahuan yang diperoleh harus dapat dibawa kembali ke lingkungan masing-masing sehingga manfaatnya dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Para pemuda yang mengikuti kegiatan tersebut diharapkan mampu menjadi duta literasi keuangan di lingkungan keluarga, kampus, sekolah, komunitas, maupun lingkaran pertemanan.

“Jadi mereka bisa menjadi duta literasi di tengah-tengah lingkungan mereka, baik itu di keluarga, lingkungan kuliah, tempat pendidikan, bahkan lingkungan pertemanan,” ungkapnya.

Menurutnya, ketika seorang pemuda memiliki pemahaman keuangan yang baik, maka pengetahuan tersebut dapat ditularkan kepada orang-orang di sekitarnya.

Dengan demikian, edukasi yang dimulai dari satu kegiatan dapat berkembang menjadi gerakan literasi yang lebih luas di tengah masyarakat Kota Ambon.

Kegiatan tersebut sendiri mendapat respons positif dari kalangan pemuda. Peserta berasal dari berbagai komunitas dan organisasi kepemudaan, termasuk mahasiswa yang memiliki ketertarikan terhadap isu pengembangan kapasitas dan literasi keuangan.

Dispora membuka kesempatan bagi pemuda untuk mengikuti kegiatan tersebut melalui proses pendaftaran, sehingga peserta yang hadir berasal dari latar belakang yang beragam.

“Yang mengikuti kegiatan ini cukup banyak. Ada dari berbagai komunitas, ada angkatan muda, ada dari komunitas, dan ada juga mahasiswa. Kami membuka pendaftaran untuk ikut serta dalam kegiatan ini,” ujarnya.

Richard berharap langkah tersebut menjadi awal dari dampak yang lebih besar bagi pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kota Ambon.

“Dampak kecil ini kami harapkan nantinya bisa berbuah menjadi dampak yang lebih besar,” tuturnya.

Ke depan, Dispora Kota Ambon memastikan upaya peningkatan kapasitas pemuda akan terus dilakukan melalui berbagai kolaborasi dan kerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan generasi muda.

Dispora, kata Richard, akan terus membuka ruang untuk menemukan potensi serta peluang baru yang dapat memberikan manfaat bagi pemuda Kota Ambon.

“Dispora akan tetap terus mencari potensi-potensi dan peluang di luar sana untuk memberikan dukungan bagi para pemuda Kota Ambon,” pungkasnya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Dispora untuk memastikan generasi muda Kota Ambon tidak hanya aktif dalam berbagai kegiatan kepemudaan, tetapi juga memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi tantangan masa depan. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Pengembangan kawasan wisata Pantai Galala, Kota Ambon, tidak hanya dituntut menghadirkan daya tarik bagi pengunjung, tetapi juga harus mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Ambon, Elly Toisutta, saat membuka kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Terbuka (UT) Ambon di kawasan Pantai Galala, Jumat (14/08/2026).

Kegiatan bertajuk “Penguatan UMKM Wisata Pantai melalui Booth Kontainer dan Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Komposter” itu menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, pelaku UMKM dan masyarakat dalam memperkuat potensi ekonomi sekaligus membangun kesadaran terhadap pengelolaan sampah.

Dalam sambutannya, Elly mengatakan kawasan pantai memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Berbagai aktivitas UMKM, seperti kuliner, minuman, produk lokal hingga jasa pendukung pariwisata, harus terus dikembangkan agar masyarakat sekitar benar-benar merasakan manfaat dari pertumbuhan sektor wisata.

Namun, ia mengingatkan bahwa kemajuan pariwisata harus berjalan seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan.

“Pantai yang ramai dikunjungi wisatawan harus tetap bersih, tertata dan nyaman. Lingkungan yang terjaga juga akan meningkatkan daya tarik wisatawan dan pada akhirnya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujar Elly.

Persoalan sampah menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Kota Ambon. Elly mengungkapkan, produksi sampah di Kota Ambon saat ini mencapai sekitar 250 ton setiap hari, sementara kemampuan armada pengangkutan masih terbatas.

Kondisi tersebut, kata dia, mendorong pemerintah mengambil langkah konkret dengan memperkuat sarana persampahan.

Elly menyebutkan, sejak dirinya bersama Wali Kota Ambon mulai menjalankan pemerintahan, anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk pengadaan kendaraan dinas baru justru dialokasikan untuk menambah armada pengangkut sampah.

“Dari mulai kami dilantik sampai hari ini, saya dan Pak Wali memilih tidak membeli kendaraan dinas yang baru. Dana itu kami alokasikan untuk membeli kurang lebih 10 truk sampah. Ini bagian dari tanggung jawab kita untuk melihat bagaimana persoalan sampah di kota ini harus kita bereskan bersama-sama,” jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Perubahan perilaku masyarakat, terutama kebiasaan memilah dan membuang sampah pada tempatnya, menjadi faktor penting.

Terlebih lagi, kawasan wisata seperti Pantai Galala harus dijaga bersama agar tetap memberikan kenyamanan kepada pengunjung.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Yang paling penting adalah kesadaran masyarakat. Sampah harus dipilah dan jangan seenaknya membuang sampah, apalagi di tempat-tempat wisata seperti ini,” tegasnya.

Di sisi lain, Elly meminta para pelaku UMKM tidak sekadar menjadi penerima manfaat, tetapi harus mengambil peran sebagai pelaku utama dalam perkembangan kawasan wisata.

Ia menyambut baik dukungan UT Ambon melalui penyediaan booth kontainer dan berbagai fasilitas pendukung yang dapat membuat aktivitas usaha masyarakat menjadi lebih tertata.

Elly meminta pelaku UMKM menjaga kebersihan tempat usaha, meningkatkan kualitas produk, memperhatikan tampilan makanan dan minuman serta terus berinovasi.

“Jangan hanya menjadi penonton dari berkembangnya kawasan wisata, tetapi harus menjadi pelaku utama sekaligus penerima manfaat dari perkembangan tersebut,” katanya.

Menurutnya, keberhasilan UMKM wisata tidak hanya ditentukan oleh produk yang dijual, tetapi juga kualitas pelayanan kepada pengunjung.

Ia mengingatkan agar para pelaku usaha memberikan pelayanan yang ramah sehingga wisatawan mendapatkan pengalaman positif dan memiliki keinginan untuk kembali berkunjung.

“Perhatikan jenis produk, tampilannya, kualitas dan rasanya. Ketika orang keluar dari sini, mereka harus selalu ingat untuk kembali. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita melayani tamu. Tetap ramah dan memberikan pelayanan yang baik,” pesannya.

Elly menilai kawasan Pantai Galala, khususnya area di bawah Jembatan Merah Putih (JMP), telah berkembang menjadi salah satu lokasi yang cukup dikenal masyarakat dan wisatawan dari luar daerah.

Karena itu, menurutnya, potensi tersebut harus dikelola secara serius melalui peningkatan kualitas produk UMKM, kebersihan kawasan dan pelayanan kepada wisatawan.

Sementara itu, Ketua Panitia PKM menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus bentuk kontribusi UT Ambon dalam pemberdayaan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, UT Ambon memberikan empat unit food container sebagai sarana pendukung aktivitas UMKM di kawasan Pantai Galala.

Fasilitas tersebut diharapkan mampu menciptakan ruang usaha yang lebih tertata, bersih, nyaman dan menarik bagi masyarakat maupun wisatawan.

Tak hanya sektor UMKM, aspek lingkungan juga menjadi perhatian dalam program tersebut.

Sebanyak enam unit komposter disiapkan untuk ditempatkan di sejumlah titik di Kota Ambon, termasuk kawasan Pantai Galala. Sarana tersebut ditujukan untuk mengolah sampah organik sejak dari sumbernya menjadi kompos yang memiliki nilai manfaat bagi lingkungan.

Selain itu, turut disediakan tempat sampah ramah lingkungan guna mendukung pemilahan dan pengelolaan sampah di kawasan sasaran.

Program tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyediaan sarana, tetapi mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah.

Elly memberikan apresiasi kepada UT Ambon yang memilih Pantai Galala sebagai lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi dalam persoalan masyarakat merupakan bentuk nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam memberikan solusi terhadap persoalan ekonomi dan lingkungan.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat dilanjutkan dengan pendampingan secara berkelanjutan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan sehingga hasil yang dicapai benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan UMKM, perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah serta peningkatan kualitas kawasan Pantai Galala sebagai salah satu ruang wisata di Kota Ambon,” ungkapnya.

Elly menegaskan, masa depan kawasan Pantai Galala sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pihak. Pemerintah, perguruan tinggi, pelaku UMKM dan masyarakat harus bergerak bersama untuk menjadikan kawasan tersebut bukan hanya menarik secara wisata, tetapi juga produktif secara ekonomi dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Dengan dukungan fasilitas UMKM, pengolahan sampah berbasis komposter serta pendampingan berkelanjutan, Pantai Galala diharapkan dapat berkembang menjadi kawasan wisata yang semakin bersih, nyaman, produktif dan berkelanjutan. (Za)

Ambon, globaltimurnn.com - Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Dankodaeral) IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., menerima kunjungan silaturahmi Pengurus Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) Rayon Ambon di ruang kerja Dankodaeral IX, Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku, Jumat (14/8/2026).

Kunjungan yang dipimpin Ketua PPAL Rayon Ambon, Pelda (Purn) Kasbiyanto, tersebut bertujuan mempererat komunikasi dan hubungan antara purnawirawan dengan personel aktif TNI Angkatan Laut, khususnya di wilayah kerja Kodaeral IX.

Dalam pertemuan itu, Dankodaeral IX didampingi Asisten Personel (Aspers) Dankodaeral IX Kolonel Laut (KH) Rojilun, S.Pd., CTMP. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Dankodaeral IX menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi para purnawirawan dalam menjaga nama baik serta memperkuat solidaritas keluarga besar TNI Angkatan Laut.

"Saya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas dedikasi serta kontribusi berkelanjutan dari seluruh purnawirawan dalam menjaga nama baik dan merawat solidaritas keluarga besar TNI Angkatan Laut, khususnya di wilayah Ambon dan sekitarnya," ujar Dankodaeral lX. 

Ia berharap komunikasi dan hubungan antara Kodaeral IX dan PPAL Rayon Ambon dapat terus terjalin dengan baik, termasuk melalui berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan di wilayah Maluku.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara personel aktif TNI Angkatan Laut dan para purnawirawan sebagai bagian dari keluarga besar TNI Angkatan Laut. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com – Sikap Kepala KPPG Maluku-Maluku Utara, dr. Rosita, M.Kes., yang disebut sulit ditemui saat hendak dikonfirmasi wartawan terkait sejumlah persoalan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai menuai sorotan.

Upaya konfirmasi tersebut dilakukan bukan untuk menghakimi ataupun mencari kesalahan, melainkan sebagai bagian dari fungsi kontrol pers dalam memperoleh penjelasan atas informasi dan pengaduan masyarakat yang berkembang terkait pelaksanaan program MBG di lapangan.

Namun, ketika wartawan mendatangi pihak KPPG untuk meminta klarifikasi, Kepala KPPG disebut belum bersedia memberikan keterangan secara langsung.

Bahkan, wartawan disebut diminta menunjukkan surat tugas sebelum dapat melakukan konfirmasi. Padahal, identitas dan profesi sebagai wartawan telah diperlihatkan melalui kartu pers.

Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan di tengah publik. Sebab, KPPG memiliki posisi penting dalam koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Maluku dan Maluku Utara.

Ketika terdapat keluhan masyarakat maupun informasi mengenai dugaan persoalan dalam pelaksanaan MBG, masyarakat tentu membutuhkan penjelasan dari pihak yang memiliki kewenangan.

Apalagi, MBG merupakan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, termasuk anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Di tengah upaya memperoleh konfirmasi, salah satu staf KPPG, A.J. Marwan, justru mempersilakan media untuk memberitakan informasi yang berkembang dan melakukan pengecekan ke lapangan.

“Dari media saja to. Kalau memang dari media sudah kasih naik dan kalau memang dari masyarakat tidak setuju, tinggal turun ke lapangan saja,” ujar A.J. Marwan.

Pernyataan tersebut justru membuka ruang pertanyaan baru. Jika media dipersilakan memberitakan dan melakukan penelusuran di lapangan, publik tentu berharap pihak KPPG juga memberikan penjelasan secara terbuka agar informasi yang beredar dapat diuji dan diklarifikasi.

Persoalan utama dalam kondisi seperti ini bukan semata-mata soal wartawan dapat atau tidak bertemu dengan seorang pejabat.

Yang jauh lebih penting adalah bagaimana lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengawasan program publik memberikan ruang transparansi ketika muncul pertanyaan dari masyarakat.

Jika seluruh pelaksanaan MBG telah berjalan sesuai ketentuan, maka penjelasan berbasis data tentu dapat menjadi jawaban terhadap berbagai tudingan yang berkembang.

Sebaliknya, jika terdapat persoalan di lapangan, publik juga berhak mengetahui langkah apa yang telah dilakukan untuk menyelesaikannya.

KPPG juga memiliki ruang yang sangat terbuka untuk membantah apabila terdapat informasi yang tidak benar.

Artinya, setiap tudingan dapat dijawab dengan data, setiap kesalahan informasi dapat diluruskan, dan setiap persoalan dapat dijelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan maupun fakta di lapangan.

Karena itu, keterbukaan menjadi penting agar masyarakat tidak mendapatkan informasi hanya dari satu sisi.

Sorotan terhadap KPPG Maluku-Maluku Utara juga tidak terlepas dari desakan BEM Nusantara Maluku sebelumnya yang meminta Badan Gizi Nasional mengevaluasi Kepala KPPG terkait sejumlah dugaan persoalan.

Di antaranya disebut adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan, intervensi jabatan, serta persoalan yang berkaitan dengan pengadaan alat pelindung diri (APD) dan supplier bahan baku.

Namun, seluruh tudingan tersebut hingga kini harus ditempatkan sebagai dugaan yang masih memerlukan verifikasi dan pemeriksaan resmi. Tidak tepat jika tudingan tersebut langsung dianggap sebagai fakta sebelum adanya hasil pemeriksaan dari pihak berwenang.

Justru karena persoalan tersebut telah menjadi perhatian publik, penjelasan resmi dari pihak KPPG maupun Badan Gizi Nasional menjadi penting.

Publik membutuhkan kepastian: apakah pengaduan tersebut telah diterima? Apakah sudah dilakukan pemeriksaan? Jika sudah, apa hasilnya? Dan jika tidak terbukti, apa dasar yang digunakan untuk menyatakan bahwa seluruh tudingan tersebut tidak benar?

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut akan jauh lebih efektif dibandingkan membiarkan isu berkembang tanpa penjelasan.

Badan Gizi Nasional sebagai institusi yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan program MBG juga diharapkan tidak membiarkan polemik mengenai pengawasan program tersebut berkembang tanpa kejelasan.

Jika memang seluruh pelaksanaan telah berjalan sesuai aturan, sampaikan kepada publik berdasarkan data.

Jika terdapat pengaduan masyarakat, jelaskan apakah pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti.

Jika ditemukan pelanggaran, lakukan pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku.

Sebaliknya, apabila seluruh tudingan tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga seharusnya dapat dijelaskan secara terbuka agar tidak muncul prasangka berkepanjangan terhadap pihak yang dituding.

Sebab, transparansi bukanlah kelemahan. Justru keterbukaan dapat menjadi cara paling kuat untuk menjawab sekaligus membantah berbagai dugaan yang berkembang.

Wartawan tidak meminta perlakuan khusus. Media hanya menjalankan fungsi jurnalistik dengan meminta keterangan kepada pejabat yang memiliki kewenangan.

Konfirmasi merupakan bagian penting dalam pemberitaan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak hanya berasal dari satu pihak.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala KPPG Maluku-Maluku Utara, dr. Rosita, M.Kes., disebut belum memberikan klarifikasi langsung kepada wartawan mengenai sejumlah persoalan yang hendak dikonfirmasi.

Kini, publik menunggu langkah berikutnya dari KPPG dan Badan Gizi Nasional.

Apakah berbagai pertanyaan tersebut akan dijawab secara terbuka dengan data dan fakta, atau polemik mengenai pengawasan MBG akan terus berkembang tanpa penjelasan resmi?

Transparansi adalah kunci agar program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas tetap mendapatkan kepercayaan publik. (Rdks) 

Halut, Globaltimurnn.com – Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Gerakan Pramuka ke-65 tingkat Kwartir Cabang Halmahera Utara berlangsung khidmat di Halaman Kantor Bupati, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Jumat (14/8/2026). Bertindak selaku Inspektur Upacara Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si.

 

Mengusung tema "Memantapkan Langkah Organisasi Mendukung Swasembada Pangan Indonesia Emas 2045", kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Drs. E.J. Papilaya, MTP, Wakapolres Halut Kompol Saipul Egal, Danramil 1508-01/Tobelo Mayor Arh Mohammad Ali, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, para Pembina Pramuka, peserta upacara, serta undangan lainnya. 

 

Dalam amanat Ketua Kwartir Nasional yang dibacakannya, Bupati Piet Hein Babua menyampaikan perjalanan 65 tahun Gerakan Pramuka telah membuktikan peran besarnya dalam membentuk generasi muda yang beriman, berkarakter, disiplin, dan cinta tanah air.

 

"Pramuka telah melahirkan pemimpin, pendidik, ilmuwan, aparatur negara, tokoh masyarakat, hingga wirausahawan yang mengabdi untuk bangsa. Nilai Tri Satya dan Dasa Darma menjadi fondasi yang menjadikan generasi kita tangguh menghadapi perubahan zaman," ujar Bupati.

 

Bupati menegaskan tema peringatan kali ini selaras dengan Asta Cita Pemerintah RI terkait swasembada pangan. Swasembada pangan bukan sekadar soal bertanam, melainkan mencakup pendidikan, keterampilan, teknologi, kewirausahaan, hingga pengelolaan sumber daya.

 

"Melalui Pramuka, kita tanamkan budaya produktif, cinta pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta kepedulian lingkungan. Metode pendidikan kita berkembang dari learning by doing menjadi belajar, mencipta, dan menyelesaikan persoalan nyata," tegasnya.

 

Ditegaskannya pula, di tengah tantangan perubahan iklim, kemajuan teknologi, hingga ancaman sosial seperti narkoba dan perundungan, Pramuka hadir membekali generasi muda dengan karakter dan arah yang benar agar kemampuan yang dimiliki bermanfaat luas.

 

Bupati juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, pembina, pelatih, orang tua, hingga mitra strategis yang telah bersinergi memajukan Gerakan Pramuka di Halmahera Utara.

 

"Kita berharap hari ini menjadi momentum memperbarui tekad, memperkuat persatuan, dan memperluas pengabdian. Pramuka harus tetap menjadi kawah candradimuka pembentukan karakter bangsa yang melahirkan pemimpin masa depan berintegritas dan berwawasan kebangsaan," pungkasnya. (𝐆𝐈𝐎).

Ambon, globaltimurnn.com - Komandan Satuan Pertahanan Pantai (Dansathantai) Kodaeral IX, Kolonel Laut (P) Frejhon Da Costa menghadiri Simulasi Keadaan Darurat di atas KMP Wayangan yang berlangsung di Pelabuhan Galala, Ambon, Maluku pada Kamis (13/8/2026).

Kegiatan yang diinisiasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon tersebut, merupakan langkah proaktif untuk meningkatkan kesiapsiagaan, koordinasi, dan kecepatan respons seluruh pemangku kepentingan maritim dalam menghadapi berbagai potensi keadaan darurat, kecelakaan, maupun situasi kritis di kapal penyeberangan.

Dalam simulasi, peserta mempraktikkan sejumlah skenario kedaruratan, antara lain penanganan kebakaran di atas kapal, evakuasi dan penyelamatan korban cedera, prosedur meninggalkan kapal (abandon ship), serta penyelamatan korban jatuh ke laut (man overboard).

Simulasi tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Plt. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon, Kepala KSOP Kelas I Ambon, perwakilan Distrik Navigasi Maluku, Polairud Polda Maluku, Balai Karantina Kesehatan Maluku, PT Jasa Raharja, dan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.

Kehadiran Kodaeral IX dalam kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen TNI Angkatan Laut untuk memperkuat sinergi dengan seluruh instansi maritim dalam mendukung keamanan dan keselamatan pelayaran, khususnya bagi masyarakat pengguna jasa transportasi laut di wilayah perairan Ambon dan sekitarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dansathantai Kodaeral IX mewakili Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., menyampaikan bahwa simulasi keadaan darurat memiliki nilai strategis bagi wilayah Maluku yang karakteristik geografisnya sebagai provinsi kepulauan menjadikan transportasi laut sebagai salah satu sarana utama mobilitas masyarakat.

“Kesiapsiagaan dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan mutlak diperlukan untuk memastikan setiap potensi keadaan darurat dapat ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur, sehingga keselamatan jiwa pengguna jasa pelayaran dapat terjamin,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh kru kapal dan personel instansi terkait semakin terlatih dalam menghadapi situasi darurat sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Selain meningkatkan kemampuan respons lanjutnya, simulasi juga diharapkan semakin memperkuat koordinasi lintas instansi dalam mewujudkan keselamatan pelayaran serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang menggunakan transportasi laut di wilayah kepulauan Maluku. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com – Yayasan Kesehatan Gereja Protestan Maluku (GPM) mulai mengambil langkah konkret untuk membenahi tata kelola dan meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Sumber Hidup GPM.

Langkah awal tersebut ditandai dengan pertemuan perdana pengurus yayasan bersama Plt. Direktur, jajaran manajemen dan seluruh pegawai RS Sumber Hidup yang berlangsung di Aula Rumah Sakit Sumber Hidup, Kamis (13/08/2026).

Ketua Yayasan Kesehatan GPM, Dr. Reny Nendisa, SH, MH, mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menyatukan visi seluruh unsur di rumah sakit dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Menurutnya, kepengurusan baru tidak hadir untuk mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan membangun solusi bersama demi memperbaiki kondisi rumah sakit.

“RS Sumber Hidup adalah wujud pelayanan GPM kepada masyarakat, sehingga harus tetap berlandaskan nilai kemanusiaan dan kasih,” ujar Reny.

Ia menjelaskan, agenda pembenahan akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan disiplin pegawai, kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), ketertiban administrasi hingga peningkatan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Reny juga mengajak seluruh pegawai meninggalkan pola kerja yang tidak produktif dan membangun budaya kerja yang berorientasi pada penyelesaian masalah serta kepatuhan terhadap aturan.

Ia menegaskan bahwa pasien harus ditempatkan sebagai pusat pelayanan. Karena itu, keramahan, komunikasi yang baik dan kepedulian terhadap kebutuhan pasien menjadi hal yang tidak boleh diabaikan.

“Pasien harus menjadi pusat perhatian dengan pelayanan ramah, komunikasi baik dan kepedulian tinggi,” tegasnya.

Selain pembenahan pelayanan, Yayasan Kesehatan GPM juga akan melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, aset, sistem pengawasan internal hingga manajemen risiko.

Reny menilai proses tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Pembenahan rumah sakit, kata dia, tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab yayasan maupun manajemen, tetapi membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.

“Yayasan akan menjalin kerja sama dengan pemerintah, rumah sakit lain, sektor swasta, Gereja, perguruan tinggi, DPRD dan pemangku kepentingan lainnya,” katanya.

Ia berharap perubahan yang akan dilakukan dapat dipandang sebagai peluang untuk memperbaiki diri, bukan sesuatu yang harus ditakuti.

Menurut Reny, seluruh pihak juga perlu mengesampingkan ego pribadi, jabatan maupun kepentingan unit kerja dan kembali menempatkan nilai kasih, kejujuran, keadilan serta penghormatan terhadap martabat manusia sebagai dasar pelayanan. 

Sementara itu, Plt. Direktur RS Sumber Hidup GPM, dr. Ivan Abednego, memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi rumah sakit yang telah berdiri sejak 1946 tersebut.

Dengan jumlah pegawai sekitar 135 orang, RS Sumber Hidup masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan peralatan medis yang sebagian telah berusia tua. Kondisi sejumlah ruangan juga membutuhkan perhatian karena mengalami kebocoran maupun genangan ketika musim hujan.

Selain persoalan fasilitas, rumah sakit juga menghadapi keterbatasan tenaga dokter ahli, penyesuaian terhadap berbagai kebijakan Kementerian Kesehatan, serta tuntutan pelayanan bagi peserta BPJS dan masyarakat yang memperoleh layanan gratis.

“Tantangan tersebut adalah keterbatasan serta kerusakan fasilitas dan peralatan medis yang sudah tua, ada ruangan yang bocor atau tergenang saat musim hujan, kesulitan mendapatkan dokter ahli, penyesuaian terhadap kebijakan Kementerian Kesehatan serta pelayanan BPJS dan gratis bagi masyarakat,” jelas Ivan.

Ia menambahkan, RS Sumber Hidup saat ini juga tengah mempersiapkan proses akreditasi dan masih membutuhkan bendahara baru untuk memperkuat pengelolaan administrasi dan keuangan rumah sakit.

Dari sisi kesejahteraan pegawai, rumah sakit baru mampu memenuhi pembayaran gaji pokok, sementara sejumlah hak lainnya seperti uang makan dan transportasi belum dapat dipenuhi secara maksimal.

“Kami tentu menyambut baik dukungan yayasan baru, dan berharap kolaborasi ini membawa solusi nyata,” harap Ivan.

Pengurus Yayasan Cek Langsung Kondisi Rumah Sakit

Setelah pertemuan, pengurus Yayasan Kesehatan GPM tidak hanya menerima pemaparan mengenai kondisi rumah sakit, tetapi langsung melakukan peninjauan ke sejumlah unit pelayanan.

Rombongan melihat kondisi poliklinik, ruang perawatan, instalasi farmasi, ruang operasi hingga paviliun.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi fasilitas, sarana pelayanan serta berbagai kebutuhan yang harus menjadi perhatian dalam agenda pembenahan ke depan.

Hasil peninjauan akan menjadi salah satu bahan bagi yayasan dalam menyusun langkah strategis untuk memperbaiki sekaligus mengembangkan RS Sumber Hidup GPM.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Yayasan Kesehatan GPM Dr. Reny Nendisa didampingi Wakil Ketua Yayasan dr. Janne Pattiasina, Sp.OG, Bendahara Yayasan Pdt. Fany Pasanea, serta anggota Conny Lelapary, M.Si dan Fembryano Lesnusa.

Melalui pembenahan yang dilakukan secara bertahap dan kolaboratif, Yayasan Kesehatan GPM menargetkan RS Sumber Hidup dapat terus memperkuat kualitas pelayanan serta kembali menjadi salah satu wujud nyata pelayanan kesehatan GPM bagi masyarakat. (Za)