Foto : 𝐏𝐎𝐑𝐏𝐑𝐎𝐕 𝐕 𝐌𝐚𝐥𝐮𝐤𝐮 𝐔𝐭𝐚𝐫𝐚 𝐑𝐞𝐬𝐦𝐢 𝐃𝐢𝐛𝐮𝐤𝐚 𝐝𝐢 𝐇𝐚𝐥𝐦𝐚𝐡𝐞𝐫𝐚 𝐔𝐭𝐚𝐫𝐚, 𝐃𝐢𝐢𝐤𝐮𝐭𝐢 𝐑𝐢𝐛𝐮𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐬𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐝𝐚𝐫𝐢 𝐒𝐞𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐬𝐢

Tobelo, Globaltimurnn.com – Rangkaian ajang olahraga terbesar tingkat provinsi, Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) V Maluku Utara Tahun 2026, resmi dibuka secara meriah. Upacara pembukaan dilaksanakan pada Selasa sore (9/6/2026) di Lapangan Upacara Do’mu Ma Tau, Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Kegiatan berlangsung khidmat dan lancar hingga selesai, dihadiri ribuan undangan yang terdiri dari pejabat tinggi daerah, unsur pimpinan instansi, panitia, hingga ratusan atlet dari seluruh Kabupaten dan Kota.

 

Hadir langsung dalam kesempatan tersebut Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Wakil Gubernur Hi. Sarbin Sehe, serta sejumlah pejabat utama seperti Kasrem 152/Baabullah mewakili Danrem, Kapolda Malut, Kajati Malut, Kabinda Malut, Kepala BNN Provinsi Malut, dan Wakil I Ketua Umum KONI Pusat Mayjen TNI (Purn.) Dr. Suwarno. Turut hadir para Bupati, Wali Kota, beserta unsur Forkopimda dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah se-Provinsi Maluku Utara. 

 

Dalam sambutannya, Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua menyampaikan rasa bangga dan kehormatan daerahnya dipercaya menjadi tuan rumah. Ia menegaskan PORPROV bukan sekadar ajang mencari juara, melainkan sarana mempererat persaudaraan dan persatuan masyarakat. “Kami telah berupaya memberikan pelayanan terbaik. Kepada seluruh atlet, bertandinglah dengan sportivitas, jadikan momen ini lahirnya atlet yang mampu mengharumkan nama daerah hingga kancah nasional,” ujarnya. 

Sementara itu, perwakilan KONI Pusat memberikan apresiasi tinggi atas kesiapan panitia dan pemerintah daerah, berharap ajang ini menjadi sarana menemukan bibit atlet andalan masa depan.

 

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dalam sambutan resminya mengingatkan bahwa persaudaraan dan sportivitas lebih utama daripada sekadar meraih medali. Ia menekankan olahraga sebagai sarana membangun karakter dan persatuan bangsa.

Sebagai bagian dari rangkaian pembukaan, diserahkan pula kartu kepesertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh atlet, penghargaan kepada sponsor pendukung, serta penyerahan piala bergilir juara umum. Dengan dibukanya secara resmi, seluruh rangkaian pertandingan PORPROV V Maluku Utara 2026 siap dilaksanakan dengan harapan berjalan aman, sukses, dan melahirkan prestasi gemilang. (𝐆𝐈𝐎).

Foto : Luar Biasa,,, Karya Bakti TNl AL, Suka Cita Bagi Masyarakat Tawari, Terbantu Akses Jembatan Gantung

Ambon, globaltimurnn.com - TNl AL melalui Komando Daerah TNl Angkatan Laut (Kodaeral) lX kembali hadir untuk rakyat di wilayah Maluku melalui Karya Bakti Pembangunan Jembatan Gantung Kali Waisawa yang dibangun swadaya bersama masyarakat Dusun Sawa, Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Maluku pada Selasa (9/6/2026).

Pembangunan jembatan tersebut merupakan salah satu program Kodaeral lX untuk masyarakat yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan.

Wakil Komandan Kodaeral lX, Laksma TNl Dr. Muhammad Risahdi mewakili Komandan Kodaeral lX, Laksda TNl Hanarko Djodi Pamungkas, S.H. meninjau pelaksanaan pembangunan jembatan gantung di Dusun Sawa, Negeri Tawiri, Teluk Dalam Ambon. 

Dalam kesempatan tersebut, Wadan Kodaeral lX didampingi Kepala Dinas Teritorial Kodaeral lX, Kolonel Laut (KH) Frenky Jamris Akihary mengatakan bahwa jembatan gantung Kali Waisawa yang dibangun ini akan menjadi sarana penghubung warga di Dusun Sawa, Negeri Tawiri. 

Infrastruktur jembatan gantung ini lanjutnya, memiliki panjang 14 meter dengan lebar satu meter, sehingga diharapkan dapat mempermudah mobilitas warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan.

 

Menurut Wadan Kodaeral IX, tahap pembangunan jembatan ini telah dimulai dua pekan lalu dengan pengecoran pondasi dan tiang besi penyangga di kedua sisi Kali Waisawa.

"Kemarin bersama masyarakat Dusun Sawa dan 30 personel Kodaeral lX, kita telah melaksanakan pemotongan tiga batang pohon kelapa dan secara gotong royong diangkut ke lokasi jembatan, dan hari ini, kita fokuskan pada pemasangan batang kelapa dan tali bentangan jembatan gantung sampai tuntas," terangnya.

Pembangunan jembatan kerjasama Kodaeral lX bersama masyarakat setempat ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

 

Dankodaeral lX melalui Wadan Kodaeral lX juga mengapresiasi semangat gotong royong yang ditunjukkan oleh personel Kodaeral lX dan masyarakat dalam pembangunan jembatan tersebut. 

Menurutnya, sinergi antara TNI dan rakyat merupakan kekuatan utama dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah. Melalui program Karya Bakti TNI AL untuk rakyat, diharapkan berbagai kebutuhan infrastruktur masyarakat dapat terpenuhi sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup dan mendorong kemajuan wilayah Maluku. 

Sementara itu Tokoh Agama di Negeri Tawiri, Pendeta Thomas Pattinasarany mengucapkan terimakasih kepada TNl AL melalui Kodaeral lX yang telah memberikan perhatian kepada masyarakat  Negeri Tawiri dengan pembangunan Jembatan di Kali Waisawa ini. 

"Terimakasih Tuhan telah memberikan kami jembatan melalui TNI AL, semoga keberadan jembatan ini semakin memberikan manfaat bagi masyarakat di Negeri Tawiri khususnya Dusun Sawa," pungkasnya. 

Hal senada juga diungkapkan Kelvin Sambono, siswa Kelas 5 SD Negeri 1 Tawiri yang setiap pagi dan petang harus menyebrang Kali Waisawa dengan lepas sepatu, kini dia bisa leluasa melewati Kali lebih cepat dan tidak takut basah. 

"Sekarang beta bisa menyeberang, tidak lagi buka sepatu lagi, dan tidak takut terbawa arus bila hujan tiba atau memutar jauh ke dusun sebelah untuk pergi dan pulang sekolah, terimakasih TNl AL sudah bantu beta," ungkapnya. (Rdks) 

Foto : Haul ke-13 Taufiq Kiemas, Prof. Arief Hidayat Gagas "Eco-Marhaenisme" sebagai Mazhab Konstitusi Hijau Indonesia

Jakarta, globaltimurnn.com — Guru Besar Hukum Tata Negara sekaligus Profesor Emeritus Universitas Borobudur, Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., memperkenalkan gagasan Eco-Marhaenisme sebagai pembaruan pemikiran kebangsaan yang berakar pada ajaran Bung Karno untuk menjawab tantangan lingkungan hidup, kedaulatan energi, dan geopolitik global abad ke-21.

Gagasan tersebut disampaikan dalam tulisan yang dipersembahkan dalam rangka Haul ke-13 Dr. (HC) H.M. Taufiq Kiemas pada Senin (8/6/2026).

Menurut Prof. Arief Hidayat, dunia saat ini sedang menghadapi perubahan geopolitik yang ditandai oleh persaingan antarnegara dalam memperebutkan energi, mineral strategis, pangan, air, teknologi, hingga jalur perdagangan global. Di saat yang sama, krisis iklim, kerusakan lingkungan, dan ancaman kelangkaan sumber daya alam semakin menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan peradaban manusia.

"Indonesia memerlukan paradigma baru yang mampu mengintegrasikan kedaulatan sumber daya alam, keberlanjutan lingkungan hidup, keadilan sosial, dan kepentingan nasional dalam satu kerangka konstitusional yang utuh," tulis Prof. Arief.

*Aktualisasi Pemikiran Bung Karno*

Dalam pandangannya, Eco-Marhaenisme merupakan aktualisasi pemikiran Bung Karno mengenai kemerdekaan ekonomi dan penguasaan sumber daya alam yang disesuaikan dengan realitas abad ke-21.

Jika Marhaenisme lahir sebagai jawaban terhadap kolonialisme ekonomi pada abad ke-20, maka Eco-Marhaenisme hadir sebagai respons terhadap krisis lingkungan, transisi energi, serta rivalitas geopolitik global yang semakin kompleks.

Prof. Arief menjelaskan bahwa Eco-Marhaenisme tidak dimaksudkan menggantikan Marhaenisme, melainkan mengembangkannya agar tetap relevan dengan tantangan zaman.

Ia mendefinisikan Eco-Marhaenisme sebagai Mazhab Konstitusi Hijau Indonesia yang mensintesiskan nilai-nilai Pancasila, Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, pemikiran Bung Karno, prinsip Green Constitution, serta geopolitik sumber daya alam global.

Dalam konsep tersebut, sumber daya alam tidak lagi dipandang semata sebagai faktor produksi ekonomi, melainkan sebagai fondasi eksistensi bangsa, sumber kedaulatan nasional, dan amanat konstitusional yang harus diwariskan kepada generasi mendatang.

*Dekalog Eco-Marhaenisme*

Sebagai kerangka ideologis, Prof. Arief memperkenalkan sepuluh prinsip dasar atau Dekalog Eco-Marhaenisme.

Sepuluh prinsip tersebut meliputi pandangan bahwa alam adalah amanat, negara merupakan pengelola strategis kekayaan alam, rakyat menjadi penerima manfaat utama sumber daya alam, lingkungan hidup merupakan hak konstitusional generasi mendatang, serta energi dipandang sebagai instrumen kedaulatan bangsa.

Selain itu, konsep tersebut juga menempatkan hilirisasi sebagai jalan menuju kemandirian ekonomi nasional, teknologi sebagai alat pembebasan bangsa, geopolitik yang harus melayani kepentingan nasional, pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta kedaulatan sumber daya alam sebagai fondasi kedaulatan peradaban.

"Prinsip-prinsip ini diharapkan menjadi pedoman etis, konstitusional, dan strategis dalam penyelenggaraan negara pada era transisi energi dan kompetisi geopolitik global," ujarnya.

*Pasal 33 UUD 1945 sebagai Doktrin Kedaulatan*

Prof. Arief menegaskan bahwa pemikiran Bung Karno tentang penguasaan sumber daya alam menemukan bentuk konstitusionalnya dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

Menurutnya, Pasal 33 tidak dapat dipahami hanya sebagai norma ekonomi, melainkan sebagai doktrin konstitusional yang menegaskan kedaulatan bangsa atas bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

"Bangsa yang tidak menguasai sumber daya strategisnya sendiri tidak akan pernah sepenuhnya merdeka," tulisnya.

Karena itu, penguasaan negara atas sumber daya alam harus diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

*Kedaulatan Energi dan Tantangan Geopolitik*

Dalam tulisannya, Prof. Arief juga menyoroti meningkatnya arti penting energi dan mineral strategis dalam percaturan global.

Menurutnya, nikel, tembaga, lithium, rare earth elements, hingga energi terbarukan kini menjadi faktor penentu posisi suatu negara dalam sistem internasional.

Indonesia, sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, dinilai harus mampu memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkuat kedaulatan nasional.

"Kedaulatan energi harus dipahami sebagai bagian integral dari kedaulatan negara. Ketergantungan energi dan teknologi dapat melahirkan bentuk-bentuk ketergantungan baru yang mengurangi kemampuan bangsa menentukan arah pembangunannya sendiri," kata Prof. Arief.

*Doktrin Kedaulatan Ekologis Konstitusional*

Salah satu kontribusi utama yang ditawarkan melalui Eco-Marhaenisme adalah lahirnya konsep Kedaulatan Ekologis Konstitusional.

Doktrin ini menegaskan bahwa negara merupakan wali amanat konstitusional atas seluruh sumber daya alam nasional yang wajib mengelola, melindungi, dan memanfaatkannya demi kemakmuran rakyat, keberlanjutan lingkungan hidup, serta kepentingan generasi yang akan datang.

Dengan demikian, negara tidak diposisikan sebagai pemilik sumber daya alam, melainkan sebagai pengemban amanat konstitusi untuk memastikan kekayaan bangsa digunakan secara adil dan berkelanjutan.

*Trisakti Ekologis untuk Indonesia Masa Depan*

Sebagai aktualisasi ajaran Trisakti Bung Karno, Prof. Arief menawarkan konsep Trisakti Ekologis, yaitu:

1. Berdaulat atas sumber daya alam.

2. Berdikari dalam energi dan teknologi.

3. Berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Konsep tersebut dinilai dapat menjadi jembatan antara warisan pemikiran Bung Karno dengan tantangan lingkungan hidup, transisi energi, dan geopolitik global yang dihadapi Indonesia saat ini.

Di bagian akhir tulisannya, Prof. Arief menyampaikan tesis utama bahwa semakin strategis suatu sumber daya alam bagi keberlangsungan bangsa dan negara, semakin kuat legitimasi konstitusional negara untuk menguasai, mengatur, mengelola, dan melindunginya demi kemakmuran rakyat, keberlanjutan lingkungan hidup, dan kedaulatan nasional.

Melalui Eco-Marhaenisme, Prof. Arief berharap Indonesia tidak hanya mampu menjaga amanat Pasal 33 UUD 1945, tetapi juga memberikan kontribusi intelektual bagi perkembangan teori konstitusi modern, hukum lingkungan, dan geopolitik sumber daya alam dunia pada abad ke-21. (sang)

Foto : Prajurit Kodaeral IX Asah Kemampuan Menembak di Bulan Profesi TNI AL

Ambon, globaltimurnn.com - Prajurit Komando Daerah TNl Angkatan Laut (Kodaeral) IX menjalani latihan menembak sebagai bagian dari materi Bulan Profesi TNl Angkatan Laut yang digelar di Lapangan Tembak Dusun Talaga Kodok, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (9/6/2026). 

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya pembinaan profesionalisme prajurit, sekaligus meningkatkan kemampuan dasar tempur personel unsur laut di jajaran Kodaeral IX.

Latihan menembak tersebut diikuti 84 personel yang terdiri dari Staf Satrol sebanyak 14 personel, KRI Belati-622 sebanyak 39 personel, KRI Dorang-874 sebanyak 10 personel, KRI Posepa-870 sebanyak tujuh personel, KAL Alkura sebanyak tujuh personel, KAL Panana sebanyak empat personel, serta KAL Hutumuri sebanyak tiga personel.

Selain itu, kegiatan juga didukung oleh sembilan personel pengawas dari Satuan Pertahanan Pantai Kodaeral IX guna memastikan pelaksanaan latihan berjalan aman, tertib, dan sesuai prosedur.

Dalam pelaksanaannya, para peserta menggunakan berbagai jenis persenjataan organik TNI AL, diantaranya senjata M4A1 Carbine dan SS2 V5 Mini.

Seluruh rangkaian latihan dilaksanakan dengan mengedepankan standar keamanan personel serta prosedur keselamatan menembak yang ketat, sehingga latihan dapat berlangsung secara efektif dan optimal.

Kegiatan latihan menembak ini menjadi salah satu sarana penting dalam mengasah kemampuan, ketangkasan, serta profesionalisme prajurit Kodaeral IX, khususnya dalam penguasaan senjata ringan guna mendukung kesiapsiagaan operasional satuan di wilayah kerja.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut KS Guskamla Koarmada III, Paban Guskamla Koarmada III, Komandan KRI Belati-622, Komandan KRI Dorang-874, serta Komandan KRI Posepa-870 yang memberikan dukungan dan motivasi kepada seluruh personel selama pelaksanaan latihan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh prajurit Kodaeral IX semakin terampil, sigap, dan profesional dalam menjalankan tugas-tugas pertahanan dan keamanan laut, sejalan dengan semangat Bulan Profesi untuk terus meningkatkan kualitas prajurit Jalasena. (Rdks) 

Foto : Direktur AMO Resmi Ditunjuk sebagai Koordinator Dewan Juri PESPARAWI Nasional XIV 2026

Ambon, Globaltimurnn.com - Lembaga Pengembangan PESPARAWI Nasional (LPPN) secara resmi menunjuk Ronny Loppies sebagai Koordinator Dewan Juri untuk ajang PESPARAWI Nasional XIV Tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Penunjukan ini tertuang dalam Surat Tugas Nomor STUG/01/LPPN/I/2026 yang diterbitkan oleh Ketua I LPPN, Devi Panjaitan, atas nama Ketua Umum LPPN periode 2021–2026. Keputusan tersebut menjadi bagian dari upaya LPPN memperkuat tata kelola pelaksanaan PESPARAWI agar berjalan sesuai prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Selasa 09/06/2026).

Sebagai Koordinator Dewan Juri, Ronny Loppies diberikan tanggung jawab besar untuk menjaga integritas dan kelancaran proses penilaian selama kompetisi berlangsung. Ia dituntut memastikan seluruh tahapan penjurian berjalan sesuai standar, pedoman, dan regulasi yang telah ditetapkan oleh LPPN. Peran strategis ini dinilai sangat penting mengingat hasil penilaian akan menjadi tolok ukur keberhasilan peserta dalam setiap kategori perlombaan yang dipertandingkan.

Tugas yang diemban meliputi pengelolaan seluruh informasi teknis terkait penjurian, pemberian penjelasan komprehensif mengenai sistem penilaian kepada dewan juri maupun pihak terkait, serta melakukan pengawasan terhadap hasil keputusan dewan juri di setiap kategori lomba. Selain itu, koordinasi yang efektif antarjuri juga menjadi perhatian utama guna memastikan adanya keseragaman pemahaman terhadap kriteria penilaian. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir kendala teknis sekaligus menjaga objektivitas hasil penjurian di lapangan.

Penunjukan Ronny Loppies juga mencerminkan kepercayaan LPPN terhadap kapasitas, pengalaman, dan kompetensi yang dimilikinya dalam bidang musik gerejawi dan pengelolaan kompetisi paduan suara. Dengan pengalaman yang dimiliki, ia diharapkan mampu memimpin dewan juri secara profesional serta menjamin setiap peserta memperoleh penilaian yang adil dan proporsional. Kehadirannya sebagai koordinator menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan PESPARAWI Nasional XIV.

PESPARAWI Nasional XIV akan berlangsung di Manokwari, Papua Barat, pada 18–28 Juni 2026 dengan mempertandingkan 12 kategori lomba yang melibatkan kontingen dari berbagai provinsi di Indonesia. Sebagai perhelatan akbar musik gerejawi tingkat nasional, ajang ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan, pengembangan talenta, dan penguatan persaudaraan antarumat Kristiani. Melalui persiapan yang matang dan koordinasi yang solid, LPPN berharap proses penjurian dapat berlangsung secara profesional, transparan, dan menghasilkan standar kualitas yang membanggakan bagi perkembangan musik gerejawi dan paduan suara di Indonesia. (Za)

Foto : Setelah WTP Diraih, Pemkot Ambon Fokus Tuntaskan Temuan BPK dalam 60 Hari

Ambon, Globaltimurnn.com – Keberhasilan Pemerintah Kota Ambon meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Maluku menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan akuntabel.

Wali Kota Ambon Dalam arahannya kepada seluruh aparatur sipil negara, mengajak seluruh jajaran pemerintah kota untuk tidak cepat berpuas diri atas capaian tersebut.

Menurutnya, WTP merupakan hasil dari proses panjang pembenahan sistem pengelolaan keuangan yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh perangkat daerah.

“Ini adalah keberhasilan kolektif. Karena itu, tanggung jawab kita berikutnya adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang harus segera ditindaklanjuti dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Beberapa temuan katanya, berkaitan dengan administrasi perjalanan dinas dan sejumlah aspek pengelolaan keuangan lainnya yang memerlukan penyelesaian segera.

Untuk itu, seluruh kepala OPD diminta aktif berkoordinasi dengan Inspektorat dan BPKAD guna memastikan seluruh rekomendasi dapat dituntaskan sebelum batas waktu 60 hari berakhir.

“Jangan menunggu sampai mendekati tenggat waktu. Semua temuan harus segera diselesaikan agar tidak menjadi persoalan yang berulang pada pemeriksaan berikutnya,” tegasnya.

Wali Kota juga menekankan pentingnya membangun budaya tertib administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi sebagai fondasi utama mempertahankan opini WTP.

“Kita pernah merasakan masa-masa Disclaimer dan WDP. Pengalaman itu harus menjadi pengingat agar kita terus bekerja profesional dan menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” tutupnya. (Za)

Foto : Rutan Ambon Perkuat Sistem Keamanan, Tambah CCTV untuk Maksimalkan Deteksi Dini dan Pengawasan 24 Jam

Ambon, Globaltimurnn.com – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat keamanan dan ketertiban melalui peningkatan sistem pengawasan berbasis teknologi. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penambahan empat unit kamera pengawas (CCTV) baru di sejumlah titik strategis, sehingga total CCTV yang beroperasi di lingkungan rutan kini mencapai 14 unit.

Peningkatan sarana pengamanan ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pemantauan serta mendukung deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Dengan cakupan pengawasan yang semakin luas, petugas dapat memantau seluruh aktivitas di dalam rutan secara lebih optimal, cepat, dan responsif.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan Kelas IIA Ambon, Jefry Persulessy, menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi pengawasan merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang aman, tertib, dan profesional.

Penambahan CCTV ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memperkuat deteksi dini dan meningkatkan efektivitas pengawasan di lingkungan rutan. Dengan dukungan teknologi yang memadai, kami berharap potensi gangguan keamanan dapat diminimalisir sehingga pelaksanaan tugas pengamanan berjalan lebih optimal, ujar Jefry, Selasa (09/06/2026).

Senada dengan itu, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR) Kelas IIA Ambon, Rifky, menjelaskan bahwa perluasan jaringan CCTV menjadi langkah strategis dalam mendukung tugas pengamanan yang berlangsung selama 24 jam.

Menurutnya, kamera pengawas yang ditempatkan pada sejumlah area dengan tingkat aktivitas tinggi akan membantu petugas melakukan pemantauan secara menyeluruh, sekaligus mempercepat pengambilan keputusan ketika ditemukan situasi yang membutuhkan penanganan segera.

CCTV merupakan sarana pendukung yang sangat vital dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Dengan bertambahnya titik pengawasan, petugas dapat memantau kondisi lingkungan rutan secara lebih maksimal, melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, serta mengambil langkah cepat apabila terjadi situasi yang memerlukan penanganan, jelas Rifky.

Ia menambahkan, pemanfaatan teknologi pengawasan tidak hanya berfungsi menjaga keamanan, tetapi juga meningkatkan kualitas kinerja petugas agar lebih efektif, akuntabel, dan profesional.

Empat unit CCTV tambahan tersebut dipasang di beberapa lokasi strategis yang dinilai membutuhkan pengawasan lebih intensif. Selain berfungsi sebagai alat pemantauan, rekaman CCTV juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas serta membantu proses penelusuran apabila terjadi insiden di dalam lingkungan rutan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Rutan Ambon dalam mewujudkan tata kelola pemasyarakatan yang modern, profesional, dan berorientasi pada penguatan keamanan serta ketertiban. Dengan sistem pengawasan yang semakin terintegrasi, diharapkan seluruh aktivitas di lingkungan rutan dapat berlangsung secara aman, tertib, dan terkendali.

Melalui penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, Rutan Ambon menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, kondusif, dan mendukung terwujudnya pemasyarakatan yang Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat. (Za)