Ambon, globaltimurnn.com - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX terus memperkuat pembinaan mental dan spiritual prajurit melalui pelaksanaan Salat Subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan ceramah keagamaan di Masjid Nurul Iman, Mako Kodaeral IX, Halong, Kota Ambon, Maluku, Minggu (25/10/2026).

Kegiatan yang diikuti Prajurit Tidur Dalam beragama Islam tersebut, menjadi bagian dari pembinaan karakter prajurit Jalasena agar senantiasa beriman, berakhlak mulia, tangguh, dan profesional dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Jamaah Subuh yang selalu diikuti prajurit Tidur Dalam Kodaeral lX setiap hari ini, mereka berangkat dari sejumlah mess, yakni Mess Perwira Pertama, Mess Bintara, Mess Tamtama, serta Mess Kowal/ASN. Mereka berjalan kaki menuju masjid sekitar 15–30 menit sebelum azan Subuh berkumandang.

Usai salat Subuh, kegiatan dilanjutkan dengan ceramah bertema “Menjemput Jodoh Terbaik: Ikhtiar Memilih Pasangan dan Kesiapan Jiwa” yang disampaikan Koorsmin Kodaeral IX, Kolonel Marinir Akhmad Mukhroji. 

Dalam ceramahnya, ia mengajak para prajurit, khususnya yang belum menikah, untuk memahami pentingnya kesiapan diri dan ketepatan dalam memilih pasangan hidup.

Ia menjelaskan bahwa pernikahan bukan sekadar penyatuan dua insan atau penyelenggaraan resepsi, melainkan ikatan suci dan ibadah jangka panjang yang membutuhkan komitmen, tanggung jawab, serta kesiapan lahir dan batin. Dalam Islam, pernikahan merupakan mitsaqan ghalizha, yakni perjanjian yang kuat.

Menurutnya, terdapat tiga aspek utama yang perlu dipersiapkan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, yaitu kesiapan spiritual, finansial, dan ilmu. Kesiapan spiritual diwujudkan dengan meluruskan niat menikah untuk beribadah dan mengharap rida Allah SWT. 

Kesiapan finansial dibangun melalui kemandirian, tanggung jawab, etos kerja, serta komitmen memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara yang halal.

Sementara itu, kesiapan ilmu mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan rumah tangga, serta kemampuan menyelesaikan perbedaan dan konflik secara bijaksana. 

Bekal tersebut lanjutnya, penting agar pasangan mampu membangun keluarga yang harmonis, saling menghormati, dan bertanggung jawab.

Dalam memilih pasangan hidup, Kolonel Marinir Akhmad Mukhroji juga mengingatkan para prajurit agar menjadikan agama dan akhlak sebagai pertimbangan utama, tanpa mengabaikan aspek lain yang relevan. 

Ia merujuk pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang empat pertimbangan dalam memilih pasangan, yakni harta, keturunan atau kedudukan, kecantikan, dan agama.

Ia menekankan bahwa penampilan fisik dapat berubah dan harta dapat berkurang, sedangkan nilai-nilai agama yang diwujudkan melalui akhlak menjadi landasan penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

“Ketika mencintai, seseorang akan berusaha memuliakan pasangannya. Bahkan ketika marah atau kecewa, pemahaman agama dan akhlak yang baik semestinya menjadi pengendali agar tidak bertindak kasar ataupun berlaku tidak adil,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengajak para prajurit untuk terus memperbaiki kualitas diri sebelum membangun rumah tangga. Ikhtiar tersebut perlu disertai kesabaran, doa, serta upaya memilih pasangan melalui cara yang sesuai dengan tuntunan agama.

Ia juga mengingatkan pentingnya salat istikharah untuk memohon petunjuk Allah SWT dalam mengambil keputusan.

Para prajurit diharapkan tidak terburu-buru mengambil keputusan pernikahan hanya karena tekanan sosial atau gengsi.

Sebaliknya, ketika telah memiliki kesiapan dan kemampuan, mereka perlu membekali diri dengan ilmu serta tanggung jawab untuk membangun kehidupan keluarga yang baik.

Ceramah berlangsung interaktif, ditandai dengan antusiasme para jamaah yang aktif menjawab pertanyaan dan menyampaikan pertanyaan kepada penceramah. Suasana tersebut menunjukkan ketertarikan prajurit terhadap materi yang berkaitan langsung dengan kehidupan pribadi, pembentukan karakter, dan tanggung jawab di masa depan.

Melalui kegiatan ini, Kodaeral IX berharap pembinaan mental dan spiritual dapat semakin memperkuat keimanan, kedewasaan, serta akhlak prajurit. Dengan demikian, prajurit tidak hanya dituntut profesional dalam melaksanakan tugas kedinasan, tetapi juga mampu menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Pejabat Utama (PJU), Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Kodaeral IX, serta jamaah lainnya. (Rdks)

Halut, Globaltimurnn.com – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Halmahera Utara menggelar pertemuan bersama masyarakat Desa Samuda, Kecamatan Galela Barat, dan Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Sabtu (24/10/2026). Pertemuan tersebut dilakukan untuk merespons insiden dugaan penganiayaan menggunakan senjata tajam yang melibatkan warga kedua desa di tengah persoalan sengketa lahan yang telah berlangsung lama.

Pertemuan pertama berlangsung sekitar pukul 10.05 WIT di Kantor Desa Samuda, dihadiri Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si., Ketua DPRD Christina Lesnussa, Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tri Ansuri. Herkutanto S.H.,M.H, Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav Ramdhani Akbar, S.I.P., Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlichson Pasaribu, S.H., S.I.K., Sekda Halut E.J. Papilaya, MTP serta unsur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, keluarga terduga pelaku, dan warga setempat.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Piet Hein Babua mengajak seluruh pihak untuk mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan bersama demi menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi.

Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, pemerintah desa, dan masyarakat agar persoalan dapat diselesaikan secara baik tanpa memicu konflik yang lebih luas.

Sejumlah warga Desa Samuda menyampaikan bahwa persoalan lahan antara Desa Samuda dan Desa Igobula telah berlangsung sejak lama dan belum mendapatkan penyelesaian secara tuntas. Mereka berharap pemerintah daerah memberikan kepastian mengenai status serta pemanfaatan lahan yang selama ini dikelola masyarakat.

Warga juga meminta agar aparat keamanan mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas di lapangan, sehingga masyarakat merasa aman dan tidak mengalami intimidasi.

Menanggapi hal tersebut, akademisi kehutanan yang hadir menjelaskan bahwa pemanfaatan kawasan hutan lindung harus mengikuti ketentuan perundang-undangan. Namun, kondisi sosial dan ketergantungan ekonomi masyarakat juga perlu menjadi pertimbangan dalam mencari solusi.

Salah satu langkah yang disarankan adalah mengkaji kemungkinan pemberian akses legal melalui program perhutanan sosial atau mekanisme lain yang sesuai dengan peraturan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan potensi bencana alam.

Bupati Halut menyatakan pemerintah daerah akan mengupayakan penyelesaian terkait status kawasan hutan melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku kepada instansi berwenang. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan, mengendalikan emosi, serta mendukung proses penyelesaian secara adil dan sesuai hukum.

Sementara itu, Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlichson Pasaribu menegaskan bahwa persoalan tersebut membutuhkan koordinasi berbagai pihak karena menyangkut kepentingan masyarakat dan ketentuan hukum mengenai kawasan hutan. Ia meminta masyarakat menahan diri dan mempercayakan proses penanganan kepada pihak berwenang.

Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav Ramdhani Akbar, S.I.P., turut mengingatkan bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan harus ditangani secara serius agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Ia meminta keluarga dan pemerintah desa bekerja sama menghadirkan para terduga pelaku kepada aparat untuk menjalani proses hukum.

Pertemuan di Desa Samuda sempat ditunda pada pukul 11.45 WIT untuk memberikan kesempatan kepada kepala desa bersama keluarga korban mencari dan menghadirkan para terduga pelaku. Pada pukul 15.00 WIT, Forkopimda juga melaksanakan penjemputan terhadap dua orang saksi, yakni Nian alias Wiro bersama istrinya.

Forkopimda Lanjutkan Pertemuan dengan Warga Igobula

Pada pukul 16.30 WIT, rombongan Forkopimda melanjutkan pertemuan kedua dengan masyarakat Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, bertempat di depan rumah Salihin Ence. Pertemuan tersebut dihadiri ratusan orang, termasuk Bupati Halut, Dandim 1508/Tobelo, Kapolres Halut, Sekda Halut, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Halut, para kepala desa, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Dalam penyampaiannya, Penjabat Kepala Desa Igobula menegaskan bahwa masyarakat mengharapkan keadilan atas insiden yang menimpa warga mereka. Ia meminta pihak kepolisian menangani perkara tersebut secara tegas dan berharap persoalan tidak terus berlarut-larut.

Tokoh masyarakat, Salihin Ence, menyampaikan bahwa sengketa lahan antara Desa Igobula dan Desa Samuda telah berlangsung sejak 2006. Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditelusuri dari awal agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang memberikan kepastian mengenai status lahan.

Ia juga menjelaskan bahwa sebelumnya pernah ada kesepakatan agar tidak ada aktivitas di kawasan yang disengketakan. Namun, aktivitas pengolahan lahan yang dilakukan oleh sebagian warga disebut kembali memicu ketegangan, termasuk dugaan perusakan tanaman milik warga Desa Igobula.

Warga lainnya, Masud Nenei, meminta pihak kepolisian menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara transparan, termasuk informasi mengenai barang bukti yang telah diamankan, agar dapat membantu meredakan emosi masyarakat, khususnya pemuda dan keluarga korban.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Bupati Halut kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengupayakan penyelesaian status kawasan hutan melalui prosedur yang berlaku. Ia mengimbau masyarakat kedua desa agar menahan diri, mengendalikan emosi, serta menghindari tindakan yang dapat memperburuk keadaan.

Kapolres Halmahera Utara juga menjelaskan bahwa penanganan perkara pidana harus melalui tahapan dan prosedur hukum yang berlaku. Ia menegaskan bahwa kepolisian tetap berupaya menjalankan proses penanganan perkara secara transparan.

Pertemuan bersama masyarakat Desa Igobula berakhir pada pukul 17.45 WIT. Forkopimda berharap seluruh pihak dapat menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, menghindari aksi main hakim sendiri, serta memberikan ruang kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian sengketa lahan dan penanganan dugaan tindak pidana tersebut diharapkan dapat berjalan beriringan, sehingga keadilan bagi pihak yang dirugikan dapat diupayakan tanpa menimbulkan konflik antarmasyarakat yang lebih luas. [𝐆𝐈𝐎]

SBB, globaltimurnn.com – Kapolres Seram Bagian Barat (SBB), AKBP Refindo Prad ikta Rulando, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A., memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, judi online, dan minuman keras (miras). Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Dusun Pohon Batu, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Sabtu (24/10/2026), pukul 13.55 WIT.

Kegiatan edukasi ini merupakan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap berbagai dampak negatif penyalahgunaan narkotika, perjudian daring, dan konsumsi minuman keras yang dapat mengancam kesehatan, keamanan, serta masa depan generasi penerus bangsa.

Kapolres SBB hadir bersama Kasat Binmas Polres SBB, IPTU Nismon Shifu, dan Kasi Humas Polres SBB, IPDA Asep H. S. Souisa, S. Sos, Kegiatan tersebut turut melibatkan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Pattimura Angkatan ke-53 Gelombang I Tahun 2026 serta masyarakat Dusun Pohon Batu.

Dalam sambutannya, Ketua Mahasiswa KKN Dusun Pohon Batu, Raihan Rizky Far Far, menyampaikan bahwa penyalahgunaan narkotika, judi online, dan minuman keras merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama, terutama dalam upaya mencegah kenakalan remaja.

Ia menegaskan bahwa pencegahan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerja sama antara pemerintah desa, orang tua, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan generasi muda.

Raihan juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolres SBB beserta jajaran yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan memberikan materi edukasi kepada masyarakat Dusun Pohon Batu.

Sementara itu, Sekretaris Dusun Pohon Batu, Ny. Farga, yang mewakili Kepala Dusun, menyampaikan terima kasih kepada Kapolres SBB atas kesediaannya memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi mahasiswa KKN yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut dan berharap seluruh peserta dapat mengikuti materi dengan baik.

Kapolres SBB Paparkan Dampak Buruk Miras, Narkotika, dan Judi Online

Dalam penyampaian materinya, Kapolres SBB AKBP Refindo Pradikta Rulando menekankan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya minuman keras, narkotika, dan judi online, termasuk dampaknya terhadap kehidupan pribadi, keluarga, serta lingkungan sosial.

Pertama, "bahaya minuman keras" Kapolres menjelaskan bahwa konsumsi minuman keras dapat memicu perilaku negatif dan meningkatkan risiko terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kondisi tertentu, pengaruh alkohol dapat mendorong terjadinya perkelahian, tawuran, balap liar, maupun tindakan kekerasan lainnya.

Selain itu, berkendara dalam pengaruh alkohol sangat membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Karena itu, masyarakat diimbau untuk menghindari konsumsi minuman keras yang dapat membahayakan keselamatan serta mengganggu ketertiban umum.

Kedua "bahaya penyalahgunaan narkotika"  Kapolres menegaskan bahwa narkotika dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologis serta berdampak buruk terhadap kesehatan dan kondisi mental seseorang. Penyalahgunaan narkotika juga dapat merusak masa depan generasi muda dan membawa konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kapolres mengajak para pemuda agar berani menolak ajakan untuk mencoba narkotika, tidak mudah terpengaruh lingkungan pergaulan yang negatif, serta segera mencari bantuan melalui layanan kesehatan atau rehabilitasi apabila terdapat anggota keluarga maupun kerabat yang mengalami ketergantungan.

Ketiga, "ancaman judi online" Kapolres mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan instan dari perjudian daring. Praktik tersebut berisiko menimbulkan kerugian finansial, kecanduan berjudi, tekanan psikologis, persoalan keluarga, hingga jeratan utang yang dapat memicu permasalahan sosial lainnya.

Masyarakat juga diingatkan untuk berhati-hati dalam menjaga data pribadi saat menggunakan layanan digital, sebab aktivitas di situs atau aplikasi perjudian ilegal dapat meningkatkan risiko penipuan, penyalahgunaan identitas, dan pencurian data.

Lulusan AKPOL 2008 itu juga mengajak seluruh peserta untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi, memanfaatkan waktu untuk kegiatan yang produktif, serta membangun lingkungan pergaulan yang sehat dan positif.

Ajak Masyarakat Bersama-sama Cegah Penyakit Masyarakat

Melalui kegiatan edukasi tersebut, Kapolres SBB mengharapkan masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam mencegah penyalahgunaan narkotika, perjudian online, dan konsumsi minuman keras, terutama di kalangan generasi muda.

Peran keluarga dinilai sangat penting dalam membangun karakter anak sejak dini melalui pengawasan, komunikasi yang baik, serta pemberian pemahaman mengenai konsekuensi dari setiap tindakan.

Selain itu, masyarakat diharapkan tidak bersikap acuh terhadap persoalan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Apabila menemukan indikasi penyalahgunaan narkotika atau aktivitas perjudian ilegal, masyarakat dapat menyampaikan informasi kepada pihak berwenang melalui saluran yang aman dan sesuai prosedur.

Kegiatan ini juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan antara Polri, mahasiswa, dan masyarakat dalam membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kegiatan diakhiri dengan doa penutup yang dipimpin oleh Riswar, dilanjutkan dengan sesi foto bersama serta pembuatan video singkat tentang Salam Polisi sebagai bentuk kebersamaan dan kedekatan Polri dengan masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Pemuda Dusun Pohon Batu, Alimudim, bersama masyarakat setempat sebanyak kurang lebih 23 orang serta 30 mahasiswa KKN Universitas Pattimura Angkatan ke-53 Gelombang I Tahun 2026.

Melalui kegiatan ini, Polres Seram Bagian Barat terus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif, sekaligus melindungi generasi muda dari pengaruh narkotika, judi online, dan minuman keras. (Rdks) 

Leihitu, Globaltimurnn.com — Di tengah kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan harapan pada hasil laut, kepedulian bukan hanya tentang kata-kata atau janji perubahan. Terkadang, perhatian sederhana yang hadir secara langsung justru menjadi pesan paling bermakna bahwa perjuangan untuk kesejahteraan nelayan tidak dilakukan sendirian.

Semangat itulah yang mewarnai kegiatan Silaturahmi dan Dialog Publik yang digelar Dewan Pengurus Pusat Ikatan Masyarakat Nelayan Maluku (DPP IKMANEMA) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Sabtu (24/10/2026).

Tidak hanya menghadirkan ruang diskusi mengenai masa depan sektor kelautan dan perikanan, DPP IKMANEMA juga menunjukkan kepedulian sosial melalui pembagian paket sembako kepada puluhan kepala keluarga yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Aksi sederhana namun sarat makna itu menjadi bagian dari komitmen organisasi untuk terus mendekatkan diri dengan masyarakat, terutama keluarga nelayan yang selama ini menjadikan laut sebagai sumber penghidupan.

Bagi masyarakat pesisir, laut bukan sekadar bentangan air yang memisahkan pulau dengan pulau lainnya. Laut adalah ruang kehidupan, tempat mencari nafkah, sekaligus sumber harapan bagi keluarga yang menggantungkan masa depannya pada hasil tangkapan dan usaha perikanan.

Namun, di balik besarnya potensi sumber daya kelautan Maluku, kehidupan masyarakat nelayan masih membutuhkan perhatian, pendampingan, serta penguatan ekonomi yang berkelanjutan.

Kondisi itulah yang menjadi salah satu semangat DPP IKMANEMA untuk tidak hanya hadir membawa gagasan, tetapi juga mewujudkan kepedulian melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Kegiatan yang mengusung tema “Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan Maluku: Menjaga Laut & Merawat Demokrasi Pesisir Par Maluku Pung Bae” tersebut mempertemukan pengurus organisasi, pemerintah, tokoh masyarakat, dan para nelayan dalam satu ruang kebersamaan.

Seusai dialog publik berlangsung, perhatian peserta tertuju pada kegiatan pembagian paket sembako yang disiapkan DPP IKMANEMA bagi puluhan kepala keluarga.

Penyaluran bantuan tersebut menjadi pelengkap dari agenda dialog yang sebelumnya membahas berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat nelayan.

Melalui kegiatan itu, DPP IKMANEMA ingin menunjukkan bahwa upaya memperjuangkan kesejahteraan masyarakat pesisir perlu dilakukan melalui dua pendekatan yang berjalan beriringan, yakni memperjuangkan kebijakan dan pemberdayaan ekonomi jangka panjang, sekaligus memberikan perhatian terhadap kebutuhan sosial masyarakat saat ini.

Pembagian sembako juga menjadi simbol solidaritas antara organisasi dan masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan sektor kelautan dan perikanan Maluku, Ada sisi menarik dari kegiatan yang berlangsung di wilayah pesisir Leihitu tersebut.

Selain dihadiri masyarakat Dusun Nusa Ela, Negeri Ureng, kegiatan itu juga menarik partisipasi warga Dusun Nusa Laen, Negeri Asilulu, yang datang dari wilayah pulau berbeda.

Kehadiran mereka memperlihatkan bahwa semangat kebersamaan masyarakat pesisir tidak dibatasi oleh jarak geografis maupun bentangan laut.

Bagi masyarakat kepulauan seperti Maluku, perjalanan melintasi laut merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, kehadiran warga dari wilayah berbeda dalam sebuah kegiatan sosial dan dialog publik memiliki makna tersendiri.

Mereka dipertemukan oleh kepentingan yang sama, yakni harapan agar kehidupan nelayan semakin diperhatikan dan potensi laut Maluku mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Suasana kebersamaan semakin terasa dengan kehadiran Kepala Dusun Nusa Ela, Imam Masjid Dusun Nusa Ela, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, para nelayan, serta warga setempat.

Pertemuan tersebut bukan semata-mata menjadi agenda organisasi, tetapi juga ruang mempererat hubungan sosial dan membangun komunikasi antara masyarakat pesisir dengan pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap pengembangan sektor kelautan.

Di balik aksi sosial pembagian sembako, kegiatan tersebut juga membawa agenda penting mengenai masa depan nelayan dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir.

Dua pejabat dari DKP Provinsi Maluku hadir sebagai narasumber, yakni Rusdi Makatita, S.Pi., M.Si., selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap, dan Karolis Watkuta Iwamony, S.Pi., M.Si., selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Dalam pemaparannya, Rusdi Makatita menyoroti sejumlah kebutuhan mendasar nelayan, mulai dari pembaruan data Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), legalitas armada penangkapan ikan, fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan, hingga pentingnya penguatan koperasi nelayan.

Berbagai persoalan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan akses nelayan terhadap program pemerintah, perlindungan sosial, dan pengembangan usaha perikanan.

Sementara itu, Karolis Watkuta Iwamony memberikan perhatian terhadap pentingnya pembentukan kelompok binaan, peningkatan kemampuan pengolahan hasil perikanan, serta pengembangan pemasaran produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Salah satu potensi yang dibahas ialah peningkatan kualitas produk ikan asap melalui pemanfaatan teknologi pengasapan menggunakan asap cair.

Pengembangan teknologi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan mutu dan nilai tambah hasil perikanan masyarakat.

Melalui diskusi tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga mendapatkan gambaran mengenai peluang pengembangan usaha yang dapat mendukung peningkatan pendapatan keluarga nelayan.

Ketua Umum DPP IKMANEMA, Burhanudin Rumbouw, S.Pi., M.Si., yang hadir bersama jajaran pengurus organisasi, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku melalui DKP Provinsi Maluku atas keterlibatannya dalam memberikan edukasi dan membuka ruang dialog bersama masyarakat.

Apresiasi juga disampaikan kepada pemerintah dusun, pemuka agama, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, para nelayan, serta seluruh warga yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Bagi DPP IKMANEMA, membangun kesejahteraan masyarakat pesisir membutuhkan kerja sama berbagai pihak, baik pemerintah, organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat nelayan itu sendiri.

Karena itu, kegiatan silaturahmi, dialog publik, dan pembagian sembako diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara organisasi dan masyarakat.

Aksi sosial yang dilakukan tidak dimaksudkan sebagai jawaban atas seluruh persoalan ekonomi keluarga nelayan. Namun, kegiatan tersebut menjadi wujud perhatian sekaligus pengingat bahwa solidaritas sosial tetap memiliki tempat penting di tengah perjuangan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, dialog publik diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerja sama yang lebih berkelanjutan, terutama dalam mendorong akses perlindungan sosial, penguatan kelembagaan nelayan, serta peningkatan nilai tambah hasil perikanan.

Kegiatan di Leihitu menjadi gambaran bahwa upaya membangun sektor kelautan dan perikanan tidak selalu harus dimulai dari program berskala besar.

Terkadang, langkah awal dapat hadir melalui pertemuan sederhana, mendengarkan aspirasi masyarakat, membuka akses informasi, dan memberikan bantuan yang dapat langsung dimanfaatkan oleh keluarga penerima.

Bagi DPP IKMANEMA, semangat “Par Maluku Pung Bae” bukan sekadar slogan yang disampaikan dalam forum organisasi, melainkan nilai kebersamaan yang ingin terus diwujudkan melalui pengabdian kepada masyarakat.

Pembagian paket sembako kepada puluhan kepala keluarga menjadi salah satu bentuk nyata dari semangat tersebut.

Sementara itu, dialog bersama DKP Provinsi Maluku menjadi langkah untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan informasi, program, dan peluang pemberdayaan yang dapat dikembangkan pada masa mendatang.

Dari pesisir Leihitu, pesan kebersamaan itu kembali ditegaskan: laut Maluku bukan hanya menyimpan kekayaan alam yang besar, tetapi juga menjadi ruang kehidupan bagi ribuan keluarga yang membutuhkan perhatian dan kesempatan untuk tumbuh lebih sejahtera.

Pada akhirnya, kegiatan tersebut meninggalkan pesan bahwa memperjuangkan nelayan tidak cukup hanya dengan membicarakan besarnya potensi laut, tetapi juga harus menyentuh kehidupan masyarakat yang setiap hari menggantungkan harapannya pada laut.

Sebab, bagi masyarakat pesisir, kesejahteraan bukan hanya tentang seberapa banyak hasil laut yang diperoleh, melainkan juga tentang hadirnya kepedulian, perlindungan, kesempatan, dan kebersamaan untuk membangun masa depan yang lebih baik. (Za)

Leihitu, Globaltimurnn.com — Laut bukan sekadar hamparan air yang memisahkan satu dusun dengan dusun lainnya. Bagi masyarakat pesisir Maluku, laut adalah sumber kehidupan, tempat menggantungkan harapan, sekaligus ruang yang menyatukan perjuangan untuk masa depan yang lebih sejahtera.

Semangat itulah yang tergambar dalam kegiatan Silaturahmi dan Dialog Publik yang digelar Dewan Pengurus Pusat Ikatan Masyarakat Nelayan Maluku (DPP IKMANEMA) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku di Kecamatan Leihitu, Sabtu (24/10/2026).

Di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi nelayan, mulai dari persoalan legalitas armada, perlindungan sosial, keterbatasan akses program pemerintah, hingga rendahnya nilai tambah hasil tangkapan, pertemuan ini menjadi ruang untuk mempertemukan aspirasi masyarakat dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan.

Mengusung tema “Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan Maluku: Menjaga Laut & Merawat Demokrasi Pesisir Par Maluku Pung Bae”, dialog tersebut menegaskan bahwa pembangunan sektor perikanan tidak cukup hanya berorientasi pada hasil tangkapan. Lebih dari itu, nelayan perlu memperoleh perlindungan, pendampingan usaha, akses terhadap program pemberdayaan, serta kesempatan untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil laut.

Kegiatan yang diinisiasi DPP IKMANEMA ini dihadiri Ketua Umum DPP IKMANEMA, Burhanudin Rumbouw, S.Pi., M.Si., bersama jajaran pengurus organisasi. Hadir sebagai narasumber dari DKP Provinsi Maluku, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Rusdi Makatita, S.Pi., M.Si., serta Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan, Karolis Watkuta Iwamony, S.Pi., M.Si.

Turut hadir Kepala Dusun Nusa Ela, Negeri Ureng, Imam Masjid Dusun Nusa Ela, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, para nelayan, dan warga setempat.

Menariknya, partisipasi dalam dialog tersebut tidak hanya datang dari masyarakat di lokasi kegiatan. Warga Dusun Nusa Laen, Negeri Asilulu, juga turut hadir dengan menempuh perjalanan dari wilayah yang berbeda untuk mengikuti pertemuan tersebut.

Kehadiran mereka menjadi gambaran bahwa persoalan nelayan bukanlah urusan satu dusun atau satu negeri semata. Di tengah perbedaan wilayah dan jarak yang dipisahkan laut, masyarakat pesisir memiliki kepentingan yang sama, yakni memastikan sektor kelautan dan perikanan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga nelayan.

Bagi masyarakat pesisir, setiap perjalanan melintasi laut memiliki tantangan tersendiri. Namun, kehadiran warga Dusun Nusa Laen dalam dialog tersebut memperlihatkan bahwa kepedulian terhadap masa depan nelayan mampu melampaui batas geografis.

Mereka datang bukan sekadar untuk menghadiri sebuah acara seremonial, melainkan menjadi bagian dari ruang komunikasi yang diharapkan dapat membuka jalan bagi penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat pesisir.

Semangat kebersamaan tersebut menjadi salah satu pesan penting dalam kegiatan yang digagas DPP IKMANEMA. Aspirasi nelayan membutuhkan ruang untuk disampaikan, didengar, dan ditindaklanjuti melalui koordinasi serta kerja nyata antara masyarakat, organisasi nelayan, dan pemerintah.

Sebab, potensi laut Maluku yang besar akan sulit memberikan manfaat secara optimal apabila masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut masih menghadapi kendala dalam legalitas usaha, perlindungan kerja, penguatan kelembagaan ekonomi, dan pemasaran hasil perikanan.

Melalui dialog publik ini, DPP IKMANEMA berupaya menjembatani kebutuhan tersebut agar komunikasi antara nelayan dan pemerintah tidak berhenti pada penyampaian keluhan, tetapi berkembang menjadi pembahasan mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh bersama.

Ketua Umum DPP IKMANEMA, Burhanudin Rumbouw, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Maluku melalui DKP Provinsi Maluku yang telah memenuhi undangan dialog publik tersebut.

Menurutnya, kehadiran jajaran DKP menjadi kesempatan penting bagi masyarakat untuk memperoleh edukasi, informasi mengenai program pemerintah, sekaligus menyampaikan persoalan yang membutuhkan perhatian instansi terkait.

Burhanudin juga menyampaikan penghargaan kepada pemerintah dusun, pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, para nelayan, serta seluruh masyarakat pesisir yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut, termasuk warga Dusun Nusa Laen, dan juga warga Negeri Asilulu.

Bagi IKMANEMA, keterlibatan berbagai unsur masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun gerakan bersama untuk memperjuangkan kepentingan nelayan.

Organisasi nelayan, lanjutnya dalam semangat kegiatan tersebut, diharapkan tidak hanya menjadi wadah berhimpun, tetapi juga berperan sebagai penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah, sehingga persoalan yang dihadapi nelayan dapat dibahas secara terbuka dan dicarikan jalan keluarnya sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Dialog publik ini sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat kepercayaan dan membangun komunikasi yang konstruktif antara masyarakat pesisir dan pemerintah.

Dalam pemaparannya, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Maluku, Rusdi Makatita, menjelaskan pentingnya pendataan dan pembaruan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA).

Pendataan tersebut diperlukan bagi nelayan yang belum memiliki kartu maupun pelaku usaha yang membutuhkan pembaruan data. Dengan data yang akurat dan sesuai kondisi di lapangan, identitas serta aktivitas usaha masyarakat kelautan dan perikanan dapat tercatat dengan lebih baik untuk mendukung akses terhadap program pemerintah sesuai persyaratan yang berlaku.

Persoalan legalitas armada nelayan juga menjadi salah satu pembahasan utama. Dalam dialog itu, DKP Maluku menyampaikan rencana koordinasi dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) guna menindaklanjuti kebutuhan pengukuran kapal serta proses teknis legalisasi armada nelayan.

Langkah tersebut penting karena kejelasan administrasi dan legalitas armada merupakan bagian dari upaya mendukung kegiatan penangkapan ikan yang tertib serta memberikan kepastian bagi nelayan dalam menjalankan usaha mereka.

Selain itu, perlindungan sosial bagi nelayan turut mendapat perhatian melalui fasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pekerjaan di laut memiliki risiko yang tidak kecil, sehingga perlindungan terhadap nelayan dan keluarganya menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Penguatan kelembagaan ekonomi juga dibahas melalui rencana koordinasi antara DKP Maluku dan IKMANEMA untuk mendorong pembentukan koperasi nelayan. Koperasi diharapkan dapat menjadi wadah bersama dalam mengembangkan usaha, memperkuat kerja sama ekonomi, serta mendukung pelaksanaan program pemberdayaan nelayan.

Berbagai persoalan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Tidak hanya menyangkut aktivitas melaut, tetapi juga kepastian administrasi, jaminan perlindungan kerja, serta penguatan kelembagaan yang dapat menopang keberlanjutan usaha masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan DKP Provinsi Maluku, Karolis Watkuta Iwamony, menekankan pentingnya pembentukan dan pembinaan kelompok nelayan untuk mengoptimalkan potensi perikanan di wilayah pesisir.

Melalui kelompok yang terorganisasi, masyarakat diharapkan dapat mengembangkan usaha secara lebih terarah, meningkatkan produktivitas, serta membuka peluang untuk mengakses pembinaan dan program pemberdayaan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah pengembangan pengolahan hasil perikanan, termasuk upaya meningkatkan kualitas produk ikan asap tradisional melalui pemanfaatan teknologi ikan asap cair.

Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif pengembangan produk olahan perikanan dengan tetap memperhatikan standar mutu, kebersihan, keamanan pangan, dan karakteristik produk yang dihasilkan.

Selama ini, hasil tangkapan nelayan kerap dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Padahal, melalui pengolahan yang tepat, hasil laut berpotensi menghasilkan produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat pesisir.

Hilirisasi dengan demikian bukan semata-mata mengubah bahan mentah menjadi produk olahan. Lebih jauh, upaya tersebut perlu didukung peningkatan keterampilan masyarakat, pendampingan usaha, penguatan kelompok nelayan, serta akses pemasaran agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Bagi masyarakat pesisir Maluku, pengembangan usaha pengolahan ikan juga berpotensi membuka ruang keterlibatan yang lebih luas bagi keluarga nelayan, termasuk kelompok perempuan yang dapat mengambil peran dalam pengolahan, pengemasan, dan pemasaran produk.

Namun, agar potensi tersebut dapat berkembang, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi nelayan, dan masyarakat untuk memastikan pendampingan serta dukungan program berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

Tema yang diangkat dalam dialog publik ini membawa pesan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berjalan seiring dengan penguatan partisipasi masyarakat.

Nelayan bukan sekadar penerima manfaat kebijakan, melainkan bagian penting dalam proses pembangunan yang perlu dilibatkan dalam penyampaian aspirasi, identifikasi persoalan, dan perumusan solusi.

Dalam konteks tersebut, dialog publik menjadi sarana untuk mempertemukan pengalaman masyarakat di lapangan dengan informasi dan program yang dimiliki pemerintah. Pertemuan semacam ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk memahami prosedur administrasi, mengetahui program yang tersedia, serta membangun komunikasi dengan instansi terkait.

Pada saat yang sama, keberlanjutan sumber daya laut harus tetap menjadi perhatian. Laut yang terjaga akan mendukung kehidupan nelayan, sementara pengelolaan usaha perikanan yang lebih baik dapat membantu memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.

Semangat “Par Maluku Pung Bae” yang diusung dalam tema kegiatan tersebut menjadi pengingat bahwa kemajuan Maluku membutuhkan keterlibatan bersama, termasuk dari masyarakat yang hidup dan bekerja di wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil.

Silaturahmi dan Dialog Publik DPP IKMANEMA bersama DKP Provinsi Maluku di Kecamatan Leihitu diharapkan menjadi titik awal untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam menjawab berbagai kebutuhan nelayan.

Pembahasan mengenai KUSUKA, legalitas armada, BPJS Ketenagakerjaan, koperasi nelayan, pembinaan kelompok, hingga pengolahan hasil perikanan menunjukkan beragam aspek yang perlu mendapat perhatian dalam mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sejumlah rencana tindak lanjut yang disampaikan dalam dialog tersebut memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait agar dapat diwujudkan sesuai prosedur, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya diukur dari besarnya potensi laut atau banyaknya hasil tangkapan. Ukuran yang tidak kalah penting ialah sejauh mana potensi tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan nelayan dan keluarganya.

Dari Dusun Nusa Ela hingga Dusun Nusa Laen, semangat yang dibawa masyarakat dalam dialog ini memperlihatkan bahwa laut bukan penghalang untuk bersatu. Sebaliknya, laut menjadi alasan bagi masyarakat pesisir untuk terus membangun kebersamaan, menyatukan aspirasi, dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik.

Melalui sinergi antara IKMANEMA, pemerintah, dan masyarakat, harapan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Maluku yang lebih produktif, berdaya saing, dan berpihak pada kesejahteraan nelayan diharapkan dapat bergerak dari ruang dialog menuju langkah nyata di lapangan.(Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Rencana pengembangan kawasan bantaran Sungai Wai Tomu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang dilakukan Pangdam XV/Pattimura mendapat dukungan dari Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) Provinsi Maluku. Proyek tersebut dinilai memiliki potensi untuk memperbaiki wajah kota sekaligus membuka ruang baru bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dukungan itu disampaikan Ketua Wilayah PII Maluku, Risman Wahab Solissa, di Ambon, Sabtu (24/10/2026). Ia menilai, pengembangan kawasan tersebut perlu dilihat tidak hanya dari aspek pembangunan fisik, tetapi juga dari manfaat sosial dan ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.

Menurut Risman, kawasan yang sebelumnya dinilai kurang tertata berpeluang dikembangkan menjadi ruang publik yang lebih representatif sekaligus tempat bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk lokal.

“Kami memberikan dukungan penuh kepada Bapak Pangdam XV/Pattimura atas gagasan mengembangkan kawasan tersebut menjadi ikon UMKM di Ambon. Kawasan yang tidak terawat berpotensi terlihat kumuh. Karena itu, penataan ini diharapkan dapat menghadirkan ruang terbuka bagi masyarakat sekaligus mengakomodasi pelaku UMKM,” ujarnya.

Ia berpandangan, pembangunan kawasan perkotaan semestinya turut mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Penataan ruang yang baik, kata dia, tidak hanya menghadirkan lingkungan yang lebih tertib dan menarik, tetapi juga dapat menciptakan peluang usaha serta mendorong perputaran ekonomi lokal.

Risman menilai, pengembangan kawasan Sungai Wai Tomu dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperluas ruang pemasaran produk-produk unggulan Maluku. Kehadiran sentra UMKM di kawasan tersebut diharapkan mampu memberikan kesempatan lebih besar bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang.

Ia juga menyoroti persoalan penataan kawasan perdagangan di Mardika yang selama ini menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, inovasi dalam pengembangan ruang ekonomi baru patut dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya mendukung penataan Kota Ambon.

“Pembangunan ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan dan menjadi sentra perbelanjaan bagi produk UMKM khas Maluku, khususnya Ambon. Kita membutuhkan inovasi yang dapat membantu pemerintah kota menata kawasan perdagangan agar aktivitas ekonomi masyarakat semakin terarah,” jelasnya.

Terkait sorotan sejumlah pihak mengenai pembangunan di bantaran sungai, Risman menilai aspek teknis dan potensi risiko lingkungan perlu menjadi bagian penting dalam pembahasan. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa pembangunan tersebut semestinya dilandasi pertimbangan dan kajian yang memadai.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa aspek keselamatan, dampak lingkungan, serta potensi risiko saat musim penghujan harus tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan.

“Jika yang dipersoalkan adalah risiko pemanfaatan bantaran sungai, maka aspek kajian teknis dan mitigasi bencana harus menjadi perhatian. Pembangunan bukan sekadar mendirikan bangunan atau menata kawasan, tetapi harus memiliki tujuan yang jelas, yakni memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan keselamatan dan lingkungan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Risman menegaskan bahwa PII Maluku mendukung kebijakan pemerintah maupun institusi TNI sepanjang berorientasi pada kepentingan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Baginya, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari perubahan tampilan suatu kawasan, melainkan juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat nyata melalui terbukanya peluang usaha dan akses ekonomi.

“Yang kami dukung adalah kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas. Pembangunan ekonomi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkembang merupakan hal penting. Ini bukan hanya tentang memperindah wajah Kota Ambon, tetapi juga bagaimana pembangunan dapat memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kualitas hidup manusia,” ungkapnya.

Ia turut mendorong kalangan akademisi, termasuk Universitas Pattimura (Unpatti), agar ikut berkontribusi melalui kajian dan pemikiran ilmiah mengenai pembangunan perkotaan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan penguatan ekonomi lokal.

Risman berharap perdebatan mengenai proyek tersebut dapat berlangsung secara proporsional dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, kelayakan teknis, mitigasi risiko bencana, hingga manfaat sosial-ekonomi yang ingin dicapai.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar menyikapi berbagai pemberitaan dan opini mengenai proyek tersebut secara kritis, dengan mengedepankan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berbagai opini yang berkembang. Setiap program pembangunan perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk tujuan, mekanisme koordinasi, aspek keselamatan, dan manfaatnya bagi masyarakat. Kami mengajak seluruh elemen untuk memberikan perhatian dan dukungan secara konstruktif terhadap upaya pengembangan kawasan yang berorientasi pada kepentingan publik,” tutup Risman.

Dengan dukungan tersebut, PII Maluku berharap pengembangan kawasan Sungai Wai Tomu dapat menjadi momentum untuk mendorong penataan kota yang lebih baik sekaligus membuka peluang pertumbuhan UMKM. Namun, realisasi manfaat tersebut tetap perlu ditopang perencanaan yang matang, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta pengelolaan risiko lingkungan yang memadai. (Za)

Kairatu, Globaltimurnn.com – Kapolres Seram Bagian Barat, AKBP Refindo Pradikta Rulando, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A., melaksanakan kegiatan Subuh Keliling dengan menunaikan salat Subuh berjamaah bersama masyarakat di Masjid Husnul Salamah, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Sabtu (24/10/2026).

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Polres Seram Bagian Barat untuk mempererat hubungan silaturahmi dengan masyarakat sekaligus menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) melalui pendekatan keagamaan dan komunikasi yang humanis.

Usai pelaksanaan salat Subuh berjamaah, Kapolres SBB menyampaikan imbauan kepada jamaah agar senantiasa menjaga kerukunan, memperkuat kebersamaan, serta mempererat tali persaudaraan antarsesama masyarakat. Menurutnya, hubungan yang harmonis dan sikap saling menghargai merupakan fondasi penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tenteram.

Kapolres juga mengajak masyarakat untuk terus memelihara sikap toleransi, menghormati perbedaan, serta mengedepankan komunikasi dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

“Melalui kebersamaan dan komunikasi yang baik, setiap persoalan dapat diselesaikan secara bijaksana tanpa harus menimbulkan perselisihan yang dapat mengganggu kerukunan dan persatuan di tengah masyarakat,” demikian pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Selain itu, Kapolres SBB mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar serta berperan aktif dalam menjaga situasi Kamtibmas. Kerja sama antara masyarakat dan Kepolisian dinilai sangat penting untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan menciptakan suasana yang kondusif di wilayah Kecamatan Kairatu.

Kapolres menegaskan bahwa upaya menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab Kepolisian, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian, berbagai potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini.

Melalui kegiatan Subuh Keliling ini, Polres Seram Bagian Barat berharap hubungan silaturahmi antara Kepolisian dan masyarakat semakin erat, sehingga terbangun kepercayaan, komunikasi, dan kerja sama yang baik dalam menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masing-masing.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai persaudaraan, toleransi, dan kebersamaan demi mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, khususnya Kecamatan Kairatu. (Rdks)