Masohi, globaltimurnn.com - Pengadilan Negeri Masohi Kelas II melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap objek sengketa tanah yang berada di RT 10, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (29/9/2026).

Pelaksanaan eksekusi tersebut merupakan tindak lanjut atas penetapan Pengadilan Negeri Masohi Kelas II dalam perkara Nomor 4/Pdt.Eks/2025/PN Msh jo. 11/Pdt.G/2020/PN Msh serta penetapan lanjutan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Sebelum pelaksanaan eksekusi, pada pukul 08.19 WIT, dilaksanakan briefing di Kantor Pengadilan Negeri Masohi. Kegiatan tersebut diikuti oleh unsur Pengadilan Negeri Masohi, Polres Maluku Tengah, Kodim 1502 Masohi, Dinas Perhubungan Maluku Tengah, PT PLN UP3 Masohi serta unsur terkait lainnya.

Selanjutnya, tim menuju lokasi objek eksekusi. Pada pukul 08.52 WIT, pelaksanaan eksekusi pengosongan mulai dilaksanakan dengan pengamanan dari personel gabungan.

Dalam pelaksanaan kegiatan, sempat berlangsung penyampaian aspirasi dan keberatan dari Lembaga Peradatan Negeri Amahai yang hadir bersama Kepala Pemerintahan Negeri Amahai, Ketua Saniri, Upu Hena/Tuan Tanah, para Kepala Soa, anggota Saniri serta sejumlah tokoh masyarakat Negeri Amahai.

Aspirasi yang disampaikan pada pokoknya berkaitan dengan sejarah keberadaan tanah di wilayah Kota Masohi, hak-hak masyarakat adat serta permintaan agar pelaksanaan eksekusi ditunda dengan mempertimbangkan persoalan tanah dan proses hukum yang menurut pihak tersebut masih berlangsung.

Menanggapi situasi tersebut, personel Polres Maluku Tengah bersama unsur terkait melakukan pendekatan dan mediasi dengan pihak Pemerintahan Negeri Amahai serta Ketua Saniri Negeri Amahai. Upaya tersebut dilakukan guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif serta memastikan penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara tertib.

Setelah proses penyampaian aspirasi dan mediasi, pelaksanaan eksekusi kembali dilanjutkan oleh Pengadilan Negeri Masohi sesuai dengan penetapan yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi.

Rangkaian kegiatan meliputi pembacaan penetapan eksekusi, pemutusan aliran listrik oleh petugas PLN, pengosongan barang-barang dari objek eksekusi, pemindahan barang milik para termohon ke tempat penyimpanan sementara serta pencatatan barang-barang yang dipindahkan.

Selain itu, dilakukan pembongkaran warung dan toko menggunakan alat berat, penandatanganan berita acara eksekusi, pemasangan pagar pada objek yang telah dieksekusi, pemasangan plang eksekusi serta dokumentasi kegiatan.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Maluku Tengah AKBP Widy Irawan, S.I.K. turut hadir dan memimpin langsung pengamanan bersama personel gabungan.

Pengamanan melibatkan 85 personel Polres Maluku Tengah, 15 personel Batalyon B Pelopor Sat Brimob, 15 personel Kodim 1502 Masohi dan 10 personel Denpom XV Masohi.

Kapolres Maluku Tengah bersama personel pengamanan memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan mengedepankan keamanan, ketertiban dan situasi yang kondusif.

Pelaksanaan eksekusi selesai sekitar pukul 14.15 WIT, sementara seluruh kegiatan berakhir pada pukul 14.20 WIT. Selama pelaksanaan, situasi terpantau aman dan lancar. (Rdks) 

Nus Termas Ketua Gerakan Pemuda Pemudi MBD

MBD, globaltimurnn.com - Sehubungan dengan informasi bahwa PT INPEX menyelenggarakan rekrutmen resmi tenaga kerja untuk penempatan pada proyek INPEX di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dalam rangka memenuhi kebutuhan proyek Abadi LNG Blok Masela, dengan jadwal pendaftaran 29 September sampai dengan 2 Oktober 2026, kami dari Gerakan Pemuda Pemudi MBD (GPP-MBD) bersama masyarakat Maluku Barat Daya mempertanyakan secara serius aspek keadilan, keterlibatan, dan keberpihakan terhadap masyarakat Maluku Barat Daya.

Ketua Umum GPP-MBD Nus Termas kepada media ini menyampaikan secara tegas bahwa" Kami menghormati saudara-saudara kami di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bagi kami, KKT bukan musuh. KKT adalah keluarga kami sebagai sesama anak Maluku.

Yang kami persoalkan adalah kebijakan dan perlakuan PT INPEX yang kami nilai belum memberikan ruang yang adil bagi masyarakat Maluku Barat Daya sebagai daerah yang terdampak serta memiliki keterkaitan langsung dengan wilayah dan aktivitas Blok Masela.

Jangan sampai kebijakan seperti ini justru menciptakan konflik horizontal dan membenturkan MBD dengan KKT.

Kami tidak menginginkan kekayaan alam yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan masyarakat Maluku justru menjadi sumber perpecahan antarsesama anak Maluku.

PT INPEX HARUS MEMAHAMI SATU HAL:

MALUKU BARAT DAYA BUKAN PULAU KOSONG!

Kami memiliki masyarakat, Kami memiliki adat istiadat, Kami memiliki sejarah, Kami memiliki hak-hak sosial dan kepentingan masyarakat yang harus dihargai, Kami sudah terlalu lama menyampaikan aspirasi, Kami sudah terlalu lama meminta agar masyarakat MBD diberikan kesempatan yang layak untuk terlibat dalam pembangunan dan manfaat ekonomi dari Blok Masela.

Kami tidak meminta belas kasihan : 

KAMI MENUNTUT" KEADILAN, KESEMPATAN, KETERLIBATAN, PENGHARGAAN TERHADAP MASYARAKAT MBD.

Kami meminta PT INPEX membuka ruang komunikasi yang serius dengan Pemerintah Daerah, DPRD, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat Maluku Barat Daya untuk membicarakan secara terbuka mekanisme keterlibatan masyarakat MBD dalam proyek Abadi LNG Blok Masela.

Apabila suara masyarakat terus diabaikan, maka GPP-MBD akan mengawal aspirasi masyarakat melalui aksi-aksi penyampaian pendapat di muka umum secara damai, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perjuangan ini bukan untuk memusuhi saudara-saudara kami di KKT, Perjuangan ini adalah untuk memastikan MBD tidak ditinggalkan.

Saya, Nus Termas, S.Sos., Ketua Umum GPP-MBD, menyerukan kepada seluruh masyarakat Maluku Barat Daya, baik yang berada di MBD maupun yang berada di berbagai daerah di Indonesia:

Termas berseru" Mari bersatu, Mari kawal hak-hak masyarakat MBD, Mari suarakan aspirasi kita, Jangan menjadi penonton di atas kekayaan kita sendiri.

KEPADA BUPATI MALUKU BARAT DAYA DAN DPRD KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Kami meminta pemerintah daerah dan DPRD MBD jangan hanya diam, Ini saatnya pemerintah daerah berdiri bersama rakyat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat MBD secara nyata.

Kami membutuhkan sikap yang jelas, langkah politik yang nyata, dan perjuangan yang sungguh-sungguh untuk memastikan masyarakat MBD memperoleh ruang dan manfaat yang adil dalam pembangunan Blok Masela.

Kami tidak ingin berkonflik dengan saudara sendiri, Kami tidak ingin MBD dibenturkan dengan KKT, Kami ingin pemerintah dan PT INPEX mendengar suara masyarakat MBD, Kalau pintu dialog masih terbuka, mari kita duduk dan bicara.

Tetapi apabila suara rakyat terus diabaikan, maka GPP-MBD akan menggunakan hak konstitusional untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka aksi damai sesuai hukum yang berlaku, kami akan melakukan aksi besar-besaran di Kantor PT Inpex Jakarta, Kantor Gubernur Maluku, Kantor DPRD Maluku, Kantor Inpex di Saumlaki.

Pesan Terakhir : 

SAMPAI TITIK TERAKHIR PERJUANGAN, KAMI TIDAK AKAN MENYERAH! MALUKU BARAT DAYA BUKAN PULAU KOSONG! BLOK MASELA KATONG PUNYA! KATONG BUKAN PENONTON! MASYARAKAT MBD BERHAK TERLIBAT!

Masohi, globaltimurnn.com - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Eliezer Istia, SH, M, M.  Mewakili Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir menghadiri sekaligus meletakkan batu pertama pembangunan Pastori Sekretaris Klasis GPM Masohi, Senin (21/9/2026).

Dalam sambutan Bupati yang di sampaikan Eliezer Istia mengatakan, peletakan batu pertama tersebut tidak sekadar menjadi seremoni dimulainya pembangunan fisik, tetapi juga merupakan momentum iman, kebersamaan, serta wujud nyata semangat pelayanan kepada Tuhan dan sesama.

“Bagi saya, kegiatan peletakan batu pertama pada hari ini bukan sekadar seremoni awal dimulainya sebuah pembangunan fisik. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan sebuah momentum iman, kebersamaan, dan wujud nyata dari semangat pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Ujarnya

Pasalnya" pembangunan pastori memiliki makna penting dalam mendukung kehidupan dan pelayanan gereja. Pastori tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal pelayan Tuhan dan keluarganya, tetapi juga menjadi bagian dari lingkungan pelayanan, tempat membangun persekutuan dan mempererat hubungan persaudaraan.

Disampaikan-nya juga apresiasi kepada Klasis GPM Masohi, panitia pembangunan, jemaat, serta seluruh pihak yang telah bergotong royong mendukung pembangunan Pastori Sekretaris Klasis GPM Masohi.

Dikatakan-nya“ Atas nama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas semangat gotong royong yang telah ditunjukkan. Ucapnya

Dirinya menegaskan, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, Dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga keagamaan, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia menilai gereja dan pemerintah memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan sosial yang rukun, damai, berkarakter, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan.

“Gereja melalui tugas dan panggilannya memiliki peran strategis dalam membina kehidupan umat, membangun karakter masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, serta turut menjaga kedamaian dan persaudaraan di tengah keberagaman,” jelasnya.

Karena itu, Bupati mengajak pemerintah, gereja, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh komponen masyarakat untuk terus memperkuat kemitraan dan sinergi.

Dorong Pembangunan Berjalan Lancar, Lebih lanjut, Zulkarnain berharap pembangunan Pastori Sekretaris Klasis GPM Masohi dapat berjalan dengan baik, lancar, tepat waktu, dan mendapat dukungan dari seluruh pihak.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga semangat pela, gandong, hidup orang basudara, serta semangat Masohi sebagai kekuatan penting dalam kehidupan masyarakat Maluku.

“Peletakan batu pertama pada hari ini hendaknya menjadi simbol dimulainya sebuah karya bersama,” tuturnya.

Bupati juga berpesan kepada panitia dan seluruh pihak yang terlibat agar proses pembangunan dilaksanakan secara bertanggung jawab, transparan, serta mengutamakan kualitas.

Menurutnya, seluruh tenaga, pikiran, waktu, dan dukungan yang diberikan dalam pembangunan tersebut hendaknya menjadi bagian dari pelayanan yang bernilai bagi Tuhan dan masyarakat.

“Saya percaya bahwa ketika sebuah pekerjaan dimulai dengan doa, dilaksanakan dengan kebersamaan, dan dikerjakan dengan ketulusan, maka Tuhan akan menyertai dan memberikan kelancaran sampai pada penyelesaiannya,” kata Zulkarnain.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Maluku Tengah menyampaikan selamat atas dimulainya pembangunan Pastori Sekretaris Klasis GPM Masohi.

Ia berharap pembangunan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan nantinya memberikan dukungan bagi pelayanan gereja serta kehidupan umat dan masyarakat.

“Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, kebersamaan, dan kecukupan bagi seluruh pihak yang terlibat, serta memberkati setiap proses pembangunan hingga selesai dan dapat digunakan bagi kemuliaan nama Tuhan serta pelayanan kepada umat dan masyarakat,”tutup Eliezer Istia mewakili Bupati Maluku Tengah  (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com — Hotel Santika Premiere Ambon terus memperkuat upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan saling menghormati. Salah satu langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi Sexual Harassment Awareness yang digelar pada Senin (28/09/2026) di Santika Meeting Room 3 & 5, lantai 6 Hotel Santika Premiere Ambon.

Kegiatan yang diikuti seluruh karyawan tersebut dibawakan oleh Human Resources Manager Hotel Santika Premiere Ambon, Aldo Soumokil. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman karyawan mengenai kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kerja sekaligus mendorong keterlibatan seluruh karyawan dalam membangun budaya kerja yang sehat.

Mengusung pesan “Bersama Mencegah Kekerasan Seksual, Menciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dan Saling Menghormati,” para peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga batasan pribadi, menghormati sesama, serta mengenali berbagai bentuk perilaku yang berpotensi mengarah pada kekerasan seksual.

Dalam materi yang disampaikan, kekerasan seksual dijelaskan tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang bersifat seksual, tetapi juga dapat muncul dalam relasi kuasa yang tidak seimbang. Kondisi tersebut dapat terjadi antara atasan dan bawahan, senior dan junior, maupun pihak lain yang memiliki perbedaan posisi atau pengaruh.

Karyawan juga diingatkan bahwa jabatan maupun posisi seseorang tidak memberikan hak untuk melanggar batas pribadi orang lain.

Selain di ruang kerja, potensi kekerasan seksual juga dapat terjadi dalam berbagai situasi yang berkaitan dengan pekerjaan, seperti perjalanan dinas, kegiatan perusahaan, pelatihan, area istirahat, akomodasi yang disediakan perusahaan, kegiatan sosial, hingga komunikasi melalui media digital.

Sosialisasi turut membahas berbagai bentuk kekerasan seksual, mulai dari tindakan fisik dan verbal, perilaku nonverbal, kekerasan berbasis elektronik, hingga bentuk kekerasan lainnya yang dapat merugikan korban.

Para karyawan juga diajak mengenali perilaku yang terkadang dianggap sebagai candaan, tetapi sebenarnya dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman atau direndahkan. Contohnya berupa komentar bernuansa seksual mengenai tubuh seseorang, lelucon seksual, mengirim pesan atau gambar bernuansa seksual, menyentuh tanpa persetujuan, memberikan gestur seksual yang tidak diinginkan, hingga memanfaatkan jabatan untuk meminta sesuatu yang bersifat seksual.

Pesan penting yang ditekankan dalam sosialisasi adalah bahwa candaan tidak dapat menjadi alasan untuk membenarkan perilaku yang membuat orang lain merasa direndahkan atau tidak nyaman.

Tidak hanya berfokus pada pencegahan, materi juga memberikan pemahaman mengenai bagaimana bersikap ketika menghadapi atau mengetahui adanya dugaan kekerasan seksual.

Karyawan yang menjadi korban diarahkan untuk mengutamakan keselamatan, berbicara kepada orang yang dipercaya, melaporkan kejadian kepada Human Resources, serta memanfaatkan dukungan yang tersedia.

Sementara bagi karyawan yang mengetahui atau menyaksikan kejadian, mereka diingatkan untuk mengambil tindakan yang aman sesuai kondisi. Langkah tersebut dapat berupa meminta bantuan atasan atau HR, mengalihkan situasi, memberikan dukungan kepada korban, maupun melakukan tindakan lain yang tidak membahayakan diri sendiri ataupun korban.

Dalam materi juga ditekankan pentingnya menghindari victim blaming atau menyalahkan korban. Setiap orang dapat memiliki respons berbeda ketika menghadapi situasi yang mengancam, termasuk respons trauma seperti tonic immobility atau kondisi ketika seseorang mengalami kelumpuhan sementara akibat ketakutan atau ancaman.

Karena itu, respons korban tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mempertanyakan atau menyalahkan korban atas tindakan yang terjadi kepadanya.

Human Resources Manager Hotel Santika Premiere Ambon, Aldo Soumokil, menegaskan bahwa menciptakan lingkungan kerja yang aman bukan hanya menjadi tugas bagian HR maupun manajemen.

Pencegahan kekerasan seksual bukan hanya menjadi tanggung jawab HR atau manajemen, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua. Setiap orang memiliki peran untuk menjaga batasan, menghormati satu sama lain, dan berani mengambil sikap ketika melihat perilaku yang tidak sesuai, ujar Aldo.

Menurutnya, keberanian untuk berbicara dan memberikan dukungan juga menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan kerja yang sehat.

Ketika seorang rekan kerja bercerita, yang paling penting adalah kita mendengarkan tanpa menghakimi, menjaga kerahasiaannya, dan membantu mengarahkan kepada pihak yang tepat. Kita ingin setiap karyawan tahu bahwa mereka tidak harus menghadapi situasi seperti ini sendirian, tambahnya.

Melalui kegiatan tersebut, Hotel Santika Premiere Ambon berharap seluruh karyawan semakin memahami pentingnya menjaga profesionalitas dalam bekerja, menghormati batasan pribadi, serta membangun komunikasi dan interaksi yang sehat di lingkungan kerja.

Sosialisasi ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan budaya kerja Hotel Santika Indonesia Hotels & Resorts yang mengacu pada Code of Conduct, termasuk komitmen dalam mencegah diskriminasi, kekerasan moral, dan kekerasan seksual.

Hotel Santika Premiere Ambon menegaskan bahwa lingkungan kerja yang aman tidak hanya dibangun melalui aturan dan kebijakan, tetapi juga melalui kesadaran setiap individu untuk saling menghormati, menjaga, dan peduli.

“Kita semua berperan dalam menciptakan tempat kerja yang aman.” (Za)

Piru, Globaltimurnn.com — Upaya membentuk pribadi Warga Binaan yang lebih baik terus dilakukan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Piru. Tidak hanya melalui pembinaan keterampilan dan kedisiplinan, penguatan mental dan spiritual juga menjadi bagian penting dalam mempersiapkan Warga Binaan kembali ke tengah masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan kerohanian yang digelar Lapas Piru bersama Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Barat (Kemenag SBB) di Gereja Ebenhaezer Lapas Piru, Selasa (29/09/2026).

Dalam kegiatan tersebut, tim penyuluh Kemenag SBB menyampaikan pesan-pesan keagamaan dengan berpedoman pada firman Tuhan dari Amsal 3:5–6. Pesan tersebut mengajak Warga Binaan untuk senantiasa menaruh kepercayaan kepada Tuhan, menyerahkan berbagai persoalan yang dihadapi kepada-Nya, serta menjalani proses pembinaan dengan penuh keyakinan dan pengharapan.

Kepala Subseksi Kegiatan Kerja Lapas Piru, Wikrama Jaya, mengatakan pembinaan spiritual memiliki peran dalam membantu Warga Binaan membangun kesadaran dari dalam diri.

Menurutnya, perubahan tidak hanya membutuhkan keterampilan untuk menghadapi kehidupan setelah bebas, tetapi juga membutuhkan kemauan dan kesadaran untuk memperbaiki diri.

Pembinaan tidak hanya berbicara tentang keterampilan dan kedisiplinan, tetapi juga bagaimana membangun kesadaran dari dalam diri. Kami berharap nilai-nilai yang diterima dapat menjadi bekal untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan kehidupan ketika kembali ke masyarakat, ujar Wikrama.

Sementara itu, perwakilan Kemenag SBB, Apriyana Meutte, mengingatkan Warga Binaan agar tidak melihat masa menjalani pidana sebagai akhir dari perjalanan hidup.

Ia mendorong para peserta untuk menjadikan proses pembinaan sebagai kesempatan melakukan perubahan dan menata kembali kehidupan.

Tempat ini adalah bagian dari perjalanan hidup, bukan akhir dari kehidupan. Percayakan masa lalu kepada Tuhan, jalani hari ini dengan benar, dan serahkan masa depan ke dalam tangan-Nya, pesannya.

Pesan tersebut mendapat respons positif dari Warga Binaan. Salah seorang Warga Binaan berinisial FP mengaku kegiatan kerohanian memberikan penguatan sekaligus mengingatkannya bahwa kesempatan untuk berubah masih terbuka.

Firman hari ini mengingatkan saya bahwa masih ada kesempatan untuk berubah. Saya ingin menjalani pembinaan dengan sungguh-sungguh dan memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan, ungkapnya.

Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja, Muh. Ramdhan Basir, turut menilai kegiatan kerohanian sebagai salah satu bagian yang mendukung proses perubahan sikap dan perilaku Warga Binaan.

Ia menyebut, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi Warga Binaan untuk melakukan refleksi, memperkuat keimanan, sekaligus membangun motivasi dalam menjalani proses pembinaan.

Warga Binaan diberikan ruang untuk berefleksi, memperkuat keimanan, dan membangun motivasi untuk memperbaiki diri, tuturnya.

Terpisah, Kepala Lapas Piru, Hery Kusbandono, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sinergi yang terus dibangun bersama Kemenag SBB dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian bagi Warga Binaan.

“Kami ingin Warga Binaan mendapatkan kesempatan untuk berefleksi, memperkuat nilai keimanan, dan membangun komitmen menjalani kehidupan yang lebih baik,” jelas Hery.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan persembahan pujian yang dibawakan Warga Binaan bersama perwakilan Kemenag SBB.

Melalui kegiatan tersebut, Lapas Piru berharap pembinaan kerohanian dapat terus menjadi bagian dari proses membangun karakter, memperkuat mental, serta menumbuhkan keyakinan Warga Binaan untuk memulai kehidupan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pidana.

Sinergi dengan Kemenag SBB juga diharapkan dapat terus berjalan sebagai bagian dari upaya menciptakan pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada perubahan perilaku selama berada di Lapas, tetapi juga mempersiapkan Warga Binaan agar mampu kembali dan diterima di tengah masyarakat. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Kodam XV/Pattimura terus mendorong penguatan hubungan kemitraan dengan insan pers di Provinsi Maluku. Kolaborasi antara TNI dan media dinilai penting untuk menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Kasdam XV/Pattimura Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko saat mewakili Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P., M.Han., dalam kegiatan silaturahmi bersama insan media Provinsi Maluku bertajuk “Sinergi Bersama Membangun Maluku”.

Kegiatan tersebut berlangsung di Lounge Petarung, Makodam XV/Pattimura, Ambon, Senin (29/09/2026).

Dalam pertemuan itu, Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko menekankan pentingnya membangun komunikasi yang terbuka antara institusi TNI dan media. Menurutnya, media memiliki posisi strategis dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat sekaligus membentuk pemahaman publik terhadap berbagai perkembangan yang terjadi di daerah.

Media memiliki peran yang sangat penting dalam membangun opini publik yang positif. Karena itu, kita perlu bersama-sama menyampaikan informasi yang benar, berimbang dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, ujar Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko.

Ia mengatakan, sinergi antara Kodam XV/Pattimura dan media tidak sebatas pada penyampaian informasi terkait kegiatan TNI, tetapi juga dapat diarahkan untuk mengangkat berbagai potensi yang dimiliki Maluku.

Potensi tersebut mencakup sektor pariwisata, ekonomi, kebudayaan hingga berbagai keunggulan daerah lainnya yang dinilai memiliki nilai positif dan layak diketahui masyarakat luas.

Menurutnya, pemberitaan yang konstruktif dapat menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan potensi Maluku sekaligus mendorong tumbuhnya optimisme masyarakat dalam melihat peluang pembangunan daerah.

Kodam XV/Pattimura, lanjutnya, akan terus membuka ruang komunikasi dengan insan pers sebagai bagian dari upaya membangun hubungan kemitraan yang semakin erat.

Melalui komunikasi dan kolaborasi yang baik, TNI dan media diharapkan dapat bersama-sama menjaga suasana keamanan dan ketertiban di Maluku tetap kondusif, sekaligus mendukung penyebarluasan informasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Silaturahmi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara Kodam XV/Pattimura dan insan media, dengan semangat membangun komunikasi yang sehat serta menghadirkan pemberitaan yang dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan Maluku. (Za)

Tulehu, globaltimurnn.com - Kejaksaan Tinggi Maluku melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum dalam rangka Kampanye Anti Korupsi Tahun 2026, dengan mengangkat tema pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) bagi para Kepala Sekolah dan Bendahara tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, pada Selasa (29/9/2026).

Kegiatan ini terselenggara melalui kerja sama antara Kejaksaan Tinggi Maluku dengan Kepala Koordinator Wilayah (Korwil) Bidang Pendidikan Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Ibrahim Lestaluhu, S.Pd. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan Tinggi Maluku dalam meningkatkan pemahaman hukum serta mendorong terwujudnya tata kelola anggaran pendidikan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Hadir mewakili Kejaksaan Tinggi Maluku, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat, Aizit P. Latuconsina, S.H., M.H., Kepala Seksi V Bidang Intelijen, Hasan M. Tahir, S.H., M.H., Ardy, S.H., M.H., serta dua narasumber, yakni Michel Gasperz, S.H., M.H., dan Febiyanti L. Sahetapy, S.H., M.H. Sementara itu, peserta kegiatan terdiri atas para Kepala Sekolah dan Bendahara tingkat SD–SMP se-Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

Dalam sambutannya, Kepala Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Salahutu, Ibrahim Lestaluhu, S.Pd., menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Maluku atas terselenggaranya kegiatan Kampanye Anti Korupsi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para Kepala Sekolah dan Bendahara dalam memahami aspek hukum yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran pendidikan, khususnya Dana BOSP.

Ia menilai, edukasi hukum yang disampaikan secara langsung oleh Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum merupakan langkah preventif yang penting untuk meningkatkan kehati-hatian para pengelola anggaran sekolah, sehingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOSP dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ibrahim juga menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi pengalaman perdana selama dirinya menjabat sebagai Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Salahutu. Oleh karena itu, ia berharap kegiatan serupa dapat memberikan dampak positif dalam membangun kesadaran hukum dan memperkuat integritas para tenaga pendidik, khususnya dalam pengelolaan keuangan satuan pendidikan.

Sementara itu, Plh. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat Kejaksaan Tinggi Maluku, Aizit P. Latuconsina, S.H., M.H., yang hadir mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti rangkaian kegiatan Kampanye Anti Korupsi Tahun 2026.

“Atas nama Pimpinan Kejaksaan Tinggi Maluku, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran Bapak/Ibu Kepala Sekolah dan Bendahara. Semoga pelaksanaan kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum dalam Kampanye Anti Korupsi ini dapat bermanfaat dan menjadi pegangan dalam pengelolaan Dana BOSP di sekolah masing-masing,” ungkap Aizit.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh kedua narasumber mengenai berbagai aspek pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi, meliputi indikasi terjadinya korupsi, langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi, serta penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dalam pengelolaan Dana BOSP.

Melalui penyampaian materi tersebut, para peserta diharapkan dapat memahami berbagai potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana BOSP secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Selain pemaparan materi, kegiatan ini juga menjadi sarana komunikasi dan konsultasi hukum bagi para Kepala Sekolah dan Bendahara melalui sesi diskusi dan tanya jawab bersama narasumber. Dengan demikian, peserta memperoleh kesempatan untuk memperdalam pemahaman mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan anggaran sekolah.

Kejaksaan Tinggi Maluku berharap kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum melalui Kampanye Anti Korupsi Tahun 2026 ini dapat memperkuat kesadaran hukum dan budaya antikorupsi di lingkungan satuan pendidikan, sekaligus mendorong terciptanya pengelolaan Dana BOSP yang tepat sasaran, bertanggung jawab, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif Kejaksaan Tinggi Maluku dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berintegritas serta mewujudkan tata kelola keuangan pendidikan yang bersih, transparan, dan bebas dari tindak pidana korupsi. (Rdks)