globaltimurnn.com
Deskripsi gambar

Senin, 16 November 2026

Diduga Langgar Jam Oprasional Lima Kendaraan Tambang di Bundaran Mandala di Tindak Satlantas Polres Lebak Polda Banten

November 16, 2026


Lebak Banten
, globaltimurnn.com - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lebak Polda Banten terus memperketat pengawasan terhadap kendaraan angkutan tambang guna memastikan kepatuhan terhadap aturan jam operasional serta menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas.


Kali ini, personel Satlantas Polres Lebak melaksanakan kegiatan pengawasan, peneguran, dan penertiban kendaraan angkutan tambang di Jalan Raya Soekarno-Hatta, tepatnya di kawasan Bundaran Mandala, Kabupaten Lebak, Senin (16/11/2026) pukul 13.00 WIB hingga selesai.


Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan terhadap penerapan Peraturan Bupati Lebak Nomor 36 Tahun 2025 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 567 Tahun 2025 tentang penetapan pembatasan jam operasional dan jalur lalu lintas kendaraan angkutan tambang mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kabupaten Lebak.


Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap kendaraan angkutan tambang yang melanggar ketentuan jam operasional. Selain itu, pengemudi juga diberikan teguran agar mematuhi ketentuan penggunaan terpal penutup muatan, tidak mengangkut barang melebihi kapasitas (overload), serta tidak memarkirkan kendaraan di bahu jalan.


Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kendaraan angkutan tambang hanya diperbolehkan beroperasi pada pukul 21.00 WIB hingga 05.00 WIB. Dengan demikian, kendaraan tambang tidak diperkenankan melintas di luar waktu yang telah ditentukan.


Dari hasil kegiatan tersebut, petugas memberikan 5 lembar teguran dan 5 tindakan tilang melalui ETLE Handheld terhadap pelanggaran yang ditemukan.


Kegiatan ini juga bertujuan memastikan tidak adanya kendaraan angkutan tambang yang beroperasi sebelum waktu yang ditentukan, sekaligus mencegah pelanggaran muatan dan meningkatkan disiplin para pengemudi.


Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Arninsi, S.H., S.I.K., http://M.Si. melalui Kasat Lantas Polres Lebak AKP Liska Otavima Rudianto, http://S.Tr.K., S.I.K., M.H. menegaskan bahwa pengawasan dan penertiban kendaraan angkutan tambang akan terus dilakukan secara konsisten. Langkah tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Lebak dalam menegakkan aturan, menjaga ketertiban lalu lintas, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pengguna jalan.


"Melalui kegiatan pengawasan dan penertiban ini, kami menghimbau kepada seluruh pengusaha tambang maupun pengemudi kendaraan angkutan tambang agar mematuhi ketentuan jam operasional, memastikan muatan tidak melebihi kapasitas, menggunakan terpal penutup muatan, serta tidak parkir sembarangan menggunakan bahu jalan," ujarnya.


Dengan adanya pengawasan secara berkelanjutan, diharapkan tercipta situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Lebak.


Tim gabungnya wartawan indonesia GWI' Baron Ms apresiasi gerak cepat polres Lebak Banten. (MS) 

Selengkapnya

Perjuangkan Keadilan Akses Kesehatan, Vanath Minta Kebijakan UHC Berpihak pada Daerah Kepulauan

November 16, 2026


Jakarta
, globaltimurnn.com — Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, mendorong agar kebijakan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia dirancang dengan memperhatikan karakteristik geografis serta kebutuhan masing-masing daerah, terutama wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal tersebut disampaikan Vanath saat memberikan pandangan dalam Technical Forum Indonesia Universal Health Coverage (UHC) Forum 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan bersama World Health Organization (WHO), di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).


Menurutnya, pendekatan pelayanan kesehatan yang diterapkan secara seragam belum tentu dapat menjawab tantangan daerah kepulauan seperti Maluku. Sebab, pemerataan pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas dan tenaga medis, tetapi juga harus didukung ekosistem transportasi, infrastruktur jalan, serta aksesibilitas antarpulau.


“Seperti kami di Maluku, daerah-daerah kepulauan dan daerah 3T, itu teorinya harus berbeda. Tidak bisa digeneralisasi. Karena pelayanan kesehatan itu tidak berdiri sendiri, harus ada ekosistemnya. Ada transportasi, ada jalan, dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya,” ungkap Vanath.


Ia juga menilai meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan menjadi salah satu faktor yang mendorong semakin banyaknya masyarakat mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam konteks tersebut, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan dinilai memberikan manfaat nyata, khususnya bagi masyarakat yang menghadapi biaya pengobatan cukup besar.


Vanath mengaku kerap mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan kepesertaan BPJS Kesehatan, karena biaya pengobatan dapat menjadi beban berat apabila harus ditanggung secara mandiri.


“Saya sering bersyukur dengan adanya program pemerintah seperti BPJS. Kepada masyarakat, saya selalu menyampaikan agar mendaftarkan diri untuk mendapatkan layanan kesehatan, karena ternyata sakit itu mahal, sangat mahal,” ujarnya.


Ia menceritakan pengalaman ketika sejumlah warga membutuhkan penanganan medis di Ambon. Dalam beberapa kasus, pemerintah maupun pihak lain telah berupaya memikirkan pembiayaan pengobatan, tetapi kemudian diketahui bahwa pasien tersebut telah memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan sehingga biaya pelayanan yang dijamin dapat ditanggung melalui program tersebut.


Meski demikian, Vanath mengingatkan bahwa keberlanjutan pelayanan kesehatan di daerah masih menghadapi tantangan, terutama terkait keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Menurutnya, pembiayaan kesehatan tidak hanya menyangkut kepesertaan BPJS, tetapi juga mencakup berbagai fasilitas dan kebutuhan pelayanan yang harus didukung pemerintah daerah.


Ia mengungkapkan, keterbatasan anggaran tersebut turut dirasakan fasilitas pelayanan kesehatan di Maluku. Bahkan, sekitar dua bulan sebelumnya, ia menerima laporan dari Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD terkait kesulitan pembiayaan pelayanan kesehatan yang menjadi perhatian publik.


Vanath mengatakan, sebagai pimpinan daerah, dirinya mengambil tanggung jawab untuk menjelaskan persoalan tersebut kepada masyarakat melalui media, agar jajaran teknis dapat lebih berkonsentrasi menangani pelayanan kesehatan.


“Saya secara teknis tidak tahu bagaimana menangani semuanya, tetapi sebagai pimpinan saya mau mengambil alih pemberitaan publik itu. Supaya Kepala Dinas dan Direktur Rumah Sakit tidak harus menghabiskan energi untuk berhadapan dengan pemberitaan, karena yang paling penting adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” jelasnya.


Selain persoalan pembiayaan, Vanath menyoroti pentingnya penyesuaian sarana transportasi rujukan medis dengan kondisi geografis wilayah kepulauan. Menurutnya, bantuan transportasi yang diberikan pemerintah pusat perlu mempertimbangkan ketersediaan bahan bakar, kondisi perairan, serta karakteristik wilayah tempat sarana tersebut akan digunakan.


Berdasarkan pengalamannya saat menjabat sebagai kepala daerah, ia menemukan sejumlah bantuan kapal dengan mesin berteknologi tinggi justru tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan bahan bakar di wilayah tujuan.


Karena itu, ia mendorong agar pemerintah membuka ruang untuk mengadopsi model transportasi dari negara lain yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan, salah satunya Thailand. Ia mencontohkan penggunaan kapal berukuran lebih besar dengan sistem penggerak menyerupai mesin kendaraan darat dan desain yang memungkinkan kapal mendarat di lokasi yang tidak memiliki pelabuhan.


“Kalau di bidang kesehatan, bahkan di bidang perhubungan atau bidang-bidang lain yang memerlukan transportasi di wilayah kepulauan, saya cenderung kita mengadopsi seperti di Thailand,” katanya.


Ia menilai model kapal tersebut dapat menjadi salah satu alternatif transportasi rujukan bagi masyarakat di pulau-pulau yang belum memiliki fasilitas pelabuhan memadai. Dengan demikian, penanganan pasien yang membutuhkan pertolongan medis dapat dilakukan lebih cepat tanpa sepenuhnya bergantung pada ketersediaan dermaga.


Vanath juga mengingatkan agar bantuan speedboat yang selama ini disalurkan ke daerah benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi operasional di lapangan. Menurutnya, pengadaan sarana transportasi harus mempertimbangkan keberlanjutan pemanfaatannya agar anggaran pemerintah tidak terbuang untuk fasilitas yang akhirnya tidak berfungsi optimal.


Lebih lanjut, ia berharap perencanaan program kesehatan pemerintah pusat dapat melibatkan kebutuhan dan karakteristik daerah secara lebih mendalam. Menurutnya, kebijakan yang dirancang berdasarkan kondisi wilayah kontinental tidak dapat diterapkan begitu saja di daerah kepulauan tanpa penyesuaian.


“Kami berharap Bapak-Ibu merancang program itu sesuai dengan kebutuhan kami. Jangan merancang untuk daerah kontinental seperti Jawa, kemudian disarankan kepada kami. Itu tidak masuk. Buang-buang uang,” tegasnya.


Melalui forum tersebut, Vanath berharap berbagai masukan dari pemerintah daerah, khususnya wilayah kepulauan dan 3T, dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional untuk memperkuat pemerataan akses dan keberlanjutan pelayanan kesehatan.


Baginya, keberhasilan mewujudkan Universal Health Coverage bukan hanya diukur dari luasnya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. (Rdks) 

Selengkapnya

Maya Baby Lewerissa Dorong Penguatan Gerakan PKK Maluku melalui Sinergi dengan TP PKK Pusat

November 16, 2026


Jakarta
, globaltimurnn.com – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Maluku, Maya Baby Lewerissa, melakukan audiensi dan konsultasi dengan TP PKK Pusat di Jakarta. Pertemuan ini bertujuan memperkuat kelembagaan organisasi, menyelaraskan program prioritas, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di Provinsi Maluku. Senin (16/11/2026)


Sejumlah agenda strategis dibahas dalam pertemuan tersebut, di antaranya sinkronisasi program PKK dengan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X Tahun 2025, penguatan kapasitas sekretariat, digitalisasi administrasi, serta peningkatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program di empat kelompok kerja (Pokja).


Selain itu, konsultasi juga difokuskan pada persiapan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TP PKK Maluku. Hal ini penting agar rekomendasi yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti melalui program kerja yang jelas, memiliki target terukur, serta dapat dipantau pelaksanaannya.


Perhatian khusus turut diarahkan pada program unggulan Pokja IV, yakni Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana. Pembahasan mencakup penetapan sasaran, indikator keberhasilan, hingga strategi pelaksanaan program yang disesuaikan dengan karakteristik Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan.


Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Maya Baby Lewerissa, menekankan pentingnya penguatan tata kelola organisasi dan koordinasi lintas sektor agar seluruh program PKK dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi keluarga dan masyarakat.


Melalui audiensi dan konsultasi ini, TP PKK Provinsi Maluku berkomitmen meningkatkan koordinasi dengan TP PKK Pusat, sekaligus memperkuat sinergi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan TP PKK kabupaten/kota dalam pelaksanaan program pemberdayaan keluarga. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong Gerakan PKK di Maluku menjadi semakin profesional, berbasis data, terukur, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga.

Dalam audiensi tersebut, Ketua TP PKK Provinsi Maluku, didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku, Elvi Tikupasang, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sekaligus Ketua Pokja II, Zurnida Ambon, Bendahara TP PKK Maluku, Faradila Latuconsina; serta Nissan Uluputty dari Dinas PMD Provinsi Maluku. Rombongan diterima Sekretaris Umum TP PKK Pusat, Dra. Lusje Anneke Tabalujuan, M.Pd., didampingi Sekretaris I, Simon Makariot Aruar, dan anggota Pokja III, Alan Novandi. (Rdks) 

Selengkapnya

Korban Terakhir Tabrakan Spidboat Di perairan Aru, Akhirnya Ditemukan Tim SAR

November 16, 2026


Dobo
, globaltimurnn.com - Memasuki hari ketiga operasi pencarian korban, akhirnya Tim SAR Gabungan bersama Unsur Masyarakat berhasil menemukan satu orang korban terakhir dari insiden tabrakan antara speedboat dan longboat di sekitar Perairan Kabupaten Kepulauan Aru. 


Sejak pukul 07.30 wit, Tim SAR Gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian terhadap satu orang korban tabrakan speedboat yang masih dinyatakan hilang sejak kejadian pada tanggal 13/11 beberapa hari yang lalu. 


Gleen Tehupuring selaku Koordinator USS Dobo menyampaikan "Upaya pencarian oleh Tim SAR Gabungan bersama Unsur Masyarakat Desa Gumsey dan Desa Waifual secara maksimal hingga sore sudah dilakukan namun masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Tim SAR Gabungan kemudian memutuskan untuk beristirahat sebentar sebelum kembali melanjutkan operasi pencarian pada malam hari. 


Upaya pencarian di malam hari akhirnya membuahkan hasil yang maksimal. Pukul 18.07 wit, korban atas nama Ayu Djabumona berumur 3 tahun berhasil ditemukan oleh masyarakat Desa Waifual dalam kondisi meninggal dunia disekitar Perairan Desa Waifual. Korban selanjutnya dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan menuju Desa Waifual guna diserahkan kepada pihak keluarga. 


Gleen menambahkan, kejadian bermula pada tanggal 13/11, USS Dobo terima informasi kondisi membahayakan jiwa manusia ini pukul 21.39 wit dari Bapak Christian. Dalam laporannya disampaikan bahwa, pada pukul 20.15 wit terjadi insiden laka laut yaitu tabrakan antara speedboat berpenumpang 4 orang menabrak longboat berpenumpang 3 orang di sekitar Perairan Desa Leting, Kecamatan Sir Sir, Kepulauan Aru. Dalam insiden tersebut 6 orang berhasil selamat dan 1 orang dinyatakan hilang. 


Pelaksanaan Operasi SAR berlangsung selama tiga hari dan korban baru ditemukan pada hari ketiga dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan Tim SAR Gabungan dalam keadaan tidak utuh, sebagian anggota tubuh berupa tangan kiri dan kedua kaki hilang diduga kuat oleh gigitan buaya. Sementara empat orang korban yang menabrak sudah diamankan oleh pihak kepolisian guna mempertanggungjawabkan kejadian tersebut.


Data korban :

1. Awan Djabumona L/45 - selamat

2. Wainta Djabumona P/7 - selamat

3. Ayu Djabumona P/3 - md

4. Kevin Parjer - selamat

5. Muhammad Ridwan - selamat 

6. Johan Koalpea - selamat 

7. Susanti Leuna - selamat 


Operasi SAR melibatkan berbagai Unsur Potensi diantaranya, Unit Siaga SAR Dobo, Polairud Polres Aru, Polairud Polda Maluku, Bhabinkamtibmas Waifual, Puskesmas Desa Leting, Masyarakat setempat. 


Alut dan Palsar yang digunakan diantaranya, RIB USS Dobo dan Longboat Masyarakat 


Cuaca dilapangan dilaporkan Berawan, Angin Timur Laut hingga Tenggara kecepatan 5 Knots dan Tinggi Gelombang 0,5 Meter.


Dengan ditemukannya korban maka Operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh Unsur Potensi SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih. (Rdks) 

Selengkapnya

Dankodaeral IX Dampingi Gubernur Maluku Bahas Percepatan Proyek Strategis Nasional Blok Masela di Kementerian ESDM

November 16, 2026


Ambon
, globaltimurnn.com - Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Dankodaeral) IX, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., mendampingi Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Yuliot Tanjung, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/11/2026) lalu.


Pertemuan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Sekretaris Daerah KKT, Kepala SKK Migas, serta jajaran pimpinan PT INPEX.


Sejumlah hal strategis terkait pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Gas Abadi Masela menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Salah satu agenda penting adalah kepastian pembayaran kompensasi atas tanaman yang berada di atas lahan terdampak proyek, yang direncanakan terealisasi pada akhir November 2026.


Pembahasan ini menjadi bagian penting dalam mendorong penyelesaian persoalan yang berkaitan langsung dengan masyarakat terdampak, sekaligus mendukung kelancaran tahapan pengembangan proyek gas Abadi Masela.


Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, serta seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pengembangan PSN Blok Gas Abadi Masela dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar khususnya serta Provinsi Maluku pada umumnya. (Rdks) 

Selengkapnya

Kodaeral IX Asah Ketajaman Naluri Intelijen, Perkuat Deteksi Dini dan Pengamanan Wilayah Maluku

November 16, 2026


Ambon
, globaltimurnn.com - Menghadapi dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang di wilayah Maluku, Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX memperkuat kemampuan intelijen prajurit melalui Latihan Fungsi Intelijen Bidang Pengamanan Tahun 2026. 


Latihan yang diselenggarakan Kodaeral IX tersebut, dibuka oleh Wakil Komandan (Wadan) Kodaeral IX Kolonel Laut (P) Baharudin Anwar, S.T., M.M., mewakili Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., di Gedung Manggala Loka Kodaeral IX, Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Senin (16/11/2026). 


Menurut Ketua Penyelenggara Latihan yang juga Asisten Intelijen Dankodaral lX, Kolonel Laut (KH) Iwan Hariwanto, ST., M.Han mengatakan, latihan yang mengusung tema “Kodaeral IX Melaksanakan Latihan Fungsi Intelijen Bidang Pengamanan Tahun 2026” ini, difokuskan pada peningkatan kepekaan, ketajaman analisis, serta kemampuan deteksi dan cegah dini terhadap berbagai potensi kerawanan.


Pembukaan latihan yang dihadiri para Pejabat Utama dan Kepala Satuan Kerja Kodaeral IX ini, menjadi sarana pembinaan kemampuan sekaligus menguji kesiapan personel dalam menerapkan prosedur operasional standar pengamanan, meliputi personel, materiil, dokumen, VVIP, serta berbagai kegiatan kedinasan.


Dalam amanat tertulis Dankodaeral IX yang dibacakan Wadan Kodaeral IX, ditegaskan bahwa Kota Ambon sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas sosial ekonomi Provinsi Maluku memiliki karakteristik wilayah serta dinamika masyarakat yang perlu dipahami secara mendalam. 


Kondisi tersebut menuntut personel intelijen memiliki penguasaan medan, kepekaan terhadap perubahan situasi, serta pemahaman mengenai titik-titik yang berpotensi menimbulkan kerawanan di wilayah kerja Kodaeral IX.


Untuk mencapai sasaran latihan, Dankodaeral IX menekankan lima hal kepada seluruh peserta. Pertama, melaksanakan setiap skenario secara serius seolah-olah menghadapi situasi nyata. Kedua, meningkatkan naluri dan kemampuan deteksi dini. 


Ketiga, menjaga kerahasiaan personel maupun materiil. Keempat, menjunjung tinggi etika dan norma hukum dengan mengedepankan pendekatan humanis. Kelima, mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan selama latihan berlangsung.


“Fungsi intelijen merupakan mata dan telinga satuan sekaligus garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah berbagai bentuk ancaman melalui penerapan early detection and early warning. Latihan ini dirancang untuk mengasah naluri intelijen serta memastikan seluruh personel memiliki kesiapsiagaan tinggi dalam mengamankan setiap dinamika tugas,” tegas Dankodaeral IX.


Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas intelijen tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengumpulkan informasi, tetapi juga kecermatan menganalisis perkembangan situasi, menjaga kerahasiaan, serta mengambil langkah pengamanan secara tepat sesuai prosedur dan ketentuan hukum.


Melalui latihan ini, Kodaeral IX berupaya membangun personel intelijen yang profesional, disiplin, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan lingkungan strategis. Kemampuan tersebut diharapkan dapat diterapkan secara nyata dalam mendukung pengamanan satuan dan pelaksanaan tugas pokok TNI AL, khususnya menjaga stabilitas keamanan di wilayah kerja Kodaeral IX.


Dengan peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan tersebut, Kodaeral IX berkomitmen memperkuat fungsi intelijen sebagai unsur strategis dalam mengantisipasi potensi ancaman serta mendukung terpeliharanya stabilitas keamanan wilayah Maluku. (Rdks) 

Selengkapnya

Kodaeral IX Kerahkan Personel Pomal Dukung Operasi Zebra Salawaku 2026

November 16, 2026


Ambon
, globaltimurnn.com - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX mengerahkan personel Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) untuk mendukung pelaksanaan Operasi Zebra Salawaku 2026. Keterlibatan ini menjadi wujud komitmen Kodaeral IX dalam memperkuat sinergi TNI-Polri dan instansi terkait guna meningkatkan ketertiban serta keselamatan berlalu lintas di wilayah Maluku.


Dukungan tersebut ditandai dengan keikutsertaan Pomal Kodaeral IX dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Kewilayahan Bidang Lalu Lintas di Lapangan Apel Markas Polda Maluku, Ambon, Senin (16/11/2026).


Kadis Hartib Pomal Kodaeral IX Letkol Laut (PM) Albert Levy Sihotang mewakili Danpomal Kodaeral IX Kolonel Laut (PM) Kusnadi hadir dalam apel yang dipimpin Kapolda Maluku Irjen Pol Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H.


Operasi Zebra Salawaku 2026 ini mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Cipta Lalu Lintas Tertib, Aman, Lancar dan Berkeselamatan”. 


Operasi ini dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan unsur TNI, Polri, dan instansi terkait sebagai upaya meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.


Selain menekan potensi pelanggaran, operasi tersebut juga diarahkan untuk membangun budaya tertib berlalu lintas dan mewujudkan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah Maluku.


Komandan Kodaeral IX Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., dalam keterangannya secara terpisah menyampaikan bahwa keterlibatan personel Pomal Kodaeral IX merupakan bentuk soliditas TNI AL bersama Polri dan pemerintah daerah dalam mendukung penegakan ketertiban serta menciptakan budaya berlalu lintas yang aman dan bertanggung jawab.


Menurutnya, sinergi lintas instansi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mengutamakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.


“Kodaeral IX senantiasa siap bersinergi dan mendukung setiap upaya kolaboratif bersama TNI, Polri, dan instansi terkait dalam menjaga ketertiban serta menciptakan situasi keamanan yang kondusif di wilayah Maluku,” tegas Dankodaeral IX.


Apel gelar pasukan tersebut turut dihadiri Kabid Humas Polda Maluku, Kadis Hartib Pomal Kodaeral IX, Dansatpom Lanud Pattimura, perwakilan PT Jasa Raharja Cabang Maluku, serta perwakilan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Maluku.


Sementara itu, unsur pelaksana gabungan melibatkan personel Ditsamapta, Ditreskrim, Ditpolair, Ditpropam, Satbrimob, Ditlantas Polda Maluku, Pomal Kodaeral IX, Satpom Lanud Pattimura, BPTD Kelas II Maluku, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, dan PT Jasa Raharja Kanwil Maluku. (Rdks) 

Selengkapnya

Post Top Ad

TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI MEDIA KAMI, SEMOGA BERMANFAAT