Jakarta, Globaltimurnn.com — Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, M.Si., tampil mewakili seluruh peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan IV Tahun 2026 dalam sesi presentasi akhir sekaligus menghadiri upacara penutupan kegiatan di Ruang Dwiwarna Purwa, Gedung Pancagatra, Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Jumat (11/9/2026).

 

Dalam forum bergengsi itu, Bupati Piet Hein Babua berbagi kisah keberhasilan Kabupaten Halmahera Utara dalam membalikkan arah perekonomian daerah. Saat dilantik pada 21 Maret 2025, pertumbuhan ekonomi daerah tercatat minus 0,10 persen. Berkat pengelolaan yang cermat dan terarah, angka itu bergerak naik menjadi 3,85–3,95 persen sepanjang 2025, dan melonjak drastis mencapai 11,05 persen pada Semester I 2026, menempatkan Halmahera Utara di jajaran 10 daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Indonesia.

 

Pencapaian luar biasa ini diraih di tengah keterbatasan ruang fiskal, berkat inovasi tata kelola program dan pelayanan publik yang diterapkan secara konsisten. Selama kursus yang diselenggarakan Lemhannas RI, Kemendagri, dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), arah kebijakan daerah diselaraskan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berfokus pada penguatan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, dan optimalisasi potensi daerah.

 

Didampingi Kepala Bappeda Hernefer F. Tjandua, AP., M.H., dan Kabag Tata Pemerintahan Oscar Bertho Mene, S.STP., M.AP., Bupati juga mematangkan Rencana Aksi Kepala Daerah hingga 2029, yang berfokus pada tiga pilar: inovasi pelayanan publik, infrastruktur & lingkungan hidup, serta konsep kota cerdas. Para peserta juga mendapat wawasan tambahan dari pakar National University of Singapore, Prof. Dr. Ng Yeuk Fan dan Prof. Yaacob Ibrahim, mengenai transformasi digital dan konsep Smart Nation.

 

“Angka 11,05 persen bukan garis akhir, melainkan pijakan untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dan memastikan masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung melalui lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pemerataan pembangunan,” tegas Bupati Piet Hein Babua. (🅁🄴🄳).

Taniwel, globaltimurnn.com - Pasca aksi massa antara pemuda Desa Lisabata dan Desa Patahuwe, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, Polres Seram Bagian Barat bersama TNI dan personel Brimob terus memperkuat pengamanan serta melakukan penanganan di lokasi terdampak.

Kapolres SBB AKBP Refindo Pradika Rulando, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A., melaporkan, sekitar pukul 06.00 WIT, rombongan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Kombes Pol. Dasmin Ginting tiba di lokasi dan selanjutnya menuju Polsek Taniwel untuk mendukung Polres SBB dalam penanganan konflik Lisabata-Patahuwe.

Selanjutnya, sekitar pukul 08.00 WIT, dilaksanakan apel pagi yang dipimpin Dandim 1513/SBB Letkol Jaka Putra. Kegiatan tersebut menindaklanjuti hasil pertemuan Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. H. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. dan Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P., M.Han., bersama pemuka masyarakat Desa Lisabata dan Desa Patahuwe.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Maluku dan Pangdam XV/Pattimura menekankan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, mencegah provokasi serta aksi susulan, dan mengedepankan komunikasi serta penyelesaian secara bersama-sama antara kedua desa.

Personel gabungan bersama masyarakat kemudian disiapkan untuk melaksanakan pembersihan puing-puing bangunan warga yang terbakar dan roboh. Pembersihan akan dilanjutkan setelah proses pemasangan police line di lokasi selesai.

Untuk menjaga situasi keamanan, personel gabungan juga ditempatkan pada sejumlah Pos Pengamanan, di antaranya Pos Desa Wakolo dan Pos Desa Patahuwe. Pengamanan melibatkan personel Brimob, Samapta Polres SBB, Polsek Taniwel, Koramil Taniwel, Kodim 1513/SBB serta Batalyon 865/Satgas Maluku.

Kapolres SBB menyampaikan bahwa hingga saat ini situasi Kamtibmas di wilayah tersebut aman dan terkendali. Personel gabungan tetap melaksanakan pengamanan dan patroli guna mencegah terjadinya gangguan keamanan maupun aksi susulan.

Kapolres SBB mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang, menahan diri dan tidak mudah terprovokasi. Masyarakat diminta menghindari segala bentuk aksi provokatif, baik secara langsung maupun melalui media sosial, termasuk menyebarkan foto, video, berita atau informasi yang belum terverifikasi dan berpotensi memicu keresahan maupun konflik susulan. Masyarakat juga diminta tidak menyebarkan ujaran kebencian, hasutan maupun ajakan aksi balasan, serta menyerahkan setiap persoalan kepada mekanisme hukum yang berlaku.

Polres SBB bersama TNI dan seluruh unsur terkait terus melakukan langkah pengamanan, penanganan lokasi terdampak serta koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat guna menjaga situasi tetap kondusif dan mencegah konflik kembali meluas. (Rdks) 

SBB, globaltimurnn.com - Konflik antara masyarakat Desa Lisabata dan Desa Patahuwe, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Jumat (11/9/2026), berujung pada pembakaran 27 rumah warga dan satu unit sepeda motor. Empat warga Desa Lisabata juga dilaporkan mengalami luka tembak.

*Kapolres SBB AKBP Refindo Pradika Rulando, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A.*, menjelaskan, kejadian bermula sekitar pukul 14.00 WIT saat terjadi kebakaran lahan milik warga di kawasan Tanjung Dusun Sisiulu, Desa Nuniali. Warga Desa Patahuwe kemudian membantu memadamkan api.

Setelah pemadaman, salah seorang warga Desa Lisabata berisinial MA mendatangi Desa Patahuwe dan menuduh warga setempat sebagai pihak yang melakukan pembakaran. Perselisihan tersebut kemudian berkembang menjadi konsentrasi massa dari kedua desa sekitar pukul 16.00 WIT.

Personel Polsek Taniwel, Koramil Taniwel dan unsur Muspika melakukan upaya pengamanan sehingga massa Desa Lisabata kembali ke desanya.

Namun, sekitar pukul 18.20 WIT, terdengar satu kali ledakan dan satu kali suara tembakan di kawasan hutan perbatasan Desa Patahuwe dan Desa Wakolo. Tidak lama kemudian, terjadi pembakaran sejumlah rumah warga Desa Patahuwe, termasuk rumah pastori.

Akibat kejadian tersebut, 27 rumah warga dan satu unit sepeda motor terbakar, dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar. Empat warga Desa Lisabata juga dilaporkan mengalami luka tembak.

Menyikapi kejadian tersebut, Polres SBB bersama Brimob, Polsek jajaran dan TNI langsung meningkatkan pengamanan di Desa Patahuwe dan wilayah perbatasan guna mencegah konflik meluas maupun aksi susulan. Personel gabungan disiagakan di sejumlah titik yang dianggap rawan.

Kapolres SBB juga langsung turun ke lokasi untuk meninjau kondisi keamanan dan rumah warga yang terbakar. Polres SBB melalui Satuan Reskrim kemudian melakukan penyelidikan dan pengungkapan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam rangkaian kejadian tersebut.

Selain langkah penegakan hukum, Kapolres melakukan koordinasi dengan Ketua Klasis Taniwel, Camat Taniwel dan Pemerintah Kabupaten SBB untuk mendorong penyelesaian konflik serta mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi.

Penanganan situasi kemudian diperkuat dengan kedatangan Kapolda Maluku dan Pangdam XV/Pattimura bersama jajaran pemerintah daerah. Mereka meninjau lokasi terdampak dan menggelar pertemuan dengan perwakilan Desa Lisabata dan Desa Patahuwe.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak diminta menenangkan masyarakat, mencegah provokasi, menjaga komunikasi antarkedua desa serta bersama-sama mencari solusi atas dampak kejadian. Pemerintah daerah, TNI dan Polri juga menyatakan kesiapan membantu masyarakat yang rumahnya terbakar.

Hingga dini hari, situasi di Kecamatan Taniwel dilaporkan aman dan kondusif. Personel gabungan tetap melakukan pengamanan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan Kamtibmas maupun aksi susulan. (Tim) 

SBT, globaltimurnn.com - Menanggapi sorotan terkait kondisi sejumlah bangunan di SMP Negeri 31 SBT yang terlihat mengalami kerusakan, Kepala Sekolah SMP Negeri 31 SBT Umia Holle memberikan penjelasan mengenai kondisi bangunan, keterbatasan anggaran pemeliharaan, serta tantangan geografis sekolah yang berada di kawasan dekat pantai.

Menurut Holle kepada awak media di Bula, lewat pesan whatsaap-nya  saptu 12/09/26 mengatakan" posisi sekolah yang berdekatan dengan laut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan material bangunan, khususnya seng, lebih cepat mengalami kerusakan.

“Posisi bangunan sekolah dekat pantai, Uap air laut mengendap di seng bangunan sehingga akhirnya cepat rusak, Hampir setiap tahun seng-seng bangunan mengalami kerusakan,” jelasnya.

Ia mengatakan, pihak sekolah selama ini tetap melakukan pemeliharaan, namun perbaikan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

“Tahun kemarin sudah kami ganti seng yang memang perlu diganti dan dilakukan pengecatan, Tetapi perbaikannya sesuai dengan anggaran dan dilakukan per tahap,” ungkapnya.

Bukan Anggaran Rehabilitasi Total

Kepala sekolah menegaskan bahwa anggaran yang digunakan bukan merupakan anggaran khusus untuk rehabilitasi total bangunan sekolah.

Karena itu, menurutnya, pihak sekolah tidak bisa melakukan pembongkaran dan perbaikan seluruh bangunan sekaligus.

“Ini bukan anggaran khusus untuk rehab total sehingga harus bongkar semuanya, Kami perbaiki bagian sebelah terlebih dahulu, kemudian bagian lainnya dilakukan pada tahap berikutnya,” katanya.

Persoalan semakin berat ketika memasuki musim timur, Bangunan yang baru saja diperbaiki maupun bagian yang belum sempat diperbaiki sama-sama kembali berhadapan dengan kondisi cuaca dan lingkungan laut.

“Musim timur tidak melihat mana yang baru diperbaiki dan mana yang belum, Kondisi bangunan bisa kembali rusak setelah menghadapi musim timur,” ujarnya.

Ada Bangunan MCK yang Tidak Lagi Berfungsi

Selain persoalan seng dan bangunan lama, pihak sekolah juga menjelaskan bahwa terdapat bangunan MCK yang saat ini sudah tidak terpakai atau tidak lagi berfungsi.

Kondisi tersebut, menurut pihak sekolah, perlu dilihat dalam konteks keseluruhan kondisi sarana dan prasarana sekolah, termasuk keterbatasan anggaran pemeliharaan.

Kepala sekolah berharap masyarakat tidak hanya melihat kondisi fisik bangunan yang rusak, tetapi juga memahami proses pemeliharaan yang selama ini dilakukan oleh pihak sekolah.

Kepala Sekolah: Jangan Ukur Kemampuan dari Titik Lemah

Dalam penjelasannya, kepala sekolah juga menyampaikan bahwa kondisi bangunan yang rusak tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran untuk menilai kemampuan seorang kepala satuan pendidikan.

“Jangan mengukur kemampuan dan kesalahan seseorang lewat bangunan yang rusak dan titik kelemahan seseorang,” tegasnya.

Ia mengaku telah melewati perjalanan panjang sejak diberikan tanggung jawab memimpin satuan pendidikan tersebut, Menurutnya, ketika mulai memimpin, sekolah menghadapi berbagai keterbatasan, termasuk persoalan tenaga pendidik.

“Di dalamnya tidak ada guru PNS. Ada beberapa guru PNS atau ASN yang ditugaskan, tetapi tidak lama kemudian mengurus pindah karena kondisi sekolah membutuhkan mental yang kuat,” jelasnya.

Untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar, pihak sekolah kemudian merekrut tenaga guru honorer yang memiliki latar belakang pendidikan S1 kependidikan.

“Mulai dari satu, dua guru honorer sampai sepuluh bahkan lebih. Ada anak-anak negeri dan juga dari luar, Sekarang beberapa di antaranya sudah berubah status menjadi PPPK,” ungkapnya.

Sekolah Berupaya Menambah Sarana Baru

Kepala sekolah juga menyebutkan bahwa tantangan bukan hanya berkaitan dengan bangunan lama. Persoalan lahan dan posisi sekolah turut menjadi kendala yang harus dihadapi.

Namun, melalui kebijakan dan inisiatif yang dilakukan, pihak sekolah berupaya menata kondisi lahan sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sarana baru.

“Dengan kebijakan dan inisiatif, kami berupaya membuat kondisi lahan bisa mendukung dan dapat ditempati dua bangunan baru, yakni Laboratorium IPA dan Laboratorium TIK,” katanya.

Dua bangunan tersebut berada di sisi kiri dan kanan bangunan lama yang kini menjadi perhatian publik.

Perlu Dilihat Secara Utuh

Pihak sekolah berharap persoalan kondisi bangunan SMP Negeri 31 SBT tidak hanya dilihat dari foto atau bagian bangunan yang mengalami kerusakan, tetapi juga dari faktor lingkungan, usia bangunan, musim, serta kemampuan anggaran pemeliharaan.

“Bangunan dekat pantai, uap air laut membuat seng cepat rusak. Kami tidak bisa menjamin setiap tahun bangunan akan tetap baik, apalagi ketika musim timur. Pemeliharaan dilakukan bertahap. Ini bukan bantuan rehabilitasi yang mengharuskan seluruh bangunan diperbaiki total,” jelasnya.

Pernyataan tersebut menjadi tanggapan pihak sekolah atas sorotan mengenai kondisi bangunan SMP Negeri 31 SBT.

Di sisi lain, kondisi fisik sekolah tetap menjadi perhatian yang perlu mendapat tindak lanjut dari pemerintah daerah maupun instansi terkait, Pemeriksaan teknis, pemetaan kebutuhan rehabilitasi dan dukungan anggaran menjadi penting agar persoalan kerusakan bangunan tidak terus berulang setiap tahun.

Dengan demikian, persoalan SMP Negeri 31 SBT bukan sekadar soal siapa yang harus disalahkan, tetapi bagaimana pemerintah dan pihak sekolah dapat memastikan lingkungan belajar yang aman, layak, dan nyaman bagi para siswa. [tim]

Ambon, Globaltimurnn.com — Ada perjalanan panjang yang akhirnya membawa nama Kota Ambon ke salah satu posisi strategis di panggung DPRD kota se-Indonesia.

Ketua DPRD Kota Ambon, Morits L. Tamaela, SE, resmi dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) untuk sisa masa bakti periode 2025–2030.

Kepercayaan itu lahir bukan melalui pertarungan suara yang keras. Justru sebaliknya, nama Tamaela muncul melalui proses musyawarah mufakat dalam rapat pleno pimpinan yang digelar pada Rakornas ADEKSI di Jakarta, Jumat (11/09/2026).

Momentum tersebut bermula setelah Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, SE, menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Sekjen ADEKSI. Pengunduran diri itu disampaikan setelah dirinya tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Banjarbaru.

Kekosongan posisi Sekjen kemudian dibawa ke meja pleno, Empat nama muncul dalam pembahasan. Selain Tamaela, terdapat Ketua DPRD Kota Bandung, Ketua DPRD Kota Medan, dan Ketua DPRD Kota Sorong yang turut diusulkan sebagai bakal calon, Namun, proses akhirnya mengerucut pada satu nama, "Morits Tamaela."

Tidak ada riuh perebutan kursi. Tidak pula ada voting yang memecah pilihan. Para pimpinan DPRD kota yang hadir memilih menyelesaikannya melalui jalan musyawarah, Bagi Ketua Umum ADEKSI, Dance Izhak Palit, cara tersebut memiliki makna tersendiri, Ia mengaku bersyukur proses pergantian Sekjen antarwaktu dapat berlangsung dalam suasana kekeluargaan.

“Saya sangat bersyukur karena proses pergantian Sekjen ini dapat berlangsung secara kekeluargaan, meski sebelumnya kita telah tawarkan untuk mekanisme pemilihan dari keempat calon.”

Bagi ADEKSI, posisi Sekjen bukan sekadar jabatan administratif. Ada pekerjaan besar yang menunggu di belakangnya: menjaga komunikasi, memperkuat koordinasi, sekaligus memastikan organisasi tetap menjadi rumah bersama bagi seluruh DPRD kota di Indonesia.

Karena itu, Dance berharap kehadiran Tamaela dapat membawa energi baru bagi ADEKSI dan ikut menopang kesinambungan tugas serta tanggung jawab DPRD kota dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerah masing-masing.

Bagi Morits Tamaela sendiri, amanah tersebut memiliki arti lebih dalam, Ia melihat penunjukan itu sebagai sebuah capaian penting, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi DPRD Kota Ambon.

Selama ini, kata Tamaela, Kota Ambon memiliki posisi yang cukup diperhitungkan dalam struktur ADEKSI. Dalam periode sebelumnya, dirinya pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum, Kini, kepercayaan itu meningkat satu tingkat, dan kemudian di tujuk duduk sebagai Sekjen.

Kota Ambon memiliki nilai tawar yang cukup baik selama ini. Kalau sebelumnya saya sebagai Wakil Ketua Umum, begitu pula di kepemimpinan periode demi periode lalu juga Wakil Ketua Umum, namun kali ini cukup strategis sebagai Sekjen.

Kalimat tersebut sekaligus menggambarkan bagaimana perjalanan politik kelembagaan DPRD Kota Ambon perlahan mendapatkan ruang lebih besar di tingkat nasional.

Bagi Tamaela, posisi itu bukan tempat untuk sekadar membawa nama daerah. Sebaliknya, jabatan tersebut menjadi ruang untuk bekerja bersama seluruh DPRD kota dari berbagai penjuru Indonesia, Sebagai Sekjen ADEKSI, politisi muda Partai NasDem itu menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi anggota DPRD kota se-Indonesia.

Menurutnya, ADEKSI harus tetap menjadi wadah bersama untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi DPRD maupun pemerintah kota kepada pemerintah pusat, Sebab, di balik setiap aspirasi yang dibawa DPRD, terdapat kepentingan masyarakat yang harus diperjuangkan.

“Kami yakin aspirasi yang disampaikan pasti tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat di daerah masing-masing, Ada satu harapan lain yang ikut dibawa Tamaela ketika menerima amanah tersebut, Ia ingin keberadaannya di jajaran pimpinan ADEKSI tidak berhenti pada kepentingan organisasi secara nasional, Kota Ambon juga harus mendapatkan manfaat.

Posisi Sekjen ADEKSI, menurutnya, dapat menjadi salah satu pintu untuk memperkuat perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan dan pembangunan Kota Ambon.

Bukan berarti membawa kepentingan Ambon dengan mengesampingkan daerah lain. Justru, dengan membangun jaringan dan komunikasi yang lebih kuat di tingkat nasional, berbagai persoalan daerah dapat diperjuangkan melalui jalur kelembagaan yang lebih efektif.

Dari Ambon, nama Morits Tamaela kini mendapat mandat baru di tingkat nasional, Sebuah amanah yang datang melalui musyawarah, tetapi sekaligus membawa tanggung jawab yang jauh lebih besar, Di satu sisi, ia harus menjaga kepentingan dan soliditas ADEKSI sebagai wadah DPRD kota seluruh Indonesia, Di sisi lain, ada harapan dari daerah yang selama ini diwakilinya agar suara Kota Ambon semakin terdengar di pusat.

Kini, perjalanan Tamaela memasuki babak baru, Bukan lagi hanya tentang bagaimana memimpin lembaga legislatif di Kota Ambon, tetapi bagaimana membawa suara DPRD kota dari berbagai daerah menjadi satu kekuatan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Indonesia.

Dari Ambon, satu kursi strategis di ADEKSI kini menjadi ruang baru untuk memperluas perjuangan. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Pengurus Besar Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (PB AMGPM) mengambil sikap tegas menyikapi insiden pembakaran yang terjadi di Patahuwe, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku.

Melalui pernyataan resmi yang disampaikan dalam sebuah flyer dan diterima redaksi, Jumat (11/09/2026) malam, PB AMGPM mendesak aparat penegak hukum segera mengusut kasus tersebut secara menyeluruh serta menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Sikap tersebut sekaligus menjadi seruan kepada seluruh jajaran AMGPM, mulai dari pengurus daerah, cabang, ranting hingga seluruh kader di berbagai wilayah untuk bersama-sama mengawal proses penegakan hukum atas peristiwa yang dinilai telah mencederai rasa aman dan kedamaian masyarakat.

PB AMGPM menegaskan, pengungkapan kasus pembakaran di Patahuwe harus dilakukan secara cepat, transparan dan tegas. Tidak hanya pelaku di lapangan, pihak-pihak yang diduga memiliki peran di balik aksi tersebut juga diminta diproses sesuai ketentuan hukum.

Dalam pernyataannya, PB AMGPM juga mengingatkan seluruh kader agar tidak mudah terpancing oleh berbagai informasi maupun isu yang beredar di tengah masyarakat.

Kader AMGPM justru diminta mengambil peran sebagai agen perdamaian dengan menjaga soliditas dan tidak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memperkeruh situasi.

“Kami tidak akan tinggal diam terhadap tindakan-tindakan anarkis yang merusak kedamaian. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya demi menjaga keharmonisan dan rasa aman di tanah Maluku,” tegas PB AMGPM melalui pernyataan resminya.

Selain menyampaikan tuntutan penegakan hukum, PB AMGPM juga menginstruksikan seluruh kader untuk menyuarakan pesan tersebut melalui media sosial secara serentak.

Gerakan tersebut diarahkan sebagai bentuk dukungan terhadap proses hukum sekaligus kampanye untuk menolak provokasi dan menjaga situasi tetap kondusif.

Dalam instruksinya, kader AMGPM diminta menggunakan sejumlah tanda pagar, yakni #carikeadilan, #ultimatum, #melawanprovokator, dan #AMGPM.

PB AMGPM menilai penggunaan media sosial harus diarahkan untuk menyampaikan pesan yang menyejukkan, bukan menjadi sarana penyebaran informasi yang belum terverifikasi atau konten yang berpotensi memicu konflik lanjutan.

Karena itu, organisasi kepemudaan gerejawi tersebut mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mengambil tindakan sendiri.

Proses penindakan terhadap para pelaku, kata PB AMGPM, harus dipercayakan kepada aparat kepolisian. Namun, proses tersebut juga perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang terdampak.

PB AMGPM menegaskan bahwa menjaga kedamaian Maluku merupakan tanggung jawab bersama. Penegakan hukum yang tegas dan sikap masyarakat yang tidak mudah terprovokasi dinilai menjadi dua hal penting untuk mencegah persoalan berkembang semakin luas. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Maluku memperkuat kesiapan jajaran dalam menghadapi situasi krisis melalui kegiatan Community of Practice bertema “Manajemen Komunikasi Krisis Pemasyarakatan”, Jumat (11/09/2026).

Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom tersebut diikuti seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Ditjenpas Maluku. Forum ini menjadi ruang pembelajaran bersama untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengelola komunikasi ketika institusi menghadapi situasi yang membutuhkan respons cepat, tepat, dan terukur.

Kegiatan diawali dengan opening remarks oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan, Novriadi. Materi kemudian disampaikan oleh Ketua Tim Humas dan Teknologi Informasi, Kevin Latumeten, dengan Salsabila Anjar, Analis Kebijakan, bertindak sebagai moderator.

Dalam pemaparannya, Kevin menjelaskan bahwa komunikasi krisis merupakan bagian penting dari upaya menjaga kredibilitas dan reputasi institusi pemasyarakatan.

Menurutnya, menghadapi krisis bukan hanya persoalan seberapa cepat informasi disampaikan kepada masyarakat, tetapi juga memastikan informasi tersebut telah melalui proses verifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam situasi krisis, kecepatan harus berjalan beriringan dengan ketepatan informasi. Humas harus mampu menjadi penghubung yang memastikan informasi terverifikasi, pesan organisasi konsisten, dan komunikasi kepada publik dilakukan secara transparan serta terstruktur, jelas Kevin.

Dalam Community of Practice tersebut, peserta diperkenalkan pada tiga prinsip utama dalam komunikasi krisis, yakni responsif, transparan, dan terstruktur. Ketiganya perlu diperkuat melalui koordinasi dan komunikasi kolaboratif antarpihak.

Respons cepat diperlukan agar institusi tidak tertinggal dalam memberikan penjelasan terhadap perkembangan suatu peristiwa. Namun, kecepatan tersebut tetap harus disertai kehati-hatian agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesimpangsiuran maupun persepsi keliru di tengah masyarakat.

Pembahasan juga menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai unsur dalam tim manajemen krisis. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, jajaran humas UPT, serta pejabat terkait perlu memiliki pembagian peran dan jalur koordinasi yang jelas ketika menghadapi sebuah situasi krisis.

Dalam konteks tersebut, humas memiliki posisi strategis. Tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menyiapkan berbagai kebutuhan komunikasi, mulai dari penyusunan siaran pers, penentuan pesan kunci, simulasi wawancara hingga kesiapan menghadapi pertanyaan dari media.

Selain itu, monitoring media menjadi salah satu instrumen penting untuk mengetahui perkembangan pemberitaan sekaligus membaca respons publik terhadap suatu isu.

Dengan mekanisme yang terencana, komunikasi organisasi diharapkan tidak berlangsung secara spontan atau berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Sebaliknya, setiap pesan kepada publik harus dibangun berdasarkan fakta, koordinasi, dan strategi komunikasi yang jelas.

Peserta juga mendapatkan pemahaman bahwa pengelolaan krisis bukan menjadi tanggung jawab satu unit semata. Kesiapan seluruh unsur organisasi menjadi faktor penting agar setiap perkembangan dapat ditangani secara terpadu.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas Maluku mendorong terbentuknya budaya komunikasi yang lebih adaptif dan profesional di lingkungan pemasyarakatan.

Penguatan kapasitas tersebut diharapkan membuat jajaran semakin siap menghadapi berbagai dinamika, sekaligus mampu memberikan informasi yang cepat, akurat, transparan, dan konsisten kepada masyarakat.

Pada akhirnya, kemampuan mengelola komunikasi secara tepat tidak hanya menjadi bagian dari penanganan krisis, tetapi juga menjadi salah satu fondasi dalam menjaga kepercayaan publik dan reputasi positif institusi pemasyarakatan. (Za)