HALUT, Globaltimurnn.com – Polres Halmahera Utara menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan “Patuh Kie Raha 2026” di lapangan apel Polres Halmahera Utara, Jalan Hein Namotemo, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Senin (26/10/2026). 

Apel gelar pasukan dipimpin Wakapolres Halmahera Utara, Kompol Saiful Egal, S.AP., M.AP., dengan Komandan Apel Ipda Edwin N. Manipa, S.H., dan Perwira Apel Iptu Moch. Thilio Bintang Onasis, S.Tr.K.

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Kodim 1508/Tobelo, Danramil 1508-01/Tobelo Mayor Arh. Moh. Ali, Danki Sat Brimob Yon A Pelopor Kupa-kupa Iptu Bernard Ardolop Lamau, Danpom Letda CPM Irwansyah Kurniawan, S.H., Perwakilan Satpol-PP Halut Djidon Bahabu, SIP para pejabat utama Polres Halut, serta personel TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

Apel melibatkan sejumlah satuan, di antaranya personel Kodim 1508/Tobelo, Sat Brimob, Satuan Samapta, Sat Polairud, Sat Lantas, gabungan staf Polres, Sat Reskrim, Satpol-PP Halut, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara.

Dalam amanat Kapolda Maluku Utara yang dibacakan pada apel tersebut, ditegaskan bahwa Operasi Patuh Kie Raha 2026 mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas Tertib, Aman, dan Berkeselamatan.”

Tema ini menekankan pentingnya sinergi kepolisian dengan masyarakat dalam membangun budaya berlalu lintas yang tertib, aman, dan bertanggung jawab.

Kapolda juga menyoroti berbagai pelanggaran lalu lintas yang masih sering ditemukan, seperti tidak menggunakan helm standar, berkendara di bawah umur, balap liar, penggunaan knalpot bising, melawan arus, serta pelanggaran lain yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Berdasarkan data Integrated Road Safety Management System (IRSMS) Korlantas Polri yang disampaikan dalam amanat tersebut, hingga Oktober 2026 tercatat 145.578 kejadian kecelakaan lalu lintas di Indonesia, dengan 220.810 korban dan 10.519 orang meninggal dunia.

Angka tersebut menjadi pengingat bahwa kecelakaan lalu lintas bukan sekadar persoalan statistik, melainkan menyangkut keselamatan jiwa, masa depan korban, dan keluarga yang ditinggalkan.

Karena itu, Operasi Patuh Kie Raha 2026 diarahkan untuk mencegah potensi gangguan lalu lintas, meningkatkan kepatuhan pengguna jalan, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan. Sasaran penindakan meliputi pengendara tanpa helm berstandar SNI, melawan arus, pengendara di bawah umur, penggunaan ponsel saat berkendara, hingga mengemudi di bawah pengaruh alkohol.

Penegakan hukum juga didukung penggunaan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), guna mendorong proses penindakan yang transparan, objektif, profesional, dan akuntabel.

Kepada seluruh personel yang terlibat, Kapolda menekankan agar pelaksanaan operasi mengutamakan keselamatan, mematuhi standar operasional prosedur, mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif, menjaga integritas, serta memperkuat koordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait.

Masyarakat Maluku Utara juga diimbau menjadikan ketertiban berlalu lintas sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Kepatuhan terhadap aturan di jalan raya merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. [𝐆𝐈𝐎]

Ambon, globaltimurnn.com — Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Maluku meminta polemik pembangunan di kawasan Sungai Waitomu, tepat di depan Markas Komando Daerah Militer (Makodam) XV/Pattimura, Kota Ambon, diselesaikan melalui koordinasi antarlembaga. Langkah tersebut dinilai penting agar perbedaan pandangan mengenai pembangunan tidak berkembang menjadi gesekan antar-institusi di ruang publik.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Pengelolaan Opini dan Media Sosial DPD KNPI Maluku, Muhammad Fahrul Kaisuku, Senin (26/10/2026). Ia menyatakan, penyelesaian persoalan Waitomu perlu mengedepankan dialog, kepastian perizinan, serta kajian teknis yang transparan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

Kaisuku menjelaskan, rencana penataan kawasan oleh Kodam XV/Pattimura menjadi perhatian publik setelah muncul permintaan agar pekerjaan dihentikan sementara hingga proses persetujuan pemanfaatan sumber daya air melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) diselesaikan.

Di sisi lain, Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku menyoroti keberadaan konstruksi di badan sungai yang dinilai berpotensi memengaruhi kapasitas aliran dan meningkatkan risiko banjir.

Menurut Kaisuku, perbedaan pandangan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka penyelesaian yang objektif dan profesional. Tujuan pembangunan harus dinilai berdasarkan manfaat yang hendak diberikan kepada masyarakat, sementara pelaksanaannya tetap wajib memenuhi persyaratan hukum, administrasi, dan teknis yang berlaku.

“Jangan sampai perbedaan pandangan mengenai pembangunan justru berkembang menjadi gesekan di ruang publik. Yang dibutuhkan saat ini adalah komunikasi dan koordinasi antarlembaga agar persoalan ini dapat diselesaikan secara proporsional, tanpa mengabaikan aturan maupun kepentingan masyarakat,” ujar Kaisuku.

Ia menilai, penataan kawasan perkotaan yang berpotensi mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), merupakan bagian dari kebutuhan pembangunan yang patut dikaji secara menyeluruh.

Karena itu, gagasan penataan kawasan yang disampaikan Kodam XV/Pattimura perlu dinilai berdasarkan manfaat sosial, kelayakan desain, serta dampaknya terhadap lingkungan. Namun, dukungan terhadap tujuan pembangunan tidak berarti mengesampingkan kewajiban memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Gagasan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat perlu diberikan ruang untuk dikaji secara objektif. Pada saat yang sama, seluruh persyaratan perizinan dan teknis harus dipenuhi agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum,” jelasnya.

Kaisuku juga merujuk keterangan Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan BWS Maluku, Herry Pancara B, saat diwawancarai di Ambon pada Senin (5/10/2026).

Dalam keterangannya, Herry menjelaskan bahwa persetujuan pemanfaatan ruang sungai tidak diterbitkan langsung oleh BWS Maluku, melainkan diproses melalui Kementerian PU menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air (SIP SDA).

Menurut Herry, Kodam XV/Pattimura telah mengajukan permohonan kepada BWS Maluku pada 14 Agustus 2026. Surat tersebut diterima BWS pada 19 Agustus 2026, kemudian ditanggapi melalui surat tertanggal 26 Agustus 2026 yang menjelaskan mekanisme pengajuan persetujuan melalui Kementerian PU.

“Perizinan itu sekarang sudah tidak di BWS lagi. Perizinan itu langsung ke Jakarta Pusat melalui aplikasi namanya SIP SDA. Jadi bermohonnya bukan di sini,” demikian keterangan Herry sebagaimana disampaikan kembali oleh Kaisuku berdasarkan informasi wawancara tersebut.

Herry juga menjelaskan bahwa BWS Maluku berperan memberikan penjelasan dan memfasilitasi proses sesuai kewenangannya. Apabila diperlukan dalam tahapan verifikasi, BWS dapat memberikan masukan teknis, termasuk melalui pemeriksaan dan pengukuran terhadap rencana konstruksi.

Bagi Kaisuku, keterangan tersebut menunjukkan pentingnya kejelasan mengenai tahapan administrasi, pembagian kewenangan, serta koordinasi antara Kodam XV/Pattimura, BWS Maluku, dan Kementerian PU.

“Masyarakat perlu memperoleh informasi yang utuh mengenai status permohonan, persyaratan yang harus dipenuhi, dan langkah penyelesaian yang sedang ditempuh. Dengan begitu, tidak muncul kesimpangsiuran informasi yang berpotensi memperbesar polemik,” tegasnya.

Di sisi lain, ia menekankan bahwa persoalan keselamatan dan fungsi sungai juga harus dijawab melalui penjelasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian terhadap potensi banjir perlu mempertimbangkan kondisi lapangan, karakteristik konstruksi, kapasitas aliran, serta kajian dari instansi yang berwenang.

Karena itu, KNPI Maluku mendorong BWS Maluku menjelaskan secara terbuka dasar teknis penilaian terhadap konstruksi di Sungai Waitomu, termasuk data dan pertimbangan yang mendasari permintaan penghentian atau pembongkaran apabila hal tersebut menjadi rekomendasi resminya.

Penjelasan tersebut diperlukan agar masyarakat dapat memahami persoalan berdasarkan fakta dan kajian teknis, bukan hanya melalui pernyataan yang berkembang dalam polemik publik.

Pada saat yang sama, Kodam XV/Pattimura diharapkan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan seluruh persyaratan perizinan dan teknis dipenuhi. Jika hasil kajian menunjukkan adanya bagian desain yang perlu disesuaikan, pembahasan bersama dapat menjadi jalan untuk mencari alternatif yang sesuai ketentuan tanpa mengabaikan tujuan penataan kawasan.

Kaisuku mengungkapkan, atas arahan Ketua DPD KNPI Maluku, Arman Kalean, pihaknya didorong untuk mengawal penyelesaian persoalan Waitomu agar tidak berkembang menjadi pertentangan terbuka antarlembaga.

Menurutnya, Kodam XV/Pattimura memiliki ruang untuk menjelaskan tujuan dan rencana penataannya, sedangkan BWS Maluku perlu menjalankan peran teknis sesuai kewenangannya. Kementerian PU juga diharapkan memberikan kejelasan mengenai proses persetujuan yang menjadi kewenangannya.

“Semua pihak memiliki peran masing-masing. Karena itu, persoalan ini sebaiknya diselesaikan melalui meja koordinasi, dengan komunikasi yang terbuka dan saling menghormati kewenangan. Jangan sampai perbedaan pandangan mengenai persoalan teknis dan administrasi justru memunculkan gesekan di ruang publik,” paparnya.

Ia menambahkan, kepentingan masyarakat harus tetap menjadi pertimbangan utama dalam penyelesaian polemik tersebut. Gagasan penataan kawasan yang berpotensi mendukung aktivitas ekonomi masyarakat patut dikaji secara konstruktif, dengan tetap menjaga fungsi sungai, keselamatan warga, dan kepatuhan terhadap peraturan.

“Yang kita dorong adalah penyelesaian, bukan pertentangan. Dengan komunikasi yang transparan, kajian teknis yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kepastian perizinan, persoalan Sungai Waitomu diharapkan menemukan jalan keluar yang adil bagi semua pihak serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Ambon,” tutup Kaisuku.

Ambon, Globaltimurnn.com — Di balik berjalannya aktivitas perusahaan dan geliat ekonomi di Kota Ambon, ada persoalan ketenagakerjaan yang tidak boleh diabaikan. Kepastian status kerja, perlindungan jaminan sosial, hingga pemenuhan hak-hak pekerja masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius.

Bagi para pekerja, pekerjaan bukan sekadar rutinitas untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Di sana ada penghasilan untuk keluarga, biaya pendidikan anak, kebutuhan rumah tangga, serta harapan untuk menjalani kehidupan yang lebih layak. Namun, harapan tersebut dapat terganggu ketika hak-hak dasar tenaga kerja tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.

Kondisi inilah yang menjadi perhatian Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kota Ambon, Louis Souissa. Ia menilai persoalan hubungan industrial di Kota Ambon masih membutuhkan pembenahan, terutama dalam hal kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan tanggung jawab mereka dalam melindungi pekerja.

Sorotan tersebut bukan tanpa alasan. Sepanjang 2026, pihak serikat mengaku telah menangani lebih dari 100 kasus ketenagakerjaan. Angka ini menjadi peringatan bahwa persoalan antara pekerja dan perusahaan perlu ditangani secara serius agar tidak berkembang menjadi masalah sosial yang lebih luas.

Bagi Souissa, penyelesaian kasus ketenagakerjaan tidak cukup hanya dilakukan ketika perselisihan muncul. Yang lebih penting adalah membangun sistem hubungan kerja yang adil, memberikan kepastian kepada pekerja, dan memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan hukum.

Salah satu persoalan yang disoroti KSBSI Kota Ambon ialah penggunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau sistem kerja kontrak.

Souissa mengingatkan bahwa hubungan kerja harus dibangun berdasarkan ketentuan yang jelas. Perusahaan tidak seharusnya menentukan status pekerja semata-mata berdasarkan kebutuhan operasional atau pertimbangan efisiensi tanpa memperhatikan karakteristik pekerjaan dan regulasi yang berlaku.

Menurutnya, pekerja yang menjalankan tugas secara terus-menerus membutuhkan kepastian mengenai status hubungan kerjanya. Ketidakjelasan status dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan pekerjaan dan pemenuhan hak-hak yang melekat pada hubungan kerja tersebut.

Ia juga menyoroti penggunaan sistem kontrak pada sejumlah bidang pekerjaan, termasuk petugas keamanan, cleaning service, katering, pengemudi, dan pekerjaan di sektor galian C.

Meski demikian, penentuan sah atau tidaknya PKWT harus tetap merujuk pada sifat, jenis, dan jangka waktu pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan. Jenis profesi semata tidak otomatis menentukan apakah suatu pekerjaan boleh dikontrak atau harus menggunakan hubungan kerja waktu tidak tertentu.

Karena itu, KSBSI mendorong perusahaan agar lebih cermat dalam menerapkan sistem kerja. Kepatuhan terhadap aturan dinilai bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi untuk menciptakan hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan.

Persoalan lain yang menjadi perhatian Souissa adalah keberadaan perusahaan dari luar daerah yang menjalankan usaha di Kota Ambon, tetapi menurutnya belum memiliki kantor cabang atau perwakilan yang memadai di wilayah setempat.

Ia menyebut sejumlah perusahaan memiliki pusat operasional di Makassar, Surabaya, maupun Jakarta. Kondisi tersebut dinilai dapat menyulitkan pekerja ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan keputusan atau penanganan langsung dari pihak perusahaan.

Jarak antara lokasi kerja dan kantor pusat berpotensi memperpanjang komunikasi, memperlambat penyelesaian pengaduan, serta menyulitkan koordinasi ketika terjadi perselisihan hubungan industrial.

Bagi pekerja yang sedang memperjuangkan haknya, proses penyelesaian yang berlarut-larut dapat menambah beban. Sebab, persoalan pekerjaan kerap berkaitan langsung dengan sumber penghasilan dan keberlangsungan hidup keluarga.

Atas dasar itu, Souissa meminta Pemerintah Kota Ambon dan DPRD Kota Ambon memperkuat pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.

Ia berharap pemerintah memastikan setiap perusahaan memenuhi kewajiban administratif, perizinan, dan ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. Perusahaan yang memperoleh manfaat dari aktivitas ekonomi di Ambon juga diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi daerah dan masyarakat.

Ia turut menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Namun, kewajiban membuka kantor cabang maupun memenuhi kewajiban pajak tetap harus ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku bagi masing-masing perusahaan.

Di antara persoalan yang disampaikan KSBSI, perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi perhatian penting lainnya.

Souissa mengungkapkan bahwa pihaknya masih menemukan persoalan perusahaan yang belum mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program jaminan sosial. Ia memberikan contoh perusahaan dengan sepuluh pekerja, tetapi hanya sebagian yang didaftarkan, sementara pekerja lainnya tidak memperoleh perlindungan secara memadai dalam waktu yang panjang.

Persoalan ini perlu menjadi perhatian karena risiko kerja dan kebutuhan pelayanan kesehatan dapat muncul kapan saja. Ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menghadapi persoalan kesehatan, ketiadaan perlindungan dapat menambah beban ekonomi keluarga.

Jaminan sosial karena itu tidak semestinya dipandang sebagai pelengkap administrasi perusahaan. Pemenuhan kewajiban pendaftaran dan pembayaran iuran harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku agar pekerja mendapatkan perlindungan yang menjadi haknya.

Souissa mendorong perusahaan mengevaluasi kepesertaan seluruh pekerja dan meminta instansi berwenang memperkuat pengawasan. Menurutnya, jangan sampai pekerja telah menjalankan kewajibannya selama bertahun-tahun, tetapi perlindungan yang seharusnya diterima justru belum terpenuhi.

Penanganan lebih dari 100 kasus ketenagakerjaan sepanjang 2026 menjadi salah satu alasan KSBSI Kota Ambon meminta pemerintah dan DPRD memberikan perhatian lebih besar terhadap persoalan buruh.

Souissa menilai, ketika perselisihan hubungan kerja tidak diselesaikan secara tepat, dampaknya dapat meluas. Kehilangan pekerjaan, ketidakpastian penghasilan, dan tidak terpenuhinya hak-hak pekerja berpotensi mengganggu kondisi ekonomi keluarga.

Dalam skala yang lebih luas, persoalan tersebut juga dapat meningkatkan kerentanan sosial masyarakat, terutama apabila pekerja kehilangan sumber pendapatan tanpa memiliki perlindungan yang memadai.

Karena itu, penyelesaian persoalan ketenagakerjaan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pengusaha harus menjalankan kewajibannya, pekerja perlu memahami hak dan tanggung jawabnya, sementara pemerintah harus memperkuat pembinaan, pengawasan, dan penanganan perselisihan sesuai kewenangannya.

Serikat pekerja juga mempunyai peran penting dalam mendampingi anggota, menyampaikan aspirasi, serta memperjuangkan penyelesaian persoalan melalui mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan.

Bagi KSBSI Kota Ambon, banyaknya kasus yang ditangani harus menjadi bahan evaluasi bersama. Setiap persoalan perlu dilihat bukan hanya sebagai konflik antara dua pihak, melainkan sebagai kesempatan untuk memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan agar masalah serupa tidak terus berulang.

Souissa turut meminta Pemerintah Kota Ambon dan DPRD Kota Ambon serius mengawal kebijakan ketenagakerjaan, termasuk memastikan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan yang berlaku atau proses pembahasannya sesuai status regulasi yang sebenarnya.

Menurutnya, keberadaan regulasi tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila pelaksanaannya tidak disertai pengawasan dan tindak lanjut yang jelas.

Kebijakan ketenagakerjaan harus mampu memberikan kepastian bagi pekerja, mendorong perusahaan memenuhi kewajibannya, serta membuka ruang penyelesaian perselisihan secara adil.

Ia menegaskan pentingnya menempatkan tenaga kerja sebagai bagian strategis dalam pembangunan ekonomi Kota Ambon. Perusahaan memang membutuhkan produktivitas dan keberlanjutan usaha, tetapi pekerja juga berhak memperoleh perlindungan, kepastian hubungan kerja, dan kesejahteraan.

Pertumbuhan ekonomi yang baik seharusnya memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Dunia usaha dapat berkembang, sementara pekerja memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

KSBSI Kota Ambon berharap pemerintah, DPRD, pengusaha, dan pekerja membangun komunikasi yang lebih terbuka untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Pengawasan yang konsisten dan kepatuhan terhadap aturan diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang sehat tanpa mengorbankan hak tenaga kerja.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup diukur dari banyaknya perusahaan yang beroperasi atau besarnya aktivitas ekonomi yang tercipta. Ukuran keberhasilan juga terletak pada kemampuan daerah memastikan masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, jaminan sosial yang memadai, serta kepastian bahwa hak-hak mereka dihormati.

Bagi Louis Souissa dan KSBSI Kota Ambon, perlindungan tenaga kerja harus menjadi bagian penting dari agenda pembangunan daerah. Sebab, di balik setiap pekerja yang memperjuangkan haknya, ada keluarga yang menaruh harapan pada pekerjaan tersebut dan masa depan yang perlu dijaga bersama. (Za)

Halut, globaltimurnn.com - Sinergitas personel gabungan Kepolisian Resor (Polres) Halmahera Utara bersama Personel Brimob Batalyon A Pelopor Polda Maluku Utara dan personel Kodim 1508/Tobelo berhasil melakukan pembersihan serta pembukaan pemalangan jalan di Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Senin (26/10/2026). 

Kegiatan pembukaan blokade jalan yang berlangsung sekitar pukul 07.30 WIT tersebut berjalan dengan aman, tertib, dan lancar tanpa adanya hambatan berarti. 

Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlichson Pasaribu, S.H., S.I.K., melalui Kasi Humas Iptu Hopni Saribu S.H. Polres Halut menyatakan bahwa tindakan cepat ini diambil demi kepentingan umum agar aktivitas masyarakat tidak terganggu. Sinergitas yang kuat bersama Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav. Ramdhani Akbar, S.I.P., beserta jajaran TNI dan Brimob menjadi kunci kelancaran proses normalisasi jalur tersebut. 

"Personel gabungan dari Polres Halut, Brimob Yon A Pelopor, dan Kodim 1508/Tobelo bergerak bersama melakukan pembersihan material pemalangan di Desa Igobula. Saat ini akses jalan sudah terbuka total dan dapat kembali dilalui oleh kendaraan maupun masyarakat umum," jelas Kasi Humas. 

Pihak kepolisian juga memastikan situasi kamtibmas di sekitar lokasi pasca-pembukaan jalan terpantau sangat aman dan kondusif. Warga diimbau untuk tetap menjaga ketertiban umum dan menyelesaikan setiap permasalahan melalui jalur musyawarah maupun hukum yang berlaku tanpa merugikan kepentingan publik.

Tual, globaltimurnn.com - Operasi SAR terhadap seorang nelayan asal Kota Tual akhirnya membuahkan hasil maksimal. Korban atas nama Ardi Rengirit berusia 51 Tahun berhasil ditemukan selamat pada Minggu malam disekitar Perairan antara Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Tenggara. 

Masly Roger Ulath selaku Koordinator Pos SAR Tual menyampaikan "Pada hari keempat pencarian korban, Visibility masih menjadi tantangan bagi Tim SAR Gabungan. Untuk itu, satu unit KN SAR Bharata dikerahkan guna memperluas area pencarian.

KN SAR Bharata sejak pukul 08.00 sudah dikerahkan menuju sejumlah titik koordinat sesuai SAR MAPS untuk pencarian korban. 

Ditengan pencarian korban, sekitar pukul 14.47 wit, Tim SAR Gabungan menerima informasi bahwa korban telah berhasil diselamatkan oleh KM. Gisel diperairan antara Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Tenggara. Korban berhasil ditemukan oleh KM. Gisel sekitar pukul 13.15 wit dalam kondisi hanyut dan terombang-ambing.

Usai menerima informasi, dan berkoordinasi dengan KM.Gisel, KN SAR Bharata dikerahkan menuju titik koordinat KM. Gisel untuk mengevakuasi korban. Pada pukul 17.28 wit, KN SAR Bharata berhasil menemukan KM. Gisel selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa menuju Kota Tual. Kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh awak KM. Gisel atas komunikasi dan kerjasamanya sehingga korban dapat dievakuasi dengan selamat kembali ke Kota Tual. 

Pada akhirnya sekitar pukul 20.52 wit, Tim SAR Gabungan berhasil tiba di  Dermaga PT. SAMUDERA INDO SEJAHTERA TUAL selanjutnya korban Ardi Rengirit (51) diserahkan kepada pihak keluarga. 

Sebelumnya, pada tanggal 22 Oktober pukul 19.26 wit, Pos SAR Tual menerima informasi dari Ibu Halima Tamher (Istri Korban) melaporkan bahwa, pada tanggal 21 Oktober pukul 14.00 wit korban pergi memancing di sekitar Perairan Pulau Baer  dan tidak kunjung kembali. Menurut keterangan langsung dari korban, ia berusaha kembali ke Kota Tual namun akibat kabut tebal ia hilang arah hingga kehabisan BBM dan hanyut. Hingga Operasi SAR dilaksanakan, korban baru ditemukan pada hari keempat dalam keadaan selamat dan sudah diserahkan kepada pihak keluarga. 

Operasi SAR melibatkan berbagai Unsur Potensi diantaranya, Pos SAR Tual , ABK KN SAR Bharata, Lanal Tual, POLAIR Tual, BAKAMLA Tual, dan Keluarga Korban.

Alut dan Palsar yang digunakan yaitu KN SAR 242 Bharata dan Longboat Masyarakat, sementara Cuaca dilapangan dilaporkan berkabut, Angin Timur hingga Barat kecepatan 14 Knots dan Tinggi Gelombang 1,25 Meter.

Dengan ditemukannya korban maka Operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh Unsur Potensi SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih. (Rdks) 

Morekau, globaltimurnn.com – Sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat musim kemarau berkepanjangan, Kapolres Seram Bagian Barat (SBB), AKBP Refindo Prad ikta Rulando, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A., menyalurkan sebanyak 5.600 liter air bersih kepada masyarakat Desa Morekau, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Minggu (25/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 11.30 WIT tersebut merupakan bentuk kepedulian Polres SBB dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih yang semakin sulit diperoleh akibat musim kemarau berkepanjangan.

Penyaluran air bersih dilakukan menggunakan mobil Isuzu D-Max yang disiapkan Polres SBB untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan pasokan air bersih.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres SBB turut didampingi Kasat Binmas Polres SBB IPTU Irwan Nismon Siifu. Hadir pula anggota BPD Desa Morekau, Agustinus Salenussa, serta sekitar 20 warga setempat.

Pada pukul 12.20 WIT, Kapolres SBB meninggalkan lokasi kegiatan. Penyaluran air bersih selanjutnya diteruskan oleh Kasat Binmas IPTU Irwan Nismon Siifu bersama personel Satbinmas, Satlantas Polres SBB, serta Bhabinkamtibmas Desa Morekau, AIPDA J. S. Matinahoru, agar bantuan dapat terus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Melalui kegiatan ini, Polres SBB menunjukkan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi sosial yang memberikan manfaat langsung bagi warga.

Polres SBB berharap bantuan air bersih tersebut dapat meringankan kesulitan masyarakat Desa Morekau dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau.

Polres Seram Bagian Barat berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sebagai wujud nyata kehadiran Polri yang peduli dan selalu dekat dengan masyarakat. (Rdks)

SBB, globaltimurnn.com – Polres Seram Bagian Barat (SBB) terus mempererat hubungan dengan masyarakat melalui program *Minggu Kasih* yang dilaksanakan di Gedung Gereja Bethlehem, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Minggu (25/10/2026).

Kegiatan dipimpin Wakapolres SBB, KOMPOL PIETER F. MATAHELUMUAL, S.H., M.H, didampingi Bhabinkamtibmas Desa Kairatu, AIPDA P. KAKIAY, serta diikuti sekitar 200 jemaat GPM Kairatu. Ibadah dipimpin Bendahara Klasis GPM Kairatu, Pdt. Ny. S. Wattimury, S.Teol., dengan pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 27:14–26.

Kapolres SBB, AKBP REFINDO PRADIKTA RULANDO, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A, menjelaskan bahwa "Minggu Kasih" merupakan salah satu program Polri yang sejalan dengan kebijakan Kapolri untuk memperkuat komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat.

Melalui program ini, Polri berupaya menyerap aspirasi warga, mendengarkan permasalahan yang berkembang, serta mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).

Dalam penyampaian pesan kamtibmas, Wakapolres menyoroti keterkaitan konsumsi minuman keras jenis sopi dengan tindak kejahatan. Ia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, menjauhi minuman keras dan menyelesaikan setiap persoalan secara bijaksana tanpa melanggar hukum.

Wakapolres juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam membina dan melindungi anak. Ia menyebutkan bahwa Polres SBB telah menangani sekitar 80 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Karena itu, orang tua diimbau meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan dan penggunaan telepon genggam anak, serta menerapkan aturan waktu keluar malam secara bijaksana.

Selain itu, masyarakat diminta tidak melindungi pelaku kejahatan dan mempercayakan penanganan setiap tindak pidana kepada kepolisian sesuai ketentuan hukum. Wakapolres turut mengajak warga bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan serta menjaga kerukunan di lingkungan masing-masing.

Kapolres SBB berharap melalui kegiatan "Minggu Kasih", sinergi antara Polri, tokoh agama, dan masyarakat semakin kuat sehingga berbagai potensi gangguan keamanan dapat dicegah sejak dini.

Keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Dengan komunikasi yang baik dan kepedulian seluruh elemen masyarakat, kita dapat mewujudkan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di Kabupaten Seram Bagian Barat, demikian pesan Kapolres.  (Rdks)