Foto : Kasus Dana Bansos Malteng 2023 Masih Misterius, “Bahaya” Diduga SK Nomor : 518-393 Palsu

Malteng, Globaltimurnn.com - Kurang lebih 380 orang saksi telah diperiksa oleh jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Maluku Tengah (Kejari Malteng) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyaluran dana Bantuas Sosial (Bansos) tahun 2023 pada Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), dengan nilai sebesar Rp. 9.779.544.000., (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah), sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Malteng Nomor 518 – 658 Tahun 2023, yang ditandatangani Penjabat Bupati Malteng Rakib Sahubawa, dengan jumlah kelompok penerima sebanyak 680 kelompok.

Tentunya menjadi deretan pajang setelah dilakukan penggeledahan dan penyitaan ribuan dokumen penyaluran dana Bansos 2023 di Kantor (BAPPLITBANGDA) dan Kantor Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikroi Kecil dan Menengah), dan satu Hendphone milik pegawai BAPPLITBANGDA yang juga operator, La Imran (Orang yang diduga mengetahui seluruh skema penyaluran dana Bansos 2023, termasuk mengimput nama kelompok penerima, baik dari poker maupun non poker), oleh tim jaksa penyidik yang dipimpian langsung Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah (Kajari Malteng) Herberth Pesta Hutapea. Hingga pada pemeriksaan Penjabat (Pj) Bupati Malteng tahun 2023-2024 Rakib Sahubawa yang juga adalah Sekretaris Daerah Maluku Tengah (Sekda Malteng).

Meski demikian, kasus ini menjadi deretan panjang pekerjaan rumah (PR) bagi tim jaksa penyidik Kejarai Malteng dalam mengungkap aktor intelektual dan siapa dalangnya serta pemain yang mengatur 680 nama kelompok penerima dalam kasus tersebut. Apakah Pj Bupati Malteng Rakib Sahubawa, mantan Kadis Koperasi dan UMKM Wahayumi ataukah oknum mantan Anggota DPRD Malteng periode 2019-2024, semua ini masih menjadi pertanyaan besar yang belum terpecahkan. Sebab, hingga saat belum juga ada gelar perkara untuk menetapkan tersangka dan menentukan unsur pasal dalam kasus tersebut.      

Tim Jaksa Penyidik Kejari Malteng, terlihat masih terus mendalami dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Namun yang menarik, untuk memperkuat hasil penyidikan dalam kasus penyaluran dana Bansos 2023. Jaksa penyidik dapat menulusuri hasil evaluasi pengawasan pihak Inspektorat Malteng sebagai aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Dinas Koperasi dan UMKM Malteng pada bulan Oktober 2023 (Tahun berjalan) terkait penyaluran dana Bansos 2023.

Sebab, hasil pemeriksaan inspektorat itu sudah tertuang jelas, baik temuan kerugian hingga temuan pelanggaran administrasi, tentunya ini dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk untuk melengkapi bukti-bukti yang lain dari pemeriksan saksi. Karena, dalam hasil temuan Inpektorat Malteng, tembusan rekomendasi disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Isi dari rekomendasi tersebut, salah satunya terkait dengan temuan kerugian negara dan pelanggaran administrasi yang diduga sengaja dilakukan pihak Dinas Koperasi dan UMKM dalam tahapan proses penyaluran Bansos 2023. Bahkan yang menarik dan titik kunci dalam evaluasi dan pengawasan pihak Inpektorat pada bulan Oktober 2023 di tahun berjalan, ada hubungannya dengan Surat Keputusan (SK) Pj Bupati Malteng Nomor: 518-393Tahun 2023 tentang perubahan kesatu atas Keputusan Bupati Malteng Nomor 518-310 Tahun 2023 tentang penetapan kelompok usaha penerima dan besaran bantuan sosial, yang diduga kuat “Bahaya” adalah palsu alias bodong, asli tapi palsu (Aspal).

Informasi yang dihimpun Media ini, di lingkungan Pemkab Malteng, menyebutkan bahwa, pada bulan Oktober 2023, sekitar tanggal 9 atau 10, tim aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) melakukan pemeriksaan di Dinas Koperasi dan UMKM terkait kegiatan program penyaluran dana Bansos 2023. Dalam pemeriksaan itu, seluruh dokumen yang terkait semuanya diminta, termasuk SK Pj Bupati Malteng terkait penetapan kelompok usaha penerima dan besaran bantuan sosial. Namun ternyata, dokumen terkait verifikasi dan validasi kelompok penerima bansos itu tidak ada karena tidak dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM.

“Saat itu dokumen yang diberikan hanya SK Bupati Malteng Nomor 518-310 Tahun 2023, tertanggal 7 Maret, dengan jumlah kelompok penerima sebanyak 571, total besar bantuan Rp. 8.176.000.000., (Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah), dilengkapi nama kelompok peneraima. Namun tidak ada dokumen hasil verifikasi dan validasi kelompok penerima bansos, padahal dokumen itu wajib karena sesuai aturan, dan memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran,” ungkap.

“Hasil pemeriksaan itu, dibulan September 2023 besar dana Bansos yang sudah disalurkan kekelompok penerima kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000.000., (Enam Milyar Rupiah), dan Inpektorat melakukan uji petik sebesar Rp. 2.500.000.000., (Dua Miliyar Lima Ratus Ratus Juta Rupiah). Ternyata dari hasil evaluasi dan pengawasan ada temuan sebesar kurang lebih Rp. 200.000.000., (Dua Ratus Juta Rupiah), ini kerena ada kelompok yang meneriam bantuan tapi tidak ada usaha dan mungkin dananya dibagikan,” ujarnya.

Saat ditanya kenapa tim aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) saat melakukan evaluasi dan pengawasan pada bulan Oktober 2023 di tahun berjalan tidak mengacu pada data jumlah kelompok penerima sesuai SK Bupati Nomor 518-393 tahun 2023 yang ditetapkan tagl 8 Mei, dengan jumlah kelompok penerima sebanyak 642, besara anggaran Rp. 9. 094.544.000., (Sembilan Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah). Pertanyaan ini yang menarik kata sumber.

Menurutnya, saat dilakukan pengawasan tidak ada dokumen lain yang diberikan atau ditunjukan oleh Kadis Koperasi dan UMKM kepada tim APIP, selaian dokumen SK Bupati Malteng Nomor Nomor 518-310 Tahun 2023, tertanggal 7 Maret. Tidak ada SK Bupati yang lain termasuk SK Perubahan, (SK Bupati Malteng Nomor 518-393 tahun 2023 yang ditetapkan tagl 8 Mei) seperti yang ditanyakan.

“Tim APIP melakukan evaluasi dan pengawasan itu resmi, bukan main-main sehingga harus ada yang ditutupi. Pastinya jika SK Bupati Malteng ( SK Perubahan ) itu ada, mestinya diberikan sebagai dokumen resmi dilakukan pemeriksaan atau pengawasan sesuai data bansos 2023 per bulan mei yang ditetapkan. Tapi saat itu pihak Dinas Koperasi dan UMKM hanya mengeluarkan dokumen SK Bupati Malteng Nomor 518-310 Tahun 2023, tertanggal 7 Maret, dengan jumlah kelompok penerima sebanyak 571, total besar bantuan Rp. 8.176.000.000.,” terangnya.

Dari tim melakukan evaluasi dan pengawasan hingga selesai kata dia, tidak ada soal SK perubahan, dan jika hal itu menjadi pertanyaan maka harus mencari kebenarannya. Pada prinsipnya tim APIP bekerja sesuai prosudur dan kewenangannya. Seluruh hasil evaluasi dan pengawasan sudah dibuat laporannya, disampaikan kepada Bupati Malteng, juga disampaikan kepada Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) melaluin program MCP (Monitoring Center for Prevention).

“Jadi semua temuan dari hasil evaluasi dan pengawasan sudah kita berikan kepada Bupati, KPK, dan juga kepada pihak Dinas Koperasi dan UMKM untuk mendapat tanggapan. Bahkan ada rekomendasi yang sampaikan kepada Bupati untuk memberikan sangsi tegas kepada Kadis Koperasi dan UMKM Wahayumi, karena secara administrasif penyaluran bansos 2023 melanggar yakni tidak ada verifikasi dan validasi terhadap kelompok penerima bansos,” tegasnya.

“Untuk SK Bupati Malteng Nomor 518-393 tahun 2023 tentang perubahan atas SK Bupati Malteng Nomor 518-310 tahun 2023, ditetapkan tanggal 8 Mei, perlu ditelusuri kebanarannya. Sebab di bulan Oktober 2023 saat Tim APIP melakukan evaluasi dan pengawasan tidak menemukan dokumen tersebut. Jaksa penyidik harus melakukan uji forensik digital terhadap komputer yang digunakan untuk mengetahui kebenaran, keaslian atau integritas dokumen SK tersebut. Bisa jadi SK itu, dibuat dibulan oktober namun tanggalnya dibuat berlaku mundur di bulan Mei, kemudian dokumennya dibawakan kepada Mantan Pj Bupati Malteng Muhammad Marasebessy untuk ditandatangni, namun perlu diuji kebenarannya,” ujarnya.

Pernyataan sumber ini sangat erat dengan hasil pengakuan salah staf Bapplitbangda Titin Patiiha, saat diperiksa jaksa penyidik Kejari Malteng. Dimana dihadapan penyidik, Titin selaku terperiksa mengakui bahwa pihaknya bertugas untuk melakukan penginputan data kelompok penerima Bansos 2023, untuk di apload ke sistem, dan diluar sistem dirinya tidak mengetahui.

“Jadi Titin itu mengaku dan itu benar bahwa jumlah kelompok penerima Bansos 2023 yang di apload ke sistem tidak lebih dari 400 kelompok penerima. 200 kelompok lebih itu diluar sistem, merupakan data manual yang tidak diketahui, dan hanya diduga diketahui oleh La Imran. Karena, dia yang mendata penerima kelompok baik dari oknum Anggota DPRD Malteng maupun dari pihak lain, termasuk ada dugaan kelompok milik dari kerabat La Imran yang sengaja disisipkan, sehingga wajar jika Hendphone miliknya disita untuk ditelusuri,” ungkap salah satu kerabat dekat Titin Patiiha.

Dari hasil evaluasi dan pengawasan Tim APIP Inpektorat Malteng terhadap 571 kelompok penerima Bansos 2023 sesuai SK  Nomor 518-310 tahun 2023 tanggal 7 Maret, dengan pengakuan Pattiiha, sangat erat hubungannya. Tentunya menjadi pertanyaan besar terhadap penambahan 71 kelompok penerima bansos dari lahirnya SK Bupati Malteng Nomor 518-393 tahun 2023 tanggal 8 Mei  (SK Perubahan sebanyak 642 kelompok penerima).

Begitu juga penambahan 38 kelompok dari SK Bupati Malteng Nomor 518-658 tahun 2023 tanggal 6 November (SK Perubahan kedua atas SK Bupati Nomor 518-393 tahun 2023, sebanyak 680 kelompok penerima). Dengan demikian ada 109 kelompok penerima bansos 2023 yang tidak diketahui dan kemungkinan luput dari tim APIP Inspektorat Malteng dalam evaluasi dan pengawasan di tahu 2024, karena SK Bupati Malteng perubahan tidak diketahui.

Untuk diketahui, sesuai informasi yang didapat, bahwa di tanggal 7 dan 8 April 2026, akan dilakukan pemeriksaan terhadap Mantan Penjabat (PJ) Bupati Malteng Muhammad Marasabessy, dan dua orang mantan TAPD yakni Hasra Latuamury, Ulyan Latuamury, dan dua orang kepala bidang pada Dinas PPKAD Malteng masing-masing Kabid Pelaporan dan Akuntansi Samsinani Tuasikal dan Kabid Perbendaharaan Nurhany Latuconsina.

“Ya benar, saya sudah menerima surat panggilan dari Kejari Malteng untuk menghadap pada tanggal 8 April 2026, dan dalam surat itu kami ber empat nama di panggil untuk menghadap. Jika saya dimintai keterangan ya dijawab jujur saja saya tidak mengetahui soal bansos itu, dan soal tandatangan di dokumen DPA, iya karena wajib TPAD tandatangan, soal yang lain saya tidak mengetahui,” kata Ulyan kepada Media ini, Rabu, (1/04/26) di Masohi. (Bersambung….Ikuti dan Baca Edisi Terakhir  “Menunggu Keberanian Kajari Malteng Menetapkan Otak Intelektual Bansos Sebagai Tersangka) (Yan)

Foto : Hasil Operasi Ketupat Anoa 2026, Angka Kecelakaan Lalulintas Turun 14%

Kendari, Globaltimurnn.com - Dalam rangka pengamanan arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri, Direktorat Lalulintas Polda Sulawesi Tenggara telah melaksanakan Operasi Ketupat Anoa secara optimal dan terpadu bersama instansi terkait. Pelaksanaan operasi ini bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (_Kamseltibcar Lantas_) di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan Operasi Ketupat Anoa tahun ini menunjukkan capaian yang positif. Hal ini ditandai dengan terjadinya penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 14% dibandingkan tahun lalu, Walaupun jumlah pemudik mengalami peningkatan yaitu jalur darat sebesar 15%, jalur laut sebanyak 19% dan udara 23% namun secara umum jumlah pelanggaran lalu lintas berkurang sebanyak 79% dibandingkan periode sebelumnya.

Dirlantas Polda Sultra Kombes Pol. Dr. Argowiyono, S.H., S.I.K., M.Si mengatakan, penurunan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, serta efektivitas langkah-langkah preemtif, preventif, dan represif yang telah dilaksanakan oleh jajaran kepolisian. 

"Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kesiapan personel di lapangan, optimalisasi penggelaran pos pengamanan dan pos pelayanan, serta penerapan rekayasa lalu lintas pada titik-titik rawan kepadatan dan kecelakaan," ungkapnya.

Selain itu, sinergi yang solid antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan turut menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan operasi khususnya dengan adanya fasilitas mudik gratis yang disediakan oleh pemerintah , pemberlakuan pembatasan kendaraan angkutan berat serta pemberlakukan kebijakan WFA (_Work From Anywhere_).

Meskipun demikian, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara tetap melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan, seperti kepatuhan pengguna jalan di titik-titik tertentu serta pengelolaan arus pada waktu puncak. Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui inovasi dan penguatan sistem pengamanan lalu lintas.

"Untuk Ke depan, diharapkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dapat terus meningkat, sehingga tercipta kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar secara berkelanjutan, serta _kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh stakeholder dan komponen masyarakat atas dukungannya sehingga pelaksanaan operasi ketupat Anoa 2026 dapat berjalan dengan lancar dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat_.," pungkas Kombes Argowiyono. (V374) 

Foto : Personel Kodaeral lX Sambut Gempita Tayangan Perdana Film The Hostage’s Hero

Ambon, Globaltimurnn.com - Personel Komando Daerah TNl Angkatan Laut (Kodaera) lX sambut gempita tidak mau ketinggalan menikmati dan merasakan aura patriotisme dari Film The Hostage’s Hero yang tayang perdana di Bioskop seruruh Indonesia pada Kamis (2/4/2026).

Kegiatan Nonton Bareng (Nobar) personel Kodaeral lX yang dikoordinir Staf Teritorial Kodaeral lX ini, direncanakan mulai tayangan perdana pada Kamis 2 April 2026 hingga 5 April 2026 di Bioskop XXI Ambon City Center Jalan Wolter Monginsidi Passo - Ambon, Maluku. 

Pada tayangan Perdan gelombang 1 pada pukul 15.05 Wit ini, personel Kodaeral lX yang melaksnakan Nobar berasal dari satuan kerja Itkodaeral, Diskomlek, Fasharkan, Sops, Spers, Ster/Dister, Disang, Pomal, Dispen, KRI Posepa dan KAL Panana. 

Sedangkan pada gelombang 2 yang tanyang pada pukul 16.20 Wit berasal dari satuan kerja Pok Sahli, Ster/Dister, Kuwil, Akun, Rumkit, Disminpers, Dispen, Disyahal, KAL Alkura dan KAL Hutumuri. 

Film yang mengusung tema *“Duty, Honor, and Love: Ketika Laut Memanggil, Mereka Harus Memilih”* ini tidak hanya menampilkan sisi militer yang gagah, tetapi juga menyuguhkan kisah humanis para prajurit juga sebuah kisah heroik prajurit TNI Angkatan Laut kembali diangkat ke layar lebar melalui film berjudul _The Hostage’s Hero._

Dimana Film ini terinspirasi dari peristiwa pembebasan 36 sandera kapal MT Pematang dari aksi pembajakan di Selat Malaka pada tahun 2004 oleh prajurit TNI-AL KRI Karel Satsuitubun-356.

Maksud dan tujuan Film _The Hostage’s Hero_ ini mengenalkan masyarakat pada tugas TNI AL yang selalu siaga menjaga perairan Indonesia. Namun di sisi lain, para prajurit juga manusia biasa yang memiliki keluarga, istri, dan anak yang mereka tinggalkan pada saat bertugas.

Film ini dibuat untuk memotivasi masyarakat, khususnya generasi muda, supaya semakin mencintai Indonesia, sehingga dapat membangun kesadaran generasi muda akan pentingnya pengabdian, keberanian, dan cinta tanah air. (V374) 

Foto : Dukung Kelancaran Tugas Pokok, Kodaeral IX Bangun Fasilitas Shalter Dinas Angkutan

Ambon, Globaltimurnn.com - Guna mendukung kelancaran tugas pokok, Komando Daerah TNl Angkatan Laut (Kodaeral) lX berkomitmen untuk menyiapkan sarana dan prasarana (sarpras) pangkalan, salah satunya membangun fasilitas shalter untuk Dinas Angkutan (Disang) Kodaeral lX. 

Asisten Logistik Komandan Kodaetal lX, Kolonel Laut (T) Hendri Kitris Merisa  mewakili Komandan Kodaeral lX, Laksda TNl Hanarko Djodi Pamungkas, S.H. meletakan bantu pertama pembangun fasilitas shalter Disang di Kesatrian Kodaeral lX, Halong, Kota Ambon, Maluku pada Kamis (2/4/2026).

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut para Kepala Satuan Kerja (Kasatker) jajaran Kodaeral lX dan pengembang dari CV. Tri Karya Muda yang akan mambangun fasilitas tersebut dalam 180 hari kalender mulai dari tanggal 11 Maret hingga 6 September 2026.

 

Komandan Kodaeral lX melalui Aslog Dankodaeral lX mengatakan bahwa fasilitas ini merupakan aset yang dibangun dengan uang rakyat, sehingga menjadi tanggung jawab para prajurit untuk menjaga, merawat dan mengelola agar tujuan pembangunan shelter ini dapat terwujud sesuai yang diharapkan.

 

Tampilan pangkalan yang salah satunya dalam wujud tampilan gedung perkantoran dan sapras lainnya ini, harus mencerminkan kebanggaan, kewibawaan, kehormatan dan profesionalisme TNI AL secara umum.

“Dimanapun berada, kita harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi lingkungan sekitarnya,” tegasnya. (V374) 

Foto : Jelang Sertijab, Pangdam XV/Pattimura Kunjungi Komandan Kodaeral lX

Ambon, Globaltimurnn.com - Komandan Kodaeral IX, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., menerima kunjungan silaturahmi Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, S.Sos., M.M., bertempat di ruang kerja Komandan Kodaeral IX, Halong, Kota Ambon, Maluku, Kamis (2/4/2026).

Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka berpamitan menjelang Serah Terima Jabatan Pangdam XV/Pattimura yang mendapat penugasan baru dijajaran TNl. 

Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, mencerminkan soliditas serta sinergitas yang telah terjalin baik antara TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Darat, khususnya di wilayah Maluku.

Dalam kesempatan tersebut, Dankodaeral IX menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan koordinasi yang selama ini terjalin dengan Kodam XV/Pattimura dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. 

Dankodaeral IX juga mendoakan agar Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo senantiasa sukses dalam mengemban amanah di jabatan yang baru nanti.

Sementara itu, Pangdam XV/Pattimura menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kebersamaan yang telah terbangun selama masa tugasnya di Maluku, serta berharap hubungan baik antar satuan TNI di wilayah tetap terjaga dan semakin solid ke depannya.

Pada pertemuan tersebut, Dankodaeral IX didampingi oleh Wadan Kodaeral IX Laksma TNI Dr. Muhammad Risahdi, Insektur Kodaeral IX, Kolonel Mar Eko Priyo Handoyo dan Kapok Sahli Kodaeral IX, Kolonel Laut (PM) Joko Tri Suhartono.

Sementara itu, Pangdam XV/Pattimura didampingi oleh Asintel Kasdam XV/Pattimura, Asops Kasdam XV/Pattimura, Aster Kasdam XV/Pattimura, serta Denintel Kodam XV/Pattimura. (V374) 

Foto : Kodaeral lX Tuan Rumah Aksi Donor Darah Serentak Apel Bersama Wanita TNI dan HUT ke-62 Dharma Pertiwi 2026

Ambon, Globaltimurnn.com - Komando Daerah TNl Angkatan Laut (Kodaeral) lX menjadi tuan rumah dalam aksi sosial Donor Darah Serentak dalam rangka Apel Bersama Wanita TNI dan HUT ke-62 Dharma Pertiwi tahun 2026 wilayah Ambon yang digelar di Gedung Dr. J. Leimena, Mako Kodaeral lX, Halong, Kota Ambon, Maluku, Kamis (2/4/2026). 

Kegiatan ini berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan dan kepedulian sosial, melibatkan unsur Wanita TNI (Kowad, Kowal dan Wara) Ambon, unsur Dharma Pertiwi Daerah Q yang meliputi anggota Persit Kartika Chandra Kirana PD XV/Pattimura, Jalasenastri Kodaeral lX dan PIA Ardhya Garini Lanud Pattimura serta ASN TNl. 

Tampak hadir Ketua DP Daerah Q yang juga Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD XV/Pattimura, Ny. Henny Putranto Gatot, Wakil Ketua 1 DP Daerah Q yang juga Ketua Daerah Kodaeral lX Gabungan Jalasenastri Koarmada Rl, Ny. Inca Hanarko Djodi Pamungkas, Wakil Ketua 2 DP Daerah Q yang juga Ketua PIA Ardhya Garini Lanud Pattimura, Ny. Enny Sugeng Sugiharto beserta jajaran pengurusnya. 

Donor darah serentak di DP Daerah Q Ambon yang menyumbangkan 150 kantong darah ini, menjadi salah satu bentuk nyata kontribusi sosial dalam membantu ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjadi bagian dari bakti sosial TNI kepada masyarakat.

Secara nasional, donor darah serentak yang diselenggarakan Dharma Pertiwi ini, dipusatkan di GOR Ahmad Yani Mabes TNl Cilangkap Jakarta dipimpin Ketua Umum Dharma Pertiwi, Ny. Evi Agus Subiyanto yang sedikitnya melibatkan 21.600 peserta di 143 titik di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan donor darah kali ini, juga mencatatkan pencapaian membanggakan dengan berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai kegiatan donor darah dengan jumlah peserta terbanyak yang dilakukan secara serentak.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah terus meningkat, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam membantu sesama. (V374) 

Foto : Dankodaeral lX Tinjau Pelaksanaan Donor Darah Serentak Apel Bersama Wanita TNI dan HUT ke-62 Dharma Pertiwi 2026 Daerah

Ambon, Globaltimurnn.com - Komandan Komando Daerah TNl Angkatan Laut (Dakodaeral) IX, Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H. meninjau pelaksanaan Donor Darah Serentak dalam rangka Apel Bersama Wanita TNI dan peringatan HUT ke-62 Dharma Pertiwi Tahun 2026 Daerah Q yang dilangsungkan di Gedung dr. J. Leimena, Mako Kodaeral IX, Kota Ambon, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan donor darah ini dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran TNI dan terhubung melalui video conference (vicon), sebagai bentuk sinergi dan kepedulian sosial seluruh prajurit dan keluarga besar TNI di berbagai wilayah Indonesia.

Pelaksanaan donor darah tersebut juga mencatatkan pencapaian membanggakan dengan berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai kegiatan donor darah dengan jumlah peserta terbanyak yang dilakukan secara serentak.

Peserta donor darah terdiri dari berbagai unsur, di antaranya ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana, Jalasenastri, PIA Ardhya Garini, Wanita TNI serta Aparatur Sipil Negara dari masing-masing matra TNI. 

Dankodaeral lX menegaskan mendukung terhadap pelaksanaan aksi sosial kemanusiaan ini, dimana kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Dharma Pertiwi ke-62, tetapi juga sebagai wujud nyata kepedulian sosial TNI dalam membantu ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Peringatan HUT ke-62 Dharma Pertiwi tahun 2026 ini pun menjadi momentum penting untuk terus meneguhkan peran strategis organisasi wanita TNI dalam mendukung pembangunan nasional, baik melalui kegiatan sosial, kesehatan, maupun pemberdayaan masyarakat

"Kegiatan ini sekaligus mempererat soliditas dan sinergitas antar organisasi wanita TNI di seluruh Indonesia, khususnya diwilayah Ambon, Maluku ini," terangnya. 

Melalui kegiatan ini lanjutnya, diharapkan semakin meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah secara rutin serta memperkuat nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DP Daerah Q yang juga Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD XV/Pattimura, Ny. Henny Putranto Gatot, Wakil Ketua 1 DP Daerah Q yang juga Ketua Daerah Kodaeral lX Gabungan Jalasenastri Koarmada Rl, Ny. Inca Hanarko Djodi Pamungkas, Wakil Ketua 2 DP Daerah Q yang juga Ketua PIA Ardhya Garini Lanud Pattimura, Ny. Enny Sugeng Sugiharto beserta jajaran pengurusnya. (V374)