Piru, globaltimurnn.com - Selama dua hari SMK negeri 10 SBB menggelar Workshop "sekolah Rujukan Google" Atau Google for education, yang dilaksanakan sejak tanggal 9 Juni hingga 10 Juni 2026, bertempat di LAB Komputer SMK Negeri 10 SBB. 

Dalam kegiatan tersebut, Tidak hanya diikuti SMK negeri 10 SBB namun diikuti juga SMK negeri 4 SBB, dan kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang pertama di SBB bagi para guru. 

Kegiatan ini melibatkan sebanyak 23 guru yang terdiri dari SMK negeri 10 SBB, sebanyak 16 orang guru, dan SMK negeri 4 SBB sebanyak 7 orang guru. 

Di penghujung kegiatan tersebut menghasilkan hasil kelulusan dari keikutsertaan para guru dalam mengikuti ujian kompetensi menggunakan sistim Google tersebut akhirnya sebanyak 19 orang guru yang berhasil lulus diantaranya 7 orang guru dari SMK negeri 4, dan 12 orang guru dari SMK negeri 10 SBB, 4 diantaranya tidak berhasil lulus ujian kompetensi tersebut. 

Foto : Riky Latuihamalo. S. Pd, M. Pd,

Usai mendapatkan hasil ujian kompetensi tersebut, sebagai pemateri Riky Latuihamalo. S. Pd, M. Pd, yang ditemui awak media saat usai ujian kompetensi tersebut mengatakan" 𝑷𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈𝒌𝒂𝒕𝒂𝒏 𝑲𝒐𝒎𝒑𝒆𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊 𝑮𝒖𝒓𝒖 𝑴𝒆𝒍𝒂𝒍𝒖𝒊 

Program Google Certified level 1 adalah program internasional dan Pengakuan Profesional Tingkat Global, yang mana Guru akan mendapatkan badge resmi dari Google yang diakui secara internasional, meningkatkan kredibilitas profesional di dunia pendidikan. Ungkapnya

Dikatakan-nya" Kegiatan ujian sertifikasi ini, mendapat penilaian secara lansung dari Google Indonesia untuk para guru yang mengikuti ujian sertifikasi tersebut, dan ini berlaku secara internasional dan global. Ungkapnya

Dan untuk SBB guru yang memiliki sertifikasi google adalah merupakan yang pertama, sehingga diwajibkan semua guru memiliki sertifikasi tersebut, dan guru yang memiliki sertifikasi ini makan guru yang memiliki sertifikasi tersebut sama levelnya dengan para guru yang ada di Australia, amerika. 

Latuihamalo menjelaskan" pihaknya akan berikan kesempatan bagi para guru yang belum lulus uji kompetensi guru hari ini di beri kesempatan 16 hari kemudian bisa kembali mengikuti ujian yang sama. Ujarnya

Selain itu, Latuihamalo juga menerangkan bahwa" Dari pantauan-nya selama dua hari bersama para guru SMK negeri 10 SBB dan guru SMK negeri 4 SBB saat memberikan materi google for education, ia menjelaskan bahwa" Ada sedikit kendala yang dialami guru saat mengikuti rentetan materi adalah masalah lemahnya guru saat menggunakan aplikasi tersebut karena merupakan hal yang pertama, dan harus membutuhkan kecepatan dan kelincahan. 

Foto : kepala SMK Negeri 4 SBB

Naomi Lusiana Maukary. S. Pd selalu kepala SMK negeri 4 SBB juga mengungkapkan" Kegiatan ini sangat luar biasa karena sangat bisa membantu guru dalam proses pembelajaran bahkan permudah guru untuk membuat tes dan membuat tugas - tugas dan itu berlaku timbal balik antara guru dan siswa. Ucapnya

Dengan menggunakan aplikasi tersebut lebih cepat prosesnya dalam membuat tugas - tugas, membuat siswa lebih cepat paham, dan juga bisa meringankan guru dalam memeriksa hasil - hasil tes. Ulasnya

Menurutnya" untuk guru pada SMK negeri 4 SBB sebanyak 25 guru, namun pada kesempatan ini hanya ada 7 guru yang bisa mengikuti ujian tersebut, dan masih tersisa sejumlah guru yang nantinya akan juga mengikuti hal yang sama. Tambah-nya

Maukary juga berharap semua guru disekolah-nya bisa menggunakan Google chrome karena disekolah-nya untuk Google chrome  itu ada sekitar 35, sehingga dirinya berharap akan memanfaatkan semua-nya dalam proses pembelajaran. 

Foto : Johan Benhard Selano

Bahkan Johan Benhard Selano sebagai salah satu guru SMK negeri 10 SBB yang juga lulus dalam kegiatan ujian tersebut mengungkapkan" Dirinya bersama rekan guru merasa bangga dan bersyukur, walau baru yang pertama namun dirinya bersama rekan rekan guru yang lain bisa menuai hasilnya yakni berhasil lulus. Terangnya

Selama dua hari diikutinya sangatlah bermanfaat dan sangat berarti serta sangat membantu pihaknya sebagai guru dalam melakukan tugas pembelajaran, dan hal ini sangat membantu pihaknya dalam beraktifitas nantinya sebagai guru. Ujarnya

Foto : Melita Pentury. S. Pd

Lebih lagi hal yang sama diutarakan Melita Pentury. S. Pd, salah satu guru SMK negeri 4 SBB yang ditemui di ruang ujian mengungkapkan" Pihaknya memgikuti kegiatan workshop Google for education dapat membantu guru dalam meningkatkan kemampuan, dibidang digitalisasi. 

Dirinya juga mengungkapkan rasa syukur dan Terima kasih kepada semua pihak terkusus pada kepala SMK negeri 10 SBB yang telah memberi kesempatan bagi dirinya secara pribadi dan bahkan rekan guru.  (CW) 

Ambon, Globaltimurnn.com – Upaya Pemerintah Kota Ambon untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem pembayaran digital mendapat perhatian serius dari Panitia Kerja (Panja) Pendapatan DPRD Kota Ambon.

Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Lucky Leonard Upulatu Nikijuluw, mengungkapkan bahwa meskipun capaian pendapatan daerah hingga semester pertama tahun 2026 menunjukkan tren yang menggembirakan, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi penerimaan daerah.

Hal tersebut disampaikannya usai memimpin rapat bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Ruang Paripurna DPRD Kota Ambon, 

Rabu (10/06/2026).

Menurutnya, regulasi daerah telah mewajibkan seluruh pembayaran pajak dan retribusi dilakukan secara online sebagai bagian dari reformasi tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Namun dalam praktiknya, sejumlah OPD masih menghadapi kendala terkait fasilitas transaksi digital yang harus terintegrasi dengan sistem perbankan, khususnya melalui Bank Maluku sebagai pengelola RKUD.

“Secara kesiapan internal, OPD sudah siap. Yang masih perlu diperkuat adalah dukungan fasilitas pembayaran online agar masyarakat dapat melakukan transaksi dengan mudah dan cepat,” jelasnya.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Panja Pendapatan DPRD Kota Ambon akan menjadwalkan pertemuan khusus dengan manajemen Bank Maluku guna membahas solusi konkret terhadap berbagai hambatan yang ada.

Nikijuluw menilai keberhasilan penerapan pembayaran digital tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah.

“Pembayaran non-tunai adalah kebutuhan saat ini. Selain mempermudah masyarakat, sistem ini juga menjadi langkah efektif untuk mencegah kebocoran dan memastikan setiap potensi pendapatan daerah dapat tercatat dengan baik,” tegasnya.

Ia berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, OPD teknis, dan Bank Maluku dapat mempercepat implementasi sistem pembayaran digital secara menyeluruh sehingga target PAD Kota Ambon dapat tercapai secara maksimal. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Komisi III DPRD Kota Ambon turun langsung meninjau Perumahan Bukit Hijau Urimessing (BHU), Kecamatan Nusaniwe, Rabu (10/06/2026), setelah menerima berbagai keluhan warga terkait kondisi lingkungan perumahan yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan hunian.

Kunjungan lapangan yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far Far, bersama anggota komisi dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait itu menemukan sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius.

Dari hasil peninjauan, DPRD mendapati masih banyak fasilitas yang seharusnya menjadi tanggung jawab developer belum tersedia secara optimal. Kondisi jalan lingkungan, sistem penerangan, penyediaan air bersih, hingga pembangunan talud penahan tanah menjadi sorotan utama.

“Kami ingin memastikan langsung kondisi yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Setelah melihat di lapangan, memang terdapat sejumlah persoalan yang harus segera ditindaklanjuti karena berkaitan langsung dengan kenyamanan dan keselamatan warga,” kata Harry.

Tak hanya menyoroti pemenuhan fasilitas dasar, Komisi III juga mulai menelusuri aspek perizinan pembangunan kawasan tersebut. DPRD menilai perlu dilakukan kajian menyeluruh terhadap proses penerbitan izin mengingat adanya informasi bahwa beberapa OPD teknis sebelumnya tidak memberikan rekomendasi pembangunan di lokasi tersebut.

Menurut Harry, kawasan BHU berada pada wilayah dengan tingkat kemiringan yang cukup tinggi dan memiliki karakteristik lingkungan yang membutuhkan penanganan khusus sebelum pembangunan dilakukan.

“Kami akan menelaah seluruh dokumen yang menjadi dasar penerbitan izin pembangunan, termasuk kesesuaian tata ruang serta dokumen lingkungan hidup yang dimiliki,” ujarnya.

Persoalan lain yang menjadi perhatian DPRD adalah laporan masyarakat mengenai dampak pembangunan yang diduga pernah memicu longsoran tanah di sekitar kawasan perumahan saat musim hujan.

Karena itu, DPRD menilai keberadaan talud dan sistem terasering yang memadai menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keamanan lingkungan dan mengurangi risiko bencana bagi warga yang telah menempati kawasan tersebut.

“Yang paling penting saat ini adalah memastikan keamanan masyarakat. Jangan sampai warga yang sudah membeli rumah justru menghadapi ancaman ketika curah hujan meningkat,” tegas Harry.

Ia menambahkan, program pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan langkah yang patut diapresiasi. Namun, seluruh fasilitas pendukung dan aspek keselamatan harus menjadi prioritas utama agar tujuan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, Komisi III DPRD Kota Ambon akan memanggil pihak developer bersama OPD terkait untuk meminta penjelasan sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.

Bahkan, DPRD membuka kemungkinan merekomendasikan pembentukan tim khusus apabila proses penyelesaian tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan.

“Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai masyarakat mendapatkan hak-haknya. Warga sudah memenuhi kewajibannya sebagai konsumen, sehingga mereka berhak memperoleh lingkungan hunian yang aman, nyaman, dan layak,” tutup Harry. (Za)

Foto : Hadapi Era AI, Wali Kota Ambon Dorong Guru Melek Teknologi Lewat Program Pendidikan Telkomsel

Ambon, Globaltimurnn.com – Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan Artificial Intelligence (AI), para guru dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi agar mampu membimbing generasi muda menghadapi tantangan zaman. Hal inilah yang menjadi perhatian utama dalam Roadshow Sosialisasi Program “Terpuncila Guru” yang digelar Telkomsel di Kota Ambon.

Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam sambutannya mengatakan bahwa transformasi dunia pendidikan harus berjalan seiring dengan perkembangan teknologi. Menurutnya, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembentuk karakter generasi penerus bangsa.

“Perkembangan teknologi saat ini sangat cepat. Artificial Intelligence hadir dan memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Karena itu guru harus memahami teknologi agar dapat mengarahkan anak-anak memanfaatkannya secara positif,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa kemajuan teknologi membawa dua sisi sekaligus. Selain memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas, teknologi juga berpotensi mengikis nilai-nilai budaya dan karakter apabila tidak digunakan secara bijaksana.

Untuk itu, guru perlu dibekali kemampuan digital yang memadai agar dapat menjadi pendamping bagi peserta didik dalam menghadapi dunia yang semakin terkoneksi.

Wali Kota menilai program yang dilaksanakan Telkomsel merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui kegiatan tersebut, para guru memperoleh kesempatan untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran.

Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan akses dan pemahaman teknologi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah kepulauan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.

“Kita bersyukur sekolah-sekolah di Kota Ambon sebagian besar sudah terhubung dengan internet. Namun masih ada daerah-daerah lain yang perlu mendapat perhatian agar tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi dan pendidikan,” katanya.

Wali Kota berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperkaya pengetahuan dan memperkuat kolaborasi antarguru, baik guru muda maupun guru senior, demi menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif dan berkualitas.

Mengakhiri sambutannya, Wattimena menyampaikan apresiasi kepada Telkomsel atas komitmennya mendukung dunia pendidikan melalui program CSR yang menyentuh langsung kebutuhan para pendidik.

“Kolaborasi seperti ini sangat penting. Pendidikan yang maju membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk sektor swasta. Semoga program ini memberikan manfaat nyata bagi para guru dan berdampak positif bagi kemajuan pendidikan di Maluku,” tutupnya. (Za)

Ambon, globaltimurnn.com – Kesigapan Tim Kejahatan Jalanan dan Premanisme Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease kembali membuahkan hasil. Sejumlah pemuda yang diduga hendak melakukan aksi tawuran berhasil diamankan saat patroli gabungan bersama personel Patroli Reaksi Cepat (PRC) dan Polsek Sirimau, Rabu (10/6/2026) sekitar pukul 02.15 WIT.

Pengamanan dilakukan di kawasan depan Gereja Maranatha, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Saat patroli berlangsung, petugas menemukan sekelompok pemuda yang sedang berkumpul sambil diduga mengonsumsi minuman keras tradisional jenis sopi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, kelompok pemuda tersebut diduga tengah bersiap melakukan aksi tawuran. Kehadiran aparat di lokasi membuat situasi yang berpotensi memicu gangguan keamanan berhasil dicegah sebelum berkembang menjadi bentrokan terbuka.

Saat petugas mendekati lokasi, sejumlah pemuda yang dikenal dengan sebutan “Bataso” berusaha melarikan diri ke arah kawasan Penginapan Gracia. Namun berkat kesigapan aparat, beberapa di antaranya berhasil diamankan dan langsung dibawa ke Polsek Sirimau untuk dimintai keterangan serta menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Langkah cepat kepolisian ini merupakan bagian dari upaya cipta kondisi untuk meredam potensi konflik di Kota Ambon. Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat diresahkan dengan aksi saling lempar dan perkelahian antarkelompok yang terjadi di sejumlah titik, terutama di kawasan Ambon Plaza (Amplas) dan sekitarnya.

Polresta Ambon menegaskan komitmennya untuk terus memberantas aksi premanisme, kriminalitas jalanan, serta berbagai bentuk gangguan kamtibmas yang dapat mengancam keselamatan warga.

Patroli rutin dan operasi pencegahan akan terus ditingkatkan, khususnya pada jam-jam rawan.

Kasi Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ipda Jane, mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan tidak mudah terprovokasi oleh ajakan yang mengarah pada tindakan kekerasan.

"Mari bersama menjaga Kota Ambon tetap aman dan damai. Hindari minuman keras, tawuran, maupun aktivitas lain yang dapat memicu konflik dan merugikan diri sendiri maupun orang lain," ujarnya.

Polisi juga mengingatkan bahwa setiap pelaku tawuran, perkelahian kelompok, maupun tindakan yang mengganggu ketertiban umum akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Dengan langkah preventif yang terus dilakukan, diharapkan situasi kamtibmas di Kota Ambon tetap aman, kondusif, dan terkendali. (Rdks) 

Foto : Pengurus KORMI KKT 2026–2031 Resmi Dilantik, Siap Gerakkan Budaya Hidup Sehat di Tanimbar

Saumlaki, globaltimurnn.com – Ketua Umum KORMI Provinsi Maluku, Maya Baby Lewerissa, resmi melantik Pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Masa Bakti 2026–2031 di Pendopo Bupati KKT, Rabu (10/6/2026).

Pelantikan tersebut dihadiri Bupati KKT, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus KORMI Provinsi Maluku, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Maya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelantikan sekaligus mengucapkan selamat kepada Sheren Amelinda Jauwerissa yang dipercaya memimpin KORMI KKT lima tahun ke depan.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, jajaran pengurus KORMI Provinsi Maluku, serta seluruh Induk Organisasi Olahraga (INORGA) yang telah mendukung proses pembentukan dan pelantikan pengurus.

Menurut Maya, pelantikan ini bukan sekadar seremonial organisasi, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola KORMI, menyatukan arah gerak organisasi, serta memastikan peran KORMI tetap relevan dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

“Di tengah pola hidup masyarakat yang semakin pasif, KORMI hadir untuk mengingatkan bahwa olahraga bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Masyarakat harus terus didorong untuk aktif bergerak demi menjaga kesehatan dan kualitas hidup,” ujarnya.

Maya menegaskan bahwa olahraga masyarakat tidak hanya berorientasi pada aktivitas fisik, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan, mempererat interaksi sosial, serta mendorong tumbuhnya semangat gotong royong dan persatuan di tengah masyarakat.

Dengan dilantiknya kepengurusan baru, KORMI KKT diharapkan mampu menghadirkan berbagai program olahraga rekreasi yang inklusif, membudayakan hidup sehat, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. (Rdks) 

Masohi, globaltimurnn.com - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Maluku Tengah segera memasuki tahap akhir.

Setelah melalui proses fasilitasi pemerintah provinsi maluku, Ranperda inisiatif DPRD itu siap ditetapkan dalam rapat peripurna DPRD.

Ranperda yang mulai digarap sejak awal 2025 tersebut meruapakan hasil pembahasan komisi IV DPRD Maluku Tengah.

Fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku dilakukan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat, guna memastikan substansi Ranperda selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta regulasi daerah lainnya.

Ketua Komisi IV DPRD Maluku Tengah, Musriadin Labahawa, mengatakan proses fasilitasi telah rampung dan DPRD tinggal menindaklanjuti tahapan administratif terakhir.

“Ranperda penyandang disabilitas sudah selesai difasilitasi Pemprov. Besok kami ke Pemprov untuk mengambil dokumen hasil fasilitasi,” ujar Musriadin kepada LiputanMalteng.co.id, Selasa (3/2/2026).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menegaskan, tahapan berikutnya adalah penetapan Ranperda dalam rapat paripurna DPRD hingga resmi menjadi Peraturan Daerah.

Menurut Musriadin, pengesahan Perda ini menjadi jawaban atas harapan para penyandang disabilitas di Maluku Tengah yang selama ini menunggu payung hukum yang menjamin hak dan perlindungan mereka.

“Setelah ditetapkan, Perda ini diharapkan membuka ruang perhatian yang lebih luas dari pemerintah daerah terhadap penyandang disabilitas,” kata dia. (**)