globaltimurnn.com
Deskripsi gambar

Rabu, 18 November 2026

Perkuat Kolaborasi di Maluku, Kodaeral IX Hadiri Hari Bakti Imipas ke-2

November 18, 2026


Ambon
, globaltimurnn.com - Wakil Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Wadan Kodaeral) IX Kolonel Laut (P) Baharudin Anwar, S.T., M.M., mewakili Dankodaeral IX Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., menghadiri Upacara dan Tasyakuran Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) ke-2 Tahun 2026 di Jl. Namalatu, Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Kamis (19/11/2026).


Dalam kegiatan tersebut, Wadan Kodaeral IX didampingi Kadister Kodaeral IX, Kolonel Laut (KH) Franky Jamris Akihary, bersama unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, dan tamu undangan lainnya.


Upacara peringatan yang mengusung tema “Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina” dipimpin Plh. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku, Jose Rizal selaku inspektur upacara.


Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Agus Andrianto dalam amanatnya yang dibacakan inspektur upacara menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran imigrasi dan pemasyarakatan atas dedikasi dan pengabdiannya.


Ia juga menekankan pentingnya penerapan nilai PRIMA, yaitu Profesional, Responsif, Integritas, Moderat, dan Akuntabel sebagai landasan dalam memberikan pelayanan publik dan menjalankan tugas negara.


Sejumlah capaian kinerja hingga November 2026 turut disampaikan, di antaranya 23,1 juta deklarasi kedatangan penumpang internasional melalui platform All Indonesia, 23,6 juta pelayanan perlintasan melalui 308 unit autogate, serta realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak keimigrasian sebesar Rp.9,83 triliun atau 119,45 persen dari target tahun 2026.


Di wilayah Maluku, Plh. Kakanwil Ditjen Imigrasi Maluku, Jose Rizal mengungkapkan bahwa hingga Oktober 2026 telah diterbitkan 4.043 paspor dan dilakukan penegakan hukum terhadap 60 warga negara asing yang melanggar ketentuan keimigrasian, termasuk tindakan deportasi. 


Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam pengawasan keimigrasian, mengingat karakteristik Maluku sebagai wilayah kepulauan.


Kehadiran Wadan Kodaeral IX dalam peringatan tersebut menegaskan komitmen TNI AL, khususnya Kodaeral IX, untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan jajaran Imigrasi dan Pemasyarakatan serta seluruh pemangku kepentingan di Maluku.

Melalui momentum Hari Bakti ke-2 ini, Kodaeral IX berharap hubungan kerja sama antarlembaga semakin solid, terutama dalam mendukung pelayanan publik, pengawasan keimigrasian, dan penegakan hukum demi terpeliharanya keamanan serta stabilitas wilayah Maluku. (Rdks) 

Selengkapnya

Bukan Sekadar Menggelar Kongres, GMBK Memilih Mengawali Perjuangan dengan Pengabdian bagi Masyarakat Bumi Kalwedo

November 18, 2026


Ambon
, Globaltimurnn.com – Masa depan sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan besar, pembangunan infrastruktur, atau potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Ada hal lain yang tidak kalah penting, yakni kepedulian orang-orang yang bersedia mengambil bagian, menjaga lingkungan, memperjuangkan kepentingan masyarakat, dan menghadirkan perubahan dari hal-hal sederhana.


Kesadaran itulah yang coba diterjemahkan Gerakan Membangun Bumi Kalwedo (GMBK) dalam pelaksanaan Kongres I Tahun 2026. Di saat banyak organisasi menjadikan kongres sebagai ruang untuk membahas kepengurusan dan program kerja, GMBK berupaya memberikan makna lebih dengan menghadirkan kegiatan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.


Kongres perdana tersebut resmi dibuka pada Kamis (19/11/2026), di Gereja Ebenhaezer, Dusun Amaori, Negeri Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Berlangsung selama tiga hari, hingga 21 November 2026, kegiatan ini tidak hanya diisi dengan persidangan organisasi, tetapi juga diskusi publik bertajuk “Blok Masela + RUU Daerah Kepulauan: MBD Dapat Apa?”


Selain itu, GMBK turut menghadirkan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan pengelolaan sampah, penyuluhan hukum, dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Perpaduan agenda tersebut memperlihatkan bahwa GMBK ingin membangun organisasi yang tidak hanya kuat dalam konsolidasi, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap persoalan sosial. Sebab, membicarakan masa depan Bumi Kalwedo akan terasa kurang berarti apabila tidak disertai kepedulian terhadap kehidupan masyarakat yang menjadi bagian dari daerah itu sendiri.


Pelaksanaan kongres ini mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Ambon. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, diwakili Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Drs. Alexander J. Hursepuny, M.T.


Alexander hadir menyampaikan sambutan pemerintah sekaligus membuka secara resmi Kongres I GMBK. Prosesi pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya seluruh rangkaian kegiatan.


Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan.


Menurutnya, organisasi kemasyarakatan dan organisasi kedaerahan memiliki peran strategis karena dapat menjadi ruang untuk menyatukan gagasan, mengembangkan potensi sumber daya manusia, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat secara konstruktif.


Ia berharap GMBK dapat mengambil bagian dalam proses pembangunan dengan menjadikan persatuan dan kecintaan terhadap daerah sebagai kekuatan utama. Organisasi tersebut juga diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus mitra yang memberikan pemikiran serta solusi terhadap berbagai persoalan.


Alexander turut mengapresiasi pelaksanaan diskusi publik yang mengangkat isu Blok Masela dan RUU Daerah Kepulauan. Baginya, forum semacam ini penting untuk membuka ruang pertukaran pandangan dan merumuskan gagasan mengenai masa depan daerah.


Namun, diskusi diharapkan tidak hanya berhenti pada pembahasan persoalan. Lebih dari itu, forum tersebut perlu menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.


Ia pun berharap kongres perdana GMBK mampu melahirkan gagasan visioner, memperkuat komitmen bersama, serta menghadirkan kepemimpinan yang membawa semangat perubahan bagi kemajuan Bumi Kalwedo.


Di balik agenda persidangan dan diskusi publik, kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu bagian yang memberikan warna tersendiri dalam kongres perdana ini.


Penyuluhan pengelolaan sampah mengingatkan masyarakat bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Penyuluhan hukum membuka ruang bagi masyarakat untuk memperluas pemahaman mengenai persoalan hukum, sedangkan pemeriksaan kesehatan gratis menjadi bentuk kepedulian terhadap pentingnya menjaga kesehatan.


Ketiga kegiatan tersebut mungkin terlihat sederhana jika dibandingkan dengan besarnya persoalan pembangunan daerah. Namun, dari hal-hal sederhana seperti inilah kesadaran dan perubahan dapat mulai dibangun.


GMBK ingin menunjukkan bahwa organisasi tidak harus selalu hadir melalui pernyataan atau forum formal. Organisasi juga harus mampu turun langsung, mendengar kebutuhan masyarakat, dan mengambil bagian dalam upaya memberikan solusi.


Dengan demikian, kongres bukan hanya menjadi tempat untuk merumuskan apa yang akan dilakukan organisasi pada masa mendatang, tetapi juga kesempatan untuk mulai menunjukkan kontribusi sejak sekarang.


Kongres I GMBK menjadi momentum penting untuk memperkuat fondasi organisasi sekaligus menentukan arah gerakan ke depan. Melalui persidangan, organisasi memiliki kesempatan mengevaluasi perjalanan, menyatukan pandangan, dan merumuskan langkah strategis agar keberadaannya semakin terarah.


Sementara itu, diskusi publik mengenai Blok Masela dan RUU Daerah Kepulauan memperlihatkan perhatian GMBK terhadap isu-isu yang berkaitan langsung dengan masa depan Maluku Barat Daya.


Blok Masela dan kebijakan daerah kepulauan bukan sekadar persoalan yang dibicarakan dalam ruang diskusi. Keduanya menyangkut harapan masyarakat terhadap pembangunan yang lebih adil, terbukanya kesempatan bagi generasi muda, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.


Di tengah berbagai tantangan tersebut, generasi muda memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menjadi penonton. Mereka perlu membekali diri, membangun kapasitas, menyampaikan aspirasi, dan terlibat dalam proses yang menentukan masa depan daerah.


GMBK pun berupaya menjadikan kongres perdana ini sebagai ruang untuk mempertemukan semangat organisasi dengan kebutuhan masyarakat, sehingga gagasan yang lahir tidak terpisah dari kenyataan yang dihadapi di lapangan.


Pada akhirnya, membangun Bumi Kalwedo bukan pekerjaan satu kelompok atau satu generasi. Dibutuhkan persatuan, kepedulian, dan kemauan untuk bekerja bersama. Organisasi dapat menjadi salah satu kekuatan penting dalam proses tersebut apabila mampu menjaga komitmen dan menerjemahkan gagasan menjadi tindakan.


Dari Gereja Ebenhaezer, Dusun Amaori, Negeri Passo, GMBK memulai perjalanan kongres perdananya dengan membawa pesan bahwa masa depan daerah tidak hanya dibangun melalui kata-kata, tetapi juga melalui kesediaan untuk melayani.


Sebab, sebuah organisasi akan dikenang bukan semata-mata karena pernah menggelar kongres atau memiliki kepengurusan yang lengkap, melainkan karena jejak kebaikan yang ditinggalkannya dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.


Bumi Kalwedo membutuhkan lebih dari sekadar gagasan tentang masa depan. Ia membutuhkan orang-orang yang bersedia bekerja, peduli, dan mengabdi untuk mewujudkannya. (Za)

Selengkapnya

Bukan Sekadar Berkongres, GMBK Memilih Turun Melayani: Merawat Persaudaraan, Mengawal Masa Depan Bumi Kalwedo

November 18, 2026


Ambon
, Globaltimurnn.com – Sebuah organisasi tidak selalu diukur dari seberapa besar namanya dikenal, seberapa banyak anggotanya, atau seberapa megah kegiatan yang diselenggarakan. Lebih dari itu, keberadaan sebuah organisasi seharusnya terlihat dari seberapa besar manfaat yang mampu diberikan bagi sesama dan lingkungan di sekitarnya.


Semangat itulah yang ingin dihadirkan Gerakan Membangun Bumi Kalwedo (GMBK) melalui pelaksanaan Kongres I Tahun 2026. Bukan sekadar berkumpul untuk membicarakan masa depan organisasi, GMBK memilih menghadirkan sesuatu yang lebih bermakna, yakni menjadikan momentum kongres sebagai ruang konsolidasi sekaligus pengabdian nyata kepada masyarakat.


Mengusung semangat persaudaraan dan kepedulian terhadap kehidupan masyarakat, Kongres I GMBK resmi dibuka pada Kamis (19/11/2026), bertempat di Gereja Ebenhaezer, Dusun Amaori, Negeri Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.


Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, sejak 19 hingga 21 November 2026 ini, menghadirkan sejumlah agenda penting, mulai dari persidangan kongres, diskusi publik bertajuk “Blok Masela + RUU Daerah Kepulauan: MBD Dapat Apa?”, hingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan pengelolaan sampah, penyuluhan hukum, serta pemeriksaan kesehatan gratis.


Pembukaan kegiatan dihadiri Ketua Intelektual Maluku Barat Daya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Ketua Klasis Pulau Ambon Timur, Ketua Majelis Jemaat GPM Benteng Karang, Pejabat Negeri Passo, Ketua Umum GMBK, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pembina GMBK, para ketua paguyuban se-Maluku Barat Daya, peserta kongres, warga jemaat, serta tamu undangan lainnya.


Rangkaian pembukaan diawali dengan ibadah yang dipimpin Pdt. Jhon Beay, S.Th. Dalam refleksi firman Tuhan berdasarkan Kisah Para Rasul 2:42–47, ia mengajak peserta meneladani kehidupan jemaat mula-mula yang membangun persekutuan melalui iman, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama.


Ia juga mengingatkan bahwa nilai Kalwedo, Solieta, dan Honoli tidak boleh berhenti sebagai simbol atau ungkapan persaudaraan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Generasi muda Maluku Barat Daya, khususnya yang berada di perantauan, juga diharapkan tetap menjaga bahasa, adat istiadat, serta identitas budaya warisan leluhur.


Menurutnya, keberhasilan sebuah organisasi bukan hanya dilihat dari seberapa besar namanya dikenal, melainkan dari seberapa banyak kehidupan masyarakat yang dapat disentuh, dibantu, dan diperjuangkan.


Semangat pengabdian tersebut kemudian ditegaskan Ketua Panitia Pelaksana Kongres I GMBK, Stevanno Romer, dalam laporannya.


Ia menyampaikan bahwa kongres pertama ini merupakan momentum penting dalam perjalanan organisasi, bukan semata-mata agenda pergantian kepemimpinan, melainkan ruang konsolidasi, evaluasi, regenerasi, serta perumusan arah perjuangan GMBK ke depan.


Melalui kongres tersebut, organisasi diharapkan mampu memperkuat fondasi kelembagaan, menyatukan gagasan, membangun solidaritas, serta merumuskan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Maluku Barat Daya dan Provinsi Maluku.


Sejumlah agenda utama yang menjadi perhatian kongres meliputi perubahan dan penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), evaluasi perjalanan organisasi, pemilihan kepemimpinan dan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat periode selanjutnya, penguatan konsolidasi, hingga penyusunan program kerja.


Namun, ada satu hal yang menjadi pembeda dalam pelaksanaan kongres kali ini, yakni pengabdian kepada masyarakat.


“Di mana-mana kalau kongres itu orang cakap di dalam, baku lempar, baku kata, omong sama ini. Kalau Gerakan Membangun Bumi Kalwedo beda, katong ingin cakap di luar untuk mengabdi kepada masyarakat,” ungkap Romer.


Pernyataan tersebut menjadi gambaran bahwa GMBK ingin membawa organisasi keluar dari ruang-ruang pembahasan formal menuju kehidupan masyarakat yang sesungguhnya.


Melalui kegiatan penyuluhan hukum, edukasi pengelolaan sampah, serta pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis, GMBK ingin memastikan bahwa keberadaan organisasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.


Romer juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Ambon, Pemerintah Negeri Passo, Jemaat GPM Benteng Karang, para mitra, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya kegiatan tersebut.


Sementara itu, Ketua Umum DPP GMBK, Franklin Untailawan, dalam sambutannya menegaskan bahwa perjalanan GMBK berawal dari sebuah semangat sederhana, yakni mempertemukan anak-anak muda Maluku Barat Daya untuk beribadah, saling mengenal, berbagi cerita, serta memperhatikan kondisi satu sama lain, khususnya mereka yang sedang menempuh pendidikan dan merantau di Kota Ambon.


Dari persekutuan sederhana tersebut, tumbuh kesadaran bahwa kebersamaan perlu dibangun dalam sebuah organisasi yang memiliki struktur, arah, dan tujuan perjuangan yang jelas.


GMBK kemudian hadir sebagai wadah bagi generasi muda Maluku Barat Daya untuk belajar berorganisasi, mendengar, memahami, serta saling menguatkan.


Namun, seiring perjalanan organisasi, muncul pertanyaan yang lebih besar: apa yang dapat disumbangkan generasi muda kepada daerah asal mereka?


Pertanyaan tersebut, menurut Untailawan, tidak dapat dijawab hanya dengan gagasan dan diskusi. GMBK harus melihat langsung persoalan yang dihadapi masyarakat di pulau-pulau Maluku Barat Daya.


Ia menyoroti persoalan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi laut, hingga biaya yang harus ditanggung masyarakat untuk memperoleh pelayanan dasar.


Anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan harus berhadapan dengan biaya perjalanan yang semakin besar. Pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan terkadang harus menunggu kapal untuk mendapatkan rujukan. Sementara guru dan keluarga di wilayah kepulauan juga menghadapi tantangan mobilitas yang tidak sederhana.


Menurutnya, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tercatat tersedia belum tentu mudah dijangkau masyarakat apabila biaya transportasi dan keterbatasan akses masih menjadi beban utama.


Persoalan inilah yang menjadi salah satu alasan GMBK menghadirkan diskusi publik bertajuk “Blok Masela + RUU Daerah Kepulauan: MBD Dapat Apa?”


Blok Masela dan RUU Daerah Kepulauan: Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton


Bagi GMBK, pembahasan Blok Masela bukan sekadar berbicara mengenai investasi, eksplorasi, maupun besarnya potensi sumber daya alam. Ada pertanyaan mendasar yang harus dijawab, yakni sejauh mana masyarakat Maluku Barat Daya memperoleh manfaat dari hadirnya proyek strategis tersebut.


Untailawan menyoroti pentingnya keterlibatan pemuda lokal dalam peluang tenaga kerja, pelatihan, dan sertifikasi yang berkaitan dengan kebutuhan industri Blok Masela.


Jangan sampai peluang pekerjaan terbuka, tetapi anak-anak muda Maluku Barat Daya justru kesulitan mengakses pelatihan dan sertifikasi karena terbentur biaya serta keterbatasan fasilitas.


Begitu pula dengan pelaku usaha lokal dan masyarakat nelayan yang perlu memperoleh informasi serta kepastian mengenai persyaratan pengadaan, perlindungan wilayah tangkap, dan dampak lingkungan.


Dalam sambutannya, Untailawan juga menyampaikan bahwa GMBK menjadi satu-satunya organisasi pemuda Maluku Barat Daya yang terlibat dalam proses scoping AMDAL Blok Masela hingga tahap adendum.


Keterlibatan tersebut, menurutnya, menjadi kesempatan penting bagi pemuda untuk membawa pengetahuan, aspirasi, serta pengalaman masyarakat ke dalam proses pengambilan keputusan yang berpotensi memengaruhi kehidupan daerah.


Sementara dalam pembahasan RUU Daerah Kepulauan, GMBK ingin mendorong perhatian terhadap persoalan biaya pelayanan publik di wilayah kepulauan.


Sebab, pembangunan tidak cukup hanya menghitung ketersediaan fasilitas, tetapi juga harus memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk menjangkaunya.


Berapa biaya yang harus dikeluarkan seorang anak untuk bersekolah di luar pulau? Berapa lama seorang pasien harus menunggu kapal agar mendapatkan pelayanan kesehatan? Dan bagaimana negara memastikan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil memperoleh pelayanan yang setara?


Pertanyaan-pertanyaan itulah yang ingin dibawa GMBK ke ruang diskusi publik.


Meski memiliki akar perjuangan dari Maluku Barat Daya, Untailawan menegaskan bahwa GMBK juga memiliki tanggung jawab terhadap Kota Ambon sebagai tempat para anggotanya tinggal, belajar, bekerja, dan membangun keluarga.


Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Ambon atas respons dan dukungan terhadap berbagai gerakan positif yang dilakukan organisasi tersebut.


Dalam momentum kongres ini, GMBK menyatakan kesiapan untuk terus membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Ambon, khususnya melalui kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan serta Dinas Kesehatan Kota Ambon.


Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penyuluhan pengelolaan sampah, edukasi kesehatan, serta pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.


Menurut Untailawan, organisasi kepemudaan harus mampu menjadi mitra pemerintah sekaligus bagian dari masyarakat yang ikut mengambil tanggung jawab terhadap persoalan lingkungan dan sosial.


Ia juga menyampaikan terima kasih kepada warga Dusun Amaori dan Jemaat GPM Benteng Karang yang telah menerima serta memberikan tempat bagi para peserta dan panitia selama rangkaian kegiatan berlangsung.


Keramahan masyarakat dan keterlibatan jemaat menjadi bagian penting yang memperkuat semangat kebersamaan dalam pelaksanaan kongres tersebut.


Kongres I GMBK Tahun 2026 bukan hanya menjadi momentum menentukan arah kepemimpinan dan masa depan organisasi. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi kesempatan untuk menegaskan kembali bahwa persaudaraan harus memiliki tujuan, dan tujuan harus diwujudkan melalui kerja nyata.


Ada tiga komitmen besar yang menjadi pesan dalam perjalanan GMBK ke depan: membangun persaudaraan dengan menghilangkan permusuhan dan perpecahan, memperjuangkan kesejahteraan melalui pendidikan, ekonomi, kesehatan, serta masa depan generasi muda, dan menjaga warisan leluhur melalui pelestarian adat, budaya, lingkungan, serta identitas Bumi Kalwedo.


Seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung hingga 21 November 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi menghasilkan keputusan strategis, kepemimpinan yang bertanggung jawab, dan program kerja yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.


Pada akhirnya, GMBK ingin menunjukkan bahwa membangun daerah tidak selalu harus dimulai dari gedung pemerintahan atau forum-forum besar. Ia bisa dimulai dari persekutuan kecil, kepedulian antarsesama, keberanian menyuarakan persoalan masyarakat, hingga kesediaan turun langsung memberikan pelayanan.


Sebab, Bumi Kalwedo bukan hanya tentang tanah tempat leluhur mewariskan sejarah dan budaya. Ia juga tentang manusia yang harus dijaga kehidupannya, generasi yang harus dipersiapkan masa depannya, serta alam yang harus diwariskan dalam keadaan lebih baik.


Melalui kongres pertamanya, GMBK ingin memastikan satu hal: persaudaraan tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus dikerjakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Za)

Selengkapnya

Gelar Patroli Dialogis, Bhabinkamtibmas Desa Nuruwe Bacarita Kamtibmas Dengan Warga

November 18, 2026


Nuruwe
, globaltimurnn.com - Terus jaga kamtibmas tetap kondusif, Bhabinkamtibmas Desa Nuruwe Aipda Rustamaji terus laksanakan kegiatan Bacarita Kamtibmas Di Lingkungan Desa binaan. 


Pantauan media ini,  pagi tadi sekitar pukul 09 : 30 Wit, Bhabinkamtibmas Desa Nuruwe Aipda Rustamaji gelar patroli dialogis pada salah satu lorong dalam Desa. 


Saat berpatroli dialogis, Bhabinkamtibmas sambangi beberapa warga yang sedang parkir pada lorong jalan tersebut dengan menggunakan kendaraan roda dua. 


Secara humanis, Bhabinkamtibmas Rustamaji menyampaikan beberapa pesan Kamtibmas untuk mengingatkan warga saat beraktifitas. 


Dalam pesan Kamtibmas itu Bhabinkamtibmas Mengajak warga untuk tetap bersama sama dalam menjaga dan menciptakan situasi kamtibmas yang aman, damai dan sejuk di desa, serta berusaha menghindar dari kesalahpahaman antar warga yang mudah memicu perkelahian. 


Selalu berhati hati dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari menjelang mulai musim hujan, jika memiliki hewan ternak agar di kandangkan atau di ikat sehingga tidak masuk dan merusak tanaman warga lainya.


Selain itu Bhabinkamtibmas juga mengajak warga agar tidak berlaku arogan saat menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi, tetap menjalin hubungan baik sesama warga masyarakat, tidak mudah terpropokasi dengan isu-isu hoaks yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas, tetap membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberitakan informasi apabila melihat terjadinya gangguan kamtibmas.


Selain itu Bhabinkamtibmas juga mengingatkan warga yang punya anak yang masih dibangku pendidikan agar memperhatikan jam belajar malam bagi anak-anak sehingga anak-anak tidak bermain diluar rumah hingga larut malam.

Bahkan tidak membunyikan musik secara berlebihan hingga larut malam yang dapat mengganggu warga lainnya yang sedang beristirahat, memberikan info kepada Bhabinkamtibmas, Babinsa maupun menghubungi layanan kepolisian 110 jika melihat suatu peristiwa yang membutuhkan kehadiran polri.


Diakhir penyampaian-nyampaian Bhabinkamtibmas mengucapkan selamat beraktifitas. (Rdks) 


Selengkapnya

Diduga Korupsi Anggaran Pembangunan Jalan Lapen Tahun Anggaran 2025, Capai Rp. 2, 48 Milyar, Kejari MBD Tetapkan Satu Tersangka

November 18, 2026


Tiakur
, globaltimurnn.com - Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya melalui Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus menetapkan satu orang tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan Pembangunan Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2025.


Penetapan tersangka tersebut disampaikan dalam konferensi pers oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, Wido Bhernad Gabariel Sihombing, S.H., yang bertempat di Kejaksaan Tinggi Maluku, pada Rabu (18/11/2026).


Berdasarkan hasil penyidikan serta alat bukti yang telah diperoleh Tim Penyidik, berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan barang bukti yang telah disita, penyidik menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu: DT, selaku penyedia dalam pekerjaan pembangunan jalan lapen lintas pulau day dan peningkatan jalan lapen sp. Watuwei-wiratan pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTR-PKP) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2025.


KRONOLOGI DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dalam Tahun Anggaran 2025, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya menganggarkan dua paket pekerjaan pembangunan jalan lapen yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD, yaitu: Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dengan nilai kontrak sebesar Rp5.343.934.000,00. Dan Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan dengan nilai kontrak sebesar Rp4.009.385.000,00.


Proses tender kedua paket pekerjaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 September 2025, dengan PT CIE ELEGAN CONSTRUCTION ditetapkan sebagai pemenang tender untuk kedua paket pekerjaan dimaksud.


Selanjutnya, pada tanggal 10 Oktober 2025, dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan Nomor 17/ DPUTRPKP-BM/ SP/ DAU/ X/ 2025 dan Nomor 18/ DPUTRPKP-BM/ SP/ DAU/ X/ 2025 oleh PPK Isaskar Daukar dan pihak penyedia, Denny Tengens.


Namun, dalam pelaksanaannya hingga berakhirnya masa kontrak, kedua pekerjaan tersebut tidak menunjukkan adanya prestasi pekerjaan yang terpasang, dengan capaian progres fisik sebesar 0% (nol persen).


PERAN DAN DUGAAN KELALAIAN PARA TERSANGKA

Terhadap Tersangka selaku Penyedia, penyidik menemukan bukti bahwa telah dilakukan pencairan uang muka sebesar Rp2.483.685.383,- (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) namun oleh pihak penyedia sama sekali tidak melaksanakan pekerjaan sampai dengan masa kontrak berakhir. Mobilisasi alat serta prestasi pekerjaan tidak dilaksanakan sama sekali atau prestasi pekerjaannya 0%.


HASIL PEMERIKSAAN AHLI DAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Fisik sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ahli Nomor 2259/ DST/ PL13.2/ DV.06.05/ 2026 untuk pekerjaan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan Nomor 2252/ DST/ PL12.2/ DV.06.05/ 2026 untuk pekerjaan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan, diketahui bahwa kedua pekerjaan tersebut seharusnya telah mencapai progres fisik 100% pada Tahun 2025. Namun, faktanya pekerjaan tidak dilaksanakan sehingga capaian progres fisik hanya sebesar 0%.


Selanjutnya, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Nomor 000.5.3.1/78/IX/2026, ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar: Rp2.483.685.383,00 (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga.


Berdasarkan rangkaian hasil penyidikan dan alat bukti yang telah diperoleh, Tim Penyidik menilai terdapat dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara serta diduga memperkaya diri sendiri atau menguntungkan orang lain.


Atas perbuatan tersebut, tersangka DT disangkakan melanggar ketentuan:

Primair:

Pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

Subsidair:

Pasal 604 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.


Sebagai tindak lanjut dari penetapan tersangka DT, terhadap tersangka DT dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak Rabu, 18 November 2026, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya.


Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berdampak terhadap pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Maluku Barat Daya.


Penanganan perkara ini merupakan bentuk keseriusan Kejaksaan dalam mengawal penggunaan keuangan negara agar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memastikan setiap pihak yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. (Rdks) 

Selengkapnya

Gubernur Maluku Buka Advance Training Nasional HMI, Dorong Lahirnya Pemimpin Berintegritas dan Solutif

November 18, 2026


Ambon
, globaltimurnn.com - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, secara resmi membuka Advance Training (Latihan Kader III/LK III) Tingkat Nasional Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Maluku di Gedung Islamic Center Ambon, Sabtu (25/7/2026).


Kegiatan yang mengusung tema “Intelegensia HMI: Ikhtiar Menjawab Krisis Multidimensi Menuju Masyarakat Cita” ini diikuti kader HMI dari berbagai daerah di Indonesia yang telah melalui proses seleksi sesuai ketentuan organisasi.


Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Badko HMI Maluku atas komitmennya menjaga kualitas kaderisasi. Menurutnya, HMI sebagai salah satu organisasi kemahasiswaan tertua di Indonesia telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa dengan melahirkan banyak tokoh di berbagai bidang pengabdian.


Gubernur menegaskan, pelaksanaan LK III memiliki nilai strategis sebagai ruang pembentukan pemimpin masa depan yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan. Ia menilai nilai-nilai kaderisasi HMI sejalan dengan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita, yang menekankan penguatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang baik, transformasi digital, serta kemandirian ekonomi.


 “Pembangunan Maluku tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemahasiswaan seperti HMI sebagai mitra strategis dalam melahirkan gagasan, mengawal kebijakan publik secara konstruktif, dan menghadirkan inovasi bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur.

Gubernur juga mengajak seluruh peserta menjadikan Maluku sebagai ruang pembelajaran tentang pentingnya persaudaraan dan perdamaian. Ia menekankan bahwa falsafah hidup Pela Gandong dan Siwalima merupakan warisan budaya yang mengajarkan persatuan, toleransi, dan semangat membangun kebersamaan di tengah keberagaman.


Menutup sambutannya, Gubernur berharap seluruh rangkaian LK III mampu melahirkan kader-kader HMI yang berwawasan luas, berintegritas, inovatif, adaptif terhadap perubahan, serta menjadi pelopor persatuan dan pembangunan bangsa.


Pembukaan kegiatan turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Maluku dan Kota Ambon, pimpinan DPRD Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Wali Kota Ambon, Wakil Wali Kota Tual, pimpinan perguruan tinggi, instansi vertikal, BUMN, BUMD, jajaran KAHMI, Badko HMI Maluku, para senior HMI, serta peserta Advance Training (LK III) dari berbagai daerah di Indonesia. (Rdks)

Selengkapnya

Wagub Maluku Resmikan Teras Pelayanan Publik di Pulau Buano, Pastikan Layanan Negara Menjangkau Wilayah Kepulauan

November 18, 2026


Buano
, globaltimurnn.com – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, secara resmi membuka kegiatan Teras Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku di Baileo Desa Buano Utara, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kamis (23/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi wujud kolaborasi lintas instansi dalam menghadirkan berbagai layanan publik secara langsung kepada masyarakat di wilayah kepulauan.


Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan salam dari Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang berhalangan hadir karena menjalankan tugas pemerintahan di Jakarta. Ia menegaskan, tingginya antusiasme masyarakat menjadi alasan Pemerintah Provinsi Maluku tetap memastikan kehadiran pemerintah dalam kegiatan tersebut.


Menurut Vanath, Teras Pelayanan Publik merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah kepulauan dengan keterbatasan akses terhadap layanan pemerintahan.


Program Teras Pelayanan Publik ini merupakan bukti bahwa negara hadir untuk melayani masyarakat. Ombudsman tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga membangun kolaborasi dengan berbagai instansi sehingga pelayanan dapat benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke wilayah kepulauan seperti Pulau Buano,” katanya.


Dirinya menjelaskan bahwa Ombudsman memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh seluruh instansi pemerintah. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak ragu menyampaikan pengaduan apabila menemukan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan.

Ia juga mengapresiasi sinergi antara Ombudsman RI Perwakilan Maluku dengan Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, rumah sakit, serta berbagai instansi lainnya yang menghadirkan beragam layanan dalam satu lokasi.


Vanath mengajak masyarakat memanfaatkan seluruh layanan yang tersedia, khususnya pemeriksaan kesehatan gratis dan pelayanan administrasi lainnya. Menurutnya, upaya pencegahan penyakit jauh lebih baik dibandingkan harus mengeluarkan biaya besar ketika sakit.


“Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan menunggu sakit baru berobat. Pemeriksaan kesehatan sejak dini sangat penting, dan selagi ada pelayanan gratis, gunakan kesempatan ini untuk menjaga kesehatan kita,” ujarnya.


Selain itu, ia mengingatkan masyarakat agar memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan tetap aktif. Menurutnya, program Jaminan Kesehatan Nasional telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena mampu menanggung biaya pengobatan yang nilainya dapat mencapai puluhan juta rupiah.


“Kalau ada yang belum terdaftar atau kepesertaannya sudah tidak aktif, manfaatkan pelayanan hari ini untuk mendaftar atau mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan. Ketika sakit, biaya pengobatan sangat mahal, sehingga perlindungan kesehatan seperti BPJS sangat penting bagi masyarakat,” tegasnya.


Di akhir sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan penghargaan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku yang memilih Pulau Buano sebagai lokasi penyelenggaraan Teras Pelayanan Publik. Ia berharap kolaborasi serupa terus diperluas agar pelayanan publik semakin mudah dijangkau oleh masyarakat di seluruh wilayah Maluku, khususnya daerah kepulauan.


Usai meresmikan kegiatan, Wakil Gubernur didampingi Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, serta sejumlah pejabat terkait meninjau berbagai stan pelayanan yang disediakan bagi masyarakat. Peninjauan diawali di stan pelayanan administrasi kependudukan (Dukcapil), dilanjutkan ke stan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, kemudian menyerahkan secara simbolis surat akta pernikahan kepada pasangan peserta Pernikahan Massal yang berlangsung di Gereja Buano Selatan. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan meninjau pembangunan Masjid Buano bersama Kepala Desa Buano Utara dan Kepala Desa Buano Selatan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Maluku terhadap pembangunan sarana ibadah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Pulau Buano.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku beserta jajaran, perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Direktur RSUD Provinsi Maluku, pimpinan OPD Provinsi Maluku dan Kabupaten Seram Bagian Barat, para staf ahli, asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, unsur Forkopimcam, Raja Buano Utara dan Raja Buano Selatan. (Rdks) 

Selengkapnya

Post Top Ad

TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI MEDIA KAMI, SEMOGA BERMANFAAT