Piru, globaltimurnn.com - Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Operasi Zebra Salawaku 2026, Polres Seram Bagian Barat (SBB) menggelar kegiatan Latihan Pra Operasi (Lat Pra Ops) Zebra Salawaku 2026, bertempat di Aula Polres SBB, Jumat (23/11/2026) pukul 09.45 WIT.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kesiapan personel dalam melaksanakan operasi kepolisian guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, sekaligus mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas).

Kegiatan diawali dengan pembukaan, laporan perwira yang ditunjuk, kemudian dilanjutkan dengan arahan Kapolres SBB AKBP REFINDO PRADIKTA RULANDO, S.I.K., M.A.P., C.L., M.A.

Dalam arahannya, Kapolres SBB menyampaikan bahwa Lat Pra Ops merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan sebelum operasi kepolisian. Namun, kegiatan tersebut hendaknya tidak hanya dipandang sebagai rutinitas semata, melainkan menjadi momentum untuk meningkatkan kesiapan dan profesionalisme personel dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas di tengah masyarakat.

Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang telah melaksanakan tugas di lapangan melalui kegiatan penindakan dan penilangan. Ia menekankan agar dalam proses pemanggilan maupun penanganan terhadap para pelanggar tetap memperhatikan prosedur dengan melibatkan unsur-unsur terkait.

Selain itu, Kapolres mengingatkan seluruh personel agar senantiasa menjaga kesehatan dan mengutamakan keselamatan selama melaksanakan tugas di lapangan.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh para pemateri.

Kabag Ops Polres SBB AKP IDRIS MUKADAR, S.Hi, memaparkan bahwa Operasi Zebra Salawaku 2026 akan berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 16 hingga 29 November 2026. Operasi ini bertujuan menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib dan lancar bagi masyarakat melalui optimalisasi kegiatan preemtif dan preventif guna mewujudkan Kamseltibcar Lantas.

Sementara itu, Kasat Intelkam Polres SBB AKP FERIZAL menyampaikan materi terkait dasar pelaksanaan operasi, target operasi yang meliputi orang dan benda, analisa dan prediksi, saran serta langkah antisipasi, hingga cara bertindak fungsi intelijen dalam mendukung pelaksanaan operasi.

Materi berikutnya disampaikan oleh Kasat Lantas Polres SBB AKP JACOB RUNTUTHOMAS, S.Pd.K, yang memaparkan sejumlah hal teknis terkait dasar operasi, analisa dan evaluasi kecelakaan serta pelanggaran lalu lintas, pemetaan daerah rawan kecelakaan, target dan sasaran operasi, tujuan operasi, tugas pokok, serta cara bertindak personel di lapangan.

Kegiatan Lat Pra Ops Zebra Salawaku 2026 turut dihadiri Wakapolres SBB KOMPOL PIETER FREDY METAHELUMUAL, S.H., M.H., Kasiwas Polres SBB IPTU HENDRIK NIKIJULUW, Kasi Propam Polres SBB IPTU SIMON AJAWAILA, Kasubbagbin Ops Polres SBB AKP HELMI HUWAE, S.H., KBO Sat Lantas Polres SBB IPDA FREDI SBASTIAN, serta personel Polres SBB yang terlibat dalam kegiatan Operasi Zebra Salawaku 2026.

Kegiatan kemudian diakhiri dengan doa, laporan perwira yang ditunjuk, dan penutupan.

Melalui pelaksanaan Lat Pra Ops ini, diharapkan seluruh personel dapat memahami tugas, tanggung jawab, serta cara bertindak sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga pelaksanaan Operasi Zebra Salawaku 2026 dapat berjalan secara optimal.

Polres Seram Bagian Barat mengimbau seluruh masyarakat agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor, serta selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara. (Rdks) 

Ambon, Globaltimurnn.com – Mengurus paspor kini tidak lagi harus diawali dengan kebingungan mencari informasi. Di tengah keramaian Molukas Financial Day 2026 yang berlangsung di Pattimura Park, Kota Ambon, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon hadir membawa informasi pelayanan keimigrasian lebih dekat ke tengah masyarakat.

Kehadiran Imigrasi Ambon dalam kegiatan yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku pada Jumat (13/11/2026) tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses informasi publik, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen perjalanan untuk berbagai keperluan ke luar negeri.

Bukan sekadar mengikuti sebuah agenda pameran pelayanan, partisipasi Imigrasi Ambon menjadi kesempatan untuk membangun komunikasi langsung dengan masyarakat. Pengunjung dapat memanfaatkan kehadiran petugas untuk bertanya, berkonsultasi, hingga memperoleh penjelasan mengenai tata cara pengajuan permohonan paspor.

Di tengah aktivitas masyarakat yang mengunjungi berbagai stan pelayanan, informasi mengenai pembuatan paspor menjadi salah satu hal penting yang diperkenalkan. Mulai dari penggunaan aplikasi M-Paspor, persyaratan administrasi, hingga proses penggantian paspor lama, semuanya menjadi bagian dari edukasi yang diberikan kepada pengunjung.

Kegiatan Molukas Financial Day 2026 sendiri berlangsung selama dua hari, 13–14 November 2026, sebagai puncak Bulan Inklusi Keuangan 2026. Melalui momentum tersebut, berbagai lembaga memiliki kesempatan untuk memperkenalkan layanan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kemudahan akses pelayanan.

Bagi Imigrasi Ambon, mendekatkan pelayanan tidak selalu berarti menghadirkan seluruh proses penerbitan dokumen di setiap kegiatan publik. Penyampaian informasi yang benar dan mudah dipahami juga menjadi langkah penting agar masyarakat dapat mempersiapkan kebutuhan administrasi sebelum mengajukan permohonan.

Salah satu informasi yang menjadi perhatian adalah perbedaan persyaratan pembuatan paspor baru dan penggantian paspor. Untuk permohonan paspor baru, masyarakat perlu menyiapkan KTP serta dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, atau buku nikah/akta perkawinan sesuai ketentuan.

Sementara itu, bagi pemohon yang melakukan penggantian paspor biasa, dokumen yang perlu disiapkan meliputi paspor lama dan KTP. Adapun paspor yang rusak maupun hilang memiliki mekanisme penanganan tersendiri karena harus melalui pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas imigrasi.

Selain memberikan pemahaman mengenai persyaratan, masyarakat juga memperoleh informasi tentang biaya pengurusan paspor yang tetap mengacu pada ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai jenis layanan yang dipilih.

Namun, upaya mendekatkan pelayanan tidak berhenti sampai di lokasi Molukas Financial Day. Imigrasi Ambon juga menyiapkan langkah lanjutan melalui program Paspor Merdeka yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (15/11/2026), bertempat di Ambon Plaza (Amplaz).

Program ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan paspor di luar hari kerja. Kehadirannya diharapkan dapat membantu kelompok pekerja maupun masyarakat dengan aktivitas padat yang selama ini mengalami keterbatasan waktu untuk datang ke kantor imigrasi.

Dengan adanya pelayanan tersebut, masyarakat memiliki alternatif waktu yang lebih fleksibel dalam mengurus dokumen perjalanan. Sosialisasi program Paspor Merdeka pun turut dilakukan selama Molukas Financial Day agar informasi mengenai jadwal dan lokasi pelayanan dapat diketahui lebih luas.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan Imigrasi Ambon pada 13–14 November lebih difokuskan pada edukasi, konsultasi, dan penyebaran informasi. Dengan demikian, kehadiran petugas tidak semata-mata diukur dari jumlah paspor yang diterbitkan, melainkan dari sejauh mana masyarakat memperoleh pemahaman mengenai prosedur pelayanan keimigrasian.

Langkah ini sekaligus memperlihatkan bahwa pelayanan publik membutuhkan pendekatan yang lebih terbuka dan komunikatif. Masyarakat tidak hanya menunggu informasi datang dari kantor pelayanan, tetapi institusi pemerintah juga perlu hadir di ruang-ruang publik tempat masyarakat beraktivitas.

Pada akhirnya, kemudahan mengurus paspor bukan hanya berkaitan dengan cepat atau lambatnya proses penerbitan dokumen. Lebih dari itu, kemudahan juga dimulai dari tersedianya informasi yang jelas, persyaratan yang dipahami, serta kesempatan pelayanan yang dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.

Melalui partisipasi dalam Molukas Financial Day 2026 dan pelaksanaan program Paspor Merdeka, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon terus mendorong pelayanan keimigrasian yang semakin dekat, informatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Di tengah kesibukan mengejar gelar akademik, mahasiswa ternyata menyimpan potensi lain yang tidak kalah penting, yakni keberanian untuk membangun usaha dan menciptakan peluang ekonomi secara mandiri.

Ada yang mulai berjualan makanan, menawarkan berbagai produk, hingga menjalankan usaha kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, tidak sedikit pula yang masih menyimpan keraguan untuk memperkenalkan usaha mereka, bahkan merasa malu dengan jenis bisnis yang dijalankan.

Padahal, sebuah usaha tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Keberanian mengambil langkah pertama, kemauan belajar, serta konsistensi dalam mengembangkan usaha justru menjadi modal penting bagi lahirnya seorang wirausahawan.

Semangat inilah yang ingin dibangun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi (HIPMI PT) melalui rencana pengembangan UMKM di setiap fakultas Universitas Pattimura (Unpatti).

Program tersebut disiapkan sebagai salah satu agenda pengembangan organisasi ke depan, dengan memberikan ruang bagi mahasiswa yang telah memiliki usaha maupun mereka yang ingin merintis bisnis secara mandiri.

Ketua Bakorda HIPMI PT, Fajar Bisra Sangadji mengatakan, potensi kewirausahaan di kalangan mahasiswa sebenarnya cukup besar. Hanya saja, sebagian mahasiswa masih belum memiliki kepercayaan diri untuk memperkenalkan dan mengembangkan usaha yang mereka jalankan.

Menurutnya, tidak ada alasan bagi mahasiswa untuk merasa rendah diri hanya karena usaha yang dimiliki masih berskala kecil atau belum dikenal banyak orang.

"Jangan pernah malu. Mau usaha apa pun, jual bensin atau berjualan lainnya, jangan ragu untuk memulai usaha. Yang penting punya usaha dan berani mengembangkannya," ungkap Fajar di Ambon, Jumat (13/11/2026).

Bagi HIPMI PT, membangun jiwa kewirausahaan bukan sekadar mendorong mahasiswa untuk berjualan. Lebih dari itu, mahasiswa perlu dibentuk agar memiliki keberanian, kreativitas, serta kemampuan melihat peluang di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Karena itu, pengembangan UMKM direncanakan menjangkau masing-masing fakultas di lingkungan Unpatti. Sejumlah fakultas yang menjadi sasaran antara lain Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Ekonomi, serta fakultas lainnya.

Melalui langkah tersebut, setiap fakultas diharapkan memiliki kelompok usaha mahasiswa yang dapat menjadi wadah untuk saling belajar, berbagi pengalaman, sekaligus mengembangkan potensi bisnis.

Langkah awal pun mulai dilakukan melalui pendataan mahasiswa yang telah memiliki usaha. Pendataan ini menjadi bagian penting untuk mengetahui potensi yang tersedia, sekaligus menentukan bentuk pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha.

HIPMI PT juga menyiapkan pelatihan sebagai salah satu upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai, mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu memulai usaha, tetapi juga memahami bagaimana mengelola dan mengembangkannya agar dapat bertahan dalam persaingan.

Di era digital saat ini, peluang pengembangan usaha mahasiswa juga semakin terbuka. Pemanfaatan media sosial, teknologi digital, hingga keterlibatan content creator dinilai dapat menjadi strategi untuk memperkenalkan produk UMKM mahasiswa kepada pasar yang lebih luas.

Namun, pengembangan usaha tersebut tidak harus selalu dimulai dari luar kampus. Lingkungan perguruan tinggi justru dapat menjadi pasar pertama bagi produk-produk yang dihasilkan mahasiswa.

Fajar menjelaskan, mahasiswa dapat mengambil peran lebih besar dengan menjadi konsumen sekaligus membantu mempromosikan usaha milik rekan-rekan mereka.

Dengan demikian, tumbuh semangat saling mendukung di antara mahasiswa. Produk yang dihasilkan seorang mahasiswa dapat dikenal oleh mahasiswa lainnya, dipasarkan di lingkungan kampus, bahkan diperkenalkan kepada para senior dan jaringan usaha yang lebih luas.

"Kami sebagai mahasiswa juga akan ikut mengembangkan usaha-usaha yang mereka tawarkan. Kami bisa membeli sekaligus membantu mempromosikannya kepada senior-senior," ujarnya.

Bagi Fajar, keberhasilan program ini bukan hanya diukur dari banyaknya mahasiswa yang memiliki usaha, tetapi juga dari tumbuhnya keberanian untuk memulai, kemauan untuk belajar, serta terbentuknya ekosistem kewirausahaan yang saling menguatkan di lingkungan kampus.

Ia berharap, ke depan perguruan tinggi tidak hanya menjadi tempat mahasiswa memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga menjadi ruang untuk mengasah kreativitas, membangun kemandirian ekonomi, dan melahirkan generasi muda yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

Sebab, wirausahawan masa depan tidak selalu lahir dari perusahaan besar. Bisa jadi, perjalanan mereka justru dimulai dari sebuah usaha sederhana di lingkungan kampus, dengan modal keberanian untuk mencoba dan tekad untuk terus berkembang. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan bukan sekadar persoalan mengenalkan produk dan layanan perbankan. Lebih dari itu, literasi keuangan menjadi bekal penting agar masyarakat mampu mengambil keputusan finansial secara bijak, mengenali risiko, serta terhindar dari berbagai praktik kejahatan keuangan yang semakin berkembang.

Kesadaran inilah yang terus didorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku melalui berbagai program edukasi dan inklusi keuangan yang dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai lapisan masyarakat.

Komitmen tersebut kembali diperkuat melalui penyelenggaraan Molukas Financial Day 2026, yang menjadi bagian dari puncak peringatan Bulan Inklusi Keuangan 2026. Kegiatan ini berlangsung di Pattimura Park, Kota Ambon, Jumat (13/11/2026).

Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady, seusai membuka kegiatan dan memberikan keterangan kepada awak media menjelaskan, upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan tidak dapat dilakukan hanya melalui kegiatan seremonial. Diperlukan edukasi yang konsisten, berkesinambungan, serta menyentuh seluruh kelompok masyarakat.

Menurutnya, OJK bersama industri jasa keuangan terus memperluas jangkauan edukasi dengan menyasar lima segmen utama, yakni perempuan atau kelompok ibu-ibu, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mahasiswa, pelajar, serta organisasi kemasyarakatan.

Kelima segmen tersebut dipandang memiliki kebutuhan dan karakteristik berbeda sehingga pendekatan edukasi perlu disesuaikan agar informasi mengenai layanan keuangan dapat dipahami dan dimanfaatkan secara tepat.

"Jadi memang kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan oleh OJK bersama perbankan di Provinsi Maluku, kita lakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan ke seluruh segmen masyarakat," jelas Haramain.

Ia menegaskan, salah satu tujuan utama dari kegiatan edukasi tersebut adalah membangun kesadaran masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai bentuk penawaran dan aktivitas keuangan ilegal.

Mulai dari penawaran investasi ilegal, praktik judi online, pinjaman online ilegal, hingga berbagai modus penipuan yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dalam memahami produk dan layanan keuangan.

Di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, masyarakat dituntut tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga kemampuan untuk mengenali risiko sebelum mengambil keputusan.

Keseriusan OJK Maluku dalam memperluas pemahaman keuangan masyarakat tercermin dari jumlah kegiatan edukasi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun ini.

Haramain mengungkapkan, selama sembilan bulan terakhir pada 2026, OJK Provinsi Maluku telah melaksanakan hampir 100 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat.

Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan keuangan, penggunaan layanan jasa keuangan yang legal, serta kemampuan mengenali berbagai risiko transaksi.

Namun, menurutnya, memperluas jangkauan edukasi tidak cukup hanya mengandalkan OJK. Kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi faktor penting agar pesan literasi keuangan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Karena itu, OJK terus membangun sinergi dengan kementerian dan lembaga, institusi perbankan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu langkah yang dikembangkan adalah menghadirkan Duta Literasi Keuangan dengan melibatkan kalangan mahasiswa.

Melalui program tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi peserta edukasi, tetapi juga dapat mengambil peran sebagai penggerak literasi keuangan di lingkungan kampus maupun masyarakat.

OJK nantinya akan memberikan pendampingan kepada para mahasiswa dalam menginisiasi dan melaksanakan kegiatan edukasi secara mandiri.

Dengan pola kolaborasi tersebut, penyebaran informasi mengenai literasi dan inklusi keuangan diharapkan tidak lagi terbatas pada kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh OJK, tetapi juga tumbuh melalui partisipasi aktif masyarakat.

Haramain berharap, sinergi berbagai pihak dapat mendorong peningkatan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Maluku, bahkan melampaui capaian nasional sebagaimana menjadi harapan bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

Selain mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, OJK Provinsi Maluku juga memberikan perhatian terhadap keamanan sistem informasi pada industri jasa keuangan, khususnya sektor perbankan.

Menurut Haramain, perkembangan layanan keuangan berbasis digital harus diikuti dengan penguatan pengawasan dan perlindungan terhadap sistem informasi perbankan.

Untuk itu, OJK terus menjalin koordinasi dengan Bank Maluku-Maluku Utara sebagai bank pembangunan daerah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), serta perbankan lainnya guna memastikan sistem informasi yang digunakan dapat berjalan dengan baik.

Pengawasan tersebut juga dilakukan oleh jajaran pengawas OJK untuk memastikan berbagai sistem yang digunakan lembaga perbankan tetap terjaga dari potensi gangguan maupun ancaman serangan siber.

Langkah ini dinilai penting karena keamanan sistem informasi menjadi salah satu fondasi dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan, terutama ketika transaksi keuangan semakin banyak dilakukan melalui platform digital.

Haramain menegaskan, koordinasi dan pengawasan akan terus diperkuat agar potensi ancaman terhadap sistem perbankan dapat diminimalisir.

Melalui penyelenggaraan Molukas Financial Day 2026, OJK Provinsi Maluku berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menggunakan layanan keuangan secara bijak, mengenali lembaga jasa keuangan yang legal, serta memiliki kemampuan melindungi diri dari berbagai risiko kejahatan finansial.

Pada akhirnya, peningkatan literasi dan inklusi keuangan bukan hanya tentang semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan produk perbankan, melainkan bagaimana setiap orang memiliki pengetahuan, kesempatan, dan perlindungan yang memadai dalam mengelola keuangannya.

Dengan edukasi yang berkelanjutan dan dukungan berbagai pihak, OJK optimistis masyarakat Maluku dapat tumbuh menjadi masyarakat yang semakin cerdas, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekosistem keuangan digital.(Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Di balik setiap produk yang dihasilkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tersimpan kerja keras, kreativitas, serta harapan untuk membangun kehidupan yang lebih mandiri. Bagi penyandang disabilitas yang menekuni dunia usaha, harapan tersebut tentu membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan menghasilkan produk. Mereka juga membutuhkan akses, perlindungan hukum, serta kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha.

Kesadaran inilah yang mendorong Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku untuk memperluas akses layanan hukum bagi pelaku UMKM, khususnya penyandang disabilitas di Maluku.

Melalui edukasi dan sosialisasi tugas, fungsi, serta layanan Kementerian Hukum dalam kegiatan yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Ambon, Jumat (13/11/2026), Kanwil Kemenkum Maluku menegaskan pentingnya menghadirkan pelayanan hukum yang inklusif dan mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku, Farida Wahid, melihat bahwa salah satu kebutuhan penting pelaku UMKM adalah kepastian hukum terhadap produk dan identitas usaha yang mereka bangun.

Baginya, penyandang disabilitas tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan atau fasilitasi. Mereka harus diberikan ruang untuk berkembang sebagai pelaku usaha yang memiliki kesempatan sama dalam memperoleh perlindungan hukum, akses pembiayaan, hingga memperluas pasar.

Karena itu, Farida menaruh perhatian khusus pada kemudahan pendaftaran merek bagi pelaku UMKM penyandang disabilitas.

Menurutnya, merek bukan sekadar nama atau identitas yang melekat pada sebuah produk. Lebih dari itu, legalitas merek merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan konsumen sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap hasil usaha yang telah dikembangkan.

"Kami mendorong saudara-saudara kita penyandang disabilitas agar bisa memperoleh fasilitasi pendaftaran merek sehingga lebih mudah mengakses permodalan, perbankan, dan berbagai peluang pengembangan usaha," ungkap Farida.

Ia menjelaskan, kepemilikan legalitas usaha dapat menjadi salah satu modal penting ketika pelaku UMKM ingin mengembangkan bisnisnya. Dengan perlindungan hukum yang jelas, produk memiliki identitas yang lebih kuat dan pelaku usaha dapat membangun kepercayaan dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.

Farida menilai, pemberdayaan UMKM penyandang disabilitas membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, organisasi pengusaha, komunitas ekonomi kreatif, serta sektor perbankan. Setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem usaha yang lebih terbuka.

Dalam hal ini, HIPMI diharapkan dapat menjadi salah satu mitra strategis Kanwil Kemenkum Maluku untuk memperluas jangkauan pelayanan dan pendampingan hukum kepada pelaku UMKM.

Sinergi juga diharapkan melibatkan Kamar Dagang dan Industri (KADIN), organisasi perangkat daerah, komunitas ekonomi kreatif, hingga pelaku usaha yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan kelompok disabilitas.

Perhatian tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan informasi yang disampaikan Farida dengan merujuk pada data Dinas Koperasi dan UMKM, terdapat sekitar 952 UMKM penyandang disabilitas di Maluku yang membutuhkan perhatian, pendampingan, serta dukungan agar dapat berkembang secara mandiri.

Angka tersebut menunjukkan bahwa potensi ekonomi dari kelompok penyandang disabilitas tidak bisa dipandang sebelah mata. Di balik jumlah tersebut terdapat pelaku usaha yang membutuhkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas, memperkuat legalitas, dan memperoleh akses terhadap sumber pembiayaan.

Karena itu, Farida berharap perbankan daerah, termasuk Bank Maluku, dapat mengambil bagian dalam membuka peluang pembiayaan bagi pelaku UMKM penyandang disabilitas.

Menurutnya, akses permodalan menjadi salah satu faktor penting agar usaha yang telah dirintis dapat tumbuh lebih baik. Dukungan perbankan diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyaluran pembiayaan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan karakteristik pelaku usaha penyandang disabilitas.

Di sisi lain, ia menyebutkan bahwa berdasarkan informasi dari Dinas Koperasi dan UMKM, pada tahun mendatang tersedia 30 fasilitasi bagi pelaku UMKM. Ketersediaan fasilitas tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dengan dukungan kolaborasi berbagai pihak, sehingga kesempatan bagi pelaku usaha penyandang disabilitas semakin terbuka.

"Kita berharap dari 952 UMKM tersebut bisa memperoleh kemudahan. Mereka membutuhkan affirmative action, yakni langkah-langkah afirmatif untuk memastikan akses terhadap layanan dan kesempatan yang setara," jelasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kesetaraan tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang sama tanpa mempertimbangkan kebutuhan setiap individu. Dalam kondisi tertentu, diperlukan langkah khusus agar kelompok yang selama ini menghadapi hambatan dapat memperoleh kesempatan yang benar-benar setara.

Selain memfasilitasi pendaftaran merek, Kanwil Kemenkum Maluku juga terus mendorong pelaku UMKM dan industri kreatif untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.

Pendaftaran hak cipta atas karya kreatif maupun merek produk menjadi bagian dari upaya melindungi hasil kreativitas dan inovasi masyarakat. Dengan demikian, pelaku usaha memiliki dasar perlindungan hukum terhadap identitas maupun karya yang mereka hasilkan.

Langkah ini dinilai semakin relevan di tengah perkembangan ekonomi kreatif yang memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk menciptakan produk, mengembangkan gagasan, dan memasarkan hasil karya melalui berbagai platform.

Bagi penyandang disabilitas, akses terhadap perlindungan kekayaan intelektual juga dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat posisi mereka dalam dunia usaha.

Pada akhirnya, pemberdayaan UMKM bukan hanya tentang bagaimana seseorang mampu menghasilkan produk dan memperoleh keuntungan. Lebih jauh, pemberdayaan berbicara tentang bagaimana setiap orang mendapatkan kesempatan untuk berkembang, memiliki kepastian hukum, serta menentukan masa depan ekonominya sendiri.

Melalui kolaborasi bersama HIPMI, pemerintah daerah, komunitas usaha, dan sektor perbankan, Kanwil Kemenkum Maluku berharap semakin banyak pelaku UMKM penyandang disabilitas yang memperoleh akses terhadap layanan hukum dan peluang pengembangan usaha.

Sebab, potensi ekonomi tidak ditentukan oleh kondisi fisik seseorang, melainkan oleh kemampuan, kreativitas, dan kesempatan yang diberikan untuk berkembang.

Dengan akses yang semakin terbuka, perlindungan hukum yang memadai, serta dukungan lintas sektor, penyandang disabilitas di Maluku diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga tampil sebagai pelaku usaha mandiri yang mampu menciptakan peluang dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Kesempatan untuk bekerja, berusaha, dan mengembangkan kreativitas semestinya menjadi hak setiap orang tanpa terkecuali. Di tengah perkembangan dunia usaha dan ekonomi digital, penyandang disabilitas juga memiliki peluang untuk mengambil bagian, menunjukkan kemampuan, bahkan membangun kemandirian ekonomi melalui keterampilan yang dimiliki.

Semangat membuka ruang kesetaraan tersebut menjadi perhatian Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kota Ambon. Melalui program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, HIPMI berupaya mendorong agar penyandang disabilitas tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat berkembang sebagai individu produktif yang memiliki kesempatan berkontribusi dalam dunia usaha.

Komitmen itu disampaikan Ketua BPC HIPMI Kota Ambon, M. Fadli Toisuta, dalam kegiatan HIPMI Business Protection dan UMKM Empowerment Forum yang berlangsung di Ambon, Jumat (13/11/2026).

Fadli mengatakan, pemberdayaan penyandang disabilitas membutuhkan perhatian yang lebih konkret, terutama dalam menyediakan ruang untuk mengembangkan kreativitas, meningkatkan keterampilan, serta memperoleh akses terhadap kesempatan kerja maupun peluang usaha.

"Kita harus memberikan ruang bagi teman-teman disabilitas untuk berkreativitas dan berinovasi. Mereka memiliki banyak potensi yang perlu dikembangkan sehingga bisa terlibat dalam berbagai kegiatan, baik di lingkungan usaha maupun pemerintahan," ungkap Fadli, yang juga merupakan anggota DPRD Kota Ambon.

Menurutnya, kemampuan seseorang tidak seharusnya dinilai hanya berdasarkan kondisi fisik. Setiap individu memiliki potensi yang dapat dikembangkan apabila diberikan kesempatan, pendampingan, dan lingkungan yang mendukung.

Karena itu, HIPMI Kota Ambon berupaya menghadirkan pendekatan pemberdayaan yang tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi dilanjutkan dengan pengenalan keterampilan praktis yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Program tersebut dirancang melalui dua tahapan kegiatan. Pada hari pertama, peserta mengikuti forum diskusi dan peningkatan kapasitas dengan menghadirkan narasumber dari berbagai bidang, mulai dari perlindungan usaha, pengembangan UMKM, kreativitas generasi muda, hingga pemanfaatan teknologi digital.

Selanjutnya, pada hari kedua, kegiatan diarahkan pada demonstrasi dan praktik keterampilan bersama barista. Peserta diperkenalkan dengan keterampilan meracik dan menyajikan kopi sebagai salah satu bidang yang memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi profesi maupun sumber pendapatan.

Pendekatan praktik tersebut diharapkan memberikan pengalaman langsung kepada peserta mengenai keterampilan yang dapat dikembangkan sesuai minat dan kemampuan masing-masing.

HIPMI juga melihat sektor kedai kopi, rumah kopi, dan industri perhotelan sebagai bagian dari dunia usaha yang berpotensi membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas. Namun, peluang tersebut tentu membutuhkan dukungan lingkungan kerja yang inklusif serta penyesuaian terhadap kebutuhan setiap individu.

Tidak hanya melalui pelatihan, BPC HIPMI Kota Ambon turut merencanakan kolaborasi dengan Pemerintah Kota Ambon dan sejumlah pelaku usaha. Kerja sama tersebut diharapkan dapat membuka akses pengalaman kerja, pendampingan, serta peluang bergabung dalam berbagai sektor usaha.

Sejumlah kemungkinan kemitraan dengan hotel, rumah kopi, dan pelaku usaha lainnya masih akan dibahas lebih lanjut, termasuk melalui mekanisme kerja sama atau nota kesepahaman (MoU).

Di sisi lain, forum tersebut juga memberikan perhatian terhadap perkembangan ekonomi digital yang semakin membuka ruang bagi masyarakat untuk menciptakan peluang penghasilan.

Materi mengenai industri kreatif digital menjadi salah satu pembahasan yang menarik. Peserta memperoleh pemahaman mengenai proses membangun akun media sosial, menentukan konsep konten, mengembangkan audiens, hingga memanfaatkan platform digital sebagai sarana memperoleh pendapatan.

Pengalaman seorang influencer yang mampu menghasilkan pendapatan hingga Rp16 juta dalam satu bulan turut dibagikan sebagai gambaran bahwa kreativitas dan konsistensi dapat menjadi modal ekonomi di era digital.

Peluang ini dinilai relevan untuk diperkenalkan kepada penyandang disabilitas. Dengan akses teknologi, pendampingan, dan kemampuan yang terus diasah, mereka juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sebagai pembuat konten maupun pelaku industri kreatif digital.

Selain itu, forum menghadirkan sejumlah narasumber yang memberikan materi sesuai bidang masing-masing. Perwakilan Manulife membahas pentingnya proteksi usaha dan perlindungan kesehatan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon memaparkan pengembangan basis UMKM, sementara Dinas Pemuda dan Olahraga memberikan perspektif mengenai peningkatan kapasitas dan kreativitas generasi muda.

Kehadiran berbagai pihak tersebut memperlihatkan bahwa pemberdayaan masyarakat membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Dunia usaha, pemerintah, komunitas, serta pemangku kepentingan lainnya memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang memberikan kesempatan secara lebih merata.

Bagi Fadli, keberhasilan sebuah program pemberdayaan tidak semata-mata diukur dari terselenggaranya pelatihan atau banyaknya materi yang disampaikan. Hal terpenting adalah bagaimana pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat ditindaklanjuti menjadi peluang nyata bagi peserta.

Ia berharap program yang digagas HIPMI Kota Ambon dapat berkelanjutan melalui pendampingan, kemitraan, dan pembukaan akses terhadap dunia kerja maupun kegiatan kewirausahaan.

Dengan demikian, penyandang disabilitas memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh penghasilan, mengembangkan usaha, serta berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi daerah.

Upaya ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan ekonomi yang kuat tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan usaha dan investasi, tetapi juga pada keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.

HIPMI Kota Ambon ingin mendorong agar potensi setiap individu mendapatkan ruang yang layak untuk berkembang. Sebab, kemandirian bukan hanya tentang kemampuan seseorang menghasilkan pendapatan, melainkan juga tentang kesempatan untuk menentukan masa depan dan mengambil peran dalam kehidupan sosial maupun ekonomi.

Melalui kolaborasi yang terus diperkuat, harapan menghadirkan ekosistem usaha yang lebih terbuka dan inklusif di Kota Ambon diharapkan dapat diwujudkan secara bertahap.

Pada akhirnya, keterbatasan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menutup kesempatan. Yang dibutuhkan adalah ruang, kepercayaan, akses, dan kesempatan yang setara agar setiap orang dapat membuktikan kemampuan serta memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat. (Za)

Ambon, Globaltimurnn.com – Kemajuan ekonomi masyarakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan maupun kemudahan memperoleh akses layanan keuangan. Lebih dari itu, kemampuan memahami, mengelola, dan mengambil keputusan finansial secara tepat menjadi bekal penting untuk membangun kehidupan ekonomi yang lebih aman dan sejahtera.

Kesadaran tersebut menjadi salah satu pesan penting dalam pelaksanaan Molukas Financial Day 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku di Pattimura Park, Kota Ambon, Jumat (13/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 13–14 November 2026, sebagai puncak Bulan Inklusi Keuangan 2026 itu mendapat apresiasi dari Pemerintah Kota Ambon. Ajang tersebut dinilai bukan hanya menjadi ruang memperkenalkan berbagai produk dan layanan jasa keuangan, tetapi juga sarana membangun kesadaran masyarakat agar semakin bijak dalam mengelola keuangan.

Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, saat diwawancarai seusai mengikuti pembukaan kegiatan, menilai berbagai program edukasi dan pemberdayaan yang dilakukan OJK bersama lembaga jasa keuangan di Maluku telah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Menurutnya, kegiatan seperti Molukas Financial Day memiliki arti penting karena membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk mengenal layanan keuangan, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usaha.

Baginya, literasi dan inklusi keuangan merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan. Akses terhadap layanan keuangan perlu disertai pengetahuan yang cukup agar masyarakat tidak salah mengambil keputusan dalam memanfaatkan berbagai fasilitas finansial.

Wattimena mengungkapkan, perkembangan literasi dan inklusi keuangan di Kota Ambon menunjukkan capaian yang semakin positif. Hasil tersebut merupakan buah dari kolaborasi berbagai pihak yang secara konsisten mendorong edukasi, pemberdayaan, serta perluasan akses layanan keuangan.

Bahkan, keberhasilan Kota Ambon meraih TPAKD Award dan menjadi juara pertama nasional dalam penganugerahan Literasi Award menjadi salah satu bukti bahwa upaya bersama tersebut mulai menunjukkan hasil yang membanggakan.

"Ini luar biasa karena merupakan hasil kerja bersama," ungkapnya.

Meski demikian, Wali Kota mengingatkan bahwa berbagai penghargaan dan capaian tersebut bukan alasan untuk berhenti berbenah. Justru, keberhasilan yang telah diraih harus menjadi dorongan untuk memperluas jangkauan edukasi keuangan hingga menjangkau masyarakat di berbagai lapisan.

Sebab, tantangan dalam dunia keuangan saat ini semakin beragam. Di tengah kemudahan teknologi dan akses terhadap berbagai layanan digital, masyarakat juga dihadapkan pada ancaman penipuan, investasi bodong, praktik judi online, hingga berbagai aktivitas keuangan ilegal yang dapat menimbulkan kerugian.

Karena itu, Wattimena mengajak masyarakat agar tidak hanya menjadi pengguna layanan keuangan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengenali risiko dan memahami konsekuensi dari setiap keputusan finansial yang diambil.

"Kita mengajak semua masyarakat untuk mari sama-sama terlibat aktif supaya terhindar dari penipuan, judi online dan lain-lain. Kita berharap dengan mengerti dan memahami, mereka bisa terhindar dari hal-hal yang tidak menguntungkan, bahkan merugikan," jelasnya.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa peningkatan literasi keuangan bukan semata-mata berkaitan dengan kemampuan seseorang menggunakan produk perbankan atau mengakses fasilitas pembiayaan. Namun, juga menyangkut kesadaran dalam menjaga keamanan keuangan pribadi dan keluarga.

Lebih jauh, Pemerintah Kota Ambon berharap kegiatan Molukas Financial Day 2026 dapat memberikan dampak berkelanjutan, terutama dalam memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat dan bertanggung jawab.

Wattimena juga menaruh harapan agar sinergi antara OJK, lembaga jasa keuangan, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat dapat terus diperkuat. Dengan kolaborasi tersebut, Provinsi Maluku diharapkan mampu meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan hingga melampaui rata-rata nasional.

"Kita berharap ini bisa mendongkrak literasi dan inklusi keuangan Provinsi Maluku. Syukur-syukur, kalau tidak bisa paling tidak harus di atas nasional, supaya itu membanggakan kita semua," harapnya.

Molukas Financial Day 2026 pada akhirnya menjadi lebih dari sekadar pertemuan antara lembaga keuangan dan masyarakat. Kegiatan ini menghadirkan pesan bahwa kemajuan ekonomi harus dibangun melalui masyarakat yang memiliki pengetahuan, keberanian mengambil keputusan yang tepat, serta kesadaran untuk melindungi diri dari berbagai risiko finansial.

Sebab, masyarakat yang cerdas mengelola keuangan bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan hari ini, tetapi juga memiliki kesempatan lebih besar untuk merencanakan masa depan, mengembangkan usaha, dan membangun kesejahteraan keluarga.

Bagi Kota Ambon, penguatan literasi dan inklusi keuangan menjadi bagian penting dari perjalanan menuju masyarakat yang semakin mandiri, produktif, dan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. (Za)