Foto, Komandan Kodaeral lX ketika Kunjungan Kerja Wakasal Laksdya TNl Edwin di Ambon

Ambon, globaltimurnn.com - Komandan Komando Daerah TNl Angkatan Laut (Kodaeral) lX, Laksda TNl Hanarko Djodi Pamungkas, S.H. menyambut kedatangan Wakil Kepala Staf TNI AL (Wakasal), Laksamana Madya TNl Edwin dalam kunjungan kerjanya di Bandara Pattimura, Ambon, Maluku pada Kamis (4/6/2026).

Tampak hadir dalam penyambutan tersebut Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, jajaran Forkopimda Maluku, Ketua Umum KONl Maluku, Ketua Umum PODSl Maluku, Wadan Kodaeral lX, Danguspurla Koarmada lll, Kepala Zona Bakamla Timur dan para Pejabat Utama Kodaeral lX.

Kedatangan Wakasal di Bandara Pattimura disambut dengan Tarian Adat Khas Maluku dan pengalungan Selendang. Di Maluku, penggunaan selendang (lenso) sangat melekat dalam tradisi dan budaya tari, terutama dalam Tari Lenso. 

Selain sebagai properti menari, pengalungan selendang tenun juga menjadi prosesi penting dalam upacara penyambutan tamu kehormatan di Maluku. 

Kehadiran Wakasal yang juga Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PB PODSI) di Ambon ini, dalam rangka Pelantikan dan Rakerprov PODSl Maluku di Gedung J. Leimena, Mako Kodaeral lX, Halong, Kota Ambon. 

Dalam perjalanan dari Bandara Pattimura menuju Kesatrian Kodaeral lX Halong, Wakasal menyempatkan berkunjung ke Mess Penerbang Tawiri untuk mengenang masa penugasan operasi dulu saat menjadi Pilot Pesawat TNl AL ketika tiba di Ambon, sering menginap di Mess Penerbangan Tawiri. 

Setiba di Mako Kodaeral lX, Wakasal menerima Valreef dan mengisi buku tamu di Loby Mako Kodaeral lX dilanjutkan menerima Laporan Komando dari Komandan Kodaeral lX. (Rdks) 

Foto : Wakasal Laksdya TNI Edwin Kukuhkan Pengurus PODSI Maluku, Target Kebangkitan Prestasi Dayung

Ambon, globaltimurnn.com - Wakil Kepala Staf TNI AL (Wakasal), Laksamana Madya (Laksdya) TNI Edwin yang juga Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PB PODSI), resmi melantik dan mengukuhkan Pengurus PODSI Provinsi Maluku bertempat di Gedung J. Leimena, Mako Kodaeral lX, Halong, Kota Ambon, Maluku, Kamis (4/6/2026).

PODSI Maluku, kini resmi dipimpin Muhammad Ulwan Talaohu dan Sekretaris Novel Elminerodengan, berdasar Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengukuhan Restrukturisasi dan Reposisi Personalia Maluku Masa Bakti 2023-2027.

Kegiatan tersebut mengusung tema “Membangun Olahraga Dayung Maluku yang Berprestasi, Berdaya Saing, dan Bermartabat” serta dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Ketua Umum KONI Maluku, Sam Latuconsina, Pembina Olahraga Dayung Maluku yang juga Komandan Kodaeral lX, Laksda TNl Hanarko Djodi Pamungkas, pengurus olahraga, pelatih, atlet, serta sejumlah tamu undangan.

Wakil Ketua Umum I PB PODSI Laksdya TNI Edwin pada Pelantikan dan Rakerprov PODSl Maluku diawal sambutannya mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pembinaan olahraga Dayung di Maluku.

Mantan Wagub Lemhanas itu berharap, kepengurusan baru mampu memperkuat organisasi dan meningkatkan prestasi atlet dayung daerah.

“Organisasi yang kuat harus didukung perencanaan program yang baik, sumber daya manusia yang kompeten, pembagian tugas yang jelas, serta evaluasi yang berkelanjutan,” kata Wakasal. 

Waketum PB PODSl menilai, Maluku memiliki potensi besar dalam olahraga dayung. Karena itu, ia meminta pengurus baru untuk memperkuat konsolidasi organisasi, menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan KONI, serta menggandeng sektor swasta guna mendukung pembinaan atlet dan penyelenggaraan kejuaraan secara rutin.

Menurutnya, PB PODSI juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelatih dan wasit melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan yang didukung pemerintah pusat.

“Kita memiliki tantangan besar ke depan, termasuk mempersiapkan atlet menghadapi Asian Games 2026 di Jepang serta target jangka panjang meraih prestasi pada ajang Olimpiade,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menegaskan, peningkatan prestasi olahraga menjadi salah satu fokus pemerintah daerah dalam periode kepemimpinannya 2025–2030.

Lewerissa mengaku, prestasi olahraga Maluku dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan dibanding sejumlah daerah lain. Namun kondisi tersebut harus dijadikan motivasi untuk melakukan pembenahan.

“Kita harus jujur melihat fakta bahwa prestasi olahraga Maluku mengalami kemunduran. Tetapi itu harus menjadi pemacu untuk menggerakkan seluruh energi dan sumber daya guna membangkitkan kembali kejayaan olahraga Maluku,” ujar Hendrik.

Dikatakan, olahraga dayung memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan masyarakat Maluku yang sejak dahulu dikenal sebagai masyarakat maritim.

“Dayung sesungguhnya ada dalam DNA masyarakat Maluku. Tradisi melaut dan berbagai lomba perahu yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa daerah ini memiliki potensi besar melahirkan atlet-atlet dayung berprestasi,” kata dia.

Diakui, Pemerintah Provinsi Maluku, tetap memberikan perhatian terhadap cabang olahraga yang berpotensi menyumbangkan prestasi meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Ia juga memastikan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Maluku akan digelar pada 2027 sebagai ajang seleksi dan pembinaan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

“Kita ingin atlet yang dikirim benar-benar hasil pembinaan dan memiliki peluang berprestasi. Karena itu pembinaan harus dilakukan secara serius sejak sekarang,” tegasnya. (Rdks) 

Foto : Sambangi Ambon, Wakasal Buka Ruang Diskusi dan Serap Aspirasi Prajurit Kodaeral IX

Ambon, globaltimurnn.com - Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Edwin, S.H., M.Han., M.H., melaksanakan kegiatan Jam Pimpinan kepada seluruh personel Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX dan Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada III di Gedung Manggala Loka Mako Kodaeral IX, Halong, Kec. Baguala, Kota Ambon, Maluku, Kamis (4/6/2026).

Jam Pimpinan ini bertujuan untuk memberikan arahan strategis dari pimpinan atas, sekaligus menyamakan persepsi guna meningkatkan kesiapan operasional, profesionalisme, dan kedisiplinan prajurit di jajaran wilayah timur.

Kegiatan Jam Pimpinan diikuti secara langsung oleh seluruh personel Kodaeral IX dan personel Guspurla Koarmada III, serta diikuti secara daring oleh seluruh Lanal jajaran Kodaeral IX yakni Lanal Tual, Lanal Aru dan Lanal Saumlaki.

Kehadiran Wakasal dalam kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memberikan arahan, motivasi, serta penekanan terhadap pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Laut di tengah dinamika tantangan yang terus berkembang.

Dalam arahannya, Wakasal menekankan pentingnya menjaga loyalitas, integritas, dan profesionalisme sebagai prajurit TNI Angkatan Laut, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan dalam mendukung tugas pertahanan negara, khususnya di wilayah perairan strategis Indonesia. 

Selain itu, seluruh personel juga diingatkan untuk senantiasa menjaga kekompakan, disiplin, serta nama baik institusi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Kegiatan berlangsung dengan penuh antusias dan menjadi bagian penting dalam mempererat komunikasi antara pimpinan TNI Angkatan Laut dengan seluruh jajaran, sekaligus memperkuat semangat pengabdian prajurit Kodaeral IX dalam menjaga kedaulatan maritim NKRl.

Selain itu, Wakasal juga membuka ruang diskusi dua arah melalui sesi tanya jawab. Seluruh personel Kodaeral IX dan Guspurla Koarmada III diberikan kesempatan untuk menyampaikan kendala lapangan serta masukan langsung kepada pimpinan 

Kegiatan ini diharapkan mampu menjembatani aspirasi seluruh personel, sehingga setiap tantangan tugas dapat diatasi bersama. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan moril dan semangat kekeluargaan yang kuat di lingkungan Kodaeral IX dan Guspurla Koarmada III.

Turut hadir mengikuti kegiatan tersebut Komandan Kodaeral IX Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., Komandan Guspurla Koarmada III, Wakil Komandan Kodaeral IX, Laksma TNl Dr. Muhammad Risahdi, para Pejabat Utama (PJU) dan para Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Kodaeral IX, serta seluruh prajurit dan PNS Kodaeral IX. (Rdks) 

Foto : Kasus Kekerasan Antarwarga Di Huamual, Polres SBB Berhasil Tahan 6 Tersangka, Kasus Masih Terus Didalami

Piru, globaltimurnn.com - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Seram Bagian Barat telah melakukan penahanan terhadap enam tersangka yang terlibat dalam rangkaian kasus kekerasan antarwarga yang terjadi di wilayah Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat. Keenam tersangka diduga terlibat dalam tiga peristiwa yang terjadi secara beruntun dan saling berkaitan antara warga Dusun Tanah Goyang dan warga Desa Ariate.

Berdasarkan hasil penyelidikan, rangkaian kejadian bermula saat seorang warga Desa Ariate bernama Arinando Pesireron melintas dari arah Desa Luhu menuju Desa Ariate. Di tengah perjalanan, korban dicegat oleh sekitar lima orang warga Dusun Tanah Goyang. Pertemuan tersebut sempat diwarnai adu mulut yang diduga dipicu oleh pengaruh minuman keras. Situasi kemudian memanas hingga berujung pada aksi penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban yang diduga dilakukan oleh tiga pelaku berinisial R.S. (21), S.H. (20), dan S.S. (23). Akibat kejadian tersebut, korban mengalami sejumlah luka dan selanjutnya menghubungi warga Desa Ariate lainnya untuk meminta bantuan.

Merasa tidak terima atas kejadian yang menimpa Arinando Pesireron, sejumlah warga Desa Ariate kemudian mendatangi wilayah perbatasan Dusun Tanah Goyang dan Dusun Siaputih untuk meminta pertanggungjawaban. Namun, kedatangan mereka justru memicu ketegangan baru antara kedua kelompok warga.

Di lokasi tersebut kembali terjadi adu mulut yang berujung pada aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam. Dalam peristiwa kedua ini, dua warga Dusun Tanah Goyang berinisial A.D. alias A. (21) dan B.S. alias E. (34) diduga melakukan penyerangan terhadap Arinando Pesireron dan Vino Kakihary menggunakan senjata tajam sehingga menyebabkan keduanya mengalami luka-luka.

Ketegangan yang terus berlanjut kemudian memicu terjadinya peristiwa ketiga yang juga berlangsung di wilayah perbatasan Dusun Tanah Goyang dan Dusun Siaputih. Dalam kejadian tersebut, Rafly Bofakar mengalami luka serius akibat serangan senjata tajam.

Peristiwa itu terjadi saat Rafly Bofakar bersama Kepala Dusun Tanah Goyang Jusmin Papalia, Kepala Pemuda Sardi Loilatu, dan Amir Rahayaan hendak menuju Pos Pol Subsektor La'ala untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang sebelumnya terjadi. Namun, dalam perjalanan mereka mendengar suara keributan dari arah Pos Pol Subsektor La'ala sehingga memutuskan untuk berhenti dan tidak melanjutkan perjalanan.

Tidak lama kemudian, mereka mendengar suara sejumlah sepeda motor yang bergerak dari arah Pos Pol Subsektor La'ala menuju Dusun Tanah Goyang. Menyadari situasi yang berpotensi membahayakan, mereka berupaya memutar arah untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi, kondisi kendaraan yang digunakan membuat upaya tersebut tidak dapat dilakukan dengan cepat.

Dalam situasi tersebut, Rafly Bofakar yang saat itu dibonceng oleh Kepala Dusun Jusmin Papalia akhirnya turun dari sepeda motor dan berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju arah Dusun Tanah Goyang hingga terpisah dari kedua rekannya. Sementara itu, Amir Rahayaan lebih dahulu meninggalkan lokasi menuju dusun.

Setelah situasi mulai mereda, Jusmin Papalia kembali ke lokasi untuk mencari Rafly Bofakar. Setibanya di tempat kejadian perkara, ia sempat memanggil korban dan tidak lama kemudian melihat Rafly keluar dari parit dalam kondisi berlumuran darah. Korban kemudian segera dievakuasi dan dilarikan ke Puskesmas Tanah Goyang untuk mendapatkan perawatan medis.

Berdasarkan hasil penyidikan, korban diketahui mengalami luka akibat serangan senjata tajam yang diduga dilakukan oleh tersangka berinisial F.K. (22). Keterangan korban yang diperoleh penyidik juga menjadi bagian dari rangkaian alat bukti dalam proses pengungkapan perkara tersebut.

Atas rangkaian peristiwa tersebut, penyidik Satreskrim Polres Seram Bagian Barat telah menetapkan enam orang sebagai tersangka, yakni R.S. (21), S.H. (20), S.S. (23), A.D. alias A. (21), B.S. alias E. (34), dan F.K. (22). Seluruh tersangka kini telah dilakukan penahanan guna kepentingan proses penyidikan dan penegakan hukum lebih lanjut.

Kapolres Seram Bagian Barat, AKBP Andi Zulkifli, S.I.K., M.M., menjelaskan bahwa hasil penyelidikan sementara menunjukkan rangkaian kejadian tersebut berawal dari perselisihan yang dipicu oleh tindakan sejumlah warga yang diduga berada di bawah pengaruh minuman keras hingga kemudian berkembang menjadi aksi kekerasan yang terjadi secara berulang.

"Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat bahwa konsumsi minuman keras dan penyelesaian masalah dengan cara kekerasan hanya akan menimbulkan korban serta memperbesar konflik. Kami telah melakukan penahanan terhadap enam tersangka dan memastikan seluruh proses hukum berjalan secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas AKBP Andi Zulkifli.

Kapolres menambahkan bahwa penyidik masih terus melakukan pendalaman terhadap seluruh rangkaian kejadian guna mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Proses penyidikan masih terus berjalan. Tidak menutup kemungkinan dari hasil penyidikan maupun pengembangan kasus akan ditemukan pelaku-pelaku lainnya yang turut terlibat dalam rangkaian tindak pidana ini. Apabila ditemukan bukti yang cukup, maka setiap pihak yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban sesuai peran dan perbuatannya masing-masing. Polres Seram Bagian Barat berkomitmen untuk mengungkap perkara ini secara tuntas demi memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak," tambah AKBP Andi Zulkifli.

Kapolres juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak mudah terprovokasi oleh isu maupun ajakan yang berpotensi memicu konflik, menghindari konsumsi minuman keras, serta menyerahkan setiap permasalahan kepada aparat penegak hukum agar diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku demi menjaga kondusivitas wilayah. (Rdks) 

Foto : Terima PHP LKPD 2025 Dari BPK RI, Pemda SBB dan DPRD Komitmen Tingkatkan Tata Kelola Keuangan

Ambon, globaltimurnn.com - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Maluku secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. 

Prosesi penyerahan ini dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku kepada para Kepala Daerah dan Ketua DPRD dari 11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku, termasuk Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), yang berlangsung di Ambon.

​Hadir menerima dokumen penting tersebut, Bupati Seram Bagian Barat bersama Ketua DPRD Kabupaten SBB, sebagai bentuk komitmen pemenuhan akuntabilitas dan transparansi publik di bumi Saka Mese Nusa.

​Ganjalan Opini WTP: SBB Raih WDP Akibat Persoalan Aset dan Rekomendasi yang Belum Tuntas Dalam momentum penyerahan ini, terdapat penegasan krusial mengenai capaian opini laporan keuangan daerah. 

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tahun ini harus puas menerima Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan belum bisa meningkatkan statusnya meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

​Raihan opini WDP ini disebabkan karena daerah masih terganjal oleh proses penyelesaian masalah yang mendasar, yaitu penataan Aset Tetap dan Aset Lainnya, serta progres tindak lanjut penyelesaian rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan BPK yang belum sepenuhnya tuntas. 

Masalah-masalah kronis tersebut menjadi pengecualian utama yang menahan Pemda SBB untuk mengamankan opini tertinggi dari BPK.

​Delapan Catatan Strategis BPK RI untuk Pemerintah Daerah Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku menggarisbawahi delapan catatan utama dalam sambutannya yang wajib segera ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran pemda demi keluar dari status WDP:

​Peningkatan Tata Kelola: Meminta seluruh pemda untuk menjaga dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta tata kelola keuangan daerah.

​Penyelesaian Rekomendasi: Menegaskan agar setiap temuan dan rekomendasi yang tertera dalam LHP segera ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai tenggat waktu yang diatur undang-undang.

​Pencegahan Ketekoran Kas: Mengingatkan Pemerintah Daerah untuk memperketat pengawasan agar tidak terjadi ketekoran kas pada bendahara.

​Kewajiban Jangka Pendek: Mendorong penguatan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

​Pengendalian Belanja Operasional: Memperkuat sistem pengendalian internal terhadap belanja barang dan jasa, khususnya untuk belanja operasional dan perjalanan dinas (perjadin).

​Tertib Laporan Dana Hibah: Meningkatkan kualitas pengendalian atas belanja hibah, mengingat masih ditemukannya penerima hibah yang belum memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

​Manajemen Aset (BMD): Melakukan perbaikan menyeluruh pada kualitas penatausahaan, pengendalian, dan pengawasan Aset Tetap atau Barang Milik Daerah (BMD).

​Akuntansi Aset Lainnya: Memperbaiki kualitas penatausahaan serta pengakuan pada pos Aset Lainnya.

​Sorotan Khusus: Sengkarut Pengelolaan Aset SBB Sejak 2007 Secara khusus, persoalan penataan aset memang menjadi pengecualian tajam yang memerlukan penanganan serius dari Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat. 

Berdasarkan catatan yang ada, kelemahan mendasar dalam hal penatausahaan, pengakuan, dan pengendalian aset ini merupakan urusan belanja modal yang menumpuk dalam rentang waktu yang cukup panjang, yakni sejak tahun 2007 hingga 2018.

Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya ketersediaan dokumen riwayat perolehan aset/BMD serta sistem pengamanan fisik dan hukum aset yang belum optimal. Jika tidak segera diurai dan ditelusuri riwayatnya secara detail, kelemahan administratif ini membuat Pemerintah Daerah Kabupaten SBB berpotensi kehilangan aset-aset berharganya.

​BPK Buka Ruang Konsultasi untuk Langkah Perbaikan menuju WTP Meski memberikan predikat WDP dan sejumlah catatan kritis, BPK RI Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk membantu pemerintah daerah. Kepala Perwakilan BPK membuka ruang komunikasi dan konsultasi yang seluas-luasnya bagi setiap Pemda untuk memberikan saran serta masukan konkret.

​Ruang sapa ini diharapkan dapat dimanfaatkan optimal oleh Pemda SBB untuk merumuskan langkah perbaikan yang terarah atas persoalan tata kelola keuangan, penelusuran riwayat aset, dan percepatan penyelesaian rekomendasi temuan demi mengejar target Opini WTP di masa mendatang. (Tim) 

Foto :  𝟐𝟒 𝐏𝐞𝐣𝐚𝐛𝐚𝐭 𝐇𝐚𝐥𝐦𝐚𝐡𝐞𝐫𝐚 𝐔𝐭𝐚𝐫𝐚 𝐃𝐢𝐥𝐚𝐧𝐭𝐢𝐤 𝐎𝐥𝐞𝐡 𝐒𝐞𝐤𝐝𝐚. 𝐈𝐧𝐢 𝐃𝐚𝐟𝐭𝐚𝐫 𝐋𝐞𝐧𝐠𝐤𝐚𝐩 𝐏𝐞𝐫𝐩𝐢𝐧𝐝𝐚𝐡𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐉𝐚𝐛𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐫𝐮𝐧𝐲𝐚

𝐓obelo, Globaltimurnn.com – Sebanyak 24 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara resmi menduduki jabatan baru setelah dilantik dalam sebuah upacara resmi yang digelar pada Rabu (4/6/2026). Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah mewakili Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara.

 

Perombakan ini mencakup pejabat dari jenjang Eselon II, III, hingga IV, yang meliputi rotasi jabatan, promosi, maupun pemindahan antar instansi. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja pelayanan publik.

 

Dalam sambutannya, Sekda mengingatkan para pejabat yang baru dilantik untuk tidak sekadar mengisi kursi jabatan, tetapi membawa perubahan nyata. "Jabatan yang diemban saat ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Bekerjalah dengan integritas, profesionalisme, dan loyalitas tinggi. Fokuskan perhatian pada percepatan program daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

 

Berikut adalah daftar lengkap pejabat yang mengalami perpindahan atau promosi jabatan:

 Pejabat Eselon II

 1. Andarias Masakke Panimba, S.Pd., M.Ec.Dev: Dari Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat → Kepala Dinas Sosial.

2. Westy Reany Lahura, S.Si., M.M.: Dari Kepala Bagian Organisasi Setda → Kepala Badan Pendapatan Daerah.

 

Pejabat Eselon III

 1. Fredy Teky Debeturu, S.E.: Dari Kabid Penegakan Perda Satpol PP → Sekretaris Dinas Satpol PP.

2. Rulan Torar, S.E.: Dari Kabid Anggaran Badan Keuangan → Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah.

3. Okmal Jaya R., S.E.: Dari Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan → Kepala Bagian Korpri Setda.

4. Yoki Dodopo, S.E., Ak., M.S.A.: Dari Penelaah Teknis Kebijakan RSUD Tobelo → Kepala Bagian Keuangan RSUD Tobelo.

5. Jidon Dawile, S.Sos.: Dari Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat DPRD → Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD.

6. Hasbullah S. Kasim, S.IP.: Dari Kabid Pembangunan Kawasan Perdesaan Dinas PMD → Sekretaris Dinas Sosial.

7. Martinus Paulus, S.Kep.: Dari Kabid Keperawatan RSUD Tobelo → Kabid Pelayanan Keperawatan RSUD Tobelo.

8. Theresia Fara Yetti Heryawati, S.E.: Dari Kepala Bagian Korpri Setda → Sekretaris Camat Galela.

9. Sitti Gormawaty, S.T.: Dari Perencana Ahli Muda Bappeda → Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda.

10. Yeheskiel Mauresy, S.Pi., M.Si.: Dari Perencana Ahli Muda Balitbangstat → Kabid Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda.

11. Yeriyans Daud Sahetapy, S.Hut.: Dari Kabid Infrastruktur Bappeda → Sekretaris Camat Tobelo Timur.

12. Gina Pietersina Margaretha Luhulima, S.Pi.: Dari Kabid Pembangunan Manusia Bappeda → Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan.

13. Asni Haji Kadir, S.STP.: Dari Penelaah Teknis Kebijakan Balitbangstat → Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas PMD.

14. Yandris Frans Dotoreke, S.E., M.M.: Dari Kabid Akuntansi Badan Keuangan → Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

15. Niko Bomara Oranye, S.T.: Dari Kasubag Perencanaan PU → Kabid Sumber Daya Air Dinas PU dan Tata Ruang.

16. Abdul Isnain Yakub, S.AP.: Dari Kasubag Tata Usaha Perpustakaan → Kabid Pengembangan Sumber Daya Aparatur BKPSDM.

17. Abdul Rifai Sadoki, S.T.: Dari Kasubag Penyusunan Anggaran Badan Keuangan → Kabid Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah.

 

Pejabat Eselon IV

 1. Pithein Tadjibu, S.STP.: Dari Penyusun Rencana Mutasi BKPSDM → Kasubag Umum dan Kepegawaian DPMPTSP.

2. Chairul Rizki Tjan, A.Md.: Dari Pengelola Keuangan Badan Keuangan → Kasubag Penyusunan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah.

3. Subardi Keneki, S.Pd.I.: Dari Penelaah Teknis Kebijakan Satpol PP → Kasubag Tata Usaha, Keuangan dan Kepegawaian Kecamatan Galela.

4. Dumatiar Silitonga, S.E.: Dari Pengolah Data Diskominfo Persandian → Kasubag Umum dan Kepegawaian Bappeda.

5. Ebiet Geys Ito, S.Sos.: Dari Penelaah Teknis Kebijakan Dispora → Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga.

 

Seluruh pejabat yang baru dilantik diharapkan segera beradaptasi dengan tugas dan lingkungan kerja barunya, serta berkontribusi langsung dalam mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara. (𝐑𝐄𝐃).

Foto : PODSI Maluku Resmi Dilantik, Gubernur Bidik Prestasi Menuju PON XXII Tahun 2028

Ambon, globaltimurnn.com – Semangat kebangkitan olahraga dayung Maluku digaungkan dalam Pelantikan dan Rapat Kerja Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Maluku Tahun 2026 yang dihadiri Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, di Gedung Dr. Johannes Leimena Kodaeral IX Ambon, Kamis (4/6/2026).

Dalam acara yang mengusung tema “Membangun Olahraga Dayung Maluku yang Berprestasi, Berdaya Saing dan Bermartabat” tersebut, Muhammad Ulwan Talaohu resmi dilantik sebagai Ketua PODSI Maluku bersama jajaran pengurus baru oleh Wakil Ketua Umum PB PODSI, Laksdya TNI Edwin, S, MH,M.Han.

Dalam Sambutannya, Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa olahraga merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku akan terus memberikan dukungan terhadap pembinaan olahraga, termasuk cabang dayung yang selama ini memiliki potensi besar untuk berkembang.

Menurut Gubernur, pelantikan pengurus baru harus menjadi titik awal lahirnya semangat baru dalam pembinaan atlet dan peningkatan prestasi. Maluku, sebagai daerah kepulauan yang kaya akan potensi perairan, dinilai memiliki modal kuat untuk melahirkan atlet dayung berkelas nasional bahkan internasional.

“Maluku memiliki talenta-talenta hebat. Dengan pembinaan yang terarah, kerja keras, dan kolaborasi yang baik, olahraga dayung dapat menjadi salah satu cabang unggulan yang mengharumkan nama daerah,” ujar Gubernur.

Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku tengah mempersiapkan Pekan Olahraga Maluku Tahun 2027 sebagai ajang seleksi dan pembinaan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 di NTB dan NTT.

Gubernur berharap kepengurusan PODSI Maluku yang baru mampu membangun organisasi yang solid, memperkuat pembinaan atlet sejak usia dini, serta menciptakan ekosistem olahraga yang sehat dan kompetitif.

“Selamat kepada seluruh pengurus yang telah dilantik. Jadikan amanah ini sebagai tanggung jawab untuk membawa olahraga dayung Maluku semakin maju, berprestasi, dan menjadi kebanggaan masyarakat Maluku,” tutupnya.

Pelantikan ini menjadi momentum strategis bagi PODSI Maluku untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyiapkan atlet-atlet terbaik yang siap bersaing di berbagai ajang nasional pada masa mendatang. 

Hadir dalam kegiatan tersebut yakni Dankodaeral IX Ambon Laksamana Muda (Laksda) TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H, Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua Umum Koni Maluku M.A.S Latuconsina, Plt. Sekertaris Kota Ambon Robby Sapulette,ST., MT, Anggota DPRD Provinsi Maluku Anos Yeremias, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Sandy Wattimena serta unsur Olahraga. (Rdks)