Foto : Seorang Jamaah Haji Dipulangkan Lebih Awal, Gubernur Maluku : Semoga Menjadi Hajah Yang Mabrurah

Hj. Halidja Holle dipulangkan lebih awal sebagai langkah antisipatif untuk menjaga kondisi kesehatannya. Sejak tiba di Kota Makkah, yang bersangkutan mengalami gangguan kesehatan berupa batuk berkepanjangan yang diduga dipengaruhi oleh suhu kamar yang cukup dingin. Kondisi tersebut kemudian disertai sesak napas sehingga dilakukan pemindahan kamar guna membantu proses pemulihan.

Setelah dilakukan penyesuaian tempat tinggal, kondisi batuk yang dialami berangsur membaik dan sesak napas sempat berkurang. Namun demikian, tim kesehatan haji tetap melakukan pemantauan intensif dan merujuk Hj. Halidja ke Rumah Sakit Mina Al-Wadi untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Mina Al-Wadi, Hj. Halidja kemudian mendapatkan perawatan lanjutan dan observasi kesehatan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI). Hingga proses tanazul dilaksanakan, yang bersangkutan masih mengalami sesak napas dan harus beristirahat dalam posisi setengah duduk untuk membantu pernapasan.

Meski demikian, Hj. Halidja menyampaikan rasa syukurnya karena kondisi kesehatannya berangsur membaik setelah melaksanakan Tawaf Wada. Ia mengaku keluhan sesak napas yang dirasakan selama ini mulai berkurang setelah menyelesaikan rangkaian ibadah tersebut.

Demi menghindari risiko kesehatan yang lebih serius dan berdasarkan pertimbangan medis, Hj. Halidja Holle dipulangkan lebih awal dari Arab Saudi pada 4 Juni 2026. Setelah melalui proses perjalanan yang aman dan lancar, beliau akhirnya tiba di Maluku pada 9 Juni 2026 dalam keadaan selamat.

Gubernur Maluku menyampaikan rasa syukur atas kepulangan Hj. Halidja Holle dan mendoakan agar seluruh ibadah yang telah dilaksanakan diterima oleh Allah SWT.

“Alhamdulillah, Ibu Hj. Halidja Holle telah tiba kembali di Maluku dengan selamat. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah dilaksanakan menjadi haji yang mabrur dan membawa keberkahan bagi keluarga serta masyarakat,” ujar Gubernur Maluku.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Maluku bersama Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), petugas pendamping, serta tim kesehatan haji terus mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci maupun menjelang kepulangan ke daerah asal.

Jemaah diharapkan segera melaporkan setiap keluhan kesehatan kepada petugas agar dapat memperoleh penanganan secara cepat, tepat, dan optimal, sehingga seluruh rangkaian ibadah haji dapat dilaksanakan dengan aman dan lancar.

Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Maluku juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas kesehatan, pendamping ibadah, serta keluarga jemaah yang terus memberikan dukungan selama proses pelayanan dan pemulangan jemaah haji asal Maluku. (Tim) 

Foto : Wakil Gubernur Maluku Tekankan Pentingnya Pemetaan Kemiskinan yang Akurat dalam FGD BPKP

FGD ini bertujuan untuk menghimpun berbagai informasi dan masukan strategis dalam rangka penyusunan laporan eksekutif daerah yang menjadi dasar penguatan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku beserta jajaran, Kepala Bappeda Provinsi Maluku atau yang mewakili, serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku.

Dalam paparannya, Wakil Gubernur Abdullah Vanath menegaskan bahwa kondisi kemiskinan di Maluku harus dipahami secara komprehensif dengan melihat kontribusi dari seluruh kabupaten dan kota di daerah tersebut.

“Peta kemiskinan Maluku merupakan kontribusi dari peta kemiskinan 11 kabupaten/kota. Demikian pula peta kemiskinan nasional merupakan akumulasi dari kondisi kemiskinan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Vanath menjelaskan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Maluku adalah rendahnya pendapatan masyarakat yang dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah. Berbeda dengan wilayah lain yang memiliki sektor industri besar, perekonomian Maluku masih sangat bergantung pada belanja pemerintah melalui APBD maupun APBN.

Menurutnya, dana transfer dari pemerintah pusat selama ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Namun, penurunan alokasi transfer akibat kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025 dan 2026 memberikan dampak signifikan terhadap perputaran ekonomi di masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar. Ketika dana yang beredar berkurang, tentu akan berdampak pada kemampuan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur mengajak seluruh pihak untuk memahami karakteristik dan tantangan pembangunan di Maluku yang didominasi sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan. Ia mendorong masyarakat untuk terus mengembangkan komoditas unggulan daerah seperti cengkeh, pala, kelapa, dan kakao sebagai sumber penghidupan yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Vanath juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku telah mengusulkan program kepada Kementerian Pertanian berupa penyediaan bibit kakao bagi masyarakat yang disertai dukungan pendapatan bulanan. Program tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan, meskipun hingga saat ini masih menghadapi tantangan keterbatasan anggaran.

Menutup diskusi, Wakil Gubernur menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Maluku.

“Kita harus terus bekerja dan mencari berbagai solusi terbaik untuk masyarakat. Semoga kondisi fiskal nasional semakin membaik dan dana transfer ke daerah dapat kembali pulih sehingga pembangunan dan program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih optimal,” pungkasnya.

Melalui FGD ini diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan langkah strategis antarinstansi dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran guna mempercepat penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku. (Rdks) 

Foto : Usai Pastikan Gaji 13 Cair, Wali Kota Ambon Ajak ASN Bekerja Ikhlas dan Profesional

Wali Kota Ambon Bodewin M, Wattimena Dalam arahannya kepada jajaran OPD, menegaskan bahwa berbagai upaya pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak pegawai harus dibalas dengan dedikasi dan kinerja yang lebih baik.

"Kita bekerja bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk melayani masyarakat Kota Ambon dan mendorong kemajuan daerah," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya budaya kerja yang mengedepankan keikhlasan, kecerdasan, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Selain memastikan pembayaran Gaji Ke 13 dan TPP dua bulan, pemerintah daerah juga berupaya menyelesaikan berbagai kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga secara bertahap.

Menurut Wali Kota, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankan roda pemerintahan.

Karena itu, seluruh ASN diminta menjaga disiplin, integritas, dan tanggung jawab, termasuk dalam memenuhi kewajiban pribadi seperti pembayaran kredit kepada perbankan.

"Semua yang kita lakukan harus bermuara pada pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," tandasnya.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kesejahteraan pegawai dan peningkatan kualitas pelayanan publik harus berjalan beriringan demi mewujudkan Ambon yang semakin maju dan berdaya saing. (Za)

Foto : Bodewin Siapkan Kota Ramah Lansia, Pelayanan Kesehatan Gratis hingga Pemberdayaan Ekonomi Diperkuat

Di hadapan ratusan peserta, Wali Kota Ambon Bodewin M, Wattimena, menyampaikan bahwa pembangunan daerah harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk para lansia yang selama ini telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Menurutnya, berbagai program telah dan akan terus diperkuat, mulai dari Sekolah Lansia, kelompok Bina Keluarga Lansia, Posyandu Lansia, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pengembangan layanan kesehatan yang lebih ramah terhadap kebutuhan lanjut usia.

Bahkan, Pemerintah Kota Ambon tengah menyiapkan pembangunan rumah sakit khusus masyarakat kurang mampu yang memungkinkan warga memperoleh pelayanan kesehatan hanya dengan menggunakan KTP Kota Ambon.

"Kami ingin memastikan seluruh masyarakat, termasuk para lansia, mendapatkan akses kesehatan yang mudah, berkualitas, dan terjangkau," kata Bodewin.

Selain kesehatan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pemberdayaan ekonomi lansia. Berbagai program diarahkan agar para lansia tetap produktif dan memiliki kesempatan untuk terus berusaha sesuai kemampuan mereka.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota mengajak seluruh keluarga di Kota Ambon untuk lebih menghargai dan merawat orang tua mereka. Ia menilai lansia merupakan sumber pengetahuan dan pengalaman yang dapat menjadi bekal penting bagi generasi muda.

"Lansia bukan beban. Mereka adalah sumber inspirasi dan teladan yang harus kita hormati serta jaga bersama," tegasnya.

Peringatan HLUN Ke 30 yang mengangkat tema "Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh" diakhiri dengan berbagai pelayanan kesehatan dan kegiatan edukasi yang memperkuat upaya mewujudkan lansia sehat, mandiri, produktif, dan bahagia di Kota Ambon. (Za)

Foto : Bangun Ekonomi Berdaya Saing, Pemkot Ambon Perkuat Ekosistem Halal untuk UMKM

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pelaku usaha lokal agar semakin siap menghadapi persaingan pasar yang semakin kompetitif. Sertifikat halal dipandang sebagai instrumen penting yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas jangkauan pemasaran produk.

Dalam sambutannya, Pemkot Ambon menekankan bahwa kehadiran sertifikasi halal memberikan kepastian bagi konsumen dan nilai tambah bagi pelaku usaha. Produk yang telah memiliki sertifikat halal akan lebih mudah diterima di berbagai pasar dan memiliki daya saing yang lebih kuat.

“Ekosistem halal harus terus dibangun bersama. Ketika produk UMKM memiliki jaminan halal, maka peluang untuk berkembang dan menembus pasar yang lebih luas akan semakin terbuka,” katanya.

Pemerintah Kota Ambon juga menyampaikan penghargaan kepada BPJPH Provinsi Maluku yang terus aktif memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal.

Melalui sinergi yang terus dibangun, Pemkot Ambon berharap seluruh produk UMKM dan industri lokal dapat memenuhi standar kualitas, keamanan, serta kehalalan produk, sehingga mampu menjadi kebanggaan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Za)

Foto : Tingkatkan Profesional Proses Belajar Mengajar Pada Sistim Digitalisasi, SMKN 10 SBB Gelar Kegiatan Workshop "Sekolah Rujukan Google"

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh kepala cabang dinas pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Nofi Marcus Lessil. S. Pd, M. Pd , didampingi kepala SMK Negeri 10 SBB Leny Risakotta, ketua komite sekolah Josep Huwae. S. Pd. 

Kegiatan tersebut melibatkan sebanyak 22 peserta masing - masing dari SMK Negeri 10 SBB sebanyak 15 orang Guru, SMK Negeri 4 SBB sebanyak 7 orang Guru. 

Dalam sambutan-nya Kepala cabang dinas pendidikan Kabupaten SBB menyampaikan" Kegiatan Workshop "Sekolah Rujukan Google" Diselenggarakan lansung oleh kepala SMK Negeri 10 SBB bersama SMK Negeri 4 SBB, dan lewat kegiatan ini, dinas pendidikan memberikan apresiasi yang luar biasa, karena secara mandiri sekolah SMK Negeri 10 SBB ini bisa melakukan program kegiatan ini. Ungkapnya

Dikatakan-nya" Program tersebut memiliki tujuan yaitu agar bagaimana para guru mentransformasi digitalisasi itu masuk pada satuan Pendidikan, agar supaya dapat memanfaatkan semua fasilitas digitalisasi pada sekolah tersebut, untuk kebutuhan proses belajar mengajar dan ketiga guru - guru sudah dilengkapi dengan penguatan digitalisasi maka yakin dan percaya skil dalam pembelajaran itu sangat mudah, cepat, efisiensi dan bervariatif. Ujarnya

Lessil memgharapkan semua rekan guru yang mengikuti kegiatan dimaksud, agar semuanya bisa fokus pada apa yang dijelaskan Nara sumber, sehingga bisa mudah diserap setiap materi yang disampaikan. Harap Lessil

Hal ini tidak percuma, jika para guru dibekali dengan program seperti ini, karena tujuan program tersebut adalah guna bisa mentransformasikan sistim digitalisasi ini masuk ke satuan Pendidikan. Jelasnya

Selain itu kepala SMK Negeri 10 SBB Ny. Leny Risakotta menambahkan" Program tersebut merupakan program lanjutan dari apa yang sudah di jalankan pihak cabang dinas pendidikan SBB dalam bentuk sosialisasi sekolah rujukan, dan saat ini pihak SMK Negeri 10 SBB melanjutkan untuk menuntaskan program tersebut, karena pada dasarnya, pihak sekolah menginginkan bahwa pembelajaran itu tidak lagi seperti dahulu, yang mana masih menggunakan konsep dalam bentuk praktek, namun pelajaran sekarang sudah bersifat digital. Ulasnya

Harapan-nya dengan adanya kegiatan program ini, dapat mengimplementasikan ke sekolah lain untuk melaksanakan program tersebut, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi sistim digitalisasi saat ini. Harapnya

Diakhir keterangan-nya Risakotta menyampaikan" Tentunya program ini berjalan mulai berpatokan pada hasil sosialisasi yang mana program tersebut bersifat level, sehingga level 1 yang sudah dilaksanakan cabang dinas pendidikan SBB dan saat ini pihak SMK Negeri 10 SBB melanjutkan-nya untuk level 2 dan 3. Jelasnya

Risakotta beberkan prestasi guru pada SMK Negeri 10 SBB yang mana pada level 1 yang dilaksanakan cabang dinas itu, sebanyak 8 guru telah lolos dan memiliki sertifikat digitalisasi, sehingga untuk melengkapi maka semua guru diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan tersebut, sehingga dapat menuntaskan mulai dari level 1, 2, hingga level 3. Pungkasnya (Likko)