Ambon, globaltimurnn.com - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX memfasilitasi pelaksanaan Latihan Evaluasi Medis Laut (EML) bagi delapan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Hein Namotemo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, di perairan Pantai Teluk Dalam, Kodaeral IX, Halong, Kota Ambon, Sabtu (22/8/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIT tersebut dilaksanakan oleh Tim Instruktur EML Rumah Sakit TNI Angkatan Laut (Rumkital) dr. F.X. Suhardjo Kodaeral IX. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembekalan dan evaluasi kemampuan mahasiswa dalam menghadapi kondisi kedaruratan medis di lingkungan laut.

Pelaksanaan EML diawali dengan safety briefing untuk memberikan pemahaman mengenai aspek keselamatan selama kegiatan. Peserta kemudian mendapatkan materi pengenalan peralatan yang digunakan dalam proses evakuasi medis di laut.

Setelah itu, peserta mengikuti senam peregangan sebelum melaksanakan praktik lapangan. Materi praktik meliputi teknik pertolongan secara perorangan maupun tim menggunakan tandu air, teknik mengapung dan bertahan sambil menunggu bantuan, resusitasi jantung paru (RJP) terhadap korban, serta manajemen pertolongan korban menggunakan perahu karet.

Kegiatan tersebut melibatkan Penanggung Jawab EML dari Universitas Hein Namotemo Kapten Laut (K) Agus Wijaya, Penanggung Jawab EML dari Rumkital dr. F.X. Suhardjo Kodaeral IX Paur Opslatkes Letda Laut (K) Tomi, Tim EML Rumkital dr. F.X. Suhardjo Kodaeral IX, Tim Pengamanan Laut Satuan Patroli (Satrol) Kodaeral IX, serta instruktur selam Kodaeral IX.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan mengedepankan faktor keselamatan dan pengawasan instruktur. Kegiatan berakhir pada pukul 10.00 WIT dalam keadaan aman dan lancar.

Melalui kegiatan tersebut, Kodaeral IX turut mendukung peningkatan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam penanganan kondisi darurat di laut, khususnya terkait pertolongan dan evakuasi medis. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Dankodaeral) IX, Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., bersama Ketua Daerah Kodaeral IX GJKRI, Ny. Inca Hanarko Djodi Pamungkas, menghadiri Syukuran HUT Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) ke-40 Tahun 2026 di Gedung Manggala Loka Kodaeral IX, Halong, Kota Ambon, Sabtu (22/8/2026).

Mengusung tema “Merajut Silaturahmi Membangun Negeri” kegiatan tersebut, menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat kebersamaan antara keluarga besar TNI Angkatan Laut dengan para purnawirawan TNI AL, khususnya di wilayah Ambon.

Dalam sambutannya, Dankodaeral IX menyampaikan bahwa PPAL memiliki peran penting dalam mewadahi dan membina para purnawirawan Angkatan Laut agar tetap rukun, bersatu, dinamis, mandiri, dan sejahtera. Para purnawirawan juga diharapkan tetap memberikan kontribusi positif bagi keluarga besar TNI AL, masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurutnya, peringatan HUT PPAL ke-40 yang berlangsung dalam suasana peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk semakin memperkuat persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Dankodaeral IX menegaskan, masa purna tugas bukan berarti berakhirnya pengabdian. Berpedoman pada moto PPAL, “Adhi Dharma Purnawira”, para purnawirawan tetap memiliki kesempatan dan kemampuan untuk memberikan pengabdian yang bermanfaat bagi keluarga besar purnawirawan, masyarakat, bangsa, dan negara.

“Tema ini mengajak kita untuk tetap menyatukan dan menguatkan hubungan baik antarsesama serta senantiasa menciptakan persatuan yang kuat. Persatuan menjadi modal dasar dalam bekerja sama guna mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara,” ujar Dankodaeral IX.

Ia berharap momentum HUT PPAL ke-40 dapat semakin mempererat hubungan silaturahmi, menumbuhkan sikap saling menghormati dalam menyikapi perbedaan, serta memperkuat kerja sama dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Syukuran tersebut turut dihadiri Wadan Kodaeral IX Laksma TNl Dr. Muhammad Risahdi, Ketua LVRI Maluku, Ketua PPAD Maluku, Ketua PP Pol Maluku, Ketua PEPABRI Maluku, Ir. Kodaeral IX, Kapoksahli Kodaeral IX, Koorsmin Kodaeral IX, para Pejabat Utama Kodaeral IX, Aslog Danguspurla Koarmada III, serta para purnawirawan TNI AL wilayah IX Ambon.

Rangkaian kegiatan diisi dengan pemotongan tumpeng, penyaluran bantuan sosial, foto bersama, pembacaan doa, dan ramah tamah. Seluruh rangkaian berlangsung dalam suasana kekeluargaan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa serta pengabdian para purnawirawan TNI AL. (@Dispen Kodaeral IX).

Namlea, Globaltimurnn.com – Program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Namlea terus menunjukkan hasil positif. Warga binaan berhasil memanen tomat hingga mencapai ratusan kilogram dari lahan seluas sekitar 1.500 meter persegi yang sebelumnya merupakan lahan tidur.

Panen tersebut berlangsung Jumat (21/08/2026) dan dihadiri Kepala Lapas Kelas III Namlea, Muhammad M. Marasabessy, Kepala Subseksi Pembinaan Sofian Ahmad, serta jajaran pegawai Lapas Namlea.

Muhammad M. Marasabessy mengatakan, hasil panen tomat menjadi bukti bahwa program pembinaan kemandirian yang diberikan kepada warga binaan mampu menghasilkan kegiatan produktif sekaligus mendukung upaya ketahanan pangan.

“Kami bersyukur sampai detik ini, budidaya tanaman hortikultura seperti tomat tidak pernah gagal dan selalu berhasil dengan hasil panen yang cukup melimpah. Manfaat dari panen ini bukan hanya untuk internal Lapas semata, tetapi juga untuk mendukung ketahanan pangan secara luas,” ujar Marasabessy.

Menariknya, budidaya tomat tersebut dilakukan di lahan yang sebagian besar memiliki karakteristik tanah berpasir. Namun, kondisi tersebut tidak menjadi penghalang bagi warga binaan untuk menghasilkan tanaman yang produktif.

Dengan perawatan secara rutin, mulai dari penyiraman hingga pemberian pupuk, tanaman tomat dapat tumbuh dengan baik dan dipanen sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Pada panen pertama periode Agustus 2026, hasil budidaya mencapai 110 kilogram. Sementara panen kedua hingga keempat menghasilkan tambahan sekitar 310 kilogram. Dengan demikian, total hasil panen telah mencapai sekitar 420 kilogram dan diperkirakan masih akan bertambah seiring berlangsungnya panen berikutnya.

Program budidaya tersebut juga menjadi bagian dari pembinaan kemandirian yang diarahkan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan produktif. Kegiatan itu sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional sebagaimana menjadi bagian dari 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2026.

Kepala Subseksi Pembinaan Lapas Namlea, Sofian Ahmad, menjelaskan bahwa hasil kerja warga binaan tidak hanya dinikmati dalam bentuk hasil pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari pemberian premi bagi mereka yang terlibat dalam pengelolaan kebun.

Jadi pekerja yang ada di kebun akan dibagi masing-masing uang premi. Upah tersebut merupakan hasil dari kerja keras warga binaan dan akan ditabung setelahnya untuk bekal ekonomi ketika sudah selesai menjalani pidana, jelas Sofian.

Menurutnya, pemberian premi tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus bekerja dan mengembangkan keterampilan selama menjalani masa pembinaan.

Melalui program tersebut, Lapas Namlea tidak hanya memanfaatkan lahan yang sebelumnya terbengkalai, tetapi juga membuka ruang bagi warga binaan untuk belajar bertani, bekerja secara disiplin, serta mempersiapkan bekal keterampilan dan ekonomi sebagai modal untuk kembali ke tengah masyarakat. (Za)

Ambon, globaltimurnn.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon akan menggelar registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) secara serentak mulai 27 hingga 31 Agustus 2026. Kegiatan pendataan yang dipusatkan di Pattimura Park Ambon pada 27–28 Agustus pukul 09.00 hingga 17.00 WIT ini menandai transformasi besar tata kelola pendataan sosial dari sistem manual menuju tata kelola digital.

Jubir Pemkot ​sekaligus - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransy, menjelaskan bahwa program percontohan (piloting) ini terbuka dan ditujukan bagi seluruh Kepala Keluarga (KK) tanpa memandang jabatan, tingkat pendapatan, maupun status sosial.

​"Pendataan ini berlaku inklusif untuk semua pihak. Jadi, Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, anggota Polri, hingga pegawai BUMN dan BUMD juga diperbolehkan dan sangat diimbau untuk melakukan registrasi," ungkap Ronald saat dihubungi di Ambon, Jumat (21/8/2026).

​Ronald menegaskan, registrasi ini bukan sekadar untuk penyaluran bantuan sosial, melainkan langkah krusial untuk mendukung terwujudnya program Satu Data Indonesia. Melalui sistem yang terdigitalisasi ini, pemerintah daerah maupun pusat akan memiliki landasan statistik ekonomi dan sosial yang presisi.

​"Pemerintah membutuhkan statistik riil masyarakat untuk merencanakan program kegiatan ke depan. Dengan data yang akurat, kita bisa mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi dan sosial yang tajam, sehingga tujuan akhir berupa kesejahteraan bagi seluruh rakyat bisa dicapai," tuturnya.

​Bagi masyarakat yang akan melakukan registrasi, Pemkot Ambon mengingatkan sejumlah kelengkapan dokumen. Dokumen tersebut meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), nomor ID meter PLN, serta nomor rekening bank yang masih aktif. Persyaratan ini diberlakukan guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keabsahan data penerima manfaat.

​Pemerintah juga mengimbau warga untuk memberikan data yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan dan mengikuti seluruh arahan petugas selama proses pendaftaran.

​Mengingat seluruh tahapan registrasi perlindungan sosial ini akan berakhir pada 31 Agustus 2026, Lekransy mengajak seluruh masyarakat Kota Ambon untuk berpartisipasi aktif dan tidak melewatkan kesempatan penting tersebut.

​"Datang, daftar, dan pastikan hak Anda terdata. Pemkot Ambon mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi penuh sebelum batas waktu berakhir demi mewujudkan basis data perlindungan sosial yang jauh lebih akurat dan terintegrasi," pungkas Ronald. (Za) 

Ambon, globaltimurnn.com - Gelombang aksi protes terhadap kawasan Taman Nasional Manusela kembali mencuat saat Aliansi Sou Upaa Melawan bersama sejumlah elemen Masyarakat Adat Maluku menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Maluku pada Kamis (20/8/2026). 

Aksi tersebut merupakan akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan Masyarakat Adat di pegunungan Seram Utara.

Aksi demonstrasi ini berlangsung sekitar pukul 12.00 WIT. Massa aksi terlihat membawa sejumlah poster yang bertuliskan tentang tuntutan Masyarakat Adat. Sejumlah poster yang dibentangkan di antaranya bertuliskan “Kembalikan Hak Kami” dan “Kawal Surat-Sumpah Jangan Rampas Ruang Hidup Kami.”

Salah satu pemuda adat Pegunungan Seram Utara, Jo Makualaina, mengungkapkan kelanjutan harapan dari Masyarakat Adat Pegunungan Seram Utara yang menginginkan kawasan konservasi di wilayah adatnya dicabut.

"Harapan masyarakat adat Pegunungan di Seram Utara itu mau cabut Taman Nasional Manusela dan juga pembebasan hutan terkait dengan hak-hak ulayat mereka yang sudah diklaim oleh BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan)" tegasnya.

Dalam aksi demonstrasi tersebut massa aksi juga menyinggung insiden yang terjadi saat perayaan HUT ke-81 RI pada 17 agustus 2026 di Lapangan Merdeka Ambon.

Katanya, mereka menyayangkan adanya ucapan yang dinilai sangat merendahkan dan menyinggung pemuda adat Pegunungan Seram Utara saat ingin menemui Gubernur Maluku dalam peristiwa tersebut.

Aksi Demonstrasi di halaman kantor Gubernur Maluku

Namun, bagi Jo isu tersebut bukanlah hal yang menjadi fokus utama aksi yang dilakukan.

"Ada juga mengenai isu rasisme. Tapi isu rasisme itu merujuk pada surat yang terjadi, yang kemudian kami sangat menyayangkan isu rasisme itu" katanya.

Menurutnya, fokus utama aksi mereka menyoroti persoalan yang terjadi di pegunungan Seram Utara yakni persoalan taman Nasional Manusela dan isi surat Raja Tanah Manusela yang telah diberikan kepada Gubernur Maluku.

"Poin penting juga kami lebih merujuk pada isi surat yang kemudian diamanatkan lewat saudara kami terhadap Upu Latu Maluku, Bapak Hendrik Lewerissa, untuk bagaimana melihat dan juga merespon terkait dengan isi surat tersebut" ungkapnya.

Bagi mereka yang dipertahankan di pegunungan Seram Utara bukan hanya tanah, melainkan ruang hidup yang ada di dalamnya, air, hutan, sumber pangan, hukum adat, dan tradisi yang telah dipraktekan secara turun-temurun sebelum adanya negara ini. (AH) 

Ambon, Globaltimurnn.com – Negeri Hatalai, Jazirah Leitimur Selatan, bersiap menjadi panggung perayaan budaya dan kreativitas anak negeri melalui Festival Marawai 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Agustus 2026.

Festival yang digagas Panitia Sidang Klasis ke-15 Klasis Pulau Ambon Timur ini tidak sekadar menghadirkan hiburan. Lebih dari itu, Festival Marawai dirancang sebagai ruang untuk memperkenalkan identitas Hatalai, menghidupkan kembali sejarah, sekaligus membuka peluang bagi pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.

Ketua Panitia Festival Marawai, Jonathan Kainama, Jumat (21/08/2026), mengatakan kegiatan tersebut lahir dari keinginan anak-anak Negeri Hatalai untuk menghimpun berbagai potensi yang dimiliki negeri, baik di bidang budaya, seni, kuliner maupun ekonomi kreatif.

Menurutnya, momentum tersebut menjadi semakin penting karena Jemaat Hatalai dipercaya menjadi tuan rumah Sidang Klasis ke-15 Klasis Pulau Ambon Timur pada 2027.

Kepercayaan itu, kata Jonathan, menjadi dorongan bagi masyarakat Hatalai untuk mulai mempersiapkan diri sekaligus menunjukkan berbagai potensi yang dimiliki.

Festival Marawai bukan hanya seremoni budaya. Kami ingin memperlihatkan kepada masyarakat luas bahwa Hatalai memiliki kekayaan seni, budaya, kuliner dan potensi ekonomi yang besar, ujar Jonathan.

Ia mengatakan, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi ruang bagi generasi muda Hatalai untuk tampil dan mengembangkan kreativitas.

Panitia ingin agar semangat festival tidak berhenti ketika acara selesai. Sebaliknya, kegiatan tersebut diharapkan menjadi pemantik lahirnya berbagai gerakan baru yang dapat memperkuat sektor budaya, kreativitas dan perekonomian masyarakat.

Harapan kami, festival ini memberikan dampak yang berkelanjutan. Bukan hanya ramai pada saat pelaksanaan, tetapi setelah itu ada gerakan untuk mengembangkan ekonomi, budaya dan kreativitas anak-anak negeri, katanya.

Nama Marawai dipilih bukan tanpa alasan. Bagi masyarakat Hatalai, kawasan tersebut memiliki nilai historis yang kuat dan berkaitan dengan perjalanan awal kehidupan komunitas masyarakat Hatalai sejak masa lampau.

Karena itu, festival ini sekaligus menjadi momentum untuk menghidupkan kembali ingatan sejarah tersebut melalui seni dan budaya.

Jonathan menjelaskan, pemilihan Marawai diharapkan dapat memperkenalkan kembali salah satu bagian penting dari perjalanan Negeri Hatalai kepada generasi muda maupun masyarakat luas.

Marawai memiliki sejarah bagi Hatalai. Dari tempat inilah kami ingin kembali memperkenalkan Hatalai melalui seni, budaya dan potensi yang dimiliki,” jelasnya.

Festival Marawai akan dikemas dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya. Tari-tarian, senandung, musik hingga kuliner khas Negeri Hatalai akan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan.

Sejumlah musisi dan artis daerah Maluku juga dijadwalkan ikut memeriahkan festival, di antaranya Hekaleka Voice, Alifuru Hiphop, Jimmy Titarsole, Willy Sopacua, Fresly Nikijuluw dan DJ Kenza.

Kehadiran para seniman tersebut diharapkan tidak hanya menghibur masyarakat, tetapi juga membuka ruang kolaborasi bagi generasi muda untuk mengekspresikan kreativitasnya.

Festival ini kami desain sebagai ruang pertemuan budaya, seni, kreativitas dan potensi ekonomi masyarakat,” kata Jonathan.

Panitia berharap Festival Marawai tidak berhenti sebagai kegiatan satu kali. Ke depan, festival tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi agenda budaya tahunan Negeri Hatalai.

Jonathan menyebut, dukungan terhadap pelaksanaan festival datang dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha hingga masyarakat.

Gubernur Maluku dan Wali Kota Ambon juga telah dikonfirmasi untuk menghadiri kegiatan tersebut bersama sejumlah undangan lainnya.

Dukungan dunia usaha juga disebut datang dari sejumlah pihak, di antaranya Bank Maluku Maluku Utara, Anker Bir, Telkomsel dan Sound of Amboina, serta dukungan dari berbagai pihak lainnya dan masyarakat secara pribadi.

Hingga Jumat (21/8/2026), persiapan Festival Marawai telah mencapai sekitar 70 persen.

Panitia masih melakukan pematangan berbagai kebutuhan teknis serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, tertib dan meriah.

“Persiapan sudah sekitar 70 persen. Kami terus bekerja dan berkoordinasi agar seluruh rangkaian kegiatan bisa terlaksana dengan maksimal,” ujar Jonathan.»

Ia pun mengajak seluruh masyarakat, terutama anak-anak Negeri Hatalai, untuk bersama-sama menyukseskan Festival Marawai.

Bagi panitia, festival tersebut merupakan momentum untuk membangun kembali kebanggaan terhadap identitas negeri sekaligus memperluas ruang bagi masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki.

Festival Marawai 2026 diharapkan menjadi awal dari sebuah gerakan yang lebih besar: sejarah tetap hidup, budaya terus diwariskan, dan potensi anak negeri diberi ruang untuk tumbuh.

Dari Marawai, Hatalai ingin menunjukkan bahwa warisan leluhur bukan hanya untuk dikenang, tetapi dapat menjadi kekuatan untuk membangun masa depan. (Za)

Jakarta, Globaltimurnn.com — Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Kabupaten Halmahera Utara meraih Penghargaan Bidang Panas Bumi Tahun 2026 dalam rangkaian Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2026, yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).

 

Penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja, inovasi, dan dedikasi Pemkab Halut dalam mendukung pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Drs. E.J. Papilaya, M.TP., yang mewakili Bupati Halmahera Utara.

 

Penyerahan penghargaan ini merupakan pengakuan sekaligus apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Daerah Halmahera Utara dalam mendukung pengembangan potensi panas bumi sebagai sumber energi baru dan terbarukan yang memiliki peran strategis bagi ketahanan energi nasional.

 

Penghargaan ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi Pemkab Halut untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi dalam mengoptimalkan potensi daerah. Pengembangan energi panas bumi diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah, mendukung ketersediaan energi bersih, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Melalui capaian ini, Pemkab Halut menegaskan komitmennya untuk terus membangun sinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pemanfaatan potensi energi terbarukan secara berkelanjutan.

 

Selain Kabupaten Halmahera Utara, terdapat 22 penerima penghargaan lainnya yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Perseroan Terbatas, maupun perorangan. IIGCE 2026 dibuka oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Rabu (19/8) dan ditutup Kamis malam oleh Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia Julfi Hadi. (Red)