Ambon, Globaltimurnn.com — Kreativitas dan keterampilan terus dikembangkan oleh warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon melalui program pembinaan kemandirian. Kali ini, mereka berhasil menghasilkan sebuah sofa berkualitas yang dikerjakan secara mandiri dengan mengutamakan ketelitian, ketekunan, dan kerapian.

Proses pembuatan sofa tersebut diselesaikan dalam waktu tiga hari. 

Kegiatan yang berlangsung hingga Jumat (9/10/2026) ini menjadi salah satu bentuk nyata pembinaan produktif yang diberikan Rutan Ambon untuk membekali warga binaan dengan keterampilan yang bermanfaat.

Dalam pengerjaannya, warga binaan terlibat langsung pada setiap tahapan, mulai dari menyiapkan bahan, melakukan pengukuran, merakit rangka, hingga menyelesaikan tahap akhir pembuatan sofa. Seluruh proses membutuhkan kecermatan dan kesabaran agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas serta dapat digunakan sesuai fungsinya.

Kegiatan ini tidak sekadar menghasilkan produk, tetapi juga menjadi sarana bagi warga binaan untuk mempelajari keterampilan baru, mengembangkan potensi diri, dan memahami proses menghasilkan sebuah karya yang memiliki nilai guna maupun nilai ekonomi.

Kepala Subseksi Bimbingan Kerja Rutan Kelas IIA Ambon, Ode Ena, mengatakan bahwa pembinaan keterampilan merupakan bagian penting dalam mempersiapkan warga binaan agar memiliki kemampuan produktif ketika kembali ke tengah masyarakat.

Menurutnya, melalui kegiatan kerja seperti pembuatan sofa, warga binaan memperoleh kesempatan untuk belajar secara langsung sekaligus mengembangkan kreativitas dan kemampuan teknis yang dimiliki.

“Pembinaan keterampilan ini menjadi wadah bagi warga binaan untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka. Kami terus mendorong agar setiap proses pembinaan dapat memberikan pengalaman dan keterampilan yang bermanfaat sebagai bekal ketika mereka kembali ke masyarakat,” ujar Ode Ena.

Ia menjelaskan, keberhasilan dalam menghasilkan sebuah produk juga harus diimbangi dengan pembentukan karakter yang positif. Karena itu, setiap kegiatan pembinaan kerja diarahkan untuk menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, ketekunan, serta kemampuan bekerja sama.

Dengan pendekatan tersebut, warga binaan diharapkan tidak hanya memperoleh keterampilan praktis, tetapi juga membangun pola pikir yang lebih positif dalam mempersiapkan masa depan.

Salah seorang warga binaan yang terlibat dalam pembuatan sofa, Anto, mengaku mendapatkan pengalaman berharga melalui kegiatan tersebut. Ia menilai, proses pengerjaan sofa memberinya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan sekaligus belajar menyelesaikan pekerjaan dengan lebih teliti dan bertanggung jawab.

“Melalui kegiatan ini, kami bisa belajar dan mengasah keterampilan dalam membuat sofa. Kami juga belajar untuk lebih teliti, sabar, dan bertanggung jawab dalam setiap proses pengerjaan. Harapannya, keterampilan yang kami dapatkan bisa menjadi bekal yang berguna setelah kembali ke masyarakat,” ungkap Anto.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas IIA Ambon, Meta Putra, menegaskan bahwa pembinaan kemandirian menjadi salah satu aspek penting dalam proses pemasyarakatan. Pihaknya terus berupaya menghadirkan kegiatan pembinaan yang memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan potensi diri.

Ia memandang, hasil karya berupa sofa tersebut menunjukkan bahwa warga binaan memiliki peluang untuk terus belajar, berkarya, dan menghasilkan produk yang bermanfaat apabila diberikan ruang serta pendampingan yang tepat.

Selain meningkatkan kemampuan teknis, kegiatan semacam ini juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan motivasi warga binaan untuk memperbaiki diri serta mempersiapkan kehidupan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pidana.

Melalui pembinaan yang berkelanjutan, Rutan Kelas IIA Ambon berkomitmen untuk terus mendorong warga binaan menjadi pribadi yang lebih mandiri, terampil, dan produktif, sehingga memiliki bekal positif untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat.

Program ini sekaligus menegaskan bahwa masa pembinaan dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, membangun karakter, dan menghasilkan karya yang memiliki manfaat bagi kehidupan di masa mendatang. (Za) 

Dobo, globaltimurnn.com - Tim SAR Gabungan berhasil mengevakuasi -+40 orang penumpang kapal kayu yang mengalami mati mesin di sekitar Perairan Pulau Fatudjuring, Kabupaten Kepulauan Aru. Jumat, 9/10/2026.

M Arafah selaku Kepala Kantor SAR Ambon menyampaikan "Kapal kayu tersebut bertolak dari Dobo sekitar pukul 09.30 wit membawa -+ 40 orang penumpang dengan tujuan Desa Ngaiguli mengalami laka laut berupa kerusakan mesin dan terombang-ambing disekitar perairan Pulau Fatujuring pada pukul 11.00 wit. Upaya perbaikan mesin dari awak kapal sudah dilakukan namun tetap tidak berhasil. 

Informasi Kondisi Membahayakan Jiwa Manusia itu kemudian dilaporkan oleh keluarga ke USS Dobo guna meminta bantuan SAR pada pukul 19.15 wit.

Tim SAR Gabungan kemudian dikerahkan menggunakan Rigit Inflatable Boat menuju lokasi dengan jarak -+ 15 mil laut arah Barat Daya. Usai 2 jam perjalanan dengan jarak pandang terbatas dimalam hari. Pukul 21.50 wit Tim SAR Gabungan akhirnya berhasil menemukan kapal tersebut dalam keadaan terombang-ambing.

Dari hasil koordinasi Tim dengan awal kapal, Sebanyak 27 orang penumpang dievakuasi kembali menuju Kota Dobo sementara 14 orang penumpang lainnya memilih menunggu kapal lainnya untuk ditarik menuju Desa Fatujuring.

Arafah menambahkan, Total seluruh penumpang selamat adalah 41 orang. Pada pukul 00.08 wit, Tim SAR Gabungan berhasil tiba  di Dobo dengan 27 orang penumpang lainnya dan sudah diserahkan kepada pihak keluarga. 

Operasi SAR melibatkan Unsur dari Unit Siaga SAR Dobo, Polairud Polres Kepulauan Aru serta menggunakan satu unit Rigit Inflatable Boat. 

Cuaca dilapangan dilaporkan Berkabut, Angin Tenggara kecepatan 13 Knots dan Tinggi Gelombang 1,25 Meter. 

Dengan ditemukannya korban maka Operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh Unsur Potensi SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih. (Rdks) 

Jakarta, Globaltimurnn.com — Proyek Preservasi Jalan Saleman–Besi–Wahai–Pasahari di Provinsi Maluku senilai Rp23,78 miliar kini menjadi sorotan setelah Ketua Umum DPP LSM Baladaya, Izhar Ma’sum Rosadi, secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek tersebut kepada Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Laporan yang disampaikan pada Jumat (09/10/2026) itu berkaitan dengan dugaan pekerjaan fiktif dan kekurangan volume pekerjaan pada proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023.

Usai menyampaikan laporan sekitar pukul 12.30 WIB, Izhar menegaskan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran negara.

“Pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dibutuhkan sinergi institusi penegak hukum dan partisipasi masyarakat. Atas dasar itu, secara resmi kami sudah melaporkan dugaan proyek Preservasi Jalan Saleman–Besi–Wahai–Pasahari di Provinsi Maluku ke Mabes Polri dan Kejagung,” ungkap Izhar kepada media.

Ia menegaskan, DPP LSM Baladaya akan terus mengawal laporan tersebut agar dugaan penyimpangan yang dilaporkan dapat ditelusuri secara menyeluruh dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami akan terus mengawal kasus ini di dua lembaga penegak hukum untuk mengusutnya hingga meja persidangan,” tegasnya.

Izhar meminta aparat penegak hukum menelusuri peran serta tanggung jawab pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek tersebut, termasuk pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan pekerjaan.

Menurut dia, pihak-pihak yang disebutkan dalam laporan perlu diperiksa untuk memastikan apakah pelaksanaan proyek telah sesuai dengan kontrak, spesifikasi teknis, serta ketentuan penggunaan anggaran negara.

Dalam keterangannya, Izhar secara khusus menyoroti Kepala Balai, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Wilayah II, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berkaitan dengan proyek Tahun Anggaran 2023 tersebut.

Nama yang disebut dalam laporan pelapor meliputi Moch Iqbal Tamher selaku Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku saat itu, Toche Leuwol selaku Kasatker Wilayah II, serta Rahmat Rumadhona selaku PPK.

Penyebutan nama-nama tersebut merupakan bagian dari laporan yang disampaikan pelapor dan bukan merupakan penetapan kesalahan oleh aparat penegak hukum. Dugaan keterlibatan maupun tanggung jawab masing-masing pihak masih perlu didalami melalui proses pemeriksaan dan pembuktian.

Berdasarkan dokumen pengaduan yang disampaikan pelapor, proyek Preservasi Jalan Saleman–Besi–Wahai–Pasahari memiliki nilai kontrak sebesar Rp23.784.439.459.

Proyek yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut dilaksanakan oleh PT Aiwondeni Permai. Kontrak pekerjaan disebut ditandatangani pada 3 Maret 2023, setelah proses tender yang menurut pelapor diikuti oleh 45 peserta.

Pelapor menyebutkan bahwa anggaran proyek telah dicairkan hingga 100 persen. Namun, berdasarkan penelusuran lapangan yang diklaim dilakukan pelapor, terdapat sejumlah pekerjaan yang diduga tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan volume dalam dokumen kontrak.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah pekerjaan rekonstruksi jalan pada ruas Saleman–Besi dan Besi–Wahai. Dalam dokumen pengaduan, pelapor mengklaim terdapat dugaan ketidaksesuaian volume pekerjaan gabungan yang mencapai 5,6 kilometer.

Selain itu, pekerjaan pembongkaran jalan pada ruas Saleman–Besi sepanjang 0,1 kilometer turut dipersoalkan. Pekerjaan tersebut disebut memiliki nilai sekitar Rp440 juta dan diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Meski demikian, seluruh klaim mengenai pekerjaan yang diduga fiktif maupun kekurangan volume tersebut masih memerlukan pemeriksaan fisik, pencocokan dokumen kontrak, serta verifikasi teknis oleh pihak independen.

Tidak hanya pekerjaan jalan, laporan tersebut juga menyoroti sejumlah komponen pekerjaan lainnya yang dinilai perlu diperiksa lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

Pada pekerjaan rehabilitasi Jembatan Saleman–Besi sepanjang 60 meter, dokumen pengaduan mencantumkan nilai sekitar Rp4,62 miliar. Pelapor juga menyoroti komponen honor pekerja yang disebut mencapai Rp2,70 miliar.

Sementara itu, pekerjaan gorong-gorong pada ruas Besi–Wahai sepanjang 5,5 meter turut menjadi perhatian. Dalam dokumen yang sama, pekerjaan tersebut dicantumkan bernilai sekitar Rp910 juta, dengan tambahan komponen honor pekerja sebesar Rp420 juta.

Pekerjaan tambal sulam jalan di sejumlah titik juga dipersoalkan karena diduga tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi dan realisasi pekerjaan di lapangan.

Besaran nilai pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengaduan tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya kerugian negara. Kepastian mengenai pelaksanaan pekerjaan, kewajaran pembayaran, dan potensi kerugian keuangan negara perlu ditentukan melalui pemeriksaan yang berwenang.

Persoalan lain yang diangkat pelapor berkaitan dengan dokumentasi progres pekerjaan.

Dalam dokumen pengaduan disebutkan adanya dugaan penggunaan foto dari proyek jalan lain, yakni ruas Pelitajaya–Taniwel Tahun 2023, untuk mendukung laporan kemajuan pekerjaan Preservasi Jalan Saleman–Besi–Wahai–Pasahari.

Jika dugaan tersebut terbukti, keabsahan dokumentasi progres pekerjaan menjadi salah satu aspek yang perlu ditelusuri untuk memastikan kesesuaian antara laporan administrasi dan kondisi faktual di lapangan.

Pelapor juga mempertanyakan proses pemilihan sampel pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, tudingan terkait dokumentasi proyek maupun proses audit tersebut masih membutuhkan verifikasi independen dan klarifikasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Karena itu, pemeriksaan terhadap dokumen kontrak, laporan kemajuan pekerjaan, bukti pembayaran, dokumentasi lapangan, serta hasil pemeriksaan sebelumnya dinilai penting untuk memperoleh gambaran yang utuh.

Dalam laporan yang disampaikan kepada Bareskrim Polri dan Kejagung, DPP LSM Baladaya meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti pengaduan dengan memeriksa pihak-pihak yang disebutkan dalam laporan.

Pelapor juga meminta dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan bersama ahli teknik independen untuk mencocokkan volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak dengan kondisi aktual di lapangan.

Selain itu, pelapor mendorong koordinasi dengan BPK atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna mendukung proses pemeriksaan, terutama dalam menilai kesesuaian pekerjaan dan kemungkinan adanya kerugian keuangan negara.

Bagi DPP LSM Baladaya, laporan tersebut merupakan langkah awal untuk mendorong pengusutan atas dugaan penyimpangan anggaran proyek infrastruktur di Maluku.

Izhar menegaskan pihaknya akan terus memantau perkembangan laporan tersebut dan berharap aparat penegak hukum menindaklanjutinya secara profesional, transparan, serta berdasarkan alat bukti yang sah.

Hingga berita ini disusun, uraian mengenai dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut masih mengacu pada keterangan dan dokumen pengaduan pelapor. Belum terdapat informasi terverifikasi dalam bahan yang diterima mengenai hasil penyelidikan aparat penegak hukum atas laporan tersebut.

Klarifikasi dari pihak kontraktor pelaksana, pejabat terkait, serta instansi yang berwenang juga diperlukan agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang.

Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Preservasi Jalan Saleman–Besi–Wahai–Pasahari harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah sebelum pihak mana pun dapat dinyatakan bertanggung jawab. (**)

Halut, Globaltimurnn.com — Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si., memaparkan strategi pemerintah daerah dalam mendorong hilirisasi komoditas kelapa dan pala menuju ekonomi berkelanjutan dalam Diskusi Panel Akademik Universitas Hein Namotemo, Jumat (9/10/2026).

Diskusi yang digelar dalam rangka menyambut Dies Natalis ke-11 Universitas Hein Namotemo yang akan diperingati pada 24 November 2026 itu berlangsung di Kampus Universitas Hein Namotemo, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, pukul 14.40 WIT.

Kegiatan mengangkat tema “Potensi Lokal Menuju Ekonomi Berkelanjutan, Mempercepat Hilirisasi Kelapa dan Pala di Halut”, dan dihadiri Bupati, para pimpinan OPD, Rektor Universitas Hein Namotemo Dr. Hendriyane Namotemo, M.M., dosen, mahasiswa, panelis serta tamu undangan.

Rektor Universitas Hein Namotemo, Dr. Hendriyane Namotemo, menyampaikan bahwa Dies Natalis tahun ini menjadi momentum pertama bagi universitas tanpa kehadiran pembina universitas, almarhum Ir. Hein Namotemo, M.Sp.

Meski demikian, menurutnya, universitas tetap melanjutkan pengabdian dengan dukungan Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan.

Ia menegaskan, tema diskusi memiliki relevansi strategis dengan pembangunan Halmahera Utara. Perguruan tinggi, kata dia, siap mendukung pengelolaan potensi daerah secara berkelanjutan sekaligus membangun sinergi antara pemerintah, kampus, dunia usaha dan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Piet Hein Babua menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi Halmahera Utara tidak dapat dipisahkan dari potensi lokal, seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata hingga pertambangan.

Jika dikelola secara tepat dan bertanggung jawab, sektor-sektor tersebut dinilai mampu membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Bupati mengatakan, arah pembangunan tersebut harus sejalan dengan agenda nasional terkait hilirisasi dan industrialisasi dalam Asta Cita. Untuk Halmahera Utara, pemerintah memprioritaskan dua komoditas unggulan, yakni kelapa dan pala.

Menurutnya, kebijakan hilirisasi kelapa melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Hilirisasi Buah Kelapa dilatarbelakangi kondisi harga kopra yang selama ini mengalami fluktuasi dan kerap menempatkan petani pada posisi yang kurang menguntungkan ketika hanya menjual bahan mentah.

Pembatasan penjualan buah kelapa ke luar daerah diarahkan untuk mendorong pengolahan di dalam daerah, memperkuat industri lokal, meningkatkan penyerapan bahan baku dan menjaga stabilitas harga di tingkat petani.

“Kita tidak boleh hanya melihat fluktuasi harga jangka pendek, melainkan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kebijakan berjalan,” ujar Bupati.

Ia menyebutkan, sebelum kebijakan tersebut diterapkan, harga kopra pernah berada pada kisaran Rp6.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Rantai komoditas kelapa juga memiliki dampak luas terhadap masyarakat, termasuk tenaga kerja pelabuhan yang sebagian besar aktivitasnya berkaitan dengan distribusi kopra.

Bupati juga memaparkan pertumbuhan ekonomi Halmahera Utara yang mencapai 11,05 persen, sehingga masuk dalam jajaran daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

Salah satu persoalan yang sebelumnya dihadapi adalah hasil olahan kelapa dari Halmahera Utara yang diekspor dengan pencatatan asal barang di Surabaya. Kondisi tersebut membuat kontribusi ekonomi dari aktivitas ekspor belum sepenuhnya tercatat sebagai bagian dari perekonomian daerah.

Kini, Halmahera Utara telah memperoleh Surat Keterangan Asal (SKA) pada Mei 2026, sehingga pencatatan asal barang ekspor dapat dilakukan secara lebih jelas dan manfaat ekonomi dari aktivitas ekspor diharapkan semakin optimal.

Untuk komoditas pala, Pemkab Halut juga menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam pengembangan bibit unggul, teknik budidaya serta pengolahan pascapanen. Sampel buah pala Halut telah dikirim ke UGM untuk dilakukan pengujian sebagai dasar peningkatan mutu dan daya saing produk.

Bupati turut menyinggung dampak fenomena El Niño yang menyebabkan kerusakan pada sejumlah tanaman petani. Pemerintah daerah merencanakan bantuan bibit dan program pemulihan pertanian pada tahun mendatang.

Halut sendiri memiliki sekitar enam juta pohon kelapa yang dinilai menjadi aset besar untuk dikembangkan melalui pengolahan dan hilirisasi.

Dalam jangka panjang, pemerintah daerah juga mendorong konsep ekonomi biru dan ekonomi hijau, dengan mengembangkan sektor perikanan dan kelautan sekaligus perkebunan serta kehutanan secara berkelanjutan.

“Pembangunan ekonomi harus memberikan nilai tambah, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” demikian arah yang disampaikan dalam forum tersebut.

Diskusi panel Universitas Hein Namotemo ini menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pemerintah, akademisi dan masyarakat dalam merumuskan gagasan pembangunan berbasis potensi lokal.

Hilirisasi kelapa dan pala, penguatan tata kelola ekspor, serta pemulihan sektor pertanian pasca-El Niño diharapkan menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara secara berkelanjutan. (GIO).

Ambon, globaltimurnn.com — Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediyati Hariyadi, menyampaikan apresiasi kepada Perum Bulog atas pencapaian target pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 4 juta ton setara beras. Apresiasi tersebut disampaikan dalam acara Tasyakuran Pencapaian Pengadaan CBP 4 Juta Ton yang berlangsung di Gudang Bulog Nusaniwe, Airsalobar, Ambon. Jumat (9/10/2026)

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, turut menghadiri kegiatan tersebut bersama jajaran Perum Bulog dan sejumlah perwakilan instansi terkait. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengapresiasi kerja keras Bulog sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Dalam sambutannya, Siti Hediyati Hariyadi menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama kedaulatan bangsa, terlebih di tengah dinamika global dan tantangan perubahan iklim yang dapat memengaruhi ketersediaan serta distribusi pangan.

“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota Komisi IV DPR RI, kami menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Perum Bulog atas capaian memenuhi target pengadaan 4 juta ton setara beras,” ujarnya.

Ia mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil dedikasi, pengabdian, dan kerja keras seluruh jajaran Bulog. Ia berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga Bulog terus berperan dalam menjaga stabilitas pangan serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

Siti juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama antara Bulog, petani, lembaga terkait, dan DPR RI agar pelaksanaan tugas pengadaan serta pengelolaan cadangan pangan berjalan optimal.

“Karena itu, tingkatkan terus kerja sama Bulog dengan para petani, lembaga-lembaga terkait, serta DPR, sehingga tugas Bulog dapat berjalan dengan baik dan mampu memenuhi segala kebutuhan masyarakat,” katanya.

Selain menyampaikan apresiasi atas capaian pengadaan beras, Siti mengungkapkan kesan saat mengunjungi Gudang Bulog Nusaniwe. Menurutnya, fasilitas tersebut telah berdiri selama puluhan tahun dan masih dimanfaatkan dengan baik berkat pemeliharaan yang dilakukan oleh jajaran Bulog.

Ia berharap fasilitas pergudangan yang ada terus dirawat agar tetap mendukung kelancaran penyimpanan dan distribusi pangan kepada masyarakat.

Siti kembali menyampaikan ucapan selamat kepada Perum Bulog atas pencapaian target pengadaan CBP 4 juta ton. Ia berharap capaian tersebut menjadi dorongan untuk memperkuat peran Bulog dalam menjaga ketahanan pangan dan mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Unsur Forkopimda Provinsi Maluku, Wali Kota Ambon, Pimpinan OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Wakil Direktur Utama Bulog, Perwakilan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, perwakilan Badan Karantina Indonesia, Perwakilan PT Pupuk Indonesia,  serta jajaran Perum Bulog Maluku. (Rdks) 

Ambon, globaltimurnn.com - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX menegaskan dukungannya terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pertumbuhan ekonomi daerah melalui kehadiran perwakilannya dalam Opening Ceremony Maluku Manggurebe ke-6 Tahun 2026 di Taman Pattimura, Jl. Slamet Riyadi, Sirimau, Kota Ambon, Jumat (9/10/2026).

Komandan Satuan Pertahanan Pantai (Dansathantai) Kodaeral IX, Kolonel Laut (P) Frejhon Da Costa bersama Kepala Keuangan Wilayah (Kakuwil) Kodaeral IX, Kolonel Laut (S) Eko Judianto hadir mewakili Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., dalam kegiatan yang menjadi salah satu upaya mendorong pengembangan UMKM dan memperkuat perekonomian di Provinsi Maluku.

Mengusung tema “Manggurebe Mendorong Kreativitas dan Inovasi UMKM untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Tahan”, kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk unggulan, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing melalui kreativitas, inovasi, dan pemanfaatan teknologi digital.

Acara tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Ir. Sadali Ie, Ketua TP-PKK/Dekranasda Provinsi Maluku Ny. Maya Baby Rampen Lewerissa, Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulawesi Selatan M. Amando Irawan, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala KPw BI Provinsi Maluku Surya Alamsyah, Kabinda Maluku Marsma TNI R. Harys Suryo Mahendro.

Kemudian Wakil Ketua III DPRD Provinsi Maluku Abdullah Azis Sangkala, Wali Kota Ambon Drs. Bodewin M. Wattimena, Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Billady, serta unsur Forkopimda, perbankan, pimpinan BUMN/BUMD, instansi pemerintah, dan masyarakat.

Dalam sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan oleh Sadali Ie, Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku atas konsistensi penyelenggaraan Maluku Manggurebe yang telah memasuki tahun keenam.

Kegiatan ini dinilai sejalan dengan upaya memperkuat UMKM sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah. Sambutan tersebut juga menyoroti kinerja ekonomi Maluku yang tumbuh sebesar 5,31 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,16 persen.

Potensi sumber daya alam Maluku, khususnya sektor perikanan, pala, cengkih, serta kerajinan dan busana khas daerah, dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah.

Kehadiran perwakilan Kodaeral IX dalam kegiatan ini merupakan wujud dukungan TNI AL terhadap sinergi lintas sektor dalam mendorong pembangunan daerah. Kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, TNI-Polri, dunia usaha, dan pelaku UMKM diharapkan dapat memperkuat ekosistem usaha yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.

Melalui Maluku Manggurebe ke-6 Tahun 2026, Kodaeral IX berharap pelaku UMKM di Maluku semakin berkembang, mandiri, dan inovatif sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Rdks) 

Piru, globaltimurnn.com - Dampak kebakaran di berbagai tempat sangat menarik perhatian semua pihak, hal tersebut tidak luput juga dari perhatian Kapolres Seram Bagian Barat AKBP. Rifando Pradikta Rulando. S. I. K, M. A. P, C. L. M. A. 

Menariknya" Kapolres SBB sering turun lansung ke sejumlah titik kebakaran temua masyarakat dan bahkan tebarkan hinbaun, bahkan pantau setiap titik rawan kebakaran. 

Kapolres SBB yang ditemui di Mako Polres SBB pagi tadi noleh sejumlah awak media menjelaskan"  Saat ini pihaknya sering melakukan aksi silaturahmi bersama dengan sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan Ormas, dan juga paguyuban yang ada di Kabupaten bertajuk Saka Mese Nusa ini, bahkan sampai ke perangkat Desa. 

Hal tersebut dilakukan sebagai wujud menjaga Kamtibmas tetap kondusif dan terus ajak warga masyarakat jaga Kamtibmas dan toleransi. 

Tidak hanya itu, pihaknya juga sambangi setiap lembaga pendidikan baik SD, SMP, SMA yang ada di sekitar SBB, hal itu dilakukan karena menindaklanjuti program Kapolda Maluku "Polisi Masuk Sekolah" Ucapnya

Kepada awak media Kapolres mengatakan" Menyikapi kebakaran hutan dan lahan yang setiap saat terjadi di SBB, pihaknya sedang melakukan identifikasi berbagai titik rawan kebakaran, sehingga pihaknya mengambil langkah - langkah dengan menghimbau setiap masyarakat setempat. Jumaat 09/10/2026

Dikatakan-nya" Selain turun lansung pada masyarakat, pihaknya sedang mempersiapkan spanduk - spanduk himbauan yang akan dipajang pada sejumlah titik, baik lokasi kebakaran maupun lahan yang belum termakan si jago merah. 

Ada sejumlah lokasi lahan yang baru dibersihkan masyarakat untuk siap menanam tanaman baik tanaman umur panjang maupun hasil kebun lain-nya, Kapolres akan segera turun ke lokasi tersebut dan akan menghimbau pemilik lahan untuk lakukan pencegahan kebakaran saat hendak membakar lahan yang baru dibersihkan, karena rumput pada mengering. Jelasnya  (Rdks)