Foto : Pemkab Halut Perkuat Sistem Ekspor Lewat Sosialisasi IPSKA Bersama Kementerian Perdagangan

Kegiatan ini dipimpin Bupati Halut Dr Piet Hein Babua, M.Si yang didampingi Ketua Tim IPSKA Kementerian Perdagangan Pusat Bapak Agung, Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo, Bambang Sunoto, S.H., M.H, Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H. dan Sekda Halut Drs. E.J. Papilaya, MTP. Hadir pula unsur Pimpinan Daerah, Pimpinan OPD, Instansi Vertikal, TNI, Polri, serta pelaku usaha. 

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa kebijakan Peraturan Daerah tentang Hilirisasi yang digagas Pemerintah Daerah berlandaskan keprihatinan terhadap nasib petani kelapa selama puluhan tahun. Selama 30-40 tahun terakhir, harga kopra di daerah ini mengalami gejolak tajam dan tertekan di kisaran Rp7.000 per kilogram hingga akhir 2024 akibat persaingan pasar yang tidak sehat. Sejak awal 2025, masuknya pelaku usaha baru mulai mendorong perbaikan harga, membuktikan pentingnya iklim persaingan usaha yang sehat.

"Kebijakan ini bukan untuk kepentingan satu pihak saja. PT Niko hanyalah salah satu pilihan pasar bagi petani. Tujuan utama kami adalah memperkuat posisi petani dan meningkatkan nilai tambah hasil bumi daerah," tegas Bupati.

Bupati juga menjelaskan upaya strategis Pemerintah Daerah untuk memajukan sektor kelautan dan perdagangan. Saat ini, kiriman komoditas PT Niko telah mencapai jumlah besar setiap bulannya. Pemerintah Daerah terus berjuang meningkatkan status Pelabuhan Tobelo menjadi Pelabuhan Pengumpul bahkan Pelabuhan Utama. Ia menekankan bahwa kemampuan ekspor tidak hanya bergantung pada status pelabuhan, tetapi juga kelengkapan dokumen seperti IPSKA dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

"Kami berusaha agar setiap aktivitas ekspor tercatat dengan baik. Tujuannya sederhana: agar pajak dan devisa hasil ekspor benar-benar dinikmati oleh masyarakat Halmahera Utara," tambahnya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan peran Pemerintah Daerah sebagai fasilitator investasi. Ia memerintahkan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara untuk mendukung setiap kebijakan pembangunan dan melayani pelaku usaha dengan sepenuh hati. Teguran tegas disampaikan bagi oknum yang mempersulit pelayanan:

"Saya tidak akan berkompromi dengan hambatan investasi. Laporkan kepada saya jika ada yang mempersulit, akan saya tindak tegas!"

Dalam pandangan jangka panjang, Bupati memiliki visi besar menjadikan Halmahera Utara sebagai pusat ekspor utama di Kawasan Maluku Utara. Bahkan, daerah ini ditargetkan berkembang menjadi "Singapurnya Maluku Utara". Kehadiran Tim IPSKA dari Kementerian Perdagangan Pusat diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh kepada pelaku usaha agar peluang pasar luar negeri dapat dimanfaatkan secara maksimal. "Tutup Bupati." (𝐆𝐈𝐎).

Foto : Musda II Kosgoro Maluku, Dari Seremonial ke Aksi Nyata, Dorong Ekonomi Laut Jadi Tulang Punggung Daerah

Pesan tersebut disampaikan oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Ambon, Roby Sapulette, saat pembukaan Musda di Zest Hotel Ambon, Jumat (24/04/2026).

Menurut Wali Kota, Musda harus melampaui sekadar seremoni. Ia menegaskan bahwa forum ini adalah ruang strategis untuk mengevaluasi peran organisasi sekaligus merumuskan arah kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah kepulauan.

“Musda ini harus menjadi ruang konsolidasi yang produktif dan mampu melahirkan kebijakan yang solutif bagi percepatan pembangunan,” tegasnya.

Mengusung tema Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Kelautan, Musda dinilai sangat kontekstual dengan karakter Maluku sebagai wilayah kepulauan yang kaya sumber daya laut. Namun, potensi besar tersebut diakui masih belum tergarap maksimal dan belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berbagai tantangan masih membayangi, mulai dari keterbatasan infrastruktur, mahalnya biaya distribusi logistik, hingga ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Dalam konteks itu, pemerintah menilai pendekatan pembangunan yang terlalu sentralistik sudah tidak lagi relevan. Dibutuhkan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis pada realitas lokal Maluku sebagai daerah kepulauan.

Di sinilah peran Kosgoro 1957 menjadi penting. Organisasi ini diharapkan mampu tampil sebagai mitra strategis pemerintah, tidak hanya dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga dalam mendorong ekonomi berbasis potensi lokal.

“Kosgoro diharapkan bisa mengambil peran aktif dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, sekaligus membuka akses masyarakat terhadap pasar dan teknologi,” ujar Wattimena.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam pembangunan ekonomi kelautan. Semua pihak harus dilibatkan, mulai dari nelayan, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang menjadi motor masa depan pembangunan.

Musda II ini pun diharapkan melahirkan gagasan segar, program kerja yang konkret, serta kepemimpinan organisasi yang visioner dan bertanggung jawab.

“Gunakan forum ini sebagai ruang dialog yang konstruktif agar melahirkan solusi nyata dan terukur bagi kemajuan Maluku,” pesannya.

Ke depan, Musda II Kosgoro Maluku diharapkan menjadi titik awal penguatan peran organisasi dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, dengan sektor kelautan sebagai pilar utama menuju kesejahteraan masyarakat. (Za)

Foto : Musda II Kosgoro Maluku Resmi Dibuka, Ely Toisutta Tekankan Soliditas dan Arah Baru Organisasi

Pembukaan Musda ini menjadi titik penting bagi perjalanan organisasi, tidak hanya sebagai agenda formal, tetapi juga sebagai ruang strategis untuk memperkuat konsolidasi internal serta merumuskan arah kebijakan organisasi ke depan.

Dalam pidatonya, Toisutta menegaskan bahwa Musda harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempererat kebersamaan antar-kader sekaligus memperkuat fondasi organisasi agar tetap relevan di tengah dinamika zaman.

“Musda bukan sekadar forum rutin, tetapi wadah penting untuk menyatukan visi, memperkokoh solidaritas, dan menyusun langkah konkret menghadapi tantangan ke depan,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan kembali akar historis Kosgoro 1957 sebagai salah satu organisasi pendiri Partai Golkar, yang memiliki rekam jejak panjang dalam kontribusi terhadap pembangunan nasional. Nilai-nilai pengabdian, kedisiplinan, dan nasionalisme, menurutnya, harus terus menjadi ruh dalam setiap gerak organisasi.

Lebih jauh, Toisutta menekankan pentingnya peran Kosgoro sebagai tempat kaderisasi yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi.

“Kosgoro harus menjadi ruang pembinaan kader yang berintegritas, yang siap mengambil peran nyata dalam pembangunan bangsa,” tegasnya.

Menghadapi berbagai tantangan global dan nasional, Toisutta mengajak seluruh kader untuk terus beradaptasi dan berinovasi tanpa kehilangan jati diri organisasi. Perubahan di berbagai sektor, mulai dari ekonomi hingga teknologi, harus direspons secara bijak dan terukur.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya menjaga stabilitas sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan. Menurutnya, kondisi yang aman dan kondusif menjadi prasyarat mutlak agar berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal.

“Stabilitas adalah pondasi. Tanpa itu, pembangunan tidak akan memberikan hasil maksimal. Kosgoro harus hadir sebagai bagian dari solusi di tengah masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Toisutta juga mendorong Kosgoro 1957 untuk terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Ia berharap Musda II ini dapat melahirkan kepemimpinan yang visioner, menghasilkan gagasan segar, serta merumuskan program kerja yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Menutup sambutannya, Toisutta mengajak seluruh kader untuk terus menjaga kekompakan, meningkatkan kapasitas diri, serta berkontribusi secara berkelanjutan bagi kemajuan daerah dan bangsa.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan Musda II Kosgoro 1957 Provinsi Maluku. (Za)

Foto : GAMKI Ambon Rayakan 64 Tahun Pengabdian: Dari Iman Menuju Aksi Nyata Untuk Negeri

Bertempat di Gedung Gereja Bethania pada Kamis (23/4/2026), kegiatan ini dirangkaikan dengan Syukuran Paskah sebuah simbol kebangkitan, harapan, dan pembaruan komitmen. Hadir dalam kesempatan tersebut jajaran pengurus GAMKI, anggota, serta Pemerintah Kota Ambon yang diwakili oleh Sekretaris Kota, Robby Sapulette.

Ketua DPC GAMKI Kota Ambon, Desy Haullaw, dalam sambutannya menegaskan bahwa perjalanan 64 tahun organisasi bukanlah sekadar hitungan waktu, melainkan bukti ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Ia mengajak seluruh kader untuk tidak terjebak dalam rutinitas seremonial, tetapi menjadikan nilai Paskah sebagai fondasi dalam bertindak.

“Iman harus hidup dalam tindakan. Kebangkitan Kristus harus tercermin dalam keberanian kita untuk melayani, peduli, dan memperjuangkan kebenaran di tengah masyarakat,” tegasnya.

Desy juga menyoroti pentingnya peran pemuda Kristen di era globalisasi. Menurutnya, kader GAMKI harus mampu menjembatani nilai-nilai iman dengan realitas sosial yang terus berkembang, sekaligus menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif.

Sementara itu, dalam sambutan Wali Kota Ambon yang dibacakan oleh Sekretaris Kota, pemerintah memberikan apresiasi atas kontribusi GAMKI dalam mendukung pembangunan daerah. Organisasi ini dinilai memiliki posisi strategis dalam membangun karakter generasi muda sekaligus memperkuat nilai kebersamaan di tengah masyarakat.

“Keberadaan GAMKI bukan hanya sebagai wadah organisasi, tetapi harus menjadi motor penggerak perubahan yang nyata. Iman tidak boleh berhenti pada doa, tetapi harus diwujudkan dalam kerja dan pelayanan,” demikian pesan pemerintah.

Lebih dari sekadar perayaan, kegiatan ini juga menjadi ruang refleksi atas peran GAMKI sebagai organisasi kader yang telah melahirkan banyak pemimpin dan pelayan masyarakat. Semangat kebersamaan, kepedulian, dan pengabdian kembali diteguhkan sebagai nilai utama yang harus terus dijaga.

Sebagai wujud nyata dari semangat tersebut, DPC GAMKI Kota Ambon turut menyalurkan bantuan kasih kepada para janda dari lima kecamatan di Kota Ambon. Aksi ini menjadi bukti bahwa nilai iman yang diusung tidak berhenti pada kata-kata, tetapi hadir dalam sentuhan nyata bagi sesama.

Dengan mengusung semangat “cinta Tuhan, cinta nusa dan bangsa,” GAMKI Kota Ambon diharapkan terus bertumbuh sebagai organisasi yang relevan, responsif, dan berdampak menjawab tantangan zaman sekaligus menjadi terang bagi masyarakat luas. (Za)

Foto : Sinergi Polisi, Desa, dan Dishub, Penerangan Jalan Jalur Pendakian Pohara Segera Direalisasikan

Langkah ini diambil sebagai respons atas kondisi jalur yang minim penerangan, khususnya pada malam hari, yang dinilai berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas serta kerawanan tindak kriminalitas. Jalur tersebut selama ini menjadi akses penting bagi warga maupun pengunjung.

_Ipda Muhammad Rizal, S.H, Panit 9 Sat PJR Polda Sultra selaku Ka Pos Pam Terpadu PJR induk Pohara_ menegaskan bahwa penerangan jalan merupakan faktor krusial dalam mendukung keselamatan pengguna jalan.

“Penerangan yang memadai tidak hanya menekan angka kecelakaan, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat yang beraktivitas, terutama di malam hari,” ujarnya, Jumat 24 April 2026.

Selain aspek keselamatan, keberadaan lampu jalan juga diharapkan mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi serta memperlancar mobilitas warga di wilayah tersebut.

Selama kegiatan koordinasi berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif. Dokumentasi kegiatan turut disiapkan sebagai bagian dari laporan dan dasar tindak lanjut program.

Dengan adanya sinergi antara kepolisian, pemerintah desa, dan instansi terkait, pemasangan lampu penerangan jalan di Desa Pohara diharapkan dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (V374) 

Foto : Kriminalisasi Kebijakan PI 10% Blok Masela? Tim Advokat Sebut Tuntutan Jaksa Cacat Hukum

Di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ambon, Fahri Bachmid menegaskan bahwa kebijakan penyertaan modal kepada PT Tanimbar Energi merupakan langkah strategis yang memiliki dasar hukum kuat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Kebijakan tersebut, menurutnya, bertujuan mengamankan hak Participating Interest (PI) sebesar 10 persen di Wilayah Kerja Blok Masela salah satu proyek strategis nasional yang bernilai ekonomi tinggi bagi masa depan Maluku.

Dalam pembelaannya, Fahri mengungkapkan bahwa melalui kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berhasil mengamankan porsi 3 persen dari PI 10 persen secara administratif. Nilai ekonomi dari porsi tersebut diproyeksikan mencapai triliunan rupiah dalam jangka panjang.

“Ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan upaya strategis untuk menjamin kesejahteraan generasi mendatang. Sangat ironis jika langkah yang bertujuan menjaga aset daerah justru dipandang sebagai tindak pidana,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa penggunaan anggaran untuk operasional dan penggajian dalam tubuh BUMD adalah praktik yang sah secara hukum dan lazim dalam tata kelola korporasi. Menurutnya, menilai biaya operasional sebagai kerugian negara merupakan kekeliruan dalam memahami prinsip hukum keuangan dan bisnis.

Lebih jauh, tim advokat menyoroti tidak terpenuhinya unsur niat jahat (mens rea) dalam perkara ini. Berdasarkan fakta persidangan, tidak ditemukan adanya aliran dana ke rekening pribadi Petrus Fatlolon.

“Penegakan hukum tidak boleh dibangun di atas asumsi atau dugaan. Harus ada fakta konkret. Dalam perkara ini, tidak ada bukti klien kami memperkaya diri sendiri,” ujar Fahri.

Ia menyebut tindakan kliennya sebagai bentuk bonum commune yakni kebijakan yang diambil demi kepentingan umum. Oleh karena itu, menurutnya, unsur tindak pidana korupsi menjadi tidak relevan untuk disematkan.

Dalam bagian lain pledoi, Fahri juga mengkritisi dasar perhitungan kerugian negara yang digunakan Jaksa Penuntut Umum. Ia merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang menegaskan bahwa penetapan kerugian negara secara final merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Jika perhitungan kerugian tidak berasal dari lembaga yang berwenang secara konstitusional, maka dasar tuntutan menjadi lemah dan cacat hukum,” jelasnya.

Menutup pembelaannya, tim advokat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ontslag van alle rechtsvervolging, yakni melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Mereka juga meminta agar seluruh hak Petrus Fatlolon dipulihkan.

Persidangan ini pun menjadi sorotan, bukan hanya karena menyangkut dugaan korupsi, tetapi juga karena membuka perdebatan lebih luas tentang batas antara kebijakan publik dan pertanggungjawaban pidana di era otonomi daerah. (Tim)

Foto : Sinergitas Lintas Sektor Warnai Kerja Bakti di Pelabuhan Konteiner Tobelo

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 06.30 WIT tersebut diawali dengan apel yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Halmahera Utara, Drs. E.J. Papilaya, MTP. Dalam arahannya, Sekda menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa kerja bakti ini merupakan bagian penting dalam menyukseskan momentum bersejarah, yakni masuknya kapal Pelni untuk pertama kalinya di Tobelo. 

“Momentum ini sangat penting karena menjadi awal dari peningkatan layanan transportasi laut di Halmahera Utara. Diharapkan kehadiran kapal Pelni dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Sekda. 

Lebih lanjut, Sekda juga menekankan pentingnya kebersihan dan kesiapan lokasi pelabuhan sebagai tanggung jawab bersama. Ia mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, serta mendukung kelancaran operasional pelayaran perdana tersebut. Selain itu, pelayanan kepada masyarakat juga harus menjadi prioritas utama agar kepercayaan publik terhadap layanan transportasi laut semakin meningkat. 

Sekitar pukul 06.45 WIT, Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, M.Si bersama Wakil Bupati Dr. Kasman Hi. Ahmad, S.Ag., M.Pd turut hadir di lokasi untuk melakukan peninjauan langsung terhadap kesiapan area pelabuhan. Kehadiran keduanya menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh persiapan berjalan optimal. 

Kegiatan kerja bakti ini melibatkan ratusan peserta yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, TNI, Polri, serta ASN di lingkungan Kabupaten Halmahera Utara. Turut hadir di antaranya perwakilan Dandim 1508/Tobelo, perwakilan Kapolres Halut, Kepala KUPP Tobelo, para asisten Setda, staf ahli bupati, pimpinan OPD, serta personel dari Kodim, Polres, dan Batalyon A Pelopor Kupa-Kupa. 

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan seluruh persiapan penyambutan KM Tatamailau dapat berjalan maksimal serta memberikan kesan positif bagi pelayaran perdana di Pelabuhan Tobelo. (𝐆𝐈𝐎).