globaltimurnn.com: Berita DPRD Malteng
Deskripsi gambar
Tampilkan postingan dengan label Berita DPRD Malteng. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita DPRD Malteng. Tampilkan semua postingan

Rabu, 10 Juni 2026

DPRD Malteng Siap Sahkan Ranperda Disabilitas Maluku Tengah

Juni 10, 2026


Masohi
, globaltimurnn.com - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Maluku Tengah segera memasuki tahap akhir.


Setelah melalui proses fasilitasi pemerintah provinsi maluku, Ranperda inisiatif DPRD itu siap ditetapkan dalam rapat peripurna DPRD.


Ranperda yang mulai digarap sejak awal 2025 tersebut meruapakan hasil pembahasan komisi IV DPRD Maluku Tengah.


Fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku dilakukan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat, guna memastikan substansi Ranperda selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta regulasi daerah lainnya.


Ketua Komisi IV DPRD Maluku Tengah, Musriadin Labahawa, mengatakan proses fasilitasi telah rampung dan DPRD tinggal menindaklanjuti tahapan administratif terakhir.


“Ranperda penyandang disabilitas sudah selesai difasilitasi Pemprov. Besok kami ke Pemprov untuk mengambil dokumen hasil fasilitasi,” ujar Musriadin kepada LiputanMalteng.co.id, Selasa (3/2/2026).


Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menegaskan, tahapan berikutnya adalah penetapan Ranperda dalam rapat paripurna DPRD hingga resmi menjadi Peraturan Daerah.


Menurut Musriadin, pengesahan Perda ini menjadi jawaban atas harapan para penyandang disabilitas di Maluku Tengah yang selama ini menunggu payung hukum yang menjamin hak dan perlindungan mereka.


“Setelah ditetapkan, Perda ini diharapkan membuka ruang perhatian yang lebih luas dari pemerintah daerah terhadap penyandang disabilitas,” kata dia. (**) 

Selengkapnya

DPRD Gelar Paripurna Penyerahan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Malteng TA-2025

Juni 10, 2026


Masohi, globaltimurnn.com - Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menegaskan kesiapannya menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Rabu 20/05/2026


Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan.


Dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku Tengah yang mengagendakan penyampaian rekomendasi terhadap LKPJ Tahun 2025, Bupati Maluku Tengah melalui Staf Ahli Bupati, Jauhari Tuarita, menegaskan bahwa masukan DPRD menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.


Menurut Jauhari, rekomendasi DPRD tidak hanya bersifat administratif, tetapi memiliki nilai strategis dalam mendorong pemerintahan yang lebih akuntabel, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.


“Rekomendasi DPRD menjadi instrumen evaluasi yang sangat penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan capaian pembangunan,” kata Jauhari.


Ia menjelaskan, pemerintah daerah memandang rekomendasi tersebut sebagai bagian dari mekanisme pengawasan yang sehat dalam sistem pemerintahan daerah.


Selain menjalankan fungsi kontrol, DPRD juga dinilai berperan memberikan arah strategis bagi penyempurnaan kebijakan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah.


Jauhari mengakui, pelaksanaan pembangunan sepanjang 2025 masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan fiskal daerah, dinamika ekonomi nasional dan regional, hingga belum meratanya akses layanan dasar di wilayah kepulauan.


Meski demikian, sejumlah indikator pembangunan daerah menunjukkan tren positif.


Capaian tersebut, kata dia, menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk merancang strategi pembangunan yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis potensi unggulan daerah.


Sebagai tindak lanjut, Pemkab Maluku Tengah akan menjadikan rekomendasi DPRD sebagai pijakan dalam memperbaiki berbagai aspek pembangunan, mulai dari perencanaan berbasis kinerja, peningkatan kualitas belanja daerah, penguatan reformasi birokrasi, hingga percepatan pembangunan kawasan kepulauan yang masih menghadapi keterbatasan layanan dasar.


“Seluruh rekomendasi akan kami tindak lanjuti secara sistematis, terukur, dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan serta penganggaran daerah,” ujarnya.


Ia menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya program, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat.


Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD perlu terus diperkuat melalui kemitraan yang konstruktif dan profesional demi mendorong pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku Tengah.


Di akhir penyampaiannya, Jauhari menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Maluku Tengah atas pelaksanaan fungsi pengawasan dan evaluasi yang dinilai objektif serta konstruktif.


Menurutnya, rekomendasi yang disampaikan DPRD mencerminkan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, efektivitas pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah. (**)

Selengkapnya

Badan Kehormatan DPRD Malteng Dua Tahun Berjalan Belum Kantongi Tata Beracara

Juni 10, 2026


Masohi
, globaltimurnn.com — Badan Kehormatan Dewan (BK) DPRD Maluku Tengah mengungkapkan fakta mengejutkan.


Wakil Ketua BK, M. Nafis Amahoru mengungkapkan fakta ini dalam rapat Paripurna Masa Sidang I Tahun 2026 di Gedung Rakyat, Senin (19/1/2026).


Kata Nafis, hingga memasuki tahun kedua masa jabatan DPRD Maluku Tengah periode 2024–2029, Badan Kehormatan belum memiliki tata beracara sebagai pedoman resmi penegakan kode etik anggota dewan.


Amahoru mengakui bahwa ketiadaan tata beracara membuat BK belum dapat menjalankan fungsi penegakan etik secara maksimal.


“Sampai hari ini tata beracara BK DPRD belum ditetapkan. Kami sudah melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk penyamaan persepsi, namun tata beracara belum bisa dijalankan sebelum diparipurnakan dan ditetapkan secara resmi,” beber Amahoru di hadapan forum paripurna.


Menurut Nafis, keberadaan tata beracara merupakan prasyarat penting agar BK memiliki dasar hukum dan mekanisme yang jelas dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik anggota DPRD.


Ia mendorong pimpinan DPRD agar penetapan tata beracara BK segera dimasukkan dalam agenda paripurna, paling lambat sebelum DPRD memasuki masa sidang berikutnya.


“Idealnya sebelum masuk masa sidang II atau III, tata beracara ini sudah harus diparipurnakan,” tegas Amahoru


Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah, Zeth Latukarlutu, memastikan aspirasi BK telah ditindaklanjuti.


“Apa yang disampaikan Pak Nafis sudah saya teruskan kepada sekretariat untuk menjadi perhatian,” jawab Zeth.


Ia menekankan bahwa penetapan tata beracara BK perlu segera dimasukkan dalam agenda DPRD pada masa sidang I tahun sidang 2026, mengingat peran strategis BK dalam menjaga marwah dan integritas lembaga legislatif. (**)

Selengkapnya

Post Top Ad

TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI MEDIA KAMI, SEMOGA BERMANFAAT