Halut, Globaltimurnn.com – Upaya memulihkan sektor perkebunan masyarakat pascakebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus didorong DPRD Kabupaten Halmahera Utara. Melalui Komisi II, DPRD Halut melakukan konsultasi langsung dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Konsultasi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Perkebunan, bidang pembibitan dan perbenihan tersebut, difokuskan pada upaya mendapatkan dukungan pemerintah pusat untuk memulihkan perkebunan rakyat yang terdampak kemarau panjang dan karhutla.
Dalam agenda tersebut, sejumlah anggota Komisi II DPRD Halut membahas langkah pengembangan komoditas unggulan daerah, terutama kelapa dan pala yang memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian masyarakat.
Salah satu poin penting yang dibahas adalah keberlanjutan program bantuan benih kelapa dari Kementan RI. Setelah penyaluran bantuan sejak 2025, program tersebut direncanakan kembali dilanjutkan pada 2027 dengan sasaran perluasan areal tanam dan peremajaan tanaman kelapa.
Berdasarkan program yang disampaikan, pada 2026 Kementan RI telah mendistribusikan benih kelapa untuk pengembangan perkebunan seluas 5.000 hektare. Sedangkan untuk 2027, Halmahera Utara direncanakan memperoleh alokasi perluasan areal tanam seluas 500 hektare serta peremajaan tanaman kelapa seluas 1.500 hektare.
Di samping itu, perhatian pemerintah pusat juga diarahkan pada pengembangan komoditas pala. Untuk Kabupaten Halmahera Utara, ditargetkan distribusi benih pala guna mendukung pengembangan perkebunan seluas 500 hektare yang diperuntukkan bagi petani produktif.
Komisi II DPRD Halut berharap melalui konsultasi tersebut, pemerintah pusat dapat terus memberikan perhatian dan dukungan nyata terhadap kebutuhan petani, khususnya masyarakat yang mengalami dampak akibat kemarau panjang dan kebakaran hutan serta lahan.
Dukungan bantuan benih, perluasan areal tanam hingga peremajaan tanaman perkebunan dinilai menjadi langkah penting dalam mengembalikan produktivitas lahan masyarakat.
Dengan adanya koordinasi tersebut, diharapkan program pemulihan perkebunan dapat berjalan secara berkelanjutan, sehingga komoditas kelapa dan pala kembali menjadi penopang ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Halmahera Utara. (🅁🄴🄳).
