MBD, globaltimurnn.com - Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya melalui Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan Pembangunan Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2025.
Penetapan ketiga tersangka tersebut disampaikan dalam konferensi pers oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, Wido Bhernad Gabariel Sihombing, S.H., yang bertempat di Kejaksaan Tinggi Maluku, pada Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan hasil penyidikan serta alat bukti yang telah diperoleh Tim Penyidik, berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan barang bukti yang telah disita, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu: ID, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OL, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day, dan DRL, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan.
KRONOLOGI DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
Dalam Tahun Anggaran 2025, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya menganggarkan dua paket pekerjaan pembangunan jalan lapen yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD, yaitu: Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dengan nilai kontrak sebesar Rp5.343.934.000,00. Dan Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan dengan nilai kontrak sebesar Rp4.009.385.000,00.
Proses tender kedua paket pekerjaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 September 2025, dengan PT CIE ELEGAN CONSTRUCTION ditetapkan sebagai pemenang tender untuk kedua paket pekerjaan dimaksud.
Selanjutnya, pada tanggal 10 Oktober 2025, dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan Nomor 17/ DPUTRPKP-BM/ SP/ DAU/ X/ 2025 dan Nomor 18/ DPUTRPKP-BM/ SP/ DAU/ X/ 2025 oleh PPK Isaskar Daukar dan pihak penyedia, Denny Tengens.
Namun, dalam pelaksanaannya hingga berakhirnya masa kontrak, kedua pekerjaan tersebut tidak menunjukkan adanya prestasi pekerjaan yang terpasang, dengan capaian progres fisik sebesar 0% (nol persen).
PERAN DAN DUGAAN KELALAIAN PARA TERSANGKA
Dalam proses penyidikan, Tim Penyidik menemukan dugaan perbuatan dan kelalaian para tersangka dalam pelaksanaan serta pengendalian kedua paket pekerjaan tersebut.
Terhadap Tersangka ID selaku PPK, penyidik menemukan bahwa yang bersangkutan diduga tidak melaksanakan pengendalian kontrak secara semestinya, tidak pernah turun langsung ke lokasi pekerjaan, tidak meminta laporan dari Konsultan Pengawas, serta tidak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kedua PPTK maupun pihak penyedia.
Selain itu, PPK juga tidak melakukan pencairan jaminan uang muka sebesar Rp2.483.685.383,00, meskipun pekerjaan tidak menunjukkan progres fisik. Dalam proses pemutusan kontrak, PPK hanya menerbitkan dua surat teguran, masing-masing pada tanggal 17 November dan 15 Desember 2025, tanpa didahului teguran ketiga serta tidak melaksanakan tahapan Show Cause Meeting (SCM), penyusunan rencana pemutusan kontrak, maupun addendum kontrak. Jaminan uang muka juga tidak dicairkan terlebih dahulu.
Sementara itu, terhadap Tersangka OL dan Tersangka DRL selaku PPTK pada masing-masing paket pekerjaan, penyidik menemukan dugaan bahwa keduanya tidak pernah turun langsung ke lokasi pekerjaan, tidak melakukan pengendalian dan pemantauan perkembangan teknis, tidak berkoordinasi dengan Konsultan Pengawas, serta tidak melaporkan kondisi dan perkembangan pekerjaan kepada PPK.
Kedua PPTK tersebut juga diduga telah mengetahui tidak adanya progres pekerjaan, namun tidak mengambil langkah pengendalian maupun tindakan yang diperlukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
HASIL PEMERIKSAAN AHLI DAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Fisik sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ahli Nomor 2259/ DST/ PL13.2/ DV.06.05/ 2026 untuk pekerjaan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan Nomor 2252/ DST/ PL12.2/ DV.06.05/ 2026 untuk pekerjaan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan, diketahui bahwa kedua pekerjaan tersebut seharusnya telah mencapai progres fisik 100% pada Tahun 2025. Namun, faktanya pekerjaan tidak dilaksanakan sehingga capaian progres fisik hanya sebesar 0%.
Selanjutnya, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Nomor 000.5.3.1/78/IX/2026, ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar: Rp2.483.685.383,00 (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
Kerugian keuangan negara tersebut berkaitan dengan tidak dilaksanakannya pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kedua kontrak, sementara uang muka pekerjaan telah dicairkan dan jaminan uang muka tidak dilakukan pencairan sebagaimana mestinya.
Berdasarkan rangkaian hasil penyidikan dan alat bukti yang telah diperoleh, Tim Penyidik menilai terdapat dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara serta diduga memperkaya diri sendiri atau menguntungkan orang lain.
Atas perbuatan tersebut, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan:
Primair:
Pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
Subsidair:
Pasal 604 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
Dalam penanganan perkara ini, Tim Penyidik telah memeriksa sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli. Penyidikan masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan keterlibatan berdasarkan alat bukti yang sah.
Sebagai tindak lanjut dari penetapan tersangka, terhadap ketiga tersangka
dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak Kamis, 12 November 2026, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya.
Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berdampak terhadap pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Penanganan perkara ini merupakan bentuk keseriusan Kejaksaan dalam mengawal penggunaan keuangan negara agar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memastikan setiap pihak yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. (Rdks)
