Halut, Globaltimurnn.com – Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, M.Si., menegaskan bahwa seluruh aktivitas perambahan dan pembukaan lahan baru di kawasan hutan lindung KM 19, Kecamatan Galela Barat, harus dihentikan. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Permasalahan Sengketa Lahan di kawasan KM 19, yang berlangsung di Ruang Meeting Fredy Tjandua Lantai II Kantor Bupati Halmahera Utara, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati menekankan bahwa sikap pemerintah daerah bukan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan jabatan, melainkan demi kepentingan bersama, terutama masyarakat Halmahera Utara serta keberlangsungan lingkungan hidup.
Bupati mengaku memahami semangat dan perjuangan masyarakat, khususnya warga Galela, yang selama ini berupaya mengembangkan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun, menurutnya, aktivitas masyarakat tetap harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan, terutama terkait status dan fungsi kawasan hutan lindung.
"Saya tidak mungkin menyampaikan sesuatu hanya untuk menyenangkan masyarakat, tetapi kemudian di belakang hari justru menimbulkan persoalan hukum. Karena itu, saya harus menyampaikan kondisi yang sebenarnya, meskipun mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan untuk didengar," tegas Piet.
Ia menjelaskan, persoalan kawasan hutan lindung di Halmahera Utara telah beberapa kali dikonsultasikan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri maupun instansi terkait. Dari berbagai koordinasi tersebut, pemerintah daerah mendapat penegasan bahwa Bupati tidak dapat mengambil kebijakan sendiri terhadap kawasan hutan lindung karena terdapat kewenangan instansi teknis yang mengaturnya.
Hal serupa juga disampaikan dalam koordinasi bersama pihak kepolisian, kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta perwakilan program Perhutanan Sosial. Seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama bahwa kawasan hutan lindung harus dijaga dan tidak boleh dibuka secara sembarangan.
Menurut Bupati, pemerintah tidak bermaksud mengabaikan masyarakat yang selama ini telah memiliki tanaman produktif di kawasan tersebut. Namun, keberadaan kebun dan tanaman yang sudah terlanjur ada harus ditangani melalui mekanisme serta prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Yang harus kita tegaskan, masyarakat tidak boleh lagi melakukan penambahan ataupun membuka lahan baru di kawasan hutan lindung. Kita tidak sedang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk terus membuka kawasan tersebut. Kita hanya mencari bagaimana aktivitas yang sudah ada dapat ditangani melalui mekanisme yang dibenarkan oleh aturan," ujarnya.
Piet juga mengingatkan pentingnya menjaga fungsi kawasan hutan lindung sebagai penyangga ekosistem, sumber ketersediaan air, pencegah erosi, serta pengurangan risiko banjir dan kerusakan lingkungan.
Ia menilai, pembukaan hutan secara tidak terkendali dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Karena itu, masyarakat diminta tidak hanya memikirkan kebutuhan ekonomi saat ini, tetapi juga mempertimbangkan keselamatan dan kehidupan generasi mendatang.
Bupati turut menyinggung sejumlah kejadian banjir yang pernah terjadi di wilayah Halmahera Utara, Galela hingga Loloda. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa kelestarian lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama.
"Saya memohon dengan hormat kepada seluruh kepala desa, camat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh masyarakat agar tidak lagi melakukan perambahan maupun pembukaan lahan baru di kawasan hutan lindung. Ini merupakan sikap tegas pemerintah daerah," katanya.
Selain persoalan kawasan hutan, Bupati juga meminta seluruh masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban serta menghormati hak kepemilikan tanah masing-masing. Ia mengingatkan agar tidak ada tindakan mengganggu kebun atau tanah milik orang lain yang berpotensi memicu konflik antardesa.
Menurutnya, persoalan yang awalnya hanya melibatkan beberapa orang jangan sampai berkembang menjadi kecurigaan antarkampung maupun konflik yang lebih luas akibat provokasi pihak-pihak tertentu.
"Kita datang disini untuk membangun kebersamaan, bukan untuk saling menyalahkan. Kalau kita tidak ingin diganggu, maka jangan mengganggu orang lain. Prinsip sederhana seperti ini harus kita pegang bersama," ungkapnya.
Bupati juga meminta aparat kepolisian dan polisi kehutanan mengedepankan koordinasi, edukasi, sosialisasi serta pembinaan kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami secara jelas batasan aktivitas yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam kawasan hutan.
Terkait solusi jangka panjang, Piet mendorong agar program Perhutanan Sosial segera ditindaklanjuti melalui pembentukan kelompok masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pengajuan program tersebut tidak dapat dilakukan secara perorangan, tetapi harus melalui kelompok yang memenuhi persyaratan.
Setelah kelompok terbentuk, masyarakat akan mendapatkan sosialisasi dan pendampingan terkait persyaratan administrasi, pengisian formulir hingga penyusunan dokumen yang diperlukan. Proses tersebut juga perlu diperkuat melalui peraturan desa sebagai dasar dukungan di tingkat masyarakat.
Untuk itu, Bupati meminta organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya instansi teknis yang berkaitan dengan pertanian dan pemberdayaan masyarakat, agar proaktif melakukan pendampingan tanpa harus selalu menunggu instruksi.
"Saya minta kelompok-kelompok masyarakat yang sudah terbentuk segera didampingi dan dibantu sampai seluruh proses administrasinya berjalan dengan baik. Jangan sampai masyarakat dibiarkan tanpa kepastian, sementara disisi lain pemerintah harus menjalankan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.
Ia berharap penyelesaian persoalan lahan KM 19 dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tetap mengedepankan aturan hukum, menjaga kelestarian hutan, serta memperhatikan kebutuhan ekonomi masyarakat.
Diakhir penyampaiannya, Bupati menegaskan komitmennya untuk tetap hadir di tengah masyarakat dan berupaya mencari jalan keluar terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga Halmahera Utara.
"Saya ingin Halmahera Utara tetap menjadi daerah yang aman, damai dan harmonis. Mari kita tetap menjaga persaudaraan, saling menghargai dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah masyarakat kita," tutupnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Halut Christina Lesnussa, Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav. Ramdhani Akbar, S.I.P., Wakapolres Halut Kompol Saiful Egal, S.A.P., perwakilan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, Sekda Halut Drs. E.J. Papilaya, MTP., para Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD dan Kabag Setda Halut, Kepala Polhut Halut Yusran Humah, Camat Galela Selatan Arif Risaldy, Camat Galela Barat Abdul Wadud Umar Show, para kepala desa dari Igobula, Ori, Bale, Samuda dan Soatabaru, serta tamu undangan lainnya. [GIO]
