Ambon, Globaltimurnn.com – Setiap pembangunan yang direncanakan pemerintah idealnya berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat. Jalan yang harus diperbaiki, fasilitas umum yang membutuhkan perhatian, hingga berbagai persoalan pelayanan publik merupakan bagian dari aspirasi yang harus mendapat tempat dalam kebijakan pembangunan daerah.
Namun, menyampaikan aspirasi saja tidak cukup. Dibutuhkan proses perencanaan yang matang, sinkronisasi program, serta ketepatan dalam penganggaran agar setiap kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan menjadi program pembangunan yang benar-benar dapat direalisasikan.
Kesadaran inilah yang menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ambon bertema "Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Kota Ambon".
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Ambon, Sabtu (14/11/2026), tersebut bukan sekadar agenda peningkatan kapasitas anggota legislatif. Lebih dari itu, Bimtek menjadi ruang strategis untuk memperkuat pemahaman mengenai bagaimana aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui DPRD dapat terintegrasi dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Ambon.
Hadir dalam kegiatan tersebut pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah B2KD Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Simon Seimima, S.STP., M.Si., serta Benny Pandan Nugroho selaku Pemeriksa Ahli Madya yang mewakili Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku.
Turut hadir Sekretaris DPRD Kota Ambon Alfian Lewenussa dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Dalam laporan pelaksanaan kegiatan, Sekretaris DPRD Kota Ambon, Alfian Lewenussa, menjelaskan bahwa keterlibatan DPRD dalam proses perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting dari tanggung jawab kelembagaan sebagai representasi masyarakat.
Melalui kegiatan reses, rapat dengar pendapat, maupun kunjungan kerja di daerah pemilihan, anggota DPRD memperoleh berbagai masukan dan kebutuhan masyarakat. Aspirasi tersebut kemudian dihimpun dan dirumuskan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD untuk diperjuangkan dalam proses perencanaan pembangunan.
Meski demikian, proses tersebut membutuhkan ketelitian dan pemahaman regulasi agar usulan yang disampaikan tidak sekadar menjadi daftar kebutuhan, tetapi benar-benar memenuhi persyaratan perencanaan dan dapat diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah.
Sejumlah tantangan masih menjadi perhatian, di antaranya keterbatasan anggaran, kemungkinan terjadinya tumpang tindih usulan dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta belum optimalnya penyelarasan prioritas antara DPRD dan pemerintah daerah.
Karena itu, melalui Bimtek ini, DPRD Kota Ambon berupaya mengevaluasi kembali mekanisme pengelolaan pokok-pokok pikiran, meningkatkan kualitas penjaringan dan penginputan aspirasi, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.
Pengelolaan usulan juga diharapkan semakin transparan, akuntabel, tertib administrasi, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Ambon, Morits L. Tamaela, dalam sambutannya memberikan penekanan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD memiliki kedudukan penting dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran bukan sekadar daftar keinginan politik, melainkan kristalisasi aspirasi masyarakat yang dihimpun secara langsung melalui kegiatan kedewanan.
Menurutnya, DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan secara optimal untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
Dalam konteks perencanaan pembangunan, penyusunan pokok-pokok pikiran menjadi instrumen penting yang membutuhkan keselarasan dengan kebijakan pemerintah daerah.
Morits menilai tema Bimtek kali ini sangat relevan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memastikan usulan DPRD dapat terintegrasi secara utuh ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
Ia menyoroti pentingnya sinkronisasi pokok-pokok pikiran dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, keselarasan tersebut menjadi kunci untuk menghindari tumpang tindih program, menjaga ketepatan sasaran pembangunan, serta memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap akuntabel.
Pada kesempatan itu, Morits juga menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku atas kesediaan memberikan materi dan penguatan kapasitas kepada pimpinan serta anggota DPRD Kota Ambon.
Ia berharap kehadiran para narasumber dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme penyelarasan pokok-pokok pikiran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sekaligus memperkuat pemahaman terhadap regulasi perencanaan dan penganggaran daerah.
Tidak hanya itu, perspektif BPK RI juga diharapkan menjadi bekal penting bagi anggota DPRD dalam memahami aspek pemeriksaan, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Kepada seluruh peserta, Morits mengajak agar mengikuti setiap sesi kegiatan dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, serta memanfaatkan momentum tersebut untuk menggali pengetahuan dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan teknis yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan.
Sebagai tanda dimulainya kegiatan, Ketua DPRD Kota Ambon secara resmi membuka Bimtek melalui pemukulan tifa, yang dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta.
Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, kegiatan ini menghadirkan dua narasumber dari bidang yang saling melengkapi.
Simon Seimima, S.STP., M.Si., selaku Direktur Perencanaan Anggaran Daerah B2KD Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, menjadi narasumber yang diharapkan memperdalam pemahaman peserta mengenai mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk penyelarasan pokok-pokok pikiran DPRD.
Sementara itu, Benny Pandan Nugroho selaku Pemeriksa Ahli Madya yang mewakili Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku memberikan perspektif dari sisi pemeriksaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Kehadiran kedua narasumber tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang seimbang antara kepentingan perencanaan pembangunan dan kewajiban menjaga tata kelola keuangan daerah yang sesuai aturan.
Rangkaian kegiatan kemudian dilaksanakan melalui dua sesi. Sesi pertama berupa pemaparan materi secara panel, dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) antara DPRD dan OPD terkait.
Melalui forum diskusi tersebut, para peserta diharapkan dapat menyamakan persepsi, membangun koordinasi, serta mengidentifikasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan sinkronisasi pokok-pokok pikiran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang masuk dalam dokumen perencanaan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat.
Aspirasi yang dihimpun oleh wakil rakyat harus memiliki arah yang jelas, proses pengusulan yang benar, serta pertimbangan kemampuan anggaran dan ketentuan regulasi.
Karena itu, penguatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD melalui Bimtek ini menjadi bagian penting dalam membangun hubungan kerja yang lebih efektif antara legislatif dan eksekutif.
DPRD Kota Ambon berharap, melalui sinkronisasi yang semakin baik, pokok-pokok pikiran yang diperjuangkan dapat menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang lebih terarah, realistis, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebab, pembangunan yang baik bukan hanya tentang apa yang ingin dibangun pemerintah, tetapi juga tentang bagaimana suara masyarakat didengar, diperjuangkan, dan diwujudkan melalui kebijakan yang tepat.
Semangat itulah yang diharapkan menjadi landasan bersama dalam mendorong pembangunan Kota Ambon yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan. (Za)
