SBB, globaltimurnn.com - Pembentukan peraturan daerah bukan sekadar menyusun daftar regulasi atau memenuhi kewajiban administratif pemerintah. Di balik setiap rancangan peraturan daerah, terdapat kebutuhan masyarakat, kepastian hukum, serta harapan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi daerah.
Namun, komitmen tersebut membutuhkan keseriusan, bukan hanya dalam mengusulkan judul rancangan peraturan daerah, tetapi juga dalam menyiapkan anggaran, dokumen pendukung, hingga mengawal setiap tahapan pembahasannya.
Persoalan inilah yang menjadi perhatian serius Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) saat menyampaikan hasil pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten SBB.
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten SBB, Asrul S. Kaisuku, S.HI, saat membacakan laporan hasil pembahasan Ranperda dalam rapat paripurna yang berlangsung pukul 16.00 WIT, bertempat di ruang paripurna DPRD SBB, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, menegaskan bahwa keberhasilan pembentukan produk hukum daerah sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah bersama seluruh perangkat daerah pengusul.
Dalam laporannya, Asrul menjelaskan bahwa penyusunan Propemperda Tahun 2027 telah melalui proses inventarisasi, koordinasi, pembahasan, serta penyelarasan terhadap berbagai usulan rancangan peraturan daerah, baik yang berasal dari pemerintah daerah maupun inisiatif DPRD.
Proses tersebut juga dilakukan melalui konsultasi dengan Kementerian Hukum Wilayah Maluku serta Biro Hukum Provinsi Maluku guna memastikan kesesuaian materi dan judul rancangan peraturan daerah, sekaligus menghindari tumpang tindih kewenangan dalam pembentukan regulasi.
Pembahasan turut melibatkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) pengusul dengan mempertimbangkan kebutuhan pembentukan regulasi, perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kesesuaian dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, serta aspirasi publik.
Dari seluruh proses tersebut, Bapemperda menetapkan sebanyak 14 rancangan peraturan daerah untuk masuk dalam Propemperda Kabupaten SBB Tahun 2027.
Jumlah tersebut terdiri atas sembilan usulan pemerintah daerah dan lima rancangan peraturan daerah yang merupakan inisiatif DPRD.
Empat belas rancangan tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari perlindungan lingkungan hidup, pembangunan keluarga, kelembagaan dan perlindungan masyarakat hukum adat, pengendalian minuman beralkohol tradisional, hingga pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Selain itu, terdapat rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, Rencana Kerja Daerah, Penataan Desa, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta Penetapan APBD Tahun Anggaran 2028.
Dua rancangan lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan serta sistem pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Meski demikian, di balik penetapan 14 rancangan tersebut, Bapemperda memberikan catatan kritis terhadap pelaksanaan Propemperda pada tahun-tahun sebelumnya.
Asrul mengungkapkan bahwa hampir seluruh usulan rancangan peraturan daerah dari pemerintah daerah belum diikuti keseriusan dalam proses tindak lanjut, terutama terkait kesiapan dukungan anggaran.
Menurutnya, pengusulan sebuah rancangan peraturan daerah tidak boleh berhenti pada penyampaian judul semata. Setiap OPD yang mengusulkan regulasi harus memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan kebutuhan anggaran, naskah akademik, serta dokumen pendukung lainnya.
Persoalan ini menjadi semakin penting setelah adanya perhatian dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku yang menyampaikan bahwa Kabupaten Seram Bagian Barat termasuk daerah dengan indeks reformasi hukum yang sangat rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Maluku.
Kondisi tersebut seharusnya menjadi peringatan sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen dalam membangun sistem hukum dan regulasi yang berkualitas.
Bapemperda juga meminta Bupati Seram Bagian Barat agar memberikan perhatian khusus terhadap konsistensi pimpinan OPD yang telah mengusulkan rancangan peraturan daerah.
Koordinasi lintas sektor bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah harus berjalan aktif agar setiap rancangan yang telah masuk dalam Propemperda dapat diproses sesuai tahapan dan jadwal yang ditetapkan.
Bahkan, berdasarkan rekomendasi Bapemperda, proses pembentukan peraturan daerah sebelumnya telah memberikan batas waktu sekitar April hingga Mei bagi OPD pengusul untuk menyampaikan dokumen dan melakukan koordinasi.
Namun, hingga penghujung tahun 2026, Bapemperda menilai belum ada OPD yang secara aktif dan serius mengoordinasikan sejumlah judul Ranperda yang telah ditetapkan dalam Propemperda Tahun 2026.
Selain persoalan dukungan anggaran, Bapemperda juga menyoroti lambannya proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Tantribun) yang merupakan usulan pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Ranperda tersebut hingga kini masih menghadapi kendala dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum, meskipun telah berproses lebih dari dua tahun.
Padahal, keberadaan regulasi tersebut dinilai sangat penting untuk memperjelas norma, memperkuat landasan hukum, serta mempertegas kedudukan dan kewenangan Satpol PP sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah.
Tanpa adanya regulasi yang memadai, pelaksanaan tugas dan kewenangan Satpol PP berpotensi tidak berjalan secara optimal karena belum didukung landasan hukum daerah yang dibutuhkan.
Karena itu, Bapemperda berharap proses penyelesaian Ranperda Tantribun dapat segera dituntaskan sehingga paling lambat pada awal 2027 sudah terdapat kemajuan menuju penetapannya.
Bagi Bapemperda, penetapan 14 Ranperda dalam Propemperda Tahun 2027 bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari tanggung jawab bersama untuk menghadirkan produk hukum daerah yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Pemerintah daerah diharapkan segera mempersiapkan seluruh dokumen pendukung, termasuk naskah akademik dan rancangan awal peraturan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Namun, seluruh persiapan tersebut tidak akan berjalan maksimal tanpa keberpihakan anggaran yang jelas.
Karena itu, seluruh pimpinan OPD pengusul diminta memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk mengawal setiap rancangan peraturan daerah yang telah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah.
Bapemperda juga menekankan pentingnya menjaga kualitas substansi setiap regulasi serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembahasannya.
Pada akhirnya, keberhasilan Propemperda Tahun 2027 tidak semata-mata diukur dari berapa banyak rancangan peraturan daerah yang berhasil didaftarkan. Lebih dari itu, keberhasilan harus terlihat dari kesungguhan pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelesaikan regulasi yang dibutuhkan, memiliki kepastian hukum, serta mampu menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.
Sebab, sebuah peraturan daerah tidak akan memberikan manfaat apabila hanya berhenti sebagai dokumen perencanaan tanpa keseriusan untuk mewujudkannya. (Rdks)
